ASESMEN PENERAPAN GCG - portdevco.com · Berdasarkan pelaksanaan asesmen penerapan GCG PT PPI tahun 2018 yang dilakukan sejak tanggal 14 Januari 2019 s.d. 12 Maret 2019, dapat disimpulkan

LAPORAN HASIL ASESMEN PENERAPAN GCG

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2018

P T . B U M I P E R T I W I M A N D I R I J l . R C V e t e r a n R a y a N o . 5 5 5 A

B i n t a r o , P e s a n g g r a h a n , J a k a r t a

S e l a t a n , D K I J a k a r t a 1 2 3 3 0

T l p : ( 0 2 1 ) 7 3 7 3 6 8 0 ( H u n t i n g )

F a x : ( 0 2 1 ) 7 3 7 3 6 8 1

PUSAT PENGEMBANGAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN Nomor Laporan : 106/DU-PPA&K/BPM/III/2019 Tanggal Laporan : 11 Maret 2019

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2018 ii

Halaman

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN 6

B. REKOMENDASI 15

BAB II URAIAN HASIL ASESMEN

A. DATA UMUM 19

1. Dasar Penugasan 19

2. Tujuan Asesmen 19

3. Ruang Lingkup dan Periode Asesmen 20

4. Metodologi Asesmen 20

5. Data Umum Perusahaan 24

B. URAIAN HASIL ASESMEN 37

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola

Yang Baik Secara Berkelanjutan 38

2. Aspek Pemilik Modal 45

3. Aspek Dewan Pengawas 51

4. Aspek Direksi 68

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi 87

6. Aspek Lainnya 91

LAMPIRAN – LAMPIRAN 93

DAFTAR ISI

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2018 iii

1. Lampiran I : Ringkasan Hasil Penilaian

2. Lampiran II : Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator

3. Lampiran III : Daftar Capaian Penerapan GCG Per Parameter

4. Lampiran IV : Daftar Usulan Rekomendasi

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2018 iv

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kebutuhan bagi dunia usaha yang

harus diterapkan oleh perusahaan publik maupun BUMN. Pemerintah melalui Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang

diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 dan

Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dimaksudkan untuk

memberikan pedoman yang lebih rinci bagi BUMN dalam menerapkan GCG pada

perusahaan masing-masing berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

responsibilitas serta kewajaran.

Keinginan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut PT PPI) untuk

mengembangkan dan menerapkan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya yang diharapkan dapat

meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan penciptaan

citra perusahaan yang baik.

Dalam menilai implementasi GCG pada Perusahaan meliputi enam aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan

6. Aspek Lain.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2018 v

Pencapaian skor asesmen GCG PT PPI untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO PARAMETER PENILAIAN BOBOT SKOR %

1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan 7,000 6,930 99,003

2 Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9,000 8,654 96,151

3 Dewan Komisaris 35,000 33,514 95,753

4 Direksi 35,000 33,316 95,188

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9,000 8,035 89,281

Total 95,000 90,449

6 Aspek Lainnya 5,000 1,750 30,000

Nilai Akhir 100,000 92,199

Keterangan Tabel:

Nilai >85 = Sangat Baik, 75-85 = Baik, 60-75 = Cukup Baik, 50-60 = Kurang Baik,

<50 = Tidak Baik

Pada tahun 2018 total skor yang diperoleh PT PPI adalah sebesar 92,199 sehingga secara

keseluruhan hasil asesmen implementasi GCG PT PPI tahun 2018 mendapatkan Kualifikasi

Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”.

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan atau penyempurnaan, kami

sampaikan secara lebih rinci dalam bagian lampiran laporan ini. Rekomendasi perbaikan

atas kelemahan dalam penerapan GCG memiliki arti penting apabila segera dibuat rencana

aksi perbaikannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua

pihak terkait dapat meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada peraturan

terkait dan best practices yang terus berkembang.

Jakarta, 11 Maret 2019

Direktur Utama

Supriyadi

Laporan Hasil Asesmen Good Corporate Governance PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Tahun 2018 6

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Pelaksanaan asesmen penerapan GCG telah kami lakukan pada PT PPI tahun 2018

dan mencakup enam aspek governance, diantaranya: Komitmen terhadap Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan

Pemilik Modal/RUPS, Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi

dan Transparansi, serta Aspek lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan asesmen penerapan GCG PT PPI tahun 2018 yang

dilakukan sejak tanggal 14 Januari 2019 s.d. 12 Maret 2019, dapat disimpulkan

bahwa kondisi penerapan GCG memperoleh skor sebesar 92,199. Secara

keseluruhan hasil asesmen implementasi GCG PT PPI tahun 2018 mendapatkan

Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”.

NO PARAMETER PENILAIAN BOBOT SKOR %

1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,000 6,930 99,003


3 Dewan Komisaris 35,000 33,514 95,753

4 Direksi 35,000 33,316 95,188

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,000 8,035 89,281

Total 95,000 90,449

6 Aspek Lainnya 5,000 1,750 30,000

Nilai Akhir 100,000 92,199

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI


Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG

pada PT PPI dengan praktik terbaik (best practices) penerapan GCG. Pada masing-

masing aspek governance terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai

praktik terbaik, namun pada area terntentu masih diperlukan upaya perbaikan.

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

secara Berkelanjutan

Aspek governance terkait dengan Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang baik secara berkelanjutan dinilai berdasarkan 6 indikator,

dengan 15 parameter dan 47 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut,

menghasilkan skor 6,930 atau 99,003% dari nilai maksimum 7. Berikut adalah

indikator yang telah mencapai pemenuhan 100%:

a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

b. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

c. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

d. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).

Adapun indikator yang tidak mencapai pemenuhan sebesar 100% yakni

disebabkan oleh tingkat pemenuhan kuesioner pada masing-masing indikator

memiliki pemenuhan maksimal sebesar 75% karena kuesioner memiliki

subjektivitas yang tinggi. Kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan melaksanakan GCG Code dan Code of Conduct secara konsisten.

b. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan

yang berlaku.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada aspek Komitmen Terhadap

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, PT PPI telah

menunjukkan kondisi yang sangat baik karena semua dokumen terkait dapat

terpenuhi secara maksimal.


2. Aspek Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal

Aspek Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal terdiri dari 6 indikator dengan 25

parameter dan 68 faktor yang diuji kesesuaiannya menghasilkan skor 8,654 atau

96,151% dari total skor maksimal 9. Indikator yang telah mencapai pemenuhan

100% adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang

diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka

panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau anggaran dasar.

b. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui

proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Indikator yang masih memerlukan perbaikan dengan segera karena

pemenuhannya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Direksi. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum

karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu terdapat pejabat Direksi

berstastus Pelaksana Tugas (Plt.) yang belum ditetapkan secara definitif oleh

RUPS (melebihi 30 hari).

b. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Indikator ini belum

mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat hal yang masih perlu

perbaikan yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih banyak dari jumlah

jabatan Direksi, yaitu 5 (lima) anggota Dewan Komisaris sementara hanya

terdapat 4 (empat) anggota Direksi. Selain itu, terdapat Komisaris Independen

yaitu Apep Fajar Kurniawan, belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan

yaitu bidang auditing, keuangan, dan akuntansi. Kemudian, Pemegang Saham

& RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan keputusan yang mengatur jumlah

maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang

anggota Dewan Komisaris.


c. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan

tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan

dan/atau anggaran dasar. Indikator ini belum mencapai pemenuhan

maksimum karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu penilaian

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas oleh Pemegang Saham

& RUPS/Pemilik Modal hanya dilakukan secara kolegial, tetapi belum

dilengkapi dengan penilaian kinerja individu.

3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Aspek governance yang terkait dengan dewan pengawas dinilai berdasarkan 12

indikator dengan 43 parameter dan 167 faktor yang diuji kesesuaiannya

menghasilkan skor 33,514 atau 95,753% dari skor maksimum 35. Indikator

yang telah mencapai pemenuhan 100% adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang

dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan

Pengawasan.

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi

benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan

berkelanjutan.

d. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikator yang belum mencapai pemenuhan 100% adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program

pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. Indikator ini belum mencapai

pemenuhan maksimum karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu

belum terdapat laporan hasil pelatihan oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.


b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) yang disampaikan oleh Direksi. Untuk indikator ini

pemenuhan tidak mencapai 100% karena ada faktor uji yang berupa kuesioner

sehingga pemenuhan maksimalnya hanya 75% karena subjektivitas yang tinggi.

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Indikator ini belum mencapai


tidak adanya dokumen penyampaian Kajian Manajemen Risiko oleh Dewan

Komisaris kepada Direksi.

d. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap

Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Indikator ini

belum mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat hal yang masih perlu

perbaikan yaitu belum adanya penilaian terhadap efektivitas audit eksternal.

e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Untuk indikator ini pemenuhan tidak mencapai 100% karena ada faktor uji

yang berupa kuesioner sehingga pemenuhan maksimalnya hanya 75% karena

subjektivitas yang tinggi.

f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota

Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan

tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi. Indikator ini belum mencapai pemenuhan

maksimum karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu belum adanya

penilaian kinerja terhadap Direksi secara individu.

g. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas. Indikator ini belum mencapai pemenuhan

maksimum karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu Risalah Rapat

Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Dewan Komisaris & Direksi tahun 2018

belum semuanya memuat poin tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan

keputusan rapat sebelumnya.


h. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas yang efektif. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum

karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu terdapat laporan

triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, namun tidak

memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Program Kerja Tahunan serta

substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

4. Aspek Direksi

Aspek governance yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 indikator

dengan 52 parameter dan 202 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut

menghasilkan skor 33,316 atau 95,188% dari skor maksimum 35. Indikator yang

telah mencapai pemenuhan 100% adalah sebagai berikut:

a. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

b. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

c. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


a. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab

secara jelas. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum karena

terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu Satuan Pengawasan Intern

(SPI) menemukan bahwa implementasi Standar Operasional Perusahaan

(SOP) belum efektif dan hal tersebut mengakibatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan proses kerja belum bisa terukur dan berpotensi terjadi

permasalahan hukum apabila dasar/legalitas proses kerja yang ada dalam SOP

belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terkini serta sulit melakukan

pengendalian internal.

b. Direksi menyusun perencanaan perusahaan. Indikator ini belum mencapai


terkait Pembahasan RKAP 2018 yang secara substansi sudah benar, namun

pembahasan RKAP 2018 berada pada Risalah Rapat Direksi PT PPI

Nomor: PPI-632-005173 tanggal 22 Februari 2018, sedangkan Keputusan


RUPS tentang persetujuan RKAP 2018 tertanggal 30 Januari 2018. Selain itu,

penyampaian rancangan RKAP tahun 2018 kepada Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham terlambat.

c. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. Indikator ini

belum mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat hal yang masih perlu

perbaikan yaitu target Key Performance Indicators (KPI) PT PPI yang tertuang

dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 hampir semuanya tercapai, kecuali

pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor. Selain itu, belum ada kebijakan

mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan mutu masih

berbentuk draft yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama. Terkait

dengan anak perusahaan, kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan

(subsidiary governance) dan perusahaan patungan belum memadai. Juga

belum terdapat penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak

perusahaan/perusahaan patungan yang mendukung kinerja perusahaan.

d. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap

implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Untuk indikator ini

pemenuhan tidak mencapai 100% karena ada faktor uji yang berupa

kuesioner sehingga pemenuhan maksimalnya hanya 75% karena subjektivitas

yang tinggi.

e. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan

stakeholders. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum karena

terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu kebijakan mengenai hak-hak

konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan

konsumen/pelanggan belum ditandatangani oleh Direktur Utama, realisasi

pendapatan dan laba bersih masih di bawah target RKAP, pertumbuhan

pendapatan yang ditargetkan sebesar 22,74% tidak tercapai karena

realisasinya hanya sebesar 21,39%, dan kinerja vendor ditargetkan sebesar

2,35 namun realisasinya hanya sebesar 2,33.

f. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota

Direksi dan manajemen di bawah Direksi. Untuk indikator ini pemenuhan

tidak mencapai 100% karena ada faktor uji yang berupa kuesioner sehingga

pemenuhan maksimalnya hanya 75% karena subjektivitas yang tinggi.


g. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan

komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan

Pemegang Saham tepat waktu. Untuk indikator ini pemenuhan tidak mencapai

100% karena ada faktor uji yang berupa kuesioner sehingga pemenuhan

maksimalnya hanya 75% karena subjektivitas yang tinggi.

h. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan

efektif. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat

hal yang masih perlu perbaikan yaitu Kepala Divisi Audit dalam menjalankan

hanya memiliki 1 Auditor Administrator sementara dalam Piagam Audit

Intenal diharuskan memiliki 4 orang personel Auditor dan staf Divisi Audit.

Kepala SPI dan staf auditor juga belum memiliki sertifikasi profesi di bidang

audit internal. Selain itu, Divisi SPI PT PPI belum melakukan asesmen untuk

program jaminan kualitas.

i. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan

efektif. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat

hal yang masih perlu perbaikan yaitu kualifikasi yang dipersyaratkan bagi

sekretaris perusahaan adalah memiliki pengalaman 5 tahun di bidang

corporate secretary namun tidak terpenuhi karena Ibu Dini baru 1 tahun

berpengalaman di bidang tersebut. Selain itu, informasi yang ditampilkan di

website perusahaan belum semuanya update, contohnya Financial Report

Audited tahun 2017 belum di-upload.

j. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum

karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu belum ada penyampaian

rancangan RJPP dari Direksi kepada Pemegang Saham dan pengesahan RKAP

terlambat dilakukan karena seharusnya paling lambat pada akhir tahun

sebelum tahun anggaran berjalan, namun perusahaan mengesahkannya pada

tanggal 30 Januari 2018 yang berarti sudah memasuki tahun anggaran yang

baru.


5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Aspek governance yang terkait dengan Pengungkapan Informasi dan Transparansi

dinilai berdasarkan penerapan 4 indikator dengan 16 parameter dan 76 faktor

yang diuji kesesuaian menghasilkan skor 8,035 atau 89,281% dari skor

maksimum 9.

Indikator yang telah mencapai pemenuhan 100% adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


a. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders. Untuk

indikator ini pemenuhan tidak mencapai 100% karena ada faktor uji yang

berupa kuesioner sehingga pemenuhan maksimalnya hanya 75% karena

subjektivitas yang tinggi.

b. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan

yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum karena terdapat hal

yang masih perlu perbaikan yaitu dokumen yang di-upload dalam website

bukan dokumen yang telah dimutakhirkan.

c. Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan

bidang-bidang lainnya. Indikator ini belum mencapai pemenuhan maksimum

karena terdapat hal yang masih perlu perbaikan yaitu PT PPI belum berhasil

memenangkan Annual Report Award pada periode sebelumnya. Sejauh ini

PT PPI hanya berpartisipasi sebagai peserta dalam Annual Report Award.

6. Aspek Lainnya

Aspek governance yang terkait dengan pengungkapan informasi dan transparansi

dinilai terhadap penerapan 2 indikator dengan 2 parameter dan 6 faktor yang diuji

kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 1,750 atau 35,00% dari skor

maksimum 5. Terdapat satu indikator yang sudah baik yaitu tidak terdapat

penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum


Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan

lainnya. Satu indikator lainnya belum memenuhi capaian maksimum yaitu Praktik

Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-

perusahaan lainnya di Indonesia.

B. REKOMENDASI

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana telah diuraikan pada

pembahasan sebelumnya dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-

praktik terbaik penerapan GCG, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu

menjadi prioritas organ perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pemilik Modal

a. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Direksi. Perusahaan segera menetapkan secara definitif

melalui RUPS, Pejabat Direksi yang berstatus Plt atau melakukan

pengangkatan calon Direksi yang baru hasil seleksi.

b. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Perusahaan segera

menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan jumlah Direksi;

Perusahaan segera memfasilitasi Anggota Dewan Komisaris dalam rangka

pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan; Pemegang Saham &

RUPS/Pemilik Modal segera menetapkan keputusan yang mengatur jumlah

maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang

anggota Dewan Komisaris.

c. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan

tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan

dan/atau anggaran dasar. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal segera

menetapkan kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara

individu.

2. Aspek Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas


pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris/Dewan


Pengawas membuat dan menyampaikan laporan hasil pelatihan yang diikuti

kepada Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal.

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi

atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan surat hasil Kajian Manajemen

Risiko kepada Direksi agar dapat ditindaklanjuti.

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap

Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan dan melaksanakan penilaian

terhadap efektivitas audit eksternal.

d. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota

Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan

tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

segera menetapkan dan melaksanakan penilaian kinerja terhadap Direksi

secara individu.

e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dan Sekretaris Perusahaan melakukan perbaikan atas Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Risalah Rapat Dewan Komisaris & Direksi tahun 2018 untuk

memuat poin tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat

sebelumnya di semua risalah rapat.

f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. Laporan Triwulanan dan Tahunan

Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, memuat perbandingan

realisasi kegiatan dengan Program Kerja Tahunan serta substansi hasil

kegiatan dan rekomendasinya.

