-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 1 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN Bab ini membahas mengenai: (1) Landasan
Hukum, (2) Kebijakan Sektoral: Renstra kementrian kelautan dan
perikanan, RPJP Provinsi Kepulauan Riau, dan rencana RPJMD
Kabupaten Lingga, (3) Kebijakan Spasial: RTRW Propinsi Kepulauan
Riau dan RTRW Kabupaten Lingga.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 2 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
2.1 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan
Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/
MEN/2008
tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/
2008
tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
13. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kelautan dan
Perikanan tahun
2010 2014;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan
Riau
Tahun 2005-2025;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kepulauan Riau
Tahun 2008-
2028;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Lingga Tahun 2010-2015;
17. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga Tahun
2011-2031
(dalam proses legalisasi).
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 3 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
2.2 KEBIJAKAN SEKTORAL
Kebijakan Sektoral didalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga terdiri dari:
Rencana Strategis
(RENSTRA) Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga.
2.2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTRIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kelautan
dan
Perikanan tahun 2010 - 2014 dapat ditinjau dari berbagai hal
yang akan diuraikan
sebagai berikut:
2.2.1.1 VISI DAN MISI
Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah:
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN
BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan
dan
Perikanan.
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya
Kelautan
dan Perikanan.
2.2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan
dan
Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a. meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional;
b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan
dan
perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
c. meningkatnya pendapatan.
2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil
Kelautan
dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 4 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
a. meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan per-ikanan;
b. meningkatnya branding pro-duk perikanan dan market share di
pasar
luar negeri;
c. meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai
standar.
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
secara
Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a. terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara
berkelanjutan;
b. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
c. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi
oleh
aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan
berdasarkan
tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan
terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU)
pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya
persentase
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan
perikanan
yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama
(IKU)
pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi
perikanan
tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU)
pencapaian
sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar
Nelayan/Pembudidaya Ikan.
4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan.
Indikator
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
meningkatnya
konsumsi ikan per kapita.
5. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di
pasar
luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran
strategis
ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai
standar.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah
menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per
negara
mitra.
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara
berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini
adalah luas
Kawasan Korservasi Perairan yang dikelola secara
berkelanjutan.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 5 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator
Kinerja Utama
(IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau
kecil,
termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.
9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi
oleh
aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Indikator
Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
persentase
wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak
SDKP.
2.2.1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 -
2014
adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah
produk.
b. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan
traceability
(penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan
bahan
baku industri.
c. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
serta
pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi
bencana
dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
d. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan.
e. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan
perikanan.
f. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan
dengan
focus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
g. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sector kelautan
dan
perikanan,terutama di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa
Tenggara, dan
Maluku-Papua.
Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan
nasional
dan KKP sebagaimana tersebut di atas adalah melalui:
1. Pengembangan Kawasan
a. Minapolitan
Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:
Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah
Kawasan Komoditas Unggulan
Sentra Produksi
Unit Usaha
Penyuluhan
Lintas Sektor
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 6 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
b. Pengembangan Ekonomi Regional
Kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2012 - 2014 akan
mengisi
pengembangan KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE
Papua-
Kepulauan Maluku. Beberapa kegiatan yang akan dikembangkan
antara
lain pengembangan prasarana pelabuhan perikanan, industri
rumput
laut, industri pengolahan ikan, budidaya ikan dan rumput laut,
dll.
2. Penguatan Kelembagaan, SDM dan IPTEK
Peran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
dalam
penguatan dan penguasaan iptek di masyarakat adalah dengan
menyediakan data dan informasi, produk-produk biologi unggul
(calon
induk dan benih unggul, vaksin, probiotik, dsb), paket
teknologi,
rekomendasi, dan penerapan pengembangan kawasan yang
diimplementasikan dalam bentuk teknologi tepat guna yang
inovatif dan
adaptif, serta model penerapan iptek di masyarakat.
3. Pemberdayaan dan Kewirausahaan
a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Kelautan
dan Perikanan Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan
diperoleh keluaran berupa tersalurkannya Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) kepada KUKP, dan terlaksananya fasilitasi
penguatan
kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan,
dan
pendampingan, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah
meningkatnya produksi, pendapatan, dan penumbuhan wirausaha
kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan
di
dalam kelompok mandiri.
b. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)
Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan
lapangan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana
terdidik
yang masih menganggur. KKP akan melakukan pembekalan dan
motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai
budidaya
perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta
pembuatan
proposal.
4. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan
Pendekatan industrialisasi kelautan dan perikanan dilakukan
melalui
penataan sistem dan manajemen yang mencakup:
a. Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi
pasar;
b. Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi
secara
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 7 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
berkelanjutan;
c. Pengembangan konektivitas dan infrastruktur;
d. Pengembangan usaha dan investasi;
e. Pengembangan iptek dan sumber daya manusia;
f. Pengendalian mutu dan keamanan produk;
g. Penguatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan.
2.2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN KKP
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan
perikanan
diimplementasikan melalui program dan kegiatan, sebagai
berikut:
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Tujuan program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan
Tangkap
adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan
kesejahteraan
nelayan berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan,
dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume
dan
nilai), peningkatan pendapatan nelayan, dan peningkatan Nilai
Tukar
Nelayan (NTN).
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Tujuan program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
adalah
meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran
program
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan
budidaya
(volume dan nilai).
3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Tujuan program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
adalah
mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di
pasar
domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan nilai
ekspor hasil
perikanan, peningkatan volume produk olahan, peningkatan
rata-rata
konsumsi ikan nasional, peningkatan nilai produk non konsumsi
pada
tingkat pedagang besar, dan peningkatan nilai investasi
pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan.
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Tujuan program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah
laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran
antara lain
peningkatan luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola
secara
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 8 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
berkelanjutan, pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil, dan
jumlah
produksi garam.
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tujuan program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
adalah
meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan
sumberdaya
kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas
illegal
fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan
perikanan.
6. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan
Tujuan program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan adalah melindungi kelestarian sumber
daya
hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina
(HPIK)
serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional
dengan
sasaran meningkatnya prosentase media pembawa yang memenuhi
sistim
jaminan RENSTRA KKP 2010-2014 49 kesehatan ikan melalui
sertifikasi
kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah
kasus
penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan
meningkatnya
jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat
HACCP) di
Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor.
7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan
Perikanan
Tujuan program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan
dan
Perikanan ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan
teknologi
sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
dengan
sasaran diadopsinya dan dimanfaatkannya Iptek hasil penelitian
dan
pengembangan oleh para pemangku kepentingan.
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan
Tujuan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan
perikanan
dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan
perikanan.
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
KKP
Tujuan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
KKP
adalah meningkatkan efektifitas peran pengawasan internal
dengan
sasaran program peningkatan kinerja dan akuntabilitas Aparatur
KKP,
terwujudnya AKIP yang efektif di KKP, dan peningkatan
kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 9 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
10. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas
Teknis Lainnya KKP
Tujuan program Peningkatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KKP adalah meningkatkan pembinaan dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan
sasaran
terwujudnya Reformasi Birokrasi di KKP, kualitas akuntabilitas
kinerja dan
pengelolaan keuangan KKP.
2.2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dapat ditinjau dari berbagai hal
yang akan
diuraikan sebagai berikut:
2.2.2.1 VISI DAN MISI
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 adalah:
KEPULAUAN RIAU BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA
Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 adalah:
1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki
Kepribadian dan
Berakhlak Mulia.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang
Berkualitas
Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang
Tinggi.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan
Pembangunan
Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam
Bidang
Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta
Pariwisata.
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi
Seluruh
Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak.
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu
Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri
Pengolahan,
Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata.
