ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN INSIDENTIL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BOYOLALI TAHUN 2008-2011 TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: DIAN SUPRAYOGO NIM F3409024 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
67
Embed
ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN …... · KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ... dengan nama Dinas Penerimaan Daerah Tingkat II Boyolali. ... Daerah No. 9
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN INSIDENTIL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
BOYOLALI TAHUN 2008-2011
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh:
DIAN SUPRAYOGO NIM F3409024
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
ii
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS LEVEL OF INCIDENTAL ENTERTAINMENT TAX AND ITS CONTRIBUTION TO THE LOCAL
ORIGINAL INCOME IN BOYOLALI IN 2008-2011
DIAN SUPRAYOGO
F3409024
This research aims to find out the effectiveness level of Incidental entertainment tax on Local Original Income, to find out the effectiveness level of Local Original Income, and to find out its contribution to Local Original Income. The data used was secondary data obtained based on the information to the study, literature, and other information. The result of analysis on the effectiveness level of incidental entertainment tax during 2008-2011 period showed the sufficiently good effectiveness level with mean effectiveness of 152%. Viewed from the effectiveness level, the Local Original Income of 2008-2011 showed good effectiveness level (effective) with the mean calculation value of 101.10%. Meanwhile viewed from the ratio of incidental entertainment tax to Local Original Income, it showed the relatively small contribution with the mean value of 0.00186%. From the analysis on the incidental entertainment tax and its contribution to Local Original Income of Boyolali, the writer recommended the DPPKAD of Boyolali to improve and to optimize its performance in the attempt of improving the effectiveness level of incidental entertainment tax and its contribution to the local original income.
Keywords: effectiveness level, contribution, local original income
iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Insidentil dan
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Boyolali Tahun 2008-2011”
telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli
Madya Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas
Maret.
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
Arif Lukman Santoso, SE., MM, Ak
NIP. 19800523 200501 1 003
iv
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.
Nama : Dian Suprayogo
NIM : F3409024
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Insidentil dan
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Boyolali
Tahun 2008-2011
Surakarta, Juni 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. Titik Setyaningsih, SE. (..............................)
NRP. 340800001
Dosen Penguji
2. Arif Lukman Santoso, SE., MM., Ak (..............................)
NIP. 198000523 200501 1 003
Dosen Pembimbing
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Mereka itulah yang mendapat kebahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah
sangat cepat perhitungan-Nya.
(QS Al Baqoroh: 202)
Kebahagian datang jika kita berhenti mengeluh tentang kesulitan-kesulitan yang kita
hadapi dan mengucapkan terima kasih atas kesulitan yang tidak menimpa kita.
(Imam Education)
Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang-orang tidak menyadari betapa dekat
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(my self)
If you dream it, you can do it. You can, if you think you can.
(my self)
Penulis persembahkan kepada:
- Kedua orang tuaku
- Kakakku Minang Ardeniati
- Keluarga besarku,
- Sahabat dan Almamaterku
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang maha besar
yang telah melimpahkan segala kesempatan dan pertolongan-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ANALISIS TINGKAT
EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN INSIDENTIL DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERRAH DI BOYOLALI TAHUN 2008-
2011.
Adapun maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi
syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam usaha untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis telah mendapat
banyak bantuan dan bimbingan yang tak ternilai dari berbagai pihak, baik berupa
dukungan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Hanung Triatmaka,S.E, M.Si. Ak. selaku Ketua Program Diploma
III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak. selaku pembimbing Akademis yang telah
memberikan pengarahan selama perkuliahan.
4. Bapak Arif Lukman Santosa, SE, MM, Ak. selaku pembimbing tugas akhir yang
telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir ini.
vii
5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu praktik dan teori selama
perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten
Boyolali, terimakasih atas bantuan dalam mancari datanya.
7. Yang tercinta Bapak Sumanto dan Ibu Sri Rahayu yang telah mendoakan setiap
waktu.
8. Mbak Minang dan keluarga besar yang telah memberi motivasi.
9. Teman-teman SMA yang masih sering kumpul sampai sekarang, terimakasih
pengalamannya.