3. Aspek Direksi

a. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab

secara jelas. Implementasi SOP perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui

kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pelatihan oleh masing-masing divisi.


b. Direksi menyusun perencanaan perusahaan. Penyampaian rancangan RKAP

kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dilakukan sebelum tahun

anggaran dan pembahasan RKAP disampaikan sebelum Keputusan RUPS

persetujuan RKAP.

c. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. Pemenuhan

target KPI PT PPI terkait pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor perlu

ditingkatkan dengan strategi yang ditetapkan oleh Direksi; Perusahaan segera

menetapkan kebijakan mengenai SPM; Direktur Utama segera menetapkan

kebijakan mutu yang masih berbentuk draft dan menandatanganinya;

Perusahaan segera menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan

(subsidiary governance) dan perusahaan patungan; Perusahaan segera

menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan

patungan yang mendukung kinerja perusahaan.

d. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan

stakeholders. Direktur Utama segera mengesahkan kebijakan mengenai hak-

hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan

konsumen/pelanggan jika draft yang ada sudah memadai; Perusahaan

meningkatkan realisasi pendapatan dan laba bersih sesuai target RKAP tahun

2019; Perusahaan menentukan dan melaksanakan strategi yang efektif dalam

peningkatan pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan dan kinerja vendor.

e. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan

efektif. Perusahaan segera memenuhi jumlah kebutuhan 4 orang personel

Auditor dan staf Divisi Audit sesuai dengan Piagam Audit Internal; Perusahaan

memfasilitasi Kepala SPI dan staf auditor untuk memiliki sertifikasi profesi di

bidang audit internal; Divisi SPI PT PPI segera melakukan asesmen untuk

program jaminan kualitas.

f. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan

efektif. Perusahaan memfasilitasi sekretaris perusahaan untuk meningkatkan

kompetensi yang mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan

komunikasi perusahaan.; Informasi Perusahaan yang ditampilkan pada

website perusahaan selalu di update oleh sekretaris perusahaan paling tidak

setiap triwulan.


g. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan. Direksi segera menyampaikan rancangan RJPP kepada

Pemegang Saham; Pengesahan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum

tahun anggaran berjalan.


a. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan

yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen yang

di-upload dalam website dan memastikan dokumen tersebut merupakan yang

terbaru hasil pemutakhiran.

b. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan

bidang-bidang lainnya. PT PPI harus meningkatkan kinerja Perusahaan dan

Annual Report melalui strategi khusus yang disusun oleh Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi secara bersama-sama.


B II

HASIL ASESMEN

A. DATA UMUM

1. Dasar Penugasan

Dasar pelaksanaan asesmen penerapan GCG PT PPI tahun 2018 adalah sesuai

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

pada Badan Usaha Milik Negara yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri

BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 dan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN

Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Tujuan Asesmen

Tujuan pelaksanaan Asesmen Penerapan GCG di Perusahaan adalah sebagai

berikut:

a. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat

pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT PPI,

melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas

penerapan GCG nya;

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT PPI, serta

mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara

kriteria GCG dengan penerapan GCG di PT PPI yang bersangkutan;

c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PPI dan memperoleh masukan

untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance

di lingkungan PT PPI;

d. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen,

infrastructure dan softstructure terkait GCG serta memberikan penilaian

(scoring) berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri

BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di PT PPI dan

BAB II HASIL ASESMEN


memberikan hasil evaluasi dan analisis;

e. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang

ditemukan dalam implementasi GCG di PT PPI sejalan dengan best practices.

3. Ruang Lingkup dan Periode Asesmen

a. Ruang Lingkup Asesmen

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN

Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam enam faktor/aspek

penerapan GCG yang terdiri dari:

1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan;

2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;

3) Dewan Komisaris;

4) Direksi;

5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan

6) Aspek Lainnya.

b. Periode Asesmen

Periode penerapan GCG di Perusahaan yang dinilai dalam pelaksanaan

asesmen GCG ini adalah sampai dengan tahun 2018 sepanjang memiliki

kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan

asesmen ini dilakukan mulai tanggal 14 Januari 2019 s.d. 12 Maret 2019 atau

selama 40 hari kerja.

4. Metodologi Asesmen

Kualitas hasil asesmen GCG ditentukan oleh proses pengumpulan data yang

sistematis. Oleh karena itu, dalam proses asesmen dibutuhkan Kertas Kerja

Asesmen. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses

asesmen GCG:

a. Tahap pertama, Asesor mempelajari uraian indikator penilaian GCG yang

termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-


faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

b. Tahap kedua, Asesor menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG,

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai

setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:

a) Review Dokumen

Dokumen-dokumen Perusahaan diperoleh asesor melalui tim

counterpart Perusahaan. Asesor bertanggung jawab untuk menjaga

kerahasiaan dokumen. Dokumen tersebut lalu dianalisis untuk

menentukan apakah aktivitas organ Perusahaan telah sesuai dengan

parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan

hasil analisis dokumen bersifat sementara dan beberapa diantaranya

dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.

b) Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan apabila kondisi

penerapan GCG tidak ditemukan melalui review dokumen atau

simpulan hasil review dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner

diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang relevan dalam

Perusahaan. Jawaban kuesioner dianalisa dan ditentukan validitasnya

untuk mendukung data dari review dokumen.

c) Wawancara dan Observasi

Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari

review dokumen dan kuesioner. Pertanyaan wawancara berkaitan

dengan praktik-praktik GCG yang tidak dapat dilihat penerapannya

dari review dokumen dan kuesioner. Observasi dibutuhkan ketika

terdapat indikator tertentu yang tidak bisa dilihat penerapannya

melalui review dokumen maupun wawancara, misalnya tingkat

kemudahan dan kelancaran akses website Perusahaan.

2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1),

untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator.

3) Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya pada setiap parameter/sub indikator dengan pelaksanaan


GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi

penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki Perusahaan yang

bersangkutan.

4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan

penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator yang dituangkan

pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.

5) Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT PPI dan

dimuat pada kolom khusus (Analisis Penerapan GCG).

c. Tahap ketiga, Asesor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan

tingkat pemenuhan setiap parameter/sub indikator beserta penjelasannya,

dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya,

dan dikategorikan dalam lima tingkatan nilai, yaitu 0; 0,25; 0,50; 0,75 dan 1.

Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh Perusahaan untuk setiap

faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap

parameter/sub indikator ditetapkan sebagai berikut:

1) Keberadaan SOP/kebijakan/peraturan yang melandasi proses bisnis

yang dilaksanakan oleh organ PT PPI (Pemegang Saham/RUPS, Dewan

Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan

SOP/kebijakan/peraturan;

2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/peraturan;

3) Pemahaman partisipan yang melaksanakan proses bisnis Perusahaan;

4) Rencana pelaksanaan atas proses bisnis Perusahaan sesuai


5) Pelaksanaan proses bisnis di organ Perusahaan sesuai


6) Keluaran/output atas proses bisnis yang dilaksanakan organ Perusahaan;

dan

7) Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.


d. Tahap keempat, Asesor menetapkan nilai/skor hasil penilaian penerapan

GCG PT PPI dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG baik per

indikator, per aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai

berikut:

Tingkat Capaian Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

1 Nilai > 85 Sangat Baik

2 75 < X ≤ 80 Baik

3 60 < X ≤ 75 Cukup Baik

4 50 < X ≤ 60 Kurang Baik

5 Nilai < 50 Tidak Baik

e. Tahap akhir, Asesor menyusun laporan hasil penilaian penerapan GCG.

Laporan penilaian penerapan asesmen GCG akan dilaporkan oleh

Perusahaan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.

Artinya, laporan penilaian ini menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari

Laporan Pelaksanaan GCG yang dimuat dalam Laporan Tahunan PT PPI.

Format laporan hasil penilaian penerapan GCG, terdiri dari:

1) Halaman judul;

2) Daftar isi;

3) Daftar Lampiran;

4) Ringkasan eksekutif;

5) Simpulan dan Rekomendasi;

6) Uraian hasil penilaian/evaluasi; dan Lampiran.

Laporan memuat realisasi pelaksanaan rencana tindakan (action plan) dari

rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, hambatan yang terjadi

(jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan

rencana tindak lanjut merupakan sub bagian pada uraian hasil evaluasi.

Informasi mengenai Profil Perusahaan dan Metodologi menyajikan informasi

mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Perusahaan selama kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir.


Lampiran laporan hasil penilaian penerapan GCG terdiri dari:

1) Ringkasan nilai akhir faktor penerapan GCG dan klasifikasi penilaian

beserta kesimpulan umum hasil penilaian penerapan GCG;

2) Daftar capaian nilai/skor per indikator/parameter; dan

3) Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

5. Data Umum Perusahaan

a. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) didirikan berdasarkan Akta

Nomor 9 tertanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris N.M. Dipo

Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, berkantor pusat di Jakarta. Akta tersebut

telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU57925.A.H.01.01, 2012.

Adapun kepemilikan saham PT PPI, mayoritas saham dimiliki oleh

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang selanjutnya disebut PT Pelindo II

(Persero) yaitu sebanyak 99% dan 1% saham oleh PT Multi Terminal

Indonesia yang selanjutnya disebut PT MTI.

Salah satu tujuan pendirian PT PPI yaitu untuk melaksanakan aspek

konstruksi dan pengoperasian perjanjian konsesi NewPriok Terminal-

Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelindo II (Persero) Nomor:

01/1/1/OP.TPK-12 dan Nomor: HK. 566/15/11/PI.II-12 tanggal 21 Agustus

2012 tentang Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Operasi Terminal

Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan kesepakatan konsesi

tersebut, PT Pelindo II (Persero) dapat membentuk anak perusahaan untuk

melakukan setiap aspek konstruksi dan pengoperasian Terminal Kalibaru

Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada awal berdirinya, PT PPI dipercaya untuk membangun NewPriok

Terminal yang dilakukan dalam 2 fase. Fase pembangunan pertama dimulai

pada tahun 2012-2017 dengan panjang tempat berlabuh 4.000 meter, untuk


area peti kemas seluas 104 Ha, untuk area minyak 72 Ha dan area

pendukung seluas 36 Ha, serta kedalaman air 16 meter. Untuk tahap

pertama, kapasitas terminal dapat melayani peti kemas melewati terminal

4,5 juta TEUs. Tahap kedua, pengembangan terminal dimulai pada tahun

2018-2023 dengan panjang dermaga total 4.230 meter, kedalaman air 20

meter, halaman kontainer 190 Ha dengan total kapasitas terminal 9 juta

TEUs.

Fokus bisnis PT PPI di tahun 2013 adalah untuk melaksanakan

pembangunan dan pengoperasian NewPriok Container Terminal 1. Pada

tahun 2014, PT PPI melaksanakan pembangunan NewPriok Container

Terminal 2 untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, break water dan

dredging. Selain itu, perencanaan konstruksi jalan akses juga dimulai.

Sedangkan pada tahun 2015 finalisasi pembangunan NewPriok Container

Terminal 1 dan mulainya pembangunan NewPriok Container Terminal 2 dan

3. Saat ini, PT PPI telah melaksanakan Peresmian NewPriok Container

Terminal 1 (NPCT 1) Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Presiden

Republik Indonesia.

Pada tahun 2017, PT PPI dipercaya oleh PT Pelindo II (Persero) untuk

bertindak sebagai Project Management dalam proyek PT Pelindo II (Persero)

terbaru yaitu Pengembangan Terminal Kijing, pelabuhan Pontianak di

Kalimantan Barat. Perikatan antara PT Pelindo II (Persero) dan PT PPI untuk

proyek ini ditandai oleh penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di

Kalimantan Barat pada tanggal 24 Oktober 2017.

b. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan telah dirumuskan dengan melibatkan seluruh

pihak yang terkait, antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan,

serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan.

Penetapan tersebut tentunya telah sejalan dengan perkembangan

lingkungan bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh PT PPI.


Visi

“Menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam

pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia”

Indonesia Leading

“Menjadi Perusahaan Indonesia yang terkemuka”

In Total Solution

“Memberikan solusi terpadu untuk setiap aspek”

For Port Infrastructure

“Di bidang infrastruktur dan fasilitas kepelabuhan, yang antara lain:

terminal, dermaga, lapangan penumpukan, pergudangan dan fasilitas

penunjang lainnya”

Port Development

“Pengembang kepelabuhan, yang antara lain: sistem informasi, sistem

pengelolaan, rekonfigurasi dan sistem lainnya”

Misi

1) Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan sesuai dengan standar

internasional.

2) Menciptakan infrastruktur pelabuhan yang inovatif, unggul, dan

kompetitif.

3) Meningkatkan konektivitas logistik.

4) Membangun keberhasilan dan saling menguntungkan dengan mitra kerja.

5) Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemegang

Saham.

6) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan karyawan.


Nilai Perusahaan

Integritas

PPI menunjukkan etos kerja kepada semua orang dan pengambilan langkah

berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

1) Menaati Pedoman Perilaku Perusahaan dan beretika, mematuhi GCG dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mengutamakan kejujuran dan kepentingan Perusahaan.

3) Bekerja dengan transparan, bertanggung jawab, dan adil.

4) Berperilaku dan patuh terhadap etika bisnis dan bertanggung jawab atas

tindakan yang dilakukan, dapat dipercaya, sehingga meningkatkan

kepercayaan publik dan citra perusahaan.

Inovasi

PT PPI mendorong setiap insan di perusahaan untuk senantiasa berpikir dan

bertindak dalam memberikan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan

kami.

1) Memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan mensinergikan praktik-

praktik terbaik dengan wawasan bisnis dan budaya Perusahaan untuk

memberikan kontribusi yang maksimal.

2) Berusaha keras untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan terbuka

terhadap ide-ide baru.

3) Berani mengambil keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan

risiko dan manfaatnya bagi Perusahaan.

4) Mengembangkan diri secara optimal dan berkesinambungan untuk

peningkatan kinerja/unjuk kerja dan pengembangan karir.

5) Berusaha untuk inovasi dan mengembangkan solusi kreatif.

Keberlanjutan

PT PPI memastikan pertumbuhan pendapatan Perusahaan untuk

pengembangan proyek masa depan.

1) Membangun kerjasama yang solid antar karyawan, manajemen, supplier

dan pelanggan berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai,

saling percaya, jujur, dan terbuka.


2) Konsistensi dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi

Perusahaan secara berkesinambungan sebagai pelopor penyedia

infrastruktur pelabuhan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia.

3) Mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas Perusahaan dengan

melakukan efisiensi di setiap bagian proses Perusahaan termasuk di

dalamnya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

4) Menjalankan aktivitas Perusahaan dengan teliti, cermat, objektif dan

komprehensif serta pengambilan keputusan dengan kehati-hatian yang

tinggi, artinya suatu keputusan diambil bila telah diyakini bahwa hal-hal

tersebut sudah dikaji dari segala aspek secara tuntas, adalah wujud dari

kerja yang etikal, bernilai tinggi, dan bertanggung jawab (prudence).

5) Tindakan dan pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas

Perusahaan harus selalu memperhatikan manajemen risiko sebagai

wujud sikap waspada dan mawas diri pada waktu dihadapkan pada

kondisi bisnis yang berisiko tinggi (pengendalian risiko).

c. Kedudukan, Tujuan Pendirian, dan Kegiatan Usaha

1) Kedudukan

PT PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tertanggal 5 November 2012

yang dibuat oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., MKn,

berkantor pusat di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh status badan

hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia No. AHU-57925.A.H.01.01, 2012. Adapun kepemilikan saham PPI,

mayoritas saham dimiliki oleh PT Pelindo II (Persero), yaitu sebanyak

99% dan 1% saham oleh PT MTI.

2) Tujuan Pendirian

Tujuan pendirian PT PPI adalah untuk melaksanakan aspek konstruksi

dan pengoperasian perjanjian konsesi pelabuhan Terminal Kalibaru-

Tanjung Priok sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pusat Otoritas

Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelindo II (Persero) Nomor:

01/1/1/OP.TPK-12 dan Nomor: HK. 566/15/11/PI.II-12 tanggal 21

Agustus 2012 tentang Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Operasi


Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan kesepakatan

konsesi tersebut, PT Pelindo II (Persero) dapat membentuk anak

perusahaan untuk melakukan setiap aspek konstruksi dan pengoperasian

Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

3) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT PPI tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal

5 November 2012 yang menjadi Anggaran Dasar perusahaan

menyebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (1): Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan

usaha di bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya

saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna

meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip

Perseroan Terbatas.

Adapun pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa maksud dan tujuan

Perseroan ini adalah bergerak dalam bidang kegiatan pengusahaan di

pelabuhan.

Pasal 3 ayat (3): Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT

PPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

b) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan

air bersih;

c) Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang

dan/atau kendaraan;

d) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan

kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

e) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan

barang, alat bongkar muat dan peralatan pelabuhan;


f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair,

curah kering dan ro-ro;

g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

h) Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi

barang, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal tunda

Fokus bisnis PT PPI di tahun 2013 adalah untuk melaksanakan

pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru Tanjung Priok. Pada

tahun 2014, PT PPI melaksanakan pembangunan Container Terminal 2

Kalibaru Tanjung Priok Tahap 1 untuk pekerjaan pemasangan tiang

pancang, break water dan dredging. Selain itu juga dimulainya

perencanaan konstruksi jalan akses. Sedangkan di tahun 2015, finalisasi

pembangunan Container Terminal 1 dan mulainya pembangunan

Container Terminal 2 dan 3 Kalibaru Tanjung Priok. Saat ini, PT PPI telah

melaksanakan Peresmian Terminal Petikemas 1 kalibaru Pelabuhan

Utama Tanjung Priok (NPCT 1) oleh Presiden Republik Indonesia.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi

PT PPI Nomor: SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 dengan skema sebagai

berikut:

2012 Pendirian PPI sebagai anak perusahaan IPC yang untuk menjadi pelopor dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan yang handal dengan standar Internasional

2013 PPI melaksanakan pembangunan Container Terminal 1 Kalibaru Tanjung Priok Tahap 1.

2014 Melaksanakan pembangunan Container Terminal 2 Kalibaru Tanjung Priok Tahap 1 untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, break water dan dredging. Selain itu juga dimulainya perencanaan konstruksi jalan akses.

2015 Finalisasi pembangunan Container Terminal 1 dan mulainya pembangunan Container Terminal 2 dan 3 Kalibaru Tanjung Priok

2016 Peresmian Terminal Petikemas 1 Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok (NPCT 1) oleh Presiden RI

2017 Pelaksanaan Proyek Kijing dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PPI dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).


