BAB II PELAKSANAAN IZIN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA MENURUT
PERATURAN KETENAGAKERJAAN
A.PerjanjianPenyediaJasaPekerja/BuruhmenurutUndangundangNo.13 Tahun
2013 tentang ketenagakerjaan
Aturanhukumdalamperaturanperundang-undanganharusdirumuskansecaratepat,
sesuai dengan teori hukum dan filsafat hukum. Rumusan hukum tentang
Perjanjian penyedia jasa pekerja buruh diatur dalam Pasal 64-66 UU
No.13 tahun 2003merupakan rumusan yang mengandung vaguenorm, karena
menimbulkan interpretasi yang lebih dari satu. Ketentuan Pasal 64
UU No.13 tahun 2003 adalah Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan
pekerjaankepadaperusahaanlainnyamelaluiperjanjianpemboronganpekerjaanatau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.Terhadap
ketentuan ini tidak ada penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk
undang-undang dalam penjelasan Pasal demi
Pasal.Rumusanituapabiladicermatimengandungketidakjelasanmaksud.Pasal64UU
13/2003tahun2003mengaturtentangbentukoutsourcing,yaitupemboronganpekerjaan
(merupakan outsourcing pekerjaan) dan penyediaan jasa pekerja/buruh
(outsourcing pekerja). Terhadap pemborongan pekerjaan diatur lebih
lanjut dalam Pasal 65, syaratnya121. dibuat dalam perjanjian kerja
tertulis berbentuk PKWTT atau PKWT; :2. pekerjaan yang dialihkan
adalah bukan pekerjaan pokok;3. berbadan hukum;4. memberikan
perlindungan hukum kepada pekerjanya5. Bentuknya PKWTT atau PKWT
berdasar Pasal 59.
KriteriabukanpekerjaanpokokditafsirkansecaraotentikdalamPasal65ayat(2)
yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; berdasarkan
perintah langsung atau tidak
langsungdaripemberipekerjaan;merupakankegiatanpenunjangyangtidakmenghambat
proses produksi secara langsung. Interpretasi otentik ini masih
menimbulkan ketidak pastian
hukum.HalinimenunjukkanbahwapembentukUndang-Undanghanyameletakkan
pemikiranyangpragmatis,hanyaberdasarkehendakpolitikyanglebihmengarahpada
kepentinganpengusaha.Seharusnyainterpretasiperintahharusmelandaskanpadateori
hukumyaitumeletakkandasarteorihukumtentangperintahyaituhakekat
12Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utarapertanggungjawaban. Bukan
pertimbangan pragmatis yang menunjuk pada bentuk perintah
dilakukan. Siapaun yang memberikan perintah maka dialah yang harus
bertanggung jawab. Majikan bertanggung jawab atas pekerjaan yang
diperintahkan kepada pekerjanya. Pemberi
perintahadalahyangmenikmatihasildaripekerjaan.Darisudutfilosofinyaadalahadil
apabilapekerjamendapatkanhakberupaupahapabilaiasudahmengerjakanpekerjaan
dengan benar. Sebaliknya akan adil pula apabila majikan harus
melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah apabila pekerjaan
yang merupakan kehendakya sudah dilaksanakan olehpekerja.J
adimaknadariperintahadalahtanggungjawabbukancaradilakukannya
perintah.Apabila makna perintah sudah sesuai dengan konsep/ teori
hukum, maka akibatnya
dengansertamertaperlindungansyaratkerjamenjadikewajibandariyangmemberikan
perintahyaitupemberipekerjaan.DirumuskannyaPasal65ayat(4)UU13/2003
menunjukkankesalahanperumusanayatsebelumnyayaituPasal65ayat(2)hurufb.
Terhadap rumusan otentik pemberi kerja sudah dirumuskan dalam Pasal
1 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 yaitu orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Sayangnya
rumusan ini tidak menjadi landasan dalam merumuskan konsep hubungan
kerja.HubungankerjadirumuskandalamPasal1angka14UU13/2003yaituhubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Terdapat
kesalahan perumusan (yang disengaja) dalam Pasal 1
angka14UUNo.13tahun2003,Seharusnyakatapengusahadigantidenganpemberi
kerja.Kesalahaninterpretasiotentikinimengakibatkankonfliksosial.Terjadiperbedaan
pendapat di masyarakat berkaitan dengan siapakah pekerja yang
dilindungi oleh UU No.13 tahun 200313Apakah semua orang yang
bekerja pada pemberi kerja ataukah hanya pekerja yang bekerja pada
pengusaha. Lebih adil menggunakan istilah majikan daripada istilah
pengusaha.
Pengusahaadalahbagiandarimajikan.Pengusahaadalahorangyangmenjalankanusaha.
Sementaradimasyarakatlebihbanyakorangyangmemberipekerjaanyangbukan
. 13 Asri Wijayanti, Makalah, Makalah,Analisis Kedudukan
Legisprudensi sebagai upaya perlindungan Pekerja outsorcing,
disampaikan dalam Konfrensi Negara Hukum, J akarta, 9-10 Oktober
2012, hal.5. Universitas Sumatera
Utarapengusaha.RumusanPasal1angka14mengakibatkanpekerjayangtidakbekerjapada
pengusaha dapat diinterpretasikan tidak dilindungi oleh UU
13/2003.Terdapatperbedaanrumusanotentiktentangsubyekhukumdalamhubungankerja
pemberikerjaataupengusaha.Pekerjayangtidakbekerjapadapengusahasecarayuridis,
tidak dianggap telah melakukan hubungan kerja, sehingga tidak
dilindungi oleh UU No.13 Tahun 2003 (Asri Wijayanti: 2011,
115).KetentuanPasal66UU13/2003merupakanpasalpenjelasdariPasal64,yang
mengatur tentang outsourcing pekerja dirumuskan sebagai berikut
:Pekerja/buruhdariperusahaanpenyediajasapekerja/buruhtidakbolehdigunakan
olehpemberikerjauntukmelaksanakankegiatanpokokataukegiatanyangberhubungan
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksiSyarat perusahaan penyedia jasa/buruh
(perusahaanoutsourcing)adalah:adahubungankerjaantarapekerja/buruhdengan
perusahaanpenyediajasa/buruh;memenuhisyaratPKWTberdasarkanPasal59;memberi
perlindungan, ada perjanjian tertulis antara perusahaan pengguna
dan perusahaan penyedia
jasa/buruh;berbadanhukum.RumusanPasal66UU13/2003merupakanrumusanyang
kabur, tidak menimbulkan kepastian
hukum.Kata-katajasapekerjadapatdiinterpretasikansebagaipekerjakarenajasadari
pekerja melekat pada tubuh pekerja itu. Berbeda dengan pekerjaan,
yang baru melekat pada diripekerjaapabilatelahdilaksanakan.J
asapekerjatidaksamadenganjasa.Seharusnya bukan jasa pekerja tetapi
pekerjaan yang menghasilkan jasa.Hubungan kerja adalah suatu
hubunganhukumantarapemberikerjadenganpekerjamengenaidilaksanakannyasuatu
pekerjaan dengan pemberian imbalan berupa upah. Pekerjaan dapat
dikategorikan menjadi
duayaitupekerjaanyangmenghasilkanbarangdanpekerjaanyangmenghasilkanjasa.
