ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2557/1/Skripsi Eko...Ayahku Sukiman dan Ibuku Rusminah yang tidak henti-hentinya selalu mendo’akan,

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH

DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH

(PUTUSAN NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh: Eko Mulyono

NIM: 21412007

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

2017

ii

NOTA PEMBIMBING Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka skripsi mahasiswa:

Nama : Eko Mulyono

NIM : 21412007

Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM

KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TENTANG

WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (PUTUSAN

NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)

dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

iii

iv

v

MOTTO

Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi, jika kita menyerah, maka habislah sudah. (Top Ittipat)

vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Sukiman dan Ibuku Rusminah yang tidak henti-hentinya selalu

mendo’akan, membimbing dan mendukungku

Almamaterku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

IAIN Salatiga

Alm. Simbah Kyai Slamet Idris, Sang Maha Guru penulis selama

nyantri di PonPes Al-Islah Tingkir Lor Salatiga

Alm. Ahmad Kautsar (Mamat), teman, sahabat, saudara terbaikku.

Tenanglah di syurga-Nya kawan

Untuk diriku sendiri, tantangan yang lebih besar telah menantimu!

vii

ABSTRAK

Mulyono, Eko. 2017. Analisis terhadap Putusan Hakim dalam kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.

Kata kunci: putusan, sengketa ekonomi syariah, wanprestasi, akad, murabahah

Salah satu pengadilan agama yang telah memutus sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Purbalingga. Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purbalingga tentang wanprestasi akad murabahah. Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi akad jual beli murabahah no: 43. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar harga pokok barang beserta margin keuntungan, denda, biaya kunjungan dan biaya kuasa hukum. Penggugat juga meminta sita jaminan atas tanah pekarangan milik Para Tergugat. Namun, Majelis Hakim yang memutus perkara ini hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi putusan. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Terhadap pertimbangan hukum oleh hakim tersebut, penggunaan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas kuranglah tepat sebab undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sementara terhadap penggunaan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, KHES dan HIR sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sudahlah tepat.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai

dengan yang diharapkan. Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan yang

telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini tanpa suatu halangan yang berarti.

Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat, dan pengikut-Nya,

syafa’at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan nanti.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam di Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga dengan judul: “Analisis terhadap Putusan

Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.

1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg)”. Penulis mengakui bahwa dalam menyusun penulisan

skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah di IAIN

Salatiga.

3. Ibu Evi Ariyani, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN

Salatiga.

4. Bapak Dr. Nafis Irkhami, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Dr. Ilyya Muhsin, S.HI, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang

selalu memberi arahan, pemahaman, dan selalu membagi ilmunya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Hakim dan Staf Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu proses

penelitian penulis.

ix

7. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi

Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

yang selalu memberikan ilmunya pada penulis.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukiman dan Ibu Rusminah yang tak henti-

hentinya memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan.

9. Adik-adik penulis tercinta, Rahmat Kasyfan, Endang Semiati dan Muhammad

Rifky Habibi yang senantiasa memberikan motivasi pada penulis untuk

menyelesaikan skripsi.

10. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Tingkir Lor Salatiga: Ustad Asyiq

Ma’ruf, Ustad Musthofa, Ustad Munawwar Sa’id, terima kasih atas wejangan-

wejangan dan ilmu yang telah diberikan pada penulis.

11. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Tingkir Lor Salatiga: Fared,

Huda, Anam, Lutfi, Didin, Mbah Rokim, Niam, Mon-mon, Miftah, Nafis,

Muntaha, Irul, Hamim, Rijal, Champling, Mas Sigit, terima kasih atas

kebersamaan dan diskusinya.

12. Ibu Hj. Robitoh, selaku pemilik warung pojok, terima kasih telah membantu

para santri saat kelaparan dan tidak punya uang.

13. Sahabat-sahabatku di Republik Gondesia HES ’12: Elyas, Gusdrun, Ucup,

Zakampret, Ipay, Lutpeng, Panji, Agunk, yang selalu menyemangati penulis

dalam menyusun skripsi.

14. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 IAIN Salatiga,

terima kasih telah memberikan warna di hidupku ini.

15. Teman-teman Bidikmisi Angkatan 2012: Riyadus, Pak Slam, Begindro, Ari,

Salasun, Harno, Mujito, Agus, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu, tetaplah menjadi terbaik tanpa merasa jadi yang terbaik.

16. Teman-teman IKAMARU Salatiga: Ibah, Mahmud, Nailul, Roin, Jamil, Hap-

hap, Alim, Agus, terima kasih atas canda tawa yang tak mungkin terlupa.

17. Teman-teman di Purbalingga, Mas Edhie, Mas Yono, Mas Bowo, terima kasih

telah mau menerima dan menampung penulis selama penelitian di

Purbalingga.

x

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan

balasan yang sepantasnya dan yang lebih dari apa yang telah mereka berikan

kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat

khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca, amiin.

Salatiga, September 2017 Penulis

Eko Mulyono

xi

DAFTAR ISI

COVER ................................................................................................. ..……... i

NOTA PEMBIMBING ......................................................................... …….....ii

PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................ iii

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................... ………iv

MOTTO ................................................................................................ …….....v

PERSEMBAHAN ................................................................................. ………vi

ABSTRAK ............................................................................................. ……...vii

KATA PENGANTAR ............................................................................ ….....viii

DAFTAR ISI .......................................................................................... ……...xi

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... …….xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 9

E. Penegasan Istilah ................................................................................. 9

F. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 10

G. Metode Penelitian .............................................................................. 14

H. Sistematika Penulisan ........................................................................ 16

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Putusan .............................................................................................. 17

B. Ekonomi Syariah ............................................................................... 28

C. Wanprestasi ....................................................................................... 38

D. Akad .................................................................................................. 44

E. Murabahah ......................................................................................... 47

xii

BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga .................. ……...54

B. Deskripsi Perkara No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang

Wanprestasi Akad Murabahah ........................................................... .78

C. Putusan Hakim No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang Wanprestasi

Akad Murabahah…………………………………………………… .80

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg TENTANG WANPRESTASI AKAD

MURABAHAH

A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

Tentang Wanprestasi Akad Murabahah ............................................. 82

B. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Murabahah… 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. …….98

B. Saran ...................................................................................... …….99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

2. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

3. Surat Permohonan Izin Penelitian

4. Surat Keterangan Observasi

5. Lembar Konsultasi Skripsi

6. Daftar Nilai SKK

7. Curriculum Vitae

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang

diturunkan Allah untuk manusia melalui Nabi Muhammad baik yang

terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berwujud perkataan,

perbuatan dan ketetapan, atau pengesahan. Hukum yang diturunkan melalui

Nabi Muhammad untuk segenap umat manusia dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ilmu Tauhid

Ilmu Tauhid yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan

dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan,

seperti peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan sifat Allah.

2. Ilmu Akhlak

Ilmu Akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

pendidikan dan penyempurnaan jiwa, seperti harus memenuhi janji, harus

amanah, dilarang berdusta dan berkhianat.

3. Ilmu Fiqh

Ilmu Fiqh dibagi menjadi dua bagian:

a. Ibadah

Ibadah yaitu bagian ilmu fiqh yang menjelaskan tentang hukum-hukum

hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ibadah tidak sah kecuali

disertai dengan niat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain.

2

b. Muamalah

Muamalah yaitu bagian ilmu fiqh yang menjelaskan tentang hukum-

hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Secara spesifik,

muamalah adalah seperangkat hukum atau aturan yang mengatur tentang

harta benda hak milik, akad-akad, kontrak atau perjanjian dan kerjasama,

seperti jual beli, sewa-menyewa (ijaroh), gadai (rohan), kongsi (syirkah)

dan lain-lain yang mengatur urusan harta benda seseorang, kelompok dan

segala sangkut pautnya seperti hak dan kekuasaan (El Ghandur, 2006:

12).

Muamalah merupakan suatu hal yang dinamis, bukan statis. Muamalah

akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia

terutama di bidang ekonomi. Ekonomi syariah merupakan bentuk nyata dari

manifestasi perkembangan dunia muamalah masa kini. Hal ini sejalan dengan

kaidah fikih yang berbunyi:

م ی ر ح ى الت ل ع ل ی ل الد ل د ى ی ت ح ة اح ب اإل ت ال ام ع م ى ال ف ل ص األ

“Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang

menunjukkan keharamannya” (Fadal, 2008: 45).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri tergolong cukup

pesat. Mulai dari berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun

1991 menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah lain baik yang

bank maupun non-bank untuk lebih berani melawan arus lembaga keuangan

konvesional dengan menerapkan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena

permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem alternatif yang selain

3

menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 3).

Atas dasar perkembangan ekonomi syariah yang pesat serta untuk

kemaslahatan umat manusia di bidang perekonomian, maka diperlukan payung

hukum yang jelas yang mengatur mengenai persoalan ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirasa kurang sesuai lagi dengan

perkembangan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia, maka lahirlah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

disahkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan perubahan yang

sangat signifikan terutama soal kewenangan absolut Peradilan Agama.

Sebelumnya, Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 hanya berwewenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah. Dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama tidak lagi mempunyai kewenangan

sebatas menyelesaikan perdata perkawinan dan waris akan tetapi telah

diperluas dengan kewenangan dalam keperdataan lainnya (Hudiata, 2015: 24).

Perluasan kewenangan yang dimaksud tidak lain adalah kewenangan untuk

menangani permasalahan ekonomi syariah. Perluasan kewenangan Pengadilan

Agama untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah ini mutlak

diperlukan guna memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah,

4

sehingga mereka tidak merasa bingung ketika terjadi sengketa ekonomi

syariah.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan,

b. Waris,

c. Wasiat,

d. Hibah,

e. Wakaf,

f. Zakat,

g. Infak,

h. Shadaqah, dan

i. Ekonomi syariah.

Hal yang sangat menarik dan membuat undang-undang hasil amandemen

ini berbeda dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama adalah adanya kebolehan non muslim menundukkan diri secara suka

rela kepada hukum Islam. Ketentuan seperti ini dapat dilihat dalam penjelasan

Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa

“Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam” adalah

5

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri

dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi

kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dengan

demikian maka penjelasan pasal ini memberikan peluang Peradilan Agama

menyelesaikan sengketa non muslim sepanjang yang disengketakan termasuk

kewenangan absolut Peradilan Agama (Rasyid dan Syaifuddin, 2009: 13).

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

disahkan oleh pemerintah, yang salah satu pokok amandemennya adalah

perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang tentang

Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lahir untuk

menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah ada satu bab khusus mengenai penyelesaian sengketa perbankan

syariah. Pengertian kata “Menyelesaikan” bagi sebuah peradilan adalah

menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus, hingga melaksanakan

eksekusi putusan berkaitan dengan perbankan syariah yang tidak dilaksanakan

oleh para pihak yang berperkara. Dalam Pasal Nomor 55 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama.

6

2. Dalam hal perkara pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi

akad.

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

bertentangan dengan prinsip syariah (Hudiata, 2015: 76-77).

Salah satu Pengadilan Agama yang menangani kasus ekonomi syariah

adalah Pengadilan Agama Purbalingga. Pada tanggal 23 September 2013,

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga menerima gugatan tentang

ekonomi syariah mengenai wanprestrasi akad pembiayaan murabahah dengan

nomor perkara 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, yang diajukan oleh PT Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan

hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh

H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku direktur utama

PT. BPRS Buana Mitra Perwira memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng,

SH., MSI., Advokat yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111

Purbalingga. Disini mereka menggugat Mulia Lastro Wibowo, SE., (Tergugat

I) dan Nenny Mulyani, SE., (Tergugat II) selaku penerima piutang murabahah.

Berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tanggal 18 Agustus

2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima

fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah) dengan perhitungan Harga Pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah), Margin Keuntungan Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah), sehingga Harga Jual Barang sebesar Rp.146.800.000,-

7

(seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jangka waktu

Piutang tersebut adalah selama 36 ( tiga puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal

18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013. Pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat

akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Panther Merah Tahun

1997 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994.