Procuremement

Assistant

Manager

Procurement Manager

New Priok

Terminal

Assistant

Manager

Utility Assistant

Manager

Quality Assurance

& HSE Assistant

Manager

Marketing &

Partnership

Assistant

Manager

Project Control &

Assistant

Manager

Civil Engineering

& Permit

Arrangement

Assistant

Manager

Risk

Managem

ent

Assistant

Manager

Business

Development

Subsidiary

Company

Assistant

Manager

Construction

Manager

Planning Manager

Risk Management

Quality Assurance

& HSE Manager

Business

Development

Manager

Commercial &

Business

Development

Director

Engineering Director


1) Susunan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS

(RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan

Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT PPI. Maka dari

itu terbentuklah susunan Dewan Komisaris PT PPI sebagai berikut:

a) Riry Syeried Jetta sebagai Komisaris Utama

Riry Syeried Jetta, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1969. Selain

menjabat sebagai Komisaris Utama di PT PPI, sejak tanggal 18 Mei

2016 sampai sekarang beliau juga menjabat sebagai Direktur

Pengelolaan Anak Perusahan PT Pelindo II (Persero). Beliau

menempuh pendidikan S1 Teknik Mesin di Universitas Pancasila pada

tahun 1995, S2 Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1999,

dan S3 Keuangan di Universitas Padjajaran pada tahun 2009.

Karirnya dimulai sejak tahun 1994 di PT Mahardika Agra Tritama

sebagai Manajer Operasi, Direktur Keuangan PT Dok & Perkapalan

Kodja Bahari (Persero) (2007-2008), Direktur Utama PT Dok &

Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2008-2014), Direktur Utama

PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) (2014-2016), dan Direktur

Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelindo II (Persero) (2016-

sekarang).

Beliau diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan

Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler)

Nomor: HK.568/20/4/4/PI-II.17 dan Nomor: HK.476/20/4/2/MTI-

2017 Tanggal 20 April 2017.

b) Dachamer Munthe sebagai Anggota Dewan Komisaris

Dachamer Munthe, lahir di Medan pada tanggal 23 Agustus 1956 dan

berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum di UII (1981),

Magister Hukum di Universitas Padjajaran (2002), dan Doktor Hukum

di Universitas Padjajaran (2009).


Perjalanan karir Beliau antara lain Inspektur II pada Jaksa Agung Muda

(2011), Bidang Pengawasan (2011), Sekretaris Jaksa Agung Muda

Bidang Pengawasan (2011), Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Intelijen

(2013-2016), dan Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017-

sekarang) hingga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris

berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS

(RUPS Sirkuler) Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI-II-17 dan Nomor:

HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017.

c) Irsal Yunus sebagai Anggota Dewan Komisaris

Irsal Yunus, kelahiran tahun 1947, berumur 70 tahun, lulusan Sarjana

Ekonomi Universitas Wiraswasta Indonesia (2001), Magister

Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2000), dan

berdomisili di Jakarta Timur. Perjalanan karir beliau antara lain

Direktur Utama PT Perca (1972-2009), Direktur PT Rakyan Putra

(1991-2005), Direktur PT Bumi Kanaka (1991-2005), dan Anggota

Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Jambi (2009-2014).

Beliau diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan

Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler)

Nomor: HK.568/20/4/4/PI-II.17 dan Nomor: HK.476/20/4/2/MTI-

2017 tanggal 20 April 2017.

d) Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Anggota Komisaris

Lukita Dinarsyah Tuwo, lahir di Bandung pada tanggal 25 September

1961 dan berdomisili di Jakarta. Memiliki latar belakang pendidikan S3

di University of Illinois, Urbana Champaign/USA tahun 1994.

Mengawali karir sebagai Production Planner, Elida Gibbs Division PT

Unilever Indonesia (1986-1987), menjabat di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) (1987-2015), menjabat di


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2014), menjabat di

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam (2017-Januari 2019), menjadi Dosen (2000-2005) hingga

menjadi Anggota Komisaris di PT PPI berdasarkan Keputusan Para

Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) Nomor:

HL.568/22/9/1/PI.II-15 dan Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015

Tanggal 22 September 2015.

e) Apep Fajar Kurniawan sebagai Komisaris Independen

Apep Fajar Kurniawan, lahir di Bandung pada tanggal 9 Mei 1983 dan

berdomisili di Pamulang, Tangerang Selatan. Memiliki latar belakang

pendidikan Sarjana Teologi & Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah

(2006), Magister Sains Bidang Ketahanan Nasional di Universitas

Indonesia (2009), Doktor Bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia

(2013), dan Doktor Bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan di

Universitas Satyagama (2016).

Beliau diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris dengan

menggantikan Bapak Bay Mokhamad Hasani berdasarkan Keputusan

Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan

Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT PPI.

Perusahaan telah membentuk Komite Dewan Komisaris berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-

17 Tanggal 30 September 2017 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dachamer Munthe sebagai Ketua Komite Audit

Beliau adalah anggota Dewan Komisaris yang diamanatkan menjadi

Ketua Komite Audit.


b) Eddy Kuswaedi Husein sebagai Anggota Komite Audit

Eddy Kuswaedi Husein, lahir di Bandung pada tanggal 21 September

1958 dan berdomisili di Bekasi. Beliau menempuh pendidikan

Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1986 dan Magister

Manajemen Agribisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011.

Sejak 1987, Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan 1996,

Management Improvement Consultant (1996-1997), Direktur PT

Modular Inti Konstrindo (1997-1999), Internal Auditor Division Head PT

Wisma Nusantara International (1999-2001), Building Manager PT

Wisma Nusantara International (2001), Staf Ahli Direksi PT RNI

(Holding) (2002-2003), Managing Director Proyek Kawasan Mega

Kuningan (2002-2004), Deputi Direktur Manajemen Aset PT RNI

(Holding) (2004-2007), Komisaris Utama PT GIEB (2006-2012), Kepala

SPI PT RNI (Holding) (2007-2012), Anggota Dewas Dana Pensiun RNI

dan Anggota Dewas Dana Pensiun Rajawali Nusindo (2008-2012),

Penanggung Jawab Unit Manajemen Risiko Korporasi PT Pelindo II

(Persero) (2010-2012), dan Anggota Komite Audit PT PPI (2016-

sekarang).

2) Susunan Direksi

1) Direktur Utama

Arif Suhartono, lahir di Banyumas pada tanggal 8 Mei 1970, dan

merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun

1994 dan S2 Yokohama National University, Yokohama tahun 2001.

Beliau memiliki karir sebagai Direktur Utama sejak tahun 2014 yaitu di

PT Rukindo Kantor Pusat, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

pada tahun 2015, hingga menjadi Direktur Utama PT PPI sejak tahun

2017-sekarang berdasarkan KP.428/10/3/1/PI.II-17.


2) Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

Kiki Moh. Hikmat, lahir di Kuningan pada tanggal 28 Februari 1971,

dan berlatar belakang pendidikan S1 Hukum Hubungan Internasional

di Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1997 dan S2 Master of

Science di World Maritime University, Malmo, Sweden tahun 2003.

Beliau diangkat menjadi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

PT PPI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT PPI tanggal 26

Februari 2018 Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI-II-18 dan Nomor:

HK.476/26/2/1/MTI-2018 tentang Pengangkatan Direktur Komersial

dan Pengembangan Bisnis PT PPI.

3) Direktur Keuangan dan SDM

Henri Panggabean, lahir di Prabumulih pada tanggal 18 November

1963, dan merupakan lulusan S1 Universitas Padjajaran, Bandung

tahun 1989. Beliau diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Sumber

Daya Manusia berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-

2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota Komisaris PT PPI.

4) Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Teknik

Wahyu Hardiyanto, lahir di Rangkas Bitung pada tanggal 25 Mei 1966,

dan berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi

Nasional, Malang tahun 1992. Mengawali karir sebagai Staf Junior

Analisa Perencanaan Gambar di PT Pelindo II (Persero) pada tahun

1993 hingga menjadi Plt. Direktur Teknik PT PPI berdasarkan

Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-

2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi

PT PPI.


B. URAIAN HASIL ASESMEN

Pelaksanaan asesmen penerapan GCG PT PPI Tahun 2018 telah dilakukan dan

mencakup enam aspek pengujian dimana metode serta prosedurnya sesuai

dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal

6 Juni 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara

Berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan

6. Aspek lainnya.

Dari asesmen yang telah dilaksanakan, capaian skor penerapan GCG PT PPI tahun

2018 mencapai 92,199. Dengan capaian skor tersebut, maka predikat penerapan

GCG PT PPI adalah “Sangat Baik”. Capaian skor tersebut merupakan gabungan

dari capaian skor aktual enam aspek governance yang dinilai, yaitu:

NO ASPEK PENILAIAN BOBOT SKOR %


7,000 6,930 99,003


3 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,000 33,514 95,753

4 Direksi 35,000 33,316 95,188


Total 95,000 90,449

6 Aspek Lainnya 5,000 1,750 30,000

Nilai Akhir 100,000 92,199


Rincian skor per aspek dan indikator masing-masing disajikan pada lampiran II.

Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan GCG pada PT PPI, persentase

capaian tertinggi terdapat pada aspek “Komitmen terhadap Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan”, yaitu sebesar 99,003%

dan capaian terendah terletak pada aspek “Pengungkapan Informasi dan

Transparansi” sebesar 89,281%.

Uraian hasil asesmen penerapan GCG PT PPI adalah sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

secara Berkelanjutan

Aspek governance terkait dengan komitmen terhadap penerapan tata kelola

perusahaan yang baik secara berkelanjutan dinilai berdasarkan 6 indikator,

dengan 15 parameter dan 47 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya

tersebut, menghasilkan skor 6,930 atau 99,003% dari nilai maksimum 7.

Capaian skor per indikator terkait aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR PAR BOBOT

CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

15 7,000 6,930 99,003

1 Perusahaan memiliki GCG Code dan Code of Conduct

2 1,218 1,218 100,00

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten

2 1,217 1,185 97,395

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2 0,608 0,608 100,00

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi LHKPN

3 1,370 1,370 100,00

5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3 1,370 1,332 97,922

6

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system)

3 1,217 1,217 100,00


a. Perusahaan memiliki GCG Code dan Code of Conduct

Perusahaan memiliki GCG code yang tercantum dalam Corporate Governance

Policy PT PPI Nomor: PT PPI-630-005020 tanggal 6 November 2017.

Pedoman ini telah ditandatangani oleh Direksi dan diperbaharui dari

sebelumnya yaitu Corporate Governance Policy PT PPI Nomor: PT PPI-630-

005020 tanggal 6 November 2017 halaman 72.

PT PPI juga memiliki Code of Conduct Nomor: PPI-630-005019 tanggal 6

November. Code of Conduct ini telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan

Komisaris. GCG Code dan Code of Conduct PT PPI telah ditinjau dan

dimutakhirkan secara berkala.

b. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dan Pedoman Perilaku secara Konsisten

Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam

penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan hal ini

tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-630-004278

tanggal 15 November 2017 tentang Perubahan Susunan Tim Counterpart

Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan PT PPI. Berdasarkan Surat

Keputusan tersebut Finance & Human Capital Director ditunjuk sebagai

Pengarah.

Perusahaan juga memiliki Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik dan telah disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS/Pemilik

Modal dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Ini dibuktikan oleh Laporan

Pelaksanaan Assessment GCG PT PPI Periode Tahun 2017 Nomor: PPI-630-

005626 tanggal 31 Mei 2018.

Terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang memberikan panduan lebih

jauh tentang berbagai praktik dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang

Baik. Kebijakan dan panduan tambahan tersebut dikomunikasikan dan

disosialisasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ

pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi. Hal


tersebut tertuang dalam Board Manual tahun 2017 halaman 9 dan Pedoman

SPI PT PPI tahun 2018 halaman 1 sesuai Surat Keputusan Direksi PT PPI

Nomor: SKD-650-006012 tanggal 17 September 2018.

Selain kepada Direksi dan Pejabat setingkat di bawah Direksi, kebijakan dan

panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ

pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan. Hal ini sesuai

dengan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) PT PPI Nomor: PPI-

630-005019 tanggal 6 November 2017 hal. 41-46 dan Surat Keputusan

Direksi Nomor: SKD-630-002881 tanggal 8 Desember 2016 tentang

Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan di

Lingkungan PT PPI.

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

serta pegawai menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman

Perilaku. Pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas, komitmen tersebut terdapat dalam Pakta Integritas Dewan

Direksi tahun 2017 dan 2018, Janji Kode Etik Bisnis Dewan Direksi tahun

2017 dan 2018, Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS

(RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan

HK.476/28/8/1/MTI-2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengangkatan

Anggota Direksi PT PPI, Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui

RUPS (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan

HK.476/28/6/1/MTI-2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Komisaris PT PPI dan Pakta Integritas Dewan

Komisaris tahun 2018.

Selanjutnya, komitmen pegawai terkait kepatuhan pada Pedoman Perilaku

(Code of Conduct) terdapat dalam Pernyataan Pakta Integritas dan Kepatuhan

Kode Etik Bisnis Karyawan tahun 2018 dan Pernyataan Benturan

Kepentingan Karyawan tahun 2017 dan 2018.


Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk

menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru

seperti tercantum dalam Induksi Keselamatan Kerja - Pekerja tahun 2016.

c. Perusahaan melakukan Pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara Konsisten

Perusahaan melakukan asesmen terhadap Pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan di-review secara berkala. Hal ini terlihat pada

Laporan Asesmen GCG tahun 2017 yakni Laporan Hasil Assessment

Penerapan GCG Parameter Kementerian Negara BUMN Tahun 2017,

Perjanjian Nomor: PPI-630-22102018-007 tanggal 22 Oktober 2018 tentang

Pekerjaan Jasa Konsultan Pendamping Good Corporate Governance (GCG)

Tahun 2018 dan Pendampingan Internal Audit PT PPI. Laporan hasil

asesmen tersebut beserta evaluasinya dicantumkan dalam Annual Report

tahun 2017 halaman 179-180.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur

KPI yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 PT PPI halaman

8-10 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Melalui RUPS Sirkuler PT PPI

Nomor: SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan HK.476/30/1/7/MTI-2018

tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018.

KPI mengenai pelaksanaan GCG yang tercantum dalam Kontrak Manajemen

tahun 2017 menargetkan skor GCG 80%, sementara di dalam Laporan Hasil

Assessment Penerapan GCG Parameter Kementerian Negara BUMN Tahun

2017 halaman 1 menunjukkan skor sebesar 90,303%. Artinya, PT PPI telah

mencapai target KPI Pelaksanaan GCG tahun 2017.

d. Perusahaan melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Administrasi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Perusahaan memiliki kebijakan/SOP tentang Pengelolaan terhadap

Kepatuhan dan Penyampaian LHKPN yang tercantum dalam SOP Pelaporan


LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKD-630-005123

tanggal 6 November 2017 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan

bagi Direksi di Lingkungan PT PPI.

Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut dinyatakan bahwa untuk

memudahkan monitoring penyampaian LHKPN, berkas LHKPN disampaikan

kepada KPK melalui Pengelola LHKPN Cq. Corporate Secretary & Stakeholder

Relation yang selanjutnya akan disampaikan kepada VP Hubungan Pekerja &

Layanan SDM PT Pelindo II (Persero) sebagai Koordinator Pengelola LHKPN

di lingkungan PT Pelindo II (Persero) Group. Hal lainnya yang telah diatur

dalam Surat Keputusan Direksi tersebut adalah apabila Direksi belum

melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan

perundangan-undangan akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran

bonus atau tantiem sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya

yang dibuktikan dengan bukti tanda terima LHKPN.

Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN

terhadap pegawai terkait yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017.

Perusahaan juga telah melaksanakan kebijakan/SOP tentang Kepatuhan

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Hal tersebut ditandai

dengan Laporan Berkala tentang Perkembangan Pemenuhan Kewajiban

menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

e. Perusahaan melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai

Ketentuan yang Berlaku

Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai

Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-630-002881 tanggal 8

Desember 2016 tentang Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan di Lingkungan PT PPI. Kebijakan/ketentuan tentang

Pengendalian Gratifikasi meliputi komitmen Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi (Ps. 6-13),

fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi (Ps. 15), mekanisme pelaporan

gratifikasi (Ps. 14), pemantauan atas pelaksanaan (Ps. 15) dan sanksi atas


penyimpangan ketentuan gratifikasi (Ps. 16).

Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi. Hal tersebut

dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian

Gratifikasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan

Karyawan Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018.

Dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan Pegawai yang dibuktikan dengan

Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi & Whistle Blowing System

(WBS) dan Daftar Hadir Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi & WBS.

Terkait dengan implementasi Pengendalian Gratifikasi, perusahaan

melakukan pengelolaan dan pelaporan pengendalian gratifikasi sesuai

dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam

Memo Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada President Director

Nomor: MMO-630-09012019-002 tanggal 9 Januari 2019 perihal Laporan

Pelaksanaan Whistle blowing serta Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan PT PPI. Dalam memo tersebut terdapat dokumentasi

kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat ditinjau kembali atau diubah

apabila dipandang perlu oleh Direksi PT PPI. Hal tersebut diatur dalam

Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-630-002881 tanggal 8

Desember 2016 tentang Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan di Lingkungan PT PPI bagian Penutup Nomor 2.

f. Perusahaan melaksanakan Kebijakan atas Sistem Pelaporan atas

Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan yang Bersangkutan (whistle

blowing system)

Kebijakan mengenai Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan pada

Perusahaan (Whistle Blowing System) diatur dalam Surat Keputusan Direksi

PT PPI Nomor: SKD-630-002882 tanggal 8 Desember 2016 tentang


Kebijakan Penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan PT PPI.

Dalam pedoman tersebut terdapat seluruh materi yang dipersyaratkan.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang pelaporan terkait

pelanggaran, Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan WBS

kepada karyawan perusahaan serta stakeholder Perusahaan yang dilakukan

pada tanggal 9 November 2018, dibuktikan dengan Undangan Sosialisasi

Pengendalian Gratifikasi & Whistleblowing dan daftar hadir sosialisasi

pengendalian gratifikasi & WBS.

