1 B A B I PENDAHULUAN Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lahirnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu upaya mewujudkan good governance. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
50
Embed
B A B I - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/5907/lakip_bkd_tahun_2016.pdf · Meja kerja Lemari kayu Filling besi/metal Rak kayu Sepeda motor Kursi tamu Kursi putar Lemari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
B A B I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Lahirnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu upaya
mewujudkan good governance. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi.
2
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sebagai Instansi Pemerintah dan
unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melakukan
pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, yang dijabarkan ke
dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.
Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan
tugasnya menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian daerah
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan
3
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang
satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur
organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan
b. Sub Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai
4. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
a. Sub Bidang Penempatan dan Mutasi Jabatan
b. Sub Bidang Kepangkatan
5. Bidang Diklat Aparatur terdiri dari :
a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum
b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
6. Bidang Data dan Informasi Pegawai terdiri dari :
4
a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian
b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris merupakan
jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon
III/b dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural
eselon IV/a.
Untuk lebih jelas dari struktural organisasi dapat dilihat pada gambar 1 di
bawah ini.
5
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARRU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KEPALA
SEKRETARIAT
U P T B
SUB BIDANG DATA DAN
DOKUMENTASI
SUB BIDANG INFORMASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG DATA DAN
INFORMASI PEGAWAI
SUB BIDANG DIKLAT
TEKNIS DAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG DIKLAT
STRUKTURAL DAN
PENDIDIKAN UMUM
BIDANG DIKLAT
APARATUR
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
SUB BIDANG PENEMPATAN
DAN MUTASI JABATAN
BIDANG MUTASI PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBERHENTIAN DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGADAAN
BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG
KEUANGAN
SUBBAG UMUM SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
6
Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan
koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan,
baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan/perangkat
daerah lainnya.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan program;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan dan rumah
tangga; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Bidang Pengembangan
Bidang pengembangan pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di Pengembangan Pegawai.
Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pegawai;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
pengembangan pegawai;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
7
3. Bidang Mutasi Pegawai
Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan
melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di Bidang Mutasi Pegawai.
Bidang Mutasi Pegawai dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi pegawai;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang mutasi
pegawai;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
4. Bidang Diklat Aparatur
Bidang diklat aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan
melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di bidang diklat aparatur.
Bidang diklat aparatur dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat aparatur;
b. pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang diklat
aparatur;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang diklat aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
5. Bidang Data dan Informasi Pegawai
Bidang data dan informasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian
8
dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang data dan informasi pegawai.
Bidang data dan informasi pegawai dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pegawai ;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang data dan
informasi pegawai ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Badan.
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru memberikan pelayanan :
1. Informasi dan data kepegawaian
2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
3. Purna tugas PNS (Pensiun)
4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
5. Pemberian izin/cuti
6. Penghargaan satya lancana karya satya
7. Administrasi kepegawaian (karpeg, taspen, dll)
8. Mutasi jabatan
9. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
10. Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi
11. Diklat struktural
9
12. Pemberian izin belajar dan tugas belajar
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Barru sampai akhir tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia
sebanyak 37 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember
2016), dengan rincian sebagai berikut :
a. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut golongan
ruang.
Tabel 1.
Sumber Daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan golongan ruang
No Gol. Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah
1 IV/c 1 - 1
2 IV/b 1 - 1
3 IV/a - 1 1
4 III/d 4 2 6
5 III/c 1 7 8
6 III/b 2 4 6
7 III/a 2 3 5
8 II/d - 1 1
9 II/c - 3 3
10 II/b 4 1 5
11 II/a - - 0
Jumlah 15 22 37
10
b. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut jenjang
pendidikan formal.
Tabel 2.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan jenjang pendidikan formal
No Pendidikan Laki-laki Perempuan
Jumlah
1 Strata Dua (S.2) 4 6 10
2 Strata Satu (S.1) 8 11 19
3 Diploma Tiga (D.III) 1 - 1
4 SLTA 5 2 7
5 SLTP - - 0
Jumlah 18 19 37
c. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan diklat
jabatan struktural yang telah diikuti.
Tabel 3.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan diklat jabatan struktural
No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Diklatpim Tk. I - - 0
2 Diklatpim Tk. II 1 - 1
3 Diklatpim Tk. III 5 1 6
4 Diklatpim Tk. IV 1 8 9
Jumlah 7 9 16
11
d. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut eselon.
Tabel 4.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan eselon
No Eselon Laki-laki Perempuan Jumlah
1 II-B 1 - 1
2 III-A 1 - 1
3 III-B 3 1 4
4 IV-A 2 8 10
JUMLAH 7 9 16
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana yang ada
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sampai Desember 2016 adalah
sebagai berikut:
Tabel 5.
Sarana dan prasarana BKD Kabupaten Barru
No Nama/Jenis Barang Jumlah
Barang
Keadaan Barang Juml
ah Ket
Baik Kurang
Baik
Rusak
Berat
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Meja kerja
Lemari kayu
Filling besi/metal
Rak kayu
Sepeda motor
Kursi tamu
Kursi putar
Lemari besi
Kursi kayu/rotan/bamboo
Alat kantor lainnya (lain-lain)
Meja biro
Kompor gas
Tabung gas
Kursi kerja pejabat lain-lain
Dispenser
Jam elektronik
Kipas angin
Alat dapur lainnya
PC unit/computer PC
Kursi kerja
Dinding/sekat kayu
61
26
6
1
1
1
1
1
4
20
3
1
1
3
2
2
13
3
10
12
1
43
24
6
-
1
1
1
1
4
17
3
1
1
3
2
2
13
3
9
12
1
18
2
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
61
26
6
1
1
1
1
1
4
20
3
1
1
3
2
2
13
3
10
12
1
12
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
AC unit
Note book
Camera + attachment
Layar proyektor
Sepeda motor
Mesin ketik lain-lain
Meja rapat
Kursi rapat
Peralatan jaringan lain-lain
Printer
Sound system
Buku hukum
Alat hiasan
Harddisk eksternal
Microphone
Buku agama Islam
Alat tenis meja
Timbangan
Personal komputer lain-lain
Scanner
Flash disk
Televisi
Laptop
Meja kerja pegawai non struktural
Kursi kerja pejabat eselon IV
Facsimile
Papan tulis
Mesin absensi
Meja bundar
Hub
Lemari arsip untuk arsip dinamis
Peralatan studio visual lain-lain
Layar proyektor
Sound system
Wireless amplifier
AC unit
White board
Kursi besi/metal
Gordyn
UPS
1
9
2
2
4
4
8
83
1
25
1
16
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
1
9
1
1
4
1
8
83
-
23
1
-
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
-
-
1
1
-
3
-
-
1
2
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
9
2
2
4
4
8
83
1
25
1
16
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
Jumlah 405 357 48 - 405
D. Sistematika Penulisan
Bab I Menguraikan pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas
pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur dan sarana prasarana.
Bab II Menguraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2016.
13
Bab III Menguraikan akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun
2016 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi, data perbandingan antara target dan realisasi
tahun 2016, data perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-
tahun sebelumnya, data perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2016 dengan target akhir Renstra, analisis penyebab kegagalan, dan
realisasi anggaran tahun 2016.
Bab IV Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Lampiran :
1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
2. Formulir Pengukuran Kinerja
14
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional
dan global yang tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
diatur melalui Keputusan Bupati Barru Nomor 342/BKD/IX/2016 Tentang Pengesahan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Tanggal 1 September 2016. Keputusan Bupati Barru kemudian ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016-2021 Tanggal 02 September 2016.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai tugas dan fungsi BKD Kabupaten Barru dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
Visi Pemerintah Kabupaten Barru yang termuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang
Bernafaskan Keagamaan”. Visi tersebut menjadi visi bagi seluruh SKPD dalam wilayah
Pemerintah Kabupaten Barru dalam tahun 2016-2021.
Sesuai dengan hal tersebut, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,
15
Taat Azas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Adapun penjelasan makna
visi adalah sebagai berikut :
Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan
lebih baik seperti : pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan manusia (IPM),
pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai
indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
Sejahtera mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk
memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
Taat azas mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu
pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat istiadat serta kearifan lokal.
Bermartabat mengandung arti : Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan
dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah
dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
Bernafaskan keagamaan mengandung arti : Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses
maupun hasil kegiatan.
Misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah :
1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif.
4. Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional
dan internasional.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
16
Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2016-2021 tersebut, tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sangat terkait dengan misi
“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.
Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :
a. Tujuan : Terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang professional dan
berintegritas
b. Sasaran : 1. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur.
2. Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan
dan mutasi kenaikan pangkat.
3. Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN.
4. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang terintegrasi.
5. Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan
efektif.
Adapun indikator sasaran yang menunjukkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Barru yang akan dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 6.
Rencana strategis BKD Kabupaten Barru Tahun 2016
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program
Terwujudnya
manajemen
ASN yang
professional dan
berintegritas
Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
aparatur
40 org Program Peningkatan
disiplin aparatur
Jumlah ASN yang
difasilitasi dalam
pengangkatan,
pemberian reward dan
pemberhentian
1079 org Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Meningkatnya jumlah
aparatur yang difasilitasi
Persentase
keterpenuhan jabatan
90% Program Fasilitas
pindah/purna tugas PNS
17
dalam mutasi jabatan dan
mutasi kenaikan pangkat
(jabatan pimpinan
tinggi pratama,
administrator,
pengawas, pelaksana
dan fungsional)
Jumlah aparatur yang
dilayani dalam proses
kenaikan pangkat
855 org Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Meningkatnya
kemampuan manajerial,
tekhnis dan fungsional
ASN
Jumlah ASN yang
memiliki kompetensi
teknis dan kompetensi
manajerial
409 org Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya pengelolaan
data dan informasi
pegawai yang terintegrasi
Persentase data dan
informasi kepegawaian
yang lengkap
98 % Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Jumlah data dan
informasi kepegawaian
yang lengkap
1
dokumen
Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya tata kelola
administrasi dan kegiatan
yang efektif
Persentase realisasi
keuangan
62,15% Program Pelayanan
administrasi perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
B. Perjanjian Kinerja
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan
untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Dengan kata
lain, perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan
dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target
yang telah ditetapkan.
Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya dengan mengacu pada rencana strategis
yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
18
Barru Tahun 2016 (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun
2016-2021 dapat dilihat dalam lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan.
Perencanaan kinerja merupakan proses yang menghasilkan butir-butir kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan atau antara satu unit
organisasi dengan unit organisasi lainnya.
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan
terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016
memuat perjanjian antara Kepala Badan selaku pihak yang akan mencapai target-target
kinerja dengan Bupati sebagai atasan yang dibuat pada awal tahun. Adapun perjanjian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 7.
Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Barru Tahun 2016
No. Sasaran Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Anggaran
Perubahan
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatny
a kedisiplinan
dan
kesejahteraan
aparatur
Jumlah kasus
pelanggaran
disiplin
aparatur
40 org Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Pembinaan
disiplin pegawai
6.180.000,- 6.180.000,-
Jumlah ASN
yang
difasilitasi
dalam
pengangkatan,
pemberian
reward dan
pemberhentian
1079
org
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Seleksi
penerimaan CPNS
220.135.900,- 220.135.900,-
Penempatan PNS 28.149.100,- 28.149.100,-
Pemberian 15.499.400,- 15.499.400,-
19
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi
Pemberhentian
PNS
45.727.000,- 45.727.000,-
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
bidang
pengembangan
2.540.000,- 2.540.000,-
2 Meningkatnya
jumlah
aparatur yang
difasilitasi
dalam mutasi
jabatan dan
mutasi
kenaikan
pangkat
Persentase
keterpenuhan
jabatan
(jabatan
pimpinan
tinggi pratama,
administrator,
pengawas,
pelaksana dan
fungsional)
90% Program
Fasilitas
pindah/purna
tugas PNS
Pemindahan tugas
PNS
237.181.500,- 285.181.500,-
Jumlah
aparatur yang
dilayani dalam
proses
kenaikan
pangkat
855
org
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Mutasi kenaikan
pangkat PNS
129.836.000,- 129.836.000,-
3 Meningkatnya
kemampuan
manajerial,
tekhnis dan
fungsional
ASN
Jumlah ASN
yang memiliki
kompetensi
teknis dan
kompetensi
manajerial
409
org
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
14.000.000,- 14.000.000,-
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
42.190.000,- 42.190.000,-
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Pendidikan dan
pelatihan
struktural bagi
PNSD
2.666.787.500,
-
2.125.328.500,
-
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pemberian
bantuan tugas
belajar dan ikatan
dinas
48.500.000,- 48.500.000,-
Pemberian ijin
belajar dan tugas
belajar PNS
1.707.000,- 1.707.000,-
4 Terwujudnya
pengelolaan
data dan
informasi
pegawai yang
terintegrasi
Persentase data
dan informasi
kepegawaian
yang lengkap
98% Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengembangan
dan penataan data
PNS
73.346.400,- 74.986.400,-
Penyusunan
rencana
pembinaan karir
PNS
16.408.400,-- 14.768.400,-
Jumlah data 1 Program Penyusunan 22.006.300,- 22.006.300,-
20
dan informasi
perencanaan
kebutuhan
pegawai ASN
dkmn Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
rencana
kebutuhan PNS
5 Terwujudnya
tata kelola
administrasi
dan kegiatan
yang efisien
dan efektif
Persentase
realisasi
keuangan
62,15
%
Program
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat
70.589.900,- 70.589.900,-
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
18.000.000,- 18.000.000,-
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
2.900.000,- 2.900.000,-
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
4.800.000,- 4.800.000,-
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
1.228.250,- 1.228.250,-
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
4.020.000,- 4.020.000,-
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
273.740.900- 319.792.900,-
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
16.061.600,- 20.501.600,-
Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
14.000.000- 95.525.200,-
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
21.255.000,- 29.979.000,-
Pengadaan
meubeleur
36.800.000- 26.854.300,-
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
19.000.000,- 19.000.000,-
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
9.750.000,- 9.750.000,-
Program
Peningkatan
pengembangan
sistem
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
545.000,- 545.000,-
21
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
kinerja SKPD
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
513.500,- 513.500,-
Penyusunan
laporan keuangan
akhir tahun
541.500,- 541.500,-
Monitoring dan
evaluasi
528.000,- 528.000,-
Penyusunan RKA
dan DPA
500.000,- 500.000,-
JUMLAH 4.064.968.150,
-
3.702.304.650,
- 3.702.304.650,
-
22
B A B III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap
indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator
sasaran strategis dan indikator kegiatan 2016. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah
yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari
indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator
kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan
realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran
dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
85% s.d. 100% = sangat berhasil
70% s.d. 84% = berhasil
55% s.d. 69% = cukup berhasil
0% s.d 54% = kurang berhasil
23
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016
Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 8.
Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016