Pada awalnya, Penggugat menerima angsuran dari Para Tergugat dengan

lancar. Akan tetapi memasuki bulan Oktober 2012, Para Tergugat mulai

menunggak angsuran sehingga beberapa kali Penggugat melayangkan Surat

Peringatan dan juga Somasi. Somasi yang terakhir adalah Somasi III yang

dilayangkan oleh Penggugat pada bulan Juli 2013 akan tetapi atas Somasi

tersebut, Para Tergugat tidak pernah menanggapi. Penggugat sebenarnya telah

memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini

diajukan, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada

Penggugat. Oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan

Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan

Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah.

Dalam perkara tersebut, Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi

uang sebesar Rp.59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua

puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), termasuk didalamnya harga pokok,

margin/keuntungan bank, denda keterlambatan, biaya kunjungan dan biaya

8

kuasa hukum. Penggugat juga memohon pada Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah

pekarangan milik Tergugat I. Namun dalam putusannya, Hakim hanya

mengabulkan sebagian saja dari gugatan Penggugat dan menolak selebihnya.

Perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menangani

sengketa ekonomi syariah memang belum lama terjadi, sehingga putusan

Pengadilan Agama terkait ekonomi syariah masih sangat terbatas dan tergolong

menjadi sebuah putusan baru. Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg tentang

wanprestasi akad murabahah merupakan putusan yang terhitung baru yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sehingga bagi penyusun

putusan tersebut menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini dan hendak ditemukan

jawabannya adalah: Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim

dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara

sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai

oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan

Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam

perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga.

9

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber khazanah

pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya

mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga.

c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan

dunia muamalah dan menjadi rujukan atau acuan terhadap penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat umum terhadap praktek

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga.

c. Sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di seluruh

Pengadilan Agama di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul ini bermaksud untuk menghindari adanya

interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam

10

memahaminya. Adapun pengertian secara istilah judul tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi

wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak-pihak

yang sedang berperkara (Rasyid dan Syaifuddin, 2009: 117).

2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

(KHES Pasal 20, 2008).

3. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh

barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya,

2011: 81-82).

4. Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang (debitur) tidak memenuhi

kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang

timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-

undang (Khairandy, 2013: 279).

F. Tinjauan Pustaka

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan

kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa

skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan

penelitian ini.

11

Pertama adalah tesis yang ditulis oleh Martina Purnanisa (2016) yang

berjudul “Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”. Tesis

ini berisi mengenai sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak

bank sebagai tergugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI

(Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat

berdasarkan Legal Standing Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK di beri hak gugat

organisasi Legal Standing lus Standi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian

pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan

pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitiannya adalah bahwa putusan Majelis

Hakim PA Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak mencantumkan

posita gugat berkenaan Legal Standing LPKNI yang menyebabkan formulasi

putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Yunita Naryanti (2010) yang berjudul

“Gugatan Wanprestasi Yang Diajukan Oleh PT BPR Syariah Buana Mitra

Perwira Berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Musyarokah (Studi

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”. Skripsi ini menggunakan Metode pengumpulan

bahan hukum studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode

normatif kualitatif. Dengan hasil penelitiannya adalah Pertimbangan hukum

12

Hakim dalam memutus perkara tentang gugatan wanprestasi yang diajukan

oleh PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira adalah dengan mendasarkan pada

alat bukti otentik berupa akad perjanjian pembiayaan al musyarokah, yang nilai

pembuktiannya kuat. Akibat hukum bagi pihak Tergugat atas gugatan

Penggugat yang diterima adalah menghukum para Tergugat untuk membayar

kerugian yang dialami pihak Penggugat.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim (2013) yang

berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus

sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan

Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9

(Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Dari kesembilan kasus tersebut, 5 (lima)

kasus selesai dengan Damai saat proses litigasi dilaksanakan, sedangkan 4

(empat) kasus dikabulkan oleh Hakim.

Skripsi yang ditulis oleh Pratami Wahyudya Ningsih (2010) yang berjudul

“Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Gugatan Pemenuhan

Kewajiban Akad Pembiyaan Al-Musyarakah di Pengadilan Agama

Purbalingga (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor:

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”. Hasil penelitiannya adalah dasar pertimbangan

yang digunakan Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor:

13

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tersebut diantaranya adalah Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan, maka sengketa diputus dengan verstek, Tergugat telah

memenuhi unsur-unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum positif dan

dalil-dalil syar’i, sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah.

Yang terakhir, skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidiq (2013) yang

berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi

Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”.

Skripsi ini berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas nisbah, dwangsong dan

pengembalian modal oleh para penggugat yang berjumlah 12 orang. Gugatan

yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya pengembalian modal kepada para

sebagian penggugat saja, dan menolak tuntutan atas ganti rugi nisbah dan uang

paksa dari para penggugat. Sumber hukum yang dijadikan landasan Hakim

dalam memutus perkara ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.

07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994.

Dalam pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian baik dalam

bentuk skripsi maupun tesis tentang analisis terhadap putusan hakim terkait

sengketa ekonomi syariah. Bahkan, telah ada pula penelitian analisis putusan

yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga terkait sengketa ekonomi

syariah, sama seperti yang peneliti lakukan. Namun, skripsi tentang analisis

putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg) ini berbeda subjek

(pelaku) dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini,

peneliti meneliti tentang putusan wanprestasi akad murabahah sedangkan

14

penelitian terdahulu tentang wanprestasi akad musyarakah, meskipun berlokasi

di Pengadilan Agama yang sama. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru

dan belum ada yang menelitinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja meneliti, mengkaji, dan menganalisis

objek penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Metode

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian studi putusan.

Objek kajian penelitian adalah putusan nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

tentang sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan

yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga melihat sinkronisasi suatu aturan

dengan aturan lainnya secara hierarki (Ali, 2009: 105).

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari

Pengadilan Agama Purbalingga, yakni berupa Putusan No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Selain itu, peneliti juga menggunakan data yang

15

diperoleh dari undang-undang, penelitian berupa skripsi-skripsi maupun

tesis dan buku-buku yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini

sebagai bahan referensi tambahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah dokumentasi. Menurut Arikunto (2010: 201), dokumentasi adalah

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.

Diantara dokumen yang peneliti peroleh adalah salinan resmi

berkas Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan

undang-undang, skripsi-skripsi maupun tesis, dan buku-buku yang masih

ada relevansinya dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti,

diantaranya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan

Agama, skripsi-skripsi maupun tesis tentang putusan hakim terkait sengketa

ekonomi syariah dan buku-buku tentang putusan, ekonomi syariah,

murabahah dan wanprestasi.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis secara

kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses yuridis dari

hukum yang ada pada putusan nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi

Hakim dalam memutus putusan tersebut.

16

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka

peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab.

Susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang

masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk

menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini

ditutup dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang kerangka teoritik. Di dalam bab ini akan

dijelaskan mengenai putusan, ekonomi syariah, murabahah dan wanprestasi.

Bab ketiga berisikan tentang profil Pengadilan Agama Purbalingga dan

gambaran secara umum tentang perkara nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Bab keempat adalah analisis peneliti tentang objek penelitian. Peneliti

akan menganalisa putusan nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg untuk mengetahui

permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah tersebut, serta untuk

mengetahui dasar hukum apa yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan

putusan nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan

menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya,

pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Bab

kelima ini ditutup dengan saran-saran.

17

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis atau al-

qada’u dalam bahasa Arab, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya

dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat

(Zuhriah, 2009: 266). Secara istilah, Putusan adalah pernyataan hakim

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang sedang berperkara (Rasyid

dan Syaifuddin, 2009: 117).

Sedangkan menurut Mardani (2009: 118), putusan yaitu keputusan

pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau

perselisihan. Putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara

contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Putusan disebut

juga jurisdictio contentiosa karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan

dalam perkara (penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon.

Dari beberapa definisi mengenai putusan di atas, bisa ditarik

kesimpulan bahwa putusan adalah keputusan yang dikeluarkan hakim lewat

18

pengadilan atas suatu perselisihan atau sengketa diantara dua pihak yang

bersengketa untuk mengakhiri jalannya sengketa.

2. Macam-macam Putusan

Menurut Mardani (2009: 118-121), macam putusan terbagi dari

beberapa segi, antara lain dari segi fungsinya, dari segi hadir tidaknya para

pihak, dari segi isinya dan dari segi sifatnya.

Dilihat dari fungsinya putusan hakim terdiri atas:

a. Putusan akhir (eind vonnis)

Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan

putusan ini merupakan produk yang utama dari suatu persidangan.

b. Putusan sela (tussen vonnis)

Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses

persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk

memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela dibedakan

menjadi beberapa macam yaitu:

1) Putusan provisional (provisioniele vonnis)

Putusan provisional yaitu putusan yang dijatuhkan untuk

memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan

tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum

dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan akhir tentang jaminan.

2) Putusan prepatoir (prepatoir vonnis)

Putusan prepatoir yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir.

Putusan prepatoir tidak menyinggung pokok perkara. Putusan tersebut

19

lebih tertuju pada jalannya acara persidangan seperti putusan tentang

penundaan sidang, putusan agar penggugat/pemohon datang sendiri ke

muka sidang.

3) Putusan insidentil (incidentiele vonnis)

Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan

peristiwa (insiden) yang untuk sementara mengehentikan pemeriksaan

sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya

putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang dan lain-lain.

4) Putusan interlokotoir (interlocotoir vonnis)

Putusan interlokotoir yaitu putusan yang isinya memerintahkan

pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat, putusan

pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan,

putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

a. Putusan verstek

Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena

tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah

dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.

b. Putusan gugur

Putusan gugur yaitu putusan yang menyatakan bahwa

gugatan/pemohon gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir

meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir

dalam sidang dan memohon putusan.

20

c. Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir yaitu putusan akhir yang pada saat

dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak

atau para pihak.

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi kepada 4

(empat) macam yaitu:

a. Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/

permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat

hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan

setelah menenmpuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil

gugat tidak terbukti (putusan negatif).

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/

tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang

terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat

(putusan campuran positif dan negatif).

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang

terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan

positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan

terbagi terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

21

a. Putusan diklatoir

Putusan diklatoir yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan

yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi

“Menetapkan…”. Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai

berikut:

1) Permohonan talak;

2) Gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak;

3) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya;

4) Penetapan ahli waris yang sah;

5) Penetapan adanya harta bersama;

6) Perkara-perkara volunteer dan seterusnya.

b. Putusan konstitutif

Putusan konstitutif yaitu putusan yang menciptakan keadaan

hukum baru yang sah menurut hukum, sebelumnya memang belum

terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi

“Menyatakan….”. Dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan

sebagai berikut:

1) Putusan gugur, di tolak dan putusan tidak diterima;

2) Gugatan cerai bukan karena ta’lik talak;

3) Putusan verstek;

4) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

22

c. Putusan kondemnatoir

Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum

kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi

prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum……”.

Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang bila terhukum

tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas

permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa

(executin force) oleh pengadilan agama yang memutuskanya. Amar

putusan kondemnatoir yang ditetapkan di pengadilan agama antara lain:

1) Penyerahan pembagian harta bersama;

2) Penyerahan hak nafkah iddah, mut’ah;

3) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Pada prinsipnya, putusan kondemnatoir merupakan putusan

penghukuman untuk:

1) Menyerahkan suatu barang;

2) Membayar sejumlah uang;

3) Melakukan suatu perbuatan tertentu;

4) Mengentikan suatu perbuatan/keadaan;

5) Mengosongkan tanah/rumah lain-lain.

3. Bentuk dan Isi Putusan

Suatu putusan terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu sebagai berikut:

23

a. Kepala putusan

Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan nomor

putusan di bawahnya. Di bawahnya lagi tertulis kata

“BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM” dengan huruf besar diikuti

dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEADILAN

YANG MAHA ESA” dengan huruf besar.

b. Nama pengadilan dan jenis perkara

Bagian ini menjelaskan nama pengadilan dan jenis perkara yang

sedang diperiksanya, misalnya: Pengadilan Agama Jakarta Timur

mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan

majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat.

c. Identitas para pihak

Bagian ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat atau

pemohon dan termohon dan kuasa hukumnya secara lengkap.

d. Tentang duduk perkara

Bagian ini menggambarkan dengan singkat dan jelas tentang

kronologi persidangan, mulai dari usaha perdamaian, dalil gugatan,

jawaban tergugat, replik, duplik, bukti, saksi, hasil pemeriksaan setempat

bila ada, hasil pemeriksaan jaminan bila ada, dan kesimpulan para pihak.

e. Kaki putusan

Kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama majelis

hakim, panitera pengganti, jumlah biaya perkara, dan penanggung biaya

perkara (Mardani, 2009: 122).

