Aspek Hukum Jasa Konstruksi

Hubungan Komplementaris Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri

Mata Kuliah Etika dan Aspek Hukum Industri Konstruksi

disusun oleh

Clarissa Rachma Anggita1206218051

DEPARTEMEN TEKNIK SIPILFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIADEPOK 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul Hubungan Komplementaris Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri dapat diselesaikan. Makalah ini membahas dan menganalisa pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang ada kaitannya dengan pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri secara eksplisit maupun implisit.Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, makalah ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief M.T selaku dosen mata kuliah Etika dan Aspek Hukum yang telah memberi bimbingan dan masukan bagi saya selama proses pembuatan tugas besar ini.2. Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan material dan moral kepada saya; dan3. Teman-teman yang banyak memberikan bantuan berupa saran atau ide dalam penyusunan makalah ini.Saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun mengenai makalah ini demi pencapaian kualitas yang lebih baik. Harapan saya sebagai penulis makalah ini yaitu tulisan saya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca.

Depok, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar IsiBAB I PENDAHULUANI.1 Latar BelakangI.2 Identifikasi MasalahI.3 Rumusan MasalahI.4 Tujuan PenulisanBAB II KAJIAN PUSTAKAII.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi (UU No. 18/1999)II.2 Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (UU No. 1/1987)BAB III METODE PENMECAHAN MASALAHIII.1 Metodologi Pembuatan MakalahIII.2 Metode Pengumpulan DataIII.3 Metode Analisa DataBAB IV PEMBAHASANIV.1Identifikasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berhubungan komplementaris terhadap Undang-Undang Kamar Dagang dan IndustriIV.2Identifikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang berhubungan komplementaris terhadap Undang-Undang Jasa KonstruksiIV.3 Analisa Hubungan Komplementaris Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri dan Undang-Undang Jasa KonstruksiBAB V KESIMPULANDaftar Pustaka

BAB IPENDAHULUAN

I.1 Latar BelakangTantangan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini semakin kompleks, termasuk pada sektor jasa konstruksi, perindustrian, dan perdagangan nasional. Persaingan global antar perusahaan penyedia jasa konstruksi semakin ketat diikuti pula dengan peningkatan harapan/permintaan konsumen (pengguna jasa) terhadap hasil produk yang dihasilkan, sehingga memaksa para penyedia jasa konstruksi untuk berupaya lebih keras dalam meningkatkan kinerja operasi perusahaan.Jumlah penyedia jasa (kontraktor) yang semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan jumlah proyek dapat menimbulkan kondisi yang tidak berimbang. Kondisi ini dapat memicu persaingan yang sangat ketat diantara para penyedia jasa konstruksi dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Disisi lain kondisi tersebut menjadikan pengguna jasa memiliki posisi bargaining yang kuat dalam menentukan penyedia jasa yang tepat untuk kebutuhan proyek konstruksinya. Dengan posisi yang lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun dokumen kontrak konstruksi dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.Sehubungan dengan dengan hal ini, diperlukan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya, sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan, serta merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.Pada bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menegaskan bahwa: Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.Kesadaran hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan aspek hukum yang melindungi semua pihak baik pengguna jasa (konsumen langsung atau tidak langsung) maupun penyedia jasa (para praktisi usaha jasa konstruksi). Kemudian ditegaskan bahwa Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini mempunyai hubungan komplementaris dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam perannya melindungi pihak-pihak terkait.Dengan demikian, usaha jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya seperti disebutkan di atas yang berlaku sebagai komplementasitas (saling melengkapi) dari Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK). Pada makalah ini penulis bermaksud mencari dan menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan antara peraturan perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri dengan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi.

I.2Identifikasi MasalahDari latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam kalah ini antara lain:a. Dalam pembangunan nasional, salah satu aspek yang terpenting adalah bidang ekonomi dimana badan usaha harus bisa bersaing di dunia nasional maupun internasionalb. Perlu adanya tempat untuk mewadahi badan usaha untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan kualitas untuk siap bersaing dan menciptakan iklim persaingan yang sehat dan tertibc. Perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha yang sedang tumbuh di Indonesia

I.3Rumusan MasalahRumusan masalah dari makalah ini adalah :a. Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri dengan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi?b. Bagaimana bentuk hubungan peraturan perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri dengan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi?

