ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG KOMUNIKASI disampaikan oleh : Direktur Politik dan Komunikasi Jakarta, 4 Desember 2017
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG KOMUNIKASI
disampaikan oleh :
Direktur Politik dan Komunikasi
Jakarta, 4 Desember 2017
2
Bidang Komunikasi dalam RPJPN 2005 – 2025
RPJMN 2015 – 2019 dan Bidang Komunikasi
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018
Prioritas Nasional Bidang Komunikasi
Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi
OUTLINE
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL (RPJPN)
2005 – 2025 1
3
Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila
Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol
Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan
Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM RPJMN
2020-2024
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Peranan komunikasi dan informasi dalam pembangunan Politik (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk
berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;
(b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen;
(c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (broadcasting) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi;
(d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
(e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;
(f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2015 - 2019 2
6
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA
MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
RKP 2018
MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT
Revolusi Mental Kesehatan Pendidikan
Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Kemaritiman dan Kelautan
Industri dan KEK Pariwisata
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan;
(3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Reforma Agraria; (6) Konektivitas
Nasional
DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN
Demokrasi dan Diplomasi Keamanan dan Ketertiban Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Nawacita 4 Nawacita 1 Nawacita 9 Nawacita 2
8
8
Pelembagaan Demokrasi
Penyelenggaraan pemilu yang masih belum memenuhi harapan
Hubungan kelembagaan trias politica yang belum sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi checks and balances antar lembaga negara
Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah
Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat
Organisasi masyarakat sipil/ormas yang kapasitasnya masih perlu ditingkatkan
Adanya potensi gangguan pada kebebasan sipil dan Hak-Hak Politik
Konflik Kekerasan
Potensi adanya berbagai ancaman tindak kekerasan dari konflik sosial dan politik
Terorisme yang laten dan tidak berpola
Penguatan peran lembaga demokrasi
Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik, serta keterwakilan perempuan
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan
Penanggulangan terorisme
Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
PERMASALAHAN
AGENDA 2015 – 2019 (Sub-Isu Strategis)
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PERIODE 2015-2019
SASARAN
ISU STRATEGIS BIDANG POLITIK 2015 – 2019
1 Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
– Penguatan Peran Lembaga Demokrasi
– Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat
– Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik
– Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
– Penanggulangan Terorisme
2 Peningkatan Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional
– Penanganan Perbatasan
– Pemantapan Peran Indonesia di Asean
– Penguatan Diplomasi Ekonomi
– Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak dan Keselamatan WNI/BHI di Luar Negeri khususnya Perlindungan terhadap TKI
– Peran Indonesia dalam Kerjasama, Bilateral, Regional dan Global
9
SASARAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik serta Meningkatnya Akses Masayarakat terhadap Informasi Publik
Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi, tmsk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, membuka akses informasi publik sesuai UU
14/2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara
berkualitas d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan
sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media
penyebaran informasi publik yang efektif g) Kampanye publik terkait revolusi mental h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi i) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat j) Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi k) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers
Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya
a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
Meningkatkan kualitas penyiaran,
a) Revisi terhadap UU tentang Penyiaran; b) Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik; c) Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik
(LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
10
ISU STRATEGIS Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 3
11
12
Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018
1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan
dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan
Money Follow Program
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan
Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan
Spasial dengan memperhatikan :
• Pengendalian perencanaan
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran
untuk RKP 2018
• Perkuatan perencanaan berbasis
kewilayahan
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan
Tematik : Penekanan atau
fokus perencanaan sampai
dengan Program Prioritas
Holistik : pendekatan
menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir)
Integratif : integrasi dalam
siapa berbuat apa, dan
integrasi sumber
pendanaan
Spasial : Keterkaitan fungsi
lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi
Perkuatan Implementasi Money Follow Program
RKP 2018
Menajamkan Prioritas Nasional
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
10 PN dan 30
Program Prioritas (sebelumnya 2017 : 23 PN, 88 PP)
Pengendalian
dilakukan sampai ke
level proyek (satuan 3)
Belanja K/L, Belanja Non
K/L, Belanja Transfer ke
Daerah, PHLN, BUMN,
PINA dan Swasta
13
Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018
Melanjutkan implementasi
Money Follow Program
1. Integrasi sumber pendanaan
untuk pencapaian sasaran
pembangunan (Belanja K/L –
Subsidi/PSO – Dana Transfer
Khusus – Dana Desa – PMN
BUMN – KPBU - PINA)
2. Menyusun proyek prioritas
nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas
proyek sebagai dasar alokasi
anggaran
Memperkuat koordinasi
antar K/L dan Pusat- Daerah
1. Mengintegrasikan proyek
prioritas nasional untuk
sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek
prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran
proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi
KemKeu - Bappenas (belanja
operasional – belanja
prioritas)
Memperkuat kendali program
1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif,
langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan
14
RANCANGAN RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran
Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
PENAJAMAN PRIORITAS NASIONAL : Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman
alokasi anggaran pembangunan Disusun Skala Prioritas dari masing-masing program prioritas yang
akan digunakan, jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran
URAIAN RKP 2017 RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional 23 10
Program Prioritas 88 30
15
RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL & PROGRAM PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2018
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum
28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
I. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua
= Highlight prioritas pada slide selanjutnya = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya
Revolusi Mental
Kesetaraan Gender
Perubahan Iklim
Tata kelola Pemerintahan
yang Baik
= Pengarusutamaan/Mainstreaming 16
Prioritas Nasional Bidang Komunikasi 4
17
18
ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK dan KOMUNIKASI
1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat
antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan
meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik
4. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya
6. Meningkatkan kualitas penyiaran
7. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara
perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap ancaman terorisme
19
I. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi
termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
d) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya dan kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
e) Kampanye publik terkait revolusi mental; f) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; g) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun
komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; h) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan
Pers.
