ASP Pt 2 Regulasi Dan Standar Di Sektor Publik 2

2010 1Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

PERTEMUAN 2



KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

INFORMASI

MEWUJUDKAN TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS PUBLIK

Agus Widarsono, SE.,M.Si, Ak



KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)

MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK MELALUI LAPORAN KEUANGAN

AGAR PEMBACA LAPORAN KEUANGAN DAPAT MEMAHAMI LAP.KEU MAKA DIPERLUKAN SUATU

REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN

ORGANISASI NIRLABAPSAK 45

ORGANISASI PEMERINTAHANSAP (PP NO 24)




STANDAR INTERNASIONAL

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TERDAPAT PERBEDAAN STANDARAKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI

BERBAGAI NEGARA

INTERNASIONAL FEDERATIONOF ACCOUNTANS (IFAC)

INTERNATIONAL PUBLIC SECTORACCOUNTING STANDARS (IPSAS)

UNTUK MENINGKATKAN KOMPARABILITAS LAP.KEU




STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



U.S STANDART SETTER



U.S STANDART SETTER (2)



BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

• Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

• Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang berada dibawah naungan IAI



SISTEM AKUNTANSI SINGLE ENTRY

• Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini, pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.



KELEMAHAN SISTEM SINGLE ENTRY

• Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.

• Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah.

• Sulit dilakukan reformasi antar subsistem• Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan

Pemerintah• Tidak dapat menghasilkan neraca Penerintah





BASIS AKUNTANSI

• Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarrang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi Pemerintahan adalah dual basis, Yang dimaksud dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual



BASIS AKUNTANSI (2)

• Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Peritungan ANggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.



PRODUK DAN USAHA YANG DILAKSANAKAN

BAKUN• Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) • SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua

sistem utama yang terpadu, yaitu :– Sisten AKuntansi Pusat (SAP) yang

diselenggarakan oleh BAKUN– Sisten Akuntansi Instansi (SAI) yang

diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Single entry → double entry → Triple entry• Bisa membuat neraca



PRODUK DAN USAHA YANG DILAKSANAKAN (2)

• KASP telah menyusun standara akuntansi untuk sektor publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) PP No, 24 Tahun 2005

• Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba



STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

• BPK telah mengembankan standar penting yang akan menjadi panduan dalam prose audit di Indonesia

• SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan BPK No. 1 Tahun 2007)

• SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPSP)



SPKN MEMBAGI AUDIT MENJADI TIGA JENIS

• Pemeriksanaan keuangan

• Pemeriksanaan kinerja

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu



REGULASI PERUNDANGAN SEKTOR PUBLIK



PERKEMBANGAN UU SETELAH OTONOMI DAERAH



LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK



UU No 17 Tahun 2004 Pasal 30/31

Presiden/GUbernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan

undang-undang tentang pertanggungjwaban

pelaksanaan APBN/APBD

kepada DPR/DPRD

berupa laporan keuangan



UU No 17 Tahun 2004 Pasal 32

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan




Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Nemdahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.

Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan




• Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintanh daerah untuk disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

• Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan



UU No 15 Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)

• Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.



UU No 31 Tahun 2005 Pasal 184• Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran beakhir.

• Laporan keuangan sebagaimana dimasud sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara.

• Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah



Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pasal 265 ayat (2) :Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan



KEDUDUKAN SAP

• Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004

• Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan

• Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerha wajib menerapkan SAP



Concluding Comments

• Inthis course you will become familiar with current GASB, FASB dan FASAB, SAKP, SAP.

• Accounting and reporting for govermental dan not-for-profit entities differ from those of for-profit entiries becouse each type of entity has different purpose and reporting objectives



Selesai …..Terima Kasih

Lanjut ke Pertemuan 3

ASP Pt 2 Regulasi Dan Standar Di Sektor Publik 2

Documents