KesalahanpemikiranpadapembuatUndang-Undangmengakibatkanpekerjasebagiobyek
dari hubungan kerja.Pekerja adalah orang, di dalam teori dan
filsafat hukum, selamanya orang tidak dapat menjadi obyek dari
suatu hubungan hukum. Penempatan orang sebagai obyek hukum adalah
sebagaiperbudakanmodern(modernslavery).Syaratbadanhukumbagiperusahaan
pemborngan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa/buruhberdasarkan,
ketentuan Pasal 65 Universitas Sumatera Utaraayat (3) UU 13/2003 jo
Pasal 66 ayat (3)jo Pasal 3 ayat (2) Kepmenaker 220/2004, yaitu
perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum,kecuali14a.
perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan
barang; :
b.perusahaanpemborongpekerjaanyangbergerakdibidangjasapemeliharaandan
perbaikansertajasakonsultansiyangdalammelaksanakanpekerjaantersebut
mempekerjakanpekerja/buruhkurangdari10(sepuluh)orang.Tujuandisyaratkanbadan
hukumadalahtidakrelevan,mengingatsetiappelakuusahatetapdapatdimintai
pertanggungjawabanapabilamelakukansuatupelanggaran,tidakmenunggupelakuusaha
berbentuk badan hukum.Melakukan pemborongan pekerjaan bukanlah
monopoli suatu perusahaan yang sudah berbadan hukum, tetapi menjadi
hak setiap pelaku usaha. Batasan ini akan mengakibatkan
pelakuusaha(khususnyausahakecildanmenengah)kehilanganhaknyadisampingjuga
dapatmematikanprogramkemitraanataucommunitysocialdevelopmentprogramsuatu
perusahaandenganlingkungansosialdisekitarnyayangsudahberjalan.(MochSyamsudin:
2007, 174)15 B. Peraturan-peraturan pelaksana terkait
PerjanjianPenyedia Jasa Pekerja Buruh Perusahaan penyedia jasa
pekerja yang merupakan salah satu bentuk dari
outsourcing,harusdibedakandenganlembagapenempatantenagakerjaswasta
(laboursupplier). Sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, 37 dan 38
Undang-undang No. 13
Tahun2003tentangKetenagakerjaan,yaituapabilatenagakerjatelahditempatkan,maka
hubungankerjayangterjadisepenuhnyaadalahpekerjadenganperusahaanpemberikerja
bukan dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta tersebut.
Dalampenyediaanjasapekerja,perusahaanpemberikerjatidakberhak
memperkerjakan pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok / kegiatan
yang berhubungan
denganprosesproduksidanhanyabolehdigunakanuntukmelaksanakankegiatanjasa
penunjang/kegiatanyangtidakberhubunganlangsungdenganprosesproduksi.Kegiatan
dimaksud,antaralainusahapelayanankebersihan(cleaningservice),usahapenyedia
makanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga pengaman /satuan
pengaman (security) usaha 14Ibid, hal.6. 15 Moch Syamsudin dalam
Asri Wijayanti,ibid, hal. 7. Universitas Sumatera Utarajasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia
angkutan pekerja. Di
sampingpersyaratanyangberlakuuntukpemboronganpekerjaan,perusahaanpenyediaan
jasa pekerja bertanggung jawab dalam hal perlindungan upah dan
kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan hubungan
industrial yang terjadi.
Pasal50undang-undangketenagakerjaanmenegaskanbahwa:hubungankerja
terjadikarenaadanyaperjanjiankerjaantarapengusahadanpekerja/buruh.Pasaldiatas
menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya
suatu hubungan hukum yaitu hubungan kerja, dengan kata lain untuk
mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja maka maka landasannya
adalah ada tidaknya perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat
dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian,syarat ini telah
diatur secara khusus dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal
52 ayat 1 yaitu : 1.Kesepakatan kedua belah pihak 2.Kemampuan atau
kecakapan melakukan perbuatan hukum3.Adanya pekerjaan yang
diperjanjikan
4.Pekerjaanyangdiperjanjikantidakbertentangandenganketertibanumum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat
hukum yang sah adalah perjanjian itu mengikat para pihak layaknya
UU. J
ikasalahsatupihaktidakmelaksanakanperjanjiantersebutyangberakibat
merugikan pihak lain maka disebut wanprestasi.