2.2.2.2 ARAH PEMBANGUNAN
Arahan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 terkait dalam Penyusunan
Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
adalah sebagai
berikut:
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 10 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
1. Meningkatnya Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan
Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khusus
Dalam
Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta
Pariwisata
ditandai dengan hal-hal berikut:
Terbangunnya sistem perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di seluruh daerah. Terwujudnya sektor
pertanian dalam arti luas khususnya sub sektor perikanan,
kelautan,
pertambangan dan pariwisata serta industri sebagai sektor
unggulan
daerah dan menjadi basis aktivitas ekonomi.
Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat
pertumbuhan
ekonomi nasional khususnya di bagian Barat Indonesia, dengan
keunggulan bidang industri, perikanan, kelautan dan
pariwisata.
Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas aparatur
pemerintah
daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, bertanggungjawab serta profesional yang mampu
mendukung pembangunan daerah.
Terkelolanya potensi wilayah terutama aspek kemaritiman
sebagai
modal dasar pembangunan daerah dan mendukung pembangunan
nasional.
Terwujudnya kerjasama antar daerah, regional dan internasional
di
bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka membentuk
sinergitas
ekonomi dan jaringan pertumbuhan ekonomi yang handal dan
terintegrasi.
Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai,
handal dan
efesien sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan
rumah
tangga, bisnis, sosial dan pebutuhan publik lainnya termasuk
industri.
Tersedianya produk hukum di bidang investasi dan penanaman
modal
serta perlindungan usaha ekonomi kerakyatan dengan
koordinasi
bersama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia
dalam
semua bidang terutama disektor unggulan agar mampu mengikuti
perkembangan dan sejajar dengan negara tetangga dengan
dukungan
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta
memiliki kepribadian yang sesuai dengan karakter dan budaya.
Meningkatnya efesiensi pelaksanaan pembangunan yang dilandasi
oleh
sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perencanaan
dan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 11 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, responsif dan
berorientasi
kinerja.
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja lokal dan tersedianya
tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan
meningkatnya
sistem informasi pasar kerja.
Tersedianya sarana dan prasarana lembaga diklat
ketenagakerjaan
(BLK) yang memadai baik melalui kerjasama pelatihan,
pengembangan
lembaga pelatihan dan lainnya.
2. Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu
Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri
Pengolahan,
Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata ditandai dengan
hal-hal
berikut:
Ditetapkannya wilayah Kepulauan Riau sebagai salah satu
kawasan
perkembangan ekonomi nasional dalam bentuk kebijakan
pemerintah
dalam menetapkan kawasan strategis nasional baik dari aspek
ekonomi
maupun aspek ketahanan nasional.
Tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru diseluruh wilayah
yang
merata terutama industri dan pariwisata yang berbasis kelautan
serta
sesuai dengan potensi dan keunggulannya.
Tersedianya sarana prasarana pariwisata dengan didukung oleh
pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian
serta
infrastruktur perekonomian lainnya yang berkualitas
sekaligus
mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata dan
meningkatkan aksesibilitas dari dan ke objek dan daya tarik
wisata
dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah.
Terwujudnya pembangunan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan
sarana perhubungan antar pulau dan antar daerah yang
memadai.
Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi
dan
kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau dengan dukungan
peningkatan
keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dan kesadaran
akan
hukum dan kelestarian lingkungan.
Terwujudnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan
terjaminnya
keamanan dan kenyamanan pelaku usaha dalam berinvestasi baik
aman
dari gangguan, bencana alam, kerusakan dan kerusuhan sosial.
Terwujudnya pembangunan berkelanjutan guna menjamin dan
meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 12 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
didukung adanya peningkatan kualitas lingkungan secara terus
menerus
dan berkelanjutan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara
bijaksana dan memperhatikan prinsip kelestarian dan
berkelanjutan.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah dan
mengurangi
ekonomi berbiaya tinggi dan terwujudnya pemanfaatan dan hasil
guna
sumber daya alam yang optimal baik sumber daya yang dapat
diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat
diperbaharui
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan
peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan bagi
seluruh pelaku pembangunan termasuk mengurangi jumlah lahan
kritis
yang dilakukan secara terus menerus dan dengan arahan
pembangunan
yang terintegrasi serta diikuti dengan penegakan hukum.
Terwujudnya sinergi antara sektor publik dan privat untuk
mengakselerasi perekonomian di seluruh wilayah Kepri melalui
upaya
menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan
harmonisasi
pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan
privat).
Terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
melalui
upaya meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
serta
sarana dan prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh
wilayah
dengan menjadikannya sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
baru.
Tumbuhnya ekonomi daerah berdasarkan pengembangan potensi
daerah melalui upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi,
memperhatikan potensi dan keunggulan daerah serta didukung
oleh
peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan.
Meningkatnya kelancaran arus barang dan orang dari dan ke
seluruh
wilayah dan antar daerah agar terciptanya pemerataan
pembangunan
dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di
wilayah
melalui upaya penyediaan dan peningkatan sarana dan
prasarana
transportasi darat, laut dan udara.
2.2.2.3 ARAH KEBIJAKAN
Arahan Kebijakan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
provinsi
kepulauan riau 2005-2025 terkait dalam penyusunan rencana zonasi
wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga adalah sebagai
berikut:
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 13 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
1. Meningkatnya Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan
Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khusus
Dalam
Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta
Pariwisata
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas,
profesional,
memiliki etos kerja, trampil dan inovatif. Mendorong munculnya
pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berbasis kelautan dengan
didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
cerdas,
sehat dan berahlak mulia.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan agar
pendayagunaan dan pengawasan pemanfataan potensi perikanan
dan
kelautan dapat optimal. Pendekatan antar sektor, integratif
dan
komprehensif agar konflik dapat dihilangkan akibat egosektoral
dalam
pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui pendidikan
pada
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta penyadaran
masyarakat tentang kelautan yang mampu melestarikan nilai
budaya
serta wawasan bahari.
Meningkatkan dan memperkuat peranan sumberdaya manusia di
bidang
kelautan yang dilakukan dengan mendorong jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang kelautan khususnya bidang unggulan serta
mengembangkan standar kompetensi sumberdaya manusia bidang
kelautan.
Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kemanfaatan iptek daerah dalam rangka mendukung
iptek
nasional.
Pengembangan wilayah diarahkan dan diselenggarakan dengan
memperhatikan potensi dan peluang serta keunggulan
sumberdaya
darat dan atau laut di setiap wilayah dengan prinsip
pembangunan
berkelanjutan.
Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melakukan kerjasama
dengan
semua pihak baik pemerintah, kabupaten/kota dan dunia usaha
dalam
memberikan peran bagi pengembangan ekonomi daerah.
Pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada rencana baik
rencana jangka panjang maupun rencana tataruang wilayah
(RTRW)
yang refresentatif, terintegrasi, terpadu, komprehensif dan
maju
dalam rangka memberikan arahan pembangunan daerah.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 14 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial
bagi
pembangunan di setiap sektor dan wilayah, agar pemanfaatan
ruang
dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang
Wilayah
(RTRW) disusun secara hirarki dan komplementer.
Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan
mengembangkan potensi ekonomi daerah yang menjadi unggulan
terutama potensi sumber daya kelautan dan perikanan,
industri
pengolahan dan pariwisata dalam konteks regional dan global
dan
membentuk sinergisitas ekonomi dan kebijakan usaha dengan
negara
tetangga.
Pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya perikanan diarahkan
untuk menyediakan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan
prasarana
perikanan dan kelautan dalam rangka optimalisasi sumberdaya
kelautan dan perikanan.