PT PPI telah melaksanakan kebijakan tentang Pelaporan Atas Dugaan

Penyimpangan pada Perusahaan (Whistle Blowing System). Hal tersebut

ditandai dengan terdapatnya sarana/media perusahaan yang memadai

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Whistle Blowing System

diantaranya Nomor telepon, SMS, Faximile, email, dan alamat pengiriman

surat untuk pelaporan WBS.

Selain itu, terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas

pengaduan yang diterima perusahaan, pelaporan atas pelaksanaan kebijakan

tentang Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan yang diatur

dalam Memo Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada President

Director Nomor: MMO-630-09012019-002 tanggal 9 Januari 2019 perihal

Laporan Pelaksanaan Whistleblowing serta Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan PT PPI. Pada pelaksaannya tidak ditemukan adanya

pelaporan WBS di lingkungan PT PPI.

PT PPI melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan

Kebijakan Whistle Blowing secara berkala yang tercantum dalam memo dari

Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada President Director

Nomor: MMO-630-09012019-002 tanggal 9 Januari 2019 perihal Laporan

Pelaksanaan Whistleblowing serta Penerimaan dan Pemberian

Hadiah/Hiburan PT PPI.


2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Aspek RUPS terdiri dari 6 indikator dengan 25 parameter dan 68 faktor yang

diuji kesesuaiannya. Dengan skor 8,654 atau 96,151% dari total skor

maksimal 9.

Capaian skor per indikator terkait aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik

Modal adalah sebagai berikut:


CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

II PEMEGANG SAHAM dan RUPS/PEMILIK MODAL

25 9,000 8,654 96,151

1 Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi

6 2,423 2,336 96,423

2

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

5 1,731 1,558 89,991

3

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar

3 1,385 1,385 100,00

4

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar

6 2,077 1,991 95,835

5

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan

2 0,519 0,519 100,00

6

Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

3 0,865 0,865 100,00


Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing masing indikator:

a. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal Melakukan Pengangkatan

dan Pemberhentian Direksi

PT PPI telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sesuai

dengan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

03/MBU/2012 Tanggal 22 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Serta kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy)

PT PPI Nomor: PT PPI-630-005020 tanggal 6 November 2017 halaman 26.

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal juga telah menetapkan

pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi. Ketentuan

mengenai rangkap jabatan Direksi tercantum dalam Anggaran Dasar PT PPI

Nomor 9 Tanggal 5 November 2012 Pasal 10 Ayat 34 Halaman 22

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi tercantum dalam Anggaran

Dasar PT PPI yang memuat ketentuan perangkapan jabatan yang

menimbulkan benturan kepentingan termasuk jenis-jenis perangkapan

jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap

tersebut atau jabatan anggota Direksi, kurang dari 30 hari sejak terjadi

perangkapan jabatan.

Selama tahun 2018, terdapat dua kali pemberhentian Direksi yang diatur

dengan mengacu pada Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 tanggal 5 November

2012 Pasal 10 Ayat 13, 14, dan 17 dan Keputusan Para Pemegang Saham

Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-

18 dan Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018 Tanggal 23 Maret 2018 tentang

Pemberhentian Anggota Direksi PT PPI, serta Keputusan Para Pemegang

Saham Tanpa Melalui RUPS (Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/3/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018

tanggal 3 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PT PPI.

Komposisi Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mengacu pada

Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (Sirkuler) PT PPI


Nomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-

2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PT

PPI. Berdasarkan RUPS tanggal 28 Agustus 2018, Direksi PT PPI berjumlah

4 orang dan jumlah ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang

mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual. Seluruh Anggota Direksi

memiliki latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang

ditetapkan.

b. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal Melakukan Pengangkatan

dan Pemberhentian Dewan Pengawas Sesuai Ketentuan yang Berlaku

PT PPI telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Komisaris sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:

PER-03/MBU/2012 tanggal 22 Maret tahun 2012 tentang Pedoman

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak

Perusahaan BUMN. Serta diatur lebih rinci dalam Kebijakan Tata Kelola

Perusahaan (Corporate Governance Policy) PT PPI Nomor: PT PPI-630-

005020 tanggal 6 November 2017 halaman 21.

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pengaturan

mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas/Dewan

Komisaris yang tertuang dalam keputusan Pemegang Saham &

RUPS/Pemilik Modal dalam menetapkan jabatan-jabatan yang

menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9

tanggal 5 November 2012 Pasal 14 Ayat 32 Poin e halaman 40.

c. Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal Memberikan Keputusan

yang Diperlukan Untuk Menjaga Kepentingan Usaha Perusahaan

dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek Sesuai Dengan Peraturan

Perundang-Undangan dan/atau Anggaran Dasar

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik modal menetapkan Pedoman

Penyusunan RJPP seperti yang terdapat dalam Lampiran 1 Surat Nomor:

UM.330/8/3/2/PI.II-17 tanggal Maret 2017 tentang Penyampaian Aspirasi


Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang Anak

Perusahaan Tahun 2016-2020. Selanjutnya Dewan Komisaris

menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan Direksi

untuk diputuskan dalam RUPS melalui Surat Tanggapan Nomor:

UM.330/8/28/KOMPPI-17 tanggal 28 Agustus 2017 Perihal Persetujuan

Dokumen RJPP PT PPI 2016-2020.

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal menetapkan Pedoman

Penyusunan RKAP sesuai dengan Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 tanggal 5

November 2012 Pasal 17 halaman 46 serta Surat Keputusan Direksi PT

Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.566/6/4/2//PI.II-16 tentang

Standar Operasional Perusahaan (SOP) Penyusunan dan Pengelolaan

Anggaran sebagai Bagian dari Siklus Procure-to-Pay di Lingkungan

PT Pelindo II (Persero) tanggal 6 April 2016.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menyampaikan

pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk

diputuskan oleh RUPS melalui surat tanggapan Dewan Komisaris dan

disahkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS

(Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor:

HK.476/30/1/7/MTI-2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen

PT PPI Tahun 2018 serta Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui

RUPS (Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/14/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan

Nomor: HK.476/14/8/1/MTI-2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang

Persetujuan Peningkatan Modal Dasar PT PPI.

d. Pemilik Modal Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Termasuk

Pengesahan Laporan Keuangan serta Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas Sesuai Peraturan Perundang-undangan

dan/atau Anggaran Dasar

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal memberikan Penilaian Kinerja

Direksi dan Dewan Komisaris secara kolegial dan bukan individu serta


tertuang dalam Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018. Penilaian kinerja

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Persetujuan Laporan

Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan terdapat dalam Risalah RUPS

PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor:

HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan

Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun

Buku 2017.

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memutuskan penunjukan Auditor

Eksternal yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan

berdasarkan Risalah RUPS PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18

dan Nomor: HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26 April 2018 tentang

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasi Tahun Buku 2017.

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan

gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk

Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT PPI berdasarkan

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/06/2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dekom,

dan Dewas BUMN. Kemudian diatur lebih detail dalam Keputusan Para

Pemegang Saham di Luar RUPS (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/20/12/4/MTI-2018

tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI

Tanggal 20 Desember 2018.

e. Pemilik Modal Mengambil Keputusan Melalui Proses yang Terbuka

dan Adil Serta Dapat Dipertanggungjawabkan

Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas

tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga

menghasilkan keputusan yang sah serta pengambilan keputusan melalui


proses yang terbuka dan adil. Hal ini mengacu kepada Anggaran Dasar

PT PPI Nomor 9 tanggal 5 November 2012 dan telah mempertimbangkan

hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

f. Pemilik Modal Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai Dengan Wewenang dan Tanggung jawabnya

Pemilik modal telah memberikan arahan/pembinaan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas yang dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa

Melalui RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan

Nomor: HK.476/30/1/7/MTI-2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kontrak

Manajemen PT PPI Tahun 2018.

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal menetapkan sistem penerimaan

laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas melalui penerimaan laporan bulanan

perusahaan serta mekanisme pembahasan dalam RUPS Laporan Bulanan

Perusahaan tahun 2018. Hal tersebut juga tercantum dalam Risalah RUPS

PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor:

HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan

Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun

Buku 2017.

Berdasarkan laporan Surat Nomor: PPI-510-15012019-010 Perihal

Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018,

terdapat fakta bahwa tidak terjadi penurunan kinerja dan/atau kerugian

Perusahaan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi

kepada Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal.


3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Aspek governance yang terkait dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dinilai berdasarkan 12 indikator dengan 43 parameter dan 167 faktor yang

diuji kesesuaiannya menghasilkan skor 33,514 atau 95,753% dari skor

maksimum 35.

Capaian skor per indikator terkait aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

adalah sebagai berikut:


CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

43 35,000 33,514 95,753

1

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1,348 1,236 91,667

2

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.

4 2,127 2,127 100,00

3

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

2 2,904 2,759 95,00

4

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

9 9,593 8,988 93,691

5

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

6 6,479 6,201 95,706

6

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

2 1,504 1,442 95,907


7

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

3 2,437 2,316 95,035

8

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

1 0,571 0,571 100,00

9

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2 1,659 1,659 100,00

10

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3 1,348 1,348 100,00

11

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4 2,593 2,513 96,918

12

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

5 2,437 2,354 96,594

Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai penerapan GCG untuk

masing-masing indikator:


pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan program pengenalan

bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Hal ini sesuai dengan

Surat Dewan Komisaris Kepada Direktur Utama Nomor:

UM.330/11/83/KOMPPI-18 Tanggal 5 November 2018 Perihal Pengenalan

Dewan Komisaris Baru PT PPI. Dewan Komisaris telah menyampaikan

kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan

Komisaris yang baru diangkat, sebagaimana diatur dalam Board Manual

Tahun 2017. Agenda tersebut diikuti oleh Komisaris Independen tahun


2018 yaitu Apep Fajar Kurniawan dan telah mengikuti program pengenalan

perusahaan dalam forum rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal

7-8 November 2018. Hal tersebut tercantum dalam Risalah rapat koordinasi

Dewan Komisaris dan Direksi termasuk surat undangan rapat Nomor:

2/DK/V/IPC-TPK-2017 tanggal 10 Mei 2017. Agenda perkenalan Dewan

Komisaris yaitu mencakup Sejarah PT PPI, Akta Pendirian PT PPI, Komposisi

Saham Perusahaan, Wilayah Operasi, Visi dan Misi Perusahaan, Bidang

Usaha PT PPI, dan Nilai-Nilai Perusahaan.

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan, sudah terdapat kebijakan

mengenai program pelatihan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu

Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI

Tanggal 23 Oktober 2017 halaman 2 tentang Kebijakan Program

Pengembangan Anggota Dewan Komisaris. Selain itu juga telah terdapat

rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas, yang tercantum dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2018 dan disahka pada 22

Desember 2017.

Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai

dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Surat

Direktur Utama Kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-632-006023 tanggal

21 Maret 2018 Perihal Undangan In House Training Dewan Komisaris dan

Direksi PT PPI.

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-

faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris/Dewan Pengawasan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah memiliki kebijakan pembagian

tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23

Oktober 2017 Halaman 4 tentang Kebijakan Pembagian Tugas Anggota


Dewan Komisaris. Hal tersebut ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan

Dewan Komisaris PT PPI Tanggal 24 Juli 2018 tentang Pembagian Tugas

Dewan Komisaris PT PPI, dimana pembagian tugas tersebut telah mencakup

seluruh tugas direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat penugasan

anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Dewan Komisaris, yaitu

Dachamer Munthe yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

terdapat didalam Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT PPI tanggal 23 Oktober 2017 halaman 6 tentang Kebijakan

Pengambilan Keputusan Dewan. Selain itu, pengambilan keputusan oleh

Dewan Komisaris atas usulan direksi dilaksanakan paling lambat 14 hari

setelah usulan diterima dengan ketentuan standar waktu tersebut diatur

secara berbeda-beda dalam KPI Dewan Komisaris. Keputusan tersebut harus

dikomunikasikan kepada pihak terkait selambat-lambatnya 7 hari setelah

keputusan ditetapkan.

Kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ada dalam Pedoman Pengawasan dan

Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 10 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris. RKAT Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas disampaikan kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian

dari RKAP sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama

Nomor: UM.330/12/40/KOMPPI-17 Tanggal 22 Desember 2017 Perihal

Penyampaian RKA Dewan Komisaris tahun 2018.

Kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang informasi yang harus

disediakan oleh Direksi tercantum didalam Kebijakan Pengawasan dan


halaman 12 tentang Kebijakan Informasi yang Harus Disediakan oleh

Direksi kepada Dewan Komisaris. Substansi yang termuat dalam kebijakan

tersebut yaitu bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala


maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya, dan mekanisme

penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas

rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi

Sudah terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian

persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi yaitu Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23

Oktober 2017 halaman 17 tentang Kebijakan Pemberian

Persetujuan/Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Komisaris terhadap

Rancangan RJPP yang Disampaikan oleh Direksi. Tidak ada pengesahan RJPP

atau revisi RJPP di tahun 2018, karena sudah disahkan di tahun 2017.

Terkait dengan telaah RJPP, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah

melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Hal tersebut terdapat dalam hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis dari

Komite Audit, pada Kajian/Telaahan RJPP 2016-2020 tanggal 17 Oktober

2017. Hasil penelaahan tersebut juga telah disampaikan ke Direksi untuk

ditandaklanjuti yang tertuang dalam Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 19

Juli 2017 dengan salah satu agenda rapat adalah overview RJPP.

d. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap

Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan mengenai informasi

lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada

usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian

Dewan Komisaris. Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT PPI Tanggal 23 Oktober 2017 halaman 21 tentang Kebijakan

Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis.


Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu

terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

dihadapi perusahaan.

1) Dewan Komisaris melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi

perusahaan dalam Rapat Komisaris dan Direksi.

2) Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan

hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis

dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian

persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris

dalam Rapat Komisaris dan Direksi.

3) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan

seluruh perangkat Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Dewan Komisaris beserta Dewan Direksi telah membahas isu-

isu strategis yang ada di perusahaan, dan ada tanggapan dari Dewan

Komisaris. Pembahasan hal-hal diatas terdapat pada Risalah Rapat

Komisaris dan Direksi tanggal 27 Agustus 2018.

Mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk

merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari

stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian

yang diperlukan dibuat dalam bentuk Kebijakan Pengawasan dan Pemberian

Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23 Oktober 2017 halaman 22

tentang Kebijakan dalam Merespon Saran, Permasalahan, atau Keluhan dari

Stakeholder dan menyampaikan Saran kepada Direksi. Pembahasan saran,

harapan, permasalahan, dan keluhan dari Stakeholders salah satunya

tertuang didalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tanggal 17 Januari 2018 tentang upaya percepatan peresmian jalan tol

Colincing-Cibitung.


Kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan SPI dan pelaksanaannya

tercantum didalam Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan


atas Rancangan SPI dan Pelaksanaannya.

Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas: a) kebijakan/rancangan dan

pelaksanaan SPI; b) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada

tingkat entitas; c) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada

tingkat operasional/aktivitas; d) internal control report. Proses telaah yang

dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh Komite Dewan

Komisaris. Hal tersebut termuat dalam Memo Ketua Komite Audit kepada

Dewan Komisaris Nomor: UM.330/10/01/KOMPPI-18 tanggal 1 Oktober

2018 Perihal Penyampaian Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan

Pelaksanaannya di PT PPI.

Kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai manajemen risiko

perusahaan dan pelaksanaannya terangkum didalam Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23 Oktober 2017

halaman 25 tentang Kebijakan atas Manajemen Risiko Perusahaan dan

Pelaksanaannya. Dewan Komisaris diwakili oleh Komite Audit telah

melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko

perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis

risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan

pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan

perangkat Komite Dewan Komisaris dan tercantum dalam Kajian Manajemen

Risiko dan Pelaksanaannya di PT PPI Tanggal 1 Oktober 2018.

Kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap kebijakan Sistem Teknologi Informasi

Perusahaan dan pelaksanaannya tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan



halaman 27 tentang Kebijakan atas Sistem Informasi Perusahaan dan

Pelaksanaannya. Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap

kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini terangkum dalam Risalah Rapat

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 28 Juni 2018.

Kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengelolaan

sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan,

sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan

pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam Kebijakan Pengawasan dan


halaman 29 tentang Kebijakan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia,

khususnya mengenai Manajemen Karir.

Dewan Komisaris telah menetapkan mengenai pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang

tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT PPI Tanggal 23 Oktober 2017 halaman 31 tentang Kebijakan

atas Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Arahan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas terkait kebijakan akuntansi mengacu kepada

kebijakan dari holding yang dibuktikan dengan SK Ratifikasi.

Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya tertuang dalam Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI Tanggal 23

Oktober 2017 Halaman 32 tentang Kebijakan atas Pengadaan Barang dan

Jasa. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta

pelaksanaan kebijakan tersebut. Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan


halaman 34 tentang Kebijakan atas Peningkatan Mutu dan Pelayanan.


e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan

terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan

perusahaan


tanggal 23 Oktober 2017 halaman 35 berisi tentang Kebijakan atas

Kepatuhan Perusahaan terhadap Ketentuan yang Berlaku. Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas membahas kepatuhan Direksi terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Dalam hal ini terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran

dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan

(regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta

perjanjian dengan pihak ketiga. Termasuk laporan hasil audit atas kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang

diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan

hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap

perundang-undangan yang berlaku.

Dari aspek hukum terdapat hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and

legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama

yang akan dilakukan oleh perusahaan, kinerja kegiatan/upaya-upaya

penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi, kajian hukum (legal opinion) atas

rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian

hukum atau ketentuan yang berlaku.

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

(Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). Hasil hasil telaahan tersebut

menjadi arahan kepada direksi dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal

dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris/Dewan semesteran dan tahunan.


Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan tentang kepatuhan Direksi

dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan


atas Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan

terhadap RKAP dan/atau RJPP. Berdasarkan kebijakan tersebut terdapat

evaluasi pencapaian perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan

program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan

dalam risalah rapat tersebut yang didalamnya terdapat pembahasan kinerja

PT PPI sampai dengan triwulan III. Evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam

Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III yang ditandatangani oleh

Komisaris Utama serta seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi

atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal. Berdasarkan Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI tanggal 23 Oktober 2017

halaman 40 tentang Kebijakan Mekanisme Pemberian

Persetujuan/Otorisasi/Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap Tindakan

Direksi yang Memerluka Rekomendasi/ Persetujuan Dewan Komisaris.

Terkait pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas

transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan

Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal:

a) Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap transaksi atau

tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris

dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat

internal Dewan Komisaris dan maupun rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi.

b) Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris telah memastikan tindakan-

tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi

Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.


c) Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan

seluruh perangkat di Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris

dan Komite Audit.

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan mengenai proses penunjukan

calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan

penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal

berdasarkan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan

Komisaris PT PPI Tanggal 23 Oktober 2017 Halaman 41 tentang Kebijakan

atas Proses Penunjukan Calon Auditor Eksternal dan/atau Penunjukan

Kembali Auditor Eksternal dan Penyampaian Usulan Calon Auditor Eksternal

kepada RUPS.

Pembahasan dilakukan dalam RUPS, dimana dalam risalah tersebut

Pemegang Saham menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun

buku 2018. Dewan Komisaris tidak mengevaluasi karena Eksternal Auditor

ditunjuk oleh holding.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan langkah-langkah untuk

memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif

seperti yang tercantum didalam Memo Ketua Komite Audit kepada Dewan

Komisaris Nomor: UM.330/10/01/KOMPPI-18 Tanggal 1 Oktober 2018

Perihal Penyampaian Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan

Pelaksanaannya di PT PPI.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah membahas dalam rapat koordinasi

dengan Dewan Direksi ketika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.

Hal ini dapat dilihat pada Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018 dan

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018.


f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan

patungan

Terkait dengan kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan

Patungan, PT PPI memiliki Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Dewan Komisaris PT PPI Tanggal 23 Oktober 2017 Halaman 48 tentang

Kebijakan atas Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

Pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak

perusahaan/perusahaan patungan tertuang didalam Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi Tanggal 21 Maret 2018. Yakni pembahasan tentang

proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan terkait dengan

visi pengembangan usaha perusahaan (progres atas proyek PT API) melalui

proses rapat gabungan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah

memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak

perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan

usaha perusahaan, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan

seluruh perangkat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan mengenai pengangkatan

Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan


atas Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak

Perusahaan/Perusahaan Patungan. Akan tetapi, Dewan Komisaris

perusahaan tidak melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan

Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan, karena proses pengangkatan

dan yang mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dari

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dilakukan oleh holding.


g. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan

anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan

mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku

dan mempertimbangkan kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon

Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik

Modal esuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan


atas Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi Kepada Pemegang Saham/Pemilik

Modal. Dalam hal ini tidak terdapat telaah oleh Dewan Komisaris

dikarenakan pengusulan Calon Direksi Baru di lakukan oleh holding dan

sudah terdapat daftar siapa saja yang akan mejadi Calon Direksi yang

ditunjuk oleh Kementrian BUMN selaku pemilik Saham mayoritas sehingga

kewenangan tidak terdapat di anak Perusahaan BUMN.

Terdapat penilaian terhadap Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas. Penilaian kinerja Direksi secara kolegial terdapat pada Kebijakan

Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI Tanggal 23

Oktober 2017 Halaman 54 tentang Kebijakan atas Penilaian Kinerja Direksi

dan Pelaporan Kepada Saham. Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan

Komisaris dalam tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2017 PT PPI

menggunakan seluruh perangkat dengan berdasarkan telaahan kriteria,

target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen

Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya. Dalam RUPS laporan

pertanggungjawaban tahun buku 2017 belum ada penilaian Direksi secara

individu.

Dewan Komisaris merencanakan dan melaksanakan telaah remunerasi

Direksi seperti yang tercantum dalam Kajian Remunerasi di PT PPI Tanggal 1

Oktober 2018. Kajian tersebut disesuaikan dengan Kebijakan Pengawasan

dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT PPI Tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 55 tentang Kebijakan atas Pengusulan Remunerasi Direksi.


Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan terhadap remunerasi (gaji,

tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

Sebagaimana tercantum dalam Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2017.

h. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap

potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan mengenai (potensi) benturan

kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan


atas (Potensi) Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

dan Komite Audit Tahun 2018 dan Surat Pernyataan Pakta Integritas Dewan

Komisaris dan Komite Audit Tahun 2018, Dewan Komisaris telah

menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan

menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan terhadap dirinya serta telah menandatangani Pakta Integritas

pada awal pengangkatan dan disampaikan kepada RUPS yang tercantum

dalam Surat Komisaris Utama kepada Direksi Utama Nomor:

UM.330/06/04/KOMPPI-18 Tanggal 4 Juni 2018 Perihal Tanggapan Tertulis

Terkait Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT PPI Tahun

2018.

i. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan

bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan

secara efektif dan berkelanjutan


Tanggal 23 Oktober 2017 Halaman 59 tentang Kebijakan Pemantauan

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan

kebijakan Dewan Komisaris untuk memastikan praktik tata kelola

perusahaan yang baik dilakukan secara efektif.


Pelaksaanaan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

Baik dan tindak lanjut area of improvement hasil assessment/review GCG

tercantum didalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Tanggal 21 Februari

2018, Risalah Rapat Rakomdir Tanggal 17 Januari 2018, Kajian Laporan

Hasil Assesment Penerapan GCG PT PPI Tahun 2017 Tanggal 1 Oktober 2018,

dan Risalah Rakomdir Tanggal 14 Desember 2018. Dewan Komisaris

menindaklanjuti area of improvement hasil assessment GCG pada Rapat

Rakomdir tanggal 14 Desember 2018.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian

terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan


Tanggal 23 Oktober 2017 Halaman 61 tentang Kebijakan Pengukuran dan

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau Komite Dewan

Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan

Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

Sebagaimana tercantum dalam Indikator Pencapaian Kinerja Dewan

Komisaris PT PPI tanggal 29 Januari 2018 dan Laporan Kerja Pengawasan

Dewan Komisaris 2018.

j. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

Tata tertib rapat diatur dalam Board Manual PT PPI Tahun 2017. Dewan

Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan

Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat

Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai

ketentuan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2018.


Terdapat saran untuk melengkapi evaluasi Dewan Komisaris atas tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya dengan matrikulasi tabel tindak

lanjut/keputusan dan target/monitoring rapat Dewan Komisaris agar lebih

terstruktur, seperti yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris

dan Dewan Direksi Tahun 2018.

k. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Terdapat uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh

Komisaris Utama, yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang

kegiatan kesekretariatan sudah mencakup poin a s.d. seperti yang terdapat

pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI Nomor:

HK.56/6/22/KOMPPI-17 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengangkatan

Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI.

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat antara Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal,

Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas juga telah menyediakan data/informasi yang

diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di

lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

l. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Audit yang bekerja

secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

dalam melaksanakan tugasnya. Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan

diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik

Modal. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI Nomor:

HK.56/9/31/KOMPPI-17 Tanggal 30 September 2017 tentang Pengangkatan

Komite Audit PT PPI.


Dalam hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Para Pemegang

Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI-II dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018

Tanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

Komisaris PT PPI dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI Nomor:

HK.56/9/31/KOMPPI-17 Tanggal 30 September 2017 tentang Pengangkatan

Komite Audit PT PPI, Bapak Dachamer Munthe yang merupakan anggota

Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2018, diangkat sebagai Ketua Komite Audit.

Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan

independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dibuktikan dengan Anggota Komite Audit (Eddy) memiliki

pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas Komite

sesuai dengan Curriculum Vitae (CV) Anggota Komite Audit PT PPI.

Jumlah keanggotaan Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berpatokan pada Surat

Keputusan Dewan Komisaris PT PPI Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17

Tanggal 30 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua Komite Audit PT PP serta Peraturan Menteri BUMN No.PER-

12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas BUMN Bab IV.

Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter yakni

Piagam Komite Audit PT PPI Tanggal 8 November 2017. Serta program kerja

tahunan yakni Program Kerja Komite Audit Tahun 2018. Komite Audit

melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta

melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai dengan rekapitulasi Rapat Internal Dewan Komisaris dan

Rapat Bersama Komisaris Direksi tanggal 31 Desember 2018 serta Risalah

Rapat Komite Audit Tahun 2018.


Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil

penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

yaitu Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2018

dan Laporan Tahunan Kegiatan Komite Audit 2018.

4. Aspek Direksi

Aspek governance yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 indikator

dengan 52 parameter dan 202 faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut

menghasilkan skor 33,316 atau 95,188 %dari skor maksimum 35.

Capaian skor per indikator terkait aspek Direksi adalah sebagai berikut:


CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

IV DIREKSI 52 35,000 33,316 95,188

1 Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan

2 1,089 1,089 100,00

2 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3 1,867 1,789 95,833

3 Direksi menyusun perencanaan perusahaan

5 4,044 3,834 94,808

4 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan

11 8,089 7,554 93,390

5

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

4 3,266 3,227 98,810

6

Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

2 0,778 0,778 100,00

7 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders

8 6,689 6,534 97,675

8

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi

2 1,089 1,050 96,430


9

Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.

2 1,089 1,050 96,426

10

Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5 1,556 1,556 100,00

11 Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

3 1,711 1,526 89,177

12 Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.

3 1,711 1,549 90,525

13 Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2 2,022 1,750 86,536

Berikut adalah uraian hasil asesmen untuk seluruh indikator:

a. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara

berkelanjutan

Direksi yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan yang

diselenggarakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan disposisi dari

Direktur Utama PT PPI kepada Corporate Secretary & Stakeholder Relation

atas Nomor Surat: MMO-630-05112018-012 tanggal 5 November 2018

tentang Pengenalan Komisaris & Direksi PT PPI Tahun 2018. Seluruh

anggota Direksi menghadiri sosialisasi pemahaman GCG & parameter

penilaian GCG dan pengenalan Komisaris dan Direksi.

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan

kompetensi anggota Direksi. Kebijakan mengenai pelatihan bagi anggota

Direksi tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: PPI-NPP-

06-1-000555 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pekerja di Lingkungan PT PPI poin Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa setiap

pekerja diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi

jabatan yang dibutuhkan, minimal satu kali dalam setahun.


Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota

Direksi yang tercantum dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 PT PPI

halaman 10 huruf D nomor 6 dan pada Kamus KPI Tahun 2018 hal. 6 sesuai

Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) PT

PPI Nomor: SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan HK.476/30/1/7/MTI-2018

tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018.

Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan tertuang dalam Undangan

Sosialisasi Pemahaman GCG Nomor: SK.01.01/3/9/1/KPP/SUM/PI.II-18

tanggal 3 September 2018 dan Daftar Hadir Sosialisasi Pemahaman GCG PT

Pelindo II (Persero) tanggal 6 September 2018 a.n. Kiki M. H. Terdapat

laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi yaitu

Laporan Pelaksanaan Pelatihan Direksi PT PPI Nomor: PPI-632-005388

tanggal 9 April 2018.

b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung

jawab secara jelas

Direksi telah menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan seperti tercantum dalam Surat Keputusan Direksi

PT PPI Nomor: SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 tentang Organisasi

PT PPI. Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggung

jawab masing-masing anggota Direksi dan penetapan deskripsi dan

spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di

struktur organisasidalam Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-610-

004096 tanggal 1 September 2017 tentang Uraian Tugas/Jabatan di

Lingkungan PT PPI. SK tersebut telah berdasarkan permintaan persetujuan

Dewan Komisaris atas struktur organisasi yang termuat dalam Surat dari

Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-610-

003428 tanggal 18 April 2017 perihal Usulan Struktur Organisasi PT PPI dan

Surat dari Dewan Komisaris PT PPI kepada Direktur Utama PT PPI Nomor:

UM.330/6/16/KOMPPI-17 tanggal 6 Juni 2017 perihal Persetujuan Usulan

Struktur Organisasi PT PPI.


Direksi telah menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard

operasional baku untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan sesuai

Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-640-004267 tanggal 9 Oktober

2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di

Lingkungan PT PPI dan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-640-

005735 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan

Direksi PT PPI Nomor: SKD-640-004267 tanggal 9 Oktober 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

PT PPI.

Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada

karyawan yang terkait dibuktikan dengan adanya Undangan Sosialisasi Surat

Keputusan Administrasi Perkantoran di Lingkungan PT PPI tanggal 17

September 2018. Direksi juga telah melakukan peninjauan dan

penyempurnaan SOP secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan Direksi

PT PPI Nomor: SKD-640-004267 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan PT PPI hal.

5 Pasal 9 ayat (2) yaitu bahwa evaluasi dan penyempurnaan atas SOP dapat

dilakukan apabila terdapat perubahan bisnis, perubahan struktur, maupun

masukan-masukan dari hasil internal dan eksternal audit serta adanya SOP

yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting.

Direksi telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan

tepat waktu seperti yang tercantum dalam Board Manual Tahun 2017

halaman 41 nomor 4 dan Charter Direksi tahun 2017 halaman 10 poin 7.

c. Direksi menyusun perencanaan perusahaan

Direksi telah menyusun perencanaan perusahaan yaitu RJPP dan RKAP.

Kebijakan mengenai RJPP tertuang dalam Surat dari Direktur Utama

PT Pelindo II (Persero) kepada Para Direktur Utama Anak Perusahaan

Nomor: UM.330/8/3/2/PI.II-17 tanggal 8 Maret 2017 perihal Penyampaian

Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang Anak


Perusahaan tahun 2016-2020. Direksi juga telah melakukan telaah terhadap

rancangan RJPP yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Direksi PT PPI

Nomor: PTPPI-632-003812 tanggal 17 Juli 2017 halaman 4 huruf B, Risalah

Rapat Dewan Direksi PT PPI Nomor: PPI-632-003985 tanggal 15 Agustus

2017 halaman 3 huruf B, dan Risalah Rakomdir tanggal 19 Juli 2017 halaman

3 nomor 4.

Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik

Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai

jadwal waktu ditentukan dan dibuktikan dengan Surat dari Direktur Utama

PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-623-004165 tanggal 21

Agustus 2017 perihal Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen

RJPP PT PPI 2016-2020 dan Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada

Pemegang Saham PT PPI yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT Multi Terminal

Indonesia Nomor: PPI-416-0014059 tanggal 4 September 2017 perihal

Penyampaian dan Permohonan Pengesahan Dokumen RJPP PT PPI 2016-

2020.

Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RKAP yang

memadai yaitu Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II (Persero) Nomor:

HK.566/6/4/2/PI.II-16 tanggal 6 April 2016 tentang Standard Operating

Procedure (SOP) Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran sebagai Bagian dari

Siklus Procure-to-pay di Lingkungan PT Pelindo II (Persero).

Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh

Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan

RKAP tersebut yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

Dewan Direksi tanggal 21 Agustus 2017 di PT Pelindo II (Persero) halaman 2

romawi III nomor 3 dan Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan

Komisaris PT PPI Nomor: PPI-500-005066 tanggal 5 Januari 2018 perihal

Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI.


Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik

Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai

jadwal waktu ditentukan tercantum dalam Surat dari Direktur Utama PT PPI

kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-500-005066 tanggal 5 Januari

2018 perihal Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI dan Surat dari Direktur

Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur

Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-500-005065 tanggal 5

Januari 2018 perihal Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI. Direksi

menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan melalui

Undangan Sosialisasi RKAP 2018 PPI dari Divisi Finance kepada seluruh

karyawan PPI tanggal 5 Maret 2018.

Direksi sudah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai

dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh

jabatan dalam perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor:

PPI-622-001364 tanggal 1 September 2015 tentang Pola Kenaikan Kelas

Jabatan Pelaksana di Lingkungan PT PPI. Pegawai PT PPI merupakan

pegawai PT Pelindo II (Persero) yang ditugaskan di PT PPI. Oleh karena itu,

rencana suksesi untuk setiap level jabatan dilaksanakan di PT Pelindo II

(Persero).

Direksi memiliki mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis dari

manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas yaitu Board Manual tahun 2017 halaman 38 huruf G yang berisi

mengenai mekanisme rapat Direksi, dalam hal ini untuk merespon usulan

peluang bisnis. Dalam rekapitulasi risalah Rapat Dewan Direksi PT PPI tahun

2018, selama tahun 2018 PT PPI membahas peluang bisnis mengenai

Maritime Tower, Proyek Kijing, Pengembangan Pulau Moa, dan Proyek CT1

Kalibaru.

President Director menyampaikan izin pembentukan perusahaan patungan

baru untuk pembangunan dan pengoperasian Maritime Tower serta

pembentukan perusahaan patungan antara PPI dan PP Pro yang proses


pembentukannya sudah mulai pada minggu pertama bulan April 2018. Hal

terebut disampaikan dalam Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan

Komisaris PT PPI Nomor: PPI-400-005108 tanggal 12 Maret 2018 perihal

Rencana Pembentukan Perusahaan Patungan untuk Pembangunan dan

Pengoperasian Maritime Tower.

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas

isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan

yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yaitu

Board Manual tahun 2017 halaman 33-38 nomor 5 yang berisi bahwa

mengenai isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan seperti pengalihan

kekayaan perusahaan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan

yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus

mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapat tanggapan tertulis dari

Dewan Komisaris.

d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan

Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan

mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan

tepat waktu. Hal ini tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 PT PPI

halaman 16-17 dan Rekapitulasi Risalah Rapat Dewan Direksi PT PPI Tahun

2018.