SebelumberlakunyaKepmenakerNo.19tahun2012PeraturanlainterkaitpelaksanaperjanjianpenyediajasapekerjaburuhdiaturlebihlanjutdalamKeputusan
MenakertransKeputusanMenakertransNo.220Tahun2004tentangSyarat-Syarat
PenyerahanSebagianPelaksanaanPekerjaankepadaPerusahaanLain,dimanadalam
Keputusantersebutperjanjiankerjaterdapatdalampasal5yaknisetiapperjanjian
pemboronganpekerjaanwajibmemuatketentuanyangmenjaminterpenuhinyahak-hak
pekerja/buruhdalamhubungankerjasebagaimanadiaturdalamperaturanperunndang-undangan
,DalamKeputusan Menakertrans No. 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan Penyedia J asa Pekerja/Buruh diatur dalam
pasal 4 yakni sebagai berikut : Universitas Sumatera
UtaraDalamhalperusahaanpenyediajasamemperolehpekerjaandariperusahaan
pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajibmembuat perjanjian
tertulis yang sekurang-kurangnya memuat : a.J enis pekerjaan yang
akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan
jasab.Penegasanbahwadalammelaksanakanpekerjaansebagaimanadimaksud
huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan
penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan
penyedia jasa sehingga
perlindunganupahdankesejahteraan,syarat-syaratkerjadanperselisihanyang
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja
buruh c.Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa buruh bersedia
menerima pekerja
diperusahaanpenyediajasapekerja/buruhsebelumnyauntukjenis-jenis
pekerja yang terus menerus ada diperusahaan pemberi kerja dalam
dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja
buruh.
Selanjutnyadalampasal5ayat(1)disebutkanbahwa:perjanjiansebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 harus didaftarkanpada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat
perusahan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan. Sejak
Permenakertrans No. 19 tahun 2012 resmi diberlakukan, hal ini yang
membuat
duaperaturanmenteriyanglainsebelumnyamenjaditidakberlaku.YaituKeputusan
Menakertrans No 220 Tahun 2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain dan Keputusan
Menakertrans No 101 Tahun 2004 tentang
TataCaraPerijinanPerusahaanPenyediaJ
asaPekerja/Buruh.DimanaPermenNo19ini
ternyatabanyakmengubahpengaturansoalsyaratdantata-carapenyerahansebagian
pekerjaan kepada perusahaan lain yang diatur dalam Kepmen 220 dan
Kepmen 101. Secara umum, Permen No 19 ini terlihat lebih
memperketat keberadaaan perusahaan
outsourcing.Sebelumnya,untukmengingatkan,UUKetenagakerjaanmembedakanmekanisme
penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain menjadi dua
cara. Pertama, dengan
pemboronganpekerjaan.Dankeduaadalahlewatpenyediaanjasapekerja/buruh.Dalam
praktik,carayangkeduayangbiasadikenaldenganoutsourcing.Sebutsajasoalsyarat
bentukbadanhukumperusahaanoutsourcing.BilaKepmen101menyatakanperseroan
terbatas(PT)dankoperasibolehdipilihsebagaibentukbadanhukumperusahaan
outsourcing,tidakdemikiandenganPermenNo19yanghanyamembolehkanperusahaan
outsourcingberbentukPT.Bolehjadi,koperasimemangtidaklayakmenjadipelaku
outsourcing.Masihsoalbajuperusahaan,PermenNo19inijugabakalmelarang
Universitas Sumatera Utaraperusahaan pemborong pekerjaan yang tidak
berbadan hukum. Berbeda dengan Kepmen 220
yangmasihmemberikankeleluasaankepadaperusahaanyangtidakberbadanhukum
sepanjang bergerak di bidang pengadaan barang, atau jasa
pemeliharaan dan perbaikan.Hal
lainyangdiaturdalamPermenNo19iniadalahkewajibanmendaftarkanperjanjian
pemboronganpekerjaandanpenyediaanjasapekerjakepadainstansiketenagakerjaan
setempat.Praktiksebelumnya,kewajibanpendaftaraninihanyaberlakuuntukpenyediaan
jasa pekerja.Perbedaan lain yang mencolok adalah soal izin
operasional perusahaan penyedia jasa pekerja. Kepmen 101 menyatakan
izin operasional diberikan untuk jangka waktu lima tahun
danberlakudiseluruhIndonesia.SedangkanPermenNo19hanyatigatahundanhanya
berlakudisatuprovinsi.Untukmelindungipekerjaoutsourcing,Permeninijuga
mencantumkan hak apa saja dari pekerja outsourcing yang harus
dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa. Semisal hak cuti, jaminan
sosial, tunjangan hari raya, hingga hak mendapatkan ganti rugi bila
diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan outsourcing. Surat
Edaran Menakertans No: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan
PermenakertransNo.19Tahun2012tentangSyarat-SyaratPenyerahanSebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Mengatur lebih lanjut
mengenai perjanjian
penyediajasapekerjaburuh.DalamSuratEdaraniniketentuantentangpersayaratan
perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh adalah 1.Perjanjian
penyediaan jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.
2.Pekerjaanyangdapatdiserahkankepadaperusahaanpenyediajasapekerja/buruh
harusmerupakankegiatanjasapenunjangatauyangtidakberhubunganlangsung
dengan proses produksi, meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan
(cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh
(catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan e.
usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.3.Perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh di larang menyerahkan pelaksanaan sebagian
atauseluruhpekerjaanyangdiperjanjikannyakepadaperusahaanpenyediajasa
pekerja/buruh lain.Universitas Sumatera
Utara4.Memuatjenispekerjaanyangakandilakukanolehpekerja/buruhdariperusahaan
penyedia jasa
pekerja/buruh.5.Memuatpenegasanbahwaperusahaanpenyediajasapekerja/buruhbersedia
menerimapekerja/buruhdariperusahaanpenyediajasapekerja/buruhsebelumnya
untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi
pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.
6.Memuatpenjelasanmengenaihubungankerjaantaraperusahaanpenyediajasa
pekerja/buruhdenganpekerja/buruhberdasarkanPerjanjianKerjaWaktuTertentu
(PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Dalam hal
Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka : a. perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh mencatatkan perjanjian kerja antara perusahaan
penyediajasapekerja/buruhdenganpekerja/buruhnyakepadainstansiyangbertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan
dilaksanakan ;b.instansi
yangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaankabupaten/kotameneliti
isi perjanjian kerja, meliputi:1) jaminan kelangsungan bekerja;2)
jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan yang diperjanjikan, yaitu: a) hak atas cuti
apabila telah memenuhi syarat masa kerja;b) hak atas jaminan
sosial; c) hak atas tunjangan hari raya;d) hak istirahat paling
singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; e) hak menerima ganti
rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia
jasa
pekerja/buruhsebelumperjanjiankerjawaktutertentuberakhirbukankarenakesalahan
pekerja;f)hakataspenyesuaianupahyangdiperhitungkandariakumulasimasakerjayangtelah
dilalui; dang) hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan
perundangundangan dan/atau perjanjian kerja
sebelumnya.3)jaminanperhitunganmasakerjaapabilaterjadipergantianperusahaanpenyediajasa
pekerja/buruh untuk menetapkan upah. Untuk itu perusahaan perlu
membuat skala upah yang disesuaikan dengan masa kerja
pekerja/buruh.Universitas Sumatera Utarac. instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
mengeluarkan bukti pencatatan perjanjian kerja
tersebut.DalamSuratEdaranini,setelahseluruhpersyaratanperjanjianpenyediaanjasa
pekerja/buruh ini dilaksanakan, maka :
a.perusahaanpenyediajasapekerja/buruhmendaftarkanperjanjianpenyediaanjasa
pekerja/buruhkepadainstansiyangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaan
kabupaten/kota tempat pekerjaan
dilaksanakan.b.berdasarkanpengajuantersebut,instansiyangbertanggungjawabdibidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota meneliti isi perjanjian penyedia
jasa pekerja/buruh, meliputi:1) kelengkapan persyaratan perusahaan
dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).2) jenis pekerjaan yang akan
dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
3)penegasanbahwaperusahaanpenyediajasapekerja/buruhbersediamenerima
pekerja/buruhdariperusahaanpenyediajasapekerja/buruhsebelumnyauntukjenis
pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan
dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
dan4)hubungankerjaantaraperusahaanpenyediajasapekerja/buruhdengan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja
waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
c.apabilatelahmemenuhipersyaratan,instansiyangbertanggungjawabdibidang
ketenagakerjaankabupaten/kotatempatpelaksanaanpekerjaandilaksanakanmenerbitkan
bukti pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh
.d.Apabilatidakmemenuhipersyaratan,instansiyangbertanggungjawabdibidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dapat
menolak pendaftaran . Dari sisi isi/substansi, Permen No 19 tahun
2012 ini banyak mengubah dan mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak
ada antara
lain16a.pengaturansoalsyaratdantata-carapenyerahansebagianpekerjaankepada
perusahaan lain sebagaimana pernah diatur dalam Kepmen 220 dan
Kepmen 101. :
16Agusmidah,Makalah,AnalisisPeraturanMenteriTenagaKerjaNo.19tahun2012.TentangSyarat-SyaraPenyerahan
SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Makalah
dipresentasikan dalam Pertemuan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumut,pada Jumat,
21 Desember 2012, Hotel Mulia Medan hal. 3. Universitas Sumatera
Utarab.syarat bentuk badan hukum perusahaan outsourcing. Bila
Kepmen 101 menyatakan perseroan terbatas (PT) dan koperasi boleh
dipilih sebagai bentuk badan hukum
perusahaanoutsourcing,tidakdemikiandenganPermenNo19yanghanya
membolehkan perusahaan outsourcing berbentuk PT. c.Permenakertrans
No 19 ini juga bakal melarang perusahaan pemborong pekerjaan
yangtidakberbadanhukum.BerbedadenganKepmen220yangmasih memberikan
keleluasaan kepada perusahaan yang tidak berbadan hukum sepanjang
bergerak di bidang pengadaan barang, atau jasa pemeliharaan dan
perbaikan. d.Permenakertrans No. 19 memuat kewajiban mendaftarkan
perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja kepada
instansi ketenagakerjaan setempat.
Praktiksebelumnya,kewajibanpendaftaraninihanyaberlakuuntukpenyediaan
jasa pekerja. e.izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.
Kepmen 101 menyatakan izin
operasionaldiberikanuntukjangkawaktulimatahundanberlakudiseluruh
Indonesia. Sedangkan Permen No 19 hanya tiga tahun dan hanya
berlaku di satu provinsi. f.Permenakertrans No. 19 tahun 2012 juga
mencantumkan hak apa saja dari pekerja outsourcing yang harus
dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa, meliputi hak cuti,
jaminansosial,tunjanganhariraya,danhakmendapatkangantirugibila
diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan outsourcing.
g.Perusahaan pemberi pekerjaan melaporkan jenis kegiatan yang akan
diborongkan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota
h.Pemboronganpekerjaanitudapatdilakukanuntuksemuajenispekerjaanyang
bersifatpenunjangdandalampelaksanaannyaakanmensyaratkanadanya
pembuatan alur proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi sektor
usaha. i.Penegasan jenis kerja yang dapat di outsourcingyaitulima
jenis pekerjaan: usaha
pelayanankebersihan,penyediaanmakananbagipekerja,usahatenaga
pengaman/security,jasapenunjangdipertambangandanperminyakan,serta
penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
j.Perusahaanyangmenempatkanpekerja/buruh(perusahaanoutsourcing)dapat
dikenaisanksiberupaberalihnyastatuspekerja/buruhyangditempatkannyadari
PKWTmenjadiPKWTTapabilaperlindungankerjatidakdicantumkandalam
perjanjian waktu tertentu tersebut. Universitas Sumatera
Utarak.Dibukakesempatanbagipekerja/buruhyangtidakmemperolehjaminan
kelangsunganbekerja,makapekerja/buruhdapatmengajukangugatankepada
Pengadilan Hubungan Industrial.
l.Digunakannyaprinsipdialihkannyatanggungjawabperlindunganpekerjapada
perusahaan pemborongan kerja yang baru. C. Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010Tentang
PengawasanKetenagakerjaan Sebelum berlakunya Peraturan Presiden
Republik Indonesia tahun No. 21 tahun 2010
TentangPengawasanKetenagakerjaanmakayangmenjadidasarPengawasan
ketenagakerjaanadalahUndang-undangNo.23Tahun1948tentangPengawasan
perburuhan.PengawasanketenagakerjaandalamUUinilebihluaslagi,bukanhanya
mengontrol implementasi aturan-aturan ketenagakerjaan tetapi juga
untuk mengumpulkan
informasimengenaikebutuhan-kebutuhanparapekerjasebagaidasarpembentukan
peraturan-peraturan yang baru.
Pengawasanyangdilakukanpemerintahmelaluidepartementenagakerja
dimaksudkanyntukmenjaminpelaksanaanperaturandanperundang-undangandibidang
ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan, tugas dankewajibnya adalah sebagai
berikut:17a.Merahasiakan segala sesuatu yang mnurut sifatnya wajib
dirahasiakanb.Tidak menyalahgunakan kewenanganya
Pemerintah(cq.Depnaker)melaluipengawasanperburuhanberdasarkanUUNo.23
Tahun 1948 jo. UU. No. 3 Tahun 1951tentang pengawasan perburuhan
diberikan wewenang
181.Mengawasiberlakunyaundang-undangdanperaturanperaturanperburuhanpada
khusus nya :
2.Mengumpulkanbahan-bahanketerangantentangsoal-soalhubungankerjadan
keadaanperburuhandalamartiyangseluas-luasnyagunamembuatundang-undang
dan peraturan-peraturan perburuhan lainya 17 Maimun , Hukum
ketenagakerjaan, PT PRADNYA PARAMITA, Jakarta,2004, hal. 34. 18
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005,hal. 115. Universitas Sumatera
Utara3.Menjalankan pekerjaan lainya yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan UU 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan
masih berlaku sampai saat ini karena UUK tidak mencabutnya. Dalam
pasal 1 disebutkan bahwa tujuan diadakanya pengawasan adalah untuk:
a)Mengawasi berlakunya UU dan peraturan Perburuhan;
b)Mengumpulkanbahanketerangantentangpersoalanhubungankerjadankeadaan
perburuhan dalam arti seluas-luasnya guna membuat UU dan peraturan
perburuhan. Pengawasan ketenagakerjaan dapat dipahami dalam dua
pengertian, yaitu secara luas,
pengawasanketenagakerjaanadalahsegalatindakandanperbuatanyangtujuannyauntuk
mengawasipelaksanaankesehatankerja,keamanaankerja,pelaksanaanperaturan
perlindungankerja,keamanaankerjasepertiwaktukerja,waktuistirahat,K3dan
sebagainya,yangdapatdilakukanolehsiapasajapemerintah,asosiasipengusaha,serikat
pekerja buruh dan sebagainya. Biasanya pengertian sempit pengawasan
ketenagakerjaan adalah tugas yang diemban
olehinstansiketenagakerjaanuntukmenjamindilaksanakannyaperaturanperlindungan
kerja,dalam hal ini petugas pengawas ketenagakerjaan.
Persamaankeduaanyaadalahbahwapengawasanbukanlahalatperlindungan
melainkan lebih sabagai cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan
perlindungan.
Tahun1948pemerintahmengeluarkanperaturantentangpengawasantenagakerja
yaitu UU no.23 Tahun 1948 jo UU No.3 THUN 1951. Pengawasan
ketenagakerjaan dalam UU ini lebih luas lagi,bukan hanya mengontrol
implementasi aturan-aturan ketenagakerjaan
tetapijugauntukmengumpulkaninformasimengenaikebutuhan-kebutuhanparapekerja
sebagai dasar pembentukan peraturan-peraturan yang baru.Secara umum
pengawasan ada dua191.Pengawasan preventif : Pengawasana
preventif,yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya segala
penyelewengan-penyelewengan,kesalahan-kesalahan,dansebelumsuatupekerjaan
dilaksanakan dengan member pedoman-pedoman pelaksanaan.
2.Pengawasan represif 19 Agusmidah, Dinamika Hukum ketenagakerjaan
Indonesia, USU Press, Medan, 2010, hal. 77 Universitas Sumatera
UtaraPengawasanyangdilakukansesudahrencanadilaksanakan,dengankatalain
berkenaandenganhasil-hasilyangdicapai,dinilai/diukur,jadipengawasanini
dilakukan setelah adanya kesalahan atau penyimpangan. UU 23 Tahun
1948 tentang pengawasan perburuhan masih berlaku sampai saat ini
karena UUK tidak mencabutnya.Dalam pasal 1 disebutkan bahwa tujuan
diadakanya pengawasan adalah untuk: c)Mengawasi berlakunya UU dan
peraturan Perburuhan;
d)Mengumpulkanbahanketerangantentangpersoalanhubungankerjadankeadaan
perburuhan dalam arti seluas-luasnya guna membuat UU dan peraturan
perburuhan. BerdasarkankeputusanMenteriTenagaKerjaRINo.Kep.353/M/SJ
/1996tentang
uraianKegiatanKantorWilayah,KantorDepartemendanUnitPelaksanaTeknis
Depnakerdisebutkandalambagianketujuhbahwabidangpengawasan
ketenagakerjaanmemilikitugasmelaksanakanpembinaandanpengawasannorma
kerja,normajaminansocialtenagakerja,normakeselamatandankesehatan
kerja,melakukan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja.
Pegawai pengawas dilingkungan departemen tenaga kerja diberi
wewenang pengawasan yang mencakup20j)Memasuki semua tempat dimana
dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang
disewakanataudipergunakanolehpengusahaatauwakilnyauntukperumahanata
erawatan tenaga kerja : k)Meminta keterangan baik lisan maupun
tertulis kepada pengawas atau pengurus dan atau tenaga kerja atau
serikat pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga
l)Menjaga,membantudanmemerintahkanpengusahaataupengurusperusahaandan
pekerja agar menaati peraturan perundangan ketenagakerjaan m)
Memberikan teguran terhadap penyimpangan peraturan perundangan
ketenagakerjaann)Melakukan pengujian teknik persyaratan keselamatan
dan kesehatan kerja o)Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan yang
belum jelas dan/atau belum diatur dalam
peraturanperundangan.memintabantuanpolisibiladitolakmemasukiperusahaan
atau pihak yang dipanggil tidak mematuhi panggilan p)Memanggil
pengusaha dan pekerja q)Melarang pemakain bahan alat berbahaya 20
Ibid Universitas Sumatera Utarar)Melakukan penyidikan selaku
PPNS(Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
Pengawasanketenagakerjanmerupakansalahsatuunsuryangharusikutberperan
didalam tenaga kerja.sebagai penegak hukum dibidang ketenagakerjaan
unsur pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini di
lapangan,sehingga diharapkan segala gejolak yang akan timbul dapat
dideteksi secara awal dan yang pada giliran nya dapat memberikan
atau
dapatdiciptakansuasanayangaman,stabildanmantapdibidangketenagakerjaanyang
dengandemikiandapatmemberikanandildalampembangunannasional,sehingga
pertumbuhan ekonomi dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional
ditetapkan sebagai
berikut211.Pengawasanketenagakerjaandiarahkankepadausahapreventifdan
edukatif,namundemikiantindakanrepresifbaikyangyutisial.maupunnon
yutisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap
perusahaan-perusahaan yang yang secara sengaja melanggar ataupun
telah berkali-kali diperingatkan akan tetap tidak melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, :
2.Unitdanaparatpengawasandiharapkanlebihpekadancepatbertindak
terhadapmasalah-masalahyangtimbuldanmungkintimbul
dilapangan,sehingga masalah nya tidak meluas atau dapat
diselesaikan dengan tuntas(tidak berlarut-larut).
3.Aparatprngawasandalammelaksanakantugasdanfungsipengawasan
diharuskanturunlangsungkelapanganuntukmeliharpermasalahnyasecara
langsung,sehingga dapat dijamin obyektifitaasnya.
4.Pemanfaatanaparatpengawasansecaraoptimalsehinggadapatmenjangkau
obyekpengawasanseluasmungkinkhususnyapadasektor-sektoryang dianggap
rawan dan strategis. Adapun ruang lingkup tugas-tugas pengawasan
ketenagakerjaan ini
adalah221.MelaksanakanPembinaandanpengawasanataspelaksanaanperaturan
perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja :
2.Melaksanakanpembinaandalamusahapenyempuranaannormakerjadan
pengawasannya 21 Sendjun H.Manulang, Pokok-pokok Hukum
ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.
124. 22 Ibid Universitas Sumatera
Utara3.MelaksankanPembinaandanpengawasanyangmenyangkutperlindungan
tenaga kerja wanita, anak dan orang muda. 4.Melaksanakan
usaha-usaha pembentukan, penerapan dan pengawasan norma dibidang
kecelakaan kerja. Hal ini sesuai dangan pasal 16 UU No 14 tahun
1969 yang berbunyi: guna menjamin
pelakasanaanpengaturanketenagakerjaansertaperaturan-peraturanpelaksanaannya
diadakan suatu sistem pengawasann tenaga kerja. Sedangkan fungsi
pengawasan ketenagakerjaan ini adalah :
1.Mengawasipelaksanaanundang-undangatauketentuan-ketentuanhukum
dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan 2.Memberi penerangan
teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja
tentanghal-halyangdapatmenjaminpelaksanaanefektifdariperaturan-peraturan
ketenagakerjaan. 3.Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan
penyelewengan dalam
bidangketenagakerjaanyangtidakjelasdiaturdalamperaturanperundang-undangan.
Yang melaksanakan tugas serta fungsi-fungsi pengawasan dibidang
ketenagakerjaan ini disebut Pegawai Pengawas yaitu pegawai teknis
berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja (pasal 1 UU No.1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).
Pegawai-pegawaipengawassertapegawai-pegawaipembantuyangmengikutinya
dalam melakukan kewajiban nya berhak memasuki semua tempat-tempat
dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan atau dapat
disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan
jugasegalarumahyangdisewakanataudipergunakanmajikan/pengusahaatauwakilnya
untuk perumahan atau perwatan tenaga kerja. J ika pegawai-pegawai
tersebut ditolak untuk
memasukintempat-tempattermaksuddiatasmakamerekadapatmemintabantuankepada
polisi. Pegawai-pegawai pengawas didalam menjalankan tugasnya
diwajibkan berhubungan
organisasiserikatpekerjaatautenagakerjayangbersangkutan.Ataspermintaanpegawai
tersebutmakapengusaha(pimpinanperusahaan)atauwakilnyadapatmenunjukseorang
pengantar untuk memberikan keterangan-keterangan pada waktu
diadakannya pemeriksaan.
Pegawai-pegawaipengawassertapegawai-pegawaipembantutersebutdiluar
jabatanyawajibmerahasiakansegalaketerangantentangrahasia-rahasiadidalamsuatu
perusahaan yang diketahuinya berhubung dengan jabatannya.
Universitas Sumatera
UtaraTerhadappegawaipengawas/pegawaipembantuyangdengansengajamembuka
rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi hukuman berupa
hukuman penjara selama-lama nya 6 (enam) bulan dengan tidak atau
dipecat dari hak memangku jabatanya.
Untukmencapaisasaranpengawasanyangdiinginkanmakapelaksanaannya
dilandasi oleh231.Landasan Hukum,yaitu: : a.Undang-undang No.3
Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhanb.Undang-undang No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan
kerjac.PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.3tahun1984tentangpengawasan
ketenagakerjaan terpadu. d. Keputusan Menteri Tenaga kerja No.199
Tahun 1983 tentang organisasi dan pembagian Tugas Departemen Tenaga
Kerja. e.
Berbagaiperaturanperundang-undanganlainyasertakonvensiILOyang
mangatur tentang pengawasan perburuhan mengenai ketenaga kerjaan.
2.Landasan Operasional a.Garis-garis Besar Haluan Negara 1983-1988
b.Kebijaksanaan Menteri Tenaga Kerja. 3.Landasan Sikap Mental
Pegawai pengawas sebagai aparat pegawai negeri sipil selalu tunduk
dan berpegang kepada undang-undang No.8 tahun 1974 yaitu
Undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian 2.Pengawasan
Pelaksanaan
Ada3(tiga)macamkegiatanyangbersifatpemeriksaandalammelaksanakan
pengawasan ini yaitu :
1.Pemeriksaanpertama,yaitupemeriksaanyangdilakukanolehpegawai
pengawas umum yang mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan norma
keselamatan kerja. 2.Pemeriksaan ulang3.Pemeriksaan khusus yaitu
apabila ada hal hal tertentu misalnya pengaduan atas perintah
atasan untuk sesuatu hal disuatu perusahaan. 23 Ibid, hal. 124.
Universitas Sumatera
UtaraSesuaidenganmaksuddiadaknyapengawasanketenagakerjaanmakatugasutama
dari pegawai pengawas
adalah1.MengawasiberlakunyaUndang-undangdanPeraturan-peraturan
ketenagakerjaan 2.Mengumpulkan bahhan-bahan keterangan dengan
soal-soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti
yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan perturan
peraturan ketenagkerjaan 3.Menjalankan pekerjaan lainya yang
diserahkan kepadanya dengan Undang-undang dan perturan lainya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawas ketenagakerjaan
adalah pegawai
negerisipilpadadepartementenagakerjayangberdasarkanundang-undangditugaskan
secarapenuholehpenjabatyangberwenanguntukmelakukanpengawasanterhadap
ditaatinya perturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan.24PengawasanPerburuhanadalahsuatuinstitutyangsangatpentingdalam
penyelenggaraanUndang-undangdanPeraturan-peraturanPerburuhan.Tidakhanyauntuk
mengawasitentangberlakunyaUndang-undangdanPeraturan-peraturantadidenganjalan
memberipenerangankepadaburuh,sarekatburuhdanmajikandanjikalauperludengan
mengusuthal-halyangdikenakanhukumanolehUndang-undang/Peraturan-peraturanitu,
akantetapipulauntukmengetahuidanmenjelamitentangkeinginandankebutuhan
masyarakatakanadanyaUndang-undang/Peraturan-peraturanPemerintahdalamsuatuhal,
danselanjutnyauntukmengumpulkanbahan-bahanketerangan,agardapatmengadakan
Undang-undang/Peraturan-peraturanjangsetepat-tepatnya,MeskipunKantorPengawasan
Perburuhan itu didalam zaman Belanda sudah ada, akan tetapi Kantor
itu tidak begitu dikenal oleh dunia buruh (terutama di
perusahaan-perusahaan yang besar-besar, kebun-kebun dll.),
olehkarenapegawainyayangharusmengadakanpemeriksaan,seorangArbeidinspecteur,
tidak pernah mengadakan perhubungan yang seerat-eratnya dengan
pihak buruh Indonesia. Oleh karena itu sampai kinipun Kantor
Pengawasan Perburuhan yang sebetulnya telah ada
danmasihsajabelumdikenalsebaik-baiknyaolehbeberapamajikandanburuh,sehingga
telahbeberapakaliterjadiseorangAjunInspecturPengawasanPerburuhanyanghendak
memasuki suatu tempat perusahaan untuk menjalankan kewajibanya,
mendapat rintangan dari atau ditolak oleh majikan yang
berkepentingan. Berhubung dengan itu dan mengingat akan 24 Sendjun
H.Manulang, Pokok-pokok Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka
Cipta1995 hal. 124. Universitas Sumatera
UtarapentingnyaPengawasanPerburuhan,danuntukmenyelesaikansifatnyadenganaliran
sekarang,makaPemerintahmenganggapperluuntukmengadakanUndang-undangyang
dengan tegas menetapkan tentang adanya Pengawasan Perburuhan
beserta aturan-aturanya.
Dalamrangkamembenahimasalahpengawasketenagakerjaanditengahsistem
otonomi daerah itu, Muhaimin selaku Menteri Tanaga kerja
mengatakanpemerintah telah
menerbitkanPeraturanPresidenNo.21Tahun2010tentangPengawasKetenagakerjaan.
dimanadalamperaturanitu,PengawasanKetenagakerjaandilakukanolehpengawas
ketenagakerjaanyangmemilikikompetensidanindependenyangditunjuksesuaidengann
ketentuanperundang-undangan.pengawasketenagakerjaanbertugasmelaksanakan
pengawasan keteneagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai
penyidk pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
pengawas ketenagakerjaan wajib25a.Merahasiakan segala sesuatu yang
menurut sifatnya patut dirahasiakan. :b.Tidak menyalahgunakan
wewenangnya.
PengawasdidinastingkatProvinsi,Kabupaten/Kotawajibmemberikanlaporan
pengawasankepemerintahpusatdanmengatakanperaturanitudiharapkandapat
memperbaikisinergipemerintahpusatdandaerahdibidangketenagakerjaan.Untuk
meningkatkanpengawasketenagakerjaan,denganmenerbitkanPermenakertransNo.10
Tahun 2012 telah dibentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Komite
yang mendorong fungsi pengawasan itu terdiri dari unsur pemerintah,
asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Komite juga berperan untuk
memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Menteri atas
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
AkantetapiSekjenOrganisasiPekerjaSeluruhIndonesia(OPSI),TimboelSiregar
berpendapat,mengembalikankewenanganpengawasanketingkatpusatadalahtuntutan
serikatpekerjayangtelahlamadisuarakandanselamainiotonomidaerahmemberi
kewenangankepadakepaladaerahuntukmenempatkandanmemutasipengawas
ketenagakerjaankebagianlaindiluarpengawasan.Sepertidimutasikedinassosial,
kependudukan dan sebagainya.2625 Peraturan presiden No 21 tahun
2010, pasal 20 26 www.Hukumonline.com, Pengawas Ketenagakerjaan
harus kembali kepusat, Rabu 23 oktober 2013 Universitas Sumatera
UtaraSelainitu,TimboelberpendapatkepentinganmemprioritaskanPAD(PendapatanAsli
Daerah)membuatparakepaladaerahlebihmementingkaneksistensiperusahaandi
daerahnyadaripadamenegakkanhukumketenagakerjaan.Akibatnya,pengawas
ketenagakerjaan dikondisikan hanya pasif dan sekedarnya dalam
menjalankan fungsinya di bidang
pengawasan.TimboelberharapMenteriTenagaKerjaseriusmerealisasikannyadanSelaras
denganituTimboelmelihatbeberaparegulasiyangberkaitandenganpengawas
ketenagakerjaan dapat direvisi. Misalnya, merevisi PP No.38 Tahun
2007 agar pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengawas
langsung kepada Menakertrans. J ika laporan itu hanya sampai ke
tingkat kepala daerah, Timboel ragu penegakan hukum ketenagakerjaan
danpengawasantakberjalanbaik.Penempatanpengawasadalahtanggungjawab
Kemenakertrans sehingga tidak asal-asalan lagi, katanya kepada
hukumonline lewat pesan elektronik, Rabu (10/4).27J ika Menteri
Tenaga Kerja serius memperkuat pengawas ketenagakerjaan, Timboel
berpendapat meningkatkan anggaran untuk bidang pengawasaan menjadi
bagian yang patut
dilakukan.Menurutnya,anggaranitudapatdiambildariAPBN.Ketikahalitusudah
dilakukan maka wilayah Kabupaten/Kota yang belum punya pengawas,
perlu diprioritaskan.
TimboelberpendapatdisetiapdaerahdiIndonesiapastiterdapatperusahaanyang
mempekerjakanpekerjaformal.Olehkarenanya,Timboelmengangaptakadaalasanbagi
pemerintah untuk tidak menempatkan pengawas ke seluruh wilayah di
Indonesia. Idealnya setiap tahun Kemenakertrans harus mampu
menciptakan minimal 200 PPNS yang tersebar
diseluruhprovinsidanKabupaten/Kota,urainya.
2827 IbidSelainitumenyasarAPBN,Timboel
mengatakanAPBDjugaharusmengalokasikananggaranuntukmemperkuatpengawas
ketenagakerjaan.Pasalnya,daripantauannyaselamainiketikamelaporkanmasalah
ketenagakerjaan ke dinas-dinas, Timboel mengatakan petugas pengawas
kerap mengeluh tak
punyadanaoperasional.Laporan-laporanyangOPSIlaporkansangat
lamadifollowup, 28 ibid Universitas Sumatera
Utarasehinggabeberapakalipengawasketenagakerjaanyanglambattersebutkamilaporkanke
Ombudsman,
ucapnya.29Sementaraitu,anggotaKomisiIXDPRdariFraksiPAN,HangAliSaputraSyah
Pahan,mengatakanpengawasketenagakerjaanyangberlangsungselamainilemah.
Akibatnya,marakterjadipenyelundupanhukumketenagakerjaan 30Kejadian
perbudakan di Tangerangtidak cukup hanya dilakukan tindakan
represif
terhadapoknumsiapapunyangbertanggungjawab.Namunperlutindakanpreventifdan
evaluatif atas semua sarana dan prasarana pengawas ketenagakerjaan
dari tingkat nasional
sampaidengantingkatkabupaten/kota.agarpengawasanyangdilaksanakandapatefektif
,maka :.Metodedansistem
pengawasanketenagakerjaansebagaimanadituangkandalamPerpresNo.21Tahun2010
tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat.
1.DinasTenagaKerjasetempatperlumengupayakansistemdanmetode
pengawasan terpadu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
kelurahan dan atau kecamatan untuk melakukan pengawasan secara
langsung ke lapangan secara
periodik.Pengawasanyangdilakukanseharusnyatidakterbataspada
pengusahanya tetapi juga bertemu langsung dengan tenaga kerjanya.
2.Model pengaduan dan informasi melalui membuka hotline, surat
elektronik, sms
pengaduan,danmediainformasilainnyaharusterusdikembangkandan
dikenalkan kepada masyarakat pelaku produksi.
3.PerludilakukansosialisasisecaraterusmenerusdanterstrukturtentangUU
Ketenagakerjaan dan peraturan yang berkaitan kepada semua pelaku
usaha baik
dalambentukusahaberbadanhukumatautidak,milikperorangan,milik
persekutuan, milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara,
skala kecil dan menengah
4.Pemerintahharusseriusmelakukanupayapenghapusanbiaya-biayasiluman'
(upeti)untukberdirinyasuatuusahaataupunsetelahbadanusahaterbentuk
29 Ibid 30 www.Hukumonline.com, Pengawasan Ketenagakerjaan harus
Kembali ke Pusat, Rabu 23 oktober 2013 Universitas Sumatera
Utara(operasional) dan membersihkan oknum-oknum aparat/pejabat di
pusat dan daerah yang meminta sumbangan atau dana dalam bentuk
apapun. 5.Perlu dilakukan terobosan karena keterbatasan jumlah
pengawas ketenagakerjaan
denganmembentukIntelKetenagakerjaanyangbertugasmengumpulkan
informasi dan data awal dengan tidak mengenal jam kerja sebagaimana
pegawai
negerisaatini.AntaraIntelKetenagkerjaandanPengawasKetenagakerjaan
sebagai Penyidik saling berkoordinasi setiap ada temuan-temuan,
info-info, dan
data-datayangadadilapangan,sehinggalaporan-laporanketengakerjaanyang
diwajibkanselamainimendekatiakuratdankonkrit,setelahmendapatkan
keteranganawaltersebutpetugaspengawasmelakukantugassebagaimana
mestinya salah satunya pembinaan. Semoga pemerintah melalui
Kemenakertrans segera mewujudkan konsep dan sistem
yangmoderndalammelakukanpengawasandankasusperbudakandiTangerangtidak
terulang dan terjadi lagi. Universitas Sumatera Utara