Pembangunan wisata sehat dan berbudaya yang berkualitas
diarahkan
untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan sebagai bagian
dari
kegiatan menggerakan ekonomi masyarakat dengan cara
mengembangkan wisata bahari yang modern dan terpadu pada
setiap
kawasan potensial disamping wisata konvensional yang sudah
ada,
sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun
domistik.
Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan untuk
menyederhanakan
birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan investasi yang
kondusif
dan meningkatkan kerjasama pengembangan investasi dengan
pemerintah dan pihak luar negeri dan dengan dukungan daerah
lainnya
termasuk kabupaten/kota.
Pembangunan infrastruktur ekonomi diarahkan untuk
menyediakan
infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung investasi yang
maju,
lengkap, modern dan terpadu terutama di daerah yang cepat
tumbuh
sejalan dengan kegiatan promosi terhadap potensi ekonomi
daerah
sejalan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur
pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan dan pelayanan publik.
Pemberdayaan dan optimalisasi pulau terluar dengan cara
pembinaan
dan pengembangan transmigrasi lokal dengan disertai
pembangunan
sarana dan prasarana dan akses ke pulau terluar baik
prasarana
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 15 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
perhubungan dan angkutan serta pengawasan dan pengendalian
sumber
daya kelautan dan perikanan.
Pengembangan ekonomi regional diarahkan untuk peningkatan
kualitas
sumberdaya manusia terutama dunia usaha dan masyarakat serta
menjalin dan meningkatkan kerjasama antar perusahaan dengan
pemerintah daerah dan antar kawasan serumpun di segala
bidang
terutama yang merupakan sektor unggulan daerah.
Pegembangan ketahanan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan
pemahaman dan pengertian terhadap potensi kelautan bagi
masyarakat
khususnya masyarakat pesisir dan di pulau.
2. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu
Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri
Pengolahan,
Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata
Meningkatkan peranan pemerintah daerah yang efektif dan
optimal
sebagai fasilitator, regulator dan sekaligus sebagai
katalisator
pembangunan disemua sektor agar pembangunan dan pelayanan
publik
lebih efesien dan efektif dengan lingkungan yang kondusif.
Perlu menjalin hubungan yang lebih luas dengan semua pihak
dan
tingkatan pemerintahan baik nasional maupun regional.
Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pengamanan
wilayah
kedaulatan yurisdiksi secara terpadu khususnya wilayah
perbatasan,
pulau kecil dan pulau terluar.
Pengembangan potensi ekonomi unggulan diarahkan untuk
mengembangkan kekuatan dan potensi kemaritiman dalam rangka
memperkokoh ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional, mulai
dari
membangun jaringan terpadu elemen perdagangan, industri dan
perhubungan dan pelayaran (trade, shipping and industry),
maupun
dengan memberdayakan masyarakat nelayan pesisir dan
perbatasan.
Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan
berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut, industri
maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral,
bangunan
diatas dan bawah laut serta jasa kelautan.
Mengembangkan industri perikanan dan kelautan sehingga
menjadi
andalan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan
berbagai
upaya yang meliputi pengembangan SDM dibidang kelautan,
penyediaan sarana dan prasarana penunjang, penyediaan
perangkat
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 16 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
peraturan perundangan dan penyediaan fasilitas lainnya.
Secara makro pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjaga
stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kondisi
dan
perkembangan daerah.
Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan untuk
meningkatkan keamanan dan rasa aman di lingkungan
masyarakat.
Mengembangkan wilayah perbatasan dan tertinggal dengan
keberpihakan agar cepat tumbuh dan berkembang lebih cepat
agar
dapat mengurangi ketertinggalannya dengan daerah lain.
Lingkungan hidup memiliki limitasi baik daya dukung maupun
daya
tampung. Maka dalam jangka panjang pembangunan lingkungan
hidup
diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas
lingkungan
secara terus menerus dan berkelanjutan.
Meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan sarana
dan
prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh wilayah
Provinsi
Kepulauan Riau.
Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
transportasi
darat, laut dan udara dan meningkatkan pelayanan
transportasi
(frekuensi dan terjangkau oleh masyarakat) baik dengan cara
membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasaran
infrastruktur transportasi darat/laut/udara maupun dengan
kegiatan
pelibatan masyarakat.
Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efesien, efektif
dan
melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak
atas
tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan
demokrasi.
Mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik, mempermudah perizinan dan memperketat
pengawasan serta penegakan hukum dan tata kelola perikanan.
Kerjasama antar daerah terutama dalam pengembangan potensi
unggulan daerah terutama antar daerah yang berdekatan baik
dalam
pengawasan maupun pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran
dalam memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif
sehingga inefisiensi dalam pembangunan dapat dihindari.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 17 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
2.2.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LINGGA
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 dapat ditinjau dari berbagai
hal yang akan
diuraikan sebagai berikut:
2.2.3.1 VISI, DAN MISI KABUPATEN LINGGA
Visi pembangunan daerah Kabupaten Lingga tahun 2010-2015
adalah:
TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG
AGAMIS, BERBUDAYA, DEMOKRATIS DAN MAMPU BERSAING UNTUK
MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA
Misi pembangunan Kabupaten Lingga sebagai berikut:
1. Menjadikan Kabupaten Lingga Sebagai Rujukan Budaya Melayu
Rangkaian pembangunan daerah dilakukan dalam upaya mengenali
kembali budaya melayu yang sesuai dengan kekhasan Kabupaten
Lingga
yang memiliki karakteristik positif terhadap pengembangan
dasar-dasar
pembangunan.
2. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha
Esa
Mengembangkan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas
masyarakat
Kabupaten Lingga, dalam hal ini agama Islam, adalah basis dari
misi
kedua ini. Keimanan dan ketaqwaan dikembangkan agar menjadi
buah
dari praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari.
3. Melestarikan Nilai-Nilai Luhur Dan Khazanah Budaya Melayu
Misi ketiga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
misi
pertama dan kedua dimana nilai-nilai luhur yang harus
dilestarikan adalah
buah dari budaya dan kehidupan agama masyarakat itu sendiri yang
telah
berkembang dari waktu ke waktu.
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Mengembangkan Kehidupan
Masyarakat Yang Demokratis
Berbasis sistem nilai dan tata kehidupan yang akan dihasilkan
dari misi
pertama, kedua, dan ketiga, peningkatan kesadaran hukum dan
pengembangunan kehidupan masyarakat yang demokratis memiliki
legitimasi dan basis yang kuat.
5. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia
Yang
Berkualitas
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 18 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Sumber daya manusia adalah bahan dasar keunggulan bersaing yang
paling
utama. Kualitas SDM masyarakat menjadi salah satu prasyarat
utama
pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi
masyarakat
Kabupaten Lingga.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan
Daerah
Secara beriringan dengan pihak swasta dalam berkontribusi
bagi
pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan
dijadikan
langkah fundamental agar ekonomi daerah digerakkan secara
bersama
masyarakat Kabupaten Lingga.
7. Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kelautan
Dengan luas wilayah laut yang mencapai 99% menjadi niscaya
pengembangan potensi kelautan agar digarap secara serius dari
tahun ke
tahun, termasuk pengembangan perikanan laut, baik
penangkapan
maupun budidaya laut.
8. Meningkatkan Infrastruktur
Pengembangan infrastruktur juga dimaksudkan untuk memberikan
dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi khususunya
dalam
rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, baik sektor pertanian
maupun
kelautan. Peningkatan kapasitas infrastruktur harus
mempertimbangkan
keadilan dalam pengembangan wilayah sehingga pembangunan
dapat
diselenggarakan merata di segenap pelosok daerah.
