Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
33
Rencana Strategis Perangkat Daerah ( RENSTRA PD )
Tahun 2016-2021
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala limpahan Rakhmat dan Hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan
Rencana Setrategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Rungkut Kota
Surabaya Tahun 2016-2021.
Rencana Setrategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan
Rungkut Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah merupakan rancangan rencana
Strategis Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Rungkut dan merupakan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang tidak dapat dipisahkan
dari Perencanaan Pembangunan Daerah sebelumnya yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang digunakan sebagai bahan dasar Penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota
Surabaya.
Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam laporan
ini, karena keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.
Demikian semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi yang
berkepentingan dan terima kasih.
Surabaya, 2017
Rencana Strategis Perangkat Daerah ( RENSTRA PD )
Tahun 2016-2021
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Landasan Hukum ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Maksud dan Tujuan .................................... Error! Bookmark not defined.
1.4. Sistematika Penyusunan ........................... Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .............. Error! Bookmark not defined.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...... Error! Bookmark not
defined.
2.2. Sumber Daya SKPD ................................... Error! Bookmark not defined.
2.3. Kinerja Pelayan SKPD ............................... Error! Bookmark not defined.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... Error!
Bookmark not defined.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ........................................... Error! Bookmark not defined.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Error! Bookmark not defined.
4.1. Visi dan Misi SKPD .................................... Error! Bookmark not defined.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...... Error! Bookmark not
defined.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................ Error!
Bookmark not defined.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD .................................... Error! Bookmark not defined.4
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Pengertian Renstra PD
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa
Rencana Strategis Perangkat Daeeah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 ( lima ) tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi
dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Renstra PD juga
menyediakan tolak ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat
berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai
dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan.
Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang yang memiliki dimensi 5 ( lima )
tahun yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode
masa jabatan Kepala Daerah
Dalam rangka menjamin adanya konsistensi, sinkronisasi dan
keberhasilan pada pencapaian visi, misi serta program prioritas dari
kepala daerah di Kota Surabaya, penyusunan Rencana Strategis
Kecamatan Rungkut Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-
2021
1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Rungkut 2016-2021
Renstra Kecamatan Rungkut Tahun 2016-2021 memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra ini disusun
berdasarkan :
a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah
serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra
PD) dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja PD);
dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi
nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan
yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
Tahap-tahap yang dilakukan oleh Kecamatan Rungkut dalam
penyusunan Renstra PD secara umum sebagaimana dijelaskan pada
gambar 1.1. berikut ini :
Penjelasan gambar 1.1. sebagai berikut :
a. Tahapan persiapan penyusunan rancangan Renstra PD
Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk
menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra PD,
meliputi :
1. Pembentukan tim penyusun renstra PD;
2. Orientasi mengenai renstra PD;
3. Penyusunan agenda kerja tim renstra PD;
4. Pengumpulan data dan informasi.
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
b. Tahapan penyusunan rancangan renstra PD
Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang
dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses
penyusunan RPJMD terdiri dari:
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Review renstra Kementerian/Lembaga ( K/L ) dan Renstra
PD;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang wilayah ( RTRW );
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ( KLHS );
6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Perumusan visi dan misi PD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah PD menerima surat
edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra
SKPD adalah:
1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan
rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu
rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran
program dan pagu per-SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD
guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi PD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)
tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana
program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum PD.
c. Tahapan penyusunan rancangan akhir Renstra PD
Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra SKPD
harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.
Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra PD ini
dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Penajaman visi dan misi.
Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada
rancangan Renstra SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan
visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan
bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan
bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan SKPD.
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan.
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra
PD dengan isi RPJMD. Penyelarasan ini mencakup:
- Penajaman kembali rumusan tujuan PD berdasarkan
rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
dalam RPJMD;
- Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan
berdasarkan RPJMD;
- Penyesuaian program prioritas Perangkat Daerah yang
disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
- Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan
fungsi);
- Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
- Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan
Bupati/Walikota tentang Renstra SKPD.
d. Tahapan penetapan renstra PD
1. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala PD kepada
Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala
daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk
disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap
rancangan akhir Renstra PD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin
kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan
rancangan akhir Renstra PD lainnya.
