Audit Kinerja PISEW Tahun 2018 dan Tahun 2019 (sem. I)
Audit Kinerja PISEW Tahun 2018 dan Tahun 2019 (sem. I)
Tujuan Program PISEW adalah menyediakan dan meningkatkan infrastruktur
dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk
meningkatkan sosial ekonomi wilayah.
Sasaran kegiatan program PISEW meliputi:
• Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong
pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau
komoditas unggulan;
• Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan;
• Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PISEW TH. 2018
Komponen Program PISEW:
• Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan,
• Menguatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia,
• Pengembangan Potensi Lokal.
Strategi dan Pendekatan Program PISEW :
• Mengembangkan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja;
• Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
• Pertumbuhan program
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PISEW TH. 2018
Pendekatan Program PISEW:
• Partisipatif Birokratis
• Partisipatif Teknokratis
• Teknokratis
• Birokratis
Pendanaan
• APBN, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat
(BPM).
• APBD, dana dari APBD provinsi dan kabupaten guna memberikan dukungan
kegiatan (activity sharing) guna meningkatkan layanan infrastruktur yang
dibangun melalui kegiatan PISEW.
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PISEW TH. 2018
Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana
• Lokasi kegiatan PISEW 2018 dan besaran alokasi anggaran tiap kecamatan
mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 242/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Lokasi serta Besaran Bantuan
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan EkonomiWilayah Tahun
Anggaran 2018, tanggal 19 Maret 2018.
• Besaran: Rp 600 juta/kec, dialokasikan untuk:
- Biaya administrasi dan operasional BKAD
- Nilai pembangunan fisik/konstruksi
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PISEW TH. 2018
SEJARAH AUDIT PISEW 2018
Tahun Program Permintaan Jenis Audit
2002 sd 2003 Program Penanggulangan DampakPengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) –Bidang Air Bersih
Menko Kesra Audit Kinerja: • Tepat Sasaran• Tepat Jumlah• Tepat Waktu
2005 - 2006 Program Kompensasi Subsidi BBM – Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM – IP)
Menko Kesra Audit Kinerja:• Tepat Sasaran• Tepat Jumlah• Tepat Waktu• Tepat Per UU
2007 Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan (PPIP)
Menteri PU Audit Kinerja – Basis COSO• Efektivitas dan Efisiensi• Keandalan Pelaporan• Ketaatan Per UU
2008 – 2015 Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan (PPIP)
Menteri PU Audit Kinerja – Basis SPIP• Efektivitas dan Efisiensi• Keandalan Pelaporan• Ketaatan Per UU
2016 - 2017 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
Menteri PU Audit Kinerja – Basis IPM• Efektivitas dan Efisiensi• Ketaatan Per UU • Ketepatan Penyusunan dan
Penyampaian Laporan
2018 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
Menteri PU Audit Kinerja – Basis IPM• Efektivitas dan Efisiensi• Ketaatan Per UU • Ketepatan Penyusunan dan
Penyampaian Laporan
❑Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
❑Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
❑Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
❑Surat Direktur Jenderal Cipta Karya No. PW.01.03/DC/177 tanggal 1
Februari 2019 dan Surat Direktur Pengembangan Kawasan
Permukiman No. PW.01.03-CK/200 tanggal 15 Juli 2019 tentang
Permohonan Audit Kinerja Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2018 dan
percepatan penyelesaian temuan kegiatan pemberdayaan di
lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman;
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
DASAR AUDIT
• Tujuan Audit :
❑Menilai keberhasilan Kementerian PUPRdalam pelaksanaan program PISEW.
❑Memberikan rekomendasi jika dijumpaikelemahan dalam kaitannya denganpeningkatan efektivitas dan efisiensi daripelaksanaan program.
• Sifat Audit : Audit PISEW merupakan audit kinerja (performance audit) dengan pendekatan Integrated Performance model (IPM).