2.2.3.2 STRATEGI
Strategi pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2010-2015 terkait
dengan
Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K)
Kabupaten Lingga, adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan sistem pendukung penerapan peraturan daerah
Strategi pengembangan sistem pendukung penerapan peraturan
daerah
diarahkan untuk menjalankan aturan dan/atau kebijakan yang
telah
diatur di dalam peraturan daerah. Penerapan peraturan daerah
secara
baik dan terkendali akan menciptakan kondisi wilayah yang aman
dan
tertib serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di
berbagai
bidang.
2. Percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh
Melalui strategi ini, pengembangan perekonomian Kabupaten
Lingga
difokuskan kepada kawasan yang memiliki potensi untuk cepat
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 19 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
bertumbuh. Pengerahan pembangunan kawasan yang memiliki daya
ungkit
tinggi diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat
dan
wilayah secara nyata.
3. Pemantapan daya dukung infrastruktur pembangunan daerah
Infrastruktur merupakan komponen penting sebagai penunjang
roda
penggerak perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, disamping
merupakan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan
kesejahteraan. Infrastruktur memegang peranan yang sangat
penting,
mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat
dipisahkan
dari ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti
transportasi, air
bersih, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.
2.2.3.3 ARAH KEBIJAKAN
Arah Kebijakan Kabupaten Lingga tahun 2013-2015, adalah
sebagai
berikut:
Arah Kebijakan Tahun 2013
Arah kebijakan pembangunan Lingga tahun 2013 ditujukan kepada
upaya
melanjutkan pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang
dibarengi
dengan fokus baru. Pembangunan masih diarahkan untuk
meningkatkan
apresiasi dan prestasi seni dan budaya Melayu, serta perwujudan
tatanan
sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.
Arah Kebijakan Tahun 2014
Pembangunan Kabupaten Lingga pada tahu 2014 diarahkan kepada
upaya
melanjutkan peningkatan prestasi seni dan budaya melayu di
tingkat
regional dan nasional yang disertai upaya mewujudkan pengakuan
secara
formal Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu, serta
perwujudan
tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa. Hal
ini
diiringi dengan fokus pembangunan yang mulai diarahkan
kepada
penciptaan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
Arah Kebijakan Tahun 2015
Tahun 2015 adalah akhir masa kepemerintahan jangka menegah
lima
tahun dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015.
Pada akhir
periode ini, pembangunan diarahkan kepada perwujudan
pengakuan
secara formal Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu,
penciptaan
keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 20 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
2.3 KEBIJAKAN SPASIAL
Kebijakan Spasial didalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga terdiri dari:
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Provinsi Kabupaten Lingga.
2.3.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI KEPULAUAN
RIAU
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan
Riau
Tahun 2008-2028 dapat ditinjau dari berbagai hal yang akan
diuraikan sebagai
berikut:
2.3.1.1 STRUKTUR WILAYAH PENGEMBANGAN
Struktur wilayah pengembangan Provinsi Kepulauan Riau terbagi
atas
beberapa pusat kegiatan, yang diantaranya ditetapkan melalui
Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi
Kepulauan Riau pada
Kabupaten Lingga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah,
terdiri dari wilayah
daik dan dabo.
Tabel II.1
Sistem Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau
Sistem Kota Arahan
PKN/PKSN Batam
Sebagai Pusat Pemerintahan Kota
Sebagai kawasan investasi internasional
Sebagai pusat keunggulan (center of excellent) Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun
Sebagai pusat industri dan jasa di wilayah Provinsi Kepulauan
Riau
Sebagai pusat pariwisata
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan
wilayah perbatasan
Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia ke wilayah
internasional
Sebagai kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional
serta integrasi nasional
Sebagai kawasan alih muat kapal (transhipment point)
Sebagai simpul-simpul utama (main outlet) transportasi laut dan
udara baik skala nasional dan internasional
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan kawasan perbatasan Negara
di Provinsi Kepulauan Riau
Sebagai pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional
Sebagai kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional
serta integrasi nasional terutama pada kawasan perairan
Indonesia
Sebagai pusat pelayanan dan pusat ekspor serta akses ke pasar
global
PKSN
Ranai
Sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional dan
nasional
Sebagai kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan
kelautan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 21 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Sistem Kota Arahan
PKSN
Ranai
Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional
Sebagai simpul transportasi laut nasional dan internasional
Sebagai simpul transportasi udara nasional
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan kawasan perbatasan Negara
di Provinsi Kepulauan Riau
Sebagai pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional
Sebagai kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional
serta integrasi nasional terutama pada kawasan perairan
Indonesia
PKW
Tanjungpinang
Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di
Pulau Dompak
Pusat Pemerintahan Kota
Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi
Sebagai pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan dan Karimun
Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala provinsi
Sebagai pendukung kegiatan pariwisata
Sebagai kawasan pendidikan
Sebagai simpul transportasi laut nasional dan simpul
transportasi udara nasional
Daik
Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga
Pusat perdagangan dan jasa skala regional
Pusat koleksi dan distribusi skala regional
Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian
Pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan,
kehutanan, pertambangan dan pariwisata
Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal
Dabo
Pusat pelayanan di Pulau Singkep dan sekitarnya
Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional
Pusat koleksi dan distribusi skala regional
kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan,
pertambangan dan pariwisata
Pusat pelayanan transportasi udara skala regional
Simpul transportasi laut skala nasional
Tarempa
Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas
Sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional
Sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan
lokal dan regional
Sebagai sentra produksi perikanan dan kelautan
Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan
Sebagai kawasan pariwisata
Simpul transportasi laut skala nasional
Sebagai kota transit lalu lintas pelayaran
Tanjungbalai Karimun
Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan dan Karimun
Sebagai kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta
pariwisata
Sebagai pusat koleksi dan distribusi tingkat regional
Sebagai simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara
regional
Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan
dan kelautan
PKL
Tanjung Batu
Sebagai simpul transit skala regional dan antar pulau
Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
Sebagai kawasan kegiatan pariwisata, permukiman, pertanian,
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 22 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Sistem Kota Arahan
PKL
Tanjung Batu
perkebunan dan perikanan
Sebagai koleksi dan distribusi lokal
Sebagai kawasan pendukung pengembangan industri Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun
Moro
Sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal
Sebagai kawasan kegiatan perikanan
Sebagai pengembangan kawasan pertambangan
Simpul transportasi laut nasional
Meral
Sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan dan Karimun
Sebagai kawasan industri maritim
Sebagai kawasan perdagangan dan jasa
Sebagai pengembangan kawasan pertambangan
Bandar Seri Bintan
Pusat pemerintahan Kabupaten Bintan
Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan kabupaten
Sebagai kawasan pariwisata
Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal
Tanjung Uban
Sebagai kawasan industri pendukung Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun
Sebagai pusat koleksi dan distribusi
Sebagai simpul pelayanan transportasi laut lokal
Sebagai simpul penghubung PKN Batam dengan wilayah Kabupaten
Bintan
Kijang
Sebagai kawasan perdagangan dan jasa lokal
Sebagai kawasan industri maritim
Sebagai kawasan pertanian dan perikanan
Sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal
Sebagai simpul pelayanan transportasi skala nasional
Letung
Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan
Sebagai kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal
sebagai daerah pusat kegiatan lokal untuk pengembangan
pertanian
Sebagai kawasan industri perikanan dan kelautan
Sebagai kawasan pariwisata
Simpul pelayanan transportasi laut regional
Tebangladan
Sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan
kelautan
Sebagai pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan
Sebagai kawasan perdagangan lokal
Sebagai kawasan pariwisata
Sebagai pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas
Simpul pelayanan transportasi laut lokal
Simpul transportasi udara skala regional
Sedanau Sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian,
perkebunan dan perikanan
Pusat perdagangan skala lokal
Sebagai simpul pelayanan transportasi skala regional
Serasan
Sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta
kelautan
Sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan
Sebagai simpul pelayanan transportasi laut lokal
Pancur Sebagai pengembangan kegiatan pertanian
Sebagai kawasan perikanan dan kelautan
Sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian
Simpul pelayanan transportasi laut lokal
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 23 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Gambar 2.1
Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
2.3.1.2 POLA RUANG WILAYAH
Pola ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari: Kawasan
Lindung,
Kawasan Budidaya, dan Pengembangan Kawasan Laut.
