dr. Nonot Mulyono, M.Kes Ketua ARSADA Jateng
dr. Nonot Mulyono, M.Kes
Ketua ARSADA Jateng
Sistem Pelayanan Rujukan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehtan no 001/th 20012.
Pemberlakuan SJSN oleh BPJS, memaksa sistem rujukan berjenjang harus dilaksanakan.
Pemetaan pengembangan RSD masih belum ditetapkan.
Pengembangan RSD yang diinginkan oleh wilayah masih mengharapkan subsidi pendanaan dari pusat (APBN).
Pemetaan kebutuhan komptensi fasilitas rujukan RSD, diperlukan untuk dijadikan acuan dalam merekomndasikan pengembangan RSD.
Penataan kompetensi fasilitas rujukan RS yang dibutuhkan seperti apa?
>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
>Mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab
>Timbal balik
>Horisontal maupun vertical
YANKES TINGKAT PERTAMA
PUSKESMAS, RS PRATAMA, KLINIK
PRAKTEK PERORANGAN
YANKES TINGKAT KEDUA
YANKES SPESIALISTIK
DG PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KES. SPESIALISTIK
YANKES TINGKAT KETIGA
YANKES SUB SPESIALISTIK
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUB SPESIALISTIK
Dilaksanakan secara
berjenjang, mulai dari
Yankes Tingkat Pertama
Yankes Tk II/III hanya
dpt diberikan atas
rujukan yankes Tk. I/II
Bidan dan Perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter
dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan Tk. Pertama.
Dikecualikan dari pelayanan kesehatan secara berjenjang,
dikecualikan pada keadaan:
Gawat darurat; Bencana; Kekhususan permasalahan kesehatan
pasien; Pertimbangan geografis.
Diwajibkan mengikuti
sistem rujukan
Bagi peserta
jaminan/asuransi
sosial
sesuai dengan ketentuan
dalam polis asuransi
Bagi peserta
asuransi
komersial
dapat mengikuti sistem rujukan.
Bagi yg bukan
peserta jaminan
/asuransi
Dlm rangka meningkatkan aksesibilitas,
pemerataan dan peningkatan efektifitas
pelayanan kesehatan,
rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan
terdekat yg memiliki kemampuan pelayanan
sesuai kebutuhan pasien
Antar pelayanan
kesehatan yang berbeda
tingkatan
RUJUKAN
VERTICAL
Dari yang lebih rendah
ke yang lebih tinggi atau
sebaliknya.
Antar pelayanan
kesehatan dalam satu
tingkatan
RUJUKAN
HORISONTAL
URUT BERJENJANG
PPK I
PPK II
PPK III
TIDAK URUT BERJENJANG, EFISIEN KAH ?
PPK I
PPK II
PPK III
URUT BERJENJANG
PPK I
PPK II
PPK III
TIDAK URUT BERJENJANG, LEBIH EFEKTIIF KAH ?
PPK I
PPK II
PPK III
Salatiga
Klaten
SRK
Magelang
BanyumasBj negara Won
osobo
Temanggung
Kendal
Wonogiri
Blora
Kudus
GroboganPekalonga
n
Batang
Demak
Jepara
SragenPurblg
Kebumen
Purworejo
SukoharjoKr.anyar
Pati
RembangKota Pekalongan
BatangPekalongan
Pemalang
Brebes
Tegal
Magelang
Cilacap
Kab Semarang
JABA
R
Kota Tegal
Jepara
SurakartaKt. Mgl
DI. Yogyakarta
Kab. Mgl
Boyolali
JAT
IM
KotaSmg
ADA RS KLAS AKeterangan :
PETA EKSISTING RSUD SESUAI KLAS
ANUNG utk DKR KOT SEMARANG 2012 15
RS KLAS B RS KLAS C
Ada dorongan yang kuat untukmengembangkan klas RSD.
Tarif paket pelayanan berbeda antar Klas RS,baik Paket Askes maupun Jamkesmas.
Sebagian RSD dipakai untuk RS Pendidikan
Ada keinginan kepala wilayah untukmengembangkan RS menjadi lebih besarkapasitasnya.
Salatiga
Klaten
SRK
Magelang
BanyumasBj negara Won
osobo
Temanggung
Kendal
Wonogiri
Blora
Kudus
GroboganPekalonga
n
Batang
Demak
Jepara
SragenPurblg
Kebumen
Purworejo
SukoharjoKr.anyar
Pati
RembangKota Pekalongan
BatangPekalongan
Pemalang
Brebes
Tegal
Magelang
Cilacap
Kab Semarang
JABA
R
Kota Tegal
Jepara
SurakartaKt. Mgl
DI. Yogyakarta
Kab. Mgl
Boyolali
JAT
IM
KotaSmg
ADA RS KLAS AKeterangan :
PETA KOMPETENSI RSD YG DIINGINKAN OLEH DAERAH
ANUNG utk DKR KOT SEMARANG 2012 17
RS KLAS B RS KLAS C
Salatiga
Klaten
SRK
Magelang
BanyumasBj negara Won
osobo
Temanggung
Kendal
Wonogiri
Blora
Kudus
GroboganPekalonga
n
Batang
Demak
Jepara
SragenPurblg
Kebumen
Purworejo
SukoharjoKr.anyar
Pati
RembangKota Pekalongan
BatangPekalongan
Pemalang
Brebes
Tegal
Magelang
Cilacap
Kab Semarang
JABA
R
Kota Tegal
Jepara
SurakartaKt. Mgl
DI. Yogyakarta
Kab. Mgl
Boyolali
JAT
IM
KotaSmg
ADA RS KLAS AKeterangan :
PETA KOMPETENSI RSD YANG DIBUTUHKAN ?
ANUNG utk DKR KOT SEMARANG 2012 18
RS KLAS B RS KLAS C
Terkait dg penyediaan dana negara (APBN) bagi investasi di RS: Mengacu pada pemetaan kompetensi fasilitas
rujukan yg diperlukan Pemenuhan sarana secara bertahap sesuai prioritas
yg harus dipenuhi
Terkait dengan pemberlakuan jaminan kesehatan sosial: Harus memperhatikan alur rujukan yang
dipersyaratkan oleh pihak BPJS.
Terkait dg keinginan Kepala Wilayah Mengingat rujukan tidak terikat dengan klas RS
kenaikan klas agar tetap bisa dilakukan.
Pengembangan Klas RS diluar peta kompetensi ygdibutuhkan, pendanaannya menjadi tanggungjawabPemerintah Daerah.
Untuk Regional Jawa Tengah - DIY
Dipakai sebagai acuan pemberian bantuan dana APBN/APBD I.
Untuk rujukan horisontal, perlu ditetapkan pelayanan unggulan di masing-masing RS.
Sistem rujukan pelayanan kesehatan sudah diatur secara jelas oleh Menteri Kesehatan.
Pengembangan fasilitas rujukan RSD Mengacu pada pemetaan kompetensi fasilitas
rujukan yg diperlukan
Pemenuhan sarana secara bertahap sesuai prioritas yg harus dipenuhi
Kenaikan klas agar tetap bisa dilakukan.
Pengembangan Klas RS diluar peta kompetensi ygdibutuhkan, pendanaannya menjadi tanggungjawabPemerintah Daerah.
TERIMAKASIH