Audit SMK3

SISTIM MANAJEMEN K3

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA

PENINGKATAN PERLINDUNGAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Evaluasi dan Konsepsi Kebijakan SMK3

PRINSIP DASAR

• Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan

keselamatan dalam melakukan pekerjaan

- UU Bo.1/1970 jo. Ps. 27 ayat (2) UUD 1945

Tujuan K3 untuk melindungi tenaga kerja dan mengamankan asset perusahaan dari resiko kecelakaan

• Kecelakaan kerja menurunkan produktivitas

Tenaga kerja bukan komoditas (deklarasi Philadelphia

1944)

2 hal penting terkait issue perburuhan dalam

perjanjian WTO 1996 di Singapore :

- ILO sebagai badan yang menetapkan Standar Perburuhan- Standar Perburuhan tidak akan digunakan untuk keperluan

proteksi perdagangan bebas

Berbagai tingkatan Standar ILO :- Konvensi;- Rekomendasi;- Resolusi;- Deklarasi;- Konklusi ( kesimpulan sidang);- Set of Guide lines

• Standar K3 (termasuk SMK3) merupakan

bagian dari standar perburuhan

DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3

•Bagian dari sistem manajamen secara

keseluruhan yang dibutuhkan bagi :

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3

dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja

guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

• K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak

• Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi

• Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3

• Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3

• Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh ILO

• Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak:

• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program

• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial

• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral

• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha

• Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil

2. Masih rendahnya komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 :

• Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)

• Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000

• Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi

• Menunjukan komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah

Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan (pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang

Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak jalan

3. Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi:

• Jumlah kasus kecelakaan (1995) tercatat 18.312

• Dengan korban :

- meninggal : 464 orang

- luka berat (cacat tetap) : 2.268 orang

- STMB : 17.857

- Jumlah hari hilang : 3.528.750 hari kerja

- Jumlah jam kerja hilang : 28.230.000 jam kerja

Jumlah kompensasi kecelakaan mencapai lebih Rp.4 milyar

4. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran K3 :

• SUPAS 1995 :

- Total angkatan kerja 80,1 juta

• Pendidikan :

- SD : 56,0 juta orang (69,9 %)

- D III : 1, 32 juta orang (1,65 %)

- S I : 1,545 Juta orang (1,69 %)

- Jumlah penganggur terbuka 6,2 juta orang

(7,24 % dari total angkatan kerja)

• Sebagian besar tenaga kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3

TUJUAN PENERAPAN SMK3

• Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)

• Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global

• Proteksi terhadap industri dalam negeri

• Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional

• Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional

DASAR HUKUM

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2)

2. UU No.14 tahun 1969 pasal 3,9 dan 10

3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4

4. Per.Menaker No. PER.05/MEN/1996

5. Kep.Menaker No.KEP-19/MEN/1996

6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN SMK3

Peninjauan ulang &

Peningkatan oleh

manajemen

Pengukuran dan

evaluasiPenerapan SMK3

Perencanaan

SMK3

Komitmen dan

Kebijakan

Peningkatan

berkelanjutan

KRITERIA PERUSAHAAN

• Perusahaan dengan :

- tk 100 atau lebih dan atau

- potensi bahaya peledakan, kebakaran,

pencemaran dan penyakit akibat kerja

Pasal 5 PPRI No.50 Tahun 2012

AUDIT SMK3PPRI No. 50 TAHUN 2012 Lamp II

PENGERTIAN AUDIT• adalah pemeriksaan secara sistematik dan

independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan

AUDIT SMK3Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun

2012pasal 16

DIFINISI AUDIT SMK3• alat untuk mengukur besarnya keberhasilan

pelaksanaan dan penerpan SMK3 di tempat kerja• pemeriksaan secara sistimatik• dilakukan secara independen• dilakukan oleh Badan Audit independen

• minimal 1 kali/3 tahun

MEKANISME AUDIT SMK3

DIREKTUR

RTA

BADAN AUDIT

UNIT PENGAWASAN K3

PERUSAHAAN

1

23

4

4

5

5

• Sertifikat SMK3

• Tindakan

AUDIT SMK3 PERTAHUN

No Tahun Perusahaan

1

2

3

4

5

1997

1998

1999

2000

2001

23

33

63

64

70

SERTIFIKASI

• Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3

• Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3

MEKANISME SERTIFIKASI

• Inventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker• Depnaker mengkofirmasikan perusahaan yang

diaudit ke Badan Audit• Penentuan jadwal audit oleh Badan Audit • Konfirmasi pelaksanaan audit ke Depnaker dan

perusahaan• Pelaksanaan audit kesesuaian oleh Badan Audit• Evaluasi dan analisa hasil audit oleh Badan Audit• Konfirmasi hasil audit ke Depnaker dan perusahaan

oleh Badan Audit• Pemberian sertifikat oleh Depnaker

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

• Tidak ada persamaan persepsi terhadap kebijakan SMK3 sebagai kebijakan nasional antara instansi teknis/departemen maupun perusahaan

• Kurangnya sosialisasi• Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan• Masih dianggap sebagai biaya yang tidak bermanfaat

untuk kepentingan perusahaan• Kurangnya kontrol sosial• Terbatasnya jumlah pegawai pengawas• Adanya berbagai model SMK3 yang diterapkan oleh

perusahaan di Indonesia

KEADAAN LAPANGAN

PERUSAHAAN

SMK3

ILO OSH 2001

HASAS

1800/18001

BS 8800

Five Star System ISRS

Safety Map

DR 96311

APOSHOSTANDAR

2000

AS/ANZ4801/4804

VPP OSHA

KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN

PERUSAHAAN

PerusahaanJasa K3

Badan Audit SMK3

PEMERINTAHRegulator

Pengawasan Ketenagakerjaan

OPERATOR

KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN

PERUSAHAAN

InspeksiTeknis

AUDIT SMK3

PENGAWASAN K3

InspeksiNorma

Konsultan

Ahli K3Pegawai

Pengawas Auditor

KEBIJAKAN SMK3 KEDEPAN

PERUSAHAAN

SMK3Voluntory Program

AUDIT SMK3Compulsory

Program

Jasa Konsultan SMK3Per.Menaker No.04/1995

Badan AuditPPRI No. 50 Tahun 2012

PENGAWASAN NORMA K3

KONSEP MEKANISME AUDIT SMK3

PERUSAHAAN

BADANAUDIT

PENGAWASAN NORMA K3

Melaporkan program SMK3

MENAKERTRANSCq. Dirjen Binawas

RTA

Hasil Audit