16 BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN 2.1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bapepam Dalam Kedudukannya Sebagai Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan pasar modal, juga menjadi Badan Pelaksana Bursa (1976-1990). Sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal (1976) tugas Bapepam menurut Keputusan Presiden No.52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1984 adalah: 1. Mengadakan penilaian-penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen. 2. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien 3. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal. 29 Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, tugas Bapepam ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. 30 Selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Bapepam adalah wasit sekaligus pemain. Dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 53/1990 dan SK Menteri Keuangan No. 1548/1990. Ini sekaligus menandai era baru bagi perkembangan pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pembinaan dan pengawasan pasar modal. 29 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 115. 30 Rusdin, Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan Dalam Praktik, (Bandung : Alfabeta, 2006), hal. 17. Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
38
Embed
BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/123761-PK IV 2137.8280...16 BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN 2.1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bapepam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
16
BAB 2
PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
2.1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bapepam Dalam Kedudukannya Sebagai
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas
pasar uang dan pasar modal, juga menjadi Badan Pelaksana Bursa (1976-1990).
Sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal (1976) tugas Bapepam menurut Keputusan
Presiden No.52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan
Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1984 adalah:
1. Mengadakan penilaian-penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang
akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan
manajemen.
2. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien
3. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang
menjual sahamnya melalui pasar modal.29
Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di
Amerika Serikat, tugas Bapepam ini hampir sama. SEC bertugas menjaga
keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan
melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. 30
Selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam sekaligus
merupakan pembina dan pengawas. Bapepam adalah wasit sekaligus pemain.
Dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990, dengan dikeluarkannya
Keputusan Presiden No. 53/1990 dan SK Menteri Keuangan No. 1548/1990. Ini
sekaligus menandai era baru bagi perkembangan pasar modal, sehingga lembaga
ini dapat memfokuskan diri pada tugas pembinaan dan pengawasan pasar modal.
29 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 115. 30 Rusdin, Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan Dalam Praktik, (Bandung :
Alfabeta, 2006), hal. 17.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
17
Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan yaitu Bank
Indonesia.31
Dalam era baru pasar modal ini, Bapepam memfokuskan diri dalam
melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar
modal. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai
wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan strategis untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal perlu
mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien.
Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk
membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di
pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-
upaya baik bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan
pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan
pengenaan sanksi (Pasal 3 UUPM). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut dilaksanakan oleh Bapepam dengan
tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan
efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Pasal 4 UUPM).32
Wewenang Bapepam secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 5 UUPM, yaitu:
a. Memberi:
1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan
Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan
untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk
31 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, loc. cit. 32 C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit., hal 57-58.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
18
manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya
komisaris dan atau direktur yang baru;
d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta
menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan
pendaftaran;
e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal
terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
f. Mewajibkan setiap pihak untuk:
1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan
dengan kegiatan di pasar modal; atau
2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat
yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. Melakukan pemeriksaan terhadap:
1) setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan
menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau
2) pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang
perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan
Undang-undang ini;
h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek
atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu
tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu
tertentu dalam hal keadaan darurat;
l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi
oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
19
Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan
atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan
penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar
modal;
o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-
Undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini;
q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.
Mengenai fungsi Bapepam, dijelaskan dalam pasal 3 Keputusan Menteri
Keuangan RI No 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa fungsi
Bapepam adalah:
1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,
persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di
bidang pasar modal.
3. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan
perusahaan publik
4. Penyelesaian keberatan yang diajukan pihak yang dikenakan sanksi oleh
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian
5. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
6. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas Bapepam sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bila dikaitkan dengan penawaran umum, maka Bapepam merupakan
pemegang peranan terpenting dan benar-benar akan menguasai keseluruhan
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
20
proses penawaran umum yang akan dilaksanakan. Bapepam bertugas untuk
menjamin fair nya permainan antara perusahaan publik ataupun emiten dan para
investor. Bapepam mempunyai kewenangan baik secara perdata maupun pidana
untuk menuntut terhadap pelanggaran peraturan maupun prosedur yang sudah
ditetapkan.33
Bapepam akan melakukan review terhadap pernyataan pendaftaran dan
akhirnya akan menerima atau menolak efektifnya pernyataan pendaftaran tersebut
dan hal itu yang akan menentukan apakah perusahaan dapat melakukan
penawaran umum atau tidak.34 Pernyataan efektif bukan merupakan izin untuk
melakukan penawaran umum.35 Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan
lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan
pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan
pelaksananya. Satu hal yang perlu diingat adalah Bapepam hanya bertugas untuk
mengatur tata cara yang digunakan dalam penawaran saham, Bapepam tidak
menilai ataupun menjamin kualitas perusahaan ataupun saham yang
dikeluarkannya. Bapepam memfokuskan perhatiannya akan kejelasan dari
pernyataan pendaftaran dan prospektus, untuk menjamin agar informasi yang
diberikan benar-benar lengkap bagi para calon pemodal yang akan membeli
saham perusahaan yang akan ditawarkan.36
2.2 ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENAWARAN UMUM
2.2.1. Kajian Mengenai Penawaran Umum
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya membutuhkan
modal. Sulit disangkal bahwa modal apapun yang dibutuhkan, apapun bentuknya
adalah uang. Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan
perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup juga untuk pengembangan
usaha. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan uang tersebut, ada beberapa
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
24
dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan
melakukan penawaran umum.
b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Keputusan RUPS akan menjadi landasan hukum untuk
melakukan penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan
perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan.
c. Perusahaan akan menentukan penjamin emisi efek (underwriter)
dan profesi serta lembaga penunjang untuk melakukan penawaran
umum.
d. Perusahaan menyiapkan seluruh dokumen dan perjanjian yang
diperlukan dalam penawaran umum
e. Perusahaan melakukan komtrak pendahuluan dengan bursa efek
f. Perusahaan melakukan public expose
g. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam
h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif atas pernyataan
pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti
kelegkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan
keterbukaan menurut aspek hukum, akauntansi, keuangan dan
manajemen.
2. Tahap Emisi
a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar
primer
b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan
emiten di pasar primer
c. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer
d. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (bursa)
e. Perdagangan efek di pasar sekunder (bursa)
3. Tahap Setelah Emisi
a. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan tengah tahunan
(continuous disclosure)
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
25
b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi atau
pergantian direksi (timely disclosure)
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa untuk melakukan
penawaran umum, emiten harus mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam.
Hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagi berikut:
“Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.”
Pengaturan mengenai keharusan emiten mengajukan pernyataan pendaftaran juga
dimuat dalam angka 2 Peraturan Bapepam IX A.1. Pengaturan lebih jauh dan
lebih teknis mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran ini dituliskan dalam
Peraturan Bapepam IX C.1 yang menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran
untuk penawaran umum sekurang-kurangnya mencakup:
1. Surat pengantar pernyataan pendaftaran;
2. Prospektus;
3. Propektus ringkas yang akan digunakan dalam penawaran umum (jika
dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam IX.A.2);
4. Prospektus awal yang akan digunakan dalam rangka penawaran awal (jika
ada); dan
5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan
pendaftaran, yaitu:
a. Rencana jadwal penawaran umum;
b. Contoh surat efek;
c. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan sebagaimana
dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2;
d. Surat dari akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan
keadaan keuangan emiten yang terjadi setelah tanggal laporan
keuangan yang diaudit oleh akuntan;
e. Surat pernyataan dari emiten di bidang akuntansi;
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
26
f. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika
dicantumkan dalam prospektus;
g. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
h. Riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi;
i. Perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada);
j. Perjanjian perwaliamanatan (jika ada);
k. Perjanjian penanggungan (jika ada);
l. Perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika
akan dicatatkan di Bursa Efek);
m. Informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu
dalam penelaahan pernyataan pendaftaran, sepanjang dapat
diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten
atau pihak lain yang terafiliasi dalam proses penawaran umum;
n. Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas
obligasi atau efek yang bersifat hutang lainnya; dan
o. Pernyataan tentang kelengkapan dokumen penawaran umum dari:
1) Emiten;
2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
3) Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
36
“etalase”, di mana investor dapat melihat-lihat “barang” (efek) sebelum investor
mengambil keputusan untuk membeli efek yang ditawarkan.65 Ada 3 jenis
prospektus, yaitu prospektus ringkas, prospektus awal dan prospektus final.
Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu di mana
prospektus ini dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan
sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final
dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Prospektus ringkas
dan prospektus awal merupakan prospektus yang belum lengkap dalam beberapa
bagian meskipun bagian yang tidak lengkap bukan merupakan komponen yang
sangat penting bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan atas
investasi yang akan dilakukannya.
Ketidaklengkapan ini adalah akibat dari belum dinyatakan efektifnya
pernyataan pendafaran serta belum ditentukannya beberapa informasi tersebut
oleh emiten. Alasan lainnya adalah karena memang prospektus ringkas dan awal
ini dikeluarkan lebih awal sebagai “pengumuman” akan adanya penawaran efek
dari emiten tersebut. Oleh karena itu, meskipun bukan merupakan penawaran
untuk pembelian efek tetapi emiten sebenarnya mengisyaratkan pasar dan
pemodal bahwa sebuah penawaran umum atas efek akan dilakukan oleh emiten.
Dari segi pemodal, prospektus ringkas ini haruslah dibaca sebagai kesempatan
bagi mereka untuk mempelajari lebih awal efek emiten, sehingga tidak akan
terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi ketika
pemesanan dan pembelian atas efek dilakukan.66
Berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.3, prospektus ringkas sekurang-
kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:
a. prakiraan tanggal efektif; b. prakiraan masa penawaran; c. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan; d. prakiraan tanggal penyerahan surat efek; e. prakiraan tanggal penjatahan; f. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
65 Hamud M. Balfas, op.cit, hal. 184. 66.Ibid, hal. 53-54.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
37
g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana efek tersebut akan dicatatkan; i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan
uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga;
j. prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
k. prakiraan tempat dan tanggal penerbitan prospektus; dan l. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian
pembaca, yaitu : “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”
m. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu: 1) BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM; dan
2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI
Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.3, sehubungan dengan
penawaran umum, dalam prospektus ringkas juga harus memuat kisaran jumlah
saham yang ditawarkan, nilai nominal, kisaran harga penawaran, efek lain yang
menyertai saham ini (jika ada), hak-hak pemegang saham berkenaan dengan
dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham
baru yang dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham
selanjutnya. Untuk lebih melengkapi prospektus ringkas, juga perlu ditambahkan
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
38
mengenai struktur modal saham (sebelum dan sesudah penawaran umum),
penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum, analisis dan
pembahasan manajemen, resiko usaha, kejadian penting setelah tanggal laporan
akuntan, keterangan singkat mengenai emiten, pengurusan dan pengawasan,
ikhtisar data keuangan penting, ekuitas, kebijakan deviden, perpajakan, nama
lembaga dan penunjang profesi pasar modal, penjaminan emisi efek, persyaratan
pembelian dan pemesanan efek, dan pencantuman nama lembaga penjamin emisi
efek dan agen penjual (jika ada).
Berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 1 a, prospektus awal adalah
dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang
disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran,
kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek,
penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus awal digunakan pada saat masa menunggu yaitu masa antara
penyampaian pernyataan pendaftaran dengan pernyataan efektif.
Pada masa menunggu, emiten dapat melakukan penawaran penjajakan atau
biasa dikenal dengan book building. Tindakan yang dapat atau biasa dilakukan
oleh perusahaan efek yang melakukan penjaminan emisi efek dalam masa
menunggu ini adalah melakukan roadshow yang sifatnya memberikan gambaran
mengenai apa, siapa dan bagaimana kinerja emiten serta prospek emiten.