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk

unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara

obyektif dan transparan sesuai dengan SK Direksi PT PPI Nomor: PPI-06-1-

000526 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penilaian Performansi Bulanan di

Lingkungan PT PPI. Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi

komputer yaitu http://ivo.indonesiaport.co.id/P2B/index.php/pages/login.

http://ivo.indonesiaport.co.id/P2B/index.php/pages/login


Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara

berjenjang ditingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi

(structural). Hal ini termuat dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 di

Kamus KPI Tahun 2018 dan Penilaian Performansi Bulanan.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk

jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan yang tertuang

dalam Realisasi RKM Triwulan III 2018 hal. 1 nomor 11, Risalah Rapat

Tinjauan Manajemen Semester I PT PPI tahun 2018 Nomor: PPI-640-

21122019-009 tanggal 8 Agustus 2018, dan Rekapitulasi Risalah Rapat

Dewan Direksi PT PPI Tahun 2018.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas tercantum dalam Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 28 Mei 2018 dan Laporan Manajemen

(Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) halaman 30.

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang

usulan insentif kinerja untuk Direksi. Hal ini tertuang dalam Surat dari

Direktur Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan

Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-610-003728

tanggal 20 Juni 2017 perihal Usulan Perubahan Remunerasi Direksi PT PPI

dan Surat dari Dewan Komisaris PT PPI kepada Direktur Utama PT PPI

Nomor: UM.330/6/17/KOMPPI-17 tanggal 6 Juni 2017 perihal Tanggapan

dan Rekomendasi atas Usulan Perubahan Remunerasi Direksi tahun 2017.

Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan dan hal ini termuat dalam IT Master Plan

2017-2021 PT PPI dan Audit Report Nomor 117 tanggal 19 Desember 2018.

Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak

terpenuhi dan ini dibuktikan dengan Assessment Report PT PPI berdasarkan

standar penilaian ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007


bulan Juli 2018 halaman 4 (Selama tahun 2018 tidak ada keluhan dari

pelanggan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

sehingga perusahaan tidak perlu memberikan kompensasi dalam hal SPM

dan mutu tidak terpenuhi).

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi

perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-340-003103

tanggal 7 Februari 2017 tentang Procurement Policy and

Procedure/Kebijakan dan Prosedur Pengadaan.

Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal

berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan yang tercantum dalam

Kontrak Manajemen Tahun 2018 PT PPI halaman 10 huruf C.

Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan

auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak

terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan seperti

tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: RPC-6416/PSS/2018

tanggal 16 April 2018 dan Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun 2018 Periode

April 2017 s.d. April 2018 Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18 tanggal 6

Juli 2018.

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi

yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung

pencapaian perusahaan berdasarkan SK Direksi PT PPI Nomor: PPI-NPP-06-

1-000555 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pekerja di Lingkungan PT PPI. Dilengkapi dengan evaluasi pasca pelatihan

seperti Form Evaluasi Training atas nama Fachmi Fachrudin tanggal 12 Juli

2018.


Perusahaan memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja yaitu PPI

QHSE (Quality, Health, Safety, and Environmental) Management Policy dalam

bentuk draft (belum ditandatangani Direktur Utama) yang diterbitkan


Perusahaan menerapkan reward and punishment atas penerapan Pedoman

Perilaku dan disiplin berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor:

PPI-06-1-000526 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penilaian Performansi

Bulanan di Lingkungan PT PPI Pasal 11 dan Pedoman Perilaku Perusahaan

PT PPI Nomor: PPI-630-005019 tanggal 6 November 2017 halaman 45-46

huruf E.

e. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan

terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan

Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Kebijakan Akuntansi

Keuangan (PTPI/PM/KEU/KAK) PT Pelindo II (Persero) berlaku sejak 1

Januari 2011. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas

pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan

pengungkapan kebijakan akuntansi seperti tercantum dalam Laporan

Auditor Independen Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16 April 2018.

Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan tercantum

dalam Laporan Auditor Independen Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16

April 2018 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian

PT PPI disajikan secara wajar dan tidak ada pencatatan yang bersifat

material. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko PT PPI

Tahun 2017. Direksi melaksanakan program manajemen risiko yang

dibuktikan dengan Surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor:

PPI-640-15102018-007 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Laporan

Implementasi Manajemen Risiko bulan Juli s.d. September 2018.


Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko

seperti tertuang dalam Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I PT PPI

Tahun 2018 Nomor: PPI-640-21122019-009 tanggal 8 Agustus 2018.

Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang tercantum dalam Surat dari Direktur

Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-640-15102018-

007 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Laporan Implementasi Manajemen

Risiko bulan Juli s.d. September 2018, Surat dari Direktur Utama PT PPI

kepada Direktur Teknik PT Pelindo II (Persero) Nomor: PPI-640-09012019-

005 perihal Monitoring Profil Risiko PT PPI Periode Triwulan IV 2018.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk

melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan yaitu SK Direksi

PT PPI Nomor: SKD-650-006012 tanggal 17 September 2018 tentang

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan PT PPI halaman

5-13.

Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi

terhadap laporan keuangan tahunan yang tertuang dalam Surat Pernyataan

Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan tanggal 31

Desember 2017 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT PPI


Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di

bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan

keuangannya yang dikonsolidasikan tertuang dalam Laporan Manajemen

(Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) halaman 35-59.

Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP

dan BPK) seperti yang tertuang dalam Surat dari Direktur Utama PT PPI

kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-650-08102018-003 tanggal 8

Oktober 2018 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Internal Audit

Triwulan III Tahun 2018.


Progres (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi

SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal terlihat dalam

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Auditor SPI PT Pelindo II

(Persero) atas Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun 2018 (Periode April 2017

s.d. April 2018) Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18 tanggal 6 Juli 2018.

f. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar

Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga sesuai

dengan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-610-004096 tanggal 1

September 2017 tentang Uraian Tugas/Jabatan di Lingkungan PT PPI.

Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas

rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan

dilakukan oleh perusahaan seperti Legal Document Review (LDR) tanggal 21

September 2018 mengenai Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Initial

Assessment Pengembangan Properti di Tanjung Pandan.

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

dan perjanjian dengan pihak ketiga tercermin dalam Laporan Auditor

Independen Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16 April 2018.

g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan

dan stakeholders

Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan

mekanisme penanganan keluhan pelanggan yaitu e-mail:

[email protected], menu contact us di website www.portdevco.com,

Contact center: Corporate Secretary (08111619774), SRM FC 104-

Stakeholders Feedback. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara

tanggap dan efektif berdasarkan SRM FC 104-Stakeholders Feedback.

mailto:[email protected]

http://www.portdevco.com/


Progres kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah

ditindaklanjuti/ditangani tercermin dalam Laporan Akhir Survei Kepuasan

Pelanggan PT PPI Tahun 2017 yang menyebutkan Indeks Kepuasan

Pelanggan PT PPI Tahun 2017 sebesar 3,69 yang masuk dalam kategori

"Puas".

Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani yang termuat dalam

Nota Dinas dari Commercial & Business Development Director kepada

President Director Nomor: NOD-400-005481 perihal Laporan Akhir Hasil

Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2017.

Pelaksanaan hubungan Perusahaan dengan pemasok berdasarkan SK Direksi

PT PPI Nomor: SKD-340-003103 tanggal 7 Februari 2017 tentang

Procurement Policy and Procedure/Kebijakan dan Prosedur Pengadaan

halaman 10-11 nomor 4 huruf c, d, dan e.

Secara berkala perusahaan melakukan asesmen pemasok berdasarkan

pencapaian QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service) seperti tercantum dalam

Daftar Penilaian Kinerja Rekanan/Pemborong/Penyedia Barang dan Jasa

Periode Triwulan IV 2018 (Oktober-Desember). Perusahaan melakukan

pengukuran kepuasan pemasok dan dimuat dalam Rekapitulasi Survei

Kepuasan Pemasok PT PPI Periode Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2019.

Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari

pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran

bunga dan pokok utang jangka panjang termuat dalam Laporan Auditor

Independen Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16 April 2018.

Perusahaan melaksanakan kewajiban kepada Negara diantaranya Bukti

Penerimaan Elektronik SPT Tahunan tahun buku 2017 dan SPT Masa Bulan

Oktober, November, dan Desember 2018. Tidak terdapat keterlambatan

pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan

rampung, dan PBB) yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara PPh


Badan tahun 2017, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23.

Pelaksanaan hubungan Perusahaan dengan karyawan diantaranya terkait

dengan Partisipasi Karyawan yang tercermin dalam Surat Keputusan Direksi

PT PPI Nomor: PPI-06-1-000526 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penilaian

Performansi Bulanan di Lingkungan PT PPI. Pengukuran kepuasan karyawan

yang tercantum dalam Laporan Akhir Survei Kepuasan & Engagement

Pekerja PT PPI Tahun 2018.

Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-

keluhan stakeholder yaitu SRM FC 104 - Stakeholders Feedback dan

dilaporkan dalam Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelanggan PT PPI Tahun

2017 halaman 22.

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk

mendukung keberlanjutan operasi perusahaan sesuai dengan Surat

Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-630-002522 tanggal 5 September

2016 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana Corporate Social

Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI.

Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat

melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-

undangan yang berlaku termuat dalam Program Kerja dan Alokasi Anggaran

CSR atau TJSL PT PPI Tahun 2018 dan Realisasi Program Kerja CSR PT PPI

Tahun 2018.

h. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan

anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi

Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat

struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak

lainnya disebabkan benturan kepentingan yang tertuang dalam Board

Manual tahun 2017 halaman 18-19 nomor 6.


Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan

lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam

Daftar Khusus termuat dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan

Direksi PT PPI Tahun 2018.

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung

benturan kepentingan tercermin dalam Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun

2018 Periode April 2017 s.d. April 2018 Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-

18 tanggal 6 Juli 2018.

i. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi

dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang

Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas seperti Surat dari Direktur

Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-630-006016

tanggal 31 Mei 2018 perihal Laporan Tahunan (Annual Report) PT PPI Tahun

2017 dan Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI

Nomor: PPI-510-15012019-010 tanggal 15 Januari 2019 perihal

Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018

(Unaudited).

Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah

ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan

dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan laporan tahunan kepada

Pemegang Saham/Pemilik Modal tercantum dalam Surat dari Direktur

Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur

Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-630-006015 tanggal 31 Mei

2018 perihal Laporan Tahunan (Annual Report) PT PPI Tahun 2017, Surat

dari Direktur Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero)

dan Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-510-


15012019-010 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penyampaian Laporan

Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited), dan Surat

dari Direktur Utama PT PPI kepada Pemegang Saham PT PPI yaitu Direktur

Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur Utama PT Multi Terminal

Indonesia Nomor: PPI-580-005750 tanggal 23 Juli 2018 perihal

Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Semester I Tahun 2018.

Muatan (content) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen

tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri)

minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimuat dalam Laporan

Keuangan Manajemen (Konsolidasi) s.d Triwulan III 2018 dan Laporan

Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited).

j. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika

rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat

sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tercantum dalam Board Manual

tahun 2017 halaman 38-44 huruf G.

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit

sekali dalam setiap bulan tercermin dalam Rencana Agenda Rapat Direksi

PT PPI Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan Rekapitulasi Risalah Rapat

Dewan Direksi PT PPI Tahun 2018.

Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi &

Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan

alasan ketidakhadirannya. Hal ini termuat dalam Daftar Hadir Rapat Dewan

Komisaris & Direksi PT PPI tanggal 17 Januari 2018, 27 Maret 2018, dan 28

Mei 2018.


Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya seperti tertuang dalam Rekapitulasi Risalah Rapat Dewan

Direksi PT PPI Tahun 2018. Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau

keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tercantum dalam Risalah

Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 17 Januari 2018 dan 27

Maret 2018.

k. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas

dan efektif

Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh

Direksi yaitu Piagam Audit Internal PT PPI tanggal 5 Mei 2017. SPI/Fungsi

Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan

pelaksanaan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor:

SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 tentang Organisasi PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia dan Piagam Audit Internal PT PPI tanggal 5 Mei 2017

halaman 8 poin 5.1 huruf d.

Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil

kerjanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit

seperti yang tertuang dalam Piagam Audit Internal PT PPI tanggal 5 Mei

2017 halaman 6 poin 4.2 huruf d dan halaman 7 poin 4.3 huruf e.

SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai

tambah dan memperbaiki operasional perusahaan dan hal ini tercantum

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018 tanggal 28 Juni

2018, Surat Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI

Tembusan: Komite Audit Nomor: PPI-650-005925 tanggal 31 Agustus 2018

perihal Penyampaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018 PT

PPI, dan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Auditor SPI PT

Pelindo II (Persero) atas Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun 2018 (Periode

April 2017 s.d. April 2018) Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18, tanggal 6

Juli 2018.


SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata

Kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern serta upaya

pencapaian strategi bisnis perusahaan dalam Laporan Hasil Audit PT PPI

Tahun 2018 Periode April 2017 s.d. April 2018 Nomor:

PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18 tanggal 6 Juli 2018.

SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan

eksternal yang dibuktikan dengan Monitoring atas Tindak Lanjut

Rekomendasi Temuan Auditor Eksternal (KAP) atas Laporan Keuangan

Tahunan 2017 Ref. laporan No. RPC-6446/PSS/2018 tanggal 16 April 2018,

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Auditor SPI PT Pelindo II

(Persero) atas Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun 2018 (Periode April 2017

s.d. April 2018) Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18 tanggal 6 Juli 2018,

Memo Kepala Audit Internal kepada Direktur Utama PT PPI Nomor: MMO-

650-11012019-007 tanggal 11 Januari 2019 perihal Monitoring Tindak

Lanjut Hasil Rekomendasi Audit SPI, Surat Direktur Utama PT PPI kepada

Dewan Komisaris PT PPI Tembusan: Direksi PT PPI dan Komite Audit

Nomor: PPI-650-14012019-010 tanggal 14 Januari 2019 perihal

Penyampaian Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Audit

SPI Tahun 2018.

l. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang

berkualitas dan efektif

Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung

keberhasilan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan SK Direksi PT PPI Nomor:

SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 tentang Organisasi PT Pengembang

Pelabuhan Indonesia dan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor: SKD-610-

005718 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Jabatan bagi Pekerja yang

Ditugaskan di Lingkungan PT PPI.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya tercermin dalam Memo

Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada Direktur Utama Nomor:

MMO-630-05112018-012 tanggal 5 November 2018 perihal Sosialisasi GCG


& Parameter Penilaian GCG serta Pengenalan Komisaris & Direksi Baru PT

PPI, Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI,

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur Utama PT Multi

Terminal Indonesia Nomor: PPI-510-15012019-010 tanggal 15 Januari 2019

perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun

2018 (Unaudited), dan Surat Direktur Utama PT PPI kepada Dewan

Komisaris PT PPI Nomor: PPI-580-005749 tanggal 23 Juli 2018 perihal

Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Semester I Tahun 2018.

Sekretaris perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung

terbukti dengan adanya Rencana Agenda Rapat Direksi PT PPI Tahun 2018

tanggal 10 Januari 2018 dan Undangan Rapat Direksi tanggal 12 Desember

2018 melalui e-mail yang beragendakan tindak lanjut rapat sebelumnya dan

pembahasan materi Rakomdir PPI Desember 2018.

Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan tertuang dalam

Risalah Rapat Tinjauan Manajemen Semester I tahun 2018 PT PPI tanggal 8

Agustus 2018 nomor 6.

m. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan

Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Hal ini

dibuktikan dengan Surat dari Direktur Utama kepada Pemegang Saham PT

PPI yaitu Direksi PT Pelindo II (Persero) dan Direksi PT Multi Terminal

Indonesia, Dewan Komisaris dan Komite Audit PT PPI, Direksi PT PPI, dan

Manajer PT PPI Nomor: PPI-630-005318 tanggal 16 April 2018 perihal

Undangan RUPS Pertanggungjawaban Tahun 2017 PT PPI.

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-

haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut tercermin dalam Risalah RUPS PT PPI Nomor:


SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26

April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan

Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017 halaman 5 nomor 4.

Direksi menyediakan informasi mengenai rincian rencana kerja dan

anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk

dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS RJPP dan RKAP tercantum

dalam Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS (RUPS Sikuler) PT PPI

Nomor: SK.03/31/10/3/PBI/UT/PI.II-17 dan HK.476/31/10/4/MTI-2017

tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) tahun 2016-2020 PT PPI dan Keputusan Para Pemegang

Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor:

SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan HK.476/30/1/7/MTI-2018 tanggal 30

Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) dan Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018.

Direksi menyediakan informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang

menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan tercermin dalam Laporan Tahunan tahun 2017 dan Laporan

Keuangan Audited tahun 2017.

Direksi menyediakan informasi tentang penjelasan mengenai hal-hal lain

berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat

RUPS berlangsung seperti tertuang dalam Risalah RUPS PT PPI Nomor:

SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26

April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan

Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017.


Aspek governance yang terkait dengan Pengungkapan Informasi dan

Transparansi dinilai berdasarkan penerapan 4 indikator dengan 16 parameter

dan 76 faktor yang diuji kesesuaian menghasilkan skor 8,035 atau 89,281 %

dari skor maksimum 9.


Capaian skor per indikator terkait aspek Pengungkapan Informasi dan

Transparansi adalah sebagai berikut:


CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

16 9,000 8,035 89,281

1 Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders

2 0,435 0,375 86,111

2

Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

5 2,320 2,142 92,317

3

Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 3,341 3,341 100,00

4 Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

2 2,904 2,178 75,00

Hasil asesmen menunjukkan praktik yang sudah baik, meskipun masih ada

kondisi pada tingkat parameter yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perusahaan Menyediakan Informasi Perusahaan kepada Stakeholders

Dalam hal kebijakan tentang pengendalian informasi, perusahaan telah

memiliki kebijakan tentang Pengendalian Informasi berdasarkan surat

Keputusan Direksi PT PPI Nomor: PPI-622-000364 tentang Standar

Pelayanan Informasi/Data dan Dokumentasi di Lingkungan PT PPI Tanggal 2

Maret 2015.