24

4. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai berikut:

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Kekuatan

mengikat suatu putusan dapat berarti positif dan berarti negatif. Dalam

arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar

(res judicato pro veriatate habetur). Dalam arti negatif, yaitu bahwa

hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang

sama, dan pihak yang sama (nebis in idem).

b. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian suatu putusan artinya putusan hakim telah

memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai

kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata

yang sama.

c. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk melaksanakan suatu

putusan peradilan secara paksa oleh aparat negara (Mardani, 2009: 122).

5. Pembuktian

a. Pengertian dan tujuan pembuktian

Secara etimologis, pembuktian dalam istilah Arab disebut Al-

Bayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis,

pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang

meyakinkan.

25

Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab

pembuktian merupakan penentu jalannya suatu perkara dalam sidang.

Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh penggugat itu

dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah maka tidak perlu

dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang belum jelas,

seperti ada sesuatu benda berada di tangan seseorang, tiba-tiba datang

orang lain yang mengaku bahwa barang itu kepunyaannya. Dalam hal ini,

orang yang tiba-tiba mengaku bahwa barang itu kepunyaannya, harus

membuktikan bahwa barang itu benar kepunyaannya, sebab barang yang

menjadi sengketa tadi belum jelas kepunyaannya. Bila dapat

membuktikan bahwa ia pemiliknya, maka barulah ia berhak memiliki

barang itu. Orang yang harus membuktikan adalah seseorang yang

menuntut sesuatu hal atau mengingkari sesuatu hal atau peristiwa

kejadian.

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian.

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah

(Mardani, 2009: 106-107).

b. Alat-alat bukti

Menurut Koosmargono dan Dja’is (1995: 88), yang disebut alat-

alat bukti yaitu:

26

1) Surat/tulisan (Pasal 165 HIR)

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang

merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedang akta

terbagi atas akta autentik dan akta di bawah tangan.

a) Akta autentik

Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan

pejabat umum yang berwewenang untuk memberikan bukti yang

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya.

b) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat dan

ditanda tangani oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan

dari seorang pejabat.

c) Surat lain yang bukan akta

Surat-surat non akta bentuknya dapat berupa surat biasa,

catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja

dibuat untuk alat bukti.

Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian

hakim. Jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan

sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang

memerlukan dukungan alat bukti lain.

2) Kesaksian (Pasal 139-168 HIR)

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

27

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah

satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.

Pada dasarnya, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila

bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk

mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar

pendirian para pihak.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut

hukum harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat

atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana

diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi.

Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan

kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan yang lainnya, alasan atau

sebab kenapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup,

adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi

saksi sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.

3) Persangkaan (Pasal 173 HIR)

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-

undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke

arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti.

4) Pengakuan (Pasal 174-175 HIR)

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam

satu perkara dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh

pihak lawan. Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup

28

untuk menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu,

entah pengakuan itu diucapkannya sendiri atau dengan perantaraan

orang lain yang diberi kuasa khusus.

5) Sumpah (Pasal 155, 156, 177 HIR)

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau

diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan

mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa

yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan

dihukum oleh-Nya. Jadi, sumpah merupakan tindakan yang bersifat

religius yang digunakan dalam persidangan di pengadilan.

B. Ekonomi Syariah

a. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

telah menetapkan sembilan bidang tugas peradilan agama, yakni:

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syariah. Dengan berlakunya undang-undang inilah, masalah

ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut peradilan agama (Anshori,

2007: 80).

Pergertian ekonomi syariah yang telah tercantum dalam Pasal 49

huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

syariah atau dengan hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

29

Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (2008),

ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan

oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa definisi ekonomi syariah di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah segala bentuk perilaku manusia

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan prinsip

syariah.

Bidang-bidang yang meliputi ekonomi syariah antara lain:

a. Bank syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembiayaan serta

peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam.

b. Lembaga keuangan mikro syariah

Dalam undang-undang memang tidak dijelaskan tentang lembaga

keuangan mikro syariah adalah baitul mal wat-tamwil, namun dalam

Pasal 1 Peraturan Dasar Baitul Mal Wat-Tamwil menyebutkan bahwa

baitul mal wat-tamwil adalah suatu lembaga rakyat kecil yang berupaya

menggembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha menengah bawah dan kecil

berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

30

c. Asuransi syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong

menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk

aset atau tabbaru’ yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

syariah .

d. Reasuransi syariah

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73

Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian,

disebutkan bahwa perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang

memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang

dihadapi oleh perusahaan asuransi.

e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan bahwa

obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang berdasarkan

prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN Nomor 32/

DSN-MUI/ IX/ 2002 tentang obligasi syariah).

31

f. Reksadana syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam

portofolio efek oleh manajer investasi (Pasal 2 angka 27 UU Nomor

8/1995 tentang Pasar Modal). Dan dalam fatwa MUI Nomor 20/DSN-

MUI/I/IX/2001 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana

yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam

bentuk akad antara pemodal sebagai shahib al-mal dengan manager

investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manager investasi

sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

g. Sekuritas syariah

Sekuritas syariah adalah bukti utang piutang atau pemilikan modal

dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan

prinsip syariah, seperti obligasi syariah dan saham syariah.

h. Pembiayaan syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa yang termasuk dalam

pembiayaan/produk bank syariah adalah wadi’ah, mudharabah,

musyarakah, murabahah, salam, istisna’, ijarah dan qard.

i. Pegadaian syariah

Gadai syariah diatur dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 yang secara etimologis dipadankan dengan rahn, yang

berarti tetap, kekal, dan jaminan. Menurut istilah syara’, rahn

32

dirumuskan sebagai penahanan terhadap sejumlah harta yang diserahkan

sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai

tebusan.

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang

dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk

menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan maupun

pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja dari

karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Salah

satu kegunaan bank umum syariah adalah sebagai pendiri dana pensiun

dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah (Pasal 20 ayat (1)

huruf (d) UU Nomor 21/2008).

k. Bisnis syariah

Bisnis syariah adalah semua kegiatan dagang, industri atau

keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rasyid dan Saifuddin,

2009: 32-49).

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh.

Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang

penyangganya adalah sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman

oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan

33

keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang

diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip

“Dimana ada manfaat, disitu ada resiko (Al Kharaj bid Dhaman)”.

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk

menimbun uang dan menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata

lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang

menganggur tanpa dimanfaatkan. Sistem ekonomi bagaikan koin yang

terdiri dari dua sisi, yaitu sisi jual dan sisi beli. Uang itu harus secara

kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul.

c. Tidak memonopoli

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak diperbolehkan seseorang baik

dari perseorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli,

harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam

mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul

Khairat.

d. Pelarangan riba

Ada banyak pendapat mengenai hukum dari bunga bank, namun

mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa

orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan

perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyyah, bukan

34

pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional

saat ini.

e. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat

diibaratkan dalam satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh

tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami

problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya adalah

menolongnya (dengan membayar zakat, infaq dan shadaqah). Harta

merupakan amanah dari Allah, karenanya manusia harus menjaga

amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.

c. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila ekonomi syariah dapat diamalkan maka akan

mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, yaitu berupa:

a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah;

b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga

keuangan syariah akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat;

c. Praktek ekonomi yang berdasarkan syariat adalah ibadah, karena telah

mengamalkan syariat dari Allah;

d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah

berarti mendukung kemajuan lembaga keuangan umat Islam itu sendiri;

e. Mengamalkan ekonomi syariah melalui membuka tabungan, deposito

atau menjadi nasabah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi

umat Islam itu sendiri (Ali, 2008: 11).

35

d. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Meskipun ekonomi syariah dilandasi atas dasar prinsip syariah,

namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang

mengikatkan diri dengan akad syariah, ditambah dengan semakin

meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan

ragamnya. Maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang

berkaitan dengan ekonomi syariah juga semakin beragam.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa

lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi

maupun non litigasi.

a. Penyelesaian litigasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah

melalui litigasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang diberi

kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No 3/2006 yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah.

Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum

acara yang berlaku pada Peradilan Umum. Hal ini disebutkan dalam

36

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3400,

selanjutnya disebut UU/1989) yang menyebutkan, “Hukum acara yang

berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata

yang berlaku pada pengadilan lingkungan Peradilan Umum, kecuali

disebutkan atau diatur khusus dalam undang-undang ini”.

b. Penyelesaian non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi

sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini

diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua

belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS).

1) Musyawarah internal

Musyawarah internal dapat terjadi misalkan pihak yang terkait

utang dengan pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo, utang

tersebut tidak dapat dibayarakan karena berbagai hal yang

sesungguhnya bukan keinginan debitur, seperti usaha bangkrut karena

tingkat inflasi yang tinggi. Maka bank melakukan upaya musyawarah

dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian

secara internal antara lain dengan revitalisasi proses, yaitu dengan

evaluasi ulang pembiayaan apabila terdapat indikasi bahwa usaha

37

nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih

mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

2) Alternative dispute resolution (ADR)

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan lembaga

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan

dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan

penilaian para ahli.

Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya

penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah

ditentukan dari awal, baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau

yang lainnya namun di tengah-tengah penyelesaian sengketa

menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para

pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Badan

Arbitrase.

3) Arbitrase syariah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah

perubahan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang

merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali

didirikan di Indonesia.

BASYARNAS adalah salah satu penyelesaian di luar pengadilan

(non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak

tercapai. Namun penyelesaian melalui BASYARNAS dapat dilakukan

38

apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta akad sejak

awal sebelum sengketa disebut (Pactum de compromittendo) (Hudiata,

2015: 21).

C. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang artinya

prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum wanprestasi berarti tidak

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan

yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena

undang-undang.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur

tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan,

khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dalam hukum

perjanjian mempunyai makna debitur tidak melaksanakan kewajiban

prestasinya atau kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak

lawan (Khairandy, 2013: 279).

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari

pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah

pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan (Miru, 2013:

74).

b. Bentuk Wanprestasi

Diantara bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

39

a. Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi

Yang dimaksud debitur sama sekali tidak berprestasi adalah debitur

dalam hal ini sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa

disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga

disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin

berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk

berprestasi.

b. Debitur Keliru Berprestasi

Debitur keliru berprestasi adalah keadaan di mana debitur dalam

pemikirannya telah memberikan prestasi, tetapi dalam kenyataannya

yang diterima kreditur adalah lain daripada yang diperjanjikan. Contoh

debitur keliru berprestasi adalah kreditur membeli bawang putih, ternyata

yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian, kreditur tetap

beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi.

c. Debitur Terlambat Berprestasi

Debitur terlambat berprestasi adalah debitur dalam hal ini sudah

berprestasi, objek prestasinya pun betul, tetapi waktu pelaksanaan

prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Orang yang terlambat

berprestasi dapat dikatakan dalam keadaan lalai.

c. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur

Timbulnya wanprestasi dapat berasal dari kesalahan debitur, yakni

debitur tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya

ditunaikan. Kesalahan tersebut dalam arti luas bisa berupa kesengajaan

40

(opzet) atau kealfaan (onachtzaamheid) dan dalam arti sempit, kesalahan

bermakna kesengajaan.

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan

kerugian bagi kreditur dan perbuatan itu harus dapat

dipertanggungjawabkan oleh debitur jika terdapat unsur kesengajaan atau

kelalaian dalam peristiwa tersebut. Kerugian yang diderita kreditur tersebut

dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur,

kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya

keuntungan yang diharapkan.

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi

tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang

dirugikan (kreditur). Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk

gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya

perkara.

d. Hak Kreditur terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita

kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif

untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

a. Meminta pelaksanaan perjanjian;

b. Meminta ganti rugi;

c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi;

41

d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian

sekaligus meminta ganti rugi.

e. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi

Apabila kreditur yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi

debitur, maka kreditur harus membuktikan kesalahan debitur (yakni

kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal

antara kerugian dan wanprestasi. Masalah pembatalan perjanjian karena

kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal

1266 ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam

perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya perjanjian dibuat untuk saling menguntungkan dan

bukan untuk saling merugikan atau untuk merugikan pihak lain. Oleh karena

itu, walaupun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk

membatalkan kontrak, selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil tidak

dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak, melainkan hanya pemenuhan

kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak. Hal ini penting

untuk dipertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu, pihak yang

wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatalkan.

Pembatalan perjanjian pun harus dimintakan kepada hakim, tidak

mungkin perjanjian sudah batal dengan sendirinya pada waktu debitur

nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Disebutkan juga oleh Pasal 1266 ayat

(2) bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.

42

f. Ganti Rugi

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan

tegas ditagih janjinya lalu ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka ia

berada dalam keadaan lalai. Terhadap debitur yang demikian, kreditur dapat

menjatuhkan sanksinya kepada debitur. Salah satu sanksi tersebut adalah

ganti rugi.

Pasal 1243 KUHPerdata memerinci ganti rugi yang mencakup

biaya (konsten), kerugian (schade), dan bunga (intresten). Biaya adalah

semua pengeluaran atau ongkos yang secara riil dikeluarkan oleh pihak

dalam perjanjian. Adapun kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian

yang secara nyata diderita dan menimpa harta benda kreditur akibat

kelalaian debitur. Dan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian

terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) andai

debitur tidak wanprestasi (Khairandy, 2013: 288).

g. Kerugian Tanpa Kesalahan (Resiko)

Kerugian tanpa kesalahan ini merupakan suatu hal yang sangat erat

terkait dengan pembelaan debitur yang dituduh lalai, terutama tentang

pembelaan yang berupa keadaan terpaksa (overmacht). Tidak selamanya

kerugian muncul karena adanya kesalahan salah satu atau kedua belah

pihak, karena dalam keadaan tertentu dapat timbul kerugian tetapi kerugian

tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian seseorang.

Kerugian tanpa kesalahan inilah yang disebut dengan resiko.

43

Resiko dalam pengertian hukum merupakan kerugian yang diderita

oleh seseorang, tetapi pembayaran ganti rugi tidak dapat dibebankan kepada

orang lain karena tidak ada orang lain yang merupakan penyebab timbulnya

kerugian. Dengan demikian, pada umumnya resiko ditanggung oleh pemilik

barang.

Sebagai contoh, jika seseorang meminjam mobil orang lain,

misalnya si A meminjam mobil si B, kemudian ketika si A memakai mobil

tersebut, dia bermaksud memarkir mobil di pinggir jalan. Karena mobil

masih baru, si A mencari tempat parkir yang teduh agar mobil tersebut

terlindung dari sengatan matahari sehingga si A memarkir di bawah pohon

yang rindang. Tetapi entah kenapa sebabnya, tiba-tiba pohon tersebut

tumbang dan menimpa mobil tersebut sehingga mobil milik si B rusak berat.

Sebagian besar orang pasti berpikir bahwa yang harus memperbaiki

mobil tersebut adalah si A karena dia telah meminjam mobil sehingga

sangat tidak wajar jika dikembalikan dalam keadaan rusak. Akan tetapi,

kalau sebagian orang mau berpikir secara hukum bahwa kerugian tersebut

sama sekali di luar kesalahan atau kejadian tersebut tidak pernah diduga

oleh si A, maka menurut hukum si A tidak dapat dibebani kewajiban untuk

memperbaiki mobil tersebut. Hal yang berbeda seandainya si A dengan

sukarela memperbaiki mobil tersebut, hal itu bukan karena dia diharuskan

oleh hukum, tetapi hanya karena mungkin secara moral dia merasa patut

untuk memperbaikinya (Miru, 2013: 84).

44

D. Akad

a. Pengertian Akad

Kata ‘aqad secara bahasa berarti ikatan. Secara istilah, akad adalah

menghubungkan antara dua perkataan, termasuk juga di dalamnya janji dan

sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi

sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai

perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkan

(Azzam, 2010: 15).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 20

mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua

pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan

hukum tertentu (KHES, 2008).

b. Asas-asas Akad

Akad dilakukan berdasarkan asas:

a. Ikhtiyari/sukarela

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

b. Amanah/menepati janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan

kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang

sama terhindar dari cidera janji.

45

c. Ikhtiyati/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan

dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. Luzum/tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan

yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi atau maisir.

e. Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak

sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu

pihak.

f. Taswiyah/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak

secara terbuka.

h. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak,

sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. Taisir/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan

kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai

dengan kesepakatan.

46

j. Itikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal

Setiap akad dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, tidak

dilarang oleh hukum dan tidak haram.

l. Al-hurriyah/(kebebasan berkontrak)

m. Al-kitabah (tertulis)

c. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok

orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap

hukum, berakal dan tamyiz.

b. Obyek akad

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Obyek akad harus suci,

bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserah terimakan.

c. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

47

d. Kesepakatan/sighat akad

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan

dan atau perbuatan.

d. Kategori Hukum Akad

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya.

b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut

karena pertimbangan maslahat.

c. Akad yang batal/batal demi hukum

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syarat-

syaratnya (KHES: 2008).

E. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab ar-ribhu (الربح) yang berarti

untung. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara

tunai, dengan mekanisme murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh

dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan

)الربح ) dari barang yang dibeli (Dahlan, 2012: 190).

48

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang

dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui

transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan

harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur

(KHES, 2008).

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 101), bai’

al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat

keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli

komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00-, kemudian ia

menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00- dan ia menjual kepada si

pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00-. Pada umumnya, si pedagang

eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon

pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar

keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran

kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

yang disebut murabahah adalah transaksi jual beli dengan menegaskan

harga belinya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan yang telah

disepakati adapun cara pembayarannya dapat langsung tunai atau dicicil.

49

b. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275

… ... ) ٢٧٥: البقرة(

Artinya: “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al-Baqarah: 275)

b. Al-Hadis (Sunan Ibnu Majah, Hadis nomor 2289)

: صلى هللا علیھ وسلم سول هللا ر قال : بیھ قال أ عن ،ھیب صالح بن ص عن

ط البر بالشعیر ال خ ا البیع إلى أجل والمقارضة و : فیھن البركة ثالث

)رواه ابن ما جھ(للبیت ال للبیع

Artinya: Dari Sholeh bin shuhaib, dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

c. Syarat Murabahah

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;

c. Kontrak harus bebas dari riba;

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang

sesudah pembelian;

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi,

pembeli memiliki pilihan:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;

50

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang

yang dijual;

c. Membatalkan kontrak (Antonio, 2001: 102).

d. Rukun Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi

ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang

untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan

akan membeli barang;

b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian,

bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan

menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan

(Ascarya, 2011: 82).

e. Bentuk Akad Murabahah

Bentuk-bentuk akad murabahah diantaranya adalah:

a. Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika

penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai

harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan.

51

b. Murabahah kepada pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan,

pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli

sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan

akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan

syariah dalam pembiayaan (Ascarya, 2011: 90).

f. Karakteristik Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang

setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau

tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan

pesanannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai

penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai

sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi

beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan

potongan apabila nasabah:

52

a. Mempercepat pembayaran cicilan;

b. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual dan

harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari

pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan

tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut

dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan (jaminan) atas

piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli

dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang

muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.

Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah

jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan

kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan

kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank, maka

bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai

dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika

dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda

diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda

tersebut didasarkan pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih

disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang

53

diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda

diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan) (Nabhan, 2008: 94).

g. Skema Bai’ al-Murabahah

a. Skema murabahah sederhana

Sumber: (Ascarya, 2011: 82)

b. Skema murabahah perbankan/pesanan

2. Akad Jual Beli

6. Bayar

5. Terima Barang

3. Beli Barang 4. Kirim

Sumber: (Antonio, 2001: 107)

Penjual Pembeli Akad Murabahah

Barang

Cost + Margin

Bank Nasabah

1. Negosiasi &

Persyaratan

Suplier

Penjual

54

BAB III

DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum

di Indonesia yang telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara

pada abad ke-VII Masehi. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat

ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang

ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan,

kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut

pada masa kemerdekaan. Bahkan pada tahun 2006, Pengadilan Agama

mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

a. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831.

Setelah Kerajaan Pajang runtuh, maka Kabupaten Purbalingga berada di

bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja

Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum

di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertama-tama

55

diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan. Pengadilan yang semula

bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi,

begitu juga dengan tempat yang semula di sitihinggil dan dilaksanakan

oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi Masjid Agung dan

dilaksanakan oleh para Penghulu dan dibantu oleh para Alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada Kerajaan Mataram,

Kabupaten Purbalingga mempunyai jabatan keagamaan di tingkat desa

yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada

tingkat kecamatan atau kawedanan, jabatan keagamaan disebut dengan

Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten, seorang Bupati didampingi oleh

seorang Patih untuk bidang kepemerintahan umum dan seorang Penghulu

kabupaten untuk bidang keagamaan. Sedangkan pada tingkat pusat

Kerajaan Mataram, jabatan ini disebut dengan Kanjeng Penghulu atau

Penghulu Ageng.

Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai

Hakim pada Majlis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan

pola masyarakat Kerajaan Mataram. Dengan demikian, dapat dipastikan

bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah ada pula Pengadilan Agama

yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat

Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai

Hakim adalah Penghulu Kabupaten. Pada perkembangan berikutnya,

yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam

56

peradilan, yaitu: Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan

Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam,

Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno

yang telah disesuaikan dengan adat setempat. Sedangkan Pengadilan

Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa

perniagaan (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

b. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai

kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan

munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara dengan

melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan

di wilayah kekuasaannya. Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga masuk di wilayah

tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan Statsblad (lembar negara) Tahun 1882 Nomor 152

tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan

mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut

merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah

ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 tersebut, maka

secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di

57

wilayah jajahan Belanda. Ketika itu, pimpinan Pengadilan Agama dijabat

oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De

Landrad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad

(Pengadilan Negeri). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak

tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia

Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang

pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Statsblad

Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh

Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura seperti untuk

daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama

Kerapatan Qadi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk

tingkat pertama dan Kerapatan Qadi Besar bagi Pengadilan Tinggi

Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan Statsblad tahun 1937 Nomor 116,

kekuasaan dan kewenangan Pengadlan Agama yang sebelumnya juga

meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan

perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan

Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1) Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama

Islam;

2) Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan

Percerian antara orang yang beragama Islam;

58

3) Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat

untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat;

4) Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum

dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan

mut’ah (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama tetap

dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada

tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk

melaksanakan persidangan serta kantor disegel. Kantor baru dapat dibuka

kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyoo Kaatoo

Hooin, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama Sooryo Hooin.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara

Jepang (Osamu Soire) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, Pengadilan

Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (Shihobu) dengan nama

Soooryo Hooin tersebut (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23

Juni 2017).

d. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia merdeka, Pengadilan Agama berada

di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama

pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah

Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan

dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

59

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948

tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam

undang-undang ini, kedudukan dan kewenangan Pangadilan Agama

dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam

pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan

dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan

yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya undang-undang ini

mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para Ulama Sumatra

seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Mereka sepakat

menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar

Mahkamah Syar’iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang

Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat)

lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga jauh sebelum masa

kemerdekan, bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di

60

Purbalingga sudah berjalan. Namun, keberadaannya baru dapat diketahui

secara struktural mulai tahun 1947. Pengadilan Agama Purbalingga pada

waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH. Iskandar di Jalan

Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru

pindah di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu,

secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua

secara berturut-turut: KH. Iskandar (1947-1960), KH. Siradj Chazin

(1960-1970), Drs. Solihin (1970-1981), Drs. Amir Hasan Asy (1981-

1987), Drs. H. Agus Salim, S.H (1987-1992), Drs. H. Muhaimin MS.,

S.H. (1992-2003), Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003-2005), Dra. Hj.

Siti Muniroh, S.H. (2005-2007), Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007-

2010), Drs. H. Noor Kholil, MH. (2010-2012) dan H. Hasanuddin, SH.,

MH. (2012-sekarang).

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH. A. Miftah Idris. Semenjak itu

secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut oleh: KH. A.

Miftah Idris (1984–2000), Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2000-2007), Drs.

H. Sudarmadi, S.H (2007-2010), Drs, Abd. Rozaq, MH. (2010-2013) dan

Drs. H. Mahmud Hd. MH. (2013-sekarang) (pa-purbalingga.go.id,

diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

e. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

61

undang tersebut berlaku secara efektif setelah dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tugas Pengadilan Agama Purbalingga

menjadi semakin besar karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh

suami kepada istri yakni cerai talak yang selama ini tidak harus dilakukan

di muka sidang Pengadilan Agama, menjadi harus dilakukan di muka

sidang Pengadilan Agama, demikian pula perkara-perkara lain seperti

izin poligami, dispensasi kawin, cerai gugat dari istri terhadap suami.

Perkembangan selanjutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan

Agama dalam periode 1974 adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Apabila terjadi

sengketa perwakafan tanah milik, maka Pengadilan Agama diberi

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut (pa-

purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

f. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sesuai Pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan

Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan

Agama menurut undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan

Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya

menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar;

2) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara;

62

3) Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap

putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula, lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman. Dalam undang-

undang tersebut ditentukan:

1) Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan

finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti

kekuasaan Depatemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam

bidang-bidang tersebut yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih

ke Mahkamah Agung.

2) Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai

dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta

dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima)

tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak

ditentukan.

3) Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu 5

(lima) tahun Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja untuk

mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan

63

perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang

peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke

Mahkamah Agung (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni

2017).

g. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun Mahkamah Agung

membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk

perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut

tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung, maka

Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang

lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah

Agung. Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai Pasal 2

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

penyelenggaraan kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara.

Pada tahun 2004 itu, pelaksanaan pengalihan organisasi,

administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung

dilakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan

Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Maka terhitung sejak tanggal 30 Juni

2004, Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke

64

Mahkamah Agung (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni

2017).

h. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan

disahkannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali semua ketentuan

yang merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sesuai dengan

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, namun undang-undang tersebut belum mengatur secara

komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah

Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, undang-undang ini juga

untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006

yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang

65

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang

terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut,

sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system),

maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu

diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai

berikut:

1) Mereformasi sistematika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara

komprehensif dalam undang-undang ini, misalnya adanya bab

tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

2) Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim.

3) Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim

dan hakim konstitusi.

4) Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

66

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

5) Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan

memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

6) Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan.

7) Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan

yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada

setiap pengadilan.

8) Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan

hakim dan hakim konstitusi (pa-purbalingga.go.id, diakses pada

tanggal 23 Juni 2017).

i. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya

undang-undang tersebut, terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni

memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan

Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.

67

2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang

yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama

bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.

3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang

selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang

pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat

khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang

menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,

Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, juga berwenang menangani

perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain

tentang sengketa dalam: Perbankan Syari’ah, Lembaga Keuangan

Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksa Dana

Syari’ah, Obligasi Syari’ah, Surat Berjangka Menengah Syari’ah,

Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana

Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah, Bisnis Syari’ah.

6) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan

hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela

kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama.

68

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili

sengketa ekonomi syari’ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006, tercatat sampai tahun 2008 Pengadilan Agama

Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan 4 (empat) perkara

sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara tersebut, 1 (satu) perkara

telah dapat diselesaikan secara damai, 2 (dua) perkara dicabut dan 1

(satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan

pelaksanan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (pa-purbalingga.go.id, diakses

pada tanggal 23 Juni 2017).

j. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dilatar belakangi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

005/PUU.IV/2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai

pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

69

Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan

mengenai Peradilan Agama terkait pengawasan tertinggi baik

menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan

organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan

eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan

prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas

dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara

lain sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh

Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim

yang dilakukan oleh Komosi Yudisial dalam menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim,

2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada

pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama,

70

antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara secara

transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau

lulus pendidikan hakim,

3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc,

4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

hakim,

5) Keamanan dan kesejahteraan hakim,

6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan,

7) Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan

pertanggungjawaban biaya perkara,

8) Bantuan hukum, dan

9) Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (pa-purbalingga.go.id, diakses

pada tanggal 23 Juni 2017).

2. Visi dan Misi

VISI: “Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga Yang Agung Dan

Profesional”

Pernyataan visi Pengadilan Agama Purbalingga mengandung arti

secara kelembagaan dan secara organisasional. Pengertian secara

kelembagaan adalah Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Purbalingga

yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Agama

71

Purbalingga merupakan pengadilan yang susunannya terdiri dari unsur

Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, seluruh

Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Jurusita serta seluruh staf

(pejabat struktural/fungsional/non struktural), sekaligus kinerja masing-

masing fungsionaris tersebut.

Kata “Agung” maksudnya berwibawa, kekuasaannya diakui dan

ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi,

dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung

kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Kata “Profesional” artinya dalam melakukan tugas dan fungsi

untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara,

senantiasa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur, tidak memihak,

berdasarkan hukum dan keadilan, dengan cara cermat, efektif dan efisien

(sederhana), cepat dan biaya ringan serta mampu memenuhi harapan pencari

keadilan, dengan didukung pengawasan yang efektif terhadap perilaku,

administrasi dan jalannya peradilan.

MISI:

1) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain,

2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga

dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan,

3) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern,

kredibel dan transparan,

72

4) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi

Informasi Terpadu (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni

2017).

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan tugasnya sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah,

Ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur

dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku

yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1) Izin beristri lebih dari seorang;

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis

lurus ada perbedaan pendapat;

3) Dispensasi kawin;

4) Pencegahan perkawinan;

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6) Pembatalan perkawinan;

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

73

8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan perceraian;

10) Penyelesaian harta bersama;

11) Penguasaan anak-anak;

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) Pencabutan kekuasaan wali;

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut;

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada

di bawah kekuasaannya;

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain (pa-purbalingga.go.id, diakses pada

tanggal 23 Juni 2017).

74

Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

bagian masing-masing ahli waris dan lain-lain (pa-purbalingga.go.id,

diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

Yang dimaksud dengan "Wasiat" adalah suatu pesan khusus

tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah seseorang yang

berwasiat meninggal dunia (Saifulloh, 2005: 427).

Yang dimaksud dengan "Hibah" adalah penyerahan kepemilikan

suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun (KHES, 2008).

Yang dimaksud dengan "Wakaf” adalah memindahkan hak milik

pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi

masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT

(Saifulloh, 2005: 421).

Yang dimaksud dengan "Zakat" adalah harta yang wajib disisihkan

oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim

sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya (KHES, 2008).

Yang dimaksud dengan "Infak" adalah pendermaan atau pemberian

rezeki (karunia) atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan

rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah (KHES, 2008).

75

Yang dimaksud dengan "Shadaqah" adalah perbuatan seseorang

memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu

semata-mata karena mengharapkan pahala (KHES, 2008).

Yang dimaksud dengan "Ekonomi syari'ah" adalah usaha atau

kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan

usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka

memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut

prinsip syariah, antara lain meliputi: Perbankan Syari’ah, Lembaga

Keuangan Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksa

Dana Syari’ah, Obligasi Syari’ah, Surat Berjangka Menengah Syari’ah,

Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana

Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah, Bisnis Syari’ah (KHES, 2008).

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

76

(Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA

Nomor KMA/080/VIII/2006)

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3

Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan. (KMA No. KMA/080/VIII/2006)

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila

diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006)

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengakapan) (KMA Nomor KMA/080/

VIII/2006) (pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2017).

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga meliputi daerah

Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari:

a. Kecamatan : 18

b. Desa : 224

c. Kelurahan : 15

77

d. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kab. Pemalang

- Sebelah Timur : Kab. Banjarnegara

- Sebelah Selatan : Kab. Banyumas

- Sebelah Barat : Kab. Brebes

e. Letak Geografis : 109° 11' BT - 109° 35' BT7° 10' LS - 7° 29' LS

f. Luas Wilayah : 77.764,122 ha / 777,64 Km2

g. Jumlah Penduduk : 848.952 Jiwa, Tahun 2010 (pa-purbalingga.go.id,

diakses pada tanggal 23 Juni 2017)

5. Struktur Organisasi

(www.pa-purbalingga.go.id., diakses pada 23 Juni 2017)

Sumber: pa-purbalingga.go.id (diakses pada tanggal 23 Juni 2017)

78

B. Deskripsi Perkara Nomor 1720/Pdt.G/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad

Murabahah

Guna pembahasan yang lebih mendalam, penulis akan menguraikan

duduk perkara No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg tentang wanprestasi akad

murabahah. Pada tanggal 23 September 2013, Kepaniteraan Pengadilan

Agama Purbalingga menerima gugatan tentang ekonomi syariah mengenai

wanprestrasi akad pembiayaan murabahah dengan nomor perkara

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT.

Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman

Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. BPRS

Buana Mitra Perwira memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, SH., MSI.,

Advokat yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga. Disini

mereka menggugat Mulia Lastro Wibowo, SE., (Tergugat I) dan Nenny

Mulyani, SE., (Tergugat II) selaku penerima piutang murabahah.

Berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tanggal 18 Agustus

2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima

fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah) dengan perhitungan Harga Pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah), Margin Keuntungan Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah), sehingga Harga Jual Barang sebesar Rp.146.800.000,-

(seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jangka waktu

Piutang tersebut adalah selama 36 ( tiga puluh enam) bulan, yaitu sejak tanggal

79

18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013. Pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat

akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Panther Merah Tahun

1997 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994. Dan atas

akad tersebut, Para Tergugat menjaminkan tanah pekarangan bersertifikat hak

milik atas nama Tergugat I.

Pada awalnya, Penggugat menerima angsuran dari Para Tergugat dengan

lancar, akan tetapi memasuki bulan Oktober 2012 Para Tergugat mulai

menunggak angsuran sehingga beberapa kali Penggugat melayangkan Surat

Peringatan dan juga Somasi. Somasi yang pertama dilayangkan oleh Penggugat

pada tanggal 16 Oktober 2012. Somasi yang kedua dilayangkan oleh

Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013. Somasi yang terakhir adalah Somasi

ketiga yang dilayangkan oleh Penggugat pada tanggal 19 Juli 2013. Akan tetapi

atas Somasi tersebut, Para Tergugat tidak pernah menanggapi.

Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para

Tergugat untuk membayar angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan,

Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh

karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa

Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam perkara tersebut, Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi

uang sebesar Rp.59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua

80

puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), termasuk didalamnya harga pokok,

margin/keuntungan bank, denda keterlambatan, biaya kunjungan dan biaya

kuasa hukum. Adapun rinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 adalah sebagai

berikut:

Harga Pokok : Rp. 36.787.193,-

Margin / Keuntungan Bank : Rp. 17.216.409,-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000,-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000,-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,- +

Total Kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Akhirnya, perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Purbalingga sesuai

dengan prosedur persidangan hingga pada 16 Januari 2014, Majelis Hakim

membacakan putusan akhir perkara ini (Berkas Putusan No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg).

C. Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang Wanprestasi

Akad Murabahah

Pada tanggal 16 Januari 2014, perkara sengketa ekonomi syariah tentang

wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor

perkara 1720/Pdt.G/PA.Pbg telah diputus oleh Majelis Hakim. Isi dari

putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

81

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan

menolak selebihnya;

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43

tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat

dihadapan Dyah Saraswati,SH. Notaris di Purbalingga;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar

janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal

18 Agustus 2010, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil

sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh

enam ribu enam ratus dua rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar

sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh

enam ribu enam ratus dua rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga

kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu

rupiah) (Berkas Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg).

82

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg TENTANG WANPRESTASI AKAD

MURABAHAH

A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

Pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah yang diteliti penulis ini

terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara yang telah

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor

perkara 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg tentang wanprestasi akad murabahah.

Penulis akan menguraikan tentang dasar-dasar pertimbangan Hakim sebelum

memutus perkara ini yang kemudian akan dianalisis oleh penulis.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan untuk

perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Jual Beli Murabahah

yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa alamat para

Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Penggadilan

Agama Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 H. AMAN WALIYUDIN, SE.,

MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini

menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

83

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 15 tentang Penyelesaian

Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak

melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai

dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi

wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah

dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan ternyata, bahwa tidak

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, Para Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa

hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira Nomor: 05 tanggal 14

Juli 2011, telah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE., MSI.,

sebagai Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ

perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam

maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

84

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas H. Aman

Waliyudin, SE., MSI., Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat

Syari’ah Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pasal 7 diperjanjikan adanya

jaminan yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor

577/Purbalingga, bukti mana diperkuat oleh bukti P.7 yang berupa Sertifikat

Hak Milik dan P.8 yang berupa Sertifikat Hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta keretangan

Penggugat di persidangan, ternyata barang barang yang dimohonkan untuk

dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), telah dijadikan sebagai Hak

tanggungan yang pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) Buana Mitra Perwira dan untuk permohonan sita jaminan tersebut

Penggugat tidak menyertainya dengan bukti permulaan sehingga tidak ada

alasan dan tanda tanda atau kekawatiran barang barang tersebut akan dialihkan

oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah memberikan Penetapan Nomor : 1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg

tanggal 19 Desember 2013, bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita

jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa

Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat

merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual Beli

85

Murabahah Nomor: 43 tertanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya

pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah menyebutkan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling

menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan

secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan

pokok akad, dan Kesepakatan;

86

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Jual Beli

Murabahah No. 43, ternyatalah bahwa akad tersebut dibuat di hadapan Dyah

Saraswati, SH. Notaris Purbalingga oleh para pihak antara PT. Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman

Waliyudin selaku direktur utama dengan Mulia Lastro Wibowo, SE., dengan

disetujui isterinya;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh

para pihak dan saksi-saksi setelah seluruh kalimat dan kata kata yang

tercantum di dalamnya dibaca dan dibacakan oleh Dyah Saraswati, SH. Notaris

Purbalingga kepada para pihak tersebut, sehingga para pihak menyatakan benar

benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak

yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti

bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Buana Mitra Perwira

telah mengadakan akad Jual Beli Murabahah untuk keperluan pembelian

barang berupa satu unit mobil Panther Merah Tahun 1997 dan satu unit Mobil

Daihatsu Expass hijau Tahun 1994, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam

akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun

akad, sehingga akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 Tanggal 18 Agustus 2010

yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan

Para Tergugat bahwa jangka waktu pembiyaan yang diberikan Penggugat

kepada para Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak

87

ditandatanganinya akad tersebut, yakni tanggal 18 Agustus 2010 sampai

dengan tanggal 18 Agustus 2013, dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai

dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, namun ternyata para Tergugat

telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut Penggugat telah

menyampaikan beberapa kali somasi (bukti P.10, P.11 dan P.12), namun

sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi

kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah

bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari’ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku

antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati

janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan

kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama

terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman

Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

88

المسلمون على شروطھم

Artinya: “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus

dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian

untuk membayar harga pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus

2013 sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh

tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank

sebesar 17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu

seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga harus dinyatakan Para Tergugat

telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad

Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan

pembayaran pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013

sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh

ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar

17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus

sembilan puluh tiga rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikan yaitu tanggal

18 Agustus 2013, maka berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah

Nomor: 43 Para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan

sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp.

275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah

Nomor: 43 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah

89

disepakati bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan

jasa penasehat hukum dan kunjungan petugas, maka biaya jasa penasehat

hukum tersebut ditanggung oleh nasabah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan jasa

kuasa hukum, sebesar Rp. 5.438.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan

ribu rupiah), (bukti P.9) dan biaya kunjungan sebesar Rp. 110.000,- (seratus

sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian

material berupa:

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar

janji/cidera tidak melaksanakan akad Akad Jual Beli Murabahah tersebut, maka

para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp. 59.826.602,-, dengan perincian sebagai berikut;

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

90

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah,

maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Para Tergugat (Berkas Putusan No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg).

B. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor:

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memberikan

kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi

syariah. Hal tersebut dapat dijumpai di Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq

91

h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah.

Atas dasar undang-undang tersebut, Penggugat menggugat Para Tergugat

di Pengadilan Agama Purbalingga dengan tuduhan telah melakukan

wanprestasi akad murabahah. Selain karena hal tesebut merupakan

kewenangan absolut pengadilan agama, Penggugat juga mendasarkan

gugatannya pada isi akad jual beli murabahah nomor: 43 yang dibuat oleh

Penggugat dan Para Tergugat. Pada pasal 15 akad jual beli murabahah tersebut

menjelaskan tentang kesepakatan para pihak yang berakad jika di kemudian

hari terjadi sengketa, mereka bersepakat menyelesaikannya di pengadilan

agama.

Pengadilan agama bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah. Para pihak pembuat akad dapat menempuh jalur

penyelesaian sengketa non litigasi. Maksud dari penyelesaian sengketa non

litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti meminta

tolong kepada BASYARNAS, negosiasi maupun mediasi. Penyelesaian

sengketa non litigasi hanya dapat terjadi ketika para pihak pembuat akad

menyertakan klausul tersebut dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang

berbunyi:

4. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

5. Dalam hal perkara pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad.

6. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

92

Gugatan yang diajukan Penggugat pada Para Tergugat bukannya tanpa

celah, peneliti setidaknya menemukan dua kekurangan dalam gugatan ini.

Pertama, penggunaan istilah “Piutang” dalam akad jual beli murabahah

tidaklah tepat. Peneliti telah menjelaskan di bab sebelumnya bahwa murabahah

termasuk jenis jual beli dengan menegaskan harga beli barang pada pembeli

dan mengambil keutungan sesuai kesepakatan yang pembayarannya dapat

dilakukan kontan maupun kredit. Jual beli dan piutang merupakan dua hal yang

berbeda. Jual beli merupakan bagian dari akad tijaroh (perdagangan) yang

bertujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan piutang merupakan bagian

dari akad tabarru’ (kebaikan) yang tujuannya adalah murni untuk tolong

menolong sesama dan tidak boleh ada unsur komersil di dalamnya.

Kedua, gugatan yang diajukan Penggugat pada Para Tergugat tentang

kewajiban membayar harga pokok dan margin keuntungan bank tidaklah jelas.

Ketidakjelasan yang peneliti maksud adalah tentang berapa harga pokok dan

margin keuntungan bank yang harus dibayar oleh Para Tergugat tiap bulan,

sebab akad murabahah tersebut disepakati selama 36 bulan. Padahal pada awal

gugatan, harga pokok dan margin keuntungan bank secara total sudah

disepakati. Namun dalam posita gugatan, Penggugat hanya menyebut angka

secara total dari kekurangan pembayaran oleh Para Tergugat, bukan

merincinya.

Pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus

perkara ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan

Terbatas Pasal 1 ayat (4). Undang-undang ini berkaitan dengan legal standing

93

Penggugat yang merupakan seorang direksi dari bank yang membuat akad

dengan Para Tergugat. Berdasarkan pengamatan peneliti, undang-undang ini

merupakan undang-undang lama yang sudah diganti dengan Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka sudah sepantasnya

hakim menggunakan undang-undang yang terbaru. Pengertian direksi sendiri

menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim adalah Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan dasar pertimbangan

hukum pertama hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah. KHES sendiri

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai jawaban atas berkembangnya

praktek ekonomi syariah di Indonesia. Demikian halnya dengan Putusan No.

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg ini yang menggunakan KHES sebagai pertimbangan

hukum utama. Pasal-pasal dalam KHES yang digunakan oleh hakim sebagai

pertimbangan hukum adalah: pasal 20 ayat (1), ayat (6), pasal 21 huruf (b),

pasal 22, pasal 44 dan pasal 46.

Pasal 20 ayat (1) dan (6) KHES menyangkut mengenai definisi akad dan

murabahah. Bunyi pasal tersebut adalah:

(1). Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

(6). Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual

94

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Penggunaan pasal ini sebagai dasar pertimbangan hukum sudah sepatutnya

digunakan, sebab Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan

untuk melaksanakan akad jual beli murabahah nomor 43.

Pasal 21 huruf (b) KHES menjelaskan mengenai asas dalam berakad.

Bunyi pasal tersebut adalah:

(b). Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

Pasal inilah yang digunakan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus

gugatan yang diajukan Penggugat. Para Tergugat dianggap telah melakukan

cidera janji/wanprestasi terhadap akad jual beli murabahah nomor 43 dengan

tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga Penggugat membawa kasus

ini ke pengadilan agama.

Pasal 22 KHES menjelaskan mengenai rukun akad. Bunyi pasal tersebut

adalah:

Rukun akad terdiri atas: a. Pihak-pihak yang berakad. b. Obyek akad. c. Tujuan pokok akad. d. Kesepakatan. Dari rukun-rukun yang terdapat dalam Pasal 22 KHES, kesemuanya sudah

dipenuhi dalam akad jual beli murabahah nomor 43. Pihak-pihak yang berakad

adalah Penggugat dan Para Tergugat yang keduanya telah cakap hukum,

berakal dan tamyiz. Obyek akad adalah barang yang suci dan bermanfaat, yakni

mobil. Tujuan pokok akad adalah memenuhi kebutuhan hidup, dan

95

kesepakatan adalah kesanggupan dari kedua belah pihak untuk menjalankan isi

akad.

Pasal 44 dan 46 KHES menjelaskan tentang akibat dari suatu akad.

Bunyi pasal tersebut adalah:

44. Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.

46. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Inti dari kedua pasal tersebut adalah menjelaskan tentang akibat hukum dari

suatu akad/perjanjian. Suatu akad dapat menjadi suatu peraturan yang berlaku

bagi kedua belah pihak. Dan suatu akad hanya berlaku diantara pihak yang

mengikatkan diri dalam akad tersebut. Akad jual beli murabahah nomor 43

tentu hanya berlaku diantara Penggugat dan Para Tergugat.

Pertimbangan hukum terakhir yang digunakan oleh hakim adalah

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). HIR adalah Hukum Acara Perdata yang

berlaku baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pasal yang

digunakan hakim adalah Pasal 125 dan Pasal 181 HIR.

Pasal 125 ayat (1) HIR menjelaskan mengenai putusan verstek. Bunyi

pasal ini adalah:

125 (1): Jika tergugat tidak menghadap pada hari persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali kalau menurut pengadilan gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.

Putusan verstek ini jelas hakim jatuhkan dalam perkara nomor

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Sebab selama jalannya persidangan, tidak sekalipun

Para Tergugat hadir di muka sidang. Dan berdasarkan pemeriksaan

persidangan, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dengan bukti surat-surat dan

96

keterangan Penggugat. Maka menurut undang-undang, putusan haruslah tetap

dibacakan guna menghormati Penggugat yang telah merelakan waktu dan

mungkin juga biaya untuk menghadiri persidangan.

Pasal 181 ayat (1) HIR menjelaskan mengenai hal siapa membayar biaya

perkara. Bunyi pasal ini adalah:

181 (1): Barangsiapa dikalahkan akan membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara dapat dibebankan bersama-sama terhadap suami-isteri, keluarga dalam garis lurus, saudara laki-laki atau perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, dan juga dalam hal-hal di mana para pihak ada bagian-bagian yang dikalahkan.

Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang kalah dalam persidangan harus

menanggung biaya yang timbul akibat perkara. Para Tergugat merupakan pihak

yang kalah dalam persidangan, oleh karenanya mereka berkewajiban

membayar baiaya perkara. Biaya yang timbul dalam perkara bisa meliputi:

biaya pendaftaran, biaya proses, biaya pemanggilan sidang dan lain-lain.

Berdasarkan analisa yang peneliti telah paparkan di atas, maka dapat

peneliti simpulkan bahwa dalam memutus perkara nomor

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, Majelis Hakim menggunakan sumber hukum

berupa: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah (KHES) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang

Perseroan Terbatas sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

97

ini, peneliti tidak sependapat. Sebab undang-undang tersebut termasuk undang-

undang lama yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas. Meskipun secara substansi, Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sama dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007, yakni berisi tentang definisi seorang direksi. Hal

ini sejalan dengan salah satu asas hukum yang berbunyi, “Lex posteriori

derogat legi priori”. Maksudnya adalah undang-undang yang baru

mengabaikan atau mengesampingkan undang-undang yang lama dalam hal

yang sama.