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama
menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
buatan yang
merupakan modal dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Kebijakan
pengembangan pada kawasan lindung diarahkan sebagaimana
berikut:
1. Daerah dengan fungsi sebagai suaka harus benar-benar dan
tidak boleh
ada kegiatan lain pada daerah tersebut, kecuali kegiatan yang
bersifat
untuk menjaga fungsi kawasan tersebut.
2. Kawasan dengan fungsi sebagai kawasan lindung (Sempadan
Sungai,
Sempadan Danau/Waduk, kawasan dengan faktor pembatas
lereng/ketinggian) dimanfaatkan dengan tanaman tahunan yang
berfungsi
untuk reboisasi.
3. Ruang di pulau-pulau kecil memiliki fungsi utama sebagai
kawasan
lindung.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 24 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Berdasarkan arahan kebijakan pengembangan pada kawasan ini,
sasaran
pemantapan kawasan lindung adalah:
1. Kawasan Hutan Lindung
Arahan kebijakan ruang kawasan hutan lindung adalah:
Hutan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990
melalui pengukuran dan batas di lapangan untuk memudahkan
pengendaliannya.
Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada/penggunaan
lahan
yang berlangsung lama.
Pengendalian hdro-orologis kawasan hutan yang telah
mengalami
kerusakan (rehabilitasi dan konservasi).
Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan
yang
tidak mengganggu fungsi lindung.
Pemantauan terhadap kegiatan yang di perbolehkan,berlokasi di
hutan
lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air
tanah,
pencegahan bencana alam agar tidak mengganggu fungsi
lindung.
2. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan
Kawasan
Bawahannya
Arahan kebijakan pengembangan pada kawasan lindung yang
berfungsi
memberikan perlindungan bawahannya adalah dengan upaya-upaya
berikut:
Lebih memantapkan kawasan perlindungan dengan mengacu pada
Keppres No. 32 Tahun 1990 melalui pengukuhan dan penataan batas
di
lapangan.
Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan tersebut.
Pencegahan kegiatan budidaya kecuali kegiatan yang tidak
mengganggu fungsi lindung, seperti kegiatan pertanian terbatas
dan
kepariwisataan.
Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang masih
diperbolehkan
berlokasi di hutan lindung, agar tetap menjaga fungsi
lindungnya.
3. Kawasan Lindung Yang Berfungsi untuk Memberikan
Perlindungan
Setempat
a. Kawasan Sempadan Pantai
Arah kebijakan ruang kawasan sepadan pantai adalah:
Pengamanan daerah pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari
titik
pasang tertinggi ke arah darat
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disepanjang
sempadan
pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air,
kondisi
fisik dan dasar pantai serta alirannya
Pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar daerah
sempadan
pantai dan pengamanan daerah tepi pantai
b. Kawasan Sempadan Sungai
Arahan kebijakan ruang pada kawasan Sempadan Sungai adalah:
Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai yang harus
dilindungi 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk
sungai
kecil/anak sungai, atau disesuaikan dengan kondisi fisiknya.
Mencegah kegiatan budidaya secara bertahap di kawasan tepi
sungai
dimana kegiatan tersebut dapat merusak kawasan tepi sungai.
Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai
dan
anak sungai yang berada diluar permukiman.
c. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk
Arahan kebijaksanaan kawasan sekitar danau dan waduk adalah:
Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk/danau sungai yang
harus
dilindungi adalah 50 meter sampai 100 meter dari titik pasang
air
danau dan waduk tertinggi;
Pencegahan terhadap pembangunan budidaya non pertanian atau
daerah terbangun dalam kawasan tepi waduk/danau, kecuali
berfungsi untuk menunjang fungsi lindung;
Pengendalian kegiatan budidaya yang merusak lingkungan yang
pemindahannya dilakukan secara bertahap.
d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota
Arahan kebijaksanaan ruang terbuka hijau kota adalah:
Penyediaan ruang terbuka hijau di setiap sarana dan
prasarana
perkotaan.
Pengaturan pembangunan bangunan atau gedung harus mengikuti
peraturan teknis bangunan dengan memperhatikan ruang
terbuka.
Ditanami dengan tumbuhan yang memiliki nilai estetika dan
berfungsi melindungi
Jenis tanaman yang ada di ruang terbuka hjiau berupa
pohon-pohon
besar.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 26 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
a. Kawasan Suaka Alam dan Suaka Alam Laut
Arahan kebijaksanaan ruang kawasan ini adalah:
Pengelolaan kawasan suaka alam sesuai perlindungannya
masing-
masing.
Pelarangan dilakukanya kegiatan budidaya apapun, kecuali
kegiatan
yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang
alam,
kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
b. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
Arahan kebijakan ruang kawasan ini antara lain:
Pengelolaan kawasan cagar alam dan cagar alam laut sesuai
perlindungannya masingmasing.
Pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan serta
pengamanan kawasan.
c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Arahan kebijakan ruang kawasan ini antara lain:
Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau sesuai
perlindungannya
masing-masing.
Pengendalian kegiatan yang dapat merusak kawasan dan
pengamanan kawasan.
d. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
Arahan kebijakan ruang kawasan ini antara lain:
Pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut
dengan
mengembangkan zona-zona ilmu pengetahuan, pariwisata dan
pendidikan.
Pengelolaan wisata alam yang memadukan kepentingan
pelestarian
pariwisata/rekreasi alam.
Pelarangan dilakukanya kegiatan budidaya apapun kecuali
kegiatan
yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang
alam,
kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
e. Kawasan Cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan
Arahan kebijakan ruang kawasan ini antara lain:
Pemantapan kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan
sesuai dengan tujuan perlindungannya.
Peningkatan pengelolaan cagar alam budaya dan ilmu
pengetahuan
yang telah ada, serta melakukan pelarangan kegiatan budidaya
di
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 27 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
kawasan tersebut, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan
fungsinya
dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan alam
serta
ekosistim alami yang ada.
Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan
budidaya yang telah ada agar tidak mengganggu fungsi
pelestarian
alam tersebut.
Pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan
mengembangkan zona-zona ilmu pengetahuan, pariwisata dan
pendidikan.
5. Kawasan Rawan Bencana
Arahan pemantapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan
langkah-
langkah sebagai berikut:
Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II
dan
bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana
alam.
Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana
bagi
daerah yang mengalami bencana.
Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan
bencana (seperti erosi, longsor, banjir, gempa dan lain-lain)
dengan
membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan
berfungsi
lindung.
Kawasan rawan bencana di Kepulauan Riau terdiri dari Kawasan:
Rawan
Tanah Longsor, Rawan Gelombang Pasang, dan Rawan Banjir
6. Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan lindung lainnya adalah kawasan lindung pada pulau-pulau
kecil
yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau, yang ditujukan
untuk
melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai dan
perairan laut di
sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk
gangguan
kegiatan budidaya.