4. Pengesahan Renstra PD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan
Renstra PD, kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi
pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam
menyusun rancangan Renja PD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan keputusan
kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan
Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra PD oleh kepala Perangkat Daerah paling
lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah
disahkan oleh kepala daerah.
1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah secara
khusus diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan
perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang,
Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra
Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(Renja PD). Sementara UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negaramengatur perencanaan pembangunan daerah, namun hanya
terbatas pada perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (Renja PD), disamping mengatur penyusunan
APBD.
Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran
dapat dilihat pada gambar 1.2. berikut ini :
Gambar 1.2 (Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran)
Penjelasan gambar 1.2. sebagai berikut :
a. Dokumen perencanaan berskala nasional dikenal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) yang
berdimensi jangka panjang ( 20 tahun ), Rencana Pembangunan
Jangka menengah Nasional atau RPJMN berdimensi 5 ( lima )
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang
berdimensi tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan ini
kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga yang
disebut dengan Rencana Strategis ( Renstra
Kementerian/Lembaga );
b. Dokumen perencanaan berskala daerah dikenal dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ). Dokumen-dokumen perencanaan
ini kemudian dijabarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (
PD ) yang disebut dengan Renstra PD;
c. Substansi yang ada di dalam dokumen RPJPD menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang
berdimensi lima tahun atau RPJMD;
d. RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra
SKPD. Selain itu RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang tertuang didalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Dalam proses
penyusunannya, RPJMD juga harus memperhatikan dokumen
perencanaan spasial atau Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW
) dan perencanaan pada skala nasional yang dijabarkan dalam
renstra Kementerian/Lembaga;
e. Isi dan muatan RPJMD dijabarkan secara operasional per tahun
selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah
yang akan tertuang ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi
pemerintah daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.
RKPD ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
Rencana Kerja ( Renja ) yang tetap mengacu pada Renstra.
Selain itu RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam
menyusun Kerangka Umum Angggaran ( KUA ) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara ( PPAS );
f. Rencana kerja SKPD digunakan sebagai pedoman bagi SKPD
dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA
) Perangkat Daerah dengan memperhatikan dan menyesuaikan
rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (
RKPD );
g. Muara dari semua dokumen perencanaan adalah penganggaran
( APBN/APBD ). Program dan kegiatan yang telah direncanakan
mulai yang berdimensi 20 tahun, kemudian dijabarkan menjadi
lima tahun dan selanjutnya secara operasional tahunan,
mengarah kepada besarnya rincian anggaran yang dibutuhkan.
1.2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rungkut Tahun
2016-2021 adalah menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan
Kota Surabaya yang telah disepakati dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun
2016-2021 ke dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Rungkut.
Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rungkut Tahun 2016-2021
adalah :
a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah
Kota Surabaya;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Rungkut
dalam jangka 5 ( lima ) tahun;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan
Rungkut;
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja Kecamatan
Rungkut;
e. Mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-
2021;
f. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Rungkut serta para pihak
terkait dalam upaya pembangunan Kota Surabaya;
g. Menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Rungkut
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Rungkut Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RUNGKUT
Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Kecamatan Rungkut
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi, telaah visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah
renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten kota, telaah
Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis
Kecamatan Rungkut
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran
jangka menengah serta strategi dan kebijakan Kecamatan
Rungkut
KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Kecamatan Rungkut
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Rungkut
BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUNGKUT YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021
Menjelaskan tentang perumusan indikator kinerja
Kecamatan Rungkut
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RUNGKUT
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi;
2.1.1. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Rungkut
Kecamatan menurut Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan
tugas umum pemerintahan. Sedangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan
bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kerja Kecamatan.
Dari penjelasan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan tingkat pemerintahan
yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan
terhadap masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadikan Camat
dan Lurah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang
dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah
Kecamatan.
Demikian pula dengan Kecamatan Rungkut, dimana Camat
dan Lurah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang
dilimpahkan oleh Walikota Surabaya untuk dilaksanakan dalam
wilayah Kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang telah dijabarkan
dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta tata
kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
2.1.1. Uraian Tugas Dan Fungsi Camat Dan Lurah
2.1.1.1. Uraian Tugas Camat Dan Lurah
Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya. Disini menjelaskan tugas
Camat sebagai berikut:
(1) Camat menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang
belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
(3) Rincian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah tersendiri.
(4) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah
kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan
memperhatikan tata cara yang berlaku dan disertai
pembiayaan sebanding dengan besarnya
kewenangan yang dilimpahkan.
Sedangkan tugas Lurah dijabarkan dalam Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan
Kota Surabaya pasal 2, yaitu :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2.1.1.2. Uraian Fungsi Camat Dan Lurah
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas
tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi
Kecamatan Kota SurabayaPasal 4 sebagai berikut :
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
pelaksanaan tugas ;
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
pelaksanaan tugas ;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain berkaitan dengan
pelaksanaan tugas ;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan tugas ;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sedangkan dalam menyelenggarakan tugasnya, Lurah
mempunyai fungsi sebagaimana dijabarkan dalam
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi
Kelurahan Kota Surabaya pasal 4, yaitu :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan
ketatausahaan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan
Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 46 dijelaskan
sebagai berikut :
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
e terdiri dari:
a. Kecamatan;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Perekonomian;
g. Seksi Pembangunan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat
Daerahpasal 47 dijelaskan bahwa Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :
a. Kelurahan
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
e. Seksi Pembangunan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar Struktur Organisasi Kecamatan dan Struktur
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada gambar 2.1
dan gambar 2.2 sebagai berikut :
Struktur Organisasi Kecamatan
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan
SEKCAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
CAMAT
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI TRANTIB UMUM
SEKSI PEREKONOMIAN
Struktur Organisasi Kelurahan
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan
SEKRETARIS KELURAHAN
LURAH
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN PEREKONOMIAN
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rungkut
Semua organisasi memerlukan sumber daya yang secara nyata dan
potensial dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh organisasi itu sendiri
mencapai tujuan. Demikian pula dengan Kecamatan Rungkut yang
menggunakan 3 ( tiga ) jenis sumber daya, meliputi :
1. Sumber daya manusia;
Sumber daya manusia ( SDM ) berupa tenaga kerja pegawai adalah
merupakan asset yang sangat berharga dan menjadi faktor utama bagi
Kecamatan Rungkut yang menentukan keberhasilan mencapai tujuan.
Jumlah pegawai Kecamatan Rungkut berdasarkan golongan dan jabatan
serta berdasarkan pendidikan dan jabatan sebagai berikut
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Rungkut Berdasarkan Golongan Dan Jabatan
No
Gol
Jabatan
Jumlah Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Staf
1 IV - 2 - - 2
2 III - - 37 4 41
3 II - - - 18 18
4 I - - - - -
TOTAL - 2 37 24 61
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Rungkut Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan
No
Pendidikan
Jabatan
Jumlah Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Staf
1 S2 - 1 6 1 8
2 S1 - 1 29 6 36
3 SM/D3 - - 2 - 2
4 D2/D1 - - - - -
5 SLTA - - - 25 25
6 SLTP - - - - -
7 SD - - - - -
TOTAL - 2 37 32 61
2. Sumber daya fisik;
Sumber daya fisik/asset berwujud yang dimiliki Kecamatan Rungkut untuk
melakukan operasional antara lain fasilitas kantor, bangunan gedung dan
kendaraan bermotor. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kecamatan Rungkut
sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini :
Tabel 2.3. Jumlah Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rungkut
No ITEM Jumlah
1 Kendaraan Roda 4 3
2 Kendaraan Roda 2 16
3 Personal Computer dan Laptop 19
4 Printer 12
5 Telepon dan/ Faximile 4
6 Brankas 1
7 Meja Kerja 35
8 Kursi Kerja 26
9 Kursi Tamu 2 set
10 Lemari Besi 5
11 Lemari Kayu 10
12 Bangunan/Gedung 7
3. Sumber daya keuangan
Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Kecamatan Rungkut berasal
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang
dianggarkan setiap tahunnya dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan
yang telah direncanakan.
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rungkut
2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rungkut
Untuk mengukur tingkat keberhasilan, Kecamatan Rungkut
menggunakan suatu indikator, yaitu suatu ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsensus
berbagai pihak, baik internal Kecamatan Rungkut sendiri maupun
eksternal dan menghindari kesalahan intepretasi selama pelaksanaan
program dan dalam menilai keberhasilan.Kualitas pelayanan publik
merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik yang digunakan Kecamatan Rungkut untuk
pengukuran tingkat keberhasilan pelayanan. Untuk itu dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di
Kecamatan Rungkut, dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
yang merupakan pengukuran komprehensif kegiatan tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat yang mendapatkan pelayanan di wilayah
Kecamatan Rungkut.
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rungkut ditetapkan
melalui perjanjian kinerja antara Camat Rungkut dengan Walikota
Surabaya setiap tahunnya berupa IKM dan Persentase RW yang
dilengkapi dengan fasilitas sambungan internet dan termanfaatkan,dan
kinerja ini dibakukan dalam sistem perhitungan nilai kinerja di elektonik
performance (e-Performance ) setiap tahunnya.
1.3.2. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Rungkut
Secara normatif perencanaan dan penganggaran harus
terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain, karena penganggaran
merupakan media untuk mewujudkan target-target kinerja yang
direncanakan. Tanpa perencanaan anggaran, SKPD cenderung tidak
fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara
pada inefisiensi dan inefektifitas.
Anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Rungkut
periode tahun 2013 s/d 2016 sebagaimana dalam tabel 2.4. di bawah
ini
No Nama
Kegiatan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
1. Penyelenggaraan
Musrembang
5.886.325 5.372.600 6.073.060 6.009.500 6.689.490 5.970.500 10.663.230 10.518.800
RKPD Tingkat
Kecamatan
2. Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
168.632.489 162.968.800 66.132.368 60.603.100 72.115.930 47.349.440 81.918.930 60.539.250
3. Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
487.361.925 417.999.002 841.815.612 582.481.152 879.446.331 661.868.364 942.826.346 809.596.851
4. Pendataan
PMKS dan
PSKS
29.439.975 22.662.650 44.752.200 42.743.500 41.479.600 41.096.000 45.747.020 44.278.460
5. Pengawasan
Pengendalian
dan Evaluasi
Kegiatan Polisi
Pamong Praja
332.729.064 22.662.650 364.527.000 344.361.495 252.459.500 230.089.750 304.255.326 291.294.520
6. Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Persampahan
Lingkungan
223.251.640 202.610.200 119.194.500 104.279.680 106.572.460 100.563.535 222.876.798 142.184680
7. Monitoring dan
Pendataan
Kemiskinan
127.010.340 119.613.120 111.687.050 96.619.260 95.951.500 79.992.580 104.852.764 97.282.640
8. Penguatan
Kelembagaan
Pengarustama
an Gender dan
Anak
305.914.255 262.442.935 113.448.320 94.409.560 105.930.550 93.833.460 115.292.994 101.076.850
9. Peningkatan
Pelayanan
Publik dalam
Bidang
Kependudukan
892.188.550 717.314.910 386.696.880 338.510.655 304.886.290 279.040.725 358.434.074 306.992.420
10. Operasional
Kelurahan
Medokan Ayu
387.315.130 354.642.339 716.687.163 627.504.480 862.572.780 811.514.973 908.556.612 883.650.441
11. Operasional
Kelurahan
Wonorejo
285.824.610 258.498.848 584.948.386 482.125.907 716.798.597 596.885.931 651.350.818 631.997.117
12. Operasional
Kelurahan
Penjaringansari
310.332.630 279.550.855 610.010.975 515.899.125 751.316.330 591.612.708 620.056.947 600.359.826
13. Operasional
Kelurahan
Kedung Baruk
283.724.610 250.262.466 578.391.228 487.646.191 664.692.327 601.107.773 666.354.237 641.632.517
14. Operasional
Kelurahan
Kalirungkut
376.136.960 342,673.999 728.294.997 636.416.988 904.241,640 821.747.398 864.593.102 841.488.420
15. Operasional
kelurahan
Rungkut Kidul
391.042.118 361.369.024 609.329.536 517.119.348 728.988.272 643.280.810 709.893.223 674.146.823
16 Pembinaan,
Penyuluhan
dan
Optimalisasi
Kecamatan
14.466.870 13.438.850 14.094.850 13.876.350 14.729.000 14.506.600 - -
17 Operasional
Pengelolaan
Administrasi
Kecamatan
dan kelurahan
425.122.400 275.597.175 - - - - - -
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan
Rungkut
Dalam Bab terdahulu telah dijelaskan tugas dan fungsi Kecamatan
berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dn Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan
tugas umum pemerintahan yang juga merupakan kewenangan atributif camat,
yaitu kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau
pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam
pasal 2 ayat (2) dijelaskan kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
yang juga merupakan kewenangan delegatif Camat, yaitu kewenangan yang
berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih
tinggi tingkatannya.
Dalam menjalankan tugas umum pemerintahan yang dalam
pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif, Camat Rungkut
harus mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggung
jawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan di
wilayahnya. Sedangkan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang juga
merupakan kewenangan delegatif yang telah dijabarkan dalam Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, Camat Rungkut harus dapat
menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan umum.
3.2. Telaah, Visi, Misi Dan Program Walikota Surabaya Dan Wakil Walikota
Surabaya Terpilih
Visi Kota Surabaya yaitu
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke
depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah.
Pokok- Pokok Visi
Sentosa : Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin
warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman,
selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri
Berkarakter : Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan
budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga
kota yang berlandaskan falsafah pancasila
Berdaya saing Global : Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat
penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata
kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang
terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha
ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri
kreatif berdaya saing di pasar modal.
Berbasis Ekologi :Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu
mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan
permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu
mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan
pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui
pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan
MISI
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi
pembangunan kota berikut :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
Kota
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industry kreatif.
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Dari misi yang ada diatas ada penjelasan permisi yaitu : Misi 1 :
- Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta
Ketahanan pangan.
- Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
- Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
Misi 2 :
- Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga
Miskin serta pemberdayaan kelompk usia produktif dengan melibatkan peran
serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan
kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui
upaya Untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
dan anak.
Misi 3 :
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung
pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan
kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan
antar umat beragama.
Misi 4 :
- Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) system
pertanahan dan sistem penataan ruang
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota
- Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang
terintegrasi, melalui upaya mengembangkan system pencegahan dan
penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung
dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
Misi 5 :
- Menyediakan rumah tempat tinggal yang ayak huni dan dilengkapi dengan
sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang
sehat secara berkelanjutan
- Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang
ramah ingkungan
Misi 6 :
- Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai
bagian dari upaya mewujudkan harmoni social
- Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui
peningkatan akses baca.
Misi 7 :
- Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan
menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan
dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun
internasional
- Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan
- Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku
kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan,
industri
Misi 8 :
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
- Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan system
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung
TIK
- Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan
SKPD
- Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan
dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara
efektif dan efisien.
Misi 9 :
- Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
- Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata
Misi 10 :
- Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara
menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efesien
- Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi
- Mewujudkan pengembangan system angkutan massal cepat perkotaan
Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan
kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam
penggunaan angkutan umum
- Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu
dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi
masyarakat
- Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan
umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan
prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota
yang berkualitas
- Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti
gas, telekomunikasi dan listrik
- Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan
pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan
pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan
umum
III.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah
Visi Kecamatan Rungkut
VISI dari Kecamatan rungkut untuk tahun 2016 – 2021 adalah
“RUNGKUT BERDAYA 2021”
Misi Kecamatan Rungkut - Meningkatkan ketertiban umum di wilayah Kecamatan - Meningkatkan kualitas hidup PMKS, perempuan dan anak di wilayah
Kecamatan Rungkut
- Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- Pelayanan publik berbasis teknologi informasi di wilayah Kec. Rungkut
- Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam berwawasan
kebangsaan
- Meningkatkan akses kepada sumber daya produktif ( SDM, SDA, modal dan
kewirausahaan ) di wilayah Kecamatan Rungkut
Tujuan PD Kecamatan Rungkut
- Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan daerah
- Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi
PMKS
- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
- Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara
terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna
dan ramah lingkungan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
- Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
- Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Sasaran PD Kecamatan Rungkut
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
- Mewujudkan data PMKS yang update
- Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
- Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta
masyarakat
- Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
- Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
generasi muda
- Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
- Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
5.1 RENCANA PROGRAM Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV diatas bahwa korelasi
antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN
), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah ( RPJM
PD ) sangat erat sekali, sehingga RPJM PD harus bersinergi dengan
RPJM Kota Surabaya.
Rencana Program yang ada dalam Kecamatan Rungkut
- Program Penegakan Peraturan Daerah
- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program pengelolaan kebersihan
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam
konteks budaya lokal
- Program perluasan jangkauan pemasaran
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Penataan Daerah Otonom
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan
5.2 Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rungkut tetap
berorientasi pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya, termasuk didalamnya perencanaan Kegiatan
dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggran ( RKA – DPA ) dalam rentang
waktu lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan Kecamatan Rungkut
dalam pelaksanaannnya. Sedangkan nama kegiatan yang ada dalam
Kecamatan Rungkut adalah :
- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
- Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
- Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
- Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
- Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
- Operasional Kelurahan Kalirungkut
- Operasional Kelurahan Kedung Baruk
- Operasional Kelurahan Medokan Ayu
- Operasional Kelurahan Penjaringan Sari
- Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
- Operasional Kelurahan Wonorejo
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5.3 Indikator Kinerja
Dalam Indikator Kinerja Kecamatan Rungkut sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) adalah sebagai berikut :
- Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
- Persentase data PMKS yang update
- Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
- Persentase kader pengelolaan persampahan
- Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
- Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
- Persentase data UMK yang update
- Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
- Persentase kelurahan yang berhasil
- Persentase kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SURABAYA 2016 – 2021
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rungkut yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
Kecamatan Rungkut dalam lima ( 5 ) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Rungkut tetap berorientasi pada Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk
didalamnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan
Anggran ( RKA – DPA ) dalam rentang waktu lima tahunan, yang nantinya
sebagai acuan Kecamatan Rungkut dalam pelaksanaannnya. Termasuk
didalamnya indikator tujuan dan indikator sasaran yang hendak dicapai melalui
tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran Pemerintah
Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RESTRA PD) Kecamatan Rungkut
Tahun 2016-2021 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, terbuka
dan penuh tanggung jawab agar tujuan Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dapat
tercapai. Semua pihak hendaknya menyadari bahwa saat ini telah terjadi perubahan
paradigma yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga segala aktivitas
harus ditujukan demi kesejahteraan rakyat tersebut.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Rungkut
Tahun 2016-2021 ini berkedudukan sebagai sumber untuk mencapai tujuan,
mengevaluasi dan mengukur kinerja untuk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, oleh
kerena itu diperlukan komitmen yang kuat terutama dari seluruh anggota organisasi
Kecamatan Rungkut untuk merealisasikannya.
Keberhasilan pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Rungkut Tahun 2016-2021 ini
disamping dipengaruhi tercapainya kondisi yang sesuai dengan asumsi-asumsi yang
diprediksikan, juga sangat tergantung akan dukungan masyarakat luas, penyediaan
dana yang memadai serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
professional dan beretika.
Semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Rungkut
Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama Kecamatan
Rungkut Kota Surabaya.
Surabaya, Januari 2017
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
Tahun 2011-2015
Kecamatan Rungkut Tahun 2012 66
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
Tahun 2011-2015
Kecamatan Rungkut Tahun 2012 67
Related Documents