I.4Tujuan PenulisanTujuan dari penulisan makalah ini adalah :a. Memberikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi.b. Menjelaskan hubungan antara pasal-pasal tersebut

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

II.1Undang-Undang Jasa KonstruksiJasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, dirasakan perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi, yang kemudian dituangkan dalam di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Disamping itu, penyedia jasa mempunyai hak dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan proyek. Kontrak ini untuk menjamin agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek dapat selesai tepat pada waktunya.Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang Kamar Dagang dan Industri, terutama yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yaitu:

Menimbang: a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;c. Bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat

Pasal 1Poin 5Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;Poin 6Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;Poin 10Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;Poin 11Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;Poin 12Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pasal 3Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaanb. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.Pasal 17Ayat (1)Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.Ayat (2)Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.Ayat (3)Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.Ayat (4)Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.

Pasal 18Ayat (4)Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 22Ayat (2), Poin eHak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 35Ayat (1)Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.Ayat (2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.Ayat (3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.Ayat (4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 37Ayat (1)Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.Ayat (2)Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.Ayat (3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

II.2 Undang-Undang Kamar Dagang dan IndustriKamar Dagang dan Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Kamar Dagang dan Industri dimaksudkan untuk menjadi wadah pemersatu bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian, termasuk pengusaha swasta, organisasi pengusaha sejenis, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Tujuan dari Kamar Dagang dan Industri ini adalah membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia serta menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memingkinkan keikutsertaan seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia.Dalam undang-undang ini mengatur dan menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan badan usaha yang dalam bahasan ini adalah kontraktor/penyedia jasa, tujuan Kamar Dagang untuk meningkatkan potensi, kualitas, dan kemampuan bersaing badan usaha (penyedia jasa), fungsi Kamar Dagang sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar badan usaha sehingga dapat bertukar pengalaman dan cara menyelesaikan masalah, deskripsi kegiatan dalam Kamar Dagang dan Industri di Indonesia, pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, organisasi dan keanggotaan Kamar Dagang dan Industri di Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap badan usaha di Indonesia.Ketentuan ini dimaksudkan untuk terjalinnya hubungan antara badan usaha (penyedia jasa) satu dengan lainnya maupun dengan pemerintah sehingga terjadi persaingan yang sehat. Keberlangsungan usaha yang tertib dapat diciptakan melalui jasa-jasa yang diberikan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Jasa konstruksi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yaitu:

Menimbang:a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. Bahwa pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional;c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;d. Bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa;

Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian;b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;e. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;f. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.

Pasal 3Kamar Dagang dan Industri bertujuan:a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas- luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 4Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.

Pasal 6Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Pasal 7Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut:a. Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;b. Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;c. Penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;d. Penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;e. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;f. Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;g. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;h. Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;i. Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;

Pasal 8Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan:a. Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;b. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah

Pasal 11Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi

BAB IIIMETODE PEMECAHAN MASALAH

III.1Metodologi Pembuatan MakalahPembuatan Makalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

III.2Metode Pengumpulan DataPengumpulan data pada makalah ini dilakukan dengan mencari pada literatur-literatur yang berkaitan. Pengumpulah tersetsebut dilakukan pada data tertulis mengenai kedua Undang-undang Jasa Konstruksi dan Undang-undang Kamar Dagang dan Industri. Data tersebut berisi peraturan perundang-undangan yang mengatur Jasa Konstruksi di Indonesia, yaitu UU Nomor 18 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kamar Dagang dan Industri, yaitu UU Nomor 1 tahun 1987. Pencarian literatur elektronik juga dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan pembahasan.

III.3 Metode Analisa DataLangkah pertama yang dilakukan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, yaitu membaca literatur-literatur tersebut. Kemudian mengidentifikasi per pasal dan per ayat pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri apakah di dalamnya terdapat hubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Langkah berikutnya dilakukan pemilihan data dan pendataan mengenai penjelasan dari peraturan yang diterangkan atau menerangkan, lalu menganalisa bagaimana hubungan komplementasi antara keduanya.