ARAH KEBIJAKAN RKP 2018 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
II. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya a) Penguatan literasi
media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
b) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
III. Meningkatkan kualitas penyiaran a) Penguatan/pen
egakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEMANANAN
Penguatan Pertahanan
Stabilitas Politik dan Keamanan
Kepastian Hukum
Reformasi Birokrasi
Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit
Pembangunan MEF II
Pengembangan Industri Pertahanan
Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik
Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan
Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
Penguatan Diplomasi Maritim
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
Intelijen dan Kontra Intelijen
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan
Perluasan Implementasi e-Government yang Terintegrasi
Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan
Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
20
PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN Kegiatan Prioritas
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Kegiatan Prioritas
Penanggulangan Terorisme dan Konflik
Sosial Politik
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas
21 Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran
dan Pers
Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil
dan Hak-hak Politik
Pemutakhiran Data Pemilih
Pengawasan Pemilu Partisipatif
Bantuan Keuangan Partai Politik
Pendidikan Pemilih Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pelibatan Kementerian/Lembaga dan
Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme
Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum
Dialog Kewaspadanaan Nasional
Peningkatan skor
Indeks Demokrasi Indonesia
a. Penanganan Konflik Sosial
secara nasional dan daerah
b. Peningkatan Daya Tangkal
Masyarakat dari Pengaruh
Radikal Terorisme
a. Peningkatan Partisipasi dan Dukungan
Masyarakat terhadap Pemerintah
b. Pemerataan Penyebaran Informasi
kepada Masyarakat di Seluruh Indonesia,
terutama di daerah 3 T
c. Peningkatan Kualitas Konten Informasi
Publik
d. Peningkatan Kualitas SDM Bidang
Komunikasi dan Informatika
Indikator 2014
(baseline)
2018 RPJM
N
2019
Indeks Demokrasi
Indonesia
63,72 74,60 75,00
Indeks Lembaga
Demokrasi
72,24 78,00 79,00
Indeks Kebebasan
Sipil
79,00 86,00 87,00
Indeks Hak-Hak Politik 46,25 67,00 68,00
Sasaran : - Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah - Tersebarnya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T - Meningkatnya kualitas konten informasi publik - Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika
22 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENKOMINFO PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
No Proyek Prioritas Lokasi Target 2018 Instansi
Pelaksana Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Proyek Prioritas Nasional : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. Penyusunan Konten Berbasis Agenda Setting
Pusat
24 Dokumen
Kemkominfo
2.
Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah dan
Kampanye Isu Strategis
Pusat dan Daerah
3182 Konten
Kemkominfo
3.
Diseminasi Informasi Melalui Kolaborasi Komunikator
Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T
Daerah
300 Kecamatan
Kemkominfo
5.
Nawacita Digital Library
Pusat
1.140 Konten
Kemkominfo
6.
Integrasi Pengelolaan Kanal/Media Informasi Nasional
Pusat dan Daerah
10 Laporan
Kemkominfo
7.
Konsolidasi/Standarisasi Proses GPR
Pusat
1 Dokumen
Kemkominfo
23
No Proyek Prioritas Lokasi Target 2018 Instansi Pelaksana Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Proyek Prioritas Nasional : Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pusat
65%
Komisi Informasi Pusat
2.
Pengawasan Siaran TV dan Radio
Pusat dan Daerah
55 Lembaga Penyiaran
Komisi Penyiaran Indonesia
3.
Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
Pusat dan Daerah
4 Publikasi
Komisi Penyiaran Indonesia
4
Indeks Kemerdekaan Pers
Pusat dan Daerah
1 Dokumen
Dewan Pers
Proyek Pendidikan. Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo
1 Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo
Pusat dan Daerah
6.000 Peserta
Kemkominfo
2
Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan
Teknis Sekolah Tinggi Multimedia
Daerah Istimewa
Yogyakar ta (DIY)
2.379 Mahasiswa
Kemkominfo
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi 5
24
Tantangan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Maraknya berita Hoax
Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana di K/L/D
Partisipasi Masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan
Perkembangan Teknologi informasi
25
REPUBLIK INDONESIA
26
Sesuai Inpres 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publiK dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan: 1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan
Informatika secara berkala; 2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; 3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara
cepat dan tepat; 4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif,
berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain: 1. Menimbulkan respon positif masyarakat. 2. Tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.
Amanat Inpres 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
Kondisi Saat ini
27
• Belum adanya aturan yang jelas terkait pengelolaan komunikasi publik untuk K/L/D
• Belum terintegrasinya kanala informasi antar K/L pusat dan antar Pusat dan daerah
• Setiap K/L masih berjalan sendiri dalam menyusun dan menyebarkan informasi
• Kurangnya inovasi Pemerintah Daerah dalam usaha menjangkau masyarakat agar mendapatkan akses informasi yang layak
• Belum adanya pemetaan terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
• Kemampuan SDM yang masih kurang dalam pengelolaan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi kepada masyarakat
28
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG
EFEKTIF
Pengumpulan Data (Integrasi kanal informasi, satu data,dll)
Manajemen Isu (Monitoring isu publik, identifikasi isu)
Penyusunan Konten Informasi (narasi tunggal, infograsi,dll)
Diseminasi Informasi (media digital dan konvensional, Petunra, Jaringan komunikasi lainnya)
Monitoring dan Evaluasi (pelaporan capaian)
Strategi komunikasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada masyarakat pemerintah, pada akhirnya
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
TERIMA KASIH
29