Tingkat kepatuhan tercermin dalam Laporan Manajemen 2017 halaman 6

tentang Tindak Lanjut Temuan Audit. Dalam bagian ini tidak ada temuan

mengenai pelanggaran kebijakan pengendalian informasi.


b. Perusahaan Menyediakan bagi Stakeholder Akses Atas Informasi

Perusahaan yang Relevan, Memadai, dan Dapat Diandalkan secara

Tepat Waktu dan Berkala

Perusahaan memiliki media untuk penyediaan informasi publik agar dapat

diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, yaitu

terdapat website yang dikelola oleh Perusahaan dengan alamat

www.portdevco.com. Berdasarkan hasil observasi terhadap website

www.portdevco.com, kami menyimpulkan bahwa informasi yang dimuat

dalam website tersebut mudah diakses dan dapat dinduh (download).

Perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran website

sebagaimana tercantum dalam SOP Update Social Media, SRM FC Nomor 106

tanggal 27 November 2015 tentang Update Media Sosial, dan SRM FC Nomor

106 tanggal 16 Januari 2017 tentang Update Media Sosial. Perusahaan juga

memfungsikan website sebagai sarana publikasi kebijakan dan informasi

penting perusahaan, antara lain: Corporate Governance Policy, Director and

Commisioner Guidelines, Code of Conduct, and Gratification Policy.

Selain website, perusahaan juga memiliki media lain sebagai sarana publikasi

seperti E-Newsletter di link http://www.portdevco.com/?page_id=873,

Twitter, Instagram, Youtube, Brosur, Leaflet, Company Profile, Roll Up Banner.

Perusahaan juga telah melaksanakan pertemuan/gathering dengan

stakeholders yaitu pada acara halal bi halal PT PPI Tahun 2018.

Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan

yakni disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta dicetak

pada kertas yang berwarna terang, mudah dibaca dengan jelas, dan

mencantumkan identitas serta memuat profil perusahaan secara lengkap dan

jelas seperti yang terdapat dalam Annual Report Tahun 2017.



http://www.portdevco.com/?page_id=873


c. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, yakni

informasi keuangan (Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Posisi

Keuangan, dan Rasio Keuangan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima)

tahun buku. Selain itu, Laporan Tahunan juga memuat Laporan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi. Dalam website

www.portdevco.com, laporan tahunan telah disajikan dan dapat diunduh.

Laporan Tahunan memuat laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang

meliputi hal-hal sebagai berikut: uraian tugas Dewan Komisaris, frekuensi

pertemuan, dan tingkat kehadiran, pengungkapan prosedur penetapan dan

besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris seperti yang terlampir

dalam Annual Report Tahun 2017 halaman 186-197 dan 208-213.

Laporan Direksi telah memuat hal-hal tentang pengungkapan prosedur

penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, uraian tugas Direksi,

frekuensi pertemuan, tingkat kehadiran, dan program pelatihan seperti

tercantum dalam Annual Report Tahun 2017 halaman 186-197 dan 208-213.

Laporan Tahunan telah memuat profil perusahaan secara lengkap dan telah

memuat bagian tesendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen

atas kinerja Perusahaan. Pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang

baik dan Laporan Keuangan Perusahaan juga telah diungkapkan dalam

Laporan Tahunan Perusahaan.

d. Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG

dan bidang-bidang lainnya

Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan

bidang-bidang lainnya.


Dalam pelaksanaan CSR, PT PPI mendapatkan apresiasi sebagai berikut:

1) Certificate of Appreciation PT PPI, tanggal 19 Oktober 2018 untuk

Kategori The Most Trusted and Reputable Company in Cosporate Social

Responsibility of the Year 2018;

2) Piagam Penghargaan PT PPI, tanggal 14 November 2018 atas Kerjasama

dan Sinerginya dalam Program CSR: Siaga Sehat Pelayanan Kesehatan dan

Pengobatan Gratis di 14 RW Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara;

3) Piagam Penghargaan PT PPI, tanggal 14 November 2018 atas Peran serta

dalam Pengabdian serta Dedikasinya di Wilayah Kelurahan Kalibaru

Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

4) Piagam Penghargaan PT PPI, tanggal 20 Januari 2018 atas Peran serta

dalam Pengabdian serta Dedikasinya di Wilayah Kelurahan Kalibaru

Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

5) Piagam Penghargaan PT PPI, tanggal 23 Februari 2018 atas The

Committed Company for Contributing in Community Development of the

Year 2018;

6) Piagam Penghargaan PT PPI, tanggal 16 Januari 2018 atas Partisipasi

dalam Upaya Membangun Kebersamaan Jakarta sebagai Perekat

Kerukunan Warga dan Elemen Masyarakat Jakarta Utara

Penghargaan lainnya adalah keikutsertaan di bidang publikasi dan

keterbukaan informasi yang diperoleh PT PPI dalam Galeri Annual Report

Indonesia (www.annualreport.co.id) pada tanggal 9 Januari 2019 atas Peran

Serta Perusahaan dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik.

6. Aspek Lainnya

Aspek governance yang terkait dengan pengungkapan informasi dan

transparansi dinilai terhadap penerapan 2 indikator dengan 2 parameter dan 6

faktor yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 1,750 atau 35,00

% dari skor maksimum 5.

http://www.annualreport.co.id/


Capaian skor per indikator terkait Aspek Lainnya adalah sebagai berikut:


CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN

(%)

VI ASPEK LAINNYA 2 5,000 1,750 35,00

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan - perusahaan lainnya di Indonesia

1 5,000 1,750 100,00

43

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

1 -5,000 0,000 0,00

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi

perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Dalam hal ini dapat dijelaskan

bahwa PT PPI telah menjadi tujuan benchmark perusahaan lain yaitu Studi

Banding Sistem Manajemen Risiko dari PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).

b. Tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan

standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.


Lampiran

Asesmen GCG

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Parameter Kementerian BUMN

Tahun 2018


Lampiran I


Ringkasan Hasil Asesmen

Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2018

NO ASPEK PENILAIAN BOBOT SKOR %


7,000 6,930 99,003


3 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,000 33,514 95,753

4 Direksi 35,000 33,316 95,188


Total 95,000 90,449

6 Aspek Lainnya 5,000 1,750 30,000

Nilai Akhir 100,000 92,199


Lampiran II


Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator

Tahun 2018

NO INDIKATOR PAR BOBOT CAPAIAN TAHUN 2018

SKOR CAPAIAN (%)

I KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct)

2 1,218 1,218 100,00

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

2 1,217 1,185 97,395

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2 0,608 0,608 100,00

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

3 1,370 1,370 100,00


3 1,370 1,332 97,922

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system)

3 1,217 1,217 100,00

JUMLAH I 15 7,000 6,930 99,003


II PEMEGANG SAHAM dan RUPS / PEMILIK MODAL

7 RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

6 2,423 2,336 96,423

8 RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

5 1,731 1,558 89,991

9

RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

3 1,385 1,385 100,00

10

RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

6 2,077 1,991 95,835

11 RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

2 0,519 0,519 100,00

12 Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3 0,865 0,865 100,00

JUMLAH II 25 9,000 8,654 96,151


III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

13 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2 1,348 1,236 91,667

14


4 2,127 2,127 100,00

15 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

2 2,904 2,759 95,00

16 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

9 9,593 8,988 93,691

17 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

6 6,479 6,201 95,706

18 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

2 1,504 1,442 95,907

19


3 2,437 2,316 95,035

20 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

1 0,571 0,571 100,00


21 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2 1,659 1,659 100,00

22


3 1,348 1,348 100,00

23 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4 2,593 2,513 96,918

24 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

5 2,437 2,354 96,594

JUMLAH III 43 35,000 33,514 95,753

IV DIREKSI

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan

2 1,089 1,089 100,00


3 1,867 1,789 95,833

27 Direksi menyusun perencanaan perusahaan 5 4,044 3,834 94,808

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan 11 8,089 7,554 93,390

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

4 3,266 3,227 98,810


30 Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

2 0,778 0,778 100,00

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders

8 6,689 6,534 97,675

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi

2 1,089 1,050 96,430

33


2 1,089 1,050 96,426

34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5 1,556 1,556 100,00


3 1,711 1,526 89,177


3 1,711 1,549 90,525


2 2,022 1,750 86,536

JUMLAH IV 52 35,000 33,316 95,188


V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38 Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.

2 0,435 0,375 86,111

39 Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

5 2,320 2,142 92,317

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 3,341 3,341 100,00


2 2,904 2,178 75,00

JUMLAH V 16 9,000 8,035 89,281

VI ASPEK LAINNYA

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan - perusahaan lainnya di Indonesia

1 5,000 1,750 100,00

43

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

1 -5,000 0,000 100,00

JUMLAH VI 2 5,000 1,750

JUMLAH I + II + III + IV + V + VI 153 100,000 92,199


Lampiran III


Daftar Capaian Penerapan GGC Per Parameter

Tahun 2018

NO ASPEK PENILAIAN BOBOT %

CAPAIAN SKOR

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct)

1.218 100 1.218

1 Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

0.609 100 0.609

2 Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

0.609 100 0.609

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

1.217 97.395 1.185

3 Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

0.456 100 0.456

4 Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

0.761 95.833 0.729

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

0.608 100.000 0.608

5 Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.

0.304 100 0.304

6 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam kontrak manajemen

0.304 100 0.304

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

1.370 100.000 1.370

7 Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi

0.609 100 0.609

8 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

0.304 100 0.304

9 Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara

0.457 100 0.457


1.370 97.222 1.332

10 Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi

0.304 100 0.304


11 Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi

0.609 93.75 0.571

12 Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi 0.457 100 0.457

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system)

1.217 100.000 1.217

13 Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).

0.304 100 0.304

14 Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).

0.304 100 0.304

15 Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).

0.609 100 0.609

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

7 RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

2.423 96.423 2.336

16 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

0.346 100 0.346

17 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.

0.692 100 0.692

18 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.

0.520 83.333 0.433

19 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.

0.346 100 0.346

20 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0.173 100 0.173

21 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

0.346 100 0.346

8 RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

1.731 89.991 1.558

22 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.346 100 0.346

23 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.519 100 0.519

24 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.

0.347 75 0.260

25 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.346 75 0.260

26 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0.173 100 0.173


9

RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

1.385 100.000 1.385

27 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

0.519 100 0.519

28 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

0.52 100 0.520

29 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.

0.346 100 0.346

10

RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

2.077 95.835 1.991

30 RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.346 75 0.260

31 RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.346 100 0.346

32

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut (Risalah RUPS jika dilakukan RUPS Fisik, Surat Keputusan jika dilakukan RUPS bukan fisik).

0.346 100 0.346

33

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.520 100 0.520

34 Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.

0.346 100 0.346

35 Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

0.173 100 0.173

11 RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

0.519 100.000 0.519

36

RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

0.173 100 0.173

37 RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

0.346 100 0.346

12 Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

0.865 100.000 0.865

38 Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.346 100 0.346


39 Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi

0.173 100 0.173

40

Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.

0.346 100 0.346

DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS

13 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

1.348 91.667 1.236

41 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.

0.674 100 0.674

42 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.

0.674 83.333 0.562

14


2.127 100.000 2.127

43 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

0.648 100 0.648

44 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.493 100 0.493

45 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.

0.493 100 0.493

46 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.

0.493 100 0.493

15 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

2.904 95.000 2.759

47 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

1.296 95 1.231

48 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

1.608 95 1.528

16 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

9.593 93.691 8.988

49

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

1.100 100 1.100

50

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

0.789 100 0.789

51 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.

1.100 95 1.045


52 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.

1.100 75 0.825

53 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.

1.100 95 1.045

54 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.

1.101 95 1.046

55

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

1.101 95 1.046

56 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

1.101 95 1.046

57 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.101 95 1.046

17 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

6.479 95.706 6.201

58

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

1.417 95 1.346

59 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

1.106 100 1.106

60

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.

0.966 100 0.966

61 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.

0.778 100 0.778

62

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

1.106 87.5 0.968

63

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi.

1.106 93.75 1.037

18 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

1.504 95.907 1.442

64 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.

0.985 93.75 0.923

65 Peran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.

0.519 100 0.519


19


2.437 95.035 2.316

66 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.

0.501 100 0.501

67 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

0.968 87.5 0.847

68 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

0.968 100 0.968

20 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

0.571 100.000 0.571

69 Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.

0.571 100 0.571

21 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1.659 100.000 1.659

70 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

0.985 100 0.985

71 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.674 100 0.674

22


1.348 100.000 1.348

72 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.

0.346 100 0.346

73 Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

0.656 100 0.656

74 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

0.346 100 0.346

23

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

2.593 96.918 2.513

75 Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.

0.804 100 0.804

76 Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.

0.337 100 0.337


77

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

0.959 91.667 0.879

78

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.493 100 0.493

24 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

2.437 96.594 2.354

79

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.643 100 0.643

80 Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.487 100 0.487

81 Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.

0.643 100 0.643

82

Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.332 100 0.332

83 Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.332 75 0.249

DIREKSI

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan

1.089 100.000 1.089

84 Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.

0.467 100 0.467

85 Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

0.622 100 0.622


1.867 95.833 1.789

86 Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

0.622 100 0.622

87 Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.

0.778 90 0.700

88 Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

0.467 100 0.467

27 Direksi menyusun perencanaan perusahaan 4.044 94.808 3.834

89 Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/ Pemilik Modal.

0.778 100 0.778

90 Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/ Menteri/ Pemilik Modal.

0.778 85 0.661


91 Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.

1.088 95 1.034

92

Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

0.778 100 0.778

93 Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

0.622 93.75 0.583

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan

8.089 93.390 7.554

94 Direksi melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

0.467 100 0.467

95 Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

0.311 100 0.311

96 Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang ditingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

0.155 100 0.155

97 Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.

0.311 100 0.311

98 Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.

0.311 87.5 0.272

99 Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/ Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.

0.156 100 0.156

100 Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

0.778 95 0.739

101 Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

0.778 75 0.584

102 Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

0.933 96.875 0.904

103

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.

3.267 100 3.267

104 Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan.

0.622 62.5 0.389

29 Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

3.266 98.810 3.227

105 Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK)

0.622 100 0.622

106 Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.244 96.875 1.205


107 Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.

0.778 100 0.778

108 Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

0.622 100 0.622

30 Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

0.778 100.000 0.778

109 Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

0.156 100 0.156

110 Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

0.622 100 0.622

31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.

6.689 97.675 6.534

111 Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan. 1.244 93.75 1.166

112 Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. 0.933 100 0.933

113 Pelaksanaan hubungan dengan kreditur. 0.778 100 0.778

114 Pelaksanaan kewajiban kepada Negara. 0.467 100 0.467

115 Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan. 1.089 100 1.089

116 Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.

0.311 100 0.311

117 Upaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan.

0.311 75 0.233

118 Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.

1.556 100 1.556

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

1.089 96.430 1.050

119

Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

0.467 100 0.467

120 Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

0.622 93.75 0.583

33


1.089 96.426 1.050

121 Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.622 100 0.622

122 Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.467 91.667 0.428

34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.556 100.000 1.556


123

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.156 100 0.156

124 Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

0.467 100 0.467

125 Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

0.311 100 0.311

126 Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

0.311 100 0.311

127 Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

0.311 100 0.311


1.711 89.177 1.526

128 Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.

0.156 100 0.156

129 SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

0.466 70 0.3262

130 SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

1.089 95.833 1.044


1.711 90.525 1.549

131 Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

0.466 83.333 0.388

132 Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. 1.089 95 1.035

133 Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan. 0.156 80.768 0.126


2.022 86.536 1.750

134 Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

1.089 75 0.817

135

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

0.933 100 0.933

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

38 Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.

0.435 86.111 0.375

136 Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.

0.29 91.667 0.266

137 Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan

0.145 75 0.109

39 Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

2.320 92.317 2.142


138 Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

0.322 100 0.322

139 Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.

0.572 87.5 0.501

140 Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.

0.427 100 0.427

141 Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala.

0.427 75 0.320

142 Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.

0.572 100 0.572

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.341 100.000 3.341

143 Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan

0.291 100 0.291

144 Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

0.073 100 0.073

145 Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.

0.291 100 0.291

146 Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap 0.145 100 0.145

147 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan.

1.234 100 1.234

148 Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

0.944 100 0.944

149 Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

0.363 100 0.363


2.904 75.000 2.178

150 Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA). 1.452 50 0.726

151 Penghargaan atau award lainnya. 1.452 100 1.452

ASPEK LAINNYA

42 Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia

5,000 35.000 1,750

152

Perusahaan memiliki bidang atau area yang menjadi best practices di Industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain (baik bagi BUM maupun Perusahaan Swasta). Bidang area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi

5,000 35.000 1,750

43

Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya

-5,000 0 0

153 Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

-5,000 0 0


Lampiran IV

Rekomendasi Penerapan GGC


Tahun 2018

PAR ASPEK FUK REFERENSI AREA OF IMPROVEMENT %

CAPAIAN

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL

18.1 Pengangkatan Direksi: a. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. b. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk Direksi Perum dan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS untuk Direksi Persero. c. Penetapan Direksi melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.

55 1) Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 Tanggal 5 November 2012 Pasal 10 Ayat 26 2) Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018 anggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PPI

Terdapat pejabat Direksi berstastus Plt yang belum ditetapkan secara definitif oleh RUPS (melebihi 30 hari) Rekomendasi: Perusahaan segera menetapkan secara definitif melalui RUPS, Pejabat Direksi yang berstatus Plt atau melakukan pengangkatan calon Direksi yang baru hasil seleksi.

75


18.3 Komposisi Direksi: a. Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. b. Terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN. c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.

57 1) Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 Tanggal 5 November 2012 Pasal 10 Ayat 26 2) Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018 anggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PPI

Terdapat pejabat Direksi berstastus Plt yang belum ditetapkan secara definitif oleh RUPS (melebihi 30 hari) Rekomendasi: Perusahaan segera menetapkan secara definitif melalui RUPS, Pejabat Direksi yang berstatus Plt atau melakukan pengangkatan calon Direksi yang baru hasil seleksi.

75

24.2 Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: a Jumlah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi. b RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi. Untuk BUMN Perum, disamping Komisaris Independen, komposisi anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri

74 1) Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT PPI 2) Curriculum Vitae atas nama Apep Fajar Kurniawan

1) Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih banyak dari jumlah jabatan Direksi, yaitu 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, sementara itu terdapat hanya 4 (empat) anggota Direksi.