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
TUJUAN, SIFAT DAN SASARAN AUDIT
• Sasaran Audit:❑Menilai keberhasilan pelaksanaan penyaluran
dana PISEW yang dijabarkan dalam tiga indikator utama:✓Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
✓Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
✓Ketepatan penyusunan dan penyampaian pelaporan
❑Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program (hambatan pencapaian kinerja).❑Mengidentifikasi adanya kerugian keuangan
negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan.
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
TUJUAN, SIFAT DAN SASARAN AUDIT
• Auditan:
✓Kementerian PUPR, dan instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang termasuk dalam organisasi pelaksana kegiatan PISEW
• Cakupan Kegiatan:
Seluruh tahapan penyelenggaraan PISEW yaitu meliputi:
✓Persiapan ✓Perencanaan ✓Pelaksanaan Penyaluran Dana ✓Operasi dan Pemeliharaan✓Pengendalian dan Pengawasan✓Pelaporan dan Monitoring Evaluasi
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
RUANG LINGKUP AUDIT
• Cakupan Wilayah dan Uji Petik
o100% provinsi penerima (33 provinsi penerima)
o30% kecamatan dari populasi kecamatan pada kabupaten
penerima yang diuji petik.
→ Uji Petik agar dituangkan dalam Berita Acara
• Periode Audit
1. Pelaksanaan penyaluran dana PISEW Tahun 2018
(1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018)
2. Semester 1/2019 (1 Jan 2019 s.d. 30 Juni 2019)
hanya Tahap Perencanaan
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Cakupan Wilayah
PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019
• Penilaian Capaian Kinerja pada Semester l Tahun 2019, yaitu
pada Tahap Perencanaan (bobot 46), meliputi:
1) Kinerja Ketepatan Sasaran (11 indikator/ bobot :41,5)
2) Kinerja KetepatanWaktu ( 1 indikator/bobot : 4,5)
PENYEBARAN KABUPATEN DAN KECAMATAN
No Provinsi Kab Kec
1 Aceh 8 23
2 Sumut 9 31
3 Sumbar 9 41
4 Riau 3 10
5 Kepri 3 15
6 Jambi 6 20
7 Sumsel 6 19
8 Babel 4 15
9 Bengkulu 5 15
10 Lampung 5 20
11 Banten 3 13
12 Jabar 12 103
13 Jateng 12 53
14 DIY 4 20
15 Jatim 19 118
16 Bali 5 13
17 NTB 3 15
No Provinsi Kab Kec
18 NTT 7 23
19 Kalbar 6 26
20 Kalteng 4 16
21 Kalsel 3 12
22 Kaltim 4 16
23 Kaltara 3 12
24 Sulut 5 18
25 Gorontalo 4 12
26 Sulteng 11 38
27 Sulsel 14 66
28 Sulbar 3 15
29 Sultra 7 23
30 Maluku 6 21
31 Malut 4 20
32 Pabar 6 15
33 Papua 8 23
Jumlah 211 900
Contoh Perhitungan Sample
1. Prov. Kepulauan Riau → jumlah Kab: 3 dan jumlah Kec: 15 (@ 5 Kec.)
Jumlah sample Kec adalah: 30% x 15 = 4,5 → pembulatan ke atas = 5 Kec
maka jumlah kabupaten yg disampling minimal 2 Kab (walaupun jumlah sample 5
kec dapat dipenuhi oleh 1 Kab)
2. Prov. Jawa Timur → jumlah Kab: 19 dan jumlah Kec 118
Jumlah sample Kec adalah: 30% x 118 = 35,4 → pembulatan ke atas = 36 Kec
• Tingkat Pusat
o Sosialisasi Pedoman Audit kepada seluruh perwakilan
dilakukan pada minggu keempat Juli 2019, dihadiri oleh
Korwas IPP bersama seorang Pejabat Fungsional Auditor yang
akan terlibat audit PISEW.
o Validasi draft laporan audit perwakilan dilakukan pada minggu
keempat Agt 2019 sampai dengan minggu pertama Sept 2019.
o Setelah dilakukan validasi atas seluruh LHA perwakilan oleh
tim rendal pusat, maka Laporan Kompilasi LHA Kinerja PISEW
Tahun 2018 secara Nasional direncanakan selesai pada
minggu kedua Sept 2019.