Untuk tetap menjaga keberadaan serta kelestariannya maka
pulau-pulau
kecil terutama yang memiliki luas kurang dari 10 Ha (sepuluh
hektar)
ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, pada
pulau
tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya
terbatas,
sesuai dengan potensi dan kondisi pulau tersebut. Pulau-pulau
tersebut
tersebar di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 28 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Gambar 2.2
Kawasan Hutan Lindung Gugusan Lingga dan sekitarnya
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi
untuk
dikembangkan baik untuk kepentingan usaha produksi maupun
pemukiman
penduduk, terdiri dari:
1. Kawasan Hutan Produksi
Arahan kebijakan untuk ruang kawasan hutan produksi terbatas
adalah
pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan
menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali. Berdasarkan
paduserasi
kehutanan, Hutan Produksi Terbatas paling banyak tersebar 21.820
Ha di
Kabupaten Natuna, kemudian 10.507 Ha di Kabupaten Lingga, 8.302
Ha di
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, 5.933 Ha di Kota Batam,
dan
1.168 Ha di Kabupaten Karimun. Sehingga secara keseluruhan
rencana
kawasan hutan produksi terbatas di Kepulauan Riau mencapai
47.730 Ha.
2. Kawasan Hutan Rakyat
Pengembangan kawasan hutan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau
dialokasikan di Pulau Bunguran (Kabupaten Natuna) dengan luas
50.866
Ha, Pulau Lingga dan Pulau Singkep (Kabupaten Lingga) dengan
luas
34.018 Ha.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 29 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Dengan demikian di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan
terdapat
hutan rakyat seluas 84.904 Ha yang dapat dikembangkan.
3. Kawasan Pertanian
a. Kawasan Pertanian Pangan
Pengembangan kawasan pertanian pangan seluas 104.691 Ha
dialokasikan di Kabupaten Lingga seluas 37.481 Ha yang
sekaligus
direncanakan sebagai lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau.
Selain
di Kabupaten Lingga, kawasan pertanian juga dialokasikan di
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang seluas 25.505 Ha, di
Kabupaten Natuna 13.567 Ha, di Kabupaten Karimun 17.110 Ha,
di
Kota Batam 10.400 Ha, serta di Kabupaten Anambas 628 Ha.
Arahan kebijakan kawasan adalah:
Perluasan areal persawahan baru (ekstensifikasi).
Pengembangan prasarana pengairan.
Pengendalian kegiatan lain agar tidak menggangu lahan
pertanian
yang subur.
Pelestarian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya
lainnya.
b. Kawasan Peternakan
Kabupaten Lingga untuk dikembangkan ternak kerbau dan
kambing.
Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan peterakan
adalah:
Menyusun perencanaan pembangunan peternakan
Memfasilitasi pengembangan pembangunan sentra-sentra
produksi
peternakan
Menerapkan teknologi bidang peternakan yang tepat di setiap
daerah
Penyediaan sarana dan prasarana bidang peternakan
Meningkatkan akses petani ternak terhadap pasar dan lembaga
permodalan
4. Kawasan Perkebunan
Sebagai kawasan yang pemanfaatannya cukup besar di daratan
Provinsi
Kepulauan Riau, yakni mencapai 126.035 Ha, alokasinya tersebar
sebagian
besar di Kabupaten Lingga dengan luas 61.533 Ha, Kabupaten
Natuna
28.860 Ha, Kabupaten Karimun 16.888 Ha, Kabupaten Bintan dan
Kota
Tanjungpinang 9.829 Ha, dan 8.925 Ha di Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Arahan kebijakan pengembangan kawasan adalah:
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 30 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan.
Pengembangan wilayah-wilayah sentra produksi tanaman
perkebunan
sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal.
Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk tanaman
perkebunan.
5. Kawasan Perikanan
Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan ini berupa:
Memperluas jaringan pemasaran terhadap masukan-masukan
perikanan, seperti bibit, obat-obatan dan pakan. Usaha-usaha ini
dapat
meningkatkan kualitas hasil kelautan dan perikanan;
Meningkatkan mutu budidaya laut (mariculture), budidaya air
tawar
dan budidaya air payau;
Mengusahakan adanya nilai tambah terhadap hasil-hasil kelautan
dan
perikanan, meliputi pengolahan menjadi barang setengah jadi
maupun
barang jadi yang siap dikonsumsi;
Konservasi terhadap kawasan kelautan dan perikanan;
Meningkatkan dan memperkuat peranan sumberdaya manusia di
bidang
kelautan yang dilakukan dengan mendorong jasa pendidikan dan
pelatihan di bidang kelautan khususnya bidang unggulan serta
mengembangkan standar kompetensi sumberdaya manusia bidang
kelautan;
Meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset
yang
diarahkan bagi pengembangan sistem informasi kelautan yang
handal.
Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat
zonasi
kawasan yang terdiri dari:
a. Zona Inti
Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan
populasi
ikan, penelitian, dan pendidikan.
b. Zona Perikanan Berkelanjutan
Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan
habitat
dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang
ramah
lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan
rekreasi,
penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
c. Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan
populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan
pengembangan,
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 31 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
serta pendidikan.
d. Zona Lainnya
Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona
perikanan
berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan
kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain
zona
perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.
Kawasan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:
a. Kawasan Perikanan Tangkap
Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan
Riau
yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan
Provinsi
Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang
potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia
(ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
b. Kawasan Perikanan Budidaya
Rencana pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan
Riau
adalah tersebar pada daerah yang memiliki potensi
dikembangkanya
kegiatan budidaya perikanan yaitu:
Kabupaten Kepulauan Anambas: Pulau Jemaja, Matak dan Siantan
Kabupaten Natuna: Pulau Subi, Serasan dan Buguran Barat
Kabupaten Bintan: Pulau Siulung/Sirai, Mantang, Dendun,
Telang,
Pangkil, Mapur dan Pengujan.
Kabupaten Lingga: Pulau Senayang, Tajur Biru, Rejai, Baran,
Pancur, Marok Kecil, Marok Tua, P. Serang, Sungai Buluh
Kabupaten Karimun: Pulau Keban, Bahan, Durai Kota Batam:
Pesisir
Pulau Batam, Pulau Rempang, Galang dan Pulau Galang Baru
sekitar
Kota Tanjungpinang: Pulau Senggarang, Tanjung Lanjut,
Tanjung
Madung, Dompak Luar, Pulau Lot
6. Kawasan Pertambangan
Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa
hasil
tambang batu granit, pasir dan timah di Kabupaten Karimun,
hasil
tambang bauksit dan batu granit di Kabupaten Bintan, Hasil
tambang
minyak dan gas di kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan
Anambas,
hasil biji besi, timah dan bauksit di Kabupaten Lingga.
Arahan kebijakan ruang kawasan pertambangan yang dilakukan
adalah:
Penataan ruang untuk zona pertambangan
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 32 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Mencari kawasan cadangan pertambangan sebagai kawasan
potensial
dan pengendalian kawasan bekas tambang.
7. Kawasan Perindustrian
Kawasan industri yang telah berkembang saat ini terpusat di Kota
Batam.
Namun demikian rencana kawasan industri di Provinsi Kepulauan
Riau
dialokasikan di setiap kabupaten guna pemeretaan pertumbuhan
ekonomi, yang meliputi 12.505 Ha di Kabupaten Karimun, 12.228 Ha
di
Kabupaten Natuna, 9.659 Ha di Kabupaten Bintan dan Kota
Tanjungpinang, 8.305 Ha di Kota Batam, 1.842 Ha di Kabupaten
Kepulauan Anambas, dan 1.683 Ha di Lingga, dengan jenis industri
yang
sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.
Arahan kebijakan kawasan perindustrian di Provinsi Kepulauan
Riau:
Kota Tanjungpinang sebagai industri kecil dan rumah tangga.
Kota Batam sebagai pusat pengembangan berbagai industri,
termasuk
diantaranya industri elektronik, logam dasar, kimia, makanan,
dan
tekstil.
Kabupaten Bintan sebagai industri pariwisata.
Kabupaten Karimun sebagai industri galangan kapal.
Kabupaten Lingga sebagai industri penunjang kegiatan
pertanian.
Kabupaten Anambas sebagai Industri pengolahan hasil
perikanan.