Pun demikian, peneliti memberikan apresiasi kepada hakim yang

memutus perkara ini. Sebab dalam memutus perkara ini, hakim telah

menggunakan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai dasar pertimbangan

hukum. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

merupakan undang-undang terbaru dan merupakan perubahan yang kedua dari

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan

perubahan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan

Agama yang mana undang-undang tersebut memuat kewenangan absolut

pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Sementara

untuk penggunaan KHES oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam

memutus perkara ini, peneliti sependapat. Sebab, KHES merupakan sumber

hukum utama dalam memutus sengketa ekonomi syariah.

98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan

rumusan masalah mengenai analisis terhadap dasar pertimbangan Putusan

Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, maka dapat disimpulkan bahwa

sumber hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Nomor

1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan;

4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara

no. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg tentang wanprestasi akad murabahah di atas,

peneliti tidak sependapat dengan penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun

1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sebab undang-undang tersebut merupakan

undang-undang lama yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas.

99

Sementara terhadap penggunaan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan

HIR (Herzien Inlandsch Reglement), peneliti sependapat. Sebab, Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama merupakan undang-

undang terbaru yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sementara KHES merupakan sumber

hukum utama dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Sedangkan HIR

merupakan hukum acara perdata yang berlaku baik di pengadilan umum

maupun di pengadilan agama.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran:

1. Untuk para Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga agar

senantiasa memperbarui dan meng-update undang-undang yang terbaru

yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik undang-undang tentang Hukum

Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Agama, lebih-lebih yang

menyangkut ekonomi syariah.

2. Untuk Penggugat agar terlebih dahulu memeriksa dan mengecek berkas

gugatan sebelum diajukan kepada Pengadilan Agama, sebab dengan

ketidakjelasan berkas gugatan dapat menjadikan gugatan menjadi kabur

(obscuur libel).

3. Untuk Para Pembuat Akad supaya menyertakan klausul tentang

penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, baik melalui

100

BASYARNAS, negosisasi maupun mediasi terlebih dahulu sebelum

memilih menyelesaikan sengketa lewat pengadilan agama.

4. Untuk Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga untuk

memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar akan keberadaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama bahwa

pengadilan agama diberikan kewenangan absolut dalam memutus sengketa

ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika . 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan. Yogyakarta: UII Press

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.

Jakarta: Gema Insani Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis.

Jakarta: Rineka Cipta Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi

dalam Fiqh Islam. Jakarta: AMZAH Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta:

Teras El Ghandur, Achmad. 2006. Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka

Fahima Fadal, Moh. Kurdi. 2008. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: CV Artha Rivera Hudiata, Edi. 2015. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan

MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi. Yogyakarta: UII Press

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakata: PT

Gramedia Pustaka Utama Khairandy, Ridwan. 2013. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif

Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press Koosmargono dan Moch. Dja’is. 1995. Membaca dan Mengerti HIR.

Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah. Jakarta: Sinar Grafika

Miru, Ahmadi. 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta:

Rajawali Pers Nabhan, Faqih. 2008. Dasar-dasar Akutansi Bank Syariah. Yogyakarta:

Lumbung Ilmu Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan

Praktik pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press Saifulloh, Moh. 2005. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: TERBIT TERANG Zuhriah, Erfaniah. 2009. Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan

Realita. Malang: UIN Malang Press

B. Internet Al Hakim, Ikhsan. 2013. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di

Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga). Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (www.lib.unnes.ac.id, diakses pada 7 Februari 2017)

Naryanti, Yunita. 2010. Gugatan Wanprestasi Yang Diajukan Oleh Pt Bpr

Syariah Buana Mitra Perwira Berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Musyarokah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg). Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (www.fh.unsoed.ac.id, diakses pada 20 Maret 2017)

Ningsih, Pratami Wahyudya. 2010. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam

Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg). Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (www.dglib.uns.ac.id, diakses pada 7 Februari 2017)

Purnanisa, Martina. 2016. Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2004.Pa.Mn). Tesis. Banjarmasin: Pascasarjana Progdi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (www.idr.iain-antasari.ac.id, diakses pada 7 Februari 2017)

Sidiq, Fitriawan. 2013. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl). Skripsi. Sleman: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (www.dglib.uinsuka.ac.id, diakses pada 20 Maret 2017)

pa-purbalingga.go.id (diakses pada tanggal 23 Juni 2017)

C. Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Berkas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN;-------------------------------------------------------------------------------------

PUTUSAN

Nomor:1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah antara ;

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ( BPRS ) BUANA MITRA

PERWIRA, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono

No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. Aman

Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur

Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana

Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.

Sugeng, SH., MSI., Advokat pada kantor advokat H. Sugeng,

SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No.

111 Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. MULIA LASTRO WIBOWO, SE.,umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal Purbalingga Kidul RT.02/RW.04, Kecamatan

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. NENNY MULYANI, SE., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal Purbalingga Kidul RT.02 / RW.04, Kecamatan

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca surat-surat perkara;

- Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23

September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga

pada tanggal 23 September 2013 Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, telah

mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18

Agustus 2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah

menerima Fasilitasi Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar

Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan perhitungan Harga Pokok

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Margin Keuntungan Rp.46.800.000,-

(empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Harga Jual

Barang sebesar Rp.146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa jangka waktu Piutang tersebut adalah selama 36 ( tiga puluh enam)

bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013 ;

3. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk

pembelian 1 (satu) unit Mobil Panther Merah Tahun 1997 dan 1 (satu) unit

Mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994 ;

4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak

angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan

dan juga Somasi ;

5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para

Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat

menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;

6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka

Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh

jumlah piutang yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad pasal 8)

;

7. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat

telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi

yang sangat merugikan Penggugat ;

8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut

Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual

Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya

pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

HargaPokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

9. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui

kuasa hukumnya melayangkan somasi III tertanggal 19 Juli 2013, dan atas

somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan

( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik ParaTergugat yang dalam hal

ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan

Nomor : 02363/2010, yaitu sebagai berikut :

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 577, Luas 502 M2, terletak di

Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 797/1987, tertanggal 13 April 1987, Sertifikat tertanggal 14 Mei

1987, tertulis atas nama MULIA LASTRO WIBOWO, Sarjana Ekonomi

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : JALAN DESA

- Sebelah Timur : SUNARDI

- Sebelah Selatan : SANWIROJI

- Sebelah Barat : MULIA HARI RAHARJO

11. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan /

Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan

tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan

kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat

mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan

Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU

No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo.

Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak,

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas

barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga yaitu berupa:

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 577, Luas 502 M2, terletak di

Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 797/1987, tertanggal 13 April 1987, Sertifikat tertanggal 14

Mei 1987, tertulis atas nama MULIA LASTRO WIBOWO, Sarjana

Ekonomi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : JALAN DESA

- Sebelah Timur : SUNARDI

- Sebelah Selatan : SANWIROJI

- Sebelah Barat : MULIA HARI RAHARJO

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43

tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat

dihadapan DYAH SARASWATI, SH Notaris di Purbalingga;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar

janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tertanggal

18 Agustus 2010, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian

materiil sebesar Rp 59.826.602,-(lima puluh sembilan juta delapan ratus dua

puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp. 59.826.602,-(lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu

enam ratus dua rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak

datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara patut,

sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis

Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-

dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi KTP. NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An.

AMAN WALIYUDIN, tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 005 RW 002 Desa

Senon, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-

02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 07 Juni 2009, yang aslinya

dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga;

4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 14 Juli 2011, yang aslinya

dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga;

5. Fotokopi Akad Jual Beli Murabahah No 43 tanggal 21 Oktober 2010, yang

aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga;

6. Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo

tanggal 31 Agustus 2013;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02363/2010 An. PT. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang aslinya dikeluarkan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.577 An. Mulia Lastro Wibowo, yang

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Purbalingga;

9. Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tanggal 15 September 2013;

10. Fotokopi Surat Somasi I No. 153/SOMASI/ADV-SGG/X/2012 tanggal 16

Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG

SH. MSI. & Rekan

11. Fotokopi Surat Somasi II No. 054/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15

Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH.

MSI. & Rekan;

12. Fotokopi Surat Somasi III No. 134/SOMASI-III/ADV-SGG/VII/2013 tanggal

19 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,

SH. MSI. & Rekan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan

yang pada pokok tetap pada gugatannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam

persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita

Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Jual Beli Murabahah

yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat bahwa alamat para Tergugat

merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Penggadilan Agama

Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 H. AMAN WALIYUDIN, SE., MSI., dalam

kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang

relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 15 tentang Penyelesaian

Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak

melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai dengan

pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan

Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah

dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata, bahwa tidak

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Para

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank

Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira Nomor : 05 tanggal 14 Juli

2011, telah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai

Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ

perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam

maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas H. Aman

Waliyudin, SE., MSI., Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pasal 7 diperjanjikan adanya

jaminan yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor

577/Purbalingga, bukti mana diperkuat oleh bukti P.7 yang berupa Sertifikat Hak

Milik dan P.8 yang berupa Sertifikat Hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta keretangan

Penggugat di persidangan, ternyata barang barang yang dimohonkan untuk

dilaksanakan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ), telah dijadikan sebagai Hak

tanggungan yang pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

( BPRS ) Buana Mitra Perwira dan untuk permohonan sita jaminan tersebut

Penggugat tidak menyertainya dengan bukti permulaan sehingga tidak ada alasan

dan tanda tanda atau kekawatiran barang barang tersebut akan dialihkan oleh Para

Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah memberikan Penetapan Nomor : 1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg tanggal

19 Desember 2013, bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah

bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut

Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual Beli

Murabahah Nomor: 43 tertanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya pertanggal

31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan

perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah menyebutkan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling

menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan

atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau

angsur

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan

pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Jual Beli

Murabahah No. 43, ternyatalah bahwa akad tersebut dibuat di hadapan Dyah

Saraswati, SH. Notaris Purbalingga oleh para pihak antara PT. Bank Pembiayaan

Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman Waliyudin selaku

direktur utama dengan Mulia Lastro Wibowo, SE., dengan disetujui isterinya ;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh

para pihak dan saksi-saksi setelah seluruh kalimat dan kata kata yang tercantum di

dalamnya dibaca dan dibacakan oleh Dyah Saraswati, SH. Notaris Purbalingga

kepada para pihak tersebut, sehingga para pihak menyatakan benar benar telah

memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul

karenanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti

bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Buana Mitra Perwira telah

mengadakan akad Jual Beli Murabahah untuk keperluan pembelian barang berupa

satu unit mobil Panther Merah Tahun 1997 dan satu unit Mobil Daihatsu Expass

hijau Tahun 1994, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena

itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad Jual Beli

Murabahah Nomor : 43 Tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Penggugat dengan

Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan

Para Tergugat bahwa jangka waktu pembiyaan yang diberikan Penggugat kepada

para Tergugat selama 36 ( tiga puluh enam) bulan yaitu sejak ditandatanganinya

akad tersebut, yakni tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus

2013, dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang

telah ditetapkan, namun ternyata para Tergugat telah menunggak angsuran dan

untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi (bukti

P.10, P.11 dan P.12), namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para

Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi

mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-

pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji,

setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang

ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-

janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman

Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطھم

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka

buat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus

dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk

membayar harga pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013

sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh

ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar

17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan

puluh tiga rupiah) sehingga harus dinyatakan Para Tergugat telah melakukan

perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad Jual Beli Murabahah

Nomor : 43 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan

pembayaran pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar

Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu

seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar

17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan

puluh tiga rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikan yaitu tanggal 18 Agustus

2013, maka berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 Para

Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan

peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah

Nomor : 43 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati

bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan jasa penasehat

hukum dan kunjungan petugas, maka biaya jasa penasehat hukum tersebut

ditanggung oleh nasabah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan jasa

kuasa hukum, sebesar Rp. 5.438.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan

ribu rupiah), (bukti P.9) dan biaya kunjungan sebesar Rp. 110.000,- (seratus

sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian

Material berupa :

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar

janji/cidera tidak melaksanakan akad Akad Jual Beli Murabahah tersebut, maka

para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp. 59.826.602,-, dengan perincian sebagai berikut ;

Harga Pokok : Rp. 36.787.193.-

Margin / keuntungan Bank : Rp. 17.216.409.-

Denda Keterlambatan : Rp. 275.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di

atas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah,

maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak

selebihnya;

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal

18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan

Dyah Saraswati,SH. Notaris di Purbalingga;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar

janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18

Agustus 2010, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil

sebesar Rp. 59.826.602,- ( lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh

enam ribu enam ratus dua rupiah );

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar

Rp. 59.826.602,- ( lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu

enam ratus dua rupiah ) kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga

kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- ( enam ratus empat puluh satu ribu

rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal

16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1435 H., oleh

Kami Drs. H. MAHMUD HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.

SYAMSUL FALAH, MH dan Drs. H. QOMARONI SH. sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan ROSIFUL, S. Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Drs. H. MAHMUD HD., MH.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. SYAMSUL FALAH, MH Drs. H. QOMARONI SH.

Panitera Pengganti

ROSIFUL, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

2. Biaya Proses Rp 50.000,-

3. Panggilan sidang Rp 550.000,-

4. Redaksi Rp 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh

satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Drs. AKHSIN MUNTHOHAR

Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 18 Pebruari 2014

KEMENTERIAN AGAMA R

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (I

Jalan Nakula Sadewa V Nomor 9 Telepon Website : http://syariah.iainsalatiga.ac.id/

Nomor : B-164/In.21/D1.2/PP.05.02Lamp. : Proposal Skripsi Hal : Penunjukan Pembimbing

Kepada

Yth. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

Di – Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S.1) Saudara ditunjuk

sebagai Dosen Pembimbing mahasiswa

Nama : Eko Mulyono

NIM : 214-12-007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi

Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad

Murabahah

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengkoreksi tema Skripsi di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamu’alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARI’AH Sadewa V Nomor 9 Telepon (0298) 3419400 Faksimili 323433 Salatiga 50722

http://syariah.iainsalatiga.ac.id/ E-mail : [email protected]

/In.21/D1.2/PP.05.02/02/2017 23 Februari

Pembimbing Skripsi

M.Si.

Warahmatullahi Wabarokatuh

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S.1) Saudara ditunjuk

Pembimbing mahasiswa:

: Eko Mulyono

007

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi

Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad

Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengkoreksi tema Skripsi di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamu’alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

a.n Dekan Fakultas Syari’ahWakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Muh. Irfan Helmy, Lc., M.A. NIP. 19740104 200003 1 003

NDONESIA

AIN) SALATIGA

(0298) 3419400 Faksimili 323433 Salatiga 50722 [email protected]

Februari 2017

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S.1) Saudara ditunjuk

Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi

Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengkoreksi tema Skripsi di atas.

Syari’ah Akademik

Helmy, Lc., M.A. NIP. 19740104 200003 1 003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Jl. Nakula Sadewa VA No 9 Telp. (0298) 3419400 Fak 323433 Salatiga Website: www.iainsalatiga.ac.id E

Nomor : B-684/In.21/D1.2/PP.05.02/07/2017Lamp : - Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Di – Tempat Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berikut:

Nama : Eko MulyonoNIM : 214-12-007Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka penyelesaian studi Program S.1 di IAIN Salatiga, diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan yang berupa pembuatan Skripsi.Adapun judul yang diambil adalah: “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)” Dosen Pembimbing : Dr. Ilyya Muhsin, M.Si untuk menyelesaikan Skripsi tersebut, kami mohon Bapak memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian guna memperoleh data atau keterangan dan bahan yang diperlukan.Kemudian atas pemberian izin Bapak, kami sampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARIAH Jl. Nakula Sadewa VA No 9 Telp. (0298) 3419400 Fak 323433 Salatiga

Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail: [email protected]

684/In.21/D1.2/PP.05.02/07/2017

Permohonan Izin Penelitian

Pengadilan Agama Purbalingga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Eko Mulyono 007

: Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka penyelesaian studi Program S.1 di IAIN Salatiga, diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan yang berupa pembuatan Skripsi. Adapun judul yang diambil adalah:

“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di gama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan

No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”

Dosen Pembimbing : Dr. Ilyya Muhsin, M.Si

untuk menyelesaikan Skripsi tersebut, kami mohon Bapak memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga, guna memperoleh data atau keterangan dan bahan yang diperlukan. Kemudian atas pemberian izin Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Jl. Nakula Sadewa VA No 9 Telp. (0298) 3419400 Fak 323433 Salatiga 50722 [email protected]

19 Juli 2017

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Dalam rangka penyelesaian studi Program S.1 di IAIN Salatiga, diwajibkan memenuhi

“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di gama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan

untuk menyelesaikan Skripsi tersebut, kami mohon Bapak memberi izin kepada di Pengadilan Agama Purbalingga,

DAFTAR NILAI SKK

Nama : Eko Mulyono Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah

NI M : 214-12-007 Fakultas : Syari’ah

No. Tanggal Kegiatan Penyelenggara Sebagai Nilai

1 05-07 September

2012

OPAK STAIN Salatiga DEMA STAIN

Salatiga

Peserta 3

2 08-09 September

2012

OPAK Jurusan Syari’ah

STAIN Salatiga

HMJ Syari’ah

STAIN Salatiga

Peserta 3

3 10 September

2012

Orientasi Dasar

Keislaman

CEC dan ITTAQO Peserta 2

4 11 September

2012

Seminar

Entrepreneurship dan

Koperasi

Mapala MITAPASA

dan KSEI STAIN

Salatiga

Peserta

2

5 12 September

2012

Achievment Motivation

Training

JQH dan LDK

STAIN Salatiga

Peserta 2

6 13 September

2012

Library User Education UPT Perpustakaan

STAIN Salatiga

Peserta 2

7 14 Oktober 2012 Satu Malam

Meningkatkan

Integritas Mahasiswa

Syari’ah

HMJ Syari’ah

STAIN Salatiga

Peserta

3

8 17 Oktober 2012 Musabaqoh Lughoh

Arobiyah (MLA)

ITTAQO STAIN

Salatiga

Lomba

Peserta

2

9 17-18 November

2012

Penerimaan Anggota

Baru JQH

JQH STAIN

Salatiga

Peserta 3

10 29 November

2012

Peran Lembaga

Perbankan Syari’ah

dengan Adanya OJK

Seminar Nasional

HMJ Syari’ah

Peserta

8

11 1 Desember 2012 Tafsir Tematik Dalam

Upaya Menjawab

Persoalan Israel Dan

Palestina Landasan

QS.Al-Fath: 26-27”

JQH STAIN

Salatiga

Peserta

2

12 17 Desember

2012

Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah dalam

Perspektif Hukum

Positif dan Syariah

Program Studi

Hukum Ekonomi

Syariah STAIN

Salatiga

Peserta

2

13 30 April 2013 Perjuangan Kaum

Perempuan dalam

Kesetaraan Hukum

Islam di Indonesia

Seminar Nasional

oleh

Lembaga Percik

Salatiga

Peserta

6

14 04 Mei 2013 Tafsir Tematik: Sihir

dalam Perspektif Al-

Qur’an dan Hukum

Negara

JQH STAIN

Salatiga

Peserta

2

15 01 Juni 2013 “How to Develop the

Best Generation”

Seminar Nasional

oleh

CEC STAIN

Salatiga

Peserta

6

16 27 Juni 2013 Penyesuaian Harga

BBM Bersubsidi

Seminar Nasional

HMJ Syari’ah

Peserta 8

17 30 Juni 2013 Pesantren Sebagai

Wadah Perkembangan

Karakter Pemuda Islam

yang Berakhlaqul

Karimah dan Bernalar

Ilmiah.

Akhirussanah

Ma’had STAIN

Salatiga

Panitia

2

18 30 September

2013

Sosialisasi UU No. 1

Tahun 2013 Tentang

Peran serta Fungsi OJK

Sosialisasi dan

Silaturrahim

Nasional HMJ

Syariah STAIN

Salatiga

Peserta

8

19 19 - 20 Okober

2013

Diklat Ekonomi Islam

“Be The Generation of

Sharia Economics “

KSEI STAIN

Salatiga

Peserta

3

20 10 November

2013

Sosialisasi Pancasila,

UUD 1945, NKRI dan

Bhineka Tunggal Ika

MPR RI

Peserta

6

21 12 Desember

2013

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Peserta 6

22 25 Januari- 9

Februari 2014

Pyramid English

Course

Kursus Bhs. Inggris

Basic one

Peserta 3

23 10 Februari – 24

Februari 2014

Pyramid English

Course

Kursus Bhs. Inggris

Basic two

Peserta 3

24 11 Maret 2014 Certificate of

Achievement

EGYPT Islamic

Banding and Course

Peserta 2

25 22 Agustus 2014 Workshop

Menanamkan Nilai-

nilai Jiwa

Kewirausahaan

Mahasiswa yang

Kreatif dan Inovatif

KSEI STAIN

Salatiga

Peserta

2

26 05 November

2014

Gebyar Seni Qur’aniyy

Umum ke-VI Se-Jawa

Tengah

JQH STAIN

Salatiga

Peserta

2

27 07 Desember

2014

PAD Al-Khidmah

Kampus Kota Salatiga

Al-Khidmah Kota

Salatiga

Panitia 3

28 04 Juli 2015 Pelatihan Manajemen

TPQ “Mendongeng

Cerita Islam dan

Membuat Alat Peraga

Edukatif (APE)

Bidikmisi

(Ya Bismillah) IAIN

Salatiga

Peserta

3

29 29 September

2015

Valuable Participation

in the Talk Show “ Be

Scholarship Hunter of

Home Country

(Indonesia) and Abroad

University …”

Bidikmisi (Ya

Bismillah)

IAIN Salatiga

Peserta

3

30 07 Maret-12

April 2016

Certificate of

Completion

accomplished TOEFL

Training

Bidikmisi dan

UPTPB IAIN

Salatiga

Peserta

2

31 08 Mei 2016 Nusantara Mengaji DEMA IAIN

Salatiga

Peserta 2

32 26 Mei 2016 LGBT dalam

Perspektif Psikologi

dan Kesehatan

Seminar Nasional

PIK SAHAJASA

IAIN Salatiga

Peserta

6

33 02 Juni 2016 Analisis Metode

Imsakiyah yang

Berkembang di

Indonesia

Seminar Naional

DEMA Fakultas

Syari’ah IAIN

Salatiga

Peserta

6

34 13 Juni 2016 ESQ Leadership

Training- Champion

Mentality

ESQ Character

building

Peserta

3

35 19 Juni 2016 Peningkatan Konsep

Hablum Minannas

melalui Ramadhan

Dialog Nasional

SEMA IAIN

Salatiga

Peserta

6

36 06 September

2016

Sinau Politik

Mengembangkan Kader

Politik yang Profesional

Seminar Nasional

SEMA IAIN

Salatiga

Peserta

6

37 23 November

2016

Penyerapan Aspirasi

Masyarakat Badan

Pengkajian MPR RI

MPR RI

Peserta

6

38 11 Desember

2016

Lomba Panti Asuhan

se-Kota Semarang

Komunitas Sahabat

Anak Yatim

Panitia 2

39 29 Juli 2017 Penyerapan Aspirasi

Masyarakat Oleh MPR

RI

MPR RI

Peserta

6

JUMLAH 147

Salatiga, September 2017

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Ilyya Muhsin, M.Si NIP: 19790930 200312 1001

CURRICULUM VITAE

Nama : Eko Mulyono

Ttl : Pati, 14 Maret 1994

E-mail : [email protected]

Alamat Asal : Ds. Sambilawang RT. 01/01 Kec. Trangkil Kab. Pati

Alamat Salatiga : Dsn. Sanggrahan RT. 02/01 Kel. Tingkir Lor Salatiga

Nama Ayah : Sukiman

Nama Ibu : Rusminah

Pendidikan

1. TK Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (1998-1999)

2. MI Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (1999-2005)

3. MDPTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2005-2006)

4. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2006-2009)

5. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2009-2012)

6. S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga (2012-

2017)