9. PPh Jasa Konstruksi

8/7/2019 9. PPh Jasa Konstruksi

http://slidepdf.com/reader/full/9-pph-jasa-konstruksi 1/11

BERLAKU PER 1 JANUARI 2008

DASAR HUKUM

PAJAK PENGHASILAN ATAS

PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008



PENGERTIANPENGERTIAN--PENGERTIANPENGERTIAN

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa

konsultansi pengawasan konstruksi.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi ygmampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di

dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan

dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan

(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan

perencanaan dan pembangunan (design and build).

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau

bentuk fisik lain.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg

mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan

fisik lain.



PENGERTIANPENGERTIAN--PENGERTIANPENGERTIAN

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu

kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau

badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa

konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan

diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk

usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk

usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa

kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,

dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya



SUBJEK PAJAK

WP Orang Pribadi BUT

- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI

- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

YANG BERGERAK DI BIDANG

SUBJEK PAJAK

USAHA JASA KONSTRUKSI

WP Badan



TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh


IMBALAN JASAKONSTRUKSI

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG

MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

FINAL

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI USAHA

MENENGAH ATAU

KUALIFIKASI BESAR

JASA

PELAKSANAAN

2% 4% 3% 4% 6%

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI

KUALIFIKASIUSAHA KECIL

JASAPERENCANAAN

& PENGAWASAN

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA



PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSIPELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMOTONGAN OLEH

PEMBERI HASIL

PENYETORAN SENDIRI OLEH

PEMBERI JASA

PEMBERI HASIL

PELUNASAN PPh MELALUI

� ORANG PRIBADI� BUKAN SUBJEK PAJAK

� BADAN PEMERINTAH,

� SUBJEK PAJAK BADAN DALAM

NEGERI,

� PENYELENGGARA KEGIATAN

� BUT� KERJASAMA OPERASI

� PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR

NEGERI LAINNYA

� ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN

OLEH

DIRJEN PAJAK



OBJEK PPh

PASAL 26ATAU

TAX TREATY

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT

PENGHASILAN

DARIJASAKONSTRUKSI

FINAL BUT LABA LN



KETENTUAN KHUSUS LAINNYA

SELISIHKEKURANGAN PPh

ATAS PENGHASILANDARI

JASA KONSTRUKSI

Disetor SendiriOleh Penyedian Jasa

NILAI KONTRAKJASA KONSTRUKSI

Tidak Dibayar OlehPenyedian Jasa

Tidak TerutangPPh Final

Sepanjang dicatat sebagai piutangyang tidak dapat ditagih & Telahdilakukan upaya sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh

PAJAK YG TERUTANGDI LN ATAS

PENGHASILANDARI LN

Yang DiterimaOleh penyedian jasa

Kredit PajakBerdasarkan

UU PPh

PENGHASILANLAIN

Dikenakan TarifBerdasarkan

UU PPh

Catatan :Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak JasaKons. Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final



MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN

MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh

PASAL23

MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA

BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN

BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN

PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL

PEMBERI HASIL WAJIB :

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD

KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA

TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN

PEMBAYARAN IMBALAN

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh

ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA

KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :

- LEMBAR KE-3 SSP;

- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

DENGAN



MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR

POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL

15 BULAN BERIKUTNYA

MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA

TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA

IMBALAN

LAPORAN BULANAN PPh BAGI

WP YANG BERGERAK DI BIDANG


DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP

TATA CARA PENYETORAN DAN

PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA

KEWAJIBAN PEMBERI JASA :



KETENTUAN PERALIHAN

1. Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :

a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08,

pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl

31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.

2. Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008

9. PPh Jasa Konstruksi

Documents