2) Komisaris Independen yaitu Apep Fajar Kurniawan, belum memiliki kompetensi di bidang auditing, keuangan, dan akuntansi.

Rekomendasi: 1) Perusahaan segera menyesuaikan jumlah

anggota Dewan Komisaris dengan jumlah Direksi.

2) Perusahaan segera memfasilitasi Anggota Dewan Komisaris dalam rangka pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan.

50


Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan BUMN Perum. . c Jika dalam komposisi terdapat mantan anggota Direksi, maka yang bersangkutan telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

3) Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 Tanggal 5 November 2012 Pasal 14 Ayat 32 Halaman 40

25.1 Terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal perusahaan (untuk Perum)/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

75 Anggaran Dasar PT PPI Nomor 9 Tanggal 5 November 2012 Pasal 14 Ayat 32 Halaman 40

Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal belum menetapkan keputusan yang mengatur jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Rekomendasi: Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal segera menetapkan keputusan yang mengatur jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

50

30.1 Penilaian kinerja Direksi. a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. b. Terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegial dan individu, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal. c. RUPS/ Pemilik Modal memberikan

90 1) Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018 2) Risalah RUPS PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/4/2/MTI-2018 Tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal telah memberikan penilaian terhadap Kinerja Direksi secara kolegial, tetapi belum memberikan penilaian Kinerja Direksi secara individu. Rekomendasi: Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal segera menetapkan kebijakan dan melaksanakan penilaian Kinerja Direksi secara individu.

75


Kinerja Direksi kolegial dan Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kinerja Direksi. d. Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).

Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2017

30.2 Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. b. Terdapat Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal. c. RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. d. Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri (untuk Perum).

91 1) Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018 2) Risalah RUPS PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/4/2/MTI-2018 Tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2017

Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal telah memberikan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, tetapi belum memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara individu. Rekomendasi: Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal segera menetapkan kebijakan dan melaksanakan penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara individu.

75


DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

42.3 Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran 1) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris. 2) Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

121 Surat Direktur Utama Kepada Komisaris Utama Nomor: PPI-632-006023 Tanggal 21 Maret 2018 Perihal Undangan In House Training Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI

Dewan Komisaris belum menyampaikan Laporan Hasil Pelatihan kepada Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal Rekomendasi: Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelatihan yang diikuti kepada Pemegang Saham & RUPS/ Pemilik Modal.

50

52.4 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

165 Kajian Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya di PT PPI Tanggal 1 Oktober 2018

Dewan Komisaris belum menyampaikan hasil kajian manajemen risiko kepada Direksi. Rekomendasi: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat surat kepada Direksi untuk menyampaikan hasil kajian Manajemen Resiko agar dapat ditindaklanjuti oleh Direksi.

0

62.3 Pelaksanaan kegiatana. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. b. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas

217 Memo Ketua Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor: UM.330/10/01/KOMPPI-18 Tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Penyampaian Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Pelaksanaannya di PT PPI

Belum terdapat telaah Dewan Komisaris terkait efektivitas pelaksanaan audit eksternal. Rekomendasi: Dewan Komisaris / Dewan Pengawas menetapkan dan melaksanakan penilaian terhadap efektivitas audit eksternal.

75


kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. c. Terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas)

62.4 Penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.

218 Surat Dewan Komisaris ke Direksi Nomor: UM.220/10/04/KOMPPI-18 Tanggal 4 Oktober 2018 Perihal Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern PT PPI

Belum terdapat telaah Dewan Komisaris terkait efektivitas pelaksanaan audit eksternal. Rekomendasi: Dewan Komisaris / Dewan Pengawas menetapkan dan melaksanakan penilaian terhadap efektivitas audit eksternal.

75

67.3 Terdapat penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. a. Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang

235 Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat dengan berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial

75


tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya. b. Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. c. Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas).

Tahun Buku 2017 PT PPI dengan realisasi pencapaiannya yang tercantum dalam RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2017. Tetapi, Dewan Komisaris belum melakukan penilaian Kinerja Direksi secara individu. Rekomendasi: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas segera menetapkan dan melaksanakan penilaian kinerja terhadap Direksi secara individu.

67.4 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara semesteran dan tahunan.

236 1) Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2017 PT PPI 2) Laporan Kerja Pengawasan

Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil penilaian Kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya yang tercantum dalam RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2017. Tetapi, Dewan Komisaris belum melakukan penilaian Kinerja Direksi secara individu sehingga tidak ada penyampaian Kinerja Direksi secara individu. Rekomendasi: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas segera menetapkan, melaksanakan, dan menyampaikan hasil penilaian Kinerja terhadap Direksi secara individu.

75


77.3 Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. a. Risalah Rapat Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris/Dewan Pengawas. b. Dalam risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat. c. Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut. d. Validasi risalah rapat sesuai dengan tatatertib yang ditetapkan. Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan. e. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan di perusahaan. f. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat

265 1) Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018 2) Risalalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018 2) Tanda Terima Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 belum memuat poin tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya. Rekomendasi: Sekdekom dan Sekper melakukan perbaikan atas Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Dewan Komisaris & Direksi tahun 2018 untuk memuat poin tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

75


diakses oleh setiap anggota Komisaris/ Dewan Pengawas.

83.2 Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

282 1) Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2018 2) Laporan Tahunan Kegiatan Komite Audit 2018

Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris minimal, namun tidak memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. Rekomendasi: Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Program Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

50

DIREKSI

87.4 SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.

296 Laporan Hasil Audit PT PPI Tahun 2018 Periode April 2017 s.d. April 2018 Nomor: PW.02.03/6/7/2/AIR/SPI-18 tanggal 6 Juli 2018 hal. 10

SPI menemukan bahwa implementasi SOP belum efektif dan hal tersebut mengakibatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses kerja belum bisa terukur dan berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila dasar/legalitas proses kerja yang ada dalam SOP belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terkini serta sulit melakukan pengendalian internal. Rekomendasi: Implementasi SOP perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pelatihan oleh masing-masing divisi.

50


90.3 Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/ membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RKAP tersebut.

308 1) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 21 Agustus 2017 di PT Pelindo II hal. 2 romawi III nomor 3 2) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-500-005066 tanggal 5 Januari 2018 perihal Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI

Secara substansi telaah atas rancangan RKAP sudah benar, namun Sekper menyampaikan pembahasan RKAP 2018 berada pada Risalah Rapat Direksi PT PPI Nomor: PPI-632-005173 tanggal 22 Februari 2018, sedangkan Keputusan RUPS tentang persetujuan RKAP 2018 tertanggal 30 Januari 2018. Rekomendasi: Penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemagang Saham dan Dewan Komisaris dilakukan sebelum tahun anggaran dan pembahasan RKAP disampaikan sebelum Keputusan RUPS tentang persetujuan RKAP.

50

90.4 Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/ Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum 15 September tahun berjalan.

309 1) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-500-005066 tanggal 5 Januari 2018 perihal Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI 2) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-500-005065 tanggal 5 Januari 2018 perihal Revisi ke-3 RKAP Tahun 2018 PT PPI

Terdapat keterlambatan dalam penyampaian rancangan RKAP tahun 2018 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Rekomendasi: Penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemagang Saham dan Dewan Komisaris dilakukan sebelum tahun anggaran dan pembahasan RKAP disampaikan sebelum Keputusan RUPS tentang persetujuan RKAP.

75


98.2 Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen - kolektif)

336 1) Kontrak Manajemen tahun 2018 hal. 10 2) Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) halaman 30

Target KPI PT PPI yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 hampir semuanya tercapai, kecuali pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor. Rekomendasi: Pemenuhan target KPI PT PPI terkait pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor perlu ditingkatkan dengan strategi yang ditetapkan oleh Direksi

75

98.4 Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).

338 1) Kontrak Manajemen tahun 2018 hal. 10 2) Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) halaman 30

Target KPI PT PPI yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2018 hampir semuanya tercapai, kecuali pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor. Rekomendasi: Pemenuhan target KPI PT PPI terkait pertumbuhan pendapatan dan kinerja vendor perlu ditingkatkan dengan strategi yang ditetapkan oleh Direksi

75

101.1 Pelaksanaan pelayanan: a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal. b. Perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). c. SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka. d. Indikator SPM tercapai. e. Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan fairness.

346 1) SRM FC 104 - Stakeholders Feedback 2) Kontrak Manajemen Tahun 2018 hal. 10 huruf B nomor 4

Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rekomendasi: Perusahaan segera menetapkan kebijakan mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal)

50


101.2 Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk). a. Perusahaan memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk). b. Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu. c. Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun. d. Perusahaan menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi. e. Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala.

347 1) PPI QHSE (Quality, Health, Safety, and Environmental) Management Policy dalam bentuk draft (belum ditandatangani Direktur Utama) yang diterbitkan tanggal 5 April 2017 2) Certificate of Registration Quality Management System - ISO 9001:2015 No. FS 622947 berlaku sejak tanggal 6 Maret 2018 s.d. 5 Maret 2021 3) Assessment Report PT PPI berdasarkan standar penilaian ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 bulan Juli 2018 4) Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report RAV & CAV PT PPI tanggal 16-18 Juli 2018 5) Assessment Report PT PPI berdasarkan standar penilaian ISO 9001:2015,

Kebijakan mutu yang dimiliki oleh PT PPI masih dalam bentuk draft yang belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT PPI. Rekomendasi: Direktur Utama segera menetapkan kebijakan mutu yang masih bersifat draft dan menandatanganinya

75


BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 bulan Januari 2019

104.1 Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: (1) penjaringan atau nominasi calon Direksi; (2) penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris; (3) proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih. Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang: (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) formula

365 Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan Di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Perusahaan memiliki Kebijakan Pengaturan Anak Perusahaan yang masih berupa draft dan belum memenuhi seluruh kriteria kebijakan yang ditetapkan. Kriteria yang belum terpenuhi yaitu pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi. Rekomendasi: Perusahaan segera menetapkan kebijakan Pengaturan untuk Anak Perusahaan (subsidiary governance) dan Perusahaan Patungan yang mencakup seluruh kriteria yaitu pengangkatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.

50


perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan sumber daya manusia.

104.3 Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan.

367 Perusahaan belum menetapkan target kinerja dan realisasi Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan. Rekomendasi: Perusahaan segera menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan yang mendukung kinerja perusahaan.

0

111.1 Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

396 PPI QHSE (Quality, Health, Safety,and Environmental) Management Policy dalam bentuk draft yang diterbitkan tanggal 5 April 2017

Kebijakan mengenai Hak-hak Konsumen/ Pelanggan, Kebijakan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Konsumen/ Pelanggan masih belum ditandatangani oleh Direktur Utama PT PPI Rekomendasi: Direktur Utama segera mengesahkan kebijakan mengenai Hak-hak Konsumen/pelanggan, Kebijakan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Konsumen/ Pelanggan jika draft yang ada sudah memadai

50


117.1 Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target yang telah disepakati.

420 Risalah RUPS PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017 hal. 5 huruf D nomor 1.

Realisasi pendapatan dan laba bersih Perusahaan masih di bawah target RKAP. Rekomendasi: Perusahaan meningkatkan realisasi pendapatan dan laba bersih sesuai target RKAP tahun 2019

75

117.2 Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya.

421 Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) hal. 30

Pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan sebesar 22,74 tidak tercapai karena realisasinya hanya sebesar 21,39 dan untuk kinerja vendor ditargetkan sebesar 2,35 namun realisasinya hanya sebesar 2,33. Rekomendasi: Perusahaan menentukan dan melaksanakan strategi yang efektif dalam peningkatan pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan dan kinerja vendor.

75

129.3 Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. a. SPI/ Fungsi Audit Internal memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM. b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM.

457 1) Piagam Audit Internal PT PPI tanggal 5 Mei 2017 hal. 8 poin 5.1 huruf c. 2) Identifikasi Sampel Analisis Beban Kerja Kantor Pusat PT PPI

Di dalam Piagam Audit Internal disebutkan bahwa Kepala Divisi Audit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 personel auditor dan staf divisi audit yang meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan dan bidang pengendalian. Namun, jabatan tersebut belum terpenuhi. Saat ini, PT PPI hanya memiliki 1 Kepala Audit Internal dan 1 Auditor Administrator.

50


Rekomendasi: Perusahaan segera memenuhi jumlah kebutuhan 4 orang personel Auditor dan staf Divisi Audit sesuai dengan Piagam Audit Internal.

129.4 Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor). b. Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal. c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi. d. Kualitas yang memadai atas profesionalitas personel SPI.

458 1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Intern a.n. Abu Jai dan Zakiah Indriani 2) CV a.n. Abu Jai dan Zakiah Indriani

Kepala SPI dan staf auditor belum memiliki sertifikasi profesi di bidang audit internal. Rekomendasi: Perusahaan memfasilitasi Kepala SPI dan staf auditor untuk memiliki sertifikasi profesi di bidang audit internal.

50

129.5 SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

459 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018 tanggal 28 Juni 2018

Divisi SPI PT PPI belum melakukan assessment untuk program jaminan kualitas.

50


a. Kepala SPI harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. b. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. c. SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Review (assessment) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap charter audit internal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya. Assessment yang dilakukan oleh assessor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Rekomendasi: Divisi SPI PT PPI segera melakukan assessment untuk program jaminan kualitas.


131.1 Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang memadai: a. Sekretaris Perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan. b. Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.

466 1) Uraian Tugas/Jabatan PT PPI Jabatan Corporate Secretary & Stakeholder Relation 2) CV a.n. Dini Endiyani selaku Sekretaris Perusahaan

Kualifikasi yang dipersyaratkan bagi Sekper PT PPI yaitu berpendidikan minimal S1 dan Ibu Dini Endiyani memiliki pendidikan terakhir yaitu S2 Hubungan Internasional. Ini berarti bahwa Ibu Dini memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Namun, untuk kualifikasi memiliki pengalaman 5 tahun di bidang Corporate Secretary tidak terpenuhi karena Ibu Dini baru 1 tahun berpengalaman di bidang tersebut. Rekomendasi: Perusahaan memfasilitasi Sekper untuk meningkatkan kompetensi yang mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.

50

132.1 Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders. a. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. b. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu. Jika laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan

469 1) Memo dari Corporate Secretary & Stakeholder Relation kepada Direktur Utama Nomor: MMO-630-05112018-012 tanggal 5 November 2018 perihal Sosialisasi GCG & Parameter Penilaian GCG serta Pengenalan Komisaris & Direksi Baru PT PPI 2) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dan Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-510-

Informasi yang ditampilkan di website perusahaan belum semuanya update, contohnya Financial Report Audited tahun 2017 belum di-upload. Rekomendasi: Informasi Perusahaan yang ditampilkan pada website perusahaan selalu di-update oleh Sekper paling tidak setiap triwulan.

75


Komisaris/Dewan Pengawas memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal perusahaan, jika ada). Jika Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (Triwulan IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Komisaris paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulanannya (atau sesuai ketentuan internal perusahaan jika ada). c. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan online dimutakhirkan secara berkala. d. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. e. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada stakeholders lainnya

15012019-010 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Triwulan IV Tahun 2018 (Unaudited) 3) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor: PPI-580-005749 tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Laporan Manajemen (Konsolidasi) Semester I Tahun 2018


sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu. f. Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.

134.2 Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS: a. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan; b. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan; c. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.

477 1) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS (RUPS Sikuler) PT PPI Nomor: SK.03/31/10/3/PBI/UT/PI.II-17 dan HK.476/31/10/4/MTI-2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2016-2020 PT PPI 2) Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui RUPS (RUPS Sirkuler) PT PPI Nomor: SK.03/30/1/1/PBP/UT/PI.II-18 dan HK.476/30/1/7/MTI-2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen PT PPI Tahun 2018

Belum ada surat penyampaian rancangan RJPP dari Direksi kepada Pemegang Saham. Untuk pengesahan RKAP terlambat dilakukan karena seharusnya paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan, namun perusahaan mengesahkannya pada tanggal 30 Januari 2018 yang berarti sudah memasuki tahun anggaran yang baru. Rekomendasi:

1) Direksi segera menyampaikan rancangan RJPP dari kepada Pemegang Saham;

2) Pengesahan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

50


3) Risalah RUPS PT PPI Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan HK.476/26/4/2/MTI-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017 4) Surat dari Direktur Utama PT PPI kepada Pemegang Saham PT PPI yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia Nomor: PPI-416-0014059 tanggal 4 September 2017 perihal Penyampaian dan Permohonan Pengesahan Dokumen RJPP PT PPI 2016-2020

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

139.1 Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

490 www.portdevco.com Perusahaan telah mempublikasikan informasi tentang corporate governance policy, director and commisioner guidelines, code of conduct, and gratification policy. Namun, beberapa dokumen yang dipublikasikan bukanlah dokumen yang telah dimutakhirkan.

75



Rekomendasi: Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen yang di upload dalam website dan memastikan dokumen tersebut merupakan yang terbaru hasil pemutakhiran.

141.1 Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala.

494 www.portdevco.com Berdasarkan observasi terhadap website www.portdevco.com, informasi yang dipublikasikan belum update. Rekomendasi: Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen yang di-upload dalam website dan memastikan dokumen tersebut merupakan yang terbaru hasil pemutakhiran.

75

150.2 Perusahaan menang dalam Annual Report Award (ARA).

559 N/A, karena tidak ada penyelenggaraan Annual Report Arward (ARA) di tahun 2018.

Pada penyelenggaraan Annual Report Arward (ARA) di tahun 2017, PT PPI belum mendapatkan penghargaan dari ajang tersebut. Rekomendasi: PT PPI harus meningkatkan kinerja Perusahaan dan Annual Report melalui strategi khusus yang di susun bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

0



ASESMEN PENERAPAN GCG - portdevco.com · Berdasarkan pelaksanaan asesmen penerapan GCG PT PPI tahun 2018 yang dilakukan sejak tanggal 14 Januari 2019 s.d. 12 Maret 2019, dapat disimpulkan

Documents