BAB IVPEMBAHASAN

IV.1 Identifikasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang Berhubungan Komplementaris terhadap Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 5, 6, 10, 11, 12Menjelaskan pengertian dari penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawan konstruksi. Penyedia jasa dapat perseorangan atau badah usaha yang kegiatannya menyediakan layanan jasa konstruksi, dimana berperan penting dalam menjalankan pekerjaan konstruksi sebagai perencana bangunan, penyelenggara kegiatan, dan menjalankan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Sedangkan kontrak konstruksi adalah dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3Tujuan dari pengaturan jasa konstruksi adalah terwujudnya usaha jasa konstruksi yang mempunyai struktur kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib dengan cara menjamin hak dan kewajiban dari semua pihak dan meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab III Usaha Jasa Konstruksi Pasal 13Pengembangan usaha jasa konstruksi melalui mitra usaha seperti perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, dan pengembangan jenis usaha pertanggungan. Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Pasal 17 ayat (1) (2) (3) (4)Menjelaskan tata cara pemilihan penyedia jasa dalam hubungan kerja jasa konstruksi berdasarkan prinsip persaingan yang dapat dilihat dari usaha atau kinerja penyedia jasa sebelum atau sesudah proses pelelangan. Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Pasal 18 ayat (4)Kontrak kerja konstruksi sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Pasal 22 ayat (2) poin eMenjelaskan hak dan kewajiban dari kedua pihak (pengguna jasa dan penyedia jasa) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu pengguna jasa berhak memperoleh hasil pekerjaan konstruksi dan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, sedangkan penyedia jasa berhak memperoleh informasi dan imbalan jasa dan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Bab VIII Pembinaan Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4)Pembinaan jasa konstruksi dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengaturan (penerbitan peraturan perundang-undangan), pemberdayaan (menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peranannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi), dan pengawasan (menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku). Bab IX Penyelesaian Sengketa Pasal 37 ayat (1) (2) (3)Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dengan cara menggunakan pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.

IV.2Identifikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang berhubungan komplementaris terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi Bab I Ketentuan Umum poin a, b, c, d, e, fMenjelaskan pengertian kamar dagang dan industri, pengusaha, perusahaan, usaha, organisasi pengusaha, dan organisasi perusahaan. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3Tujuan Kamar Dagang dan Industri adalah membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib serta menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas- luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional. Bab III Bentuk dan Sifat Pasal 4Menetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan. Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 6Penjelasan mengenai fungsi kamar dagang sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 7Kegiatan-kegiatan kamar dagang meliputi penyampaian informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia, permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia kepada Pemerintah dan para pengusaha, penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa, penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia, penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha, pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 8Tindakan Kamar Dagang dan Industri dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib adalah pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah. Bab VI Pengawasan Pasal 11Pengawasan pemerintah terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.