Kabupaten Natuna sebagai kawasan industri pengolahan hasil
pertanian, kehutanan, perikanan, dan kerajinan rakyat.
8. Kawasan Pariwisata
Arahan pengembangan pada kawasan pariwisata adalah sebagai
berikut:
Penentuan dan ruang kawasan pariwisata agar Iebih menetapkan
wilayah pengembangan pariwisata, baik di dalam kawasan lindung
dan
kawasan budidaya.
Meningkatkan infrastruktur pariwisata untuk mendukung dan
melengkapi akomodasi serta atraksi wisata yang ada sebagai
upaya
memperluas kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.
Melanjutkan usaha pengembangan objek-objek wisata lainnya
dan
penataan ruang objek wisata serta promosi produk pariwisata.
Produk wisata dalam menjaring pasar wisata.
Pengembangan dan pelestarian budaya daerah terutama dengan
memberdayakan nilainilai budaya melayu.
pengembangan kepariwisataan sebagai bagian dari kegiatan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 33 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
menggerakkan ekonomi masyarakat.
Unit Pengembangan Wilayah D (Kabupaten Lingga) meliputi
wilayah
Kabupaten Lingga, yang terbagi menjadi 3 Unit Kawasan Wisata
(UKW),
yaitu:
Unit Kawasan Wisata Lingga, memiliki fungsi utama untuk
wisata
sejarah dan agro wisata dengan wisata pendukungnya adalah
wisata
alam pegunungan dan wisata bahari.
Unit Kawasan Wisata Singkep, memiliki fungsi utama sebagai
pintu
masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan
wisata
adalah wisata alam dan wisata bahari.
Unit Kawasan Wisata Senayang, memiliki fungsi utama adalah
wisata
bahari.
9. Kawasan Permukiman
Secara umum kawasan permukiman terdiri atas:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan
Arahan kebijaksanaan ruang kawasan permukiman kota adalah:
Kawasan permukiman perkotaan secara teknis tidak berada pada
kawasan yang aman dari kawasan rawan bencana.
Penyediaan kawasan permukiman kota yang dapat menampung
peningkatan penduduk di perkotaan.
Pengaturan pembangunan kawasan perumahan (permukiman) di
perkotaan sesuai dengan peraturan perumahan dan permukiman
yang berlaku.
Pengembangan kawasan permukiman kota yang tidak menyalahi
peraturan perumahan dan permukiman yang berlaku.
Pengendalian perkembangan dan distribusi penduduk serta
distribusi
penduduk pada kawasan potensial untuk pengembangan pemukiman
dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lahan.
b. Kawasan Permukiman Pedesaan
Arahan kebijaksanaan ruang kawasan pemukiman pedesaan
adalah:
Kawasan permukiman pedesaan secara teknis tidak berada pada
kawasan yang aman dari kawasan rawan bencana
Pengembangan permukiman pedesaan yang mengutamakan akses
menuju pusatpusat pertumbuhan desa
Pengembangan permukiman pedesaan yang sehat dan layak huni
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 34 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
10. Kawasan Lainnya
Kawasan lainnya dapat berupa sebagai berikut:
Kawasan Militer
Kawasan Pembangkit listrik
Kawasan Pengolahan Limbah
Kawasan Tempat Pembuangan Sampah
Selain kawasan-kawasan tersebut diatas, kawasan lainnya dalam
RTRWP
Kepulauan Riau juga mengakomodir bagi peruntukan pusat
pemerintahan,
bandar udara, kegiatan penambangan beserta bekas-bekas tambang,
serta
kawasan-kawasan yang peruntukannya belum dapat ditentukan,
tetapi
memiliki peranan yang penting bagi daerah.
Gambar 2.3
Rencana Pola Ruang Gugusan Lingga dan sekitarnya
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
Dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
digunakan
rencana zonasi yang dimaksudkan untuk menentukan arah
penggunaan
sumberdaya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya
dukung
ekosistem, fungsi perlindungan, dimensi waktu, dimensi teknologi
dan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 35 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi,
estetika
lingkungan dan kualitas lahan pesisir;
c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat
dalam
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
mempunyai
fungsi sosial dan ekonomi.
Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau
merupakan
arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan
laut yang
meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan
strategis
nasional tertentu dan alur laut. Antara lain:
1. Kawasan Pemanfaatan Umum
Kawasan pemanfaatan umum merupakan kawasan yang dapat
dimanfaatkan dan diperuntukan sebagai pariwisata, pemukiman,
pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan
budidaya,
perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona
pemanfaatan
terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik
lingkungannya.
2. Kawasan Konservasi
Kawasan konservasi laut daerah Lingga secara keseluruhan
mempunyai
luas 31.966 Ha, yang berlokasi di perairan sekitar Pulau Lingga
dan
Senayang. Pemanfaatan kawasan konsevasi laut diarahkan dan
diprioritaskan untuk tujuan mendukung kegiatan perikanan
berkelanjutan,
kegiatan pariwisata bahari dan kegiatan lainnya secara
lestari.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan kawasan yang
dapat
dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan, situs warisan
dunia,
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Bila ditinjau dari
aspek makro
kawasan, maka seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau
merupakan
kawasan strategis, mengingat lokasinya yang berbasatan dengan
negara
tetangga, serta wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau
kecil.
4. Alur Laut
Alur Laut dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana
umum,
dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
a. Alur Pelayaran
Selat Malaka-Singapura-Phillip, serta Laut Cina Selatan
merupakan
salah satu alur pelayaran terpenting di dunia dan dalam
RTRWN
ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selat
Malaka-
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 36 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Singapura-Phillip yang berada di sekitar gugus Pulau
Karimun-Barelang-
Bintan merupakan salah satu simpul pelayaran dunia terutama
terkait
dengan keberadaan Pelabuhan Singapura. Sementara itu, Selat
Lampa
yang berada di gugus Pulau Bunguran dimana ibukota Kabupaten
Natuna berada, saat ini hanya melayani aktivitas pelayaran
domestik,
terutama untuk mobilitas penduduk.
b. Kabel Bawah Laut
Khusus di Selat Singapura, kabel bawah laut yang terpasang
sebagian
besar merupakan kabel yang menghubungkan antara Malaysia,
Indonesia dan Singapura dengan Hongkong, Taiwan serta
Jepang.
Sebagian kecil lainnya adalah kabel laut yang menghubungkan
Jakarta
dengan Singapura melalui Selat Durian.
c. Pipa Bawah Laut
Pipa ini berfungsi sebagai penyalur gas alam dan minyak mentah
dari
tambang yang ada di sekitar Laut Natuna. Pipa-pipa ini sebagian
besar
berujung pada pengolahan gas dan minyak mentah yang ada di
Singapura dan Pulau Sambu.
Gambar 2.4 Rencana Pola Ruang Laut Provini Kepulauan Riau
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 37 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
2.3.1.3 SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR
(PRASARANA
TRANSPORTASI)
Sistem transportasi Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk
menunjang
kegiatan ekonomi dan sosialbudaya penduduk, mencakup di dalamnya
kegiatan
pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri,
kegiatan
pariwisata, kegiatan pertahanan keamanan, dan kegiatan-kegiatan
utama
perkotaan yang lainnya melalui pendekatan pengembangan sistem
transportasi
massal yang terintegrasi antarmoda. Rencana pengembangan sistem
transportasi
di Kepulauan Riau, terbagi atas:
1. Sistem Transportasi Darat
Pengembangan jaringan transportasi untuk wilayah kepulauan
diarahkan
untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada
sesuai
wilayah kepulauan yaitu seperti antara transportasi darat,
laut,
penyeberangan, udara dan jalan.
