GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, bentuk Badan Hukum Lembaga / Badan / Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk Badan Hukum dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini perlu mengubah Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur yang telah ada menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecil Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah baru. MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1
29
Embed
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR … TIMUR_16_1994.pdfgubernur kepala daerah tingkat i jawa timur peraturan daerah propinsi daerah tingkat i jawa timur nomor 16 tahun 1994
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR 16 TAHUN 1994
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, bentuk Badan Hukum Lembaga / Badan / Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk Badan Hukum dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini perlu mengubah Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur yang telah ada menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecil Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.
MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat ;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;b. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;c. Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur;d. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten /
Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;e. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa
Timur ;f. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Kredit Usaha Rakyat
Kecil Jawa Timur, adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR KURK JATIM ;
g. Direksi, adalah direksi PD BPR KURK JATIM ;h. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD BPR KURK JATIM ;i. Pegawai, adalah pegawai PD BPR KURK JATIM ;j. RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR KURK JATIM
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 2
BAB IIKEDUDUKAN HUKUM DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2
(1) Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987, yang modalnya telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada angka 1 (satu) sampai dengan 82 (delapan puluh dua) dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, diubah menjadi Badan Hukum PD BPR KURK Jawa Timur dengan kewajiban mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan ;
(2) Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 yang modalnya dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada angka 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, diubah menjadi Badan Hukum PD BPR-KURK JATIM, dengan kewajiban untuk meningkatkan modalnya dan memperoleh izin dari Menteri Keuangan sehingga memenuhi persyaratan.
Pasal 3
(1) PD BPR-KURK JATIM berkedudukan diwilayah Kecamatan dan Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Daerah ini;
(2) PD BPR KURK JATIM dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di wilayah Kabupaten/ Kotamadya, Kecamatan dan di Desa-Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IIIAZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
PD BPR KURK JATIM dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati - hatian.
Pasal 5
PD BPR KURK JATIM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 3
BAB IVTUGAS DAN USAHA
Pasal 6
PD BPR KURK JATIM merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR KURK JATIM menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :(1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
tabungan dan deposito berjangka ;(2) memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan khususnya
terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;(3) melakukan kerja sama antar PD BPR KURK JATIM dan dengan
Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya ;(4) menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VMODALPasal 8
(1) Modal dasar dan modal disetor masing-masing PD BPR KURK JATIM sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan 5 lampiran Peraturan Daerah ini ;
(2) Modal PD BPR KURK JATIM terdiri atas saham-saham, dengan nilai nominal setiap saham, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
(3) Perbandingan kepemilikan modal tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebagai berikut :a. 60 % Pemerintah Daerah Tingkat I;b. 30 % Pemerintah Daerah Tingkat II;c. 10 % Bank Jatim ;
(4) Modal PD BPR KURK JATIM yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pasal 9
(1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
(2) Penambahan Modal Disetor yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 4
BAB VISAHAM-SAHAM
Pasal 10
(1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham tercatat nama pemilik ;
(2) Surat saham diterbitkan secara kolektif (Surat Saham Kolektif) serta diberi nomor unit dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Ketua Dewan Pengawas, atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan penandatanganan dilakukan oleh seorang Direksi bersama-sama salah seorang anggota Dewan Pengawas ;
(3) Terhadap setoran saham oleh pemilik yang belum mencapai nilai nominal saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis) ;
(4) Setiap pemegang saham tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan semua keputusan RUPS.
BAB VIIPENGURUS DAN PEGAWAI
BAGIAN PERTAMADIREKSIPasal 11
(1) Masing-masing PD BPR KURK JATIM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
(2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur, dan lainnya sebagai Wakil Direktur ;
(3) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS ;(4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif
lainnya ;(5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR
KURK JATIM ;(6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan
Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
(7) Apabila hubungan keluarga tersebut pada ayat (6) pasal ini.terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;
(8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR KURK JATIM atau usaha lain yang diberi kredit oleh PD BPR KURK JATIM.
Pasal 12
Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 5
b. Memiliki keahlian dibidang operasional perbankan sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun ;
c. Memiliki akhlak serta moral yang baik ;d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
setiap kegiatan yang mengkhianati Negara ;e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;f. Sehat jasmani dan rohani.
Pasal 13
(1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;
(2) Sebelum ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang peng-angkatan anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
(3) Setiap permohonan pertimbangan pengangkatan Anggota Direksi tersebut pada ayat (2) pasal ini disertai keterangan identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :a. Keputusan RUPS tentang pencalonan ;b. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan
keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
c. Surat Keterangan Lolos Butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau PD BPR KURK JATIM ;
d. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
e. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
(4) Kepala Cabang Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon yang diusulkan sebagai anggota Direksi ;
(5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi.
Pasal 14
(1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;
(2) Setiap pengangkatan anggota Direksi PD BPR KURK JATIM dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
Pasal 15
Tata cara dan tata tertib tugas Direksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 6
Pasal 16
(1) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR KURK JATIM ;(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan
Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
(3) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja PD BPR KURK JATIM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Pasal 17
(1) Direksi mewakili PD BPR KURK JATIM baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR KURK JATIM guna melakukan kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 18
Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR KURK JATIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR KURK JATIM.
Pasal 19
(1) Anggota Direksi berhenti karena :a. Masa jabatannya berakhir ;b. Meninggal dunia ;c. Mengundurkan diri ;
(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas karena :a. Permintaan sendiri ;b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR KURK JATM ;c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara ;d. Melakukan hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.
Pasal 20
(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ay at (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 7
(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.
Pasal 21
(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasikan kembali ;
(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, Surat Pemberhentian sementara batal demi hukum ;
(3) Apabila dalam persidangan tersebut pada ayat (l) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Dewan Pengawas ;
(4) Keputusan Dewan Pengawas tersebut pada ayat (3) pasal ini, disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakpidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 22
(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
(3) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
(4) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.
Bagian KeduaDewan Pengawas
Pasal 23
(1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang serta salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;
(2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 8
(3) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antar anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
(4) Apabila hubungan keluarga tersebut pada ayat (3) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
(5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan PD BPR KURK JATIM atau Badan Hukum atau Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR KURK JATIM.
Pasal 24
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, berdedikasi,
mempunyai akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam Pembinaan PD BPR KURK JATIM ;
b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela ;c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap
kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;e. sehat jasmani dan rohani.
Pasal 25
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah atas usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;
(2) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;
(3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR KURK JATIM diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
Pasal 26
Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27
(1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, dan melaksanakan pembinaan terhadap PD BPR KURK JATIM ;
(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR KURK JATIM ;
(3) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :a. periodik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 9
b. insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya ;
(4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu ;
(5) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas.
Pasal 28
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :a. masa jabatan berakhir ;b. meninggal dunia ;c. mengundurkan diri;
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul RUPS karena :a. permintaan sendiri ;b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR KURK JATIM;c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara ;d. melakukan hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.Pasal 29
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul RUPS ;
(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.
Pasal 30
(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dilaksanakan RUPS yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan keanggotaan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasikan kembali ;
(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini RUPS belum dilaksanakan, surat pemberhentian sementara batal demi hukum ;
(3) Apabila dalam RUPS tersebut pada ayat (1) pasal ini anggota Dewan Pengawas tidak hadir, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS ;
(4) Keputusan RUPS tersebut pada ayat (3) pasal ini disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 31
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 10
(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, anggota Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
(3) Apabila anggota Dewan Pengawas mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
Pasal 32
Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kemampuan PD BPR KURK JATIM.
Bagian KetigaKepegawaian
Pasal 33
(1) Ketentuan kepegawaian diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
(2) Peraturan gaji pegawai diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
BAB VIIIDANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 34
(1) PD BPR KURK JATIM wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR KURK JATIM yang dipisahkan ;
(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua tersebut pada ayat (1) pasal ini bersumber dari :a. luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai ;b. bagian dari dana kesejahteraan ;c. usaha-usaha lain yang sah.
BAB IXRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)Pasal 35
(1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dan dalam keadaan normal RUPS diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;
(2) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuknya ;
(3) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat;(4) Apabila kata mufakat tersebut padaayat (3) pasal ini tidak dicapai,
keputusan terakhir diambil dengan suara terbanyak ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 11
(5) Tata tertib RUPS ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB XRENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 36
(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM dinyatakan berlaku ;
(3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
(4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
BAB XITAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 37
(1) Tahun buku PD BPR KURK JATIM adalah Tahun Takwin ;(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Buku, Direksi
menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yangtelah diaudit oleh akuntan negara/publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan ;
(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tersebut pada ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi ;
(4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;
(5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR KURK JATIM yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
(6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan oleh RUPS pada papan pengumuman PD BPR KURK JATIM yang bersangkutan.
BAB XIIPENETAPAN DAN PENGGUNAN LABA BERSIH
Pasal 38
(1) Laba bersih PD BPR KURK JATIM yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 12
a. Deviden untuk pemegang saham ..................... 40%b. Cadangan Umum ......................................... 20 %c. Cadangan Tujuan ......................................... 20 %d. Dana Kesejahteraan ...................................... 10 %e. Jasa Produksi.............................................. 10%
(2) Cadangan Umum tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita ;
(3) Cadangan Tujuan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini dipergunakan untuk :a. Dana Pensiun .............................................. 25 %b. Pendidikan .................................................. 25 %c. Cadangan Modal.......................................... 50%
(4) Dana Kesejahteraan tersebut pada ayat (1) huruf d pasal ini untuk kesejahteraan pegawai dan tunjangan hari tua ;
(5) Penggunaan Jasa Produksi tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
(6) Bagian Deviden untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, Tahun Anggaran berikutnya.
BAB XIIITANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 39
(1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD BPR-KURK JATIM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR-KURK JATIM, wajib mengganti kerugian dimaksud ;
(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi tersebut pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIVKERJA SAMA
Pasal 40
PD BPR-KURK JATIM dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVPEMBINAAN
Pasal 41
(1) Kepala Daerah melakukan Pembinaan terhadap PD BPR-KURK JATIM yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 13
(2) Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) memberikan bantuan teknis perbankan kepada PD BPR-KURK JATIM yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ;
(3) Bank Indonesia setempat melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan terhadap PD BPR - KURK.
BAB XVIPEMBUBARAN
Pasal 42
(1) Pembubaran PD BPR KURK JATIM ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
(2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR KURK JATIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
(3) Apabila PD BPR KURK JATIM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR KURK JATIM, dan sisa lebih menjadi pemilik pemegang saham ;
(4) Panitia pembubaran PD BPR KURK JATIM menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR KURK JATIM kepada Kepala Daerah
Pasal 43
(1) Kepala Daerah menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPR KURK JATIM yang dibubarkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Pembubaran PD BPR KURK JATIM dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
(1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang diubah bentuk hukumnya menjadi PD BPR KURK JATIM adalah menjadi kekayaan/asset PD BPR KURK JATIM beralih menjadi kekayaan/asset PD BPR KURK JATIM ;
(2) PD BPR KURK JATIM sebagaimana tercantum pada angka 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) Lampiran Peraturan Daerah ini, apabila sampai dengan tanggal 30 Oktober 1997 belum memenuhi persyaratan sebagai PD BPR dinyatakan sebagai Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) dan tidak melakukan kegiatan usaha Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 14
BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 tentang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di : SurabayaPada tangal : 29 Desember 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMURKetua,
ttd
TRIMARJONO, SH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR
ttd
M. BASOFI SOEDIRMAN
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1995 Nomor 581.35-378 Tahun 1996
MENTERI DALAM NEGERIttd
MOH. YOGIE. S.M.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1995 Nomor 6 Tahun 1995 Seri D.
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerahttd.
H.MOCHTAR ABDUL KADIR
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 15
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR :16 TAHUN 1994TANGGAL : 29 DESEMBER 1994
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 9
NONAMA PD BPR KURK
JATIM
TEMPAT KEDUDUKAN/
KANTOR
MODAL PASAR
MODAL DISETOR
KET.
TegaLombo191 PD BPR KURK JATIM
GalisKec.Galis 200.000.00,00 14.610.116,79
192 PD BPR KURK JATIM Purwosari
Kec.Purwosari 200.000.00,00 14.456.933,08
193 PD BPR KURK JATIM Panji
Kec.Panji 200.000.00,00 14.413.245,00
194 PD BPR KURK JATIM Nawangan
Ke.Nawangan 200.000.00,00 13.358.051,00
195 PD BPR KURK JATIM Pucanglaban
Kec.Pucanglaban
200.000.00,00 13.299.916,83
196 PD BPR KURK JATIM Mayang
Kec.Mayang 200.000.00,00 12.999.749,00
197 PD BPR KURK JATIM Singgahan
Kec.Singgahan 200.000.00,00 12.891.918,29
198 PD BPR KURK JATIM Pelengan
Kec.Pelengan 200.000.00,00 12.793.263,10
199 PD BPR KURK JATIM KedungKandang
Kec.KedungKandang
200.000.00,00 12.227.114,66
200 PD BPR KURK JATIM Bringin
Kec.Bringin 200.000.00,00 12.150.713,50
201 PD BPR KURK JATIM Bendungan
Kec.Bendungan 200.000.00,00 10.883.321,11
202 PD BPR KURK JATIM Bluto
Kec.Bluto 200.000.00,00 9.379.890,59
203 PD BPR KURK JATIM Pangkur
Kec.Pangkur 200.000.00,00 8.108.728,00
204 PD BPR KURK JATIM Gapura
Kec.Gapura 200.000.00,00 7.357.104,02
205 PD BPR KURK JATIM Gemarang
Kec.Gemarang 200.000.00,00 7.317.765,63
206 PD BPR KURK JATIM Kutorejo
Kec.Kutorejo 200.000.00,00 7.239.136,40
207 PD BPR KURK JATIM Silo
Kec.Silo 200.000.00,00 6.953.754,00
208 PD BPR KURK JATIM Berbek
Kec.Berbek 200.000.00,00 6.866.998,86
209 PD BPR KURK JATIM Berbek
Kec.Laren 200.000.00,00 6.719.781,00
210 PD BPR KURK JATIM Arjasa
Kec.Arjasa 200.000.00,00 6.243.755,00
211 PD BPR KURK JATIM Panceng
Kec.Panceng 200.000.00,00 5.726.156,00
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 10
NONAMA PD BPR KURK
JATIM
TEMPAT KEDUDUKAN/
KANTOR
MODAL PASAR
MODAL DISETOR
KET.
212 PD BPR KURK JATIM Krian
Kec.Krian 200.000.00,00 4.684.545,89
213 PD BPR KURK JATIM Blimbing
Kec.Blimbing 200.000.00,00 3.219.474,93
214 PD BPR KURK JATIM Gondang
Kec.Gondang 200.000.00,00 1.285.343,51
215 PD BPR KURK JATIM Malo
Kec..Malo 200.000.00,00 871.053,00
216 PD BPR KURK JATIM Suboh
Kec.Suboh 200.000.00,00 592.658,00
217 PD BPR KURK JATIM Sepuluh
Kec.Sepuluh 200.000.00,00 (436.432,46)
218 PD BPR KURK JATIM Ngambon
Kec.Ngambon 200.000.00,00 (1.985.340,47)
219 PD BPR KURK JATIM Paiton
Kec.Paiton 200.000.00,00 (2.294.033,00)
220 PD BPR KURK JATIM Kendit
Kec.Kendit 200.000.00,00 (2.796.169,51)
221 PD BPR KURK JATIM Glagah
Kec.Glagah 200.000.00,00 (4.855.918,00)
222 PD BPR KURK JATIM Sumberejo
Kec.Sumberejo 200.000.00,00 (5.865.663,00)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMURKetua,
ttd
TRIMARJONO, SH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR
Ttd
M. BASOFI SOEDIRMAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 11
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANGPERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYATKREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM.Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur didirikan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan peristiwa penting dalam rangkaian upaya pembangunan sektor keuangan pada umumnya dan sektor perbankan yang dimulai tahun 1983 dengan pemberian kebebasan kepada Bank untuk menetapkan suku bunga, dilanjutkan Paket kebijaksanaan Pemerintah di bidang keuangan/perbankan (Pakto 1988, Pakmar 1990, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991) pada dasarnya disatu pihak telah memungkinkan sektor perbankan menjadi lebih terbuka, yaitu dengan kemudahan-kemudahan untuk membuka dan memperluas usaha di bidang perbankan, dilain pihak juga menekankan perlunya Perbankan Indonesia menata diri kearah yang lebih tertib dan lebih sehat serta menyelenggarakan kegiatannya secara berhati-hati. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap badan usaha yang bergerak dibidang perbankan termasuk Lembaga KURK menyesuaikan bentuk hukum dan peraturan pendiriannya dengan Undang-undang tersebut. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 telah ditetapkan tentang tata cara Pengukuhan Lembaga KURK menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KURK.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 ayta (1) : Tempat kedudukan adalah diwilayah Kecamatan baik Kota madya maupun Kabupaten.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 4 sampai dengan pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1) : Modal dasar adalah modal yang telah dicantumkan dalam kolom 4 dan 5 lampiran Peraturan Daerah ini dengan Pertimbangan total asset yang telah dimiliki oleh Lembaga KURK tersebut.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 12
Ayat (3) : Perbandingan kepemilikan modal 60 % 30 % dan 10 % berdasarkan hasil survei Instintut Bankir Indonesia (IBI) dengan pertimbangan selama 10 tahun modal yang disetor sudah dapat terpenuhi.
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1) : Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 10 ayat (10) dan ayat (2)
: Cukup jelas
Ayat (3) : Apabila setoran saham kurang dari nilai nominalnya, dikeluarkan Surat Tanda Setoran saja sampai dengan terpenuhinya nominal saham.
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)
: Direksi dapat ditetapkan 2 (dua) orang apabila omzet PD BKR KURK JATIM mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun.
Ayat (2) sampai dengan ayat (8)
: Cukup jelas
Pasal 12 sampai dengan pasal 41
: Cukup jelas
Pasal 42 ayat (1)
: Pembubaran PD BKR KURK JATIM setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu ditetapkan dalam RUPS.
Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
: Cukup jelas
Pasal 43 sampai dengan Pasal 47
: Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 13