IV.3Analisa Hubungan Komplementaris Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri dan Undang-Undang Jasa KonstruksiPertimbangan dalam membuat Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa:a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;c. Bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakatDalam pertimbangan tersebut menyebutkan tujuan pembangunan nasional salah satunya dalam bidang ekonomi yang ditunjang oleh berbagai badan usaha di Indonesia termasuk usaha jasa konstruksi. Pertimbangan pembuatan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga dilandaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat berfungsi secara maksimal terutama dalam pengembangan usaha jasa konstruksi yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal.Poin-poin dalam pertimbangan ini berkaitan dengan pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri yang menyebutkan langkah-langkah meningkatkan Pembangunan Nasional khususnya dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dengan cara pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional.Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, serta wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 5 disebutkan bahwa:Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;Dan poin 6 menyebutkan:Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;Poin 10 menyebutkan:Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;Poin 11 menyebutkan:Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;Poin 12 menyebutkan:Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.Pada poin-poin tersebut menjelaskan pengertian dari penyedia jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi, pengawasan konstruksi dan kontrak kerja konstruksi. Penyedia jasa dimana mempunyai andil yang besar dalam pekerjaan konstruksi dijelaskan pula dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 termasuk sebagai pengusaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang diwadahi oleh Kamar Dagang dan Industri.Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3 disebutkan bahwa:Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:c. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;d. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuPasal tersebut menjabarkan tujuan dari pengaturan jasa konstruksi dalam pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi sehingga terwujudnya struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa.Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya Kamar Dagang dan Industri yang mempunyai tujuan (dijabarkan pada Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib serta mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas- luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.Dalam Bab III Usaha Jasa Konstruksi Pasal 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan:Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaanb. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.Poin a dari pasal tersebut berkaitan dengan Bab III Bentuk dan Sifat Pasal 4, Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri yang menyebutkan:Pasal 6Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.Pasal 7Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut:j. Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;k. Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;l. Penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;m. Penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;n. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;o. Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;p. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;q. Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;r. Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;Mitra usaha yang diperlukan dalam mendukung usaha jasa konstruksi dapat terbentuk dengan adanya Kamar Dagang dan Industri yang mempunyai fungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dalam masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Usaha jasa konstruksi juga dapat didukung dan dikembangkan dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam Kamar Dagang dan Industri.Sedangkan poin b dari pasal tersebut berkaitan dengan Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 8 Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri yang menyebutkan: Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan:a. Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;b. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh PemerintahMengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan dapat dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.Bab IV Fungsi dan Kegiatan Pasal 8 Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri juga mempunyai kaitan/hubungan dengan Bab IX Penyelesaian Sengketa Pasal 37 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Kamar Dagang dan Industri. Pasal tersebut berbunyi:Ayat (1)Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.Ayat (2)Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.Ayat (3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi pada Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Pasal 17 ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (2) poin e menyebutkan:Pasal 17Ayat (1)Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.Ayat (2)Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.Ayat (3)Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.Ayat (4)Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.Pasal 18Ayat (4)Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.Pasal 22Ayat (2), Poin eHak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.Pasal-pasal tersebut berhubungan secara implisit dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dimana Pasal 17 menjelaskan tata cara pemilihan penyedia jasa dalam hubungan kerja jasa konstruksi berdasarkan persaingan yang sehat. Pasal 18 dan 22 menjelaskan hak dan Kewajiban dari semua pihak yang terlibat yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa yang harus dipenuhi secara adil dan seimbang. Dalam Kamar Dagang dan Industri, pengusaha-pengusaha di Indonesia dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk dapat bersaing di dunia usaha nasional maupun internasional. Salah satu fungsi Kamar Dagang dan Industri adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, yang didalamnya harus tercipta kesetaraan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemegang kepentingan dalam usaha jasa konstruksi.Pada Bab VIII Pembinaan Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menyebutkan:Pasal 35Ayat (1)Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.Ayat (2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.Ayat (3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.Ayat (4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Isi dari pasal tersebut berkaitan dengan Bab VI Pengawasan Pasal 11 yang berbunyi: Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomiKedua pasal tersebut menjelaskan tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha jasa konstruksi yang berada dalam Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dari badan usaha di Indonesia.

BAB VKESIMPULAN

Hubungan Komplementaris antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, terletak di beberapa aspek, yaitu: Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan dengan adanya Kamar Dagang dan Industri yang dapat mengembangkan iklim usaha yang sehat meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha yang dalam pembahasan ini adalah usaha jasa konstruksi. Penyedia jasa yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan konstruksi merupakan pengusaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang diwadahi oleh Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan bidang usaha di Indonesia salah satunya usaha jasa konstruksi sehingga terwujudnya struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan berkualitas. Mitra usaha yang diperlukan dalam mendukung usaha jasa konstruksi dapat terbentuk dengan adanya Kamar Dagang dan Industri yang mempunyai fungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dalam masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menggunakan jasa pihak ketiga dapat dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri. Hak dan Kewajiban dari semua pihak yang terlibat yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa yang harus dipenuhi secara adil dan seimbang. Kamar Dagang dan Industri adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, yang didalamnya harus tercipta kesetaraan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemegang kepentingan dalam usaha jasa konstruksi. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi yang berada dalam Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dari badan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Komunikasi Publik. Penataan kelembagaan dan perluasan jasa konstruksi Indonesia. Sumber: http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw030311bpkons.htm. Diakses pada 10 Agustus 2014.Ansyari, Hafiz, S,Psi. Perlindungan Konsumen Cerdas Usaha Jasa Konstruksi, Sumber: http://hearticlelist.blogspot.com/2013/03/perlindungan-konsumen-cerdas-usaha-jasa.html. Diakses pada 10 Agustus 2014.Efendi, Taufik. Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi. Sumber: http://knowledgecenter.ptpp.co.id/web/posts/article/sengketa-dalam-kontrak-konstruksi. Diakses pada 10 Agustus 2014.Taurusia, Helen. Aspek Hukum Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. http://www.hukumproperti.com/2010/11/ 02/aspek-hukum-jasa-konstruksi-berdasarkan-undang-undang-nomor-18-tahun-1999-tentang-jasa-konstruksi. Diakses pada 10 Agustus 2014.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan IndustriUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiYasin, Nazarkhan. 2006. Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama