LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA … Implementasi GCG 2012 B… · Penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar GCG seperti keterbukaan ... Merekomendasikan usulan calon

Laporan Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BNP Tahun 2012 1

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Implementation Transparancy Report

Tahun 2012

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. selanjutnya disebut Bank BNP mengimplementasikan Tata Kelola

Perusahaan (Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dan sebagai mekanisme pengendali

(diciplinary forces) yang dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan perlindungan kepada pemegang saham, serta

dapat meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan

dengan memperhatikan hak-hak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar GCG seperti keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independen (independency), dan kewajaran (fairness) tersebut

dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure yang

bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur; governance process yang bertujuan untuk menilai efektifitas

proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur; dan governance outcome yang

bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholder Bank BNP yang merupakan hasil proses

pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Upaya berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG memberikan dampak positif bagi dukungan dan

kinerja Bank secara keseluruhan yang semakin baik, dan peningkatan kualitas tingkat kesehatan bank yang membaik pula.

Evaluasi dan review yang dilakukan secara mandiri (self assesment) dapat menjadi dasar yang kuat bagi penilaian dan

langkah perbaikan yang dilakukan agar arah pelaksanaan GCG Bank BNP tidak terlepas dari tujuan awalnya yaitu


pencapaian visi dan misi Bank BNP untuk menjadi salah satu bank ritel pilihan yang berskala nasional yang sehat, handal dan

terpercaya dalam menjalankan aktivitas perbankan dan jasa keuangan.

Berikut Laporan Tranparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance

(GCG)) Bank BNP Tahun 2012 yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007

perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Laporan ini kami sampaikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian I adalah Laporan Penilaian Sendiri Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Gopernance Bank BNP

Tahun 2012 yang merupakan Penetapan Peringkat Faktor GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Matrik

Peringkat Faktor GCG, (Lampiran IV dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum)

2. Bagian II adalah Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) Prinsip Dasar GCG terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian

Pelaksanaan GCG dan Informasi Lainnya yang Terkait dengan Penerapan GCG Bank BNP Tahun 2012,

3. Bagian III adalah Kertas Kerja Penilaian Sendiri Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Gopernance Bank

BNP Tahun 2012, (Lampiran II dari Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum).


LAMPIRAN IV

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank Nusantara ParahyanganTbk., Posisi : Tahun 2012

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat

Definisi Peringkat

Individual 2 Baik

Konsolidasi - -

Analisis

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam suatu governance system yang

terdiri dari 3 (tiga) aspek governance pada Bank BNP secara umum telah dilakukan dengan Baik. Penilaian terhadap kecukupan struktur dan

infrastrutur tata kelola Bank terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank,

ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah

mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek governance process) yang tercermin dari kualitas outcome mencakup aspek kualitatif dan

aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja Bank berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta

peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat fraud, pelanggaran maupun

pelampauan BMPK. Walaupun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator namun hal tersebut tidak signifikan dan dapat

diselesaikan dengan tindakan yang cukup oleh manajemen Bank BNP.


A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI :

1.1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS :

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2012, susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Nusantara

Parahyangan Tbk. mengalami perubahan, semula:

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto

Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Berubah menjadi :

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Perubahan ini dikarenakan salah seorang Komisaris Independen yaitu Sdr. Abdul Malik Sugiarto meninggal dunia pada

tanggal 15 Maret 2012. Dengan berkurangnya 1 (satu) anggota Komisaris Independen, Perusahaan memandang bahwa

jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris yang semula 5 (lima) orang menjadi 4 (empat) orang dengan komposisi 2

(dua) Komisaris non Independen dan 2 (dua) Komisaris Independen masih memadai sesuai dengan pengaturan dalam PBI

No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Bagi Bank Umum.


Ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, antara lain:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota

Direksi.

2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

3. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

4. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

5. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota

Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan

anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper

Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Komisaris Independen Bank BNP adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang

saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak

independen. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen. Masing-masing

Komisaris Independen mengetuai Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Memastikan Terselenggaranya


pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi, serta wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris :

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank BNP

2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi masukan kepada Direksi untuk kepentingan Bank

BNP

3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan melakukan rapat Dewan Komisaris, maupun rapat gabungan

Dewan Komisaris dengan Direksi

4. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank BNP.

c. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat internal dewan dan 4 (empat) kali

pertemuan dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan atas kebijakan kepengurusan

yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain:

Perihal Tertuang Dalam Dokumen

Merekomendasikan usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dikarenakan meninggalnya salah seorang anggota Dewan Komisaris

Surat Keputusan Dewan Komisaris NOKEP : 001 – KOM/KEP/05/2012

Merekomendasikan usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2012 Surat Komite Remunerasi & Nominasi No. 012-KOM/KRN/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 013-KOM/2012


Perihal Tertuang Dalam Dokumen

Merekomendasikan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian tantiem/bonus atas Laba Perseroan Tahun Buku 2011

Surat Komite Remunerasi & Nominasi No. 023-KOM/KRN/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 024-KOM/2012

Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2011 yaitu Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (Member of Grant Thornton).

Surat Komite Audit No. 026-KOM/KA/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 027-KOM/2012

Merekomendasikan usulan calon Direktur Perencanaan & Keuangan yang baru sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direktur Perencanaan & Keuangan yang lama.

Surat Komite Remunerasi & Nominasi No. 040-KOM/KRN/2012, dan Surat Dewan Komisaris No. 039-KOM/2012

d. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank

selain yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemberian bonus/tantiem kepada anggota

Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI DIREKSI :

Bank BNP memiliki 5 (lima) orang Direksi, sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2011.


Susunan Direksi PT Bank Nusantara ParahyanganTbk. adalah sebagai berikut :

1. Presiden Direktur : Ritsuo Ando 2. Direktur Bisnis : Budi Tjahja Halim 3. Direktur Perencanaan dan Keuangan : Koji Sawada 4. Direktur Operasional dan IT : Markus Sugiono 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Afandi Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (ACOM Co.,Ltd).

Seluruh anggota Direksi Bank BNP telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;

Telah lulus Fit and Proper Test serta telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia;

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat

Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama

anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris;

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi

Direksi.

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum dan

kewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG, maka anggota Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab atas

terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan memenuhi


sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta amanat yang dituangkan dalam RUPS, bertanggungjawab

dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)Direksi telah membentuk:

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

2. Divisi Manajemen Risiko

3. Divisi yang membawahi Fungsi Kepatuhan

4. Komite Manajemen Risiko

5. Komite Kepatuhan

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

7. Komite Kebijakan Perkreditan

8. Komite Produk dan Aktivitas Baru

9. Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)

10. Komite Strategi Anti Fraud

11. Komite Pemutus Kredit

Setiap hasil temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, maupun hasil pengawasan

Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ditindaklanjuti dan dimonitor oleh Direksi.

Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan

Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Bank Indonesia, dan memperhatikan pembagian tugas &

tanggung jawab (job desciption) Direksi. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui RUPS.


Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dikomunikasikan melalui media yang mudah

diakses seperti media elektronis (internet/internal web), dan media tertulis (Internal Memorandum/Surat Keputusan/Surat

Edaran Direksi).

Dalam hal Direksi menggunakan penasihat peorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, maka pemilihan dan

penentuan konsultan didasari bahwa konsultan adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi tertentu. Kerja sama ini

dituangkan kedalam dokumen kontrak yang jelas dengan cakupan lingkup kerjasama, biaya, dan hal-hal lain sebagaimana

dokumen kontrak kerjasama.

c. RAPAT DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari fungsi manajerial terhadap semua aspek

organisasi yaitu dengan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi secara berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam satu bulan dimana

merupakan rapat formal rutin dilengkapi dengan notulen atau berita rapat, rapat gabungan bersama dengan Dewan

Komisaris, maupun rapat secara insidentil sesuai kebutuhan dengan mengundang Pejabat Eksekutif maupun Dewan

Komisaris.

Sepanjang tahun 2012 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi rutin yang dihadiri oleh Anggota Direksi,

dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terjadi

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan dalam hal terjadi perbedaan

pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Direksi maka hal tersebut akan dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat

beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil pembicaraan dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan

dengan baik. Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi dan setiap Keputusan Rapat Direksi dapat

diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.


Rapat rutin (bulanan) Direksi selama tahun 2012 seperti dalam tabel dibawah ini :

Pelaksanaan Rapat Agenda Rapat Kehadiran Direksi

Selasa, 10 Januari 2012

- Laporan kinerja akhir tahun 2011 - Pembuatan buku Annual Report dalam satu bahasa

- Rencana pergantian logo - Wacana mengenai gedung Kantor Pusat

- Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Desember 2011 - Anti-fraud Management

- ALCO - Lain-lain

5

Selasa, 14 Februari 2012

- Laporan kinerja bulan Januari 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Januari 2012

- ALCO - Lain-lain

4

Senin, 12 Maret 2012

- Laporan kinerja bulan Februari 2012 - Koreksi PPA atas AYDA dan Transaksi Rekening administratif

(TRA) atas audit tahun buku 2011 (oleh KaDiv. Keuangan & Akuntansi) - Laporan bulanan Manajemen Risiko data Februari2012

- ALCO - Lain-lain

5

Rabu, 11 April 2012

- Laporan kinerja bulan Maret 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data Maret 2012

- ALCO - Lain-lain

5

Senin, 14 Mei 2012

- Laporan kinerja bulan April 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data April 2012

- ALCO - Lain-lain

5



Selasa, 19 Juni 2012

- Laporan kinerja bulan Mei 2012 -Summary Laporan Monitoring Realisasi BiayaOperasional selain

Bunga bulan Mei 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data April 2012

- Presentasi Rencana Co-Branding Credit Card - ALCO

- Lain-lain

5

Senin, 16 Juli 2012

- Laporan kinerja bulan Juni 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2012

- ALCO - Lain-lain

5

Senin, 13 Agustus 2012

- Laporan kinerja bulan Juni 2012 - Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Juni 2012

- Rencana Penambahan Modal - ALCO

- Lain-lain

5

Senin, 17 September 2012

- Laporan kinerja bulan Agustus 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank

- Laporan bulanan Manajemen Risiko data bulan Agustus 2012 - ALCO

- Lain-lain

5

Kamis, 25 Oktober 2012

- Laporan kinerja bulan September 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015

- Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan September 2012

- ALCO - Lain-lain

5



Senin, 19 November 2012

- Laporan kinerja bulan Oktober 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015

- Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2012

- ALCO - Lain-lain

4

Senin, 10 Desember 2012

- Laporan kinerja bulan November 2012 - Rencana Penambahan Modal

- Laporan Manajemen Risiko data bulan November 2012 - ALCO

- Lain-lain

5

Senin, 19 November 2012

- Laporan kinerja bulan Oktober 2012 - Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2013-2015

- Rencana Penambahan Modal - Laporan Manajemen Risiko data bulan Oktober 2012

- ALCO - Lain-lain

4

Senin, 10 Desember 2012

- Laporan kinerja bulan November 2012 - Rencana Penambahan Modal

- Laporan Manajemen Risiko data bulan November 2012 - ALCO

- Lain-lain

5

d. ASPEK TRANSPARANSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

diputuskan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan.


Seluruh anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya

dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu atau tindak pidana kejahatan, serta tidak

sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga

perbankan, perusahaan atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota

Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.

Seluruh Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank BNP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BNP, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNP

selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (ACOM Co., Ltd).

Sesuai ketentuan yang berlaku seluruh anggota Direksi Bank BNP :

- tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

- tidak memiliki saham pada Bank BNP;

- berdomisili di Indonesia.


2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

2.1 KOMITE – KOMITE PENUNJANGDIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

a. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu :

1. Komite Audit,

2. Komite Pemantau Risiko, dan

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Jabatan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko

dirangkap oleh Sdr. Karel Tanok yang sebelumnya Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdr. Abul Malik Sugiarto. (Almarhum)

Masing-masing anggota komite tersebut berasal dari pihak independen. Melalui komite-komite tersebut, Dewan Komisaris

dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komposisi dan keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Audit

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen.

Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2012 adalah:

Ketua Komite : Karel Tanok

Anggota Komite : Pilipus Azarjah

Anggota Komite : Arifin S Haris

2. Komite Pemantau Risiko

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari Pihak Independen.


Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2012 adalah:

Ketua Komite : Karel Tanok

Anggota Komite : Arifin S Haris

Anggota komite : Pilipus Azarjah

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan seorang Kepala

Divisi Sumber Daya Manusia.

Ketua Komite : Bachtiar Alam (Komisaris Independen)

Anggota Komite : Yasuo Uonomi (Presiden Komisaris)

Anggota Komite : Tatang Hermawan (Komisaris)

Anggota Komite : Karel Tanok (Komisaris Independen)

Anggota Komite : Agung Subagyo (Kepala Divisi SDM)

Keahlian Anggota Komite :

Anggota Komite Audit dan Angota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki pengetahuan dan

pengalaman bekerja dibidang keuangan atau akuntansi, perbankan, dan di bidang manajemen risiko, seperti yang diuraikan di

bawah ini :

Drs. Pilipus Azarjah (Anggota Komite Audit & Anggota Komite Penatau Risiko) :

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.

o Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung tahun 1975.

o Pengalaman bekerja sebagai manager Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (2009- sekarang), di Kantor

Akuntan Publik Hananta Yogi Ferdinand & Associates (2008-2009), Manager di KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi,


Suhartono (2006-2008), Manager di Kantor Akuntan Publik Tanubrata Yogi Sibarani Hananta (2004-2006), sebagai

Manager di KAP Drs. Robert Yogi (1994-2004), Kepala Akunting Pajak di PT. Sayap Rajawali Raya (1994-1994),

Manager di Kantor Akuntan Publik Drs. Karel, Widyarta (1982-1994), sebagai Akuntan di Direktorat Jendral

Pengawasan Keuangan Negara (1976-1982) dan memulai karirnya sebagai Staff Pemeriksa di Kantor Administrasi

Analisa (1964-1976).

Arifin S. Haris(Anggota Komite Audit & Anggota Komite Penatau Risiko) :

Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Maret 2009.

o Latar belakang pendidikan Sarjana Muda dari Universitas Gajah Mada dan Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas

Muhammadiyah pada tahun 1972.

o Pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan manajemen perbankan khususnya Manajemen

Risiko, sebagai Manager di Bank American Express (1976-1988), Manager di Bank BSB Jakarta (1988-1991), Direktur

Risk Management PT. ING Bank Jakarta (1996-1998), Direktur Manajemen Resiko di PT. BNN Tbk (1998-1999),

sebagai Technical Advisor di PT. BFC Tbk (1999), Managing Director di AAJ Batavia (2000-2002), Deputy Chief Risk

Officer di Bank Commonwealth Indonesia (2006-2007), sebagai anggota dari Komite Pemantau Risiko di Bank

Bumiputera Indonesia (2007 – sekarang). Memiliki sertifikat Instruktur Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko dari

BSMR (2006). Saat ini sebagai Partner dari Mitra Interjasa Advisory Group.

Keanggotaan komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai

Ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang membawahkan sumber daya

manusia, memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan succession plan bank.


Independensi Anggota Komite :

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain, tidak

merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank dan/atau Perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank.

b. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB KOMITE

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris

dibantu oleh 3 (tiga) Komite dengan tugas sebagai berikut:

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan

Komisaris dalam hal :

- Pengkajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memonitor pelaksanaannya dan

melakukan evaluasi atas hasil kerjanya

- Pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

- Pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku

- Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank

Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai

rekomendasi kepada Dewan Komisaris

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan

laporan keuangan Bank, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS


- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan evaluasi penilaian

kinerja fungsi SKAI dan fungsi audit intern atas penggunaan TI.


Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan

tersebut;

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;

- Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan

sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,

risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.


Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

o Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

o kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan

kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada BOC untuk disampaikan kepada RUPS


- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang

dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.

c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur. dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

- Prestasi kerja individual;

- Kewajaran dengan bank lain yang setara (peer group) dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka

panjang Bank BNP.

c. FREKUENSI RAPAT KOMITE

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, Komite Pemantau Risiko telah

melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat

sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Efektivitas Rapat Komite :

- Rapat Komite terselenggara sesuai dengan kebutuhan Bank, dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% (lima puluh

satu perseratus) dari seluruh anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen;

- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat

mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan


pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite

merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Komite :

1. Komite Audit

Selama tahun 2012 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian sbb:

Tanggal Agenda Rapat

17 Januari 2012 1. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audite Semester II Tahun 2011 2. Pembahasan Rencana Kerja / Rapat Komite Audit 2012

16 Februari 2012 Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan IV Tahun 2011

28 Maret 2012 Exit Meeting dengan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani

26 April 2012 Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I Tahun 2012

10 Juli 2012 Pemeriksaan Laporan Audit SKAI dalam Rangka Pelaksanaan Risk Based Audit

11 Juli 2012 Joint Meeting Komite Pemantau Risiko & Komite Audit : Pending matter rapat Komite Pemantau Risiko Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Mei 2012

27 Juli 2012 Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan II Tahun 2012

14 September 2012 1. Pembahasan Khusus Mengenai Tindak Lanjut Fraud Bisnis Mikro 2. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia

19 November 2012 Joint Meeting BOD, BOC, & Komite Audit : 1. Laporan Kinerja Q3 Tahun 2012 2. Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015

17 Desember 2012 Pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan III



Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sbb:


25 Januari 2012 1. Pembahasan pending matters rapat Komite Pemantau Risiko 2. Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko, data Desember 2011

27 Maret 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko tgl.25 Januari 2012 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Januari dan Februari 2012 3. Presentasi RBBR

22 Mei 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, data Maret dan April 2012

11 Juli 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Mei 2012

27 Juli 2012 Presentasi Realisasi Rencana Hasil Triwulan II Tahun 2012

29 Agustus 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Juni & Juli 2012

28 September 2012 1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data Agustus 2012 3. Presentasi Pengkinian SOP oleh Divisi Kepatuhan

30 November 2012

1. Pending matters rapat Komite Pemantau Risiko sebelumnya 2. Presentasi laporan Bulanan Manajemen Risiko, Data September & Oktober 2012 3. Presentasi Profil Risiko Triwulanan III Tahun 2012 oleh Divisi Manajemen Risiko 4. Presentasi Pengkinian SOP oleh Divisi Kepatuhan


Selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian sbb :



20 Januari 2012 1. Rencana Kerja KRN Tahun 2012 2. Usulan Kenaikan salary Tahun 2012

17 Februari 2012 1. Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2012 2. Pembahasan Pension Fund Karyawan

30 Maret 2012 1. Pembahasan Program Asuransi DOL & Pension BOD & BOC 2. Pembahasan Pelatihan / Training Karyawan Tahun 2012 3. Pembahasan Struktur Organisasi Perusahaan

13 April 2012 1. Pembahasan Program Asuransi DOL & Pension BOD & BOC (II) 2. Pembahasan Pelatihan / Training Karyawan Tahun 2012 (II) 3. Pembahasan Struktur Organisasi Perusahaan (II)

04 Mei 2012 Pembahasan Gaji & Tantiem BOC & BOD

22 Mei 2012 Pembahasan Gaji & Tantiem BOC & BOD

01 Juni 2012 Pembahasan Gaji & Tantiem BOC & BOD

25 Juni 2012 Pembahasan Gaji & Tantiem BOC & BOD

20 Juli 2012 Pembahasan Tunjangan Dinas & Kesejahteraan BOD, BOC, dan Karyawan

07 September 2012 Pembahasan Program Jalur Karier Karyawan

19 Oktober 2012 Pembahasan Carier Management, Salary Management, Turn Over & Pengelolaan Outsourcing di Bank BNP

19 November 2012 Performance Management dan Bonus Tahun 2012

21 Desember 2012 Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013


d. REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Komite Audit telah melaporkan kepada Dewan Komisaris, dan Komite Audit mengenai tugasnya secara profesional serta

independen dalam membantu Dewan Komisaris, seperti yang tercermin dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite

Audit selama tahun 2012 berikut ini:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan

pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2012, yaitu Kantor Akuntan Hendrawinata Gani dan

Hidayat (member of Grant Thornton International);

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala;

3. Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses

pelaporan keuangan;

4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang

berlaku;

5. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan

kebijakan akuntansi yang berlaku.

Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan Bank BNP telah mampu mendukung

pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Demikian pula hasil review terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik, sesuai

dengan StandarAkuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas Kantor

Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).


Komite Pemantau Risiko telah bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris

terhadap Direksi beserta jajarannya dalam aspek penerapan manajemen risiko. Untuk memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris dalam melakukan kajian sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko di Bank,

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas-tugas antara lain:

1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko;

2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko;

3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen

risiko;

5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan

pelaksanaannya.

Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat, dimana seluruh hasil

rapat yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan

RUPS dan terdokumentasikan dengan baik.

2.2 KOMITE – KOMITE YANG BERADA DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi membentuk komite-komite yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk mendukung peran serta tugas

keseharian Direksi, yaitu :

1. Komite Kredit




4. Komite Produk dan Aktifitas Baru

5. Komite Kepatuhan

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)



SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Komite Kredit

Diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggotanya terdiri dari beberapa Direksi dan beberapa Kepala Divisi terkait.

Tugasnya meliputi pemberian keputusan dalam pemberian kredit, penghapusan, penentuan kualitas kredit dan lain

sebagainya yang diselenggarakan di Kantor Pusat.


Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 072-DIR/RISK/10/2010, diketuai oleh Presiden Direktur, anggota tetap adalah

seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait. Mempunyai tugas untuk mengelola

kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk

mencapai maksimalisasi profit. Rapat ALCO dilaksanakan pada setiap bulan baik secara khusus dalam Rapat Tim ALCO

Support maupun bersamaan dengan jadwal Rapat Direksi rutin secara bulanan.


Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 090-DIR/RM/11/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan

sebelumnya yang dikeluarkan tahun 2009. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, anggota

tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait.


Bertugas untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat analisa

atau self assesment yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.

Rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2012 :


27 Juli 2012 Presentasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) Semester I Tahun 2012

4. Komite Produk dan Aktifitas Baru

Berdasarkan Surat Keputusan nomor: NoKep.009-DIR/COMP/03/2010, diketuai oleh Direktur Perencanaan & Keuangan,

anggota tetapnya terdiri dari Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis

dan Kepala Divisi IT, anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi lain / Unit Kerja yang terkait dengan pengembangan produk

dan aktifitas baru Bank BNP. Bertugas melakukan persiapan dan pengkajian terhadap seluruh aktivitas dan rencana

peluncuran Produk dan Aktivitas yang Baru (PAB).

Rapat Komite Produk dan Jasa Baru selama tahun 2012 :


14 Feb 2012 Transaksi Derivatif dan Penerbitan Obligasi

21 Feb 2012 Katana Bisnis

21 Mar 2012 Bancassurance Bank BNP

16 Mei 2012 Bancassurance Bank BNP

20 Sept 2012 Co-Branding Credit Card Bank BNP

6 Des 2012 BNP Call


5. Komite Kepatuhan,

Sesuai Surat Keputusan nomor: NOKEP: 036-DIR/10/2009, komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen

Risiko, anggota tetap adalah seluruh Direktur, dan anggota tidak tetap terdiri dari seluruh Kepala Divisi terkait. Bertugas

melakukan analisa penerapan kepatuhan diseluruh bidang aktivitas Bank dan membahas peraturan-peraturan baru dari

instansi berwenang termasuk Bank Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur.

Selama tahun 2012 Komite Kepatuhan telah mengadakan rapat, sbb di bawah ini:


27 Nov 2012 Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia Terbaru

6. KomitePengarahTeknologi Informasi (Information Technology Steering Committee),

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, saat ini Surat Keputusannya yang terakhir adalah NOKEP: 032-

DIR/IT/03/2011 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan sebelumnya. Komite diketuai oleh Direktur yang

membawahi IT yaitu Direktur Operasional & IT, dengan anggota tetap seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi yang

membidangi IT, anggota tidak tetap adalah seluruh Kepala Divisi.

Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem

IT yang digunakan dan yang akan digunakan kemudian dan lain-lain.

Selama tahun 2012 Komite Pengarah IT telah mengadakan rapat rutin bulanan sebanyak 9 (sembilan) kali, sbb:


10 Jan 2012 Rencana pemisahan KPO dan KPNO by Sistem , Internet Banking, Secure Sockrt Layer, Bandwidth Management, Switching Provider, DR-Site, Back Up Link ke Cabang-Cabang Aplikasi Teradata,CKPN, PDN dan Back to Back



06 Feb 2012 Internet Banking, Implementasi Biaya Payroll, Back Up Link ke Cabang-Cabang

13 Mar 2012 Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang DR-Site, RTGS, Mesin ATM, Penyimpanan Data History

01 Mei 2012 Switching Provide, Internet Banking, Call Center, Back Up Link ke Cabang-Cabang DR-Site, ATM, Western Union

22 Juni 2012 Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, DR-Site Western Union, PABX/ Avaya/ Call Center, Single Journal

25 Juli 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, PABX/ Avaya/ Call Center, Western Union, Server, Direct Journal

13 Sept 2012

Server, Western Union,Mobil Kas Keliling, PABX/ Avaya/ Call Center, Internet Banking Switching Provider, RTGS Generasi II, Back Up Link ke Cabang-Cabang, Co-Branding OXXYWELL, Co-Branding Credit Card BRI, Visa Money Transfer, Indirect Journal

30 Okt 2012

Switching Provider, Internet Banking, Back Up Link ke Cabang-Cabang, PABX/ Avaya/ Call Center, RTGS Generasi II, Indirect Journal, Co-Branding OXXYWELL,Co-Branding Credit Card BRI, Visa Money Transfer, DR-Site Testing, Storage Consolidation, Scoring Mode Brainchild

10 Nov 2012 Pemisahan KPO dan KPNO by Sistem , Internet Banking, Secure Sockrt Layer, Bandwidth Management, Switching Provider, DR-Site, Back Up Link ke Cabang-Cabang Aplikasi Teradata,CKPN, PDN dan Back to Back


Ditetapkan berdasarkan Surat keputusan NOKEP: 021-DIR/COMP/06/2012. Diketuai oleh Presiden Direktur dengan anggota

tetap seluruh anggota Direktur dan beberapa Kepala Divisi terkait. Komite ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada

Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan


konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya, melakukan pengkajian

secara berkala serta memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan / perbaikan terhadap KPB tersebut.


Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur keanggotaannya adalah diketuai

oleh Kepala Divisi Human Resources dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah

Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite ini adalah:

o fungsi pelaksana, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi serta

pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris;

o membantu manajemen dalam rangka pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh

jenjang organisasi dilingkungan Bank BNP dengan peningkatan awareness dan pengendalian fraud, serta

pemahaman kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian fraud;

o Mengusulkan kode etik dan strategi anti fraud secara menyeluruh kepada manajemen serta melakukan pengawasan

terhadap penerapannya;

o Melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian terhadap laporan atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak

lanjut.

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

3.1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank BNP berkomitmen penuh melakukan pengelolaan risiko kepatuhan (Compliance Risk Management) berjalan dengan

baik. Agar hal tersebut tercapai maka pelaksanaan fungsi kepatuhan di lingkungan Bank BNP dikoordinasikan langsung


oleh Direktur Kepatuhan yang didukung oleh Divisi Kepatuhan dengan melibatkan seluruh karyawan dan unit kerja yang

ada di Bank BNP.

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum,

kerangka kerja pengelolaan budaya dan risiko kepatuhan Bank BNP mengacu pada “the three lines of defense model”

sebagai kerangka kerja pengelolaan pengendalian internal, dimana lini pertahanan pertama (first line of defense) berada

pada seluruh karyawan dari unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha

bank dimana setiap pelaksanaan tugas tersebut senantiasa dilakukan dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan dan

perundangan yang berlaku serta kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam rangka peningkatan budaya kepatuhan dilakukan dengan menyusun kerangka kerja

dan kebijakan kepatuhan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, serta untuk meningkatkan kualitas

pemahaman dan implementasi baik itu terhadap ketentuan Kehati-Hatian (Prudential Banking), Ketentuan Kelembagaan

dan Kepengurusan, Ketentuan Self Regulatory Banking (SRB), Ketentuan Pembiayaan, maupun terhadap ketentuan

lainnya; serta secara simultan didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur/pendukung agar tujuan meningkatkan

budaya kepatuhan dapat terwujud.

Realisasi atau pelaksanaan atas kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan dan dilakukan melalui unit kerja

pendukung pada level departemen dalam Divisi Kepatuhan yang terdiri dari 4 (empat) Department, yaitu :

a. Regulatory Compliance Department

Melakukan advise, sosialisasi dan edukasi peraturan eksternal dengan melaksanakan identifikasi dan pemantauan

serta pelaporan risiko kepatuhan, demikian juga dengan memfokuskan area regulasi yang memiliki peran strategis

meliputi :


Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) seperti BMPK, GWM, PDN, Transparansi Kondisi

Keuangan Bank, sertaTranparansi & Informasi Produk Bank;

Pemantauan atas transaksi yang memiliki risiko kepatuhan tinggi;

Pemantauan/ monitoring laporan-laporan wajib kepada pihak regulator & pihak eksternal lain sesuai ketentuan

yang berlaku;

Melakukan monitoring pemenuhan dan pelaksanaan komitmen Bank kepada Bank Indonesia dan kepada pihak

regulator lainnya.

b. Operational System & Procedure Department

Menyediakan dan melakukan pengembangan atas sistem dan prosedur internal, antara lain meliputi: memberikan

dukungan terhadap pelaksanaan Produk atau Aktivitas Baru (PAB), Implementasi PSAK 50/55, dan berbagaikebijakan

operasional dan usaha bank lainnyaserta melaksanakan sosialisasi terhadapberbagai ketentuan/ kebijakan internal

baik yang merupakan revisi / perubahan maupun yang baru diterbitkan.

c. Anti Money Laundering / Combating the Financing Terrorism (AML/CFT) Department

Sesuai dengan Undang-Undang tentang TindakPidana Pencucian Uang No. 15/2002 jo UU25/2003, maka Bank BNP

sebagai bagian dari komunitas dunia turut aktif dalam memberantas kegiatan/ praktek-praktek pencucian uang yang

marak terjadi. Bank BNP melakukan upaya untuk terlebih dahulu mengenal nasabah sebelum melakukan hubungan

transaksi dengan Bank BNP melalui penerapan Know Your Customer (KYC).

Departmen ini bertugas untuk memastikan pelaksanaan pengkinian data/dokumentasi nasabah berjalan dengan baik

dan melakukan upaya untuk pengembangan aplikasi pendukung dan set up parameter (red flag) untuk menentukan

Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) sesuai PBI terbaru tentang AML/ CFT. Seluruh


kegiatan pemantauan program Anti Pencucian Uang yang dilaksanakan di Bank BNP dikoordinasikan dan

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan prosedur operasional yang telah disusun dan disetujui oleh Direksi.

d. Credit Policy & Procedure Department

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan, meriview dan mengembangkan Kebijakan Perkreditan Bank

(KPB) yang telah berlaku di Bank BNP termasuk memberikan dukungan pengembangan kebijakan kredit yang

dikembangkan oleh unit terkait perkreditan, pengajuan Produk dan Aktivitas Baru (PAB), melakukan sosialisasi

kepada user agar memiliki pemahaman terhadap prosedur dan regulasi perkreditan, memastikan pelaksanaan kredit

telah sesuai dengan KPB serta mengkoordinasikan terselenggaranya Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Selain berfungsi sebagai pengelolaan kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Divisi Kepatuhan dalam tahun 2012 juga menitikberatkan kepada pengembangan pelaksanaan Tata Kelola

Perusaahan yang Baik (Good Corporate Governance). Dimana pengembangan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai

perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi Bank BNP dengan memperhatikan hak-

hak seluruh pemangku kepentingan.

Pengaturan dan implementasi GCG merupakan komitmen seluruh jajaran organisasi, baik Dewan Komisaris, Dewan Direksi

dan seluruh karyawan dalam berbagai tingkatan. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (stategic policy)

dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.

Fungsi kepatuhan turut mendukung pelaksanaan GCG dan mengupayakan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai aspek

kegiatan di Bank BNP seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, kelengkapan dan

pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi Audit Intern,

penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penerapan fungsi audit ekstern, penyediaan dana kepada pihak


terkait dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, serta rencana strategis bank. Seluruh

aspek tersebut senantiasa dilakukan evaluasi, review dan perbaikan diri (self emprovement) dari waktu ke waktu yang akan

menjadikannya sebagai tolak ukur bagi keberhasilan pencapaian palaksanaan GCG di Bank BNP yang lebih baik. Upaya

yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan GCG memberikan dampak positif bagi dukungan dan kinerja Bank

BNP secara keseluruhan yang semakin baik, dan peningkatan kualitas tingkat kesehatan bank yang membaik pula. Evaluasi

dan review yang dilakukan secara mandiri (self assessment) dapat menjadi dasar yang kuat bagi penilaian dan langkah

perbaikan yang dilakukan agar arah pelaksanaan GCG Bank BNP tidak terlepas dari tujuan awalnya serta kepatuhan

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip utama GCG.

Penerapan fungsi kepatuhan terus menerus dilakukan baik terhadap aktivitas operasional maupun terhadap usaha Bank agar

senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan

umum posisi 31 Maret 2012 yang tidak terdapat pelanggaran yang signifikan serta pemenuhan setiap komitmen yang telah

dibuat

3.2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNP dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) :

o Audit Intern dilaksanakan pada beberapa kantor Cabang dan unit kerja yang ada sesuai dengan struktur Bank BNP.

Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan bank yang secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit Intern dilaksanakan secara independen untuk

menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian

internal, kepatuhan terhadap peraturan proses tata kelola. Audit Intern erat bekerja sama dengan Divisi Manajemen

Risiko untuk meninjau proses implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.


o Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, SKAI akan memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah dilakukan oleh Auditee.

o SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan apabila diperlukan Komite Audit dapat

meminta SKAI untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite Audit secara

independen dan memberikan konsultasi atas proses pemeriksaan yang dilakukan. Secara teratur SKAI melakukan

rapat dengan Komite Audit dan Manajemen untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi SKAI yang

tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan dengan benar dan diselesaikan tepat pada waktunya.

o SKAI mengimplementasikan sebuah metoda pendekatan audit berdasarkan risiko (risk based audit), di mana

kegiatan audit diprioritaskan menurut penilaian dari potensi eksposur terhadap risiko, termasuk delapan tipe risiko

perbankan yang dirumuskan oleh Bank Indonesia. Tahun 2012 Operational Risk Based mulai diimplementasikan

sementara terhadap Credit Risk Based masih dalam proses penyusunan.

o Dalam melaksanakan kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29

September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Bank Umum dan juga praktik perbankan internasional yang terbaik, sehingga diharapkan kualitas audit dapat

memenuhi standar praktik profesional audit internal.

Selama tahun 2012, dari 48 kegiatan pemeriksaan yang telah dijalankan, terdapat 658 temuan dengan rincian sbb :

o 17 temuan dengan katagori risiko High (H)

o 397 temuan dengan katagori risiko Medium (M)

o 244 temuan dengan katagori risiko Low (L)


Hingga posisi 31 Desember 2012, temuan tersebut telah ditindaklanjuti lebih kurang 82% oleh Auditee.

Dalam Struktur Organisasi SKAI dibagi dalam 3 (tiga) Departemen yaitu :

1. Credit Audit Departement

2. Operational Audit Departement

3. IT & Quality Assurance Departement

Untuk mengembangkan kemampuan dari para Auditor internal BNP, Divisi SKAI mempunyai komitmen untuk secara

konsisten menjalankan program-program pelatihan internal ataupun eksternal.

3.3 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam RUPS tahunan, Dewan Komisaris menugaskan Direksi untuk mencalonkan akuntan publik yang akan melakukan

audit terhadap Laporan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012.

Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit independen direkomendasi oleh Komite Audit yang

kemudian ditetapkan dalam RUPS tahunan. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris Nomor 027-

KOM/2012 telah disetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton

International) untuk melakukan pemeriksaan umum untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012.

Kriteria penetapan Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International) adalah :

a. KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di Bank Indonesia;

b. KAP independen, yang mengacu kepada Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

20/PM/2002 Tentang Independensi akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal :

a) Tidak memiliki kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung yang material dengan Bank BNP;

b) Tidak mempunyai hubungan pekerjaan/usaha secara langsung maupun tidak langsung yang material,

atau dengan karyawan kunci yang bekerja di Bank BNP atau dengan pemegang saham utama.


4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

4.1 PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan fungsinya sebagai Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris secara aktif dan reguler melakukan

monitoring jalannya penerapan manajemen risiko dengan mengundang Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan,

Divisi IT dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) (tentatif) untuk membahas masalah-masalah pengelolaan risiko dan

keterkaitannya dengan unit kerja lain.

Dalam implementasi strategi manajemen risiko, selain memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan

manajemen risiko, Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan

transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pemberian atau penyediaan dana kepada pihak

terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selain Komite Pemantau Risiko yang menjadi media bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan strategi

manajemen risiko, Direksi sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko menggunakan media ini sebagai agenda

dalam memonitor pelaksanaan strategi manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan. Direksi Manajemen Risiko

membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi berkaitan

dengan manajemen risiko secara periodik dalam forum meeting Board of Director (BOD).

Review terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala yang dilakukan melalui rapat

rutin Board of Director (BOD) dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nokep.

035-DIR/10/2009 tentang Pengangkatan Komite Manajemen Risiko. Monitoring yang dilakukan oleh BOD dalam rapat

rutin BOD di antaranya mencakup: Perkembangan rasio NPL, Kosentrasi kredit, Pelaksanaan Disaster Recovery Site


(DRS), Perkembangan Kesalahan (error) rasio operasional (Orient), Simulasi Call Tree, Masalah Operational Risk

Event (Orient) yang signifikan, Progres Keluhan Nasabah & Penyelesaiannya, Progres Gugatan Hukum (bila ada) &

Penyelesaiannya; Progres Perkembangan Persiapan Produk & Aktivitas Baru; Pemetaan Penggunaan Sumber Dana

dengan Conversion of Funds Approach, Efektifitas penggunaan sumber dana (excess liquidity), Perkembangan rasio

NPL, LDR Valas, dll.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Beberapa aspek penting dalam hal pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam tahun 2012 antara lain:

• Adanya komitmen dan peran aktif dari Perseroan dimulai dari jajaran Dewan Komisaris dan Direksi;

• Pembuatan kebijakan, sistem, dan prosedur kerja standar yang merupakan bagian dari metodologi pengelolaan

risiko;

• Dimilikinya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai risiko yang terkait

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari;

• Mengembangkan kerangka Manajemen Bank Berbasis Risiko dalam mengantisipasi implementasi BASEL III

mendatang;

• Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilaksanakan secara efektif dengan mengacu kepada

kecukupan sistem informasi mengenai risiko;

• Penerapan dan pengendalian internal yang memadai diantaranya:

- Mengembangkan budaya sadar risiko pada lingkungan kerja dan SDM

- Pengendalian dan pengawasan melekat yang memadai dalam setiap aktivitas.

Selama tahun 2012, beberapa kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan/atau

Dewan Komisaris diantaranya :


o “Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas (Liquidity Risk Management Policy)” dengan tujuan memastikan proses

pengelolaan likuiditas dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan kecukupan dana secara harian baik

pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dengan sumber

dana yang tersedia termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

o “Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional” pada bulan Agustus 2012 serta “Manual Pengisian

Data Risiko Operasional Pada Orient Resyst_1” dengan tujuan memberikan arahan dalam membangun dan

memelihara data historis risiko operasional secara akurat, lengkap, sistematis, terkini serta memfungsikan data

risiko operasional sebagai sumber data dan informasi dalam mencari akar masalah atas kejadian risiko operasional

yang terjadi dan perancangan upaya perbaikan yang tepat dan efektif.

o Kebijakan lainnya setingkat Surat Keputusan (SK) Direksi terkait pengelolaan risiko diantaranya tentang :

“Standarisasi Kewenangan Otorisasi Berdasarkan Pendefinisian Group Unit Kerja”; “Addendum Dasar Penentuan

Bobot Risiko Inheren pada Profil Risiko”.

Sesuai dengan regulasi perbankan yang mengatur bahwa Bank Umum dengan total asset dibawah Rp 10 triliun wajib

menerapkan Pengelolaan Risiko pada aktifitas fungsional (Risiko Inherent) secara efektif, mencakup pengelolaan Risiko

Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Reputasi, serta Risiko Strategis dan Risiko

Kepatuhan.

Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Organisasi Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang

organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank BNP. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang

membawahi Divisi Manajemen Risiko dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 3 (tiga) orang Kepala Departemen


yang keseluruhan sumber daya manusianya didukung dengan pengalaman bekerja minimal 4 (empat) tahun sampai

dengan berpengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dari berbagai Bank Umum.

3 (Tiga) department dalam organisasi Divisi Manajemen Risiko adalah :

1. Operational Risk Department

Bertanggungjawab dalam memastikan “Life Cycle Risk Management” dalam kegiatan operasional, telah berjalan

sesuai dengan kebijakan agar resiko operasional dapat terukur, termonitor dan terkendali dalam tingkatan yang

aman.

2. Credit & Market Risk Department

Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat resiko

kredit secara keseluruhan dengan baik dan tepat dalam usaha meminimalisir probabilitas potensi kerugian risiko

pasar.

3. Information Technologi Department

Bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan serta mengelola tingkat resiko

terkait dengan pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi secara keseluruhan

dengan baik dan tepat risiko dalam rangka peningkatan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di

lingkungan Bank.

Peningkatan SDM pada Divisi Manajemen Risiko senantiasa dilakukan pengembangan dari segi hard skill dan soft skill

guna mengimbangi pergerakan arah bisnis dan peningkatan aktivitas operasional harian bank yang tumbuh semakin

kompleks.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem

pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan dengan:


Penerapan Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar risiko dilakukan dengan berbagai cara dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh

Manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko. Menanamkan budaya sadar risiko bukan merupakan hal yang mudah,

perlu usaha dan perhatian secara bersama serta bertahap agar kesadaran akan risiko tumbuh dengan baik di lingkungan

Bank BNP. Upaya yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan budaya sadar risiko diantaranya dengan

memberikan pemahaman melalui berbagai training diantaranya training BSMR, inhouse training untuk berbagai fungsi

seperti forum SODP, MEDP, Teller, Customer Service, dll. Langkah lainnya adalah melalui sharing informasi terkait risiko

melalui meeting internal antar unit kerja, publikasi risk management news, compliance news, dll.

Proses Manajemen Risiko (Pengelolaan 8 Risiko)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, proses manajemen

risiko di Bank BNP juga telah melalui beberapa tahap yaitu mulai dari pengindentifikasian, pengukuran risiko,

pemantauan serta pelaporan risiko kepada Manajemen Senior dan Direksi Bank.

Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan digunakan sebagai alat untuk monitoring, yaitu :

a) Pengelolaan Risiko Kredit

Tingkat kolektibilitas dan NPL melalui weekly monitoring dengan konsentrasi pada debitur dengan kolektibilitas

(Special mention) sebagai tindakan preventif agar tidak masuk dalam kategori NPL,

Top 50 dan 100 debitur, 15 debitur inti diluar pihak terkait, Rasio data agunan kredit, Sektor ekonomi, Batas Minimum

Pemberian Kredit (BMPK), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP); Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Turut membantu peran ALCO dalam melakukan evaluasi terhadap Suku Bunga Dasar Kredit, maka Divisi

Manajemen Risiko melakukan simulasi perhitungan SBDK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat metode

dan melakukan simulasi pengukuran risiko kredit terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan


Nilai (CKPN). Selain itu Divisi Manajemen Risiko turut serta dalam Komite Kebijakan Perkreditan, dalam meeting

komite tersebut terdapat usulan terhadap perubahan Kebijakan Perkreditan Bank antara lain : Penetapan

Segmentasi Bisnis secara internal untuk Usaha Korporasi, Komersil, Ritel (usaha Menengah, Kecil dan Mikro), serta

memberikan Kajian Dampak Ekonomi Global (Krisis Eropa dan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Amerika

Serikat), Industri Risk Analysis untuk sektor Industri Tekstil, Property (Komersial, Residential, Perhotelan).

b) Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas

Bank BNP telah melakukan analisis atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap risiko pasar & risiko likuiditas

antara lain Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit & risiko pasar, Posisi PDN & GWM, Rasio

LDR, Rasio Komposisi Deposan Inti terhadap DPK, Rasio Komposisi Antar Bank Passiva terhadap Total Dana, Rasio

Komposisi One Month Maturity Mismatch, Rasio Kemampuan Likuiditas, Stress Test Likuiditas, Interest Rate

Sensitivity Analysis, dll.

Selain itu Divisi Manajemen Risiko melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam rapat bulanan BOD

selama tahun 2012 telah memberikan kajian risiko likuiditas berupa usulan seperti:

o Simulasi perhitungan KPMM dengan asumsi Subordinated Loan untuk mendukung RBB sampai dengan

tahun 2013;

o Memberikan informasi Liquidity Maturity Gap dalam kondisi bisnis normal, dan melakukan stress testing

dalam kondisi ekstrim.

c) Pengelolaan Risiko Operasional

Secara rutin melakukan proses identifikasi risiko operasional melalui data Operational Risk Event (ORient), mengolah

dan memonitoring prosentase kesalahan operasional yang terjadi termasuk data kerugian finansial yang terjadi serta

memberikan usulan mitigasi risiko kepada manajemen. Mitigasi risiko ditindaklanjuti bekerjasama dengan unit kerja


terkait (related division). Memberikan edukasi mengenai pemahanan risiko operasional dalam aktivitas harian bank

yang ditujukan bagi :

• Program SODP angkatan ke-2 pada bulan April 2012

• Program TELLER & CSO pada bulan Mei & Juni 2012

• Program CSO pada bulan September 2012.

Melakukan sosialisasi tentang “Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Data Risiko Operasional” serta “Manual

Pengisian Data Risiko Operasional pada ORIENT RESYS”. Pemberian sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh

user di seluruh kantor cabang utama, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Divisi Manajemen Risiko telah

membuat tools sistem pengiriman self assessment report dari seluruh user yang semula dilakukan paperbased saat

ini sudah dilakukan paperless menggunakan Orient Report System (Orient Resys).

Divisi Manajemen Risiko memprakarsai dalam beberapa meeting internal dalam rangka tindaklanjut dan peningkatan

pengendalian internal dengan divisi lain seperti Divisi Operasional Support & Service, Divisi IT, dan Divisi Kepatuhan

dalam membahas proses operasional harian Bank, serta meeting Produk & Aktivitas Baru.

Selain hal tersebut diatas, Divisi Manajemen risiko melakukan penyusunan “Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Sistem

Informasi” ini dibuat untuk mengevaluasi kondisi Teknologi Sistem Informasi Bank BNP yang meliputi 5 (lima) area yaitu:

• Tata Kelola Teknologi Informasi

• Manajemen Risiko Teknologi Informasi

• Kerangka kerja Pengelolaan Keamanan Informasi

• Pengelolaan Aset Informasi

• Teknologi Keamanan Informasi

Area evaluasi ini akan disempurnakan sesuai dengan kepedulian dan kematangan tata kelola organisasi Teknologi Sistem

Informasi di Bank BNP.


Proses Manajemen Risiko Teknologi Informasi mengacu kepada model PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) diterapkan

terhadap struktur keseluruhan proses Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Dalam model PDCA, keseluruhan proses

Manajemen Risiko Teknologi Informasi dapat dipetakan sebagai berikut:

o Plan (Perencanaan)

Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, sasaran, proses dan meningkatkan keamanan

informasi agar memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran Bank BNP.

o Do (Pelaksanaan)

Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, kontrol, proses dan prosedur-

prosedur.

o Check (Pengkajian)

Mengkaji dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran, praktek-praktek dalam menjalankan

Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk ditinjau efektifitasnya.

o Act (Tindakan Perbaikan)

Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, berdasarkan hasil evaluasi, Audit internal dan tinjauan manajemen

tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi atau kegiatan pemantauan lainnya untuk mencapai peningkatan

yang berkelanjutan.

Divisi Manajemen Risiko terlibat dalam penyusunan Kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi dilingkungan Bank

BNP adalah sebagai berikut:

o Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

o Kebijakan Jaringan Komunikasi Data


d) Pengelolaan Risiko Reputasi

Pengelolaan resiko reputasi dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan melibatkan beberapa unit kerja terkait

dimana data keluhan nasabah ditangani dan dimonitor oleh masing-masing bagian sesuai dengan sumber keluhan

tersebut diterima. Secara periodik (bulanan) data keluhan nasabah diidentifikasi dan dipantau berdasarkan sumber dari

Compliance Division dan Corporate Planning & Secretary Division. “Kebijakan dan Prosedur Penanganan & Penyelesaian

Pengaduan Nasabah” disiapkan untuk mengakomodir keluhan nasabah sampai keluhan tersebut dapat diselesaikan

termasuk proses monitoring dan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia.

Untuk menjaga dari pemberitaan dan persepsi negatif, Bank BNP rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan

dengan Bank BNP dalam berbagai media yang dilakukan oleh Corporate Planning & Secretary Division untuk

menghindari terulangnya kasus serupa. Selain itu, mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola

secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional Bank sedapat mungkin terintegrasi

ke dalam suatu sistem dan proses manajemen risiko yang akurat dan komprehensif.

e) Pengelolaan Risiko Hukum

Selama tahun 2012, Bank BNP tidak terekspos risiko hukum yang signifikan, dimana proses pengelolaan risiko hukum di

lakukan oleh Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan Corporate Legal Departement dan Remedial dan/atau Legal

Credit Departement dibawah tanggung jawab Credit Support Division. Monitoring secara periodik terhadap risiko hukum

yang dapat timbul dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko

berdasarkan sumber data dari related division. Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan

hubungan kegiatan usaha Bank Nusantara Parahyangan dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan dan

persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank BNP dari segi hukum.


f) Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait kinerja keuangan, kebijakan dan

strategi manajemen, serta rencana strategis lainnya di pantau tingkat pencapaian serta deviasinya sesuai dengan

Rencana Bisnis Bank (RBB). Proses realisasi pencapaian rencana bisnis dianalisis dan dimonitoring oleh Corporate

Planning & Secretary Division. Kerjasama antara Divisi yang bertanggung jawab dalam menganalisis & memonitoring

Rencana Bisnis Bank dengan Divisi Manajemen Risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian dan

realisasinya.

Bank BNP mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan

komprehensif yang diperkirakan dapat mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil

pada kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

g) Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan bersama dengan Compliance Division melalui serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh Compliance Division untuk memastikan tingkat kepatuhan seluruh unit kerja terhadap regulasi internal &

eksternal yang berlaku. Dalam “Kebijakan Kepatuhan” yang telah diterbitkan, Compliance Division berperan aktif

memantau kesesuaian seluruh kegiatan di lingkungan Bank BNP dengan peraturan dan perundangan eksternal serta

prosedur internal.

Proses identifikasi dan monitoring dilakukan secara periodik dengan memastikan tidak terdapat pelanggaran regulasi

yang signifikan dilakukan oleh Bank BNP. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan

denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Bank memenuhi ketentuan -ketentuan yang

berlaku, seperti kecukupan modal, rasio NPL, Batas Maksimum Pemberian Kredit, batasan nilai tukar mata uang, dan


lain-lain. Selain itu, fungsi pemantauan kepatuhan Bank BNP juga menjadi tanggungjawab Direktur Kepatuhan, SKAI, dan

Manajemen Risiko.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) & PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE

EXPOSURE)

Dalam kegiatan penyediaan dana, khususnya pemberian pinjaman, Bank BNP wajib melaksanakan ketentuan kehati-hatian

(prudential banking) berupa penetapan persentase tertentu / batas yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Bank Umum, dimana Bank wajib

memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank. Selama tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya

Bank BNP tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur / group inti pada posisi 31 Desember 2012 adalah

sebagai berikut :

No. Penyediaan Dana Jumlah

Debitur Nominal

(dalam jutaan Rp)

1. Kepada Pihak Terkait 24 20.034

2.

Kepada Debitur Inti : 15 966.058

a. Individu 2 134.625

b. Group 13 831.433


6. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank BNP pada tahun 2012 menetapkan rencana strategis bank untuk rencana jangka panjang (corporate plan) dan

rencana jangka menengah dan pendek (business plan) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

AKTIVITAS JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

1 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN

STRATEJIK

VISI Retail Banking Small, Medium, Enterprises Small, Medium, Enterprises

MISI

CORPORATE IDENTITY Logo & Nama Tetap

Logo dan Nama Tetap diwacanakan mengalami perubahan

Logo dan Nama diperkirakan akan mengalami perubahan

STRUKTUR ORGANISASI

Semi Matrix Memiliki organisasi yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan dari perkembangan makro dan pasar bisnis dengan system organisasi Matrix

Memiliki organisasi yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan dari perkembangan makro dan pasar bisnis dengan system organisasi Full Matrix

STRATEJIK BANK POSITIONING Memposisikan sebagai Bank

dengan usaha ritel yang dalam proses mempertahankan Retail bisnis bank dengan berskala nasional

Menjadi Bank dengan usaha ritel yang secara bertahap menuju pada small bisnis bank berskala nasional

Menjadi Bank dengan orientasi usaha SME yang berskala Nasional

MANAJEMEN

MAN POWER & KOMPETENSI DEVELOPMENT

Menjaga Turnover dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan pertumbuhan SDM sebesar 15%

Menjaga Turnover dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan pertumbuhan SDM sebesar 12,5%

Menjaga Turnover dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan pertumbuhan SDM sebesar 12,5%




BISNIS AKSELERASI

SEGMENTASI USAHA Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Micro : Small : Medium : Commercial & Corporate

Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Small : Medium : Commercial & Corporate

Employed: : Mass Segment : Midle Segment : Professional : Hight Net Worth Individual Self Employed : : Small : Medium : Commercial & Corporate

PERTUMBUHAN USAHA 25% 20% 23%

ASSET 10 T di atas 23 T

PRODUK & AKTIVITAS

Product: Electronic Channel Development; Derivatif Transaction; ATM International Acquiring (Mastercard) Aktivitas : Co Branding; Internet Banking; Remittance ke RRC; Call Center; BPR Linkage; Mobile Wallet; Visa Money Transfer

Mengcreate : Product Champion; Virtual Banking, dll

Memiliki Produk Unggulan untuk Pinjaman dan Simpanan

DISTRIBUSI CHANNEL

JARINGAN KANTOR Menjangkau wilayah diluar Jawa dan Bali

Beberapa wilayah Indonesia & memaksimalkan potensi Kantor Cabang di Kota-kota besar di Indonesia

Memiliki Jaringan diseluruh Wilayah strategis di Nusantara




DISTRIBUSI CHANNEL

KANTOR PUSAT Bandung/ Gedung Sewa Bandung/Penjajagan Gedung Sendiri

Bandung/ Gedung Sendiri

JARINGAN KANTOR CABANG 70 100 120

PERMODALAN

MODAL 1 T 1,5 T 2 T

PENERAPAN GCG/ KEPATUHAN

MENJAGA & MENINGKATKAN PENILAIAN KOMPOSIT PELAKSANAAN GCG

Menjaga dan mempertahankan Nilai Minimal Nilai Komposit 2 dengan melengkapi seluruh ketentuan pelaksanaan GCG

Meningkatkan improvement pelaksanaan GCG yang semakin baik sebagai effort untuk meraih Nilai Komposit menjadi 1

Mendapatkan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG 1

MANAJEMEN RISIKO

PROFIL RISIKO Menjaga dan mempertahankan Profil Risko pada angka 2 (sehat) dengan menjaga dan meningkatkan Risk Control System dan Inherent risk

Meningkatkan improvement pelaksanaan Manajemen Risiko yang semakin baik sebagai effort untuk meraih Nilai Profil Risiko 1

Mendapatkan Nilai Profil Risiko 1

7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM

LAPORAN LAINNYA

Bank BNP telah melaksanankan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam :

a. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP Perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan

Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia, dengan cakupan :


a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank

dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan

manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka good corporate

governance dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.

b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia yang

menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;

dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

c) Opini Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP.

d) Jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank BNP serta praktek manajemen risiko yang

diterapkan terhadap permodalan Bank.

e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

f) Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha.

g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

h) Informasi lainnya.

Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website bank

BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang

berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihal-pihak lain sesuai ketentuan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu kepada PBI

No.14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen

dan Kontijensi, Transaksi spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank

http://www.bankbnp.com/


terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk

perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditandatangani oleh 2 (dua) orang

Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai

peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank BNP, dipublikasikan dalam website bank BNP

(www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan softcopy laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank BNP memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), komitmen dan

kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit

kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus, dan informasi cadangan penyisihan kerugian.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)

sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan

keuangan bulanan di website Bank Indonesia.

d. Laporan Non Keuangan Bank

Memberikan informasi mengenai produk Bank BNP secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara

mudah oleh nasabah seperti melalui media website Bank BNP (www.bankbnp.com), leaflet, brosur atau bentuk

tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Bank BNP pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.

Selain itu, Bank BNP menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, berupa :

a) permohonan izin terhadap setiap rencana penerbitan / pelaksanaan Produk Akttivitas Baru secara partial (per

produk / aktivitas baru)

b) permohonan izin dan/atau melaporkan rencana pembukaan dan/atau pemindahan jaringan kantor.




Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum

diungkap dalam laporan lainnya.

Bank BNP memenuhi kewajiban dalam :

a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

b. Melaksanakan dan menginformasikan tentang tatacara Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan langsung

melalui petugas Customer Service disetiap kantor cabang terdekat, ataupun melalui sarana elektonik yang

disampaikan melalui email [email protected]; serta penyelesaian Sengketa kepada Nasabah

sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

c. Pemenuhannya sebagai badan usaha publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan media www.bankbnp.com

d. Pengunaan Tenaga Kerja Asing dan Konsultan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/8/PBI/2007,tanggal 13 Juni 2007, tentang Pemanfaatan Tenaga

Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, maka Bank BNP mempekerjakan 6 (enam)

orang tenaga kerja asing yang berasal dari negara Jepang dan telah mendapatkan ijin bekerja dari Departemen

Tenaga Kerja; masing-masing bertindak sebagai manajemen yaitu Presiden Komisaris (Yasuo Uonomi),

Presiden Direktur (Ritsuo Ando) dan Direktur (Koji Sawada) dengan masa kerja sesuai batas waktu

pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengembangkan bisnis khususnya

untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) juga telah menggunakan 2 (dua) orang tenaga asing dari Jepang yaitu Hitoshi

Yokohama dan Tetsuji Sakioka sebagai senior advisor & advisor, serta seorang pejabat eksekutif (Shigeo

mailto:[email protected]



Morimoto) yang bertugas sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko. Penggunaan ketiga tenaga asing tersebut

berkaitan dengan kebutuhan Bank BNP saat ini yang masih memerlukan arahan dan alih pengetahuan atas

kegiatan tersebut diatas.

8. INFORMASI LAIN TERKAIT DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Bank BNP dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak terdapat intervensi dari pemegang saham,

tidak terjadi perselisihan dalam internal, ataupun tidak terdapat permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan

remunerasi yang ditetapkan kepada Bank BNP.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI

MODAL DISETOR

B.1 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PADA PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,. Tbk

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah

sebagai berikut:


Keterangan Nilai Nominal Rp.500,00 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal Percentage

(%)

Modal Dasar 1.000.000.000 500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- ACOM CO.,LTD 251.180.469 125.590.234.500 60,31

- The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd 63.310.000 31.655.000.000 15,20

- PT Hermawan Sentral Investama 38.736.130 19.368.065.000 9,30

- PT Hermawan Ladang Arta 23.741.500 11.870.750.000 5,70

- Masyarakat/Lainnya <5% 39.545.059 19.772.529.500 9,49

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 416.513.158 208.256.579.000 100,00

No. Ultimate Shareholders Pemegang Saham Pengendali

1. Keluarga Kinoshita ACOM CO., LTD.

2. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd.

C. HUBUNGAN KEUANGAN & HUBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN

KOMISARISMLAINNYA, DIREKSI LAINNYA DA/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK BNP

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


Dewan Komisaris Posisi: 31 Desember 2012

Nama Jabatan

KEPEMILIKAN SAHAM > 5% DARI MODAL DISETOR

Bank BNP

Bank Lain Lembaga Keuangan

Bukan Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan Jumlah saham

1. Yasuo Uonomi Presiden Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2. Tatang Hermawan Komisaris N/A N/A N/A N/A N/A

PT. Hermawan Sentral Investama PT. Hermawan Ladang Arta PT. Lembang Asri PT. Hermawan Megah Sentral PT. Bina Nusantara Prima

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 27,50%

3. Karel Tanok Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4. Bachtiar Alam Komisaris Independen N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Direksi

Nama Jabatan


Bank BNP

Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam dan

Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

Nama Perusahaan

Jumlah Saham

1. Ritsuo Ando Presiden Direktur N/A N/A N/A N/A

2. Budi T Halim Direktur Bisnis N/A N/A N/A N/A

3. Koji Sawada Direktur Perencanaan & Keuangan

N/A N/A N/A N/A

4. Markus Sugiono Direktur Operasional & IT N/A N/A N/A N/A

5. Afandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko

N/A N/A N/A N/A


Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham :

Nama Perseroan ACOM BTMU HSI HLA

Yasuo Uonomi PK - √ - -

Tatang Hermawan K - - √ √

Karel Tanok KI - - - -

Bachtiar Alam KI - - - -

Ritsuo Ando PD - - - -

Koji Sawada D - √ - -

Budi Tjahja Halim D - - - -

Markus Sugiono D - - - -

Afandi D - - - -

Keterangan:

- ACOM : ACOM, CO. LTD.