Tindakan ini biasanya dilakukan dengan mengundang perusahaan-perusahaan
efek, pembeli-pembeli institusional dan pemodal lainnya yang diharapkan
berminat dan akan membeli efek emiten dalam pertemuan (road show) tersebut.
Namun berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 3 maka penyampaian minat
untuk membeli efek yang dilakukan dalam masa penawaran awal tersebut bersifat
tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas suatu efek.67
Penawaran awal (bookbuilding) ini bertujuan untuk mengetahui minat calon
pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran
67 Hamud M. Balfas, op.cit., hal 56-57.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
39
efek.68 Berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 5, prospektus awal (dalam
rangka pelaksanaan penawaran awal) hanya dapat didistribusikan setelah
diumumkannya prospektus ringkas.
Berdasarkan pasal 74 ayat (1) UUPM dan Peraturan Bapepam IX A.2
maka prospektus ringkas dan prospektus awal dapat diubah ataupun ditambah
dengan informasi lain, baik atas permintaan Bapepam maupun atas insiatif emiten
sendiri karena merasa data yang diberikan kurang lengkap, tidak benar atau
menyesatkan atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya
perubahan keadaan sesudah prospektus awal dan prospektus ringkas diberikan
dalam pernyatan pendaftaran. Oleh karena sifatnya yang masih bisa mengalami
perubahan, maka Bapepam mengharuskan dalam prospektus ringkas (Peraturan
Bapepam IX C.3 angka 1 l) maupun dalam prospektus awal (Peraturan Bapepam
IX A.8 angka 4) mencantumkan pernyataan dalam huruf cetak yang langsung
dapat menarik perhatian pembaca, yaitu :
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” Pernyataan ini merupakan peringatan bagi pemodal, bahwa apa yang disajikan
dalam prospektus awal maupun prospektus ringkas masih belum lengkap dan
masih sementara sehingga pemodal harus berhati-hati dan tidak mengambil
keputusan yang hanya didasarkan atas prospektus tersebut untuk memesan apalagi
menyatakan komitmen untuk membeli efek tersebut.69
Dalam pasal 78 ayat (1) UUPM dikatakan bahwa setiap prospektus
dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak
memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar
68 Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit., hal. 214. 69 Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 55.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
40
prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Prospektus
merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum. Oleh
karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang
menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau
informasi dapat dijadikan dasar dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan
keputusan investasinya. Apabila informasi tentang fakta material yang disajikan
tidak benar atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta
material maka hal tersebut dapat menyebabkan pemodal mengambil keputusan
investasi yang tidak tepat.70 Pengaturan mengenai prospektus dilanjutkan dalam
pasal 78 ayat (2) UUPM. Pasal ini menyatakan bahwa:
“Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.”
Maksud ketentuan pasal 78 ayat (2) UUPM adalah mencegah adanya
pihak-pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan
menyebutkan bakwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan,
penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu efek dengan maksud
untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli efek yang ditawarkan 71
2.3.2 Prospektus Sebagai Pemenuhan Asas Transparansi Dalam Pasar Modal
Berdasarkan pasal 1 angka 25 UUPM, transparansi dalam pasar modal
adalah keharusan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada
UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat
seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat
berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga
dari efek tersebut. Informasi atau fakta material, dijelaskan dalam pasal 1 angka 7
UUPM, adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa,
kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan
70 Ibid., hal.187. 71 C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit., hal 153.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
41
atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas
informasi atau fakta tersebut. Melalui beberapa contoh dalam penjelasan pasal 1
angka 7 UUPM, Pemerintah berusaha memperjelas apa yang dimaksud dengan
informasi atau fakta material. Contoh-contoh tersebut antara lain:
a. Penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan
usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan;
b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
f. Perubahan tahun buku perusahaan; dan
g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau
keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan
atas informasi atau fakta tersebut.