Rencana jaringan jalan Kabupaten Lingga yaitu kolektor primer 2
yang
tersebar di beberapa ruas dan lokasi sebagai berikut:
Sp. Limbung Musai : 8,40 km
Musai Sp. Keradin : 7,30 km
Sp. Keradin Bukit Harapan : 7,00 km
Sp. Budus Kadur : 4,10 km
Sp. Marok Tua Marok Tua : 24,70 km
Sp. Kuala Raya Kuala Raya : 3,70 km
Sp. Sei Buluh Sei Buluh : 0,55 km
Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan antar
pulau
jangka menengah Kabupaten Lingga adalah Lintas Penyeberangan
Penarik
Dabo/Jagoh (Lingga).
2. Sistem Transportasi Laut
Pengembangan sistem transportasi laut sangat berkaitan erat
dengan
pergerakan barang dan penumpang terutama untuk menghubungkan
setiap kabupaten/kota guna melayani kegiatan produksi dan
perdagangan. Rencana sistem jaringan transportasi laut berkaitan
erat
dengan pergerakan barang dan penumpang terutama untuk
menghubungkan setiap kabupaten/kota guna melayani kegiatan
produksi
dan perdagangan.
Pelayanan Angkutan Laut di Kabupaten Lingga dibagi menjadi:
Angkutan penumpang untuk domestik antar pulau (regional),
guna
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 38 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kepulauan
Riau,
yaitu: Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh, Pelabuhan
Senayang,
Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei Tenam.
Angkutan barang yang bertaraf internasional, dilayani oleh
Pelabuhan
Dabo Singkep dan Pelabuhan Jagoh.
Angkutan barang yang bertaraf domestik regional nasional,
dilayani
oleh Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh, Pelabuhan
Senayang,
Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei Tenam.
Angkutan barang yang bertaraf domestik antar pulau
(regional),
dilayani oleh Pelabuhan Dabo Singkep, Pelabuhan Jagoh,
Pelabuhan
Senayang, Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Sei Buluh dan Sei
Tenam.
Klasifikasi Pelabuhan di Kabupaten Lingga dibagi menjadi:
Pelabuhan Utama : Dabo
Pelabuhan Pengumpan Regional : Penuba, Sei Buluh, Sei Tenam
Pelabuhan Pengumpan Lokal : Pelabuhan yang menghubungkan
pulau-pulau di sekitar Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau dilewati oleh Alur Laut Kepulauan I dan
Alur Laut
Kepulauan cabang I-A. Sejalan dengan pengembangan pelabuhan
di
Provinsi Kepulauan Riau dan dengan ditetapkannya Pulau Batam,
Bintan
dan Karimun sebagai kawasan FTZ.
3. Sistem Jaringan Transportasi Udara
Sarana perhubungan udara di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari
Bandara
Internasional Hang Nadim di Kota Batam sebagai Pusat
Penyebaran
Primer, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang dan
Bandara
Ranai di Natuna sebagai Pusat Penyebaran Tersier, serta Badara
Bukan
Pusat Penyebaran yang terdiri dari dua Bandara Umum yaitu
Bandara Sei
bati di Tanjung Balai Karimun dan Dabo Singkep di Dabo dan
satu
Bandara Khusus Palmatak di Kepulauan Anambas.
Di samping itu saat ini tengah dilakukan kajian untuk pembukaan
rintisan
bandara baru seperti di Tambelan dan Lagoi (Bintan) dan
Jemaja
(Kepulauan Anambas) serta Subi di Natuna. Sedangkan lapangan
Helipad
akan direncanakan dibuat di tempat strategis seperti pusat
pemerintahan
Tanjungpinang serta kota atau tempat terpencil di pulau terluar
seperti
Pulau Nipah dan Pulau Sekatung. Adapun jalur transportasi udara
yang
perlu diciptakan adalah beberapa jalur yang melewati pulau-pulau
yang
letaknya berjauhan.
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 39 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Gambar 2.5
Rencana Jaringan Transportasi Laut Provini Kepulauan Riau
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2028
2.3.1.4 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Kabupaten Lingga sebagai salah satu Kabupaten yang ada di
Provinsi
Kepulauan Riau masih terus mengejar ketertinggalan pembangunan
terhadap
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan
pembangunan
yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Lingga antara lain adalah
masih tingginya
jumlah pengangguran dan jumlah penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan,
masih minimnya sarana prasarana serta kurang meratanya
pembangunan di
perdesaan. Namun demikian, Kabupaten Lingga memiliki
karakteristik Sumber
Daya Alam yang khas baik yang dapat diperbaharui (Renewable
Resources) maupun
yang tidak dapat diperbaharui (Non Renewable Resources). Beragam
potensi yang
dimiliki Kabupaten Lingga tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal, sehingga
dapat mensejajarkan perkembangannya dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota
lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Lingga direncanakan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
(KSPP)
Bunda Tanah Melayu sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kepulauan
Riau, yang
meliputi 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lingga yaitu di
Desa Bukit Langkap
dan Keradin serta Kecamatan Lingga Utara tepatnya Desa Bukit
Harapan dan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 40 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
Linau. Oleh karena itu, berdasarkan potensi yang dimiliki
tersebut terutama
potensi pertanian dan perkebunan serta kehutanan, maka
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau juga menganggap perlu untuk menetapkan Kabupaten
Lingga
sebagai Kawasan Strategis Provinsi.
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga
tersebut
juga terkait dengan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
Batam, Bintan,
dan Karimun, dimana letak geografis Kabupaten Lingga yang berada
pada peri-peri
Kawasan Strategis Nasional tersebut memberikan peluang pemasaran
yang sangat
besar untuk produk pertanian, peternakan dan perkebunan dari
Kabupaten Lingga.
Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga
dapat
dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan
pertanian yang
dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi
Kepulauan
Riau.
Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk
mengatur
pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Lingga, berupa:
a. Penyediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses
sentra-
sentra produksi pertanian, perkebunan dan pariwisata;
b. Melakukan Pembinaan SDM pengelolaan pertanian dan
hasil-hasil
pertanian;
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Kawasan
Strategis
Kabupaten Lingga merupakan wewenang Pemerintah Provinsi
Kepulauan
Riau.
2.3.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LINGGA
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Lingga
Tahun 2011-2031 dapat ditinjau dari berbagai hal yang akan
diuraikan sebagai
berikut:
2.3.2.1 STRUKTUR WILAYAH PENGEMBANGAN
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari
pusat
kegiatan sistem perkotaan dan pusat kegiatan sistem
perdesaan.
Rencana sistem perkotaan terdiri dari:
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Dalam sistem perkotaan nasional Daik Lingga dan Dabo Pulau
Singkep
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tahap
pengembangan ke
II dengan mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi.
Berkaitan
-
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN -
LAPORAN KEMAJUAN 2 - 41 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Lingga
dengan hal tersebut maka peran kedua kawasan perkotaan
tersebut
diharapkan dapat berperan:
a. Sebagai simpul kedua kegiatan eksporimpor yang mendukung PKN
di
Batam
b. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta pusat
pengolahan
/pengumpulan barang di wilayah kabupaten dan sekitarnya
dan/atau
melayani skala Provinsi Kepulauan Riau
c. Sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau
beberapa
kabupaten di sekitarnya
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal merujuk pada sistem perkotaan
yang
ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sistem
perkotaan
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Senayang dan Pancur (Lingga
Utara)
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan
demikian
diharapkan kedua kawasan perkotaan tersebut dapat berperan
sebagai:
a. Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan di wilayah
Kabupaten
Lingga
b. Pusat pengolahan/pengumpulan barang beberapa kecamatan di
wilayah Kabupaten Lingga
c. Simpul transportasi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten
Lingga
d. Jasa pemerintahan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten
Lingga
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasanmerupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau b