Top Banner
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 Page 1 B A B 1 BAB 1 PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi inas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,merupakan salah satu unsur Dinas teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisataan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tugas PokokDinas melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. D
37

BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Mar 30, 2019

Download

Documents

vuongminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 1

BAB

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

inas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

(PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi

Dinas Daerah Kota Bandung,merupakan salah satu unsur Dinas

teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan : Urusan

Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang

Kepariwisataan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung adalah sebagai berikut :

Tugas PokokDinas melaksanakan sebagian urusan daerah di

bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan

pariwisata;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan

pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan

dan Pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian,

sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D

Page 2: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 2

Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 57 orang.

Sesuai dengan Susunan Organisasi (Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2007), jabatan struktural yang ada pada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata sebanyak 18 jabatan terdiri dari :

Tabel 1.1

Data Jumlah Pejabat Struktural

di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

No Jabatan Tingkat

Eselon Jumlah

1 Kepala Dinas Eselon II/b 1 orang

2 Sekretaris Dinas Eselon III/a 1 orang

3 Kepala Bidang Eselon III/b 4 orang

4 Kepala Sub Bagian Eselon IV/a 2 orang

5 Kepala Seksi Eselon IV/a 8 orang

6 Kepala UPTD Eselon IV/a 1 orang

7 Kepala Sub Bagian UPTD Eselon IV/b 1 orang

Jumlah 18 orang

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

Lulusan SD 0 0 0

Lulusan SLTP 4 0 4

Lulusan SLTA 9 4 13

Lulusan D3 1 0 1

Lulusan S1 11 15 26

Lulusan S2 7 6 13

Lulusan S3 0 0 0

Jumlah 32 25 57

Page 3: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 3

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung, 13 orang berpendidikan S2, 26 orang berpendidikan S1 , 1

orang berpendidikan D3, 13 orang berpendidikan SLTA serta 4 orang

berpendidikan SLTP.

Keuangan

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan

anggaran Tahun 2013 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3

Anggaran Tahun 2013

TOTAL ANGGARAN DINAS 19,313,222,918.58

BTL 4,939,380,487.58

BL 14,373,842,431.00

NON URUSAN 4,908,592,431.00

TOTAL URUSAN 9,465,250,000.00

URUSAN KEBUDAYAAN 4,615,770,000.00

URUSAN PARIWISATA 4,849,480,000.00

Uraian Pagu Anggaran (Rp)

Anggaran keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

selama tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar

Rp.19.313.222.918,58,- yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp.4.939.380.487,58,- dengan penggunaan untuk belanja Gaji

Pegawai dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Belanja langsung

sebesar Rp 14.373.842.431,- dengan penggunaan untuk belanja

Urusan Wajib, Urusan Pilihan serta Non Urusan.

Page 4: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 4

B. Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selama

tahun 2013, sebagaimana amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Pemerintah, maka untuk memenuhi amanat termaksud,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyajikan uraian laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari 2 Urusan

yaitu :

Urusan Wajib (Kebudayaan)

Urusan Pilihan (Pariwisata)

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 adalah dalam rangka

melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi

Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 adalah :

1) Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung kepada Walikota Bandung dan pihak yang

berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan

Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan

adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2) Sebagai sarana yang memberikan peluang interaktif (umpan balik)

dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Page 5: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 5

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Bandung berdasarkan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Page 6: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 6

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun

2009.

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung

Tahun 2009-2013;

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940

Tahun 2009.

Page 7: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 7

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung Tahun 2013 disusun dengan sistematika mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ tujuan dan sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013.

BAB IPendahuluan Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung, latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan

LAKIP.

BAB IIPerencanaan

dan Perjanjian

Kinerja

Menguraikan tentang Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung, Tujuan, Sasaran, cara mencapai

Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013

yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB IIIAkuntabilitas

Kinerja

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan

Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait

dengan pencapaian kinerja.

BAB IVPenutup Mengemukakan tinjauan secara umum mengenai

keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang

berkaitan dengan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung, dan strategi pemecahan masalah untuk

meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013, dan lampiran

lainnya

Page 8: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 8

BAB

2

BAB 2

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

A. Struktur Organisasi

inas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

adalah satuan organisasi yang terdiri dari Kepala

Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala

Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bag TU

UPTD Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13

Tahun 2009.

Gambar 2.1

Bagan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

D

Page 9: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 9

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Dinas Kebudayaan

dan PariwisataKota Bandung terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas, membawahkan :

1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Program

c. Kepala Bidang Obyek Wisata, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pembinaan Obyek Wisata

2. Kepala Seksi Pengembangan Obyek Wisata

d. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :

1. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

2. Kepala Seksi Kerjasama Wisata

e. Kepala Bidang Sarana Wisata, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata

2. Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata

f. Kepala Bidang Seni dan Budaya

1. Kepala Seksi Kebudayaan

2. Kepala Seksi Kesenian

g. Kepala UPT Padepokan Seni, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian TU UPT Padepokan Seni

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisatadipimpin oleh Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang

mengisi struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung, dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

Page 10: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 10

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan

pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai

fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup kebudayaan dan kesenian,

sarana wisata, obyek wisata dan pemasaran pariwisata;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, obyek wisata

dan pemasaran pariwisata;

3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan

kesenian, sarana wisata, obyek wisata dan pemasaran

pariwisata; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan Dinas.

b. BAGIAN SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lingkup

kesekretariatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kesekretariatan;

2. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas

yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta

keuangan dan program Dinas;

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

dan

Page 11: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 11

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian kegiatan kesekretariatan Dinas.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan

kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas,

penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas;

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan,

pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi

umum dan administrasi kepegawaian.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan

dan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi keuangan dan administrasi program;

Page 12: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 12

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang

meliputi penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan

rencana anggaran Dinas, koordinasi pengelolaan dan

pengendalian keuangan;

3. Pelaksanaan pengelolaan program Dinas meliputi

penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana

dan program kegiatan Dinas serta fasilitasi

pengkoordinasian penyusunan laporan; dan

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi

keuangan dan program Dinas.

e. BIDANG KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

(1) Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kebudayaan dan

kesenian;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup kebudayaan dan

kesenian;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kebudayaan dan

kesenian;

3. Pelaksanaan lingkup kebudayaan dan kesenian;

4. Pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan perfilman serta pengiriman dan

penerimaan misi kesenian; dan

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

kebudayaan dan kesenian.

Page 13: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 13

f. SEKSI KEBUDAYAAN

(1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup

kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kebudayaan;

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kebudayaan;

3. Pelaksanaan lingkup kebudayaan yang meliputi kegiatan

pelestarian, pengelolaan dan pemeliharaan sejarah,

museum, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan penanaman

nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa,

fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang kebudayaan

serta pengembangan jaringan informasi kebudayaan;

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan perfilman; dan

5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kebudayaan.

h. SEKSI KESENIAN

(1) Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup

kesenian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesenian;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesenian;

c. Pelaksanaan lingkup kesenian yang meliputi pembinaan,

peningkatan dan pengembangan apresiasi seni tradisional

dan modern. Revitalisasi dan kajian seni, pembinaan,

fasilitasi kerjasama dan pengembangan kesenian serta

fasilitasi pemberian penghargaan di bidang kesenian;

Page 14: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 14

d. Pembinaan, pengawasan dan penyiapan bahan

rekomendasi penyelenggaraan pengiriman dan penerimaan

delegasi asing di bidang kesenian; dan

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesenian.

i. BIDANG SARANA WISATA

(1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup Sarana Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan

sarana wisata dan pengembangan sarana wisata;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana

wisata dan pengembangan sarana wisata;

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata dan

pengembangan sarana wisata; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana

wisata.

j. SEKSI PEMBINAAN SARANA WISATA

(1) Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup

Pembinaan Sarana Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai

fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan

sarana wisata;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan

sarana wisata;

Page 15: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 15

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata yang

meliputi inventarisasi potensi sarana wisata, dan

pembinaan pengelolaan sarana wisata; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan

sarana wisata.

k. SEKSI PENGEMBANGAN SARANA WISATA

(1) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup

pengembangan sarana wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai

fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

pengembangan sarana wisata;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan

sarana wisata;

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wisata yang

meliputi pembinaan pengembangan sarana wisata; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

pengembangan sarana wisata.

l. BIDANG OBJEK WISATA

(1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup Objek Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan

objek wisata dan pengembangan objek wisata;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek

wisata dan pengembangan objek wisata;

Page 16: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 16

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata dan

pengembangan objek wisata; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.

m. SEKSI PEMBINAAN OBJEK WISATA

(1) Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup

pembinaan objek wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai

fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan

objek wisata;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan

objek wisata;

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata yang meliputi

inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan

objek wisata; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan

objek wisata.

n. SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA

(1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup

Pengembangan Objek Wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai

fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

pengembangan objek wisata;

Page 17: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 17

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan

objek wisata;

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan objek wisata yang

meliputi melaksanakan kajian dan pengembangan objek

wisata; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

pengembangan objek wisata.

o. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan dan

yustisi pemasaran pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup promosi

pariwisata dan kerjasama wisata;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi pariwisata

dan kerjasama wisata;

c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama

wisata; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

promosi pariwisata dan kerjasama wisata.

p. SEKSI PROMOSI PARIWISATA

(1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata

lingkup promosi pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi

pariwisata;

Page 18: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 18

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi

pariwista;

c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata yang meliputi

fasilitasi penyelenggaraan pameran/event dan sarana

pemasaran wisata, dan penyediaan informasi pariwisata;

dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi

pariwisata.

q.SEKSI KERJASAMA WISATA

(1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata

lingkup kerjasama wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kerjasama

wisata;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama

wisata;

c. Pelaksanaan lingkup kerjasama wisata yang meliputi

fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan

pengembangan dan promosi pariwisata; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kerjasama

wisata.

Page 19: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 19

C. Visi Dan Misi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun

2009–2013 adalah :

MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI

BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung

sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata

yang telah ditetapkan pada periode RPJMD Kota Bandung tahun 2004–

2009, perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan berkelanjutan dalam

rangka memantapkan keberadaan Kota Bandung sebagai Kota Seni

Budaya dan Tujuan Wisata.

Tujuan visi dimaksud adalah memantapkan Kota Bandung

sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing

dengan kota-kota lain di dalam maupun di luar negeri yang selama ini

telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Guna mewujudkan Visi di atas, maka dijabarkan dalam beberapa Misi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Kepariwisataan yang profesional, berkarakteristik sunda dan

berwawasan global;

2. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;

3. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan

memperhatikan terlaksananya sapta pesona;

4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi

baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;

5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya

dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau

Kab/kota/negara lain.

Page 20: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 20

D. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai perwujudan misi

adalah :

a. Tujuan dari Misi 1, yaitu :

Meningkatkan kompetensi pegawai Disbudpar.

Meningkatnya profesionalisme insan pariwisata.

b. Tujuan dari Misi 2, yaitu :

Melestarikan seni budaya tradisi.

Membudayakan lingkung seni/organisasi seni budaya

tradisi dan kontemporer.

Mengembangkan seni budaya tradisi.

c. Tujuan dari Misi 3, yaitu :

Mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif

pembangunan dan sektor andalan penunjang

perekonomian daerah.

Meningkatnya perkembangan usaha pariwisata.

d. Tujuan dari Misi 4, yaitu :

Meningkatkan diversifikasi produk wisata.

Meningkatkan sadar wisata dikalangan pemerintah maupun

masyarakat.

Meningkatkan pemasaran yang efektif dan efisien.

e. Tujuan dari Misi 5, yaitu :

Mengembangkan kemitraan kepariwisataan dan

kebudayaan.

Mengembangkan jaringan kerjasama budaya dan

pariwisata regional, nasional dan internasional.

Page 21: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 21

E. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai organisasi sebagai perwujudan misi

adalah :

a. Sasaran dari Misi 1, yaitu :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten

di bidang budaya dan pariwisata.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang

berkarakter sunda dan berwawasan global.

Meningkatnya kreatifitas dan inovasi insanpariwisata.

Meningkatnya kualitas pelayanan insanpariwisata.

b. Sasaran dari Misi 2, yaitu :

Meningkatnya upaya pelestarian kesenian tradisi.

Meningkatnya upaya pelestarian bangunan bersejarah.

Meningkatnya upaya pemberdayaan lingkung-lingkung

seni/organisasi seni budaya.

Meningkatnya organisasi masyarakat terhadap seni budaya

daerah.

Meningkatnya kualitas dan kuantitaspentas seni.

Meningkatnya kualitas dan kuantitaspengembangan bahasa

dan sastra.

c. Sasaran dari Misi 3, yaitu :

Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata.

Meningkatnya usaha kecil dan menengah di bidang

kepariwisataan.

Tersedianya kebijakan yang mendukung pengembangan

usaha pariwisata.

d. Sasaran dari Misi 4, yaitu :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya

tarik wisata.

Meningkatnya peran aktif seluruh jajaran pemerintahan

kota dan masyarakat dalam melaksanakan sapta pesona.

Page 22: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 22

Meningkatnya promosi yang efektif dan efisien.

e. Sasaran dari Misi 5, yaitu :

Terbangunnya jaringan kemitraan dengan pemangku

kepentingan kebudayaan dan kepariwisataan.

Terbangunnya sinergitas pelestarian seni budaya lokal.

Terbangunnya jejaring dan kerjasama budaya dan

pariwisata dengan kab/kota lain baik dalam maupun luar

negeri.

F. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mencapai sasaran tertentu. Program-program yang

direncanakan dalam dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013, yang berhubungan langsung

dengan pencapaian sasaran adalah sebanyak 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

7. Program Pengembangan Kemitraan;

G. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), bahwa salah satu dokumen perencanaan yang digunakan

untuk mengukur kinerja instansi pemerintah adalah dokumen

perencanaan tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, selain dokumen perencanaan

5 tahunan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah

Page 23: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 23

menyusun pula dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (RENJA) Tahun 2013.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra

menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung dalam periode 2009 - 2013. Pada

pelaksanaan anggaran tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dan

dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagai dasar untuk

melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013.

Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut diuraikan sasaran,

indikator kinerja, program dan anggaran untuk mendukung pencapaian

target kinerja 2013, yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

1a.

Demikian pula target indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DISBUDPAR Kota

Bandung periode 2009 – 2013 merupakan bagian dari pengukuran

kinerja DISBUDPAR. Target indikator kinerja sasaran dimaksud

tercantum dalam Lampiran 1b.

Page 24: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 24

BAB

3

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Dan

Evaluasi Kinerja

valuasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja

berdasarkan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN)

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber

daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selama tahun

2013.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui kompulasi data dari

masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung sebagai penanggung jawab langsung

atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2013

berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam dokumen

TAPKIN. Secara rinci hasil Pengukuran Kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013 dapat

dilihat pada lampiran 2a.

Evaluasi pengukuran terhadap indikator capaian kinerja

sasaran sebagaimana dokumen RPJMD dan RENSTRA

DISBUDPAR Kota Bandung dapat dilihat dalam lampiran 2b.

E

Page 25: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 25

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Ringkasan Kinerja

Sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan, bahwa

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan sasaran strategis

Urusan Wajib Kebudayaan :

Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara

pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat.

Dengan indikator kinerja sasaran strategis :

1. Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana

pelestarian pembangunan budaya.

2. Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara

pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat.

Dari pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis

dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana

pelestarian Pembangunan Budaya.

Penyediaan sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung

telah menunjukkan adanya perkembangan kualitas maupun

kuantitas baik sarana ruang tertutup maupun ruang terbuka

yang secara insidentil digunakan untuk kegiatan apresiasi seni

budaya milik Pemerintah Kota Bandung, diantaranya :

Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda (Telah dilakukan

revitalisasi fisik indoor maupun outdor serta perubahan nama

dari semula “Padepokan Seni” menjadi “Padepokan Seni

Mayang Sunda”).

Kawasan Wisata Seni Budaya Pasir Kunci yang berada di

wilayah Kecamatan Ujung Berung.

Page 26: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 26

Penyediaan lahan untuk Kawasan Wisata Seni Budaya Kreatif

berwawasan lingkungan di Kelurahan Pasanggrahan

Kecamatan Ujung Berung seluas 6 Hektar

Lokasi Car Free Day Dago.

Emplasement Lapangan Tegalega.

Emplasement Alun-alun Ujung Berung, dll.

Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik

Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat yang ada di Kota

Bandung, diantaranya :

Gedung Rumentang Siang.

Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK).

Taman Budaya.

Gedung RRI.

Lapangan Gasibu.

Lapangan Saparua, dll.

Sarana pusat-pusat kebudayaan di Kota Bandung milik BUMN,

Swasta dan Masyarakat yang digunakan untuk aktivitas Seni

Budaya, diantaranya :

Kawasan Wisata Terpadu Seni Budaya Manglayang di

Kecamatan Cibiru.

Lapangan CCL (Celah-Celah Langit/Centre Culture Ledeng) di

Kecamatan Cidadap.

Saung Angklung Udjo di Padasuka Kecamatan Cibeunying

Kidul.

Kampung Wisata Seni Budaya Dago Pojok.

Sasana Budaya Ganesha, dll.

Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya lokal antara

pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat.

Page 27: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 27

Upaya membangun hubungan kerjasama dan partisipasi yang

berkesinambungan antara Pemerintah, Pelaku Seni Budaya dan

Masyarakat dalam kapasitas masing-masing sebagai bentuk

komitmen tanggungjawab terhadap perlindungan, pemanfaatan

dan pengembangan dalam rangka pelestarian budaya lokal,

menunjukkan pola hubungan kerjasama yang lebih baik.

Kondisi sinergitas hubungan dimaksud tercermin dengan

terjalinnya kerjasama / kemitraan antara Pemerintah dengan

Organisasi Seni, Lingkung Seni, Sanggar-sanggar Seni dan

Pengelola Sarana aktivitas Seni Budaya yang ada di Kota

Bandung.

Pola hubungan dimaksud diantaranya melalui kerjasama dengan:

Dapur Seni Budaya/Organisasi Seni Budaya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.

Sunda Kiwari, dll.

Pertunjukan/Pagelaran Seni Budaya di Sentra-sentra Seni

Budaya.

Pengiriman utusan Muhibah Seni Budaya Ke Luar Kota

Bandung.

Penyusunan PERDA Bangunan Cagar Budaya.

Penyusunan PERDA tentang Seni Tradisional.

Sementara untuk Urusan Pilihan Kepariwisataan :

Meningkatnya Kota Bandung sebagai Kota tujuan wisata.

Dengan indikator kinerja sasaran strategis :

1. Jumlah wisatawan dari target sebanyak 3.485.553 jiwa dapat

terealisasi sebanyak 3.897.429.

2. Wisatawan Nusantara yang menginapdari target sebanyak

3.295.666 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.726.447 jiwa.

3. Wisatawan Mancanegara yang menginapdari target sebanyak

189.887 jiwa dapat terealisasi sebanyak 170.982 jiwa.

Page 28: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 28

Berkenaan dengan sasaran program, terdapat 9 indikator kinerja

sasaran program yang tercantum dalam dokumen RENSTRA dan

RPJMD 2009-2013.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran

program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Urusan Wajib

1. Indikator Peningkatan Upaya Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah, dari target kumulatif sebesar 100%

(target tahun 2013 meningkat sebesar 20%) dapat terealisasi

sesuai melebihi target (110%), yaitu melalui 3 kali kegiatan

pembinaan seni budaya yaitu melaluin kegiatan sosialisasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni

Tradisional, kegiatan kajian potensi seni budaya dan kegiatan

festival seni budaya tradisi (Bandung Festival, Festival Kaulinan

Barudak, Festival Pasanggrahan/ Hajat Lembur, Pasanggiri Reog

dan Calung, Festival Kampung Kreatif ).