Selain itu, melalui Peraturan Bapepam IX K.1, Bapepam menambahkan
beberapa hal yang dianggap merupakan informasi dan fakta material, yang harus
diketahui pemodal dan dianggap dapat memengaruhi harga efek dan keputusan
investasi. Namun, walupun sudah ada penambahan tersebut, tetap saja tidak ada
kejelasan tentang apa yang disebut peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat
memengaruhi harga efek dan atau keputusan pemodal atas efek emiten yang
bersangkutan. Hal ini dikarenakan selain informasi atau fakta yang telah
disebutkan di atas (dalam penjelasan pasal 1 angka 7 UUPM dan Peraturan
Bapepam IX K.1), masih ada ratusan bahkan ribuan fakta lainnya yang mungkin
timbul dan dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi. Oleh karena
keterbatasan itulah, maka informasi atau fakta material tersebut haruslah
dihubungkan dengan ekspektasi orang mengenai peristiwa tersebut atas harga efek
dan keputusan pemodal atas efek. Dengan kata lain, dalam melakukan
keterbukaan atas informasi atau fakta material, emiten harus melihat relevansi
informasi tersebut kepada harga efek dan keputusan pemodal.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
42
Di sisi lain, emiten harus memisahkan antara informasi mengenai emiten
dengan informasi yang seharusnya telah diketahui publik. Perkembangan politik
dan ekonomi suatu Negara, misalnya, jelas sangat memengaruhi harga efek
perusahaan dan keputusan investasi pemodal. Demikian juga tentang informasi
mengenai komoditas tertentu, misalnya miyak bumi untuk perusahaan minyak
atau karet untuk perusahaan ban, yang digunakan atau menjadi bahan baku dalam
proses produksi emiten ataupun menjadi bidang usaha utama emiten. Informasi-
informasi yang semacam ini dianggap sebagai informasi yang seharusnya
diketahui atau dicari sendiri oleh investor yang ingin berinvestasi di pasar modal
dengan membeli saham suatu perusahaan (emiten).72
Transparansi merupakan terminologi yang sangat penting dan prinsip yang
sangat fundamental dalam pasar modal. UUPM menyediakan kerangka hukum
yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan UUPM akan menjadi
indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan
hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang
lengkap, akurat dan benar sehingga calon investor mampu mengambil keputusan
karena didukung oleh jaminan informasi yang kuat.
Jaminan UUPM akan transparansi merupakan hal yang mendasar untuk
menciptakan kepercayaan dan menarik calon investor untuk berinvestasi di pasar
modal. Di lain pihak, emiten atau perusahaan publik yang ingin sahamnya dibeli
oleh para investor dan dapat masuk dalam standar internasional, haruslah berusaha
membuka diri dan menerapkan keterbukaan informasi dengan kualitas yang
terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu dan ketepatan informasi.
Membuka diri di sini berarti bersedia memberikan informasi material yang
berkenaan dengan keadaan perusahaannya. Keterbukaan diartikan memberikan
akses seluas-luasnya kepada pemegang saham atau investor untuk mengetahui
keadaan atau informasi penting perusahaan. Keterbukaan juga mengandung arti
mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar dan lengkap. Informasi yang
demikian ini dapat menjadikan investor mampu mengambil keputusan secara
72 Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 181-182.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
43
mantap.73 Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan, maka
dapat diantisipasi terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau
fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada
informasi yang tidak disampaikan dan bisa jadi informasi yang belum tersedia
untuk publik telah disampaikan pada seorang investor atau kelompok investor
tertentu. Padahal informasi itu berisi fakta material yang sangat berfungsi sebagai
bahan pertimbangan investor dalm melakukan investasi.74
Dengan keterbukaan pula, investor dapat melakukan penilaian atas
“barang” (efek) yang akan dibelinya sehingga kepentingan investor dapat
terlindungi. Hal ini sesuai dengan bagian menimbang huruf c UUPM.75 Lebih
jauh lagi, sistim kewajiban keterbukaan tersebut, juga penting dipahami sebagai
ketentuan umum anti-fraud dari hukum pasar modal, yang menyatakan “tell the
truth and don’t leave out anything important.” Pemahaman tersebut penting, oleh
karena kegagalan untuk mengungkapkan (to disclose) fakta material dianggap
sebagai penipuan.76 Mengingat pentingnya keterbukaan di pasar modal tersebut di
atas, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala
atau laporan atas peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek yang