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Pelaksanaan Audit
•Tingkat Perwakilan
oAudit kinerja di perwakilan akan
dilaksanakan pada minggu pertama Agt
2019 sampai dengan minggu ketiga Agt
2019.
oLHA Audit kinerja perwakilan diterima oleh
Tim Rendal Pusat paling lambat pada
minggu keempat Agt 2019.
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Pelaksanaan Audit
• Tingkat Pusat
Ditujukan ke: Kasatker PKPBM
Tembusan: - Menteri PUPR
- Dirjen. Cipta Karya
- Irjen PUPR
• Tingkat Perwakilan
Ditujukan ke: Kasatker PKP/PPK …… (sesuai nomenklatur)
Tembusan: - Deputi Perekonomian dan Kemaritiman
- Kepala Dinas PUPR (sesuai nomenklatur)
- Inspektur Provinsi
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Surat Tugas Audit
• Format laporan hasil audit kinerja dalam bentuk bab, (Format lengkap
Laporan Hasil Audit pada Lampiran lI dan Lampiran lll) .
• Jenis Laporan
• Hasil audit dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan
• LHA disampaikan kepada Instansi-Instansi terkait sesuai tingkat kepentingannya.
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Pelaporan Hasil Audit
No Jenis Laporan Tanda Tangan Laporan Surat Pengantar Masalah
Pusat
1 Laporan Kompilasi
Nasional
Dirwas Bidang
Infrastruktur, Tata Ruang,
dan Perhubungan
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
2 LHA Satuan Kerja
PISEW Tingkat Pusat
Dirwas Bidang
Infrastruktur, Tata Ruang,
dan Perhubungan
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Perwakilan
3 LHA Pelaksanaan
PISEW Tingkat
Provinsi
Kepala BPKP Perwakilan Kepala BPKP Perwakilan
Penilaian tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pada tingkat
Provinsi dan kecamatan, mencakup 3 (tiga) aspek yaitu :
• Ketepatan Perencanaan, meliputi Ketepatan Sasaran,
Ketepatan Jumlah dan Ketepatan Waktu.
• Kualitas Pelaksanaan, penilaian kinerja pada tahap
pelaksanaan meliputi Ketaatan terhadap perundang-undangan,
Ketepatan Sasaran, Ketepatan Jumlah dan Ketepatan Waktu.
• Keandalan Pelaporan, penilaian kinerja pada tahap
pelaporan adalah ketepatan waktu atas penyusunan dan
penyampaian laporan kegiatan secara rutin dan berkala.
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Penilaian Pencapaian Kinerja
PENILAIAN CAPAIAN KINERJA(BOBOT KINERJA)
Aktivitas
Utama
Bobot Relatif Capaian
Kinerja
Skor
Agregat
1 Perencanaan 44,00 …. % ….
2 Pelaksanaan 47,00 …. % ….
3 Pelaporan 9,00 …. % ….
Total Skor 100,00 ......% ......
Penilaian keberhasilan pelaksanaan program dijabarkan dalam 3
(tiga) indikator kinerja (performance indicators) :
KEBIJAKAN UMUM AUDIT
Penilaian Kinerja Program PISEW Tahun 2018
Obyek Penilaian Bobot
Capaian
(%) Skor
I EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI :
1 KINERJA KETEPATAN SASARAN 59.50
2 KINERJA KETEPATAN JUMLAH 9.00
3 KINERJA KETEPATAN WAKTU 19.50
Sub Jumlah 88.00
llKETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN3.00
III KEANDALAN PELAPORAN 9.00
TOTAL 100.00
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN PROGRAM
• Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program, bahwa dana yang disalurkan
dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah oleh pemerintah benar-
benar:
❑diterima oleh kawasan prioritas sesuai dengan kriteria sasaran yang
ditetapkan.