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam

rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah

perencanaan pembangunan obyek wisata agro dan seni budaya

pada lahan seluas 6 hektar di Kelurahan Pasanggrahan

Kecamatan Ujung Berung. Selain itu, terdapat pula lahan milik

pemerintah Kota Bandung di Kampung Pasir Kunci seluas ± 1,5

hektar yang diperuntukan sebagai sarana wisata seni budaya

serta Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda yang telah selesai

dilaksanakan rehabilitasi untuk penyediaan ruang apresiasi seni

budaya milik Pemerintah Kota Bandung.

Page 29: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 29

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Upaya Pelestarian

dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tahun 2012-2013

Indikator Program Eksisting

2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif

s/d 2012

Realisasi

Kumulatif

s/d 2012

Target

Kumulatif s/d

2013

Realisasi

Kumulatif

s/d 2013

Peningkatan upaya

pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

10% = 1

Kegiatan

Pembinaan

80% = 8

Kegiatan

Pembinaan

80% =8

Kegiatan

Pembinaan

100% = 10

Kegiatan

Pembinaan

110% =11

Kegiatan

Pembinaan

Dari jumlah

kegiatan pembinaan

terhadap pelaku

budaya

Grafik

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Upaya Pelestarian

dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tahun 2012-2013

2. Indikator Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal Daerah,

dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2013 meningkat

20%) dapat terealisasi sebesar 124%, yaitu melalui 22 kali

kegiatan pagelaran seni budaya yang dibiayai dari anggaran

APBD Kota Bandung, diantaranya Tayuban - Pendopo 1X, Drama

Basa Sunda - Rumentang Siang 3X, Gelar Pencak Silat - LS.

Sadaya 3X, Pentas Seni Manglayang 8X, Launching

Pasanggrahan 1X, Aneka Seni Paguron Pasir Impun 1X,

Pagelaran Drama - CCL 1X, Aneka Tari - Braga Market 1X,

Pagelaran Tari - Pendopo 1X,Gelar Tari Jaipong - Padepokan Seni

1X, Fashion Weekend - Plaza Balaikota 1X, Kecapi Suling dan

Karinding Welcome Dinner Design Action 1X, Kegiatan gelar seni

budaya tersebut merupakan stimulus untuk memberikan

motivasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat

80%

100%

80%

110%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 30: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 30

maupun sektor swasta dalam pemanfaatan seni budaya

tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian Budaya

Lokal Daerah Tahun 2012-2013

Indikator

Program

Eksisting

2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif s/d

2012

Realisasi

Kumulatif s/d

2012

Target

Kumulatif s/d

2013

Realisasi

Kumulatif s/d

2013

Peningkatan

pelestarian budaya

lokal daerah

10% = 7

Pagelaran

80% = 56

Pagelaran

92.8% = 65

Pagelaran

100% = 70

Pagelaran

124% = 87

Pagelaran

Dari jumlah

kegiatan pagelaran

seni budaya

Grafik

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian Budaya

Lokal Daerah Tahun 2011-2012

3. Indikator Penghargaan di Bidang Budaya, dari target

kumulatif sebanyak 71-76 seniman/budayawan, dapat terealisasi

secara kumulatif sebanyak 71 seniman/budayawan, yaitu melalui

penyelenggaraan Pemberian Anugerah Budaya kepada 10

seniman dan budayawan pada tahun 2013.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Penghargaan di Bidang Budaya

Tahun 2012-2013

Indikator

Program Eksisting 2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif s/d

2012

Realisasi

Kumulatif s/d

2012

Target

Kumulatif s/d

2013

Realisasi

Kumulatif s/d

2013

Penghargaan di

bidang budaya

15% = 14

Seniman/

Budayawan

50-56

Seniman/

Budayawan

61 Seniman/

Budayawan

71-76

Seniman/

Budayawan

71 Seniman/

Budayawan

Dari jumlah seniman/

budayawan yang

layak diberi

penghargaan

80%

100%93%

124,0%

0%

50%

100%

150%

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 31: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 31

Grafik

Target dan Realisasi Kumulatif Penghargaan di Bidang Budaya

Tahun 2012-2013

4. Indikator Perlindungan Cagar Budaya, dari target sebanyak

637 lokasi cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target

(masih tetap 99 lokasi Bangunan Cagar Budaya yang sudah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan

Bangunan Cagar Budaya).