bersangkutan kepada Bapepam dan segera mengumumkan laporan tersebut
kepada masyarakat.77 Keterbukaan atau transparansi emiten maupun perusahaan
publik yang sahamnya terdaftar di bursa akan memberikan kredibilitas pada
perusahaan yang bersangkutan.78
73 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal 227-228 74 Bismar Nasution (A) ,” Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal : Studi
Mengenai Penentuan Fakta Material dan Perbuatan Yang Menyesatkan,” (Tesis Doktor Univesitas
Indonesia, Depok, 2001), hal.43. 75 Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 167. 76 Bismar Nasution (B),” Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolaan Perusahaan yang
Baik Dalam UUPM, “ <http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/pentingnya-
keterbukaan.pdf>77 Jusuf Anwar, op.cit., hal. 105. 78 E.A.Koetin, Analisis Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal .75.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
44
Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui
3 tahap yaitu:79
1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum, yang didahului
dengan pengajuan pendaftaran emisi efek ke Bapepam dengan
menyertakan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan
Bapepam IX C.1 antara lain : prospektus, laporan keuangan yang telah
diaudit akuntan, perjanjian emisi, legal opinion dan sebagainya
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di
bursa. Dalam hal ini, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan
secara berkala dan terus-menerus (continuously disclosure) kepada
Bapepam dan Bursa.
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus
disampaikan secara tepat waktu yakni peristiwa yang dirinci dalam
Peraturan Bapepam X K.1.
Seperti yang disebutkan di atas bahwa prospektus merupakan salah satu
pelaksanaan keterbukaan di pasar modal. Prospektus merupakan dokumen yang
utama dan pertama dalam pemenuhan asas keterbukaan di pasar modal. Dikatakan
demikian karena prospektus merupakan dokumen yang pertama-tama harus
dikeluarkan suatu perusahaan ketika hendak mendapatkan status sebagai emiten
maupun perusahaan publik.80 Selain itu, di samping sebagai dokumen penawaran
yang memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penjualan saham, pada
saat yang sama prospektus juga menyediakan informasi yang lengkap bagi
investor megenai faktor resiko yang dihadapi perusahaan dan menyediakan
informasi yang terbuka mengenai semua hal yang relevan untuk memberikan
perlindungan terhadap pertanggungjawaban manajemen bila terdapat hal-hal yang
material yang disembunyikan ataupun hal-hal yang menyesatkan.81
Bila dikaitkan dengan profesi penunjang pasar modal, maka berdasarkan
pasal 64 UUPM, setidaknya ada 4 profesi penunjang yang membantu emiten
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
47
lanjut mengenai penghentian operasi tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan
teori mengenai izin usaha pertambangan dikaitkan dengan peraturan perundangan
di bidang pertambangan dan peraturan perundangan di bidang kehutanan.
2.4. Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Peraturan Perundangan di
Bidang Pertambangan dan Peraturan Perundangan di Bidang
Kehutanan
Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat
digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan
usaha di bidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, perusahaan
pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya.86 Kuasa pertambangan
merupakan izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan
usaha pertambangan. Dalam hal ini adalah pemerintah selaku pemegang hak
penguasaan di bidang pertambangan.87 Dalam pasal 2 huruf i Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya
disebut UU Pertambangan) disebutkan pengertian kuasa pertambangan yaitu:
“Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”
Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa
pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa
pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi menjadi
lima macam, yaitu:88
1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum
Kuasa pertambangan penyelidikan umum merupakan kuasa untuk
melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk
86 Salim H.S., op.cit., hal. 63. 87 Fahri Aryati, “Aspek Perijinan dalam Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan
Batubara di Indonesia, “ (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 32. 88 Salim H.S., op.cit., hal 67-68.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
48
membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya
bahan galian pada umumnya.
2. Kuasa pertambangan eksplorasi
Kuasa pertambangan eksplorasi adalah kuasa/wewenang yang diberikan
oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikan geologi
pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya bahan galian
serta sifat letakan bahan galian tersebut.
3. Kuasa pertambangan eksploitasi
Kuasa pertambangan eksploitasi merupakan kuasa pertambangan dengan
maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian
Kuasa ini adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan
galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsuryang terdapat
pada bahan galian itu.
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan
Kuasa ini adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian
dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi
atau tempat pengolahan/pemurnian.
Kuasa pertambangan lahir berdasarkan ketentuan mengenai pelaksanaan
penguasaan dan pengaturan usaha pertambangan oleh Negara (pasal 4 ayat (1) UU
Pertambangan). Namun oleh karena Negara tidak dapat mengusahakan sendiri,
maka UU Pertambangan membuka kesempatan bagi berbagai pihak sesuai
kewenangannya, yaitu instansi pemerintah, perusahaan Negara, pertambangan
rakyat, perorangan, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan koperasi sebagai
pemegang kuasa pertambangan. Dalam pasal 6 jo. Penjelasan Umum butir 3 UU
Pertambangan, maka bahan galian golongan a (bahan galian strategis)
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan perusahaan negara. Dalam pasal 10
ayat (1) UU Pertambangan dikatakan bahwa apabila instansi pemerintah maupun
perusahaan Negara tidak dapat melaksanakannya sendiri, maka dapat ditunjuk
pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak bisa
dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah maupun perusahaan Negara tersebut.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
49
Di samping penunjukkan pasal 10 UU Pertambangan tersebut, izin
melakukan usaha tambang, khususnya tambang batubara, diberikan penegasan
lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang mengatur
mengenai perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).89
Perbedaan mendasar antara kuasa pertambangan dan PKP2B adalah bahwa
PKP2B terbuka bagi penanaman modal asing sedangkan kuasa pertambangan
harus dimiliki oleh perusahaan Indonesia yang dikelola oleh WNI.90
Pengertian PKP2B dapat dilihat dalam pasal 1 Keputusan Presiden
tersebut di atas. Dalam Keputusan Presiden tersebut dikatakan bahwa: 91
”Perjanjian karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara”
Para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah:
1. Pemerintah sebagai principal (yang diwakili oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral)
2. Kontraktor (perusahaan asing atau perusahaan patungan asing dan
nasional atau perusahaan nasional).
Semua hak dan kewajiban pemerintah sebagai principal dan perusahaan
sebagai kontraktor tertuang secara rinci di PKP2B.92
Dalam melaksnakan kegiatannya berdasarkan kontrak PKP2B, kontraktor
swasta akan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap sebagai
berikut:
1. Tahap penyelidikan umum
Tahap ini merupakan awal dalam usaha pertambangan, yaitu
mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang indikasi endapan bahan
galian di suatu daerah. Diadakan peninjauan lapangan untuk menyakinkan
peningkatan mutu batubara dan fasilitas lain yang menunjang produksi dan
penjualan.
5. Tahap eksploitasi/produksi
Dalam PKP2B, tahap kegiatan ini adalah tahap terakhir. Kegiatan ini
terdiri daripenggalian batubara yang dapat dilakukan dengan cara
pengupasan tanah atas terlebih dahulu atau penggalian secar alngsung
ataupun membuat terowongan di bawah tanah, pembongkaran, pemuatan
dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian serta penjualan.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
51
Sebelum melakukan tahapan kegiatan tersebut, kontraktor wajib memohon
ijin kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Direktur
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan surat izin berupa
surat keputusan mengenai permulaan tahap kegiatan yang ditandatangani Direktur
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM).93
Mengenai berakhirnya kuasa pertambangan, dalam pasal 20 UU
Pertambangan, dikatakan bahwa kuasa pertambangan berakhir karena
dikembalikan, dibatalkan atau karena habis waktunya. Selanjutnya dalam pasal 21
ayat (3) dan pasal 22 ayat (2) dikatakan bahwa penegembalian kuasa
pertambangan maupun pembatalan kuasa pertambangan harus mendapat
persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembatalan
kuasa pertambangan dilakukan Menteri ESDM untuk kepentingan negara. Dalam
hal kuasa pertambangan berakhir karena habis jangka waktu dan tidak
diperpanjang, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum.
Kegiatan usaha pertambangan umum (migas dan batubara) sering
mengalami hambatan akibat adanya disharmonisasi dengan kebijakan di sektor-
sektor lain seperti kehutanan, otonomi daerah, maupun lingkungan hidup.
Berbagai hambatan ini disebabkan oleh karakteristik industri pertambangan yang
mempunyai ciri khas beresiko tinggi, jangka panjang, dan lokasi definitif.
Disharmonisasi dalam bidang kehutanan dikarenakan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan)
isinya tumpang tindih dengan UU Pertambangan. Selain itu masalah lain yang
juga sering timbul adalah ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Paradigma
Kepala Daerah adalah bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka segala urusan pengelolaan sumber
daya di bidang pertambangan umum (migas dan batubara) menjadi kewenangan
daerah secara mutlak. Bila dikaji maka dapat dilihat dari pasal 13 dan pasal 14
UU tersebut bahwa kewenangan bidang pertambangan bukanlah kewenangan
93 Fahri Aryati, op.cit., hal 44-48.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
52
yang wajib haru dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah
kabupaten/kota.94
Dikaitkan dengan UU Kehutanan, salah satu pasal dalam UU tersebut yang
berkaitan dengan pertambangan yaitu pasal 38 UU Kehutanan berikut
penjelasannya. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa penambangan hanya
boleh dilakukan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Namun,
penambangan dengan pola penambangan terbuka tidak boleh dilakukan di
kawasan hutan lindung. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui
pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan. Filosofis pinjam pakai
kawasan hutan dimaksudkan agar setiap pengguna kawasan hutan di luar sektor
kehutanan tidak menyebabkan enclave, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan
agar pemerintah cq. Departemen Kehutanan masih tetap dapat mengelola kawasan
yang dipinjam pakai sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi.95
Pasal 50 ayat (3) butir g UU Kehutanan melarang dilakukannya kegiatan
penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam
kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan. Atas pelanggaran pasal ini maka
dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan). Pada ayat
16 pasal yang sama disebutkan bahwa dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh
dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi
pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing
ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.
Mengenai sanksi administratif, maka dalam UU Kehutanan (pasal 80 UU
Kehutanan) hanya mengatur sanksi administratif atas pelanggaran di luar
ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 UU Kehutanan. Sanksi administratif
94 Ainur Rasyid ,”Aspek Yuridis Perusahaan Pertambangan Umum Pasca Otonomi
Daerah, “ (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.129-130. 95 Budi Riyanto, “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Kegiatan Pertambangan,”
Jurnal Hukum Bisnis (2007): 26.
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009
53
ini dibebankan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin
pemungutan hasil hutan.
Sebagai tambahan, dalam perkembangan yang terbaru, pada tanggal 16
Desember 2008, DPR telah mengesahkan UU Mineral dan Batubara. Dalam UU
yang baru tersebut, sistem kontrak karya yang semula dianut dalam UU Nomor
11 Tahun 1967 diubah menjadi sistem pemberian izin oleh pemerintah. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga posisi negara tetap lebih tinggi daripada perusahaan
yang melakukan pertambangan. Namun dengan diundangkannya UU baru ini,
menimbulkan kebingungan berbagai dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan
adanya ketidakjelasan dalam pengaturan ketentuan perlihannya. Dalam pasal
169 bagian a menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku,maka kontrak karya dan Perjanjian Parya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, sedangkan
pasal 169 b menyebutkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak
karya dan Perjanjian Parya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana
dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat lambatnya satu tahun sejak undang-
undang ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan Negara.96
96 ________________, “Era Kontrak Karya Berakhir,” Kompas, (17 Desember 2008) :
hal 1
Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009