❑dikelola untuk membangun infrastruktur kawasan sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
kegiatan.
❑dikerjakan oleh BKAD yang profesional yang dapat menjamin pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan dengan baik.
❑dapat diselesaikan dan dimanfaatkan tepat waktu
KINERJA PADAT KARYA (BOBOT 8)
Untuk menilai keberhasilan ketepatan pelaksanaan Penggunaan Sumber
Daya dan Tenaga Kerja Lokal yang memenuhi kriteria pada kecamatan
yang diaudit yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan PISEW.
Untuk mengetahui :
• Jumlah (persentase) keterlibatan pekerja lokal dibanding pekerja
keseluruhan (bobot 4)
• Jumlah (persentase) nilai belanja material lokal di banding dana belanja
bahan/material keseluruhan (bobot 4)
• Penyebab tidak terpenuhi
( Mis : Upah terlalu rendah, susah mencari tenaga kerja lokal karena kerja
diluar daerah, kerja di ladang/kebun, dll)
SKOR HASIL PENILAIAN
Hasil pembandingan antara bobot capaian kinerja dengan bobot
kinerja yang telah ditetapkan awal untuk masing-masing aspek
merupakan skor yang diperoleh.
Skor yang diperoleh kemudian dikelompokkan dalam gradasi
sebagai berikut :
• Gradasi 85 s.d 100 = “ Berhasil ”
• Gradasi 70 s.d 84,99 = “ Cukup Berhasil ”
• Gradasi 50 s.d 69,99 = “ Kurang Berhasil ”
• Gradasi 0 s.d 44,99 = “ Tidak Berhasil ”
PENILAIAN TENAGA AHLI
1. Penilaian Tenaga Ahli Provinsi (TAPr)
a. Kemampuan Teknis TAPr (bobot kinerja 48,00)
✓ Kemampuan TAPr menyusun rencana kerja kegiatan sampai dengan
pelaksanaan konstruksi.
b. Kemampuan Non Teknis TAPr (bobot kinerja 32,00)
✓ Kemampuan TAPr dalam pengelolaan manajerial sampai dengan
melakukan evaluasi.
c. Pelaporan dan Dokumentasi (bobot kinerja 20,00)
✓ Kemampuan TAPr dalam melaksanakan pelaporan melalui dokumen
laporan, melalui sistem online dan terselenggaranya mekanisme
penanganan pengaduan masyarakat
PENILAIAN TENAGA AHLI
2. Penilaian Fasilitator Masyarakat (FM)
a. Kemampuan Teknis FM (bobot kinerja 60,00)
Kemampuan dalam menyusun rencana rencana pembangunan
infrastruktur PISEW, Mengawasi dan memberi pengarahan dalam
pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur dan fasilitasi dan
membantu BKAD untuk membuat laporan.
b. Kemampuan Non Teknis FM (bobot kinerja 35,00)
Kemampuan dalam melakukan pemberdayaan dan penggunaan dana
PISEW bersama BKAD.
c. Pelaporan dan Dokumentasi FM (bobot kinerja 5,00)
Kemampuan dalam membuat laporan kemajuan kegiatan sampai dengan
melakukan serah terima pekerjaan dan didokumentasikan atas kegiatan
PISEW.
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
• Tindak Lanjut atasTemuan Kegiatan Pemberdayaan
di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman (PISEW, PPIP, RISE, KOTAKU, P2KP)
sampai dengan posisi saat audit.
• Nama Program Jumlah Temuan Tindak Lanjut Saldo Temuan
Kejadian Nilai
(Rp)
Kejadian Nilai
(Rp)
Kejadian Nilai
(Rp)
PISEW
PPIP
RISE
KOTAKU
P2KP
Jumlah
TERIMA KASIH