5. Indikator Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan

Bahasa dan Sastra Daerah, dari target kumulatif sebesar

100% dapat terealisasi secara kumulatif sebesar 112%, yaitu

melalui penyelenggaraan Seminar dalam rangka Peringatan Hari

Bahasa Ibu Internasional dengan jumlah partisipan sebanyak

200 orang.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian dan

Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2012-2013

Indikator Program Eksisting

2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif

s/d 2012

Realisasi

Kumulatif

s/d 2012

Target

Kumulatif

s/d 2013

Realisasi

Kumulatif s/d

2013

Peningkatan pelestarian

dan pengembangan

bahasa dan sastra daerah

30%=288

orang

80% = 768

orang

87,6% =876

orang

100%=960

orang

112%=1076

orang

Dari jumlah

partisipan sosialisasi

bahasa dan sastra

daerah

56

71-7661

71

0

20

40

60

80

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 32: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 32

Grafik

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Pelestarian dan

Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2012-2013

6. Indikator Peningkatan Kemitraan Pengelolaan

Kebudayaan Antar Daerah, dari target kumulatif sebesar 70%

dapat terealisasi melebihi target (73%), yaitu melalui 4 kali

penyelenggaraan kemitraan (Apeksi Palangkaraya, Muhibah Seni

- Bali, Misi Kesenian - China, kerjasama seni budaya di

Pekanbaru dalam rangka festival Bekudo Bono 2013), sehingga

secara kumulatif pada tahun 2013 telah terlaksana 22 kali

kegiatan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan kemitraan antar

daerah merupakan kemitraan dengan daerah lain, melalui

pelibatan seniman dan budayawan Kota Bandung pada event

yang dilaksanakan oleh daerah lain sebagai ajang muhibah seni

budaya bagi tuan rumah ataupun para perwakilan yang sama

mengikuti even tersebut.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Kemitraan

Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Tahun 2012-2013

Indikator Program Eksisting

2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif

s/d 2012

Realisasi

Kumulatif s/d

2012

Target

Kumulatif

s/d 2013

Realisasi

Kumulatif s/d

2013

Peningkatan

kemitraan

pengelolaan

kebudayaan antar

daerah

10%=3

Kegiatan

60% = 18

Kegiatan

60% = 18

Kegiatan

70% = 21

Kegiatan

73.3% = 22

Kegiatan

Dari jumlah

kerjasama seni

budaya di luar Kota

Bandung

768

960876

1076

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 33: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 33

Grafik

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Kemitraan

Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Tahun 2012-2013

7. Indikator Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni

Budaya Daerah, dari target kumulatif tahun 2013 sebesar 80%

(32 produk seni) dapat terealisasi sebesar 82,50% (33 produk

seni), melalui penambahan 8 produk seni pada tahun 2013,

yaitu: Produk - Produk Seni Budaya kaulinan barudak, Rampak

Kendang, Reog, Calung, pencak silat, benjang, reak dan rajawali.

Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya

dukungan para kreator dan pelaku seni di Kota Bandung.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah Tahun 2012-2013

Indikator Program Eksisting

2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif s/d

2012

Realisasi

Kumulatif s/d

2012

Target

Kumulatif s/d

2013

Realisasi

Kumulatif s/d

2013

Peningkatan sarana

pemasaran produk seni

budaya daerah

15% = 6

Produk

60% = 24

Produk

62.5% = 25

Produk

80% = 32

Produk

82.5% = 33

Produk

Dari jenis

produk seni

budaya

18

21

18

22

0

5

10

15

20

25

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 34: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 34

Grafik

Target dan Realisasi Peningkatan Sarana Pemasaran Produk

Seni Budaya Daerah Tahun 2012-2013

8. Indikator Peningkatan Peran Masyarakat dalam

Pemeliharaan Peninggalan Budaya, dari target kumulatif

sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target, melalui

penambahan 2 rumpun budaya, yaitu pakaian budaya Sunda dan

situs yang berada di Kota Bandung. Secara kumulatif sampai

dengan tahun 2013 telah terpelihara peninggalan budaya

sebanyak 10 rumpun budaya/tradisi.

Faktor pendukung pencapaian target tersebut tidak terlepas dari

dukungan, kerjasama, dan sinergitas antara pemerintah,

seniman budayawan, dan warga masyarakat untuk berupaya

memelihara budaya / tradisi dalam upaya memantapkan Kota

Bandung sebagai Kota Seni Budaya.

Tabel

Target dan Realisasi Kumulatif Peningkatan Peran Masyarakat

Dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya Tahun 2012-2013

Indikator Program Eksisting 2008

Capaian Kinerja

Keterangan Target

Kumulatif

s/d 2012

Realisasi

Kumulatif

s/d 2012

Target

Kumulatif

s/d 2013

Realisasi

Kumulatif

s/d 2013

Peningkatan peran

masyarakat dalam

pemeliharaan

peninggalan budaya

20% = 2 Rumpun

Seni Peninggalan

Budaya Tradisi

80% = 8

Rumpun

80% = 8

Rumpun

100% = 10

Rumpun

100% = 10

Rumpun

Dari jumlah

peninggalan

budaya/tradisi

24

32

25

33

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 35: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 35

Grafik

Target dan Realisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam

Pemeliharaan Peninggalan Budaya Tahun 2012-2013

Indikator Urusan Pilihan

Indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan, dari target sebanyak

3.485.553 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.897.429 jiwa, terdiri

atas:

1) Jumlah Wisatawan Nusantara, dari target sebanyak 3.295.666

jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.726.447 jiwa.

2) Jumlah Wisatawan Mancanegara, dari target sebanyak 189.887

jiwa dapat terealisasi sebanyak 170.982 jiwa.

810

810

0

5

10

15

2012 2013

Target Kumulatif Realisasi Kumulatif

Page 36: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 36

Anggaran (Rp) Prosentase

TOTAL ANGGARAN DINAS 19,313,222,918.58 17,047,392,740.00 88.27%

BTL 4,939,380,487.58 4,314,582,790.00 87.35%

BL 14,373,842,431.00 12,732,809,950.00 88.58%

NON URUSAN 4,908,592,431.00 4,470,669,233.00 91.08%

TOTAL URUSAN 9,465,250,000.00 8,262,140,717.00 87.29%

URUSAN KEBUDAYAAN 4,615,770,000.00 4,354,693,599.00 94.34%

URUSAN PARIWISATA 4,849,480,000.00 3,907,447,118.00 80.57%

Uraian Pagu Anggaran (Rp)

REALISASI

C. Informasi keuangan yang Terkait

dengan Pencapaian Kinerja

Secara keseluruhan anggaran yang tersedia untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung Tahun 2013 sebesar Rp. 19.313.222.918,58,-

dengan realisasi sebesar Rp. 17.047.392.740,00,-

untuk lebih lengkapnya realisasi anggaran Tahun 2013 dapat dilihat

pada Lampiran 3.a.

Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2013

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Informasi lain mengenai keterkaitan Implementasi Kinerja

Dinas dengan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan yang

ditetapkan sesuai PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2009 tentang

“Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah” dapat dilihat pada Lampiran 3.b.

Page 37: BAB 1 B PENDAHULUAN A A. Gambaran Umum Organisasi B D · landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LAKIP. BAB IIPerencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013

Page 37

BAB

4

BAB 4

PENUTUP

elaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013 dilakukan

melaui kompulasi data dan informasi dari bidang-bidang yang

secara langsung menangani program dan kegiatan serta target

kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2013. Dalam

pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala

yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan

dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin

melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta kemitraan

dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku

kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota

Bandung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung disajikan

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah

dilaksanakan selama Tahun 2013, dengan harapan laporan ini

dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku

kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta

menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun

mendatang.

P