- BTMU : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

- HSI : PT Hermawan Sentral Investama

- HLA : PT Hermawan Ladangarta

- PK : Presiden Komisaris

- KU : Komisaris Utama

- K : Komisaris

- KI : Komisaris Independen

- PD : Presiden Direktur

- DU : Direktur Utama

- D : Direktur


Pejabat Eksekutif

Posisi: 31 Desember 2012

Nama Jabatan


BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

1. Maria Ida Ratnawati R. Ka.Div.Kredit Tanpa Agunan N/A N/A N/A N/A N/A

2. Kevin Cahyadi Tatang Ka.Div.Penjualan & Distribusi I N/A N/A N/A N/A N/A

3. Lius B. Nugroho Ka.Div.Penjualan & Distribusi II N/A N/A N/A N/A N/A

4. Sintawati Luswanto Ka.Div.Penjualan&Distribusi IV N/A N/A N/A N/A N/A

5. Mario Yahya Kab.Div. Perencanaan & Sekretaris Perusahaan

N/A N/A N/A N/A N/A

6. Yanto Setiawan Ka.Div. Administrasi Kredit N/A N/A N/A N/A N/A

7. Hardi Widjaja Ka.Div. Treasury N/A N/A N/A N/A N/A

8. Agung Subagiyo Ka.Div. SDM N/A N/A N/A N/A N/A

9. Tjie Khong Fen Ka.Div. IT N/A N/A N/A N/A N/A

10. Franciskoes Heri Ka.Div. Akuntansi & Keuangan N/A N/A N/A N/A N/A

11. Bonny Wahyudi Ka.Div. Pengembangan Bisnis N/A N/A N/A N/A N/A

12. Gina Dharma Ka.Div. Bisnis Konsumer N/A N/A N/A N/A N/A


Nama Jabatan


BNP Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan

Bank Perusahaan Lainnya Dalam & Luar Negeri

dalam lembar

Nama Bank

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

Nama Perusa- haan

Jumlah Saham

13. Tomas Sugiono Ka.Div. Bisnis Mikro N/A N/A N/A N/A N/A

14. Susiliana Ka. Div. Operasional N/A N/A N/A N/A N/A

15. Gagan Gunawan Ka. SKAI N/A N/A N/A N/A N/A

16. Purbaji Basuki Ka. Div. Kepatuhan N/A N/A N/A N/A N/A

17. Shigeo Morimoto Ka. Div. Manajemen Risiko N/A N/A N/A N/A N/A

18. Budijanto Suryadi Ka. Div. Service N/A N/A N/A N/A N/A

D. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket / kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura dan fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura bagi anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Bank BNP tahun 2012 yang ditetapkan dalam RUPS seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun

Dewan Komisaris Direksi

orang Jutaan Rp orang Jutaan Rp

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

4 1.755 5 11.784


Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun

Dewan Komisaris Direksi

orang Jutaan Rp orang Jutaan Rp

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang *) :

a. Dapat dimiliki 4 106 5 1.741

b. Tidak dapat dimiliki - - - -

T O T A L 8 1.861 10 13.525

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang

dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *) Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

di atas Rp 2 miliar 2

di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 3

di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar 2

Rp 500 juta ke bawah 2

*) yang diterima secara tunai


E. SHARE OPTION

Bank BNP tidak terdapat opsi (share option) untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat

Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi

yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam

Rapat Pemegang Saham dan / atau Anggaran Dasar Bank BNP.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 28,67

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 3,20

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,52

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3,72

Keterangan *) Gaji Tertinggi Gaji Terendah Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 43.000.000 1.500.000 28,67

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 160.000.000 50.000.000 3,20

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 38.000.000 25.000.000 1,52

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 160.000.000 43.000.000 3,72

*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi


G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Mekanisme pengambilan

keputusan rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam Risalah Rapat yang

didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Apabila tidak

terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perbedaan

pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta

alasan perbedaan pendapat tersebut.

Agenda pembahasan dalam rapat serta kehadiran Dewan Komisaris dalam tahun 2012, disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tanggal Agenda Pembahasan Jumlah

Kehadiran

25 Januari 2012

- Perusahaan rating dari Pefindo - Rencana Bank BNP untuk mengundang perusahaan-perusahaan securities dalam

proses right issue - Nilai atau jumlah right issue

4/4

08 Februari 2012

- Hasil rating Pefindo - Informasi fee jasa KRESNA Securities & CIMB Securities - Memberikan masukan kepada Corplan & Direksi terkait persiapan proses right

issue - Rencana RUPSLB yang akan mengagendakan right issue dan penggatian

pengurus (Direktur Perencanaan & Keuangan) yang akan pensiun

4/4

22 Mei 2012 - Usulan gaji dan tantiem BOC & BOD - Pertimbangan mengenai fasilitas softloan untuk BOD & BOC

4/4

25 Juni 2012

- Finalisasi gaji & tantiem BOC & BOD - Diskusi nominasi calon BOD & BOC sehubungan rencana pelaksanaan RUPS

pada bulan Juni 2013 4/4


H. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Bank BNP menetapkan pengertian fraud mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia

No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka penerapan ketentuan ini telah

ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi pengelolaan penerapan strategi anti fraud yaitu dengan membentuk Komite

Strategi Antri Fraud, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012, dengan struktur

keanggotaannya adalah diketuai oleh Kepala Divisi Human Resources dengan anggota tetap beberapa Kepala Divisi

terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi / Kepala Departemen / Manager dari Unit Kerja terkait.

Internal Fraud dalam tahun 2012 (nilai fraud lebih dari Rp 100 juta)

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh

Anggota Dewan Komisaris & Anggota

Direksi

Pegawai Tetap Pengawai Tidak Tetap

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2012

Total fraud - - - - - -

Telah diselesaikan - - - - - -

Dalam proses penyelesaian di internal Bank - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaian - - - - - -

Telah ditindaklajuti oleh proses hukum - - - - - -

Selama periode tahun 2012 tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) baik penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100

juta (seratus juta Rupiah).


I. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama

periode tahun pelaporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Dalam periode tahun 2012 Bank BNP tidak terdapat permasalahan hukum baik terkait dengan hukum perdata maupun

terhadap hukum pidana, sebagaimana ditampilakan dalam tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum Tahun 2012 Jumlah Kasus

Perdata Pidana

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap - -

Dalam proses penyelesaian - -

T o t a l NIHIL NIHIL

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan para pihak terafiliasi dengan Bank BNP diantaranya adalah: transaksi yang

berkaitan dengan kegiatan utama Bank BNP seperti pemberian kredit, simpanan, sewa menyewa beberapa gedung

perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank BNP sehari-hari ; dimana seluruh transaksinya berkaitan dengan

kegiatan utama (core business) Bank BNP, dan apabila transaksi tersebut dikategorikan transaksi yang mengandung

unsur benturan kepentingan, maka telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimana ketentuan yang mengaturnya. Guna

menjaga agar transaksi-transaksi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun praktek tata kelola

perusahaan yang baik, seluruh ketentuan dan persyaratan yang dikenakan berlaku umum dan tidak ada pengecualian,

termasuk juga secara nilai tidak memenuhi unsur transaksi yang bersifat material.


K. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank BNP tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi bank dalam upaya mengurangi jumlah saham

atau obligasi yang telah diterbitkan Bank BNP yng dilakukan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi yang

diterbitkan.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2012 Bank BNP telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diuraikan pada tabel

dibawah ini :

No Pelaksana Program CSR Pelaksanaan Partisipasi

Hari/Tanggal Lokasi Bentuk Partisipasi Jumlah Dana

1

Bank BNP KC Gunung Sabeulah & KCP Cikurubuk Tasikmalaya

Kunjungan ke Panti Jompo Welas Asih, Tasikmalaya.

Kamis, 26 April 2012

Jl.Kampung Pengkolan RT.05,RW.01, Desa Cikadongdong, Kec.Singaparna, kab.Tasikmalaya.

Pemberian makanan berupa beras dan mie instan

Rp. 1.500.000,-

2

Bank BNP bekerjasama dengan Hotel Grand Sahid Jaya

Bedug Hitting Ceremony

Senin, 18 Juli 2012

Mesjid Sahid Nurul Iman, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta

Pemberian Alat tulis

Rp. 1.750.000,-

3 Bank BNP bekerjasama dengan Pasteur Hyper Point

Ngabuburit bareng Panti Yatim Indonesia

Sabtu, 4 Agustus 2012

Pasteur Hyper Point Pemberian Alat Tulis & Tajil

Rp. 3.000.000,-


No Pelaksana Program CSR Pelaksanaan Partisipasi

Hari/Tanggal Lokasi Bentuk Partisipasi Jumlah Dana

4 Bank BNP bekerjasama dengan Medicuss Group

Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Gratis

Sabtu, 29 September 2012

BNP Soreang

Pengobatan Gratis dan Pemberian Alat Kesehatan untuk Puskesmas setempat

Rp. 54.568.560,-

5

Bank BNP bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Barat

Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir di Wilayah Soreang dan Ciwidey

Jumat, 23 November 2012

Desa Cincin dan Desa Pamentasan

Pemberian air mineral, selimut, makanan, alat mandi, dsb

Rp. 5.000.000,-

Selama tahun 2012 Bank BNP tidak memberikan dana yang bertujuan untuk kegiatan politik baik secara nasional,

daerah, maupun organisasi politik di sekitar wilayah setempat.

Selain melaksanakan CSR, Bank BNP berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perbankan dan Sosialisasi Produk

Tabunganku, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

No Tanggal Nama Sekolah Siswa

Peserta Jumalah Peserta

Materi Jumlah Biaya

1 5 Juni 2012 SDK 6 BPK Penabur Bandung Kelas 4-6 250 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

Rp. 2.226.000,-

2 23 Okt’ 2012 SD+ dan SMP+ BPK Penabur Cirebon

Kelas 4-7 110 orang 1. Budaya Menabung Sejak Dini 2. TabunganKu

Rp. 1.600.000

3 23 Okt’ 2012 SD BPK Penabur Jamblang Kelas 4-6 75 orang


Demikian Laporan Tranparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank BNP Tahun 2012

ini kami sampaikan.

Bandung, Mei 2013

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Direksi

Ritsuo Ando Afandi Presiden Direktur Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA … Implementasi GCG 2012 B… · Penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar GCG seperti keterbukaan ... Merekomendasikan usulan calon

Documents