10. Vidia yang selalu membantu dan mendoakan.
11. Teman-teman pajak 2009 yang tetap semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak
dapat kami sebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam
menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini, akan tetapi karya ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi akademi, perusahaan serta para
pembaca yang budiman.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
ABSTRACT ................................................................................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................. v
KATA PENGANTAR ................................................................................ vi
DAFTAR ISI ...............................................................................................viii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DPPKAD KABUPATEN BOYOLALI
1. Sejarah Berdirinya DPPKAD Boyolali ................................ 1
2. Struktur Oraganisasi DPPKAD Boyolali ............................. 5
3. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Boyolali ...................... 6
B. LATAR BELAKANG ..................................................................... 14
C. RUMUSAN MASALAH ................................................................ 17
D. TUJUAN PENELITIAN ................................................................. 18
E. MANFAAT PENELITIAN ............................................................. 18
Kabupaten Boyolali ............................................................. 35
II.2 Bagan Alir Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak
Hiburan Insidentil DPPKAD Kabupaten Boyolali .............. 37
II.3 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Insidentil
Terhadap PAD di Boyolali Periode Tahun 2008-2011 ........ 39
II.4 Grafik Tingkat Efektivitas PAD DPPAKD Boyolali
Periode Tahun 2008-2011 .................................................... 42
II.5 Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Insidentil Terhadap PAD
di Boyolali Periode Tahun 2008-2011 ................................. 45
ii
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS LEVEL OF INCIDENTAL ENTERTAINMENT TAX AND ITS CONTRIBUTION TO THE LOCAL
ORIGINAL INCOME IN BOYOLALI IN 2008-2011
DIAN SUPRAYOGO
F3409024
This research aims to find out the effectiveness level of Incidental
entertainment tax on Local Original Income, to find out the effectiveness level of Local Original Income, and to find out its contribution to Local Original Income. The data used was secondary data obtained based on the information to the study, literature, and other information. The result of analysis on the effectiveness level of incidental entertainment tax during 2008-2011 period showed the sufficiently good effectiveness level with mean effectiveness of 152%. Viewed from the effectiveness level, the Local Original Income of 2008-2011 showed good effectiveness level (effective) with the mean calculation value of 101.10%. Meanwhile viewed from the ratio of incidental entertainment tax to Local Original Income, it showed the relatively small contribution with the mean value of 0.00186%. From the analysis on the incidental entertainment tax and its contribution to Local Original Income of Boyolali, the writer recommended the DPPKAD of Boyolali to improve and to optimize its performance in the attempt of improving the effectiveness level of incidental entertainment tax and its contribution to the local original income.
Keywords: effectiveness level, contribution, local original income
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Dinas/Instansi
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali
Pada awalnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Boyolali belum merupakan dinas tetapi hanya merupakan seksi
dari bagian perekonomian pemerintah daerah Boyolali. Mengingat tugas
dari bagian tersebut semakin lama semakin luas, maka salah satu seksi
diubah menjadi dinas penghasilan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Daerah Tingkat II Boyolali 7 Maret 1974 No. Hukum B.3/III/1974 yaitu
dengan nama Dinas Penerimaan Daerah Tingkat II Boyolali.
Perkembangan selanjutnya pada tahun 1979 sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPP/12/41/101 tertanggal 6 Juni
1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II Boyolali. Wewenang pemerintah daerah dalam rangka
mengelola pendapatan daerah, oleh pemerintah pusat ditetapkan undang-
undang yang mengatur pengadaan pendapatan daerah dengan
terbentuknya:
a. Undang-Undang No. 11/DRT/1957 tentang pajak daerah
b. Undang-Undang No. 12/DRT/1957 tentang pajak daerah
c. Undang-Undang No. 5 tahun 1957 tentang pemerintah daerah.
2
Seiring dengan perkembangan daerah, Peraturan Daerah No. 7
Tahun 1979 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan
Daerah No. 9 Tahun 1991 sebagai pemberlakuan sistem dan prosedur
MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) yaitu sistem dan prosedur yang
saling berhubungan antara sub dinas dan sub dinas lainnya. MAPATDA
sebagai sistem baru di bidang perpajakan, restribusi daerah, pendapatan
lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah
Boyolali, maka dibentuklah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
Boyolali. Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang dan dibantu oleh
Urusan Tata Usaha dan beberapa sub seksi dengan diberlakukannya
otonomi daerah maka pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah
No. 7 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah harus
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang
diserahkan tersebut. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, Peraturan
Daerah No. 9 Taun 1991 diubah menyeluruh sehingga Pemerintah
Kabupaten Boyolali mengeluarkan Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan
Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Kabupaten Boyolali.
Pada Tanggal 31 Januari 2008 Pemerintah Kabupaten Boyolali
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali N0. 3 tahun 2008
3
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Dimana STOK
sebelumnya pengelolaan pendapatan dikelola pada satu dinas (Dinas
Pendapatan Daerah) dan pada STOK baru (DPPKAD) pengelolaan
pendapatan dikelola pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kas dan Aset Daerah.
2. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah terdiri atas:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pelaporan.
c. Bidang Pendapatan Terdiri dari:
1) Seksi Pendapatan Asli Daerah.
2) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
3) Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan.
d. Bidang Anggaran terdiri dari:
1) Seksi Penyusunan APBD.
2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah.
3) Seksi Evaluasi Administrasi APBD.
4
e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan terdiri dari:
1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
2) Seksi Perbendaharaan.
3) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset terdiri dari:
1) Seksi Pengelolaan Aset Daerah.
2) Seksi Pendapatan Aset Daerah.
3) Seksi Utang Piutang dam Investasi.
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat
dilihat pada gambar berikut ini: (Gambar I.1)
5
Gambar I.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN BOYOLALI
Sumber : DPPKAD Kabupaten Boyolali
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAG UMUM&
PEGAWAI
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG PERRENCANAAN
, PENELITIAN DAN PELAPORAN
BIDANG PENDAPATAN
BIDANG ANGGARAN
SEKSI PENYUSUNAN
APBD
SEKSI PEMBINAAN& PENGELOLAAN
DANA BANTUANDAERAH
SEKSI EVALUASI ADM APBD
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL PENDAPATAN
SEKSI DANA PERIMBANGAN& PEND LAIN SAH
SEKSI PAD
BIDANG AKUNTANSI&
PERBENDAHARAAN
BIDANG PEMBIAYAAN& PENGELOLAAN ASET DAERAH
SEKSI PENGELOLAAN KAS DAERAH
SEKSI PAD
SEKSI UTANG PIUTANG & INVESATASI
SEKSI PEMBUKUAN&
PELAPORAN
SEKSI PERBENDAHARAAN
SEKSI PENGELOLAAN KAS DAERAH
UPT
6
3. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bagian Organisasi DPPKAD
Kabupaten Boyolali
a. Kepala Dinas
1) Tugas Pokok Kepala Dinas:
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
2) Fungsi Kepala Dinas:
a) Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan,
pengelolaan dan aset daerah.
b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan
kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
d) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada
atasan.
e) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
7
b. Sekretariat
1) Tugas Pokok Sekretariat:
Melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga,
hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan
kepegawaian, keuangan, perencanaan, penelitian, dan pelaporan.
2) Fungsi Sekretariat:
a) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
b) Pengelolaan keuangan.
c) Pengelolaan perencanaan, penelitian, dan pelaporan.
3) Sekretariat terdiri dari:
a) Sub Bagian Pokok dan Kepegawaian, mempunyai tugas
pokok:
Melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum,
dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang.
b) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pkok:
Melaksanakan administrasi penatausahaan
keuangan, pengelolaan keuangan, dan
pertanggungjawaban administrasi keuangan.
c) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pelaporan,
mempunyai tugas pokok:
8
Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan
dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, meneliti
dan menilai serta menyusun laporan.
c. Bidang Pendapatan
1) Tugas Pokok:
Melaksanakan pendapatan, penetapan wajib pajak,
menyusun target atau menghitung realisasi, melaksanakan kegiatan
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menyusun
dan menyiapkan naskah rancangan peraturan perundangan yang
berkaitan dengan pendapatan daerah.
2) Fungsi Bagian Pendapatan:
a) Perencanaan, pendapatan, penetapan, pemungutan,
penerimaan dan penagihan yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sesuai
dengan kewenangannya.
b) Perencanaan, pengawasan, penelitian, dan
pengembangan guna peningkatan kinerja yang berdaya
guna dan berhasil guna dibidang pendapatan daerah dan
pelayanan masyarakat.
c) Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pendapatan dan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9
d) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, komunikasi, dan
kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan
pendapatan daerah.
e) Pemantauan realisasi sumber pendapatan daerah bagi
hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bukan pajak serta
pendapatan daerah lainnya.
f) Pelaksanaan peyuluhan dan sosialisasi serta teknis
mengenai pajak daerah, retribusi, PBB dan pendapatan
lainnya yang sesuai dengan kewenangannya.
3) Bidang Pendapatan terdiri dari:
a) Seksi Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas pokok:
Merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan di
bidang pendapatan asli daerah.
b) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang
Sah, mempunyai tugas pokok:
Merencakan, memantau, dan mengawasi dana
perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
c) Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan, mempunyai
tugas pokok:
Merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan
kegiatan pengendalian operasional pendapatan.
10
d. Bidang Anggaran
1) Tugas Pokok Bidang Anggaran:
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan
pengendalian program atau kegiatan di bidang anggaran.
2) Fungsi Bidang Anggaran:
a) Perencanaan, pengkoordinasian, penyiapan, dan
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD.
b) Pengesahan DPA-SKPD/DPAA-SKPD.
c) Penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD,
pedoman pelaksanaan APBD.
d) Pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta
belanja tak terduga.
3) Bidang Anggaran terdiri dari:
a) Seksi penyusunan APBD, mempunyai tugas pokok:
Merencanakan dan mempersiapkan bahan
rancangan penyusunan APBD, perubahan APBD,
menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, meyiapkan
anggaran kas dan SPD.
b) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah,
mempunyai tugas pokok:
11
Melaksanakan, mengelola dana belanja daerah
tidak langsung SKPD, monitoring, pengendalian,
pembinaan dan analisa pelaksanaan dana bantuan daerah.
c) Seksi Evaluasi Administrasi APBD, mempunyai tugas
pokok:
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan,
pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis di bidang
evaluasi administrasi APBD.
e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
1) Tugas pokok Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan:
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan
pengendalian program atau kegiatan di bidang akuntansi dan
perbendaharaan.
2) Fungsi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan:
a) Pelaksanaan sistem akuntansi dan petunjuk teknis
pengelolaan kas daerah dan melakukan fungsi
pengelolaan dan perbendaharaan daerah serta
menyiapkan bahan penyusunan pertanggunngjawaban
APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
belanja langsung dan tidak langsung.
b) Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah (BUD),
menyiapkan anggaran kas, SPD dan penerbitkan SP2D
12
belanja langsung dan tidak langsung, serta menyiapkan
seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
3) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan terdiri dari:
a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas
pokok:
Melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara
sistematis dan kronoligis serta menyiapkan bahan
penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban APBD.
b) Seksi Pembedaharaan, mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan pengujian kebenaran data urusan
kepegawaian dan meneliti data gaji pegawai, rutin non
gaji, membina kebijaksanaan keuangan, penyelesaian
perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja
pegawai.
c) Seksi Pengendalian Kas Daerah, mempunyai tugas
pokok:
Melaksanakan pengelolaan, penerimaan, dan
pendapatan secara tunai maupun surat berharga dan
penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh
pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro
maupun deposito.
13
f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
1) Tugas pokok Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah:
Melaksanakan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah dan
transaksi utang piutang dan investasi.
2) Fungsi Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah:
a) Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian
program atau kegiatan di bidang pengelolaan
kepemilikan kekayaan daerah.
b) Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian
program atau kegiatan di bidang transaksi utang piutang
dan investasi.
3) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
a) Seksi Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas
pokok:
Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan
penatausahaan barang-barang kekayaan yang menjadi
aset daerah.
b) Seksi Pendataan aset daerah, mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pencatatan
dan pelaporan barang-barang yang menjadi aset daerah.
c) Seksi Utang Piutang dan Investasi, mempunyai tugas
pokok:
14
Melaksanakan penatausahaan utang piutang dan investasi
daerah serta merealisasikan pembayaran atas perjanjian akibat yang
lain kepada pihak ketiga.
g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1) Kelompok jabatab fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang coordinator
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fungsional
dibidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
B. LATAR BELAKANG
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus berupaya
untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan
tersebut dilakukan merata di seluruh bagian di Indonesia yang bertujuan
untuk mencapai masyarakat yang mampu memiliki kesejahteraan dan
kemakmuran. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak
sedikit. Dalam memperoleh dana pemerintah menerapkan pajak pada
setiap daerah. Melalui peran serta sektor pajak yang disesuaikan dengan
otonomi daerah yang berlaku kepentingan hajat hidup rakyat banyak dapat
dipenuhi karena hampir sebagianbesar perolehan negara Indonesia berasal
dari sektor pajak.
Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah
memberikan sebuah aturan yang di keluarkan dalam bentuk undang-
15
undang. Melalui sistem perundangan tersebut di harapkan masyarakat
lebih menyadari tentang pentingnya pajak karena pajak tersebut nantinya
akan berguna bagi masyrakat itu sendiri. Selain itu untuk mengoptimalkan
dan mengefisiensikan penerimaan pajak pemerintah pusat memberikan
hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk
mengurusi dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang lebih
dikenal dengan sebutan otonomi daerah.
Atas pungutan yang di lakukan oleh pemerintah daerah, nantinya
pemerintah daerah akan menerima pendapatan asli daerah (PAD). Menurut
Abdul halim dalam Nurfitrian (2010:7) pendapatan asli daerah merupakan
semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi
daerah. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, restribusi daerah,
hasil, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik
daerah yang dipisahakan, lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah menurut Resmi (2004:6) yaitu pajak yang dipungut
oleh pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten yang berkembang harus
dapat menyelenggarakan pembangunan daerah dan juga harus dapat
mengoptimalisasikan pajak daerahnya dengan baik. Semakin banyaknya
pertumbuhan penduduk dan semakin bertambahnya aktifitas masyarakat,
16
membuat masyarakat semakin membutuhkan hiburan untuk menyegarkan
dari berbagai kegiatannya.
Berdasarkan PERDA Kabupaten Boyolali NO. 7 tahun 2011 pajak
hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan
adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan insidentil adalah
pajak atas penyelenggaraan hiburan yang bersifat sewaktu-waktu atau
tidak regular. Misalnya konser musik, pasar malam, pameran, kontes
kecantikan. Namun sering kali banyak kecurangan yang terjadi pada saat
penyelenggara menyelenggarakan hiburan, banyak penyelenggara yang
tidak melaporkan ke petugas pemda akan adanya hiburan. Ada juga yang
banyak penyelenggara memalsukan data jumlah tiket ke petugas. Apabila
kejadian ini sering terjadi maka DPPKA sebagai dinas yang mengurusi
kegiatan tersebut akan mengalami kepenurunan pendapatan. Dengan
penurunan tersebut akan mengalami penurunan pendapatan atau
pendapatan pajak hiburan insidentil yang diperoleh tidak sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan sehingga tingkat efektivitasnya buruk.
Seperti yang terjadi pada tahun 2008 pendapatan pada sektor pajak hiburan
insidentil yang diperoleh sebesar Rp. 2.925.000 dari target anggaran
sebesar Rp.3.750.000 meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami
kenaikkan yang signifikan namun menunjukkan peningkatan yang belum
stabil. Penurunan dan pemungutan pajak dari sektor hiburan insidentil
yang kurang efektif akan berakibat pada pendapatan asli daerah yang juga
17
akan ikut menurun dan berakibat lebih buruk lagi pembangunan daerah
juga akan mengalami keterlambatan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian
terhadap pajak hiburan insidentil yang merupakan salah satu objek pajak yang
memberikan andil dalam pendapatan asli daerah. Maka dalam penelitian ini
mengambil judul: “ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK
HIBURAN INSIDENTIL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BOYOLALI TAHUN 2008-2011”.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak hiburan insidentil dan PAD di
Boyolali tahun 2008-2011?
2. Bagaimana konstribusinya dalam meningkatkan PAD di Boyolali tahun
2008-2011?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak
hiburan insidentil?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala yang terjadi
dalam pemungutan pajak hiburan insidentil?
18
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan insidentil dan PAD di
Boyolali tahun 2008-2011.
2. Untuk mengetahui konstribusi dalam meningkatkan PAD di Boyolali
tahun 2008-2011.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan
pajak hiburan insidentil di Boyolali.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala yang
terjadi pada pemungutan pajak hiburan insidentil.
D. MANFAAT PENELITIAN
Diharapkan penelitian ini dapat berguna secara nyata pada pihak yang
terkait. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti selanjutnya
Dengan penilitian ini diharapkan penulis dapat menambah
pengetahuan dan berguna bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti
tentang pajak hiburan insidentil.
2. Bagi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Boyolali
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi
sumbangan saran atau masukan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali,
khususnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
mengenai pajak hiburan insidentil.
19
3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan
dan kesadaraan masyarakat akan adanya pajak. Dan lebih pentingnya
untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat penyelenggara hiburan
insidentil untuk lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
E. METODE PENELITIAN
1. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Boyolali (DPPKAD) yang beralamatkan di
Jalan Teratai No. 6, Boyolali. Penelitian ini difokuskan pada kepatuhan
wajib pajak dan pengaruh pajak hiburan insidentil terhadap PAD.
2. Jenis Data
Penelitian yang dilakukan menggunakan data :
a. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif analisis
yang mana data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh.
b. Data Kuantitatif
Data Kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk
angka-angka. Dalam hal ini penulis menggunakannya untuk
menghitung efektifitas dan konstribusi pajak hiburan insidentil
Kabupaten Boyolali.
20
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan
secara langsung ojek yang akan diteliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut
dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data
sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau gambar
serta segala informasi yang berasal dari literatur yang ada
hubungannya dengan teori-teori mengenai topik penelitian. Dimana
data yang dipakai adalah data laporan target dan realisasi penerimaan
pajak hiburan, serta pendapatan asli daerah.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Yaitu teknik pengumpulan berupa dokumen yang diambil
dalam penelitian ini dokumen yang berkaitan dengan sistem
pemunguntan pajak hiburan. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan
berupa catatan, agenda, notulen, dan arsip surat.
b. Wawancara
Yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab secara
lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara langsung.