-
i
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PERLAKUAN PAJAK ATAS REKLAME DINDINGDI PROVINSI DKI
JAKARTA
(Studi Pada UPPD Kebayoran Baru dan Pasar Minggu)
SKRIPSI
RENDY ADITYA OKTADI0806396443
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelarSarjana
Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKPROGRAM STUDI ILMU
ADMINISTRASI FISKAL
DEPOKJUNI 2012
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Rendy Aditya OktadiNPM : 0806396443Tanda Tangan :
Tanggal :
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
iii
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat-Nya,
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul
“Analisis Perlakuan
Pajak Atas Reklame Dinding di Provinsi DKI Jakarta”. Penulisan
skripsi ini
dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal serta
menambah
pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya dalam
bidang Pajak
Daerah yang berhubungan dengan Reklame Dinding.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga turut diberikan kepada
pihak – pihak
yang disebutkan dibawah ini. Penulis menyadari bahwa selesainya
skripsi ini
tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai
pihak. Oleh
karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih
yang tulus kepada:
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Lhaksmono M. Sc, selaku Dekan FISIP
UI.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum M.Si, selaku Ketua Program
Sarjana
Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP
UI.
3. Dra. Inayati M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler
Ilmu
Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Drs. Achmad Lutfi S. Sos, M. Si, sebagai pembimbing skripsi
yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di sela- sela
kesibukannya
yang padat untuk memberikan bimbingan, pengarahan, koreksi,
dan
semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Para dosen FISIP UI khususnya Departemen Ilmu Administrasi
yang telah
memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama
peneliti
menjalankan masa kuliah di FISIP UI.
6. Ayah dan ibu, dan adik tercinta untuk setiap harapan, doa ,
dan motivasi
untuk dapat menjadi anak dan kakak terbaik kalian.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
v
7. Edy Sumantri selaku Kepala UPPD, yang telah bersedia
memberikan
arahan dan membantu dalam menyelesaikan setiap masalah selama
proses
penyelesaian skripsi.
8. Riansa Setya Putera, Robby Jauhari, Widyo Hatmadi sebagai the
breakers
yang setia dalam memberikan dukungan dari awal kuliah di UI.
9. Henny Purwitasari yang telah memberikan semangat dan menjadi
sumber
inspirasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.
10. Dimas, Faris, Bobby, Ryan, David, teman seperjuangan yang
tidak henti –
hentinya memberikan semangat dan dukungan baik dalam
lingkungan
perkuliahan maupun di luar lingkungan kampus.
11. Giska, Andra, Nisya, Ratih, Atika, Sarah, Tannia, Nina,
Wulan, Cika,
Dyta, Ifa, Wina, Tati, Dinda yang telah berbagi semangat dan
canda tawa
tak terhingga sampai saat ini.
12. Teman seperjuangan Fiskal kelas pararel sebagai teman-teman
yang
memberi dukungan dan berbagi ide kepada penulis selama 4 tahun
kuliah
di FISIP UI. Kenangan terindah bersama kalian akan selalu
terukir dengan
manis.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
harapan
dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh
karena itu,
peneliti memohon maaf dan dengan kerendahan hati menerima saran
dan kritik
dari pihak manapun yang bersifat membangun guna memberikan
masukan
berharga bagi peneliti dengan diiringi doa dan ucapan terima
kasih.
Depok, Juni 2012
Peneliti
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASITUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang
bertanda tangan di
bawah ini:
Nama : Rendy Aditya Oktadi
NPM : 0806396443
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepadaUniversitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif
(Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang
berjudul: “Analisis Perlakuan Pajak AtasReklame Dinding di Provinsi
DKI Jakarta”. Dengan Hak Bebas RoyaltiNoneksklusif ini Universitas
Indonesia berhak menyimpan,mengalihmedia/format-kan, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (database),merawat, dan mempublikasikan
tugas akhir saya selama tetap mencantumkannama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok
Pada tanggal :
Yang menyatakan,
(Rendy Aditya Oktadi)
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
vii
ABSTRAK
Nama : Rendy Aditya OktadiProgram Studi : Ilmu Administrasi
FiskalJudul Skripsi : Analisis Perlakuan Pajak Atas Reklame Dinding
Di
Provinsi DKI Jakarta
Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan reklame yang
menggunakanmedia jenis baru. Pemerintah melakukan pengenaan pajak
atas penyelenggaraanreklame dinding. Pokok permasalahan penelitian
adalah perlakuan pajak yangditerapkan oleh Pemda terkait
penyelenggaraan reklame dinding di DKI Jakartadan faktor penghambat
atas reklame dinding. Peneliti menggunakan pendekatankualitatif
deskriptif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlakuan
dasarpenetapan pengenaan pajak penyelenggaraan reklame dinding
termasuk ke dalamkategori reklame papan/billboard. Dalam
persyaratan perizinan sama denganpersyaratan reklame papan, namun
reklame dinding tidak membutuhkanpersyaratan TLB – BBR, IMB – BBR
dan izin pemasangan hanya dilakukan diUPPD Kecamatan. Faktor
penghambat dengan adanya reklame dinding yaituterdapat perbedaan
persepsi pemerintah daerah dengan Wajib Pajak, pergeseranpenerimaan
daerah, dan estetika keindahan kota terganggu.
Kata Kunci: Perlakuan Pajak, Reklame Dinding
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
viii
ABSTRACT
Name : Rendy Aditya OktadiStudy Program : Under Graduate Program
of Fiscal AdministrationTitle : The Taxation of Wall Advertising in
DKI Jakarta
Analysis
The focus of this study is implementation of an advertising that
uses a new type ofmedia, the wall advertising. Government imposes a
tax on the wall advertising.Subject of this research are tax
treatment of wall advertising by local governmentadministration in
Jakarta and resisting factors in wall advertising. Researchersused
a qualitative descriptive approach. The results are basis for tax
treatment ofimplementation in wall advertising categorized on
boards advertising / billboards.Licensing requirements of wall
advertising is same with the licensingrequirements of boards
advertising / billboards, but the wall advertising do notrequire
TLB – BBR , IMB - BBR and installation permission only in UPPD
sub-district. Resisting factors are differences perception between
local governmentand taxpayer, friction on local revenues, and
disturbed the aesthetic of city.
Keywords: Advertising Tax, Wall Advertising
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
ix
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN
JUDUL.............................................................................................
iHALAMAN PERNYATAAN
ORISINALITAS..................................................
iiHALAMAN
PENGESAHAN...............................................................................
iiiKATA PENGANTAR
..........................................................................................
ivHALAMAN
PERSETUJUAN..............................................................................viABSTRAK
............................................................................................................viiDAFTAR
ISI.........................................................................................................
ixDAFTAR
TABEL.................................................................................................xiDAFTAR
GAMBAR
............................................................................................xiiDAFTAR
LAMPIRAN.........................................................................................xiii
BAB 1 PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang
Masalah.................................................................................11.2.
Pokok Permasalahan
......................................................................................71.3.
Tujuan Penelitian
...........................................................................................81.4.
Signifikansi Penelitian
...................................................................................81.5.
Sistematika Penulisan
....................................................................................9
BAB 2 KERANGKA TEORI2.1. Tinjauan Pustaka
............................................................................................112.2.
Kerangka Teori
..............................................................................................16
2.2.1. Pajak Daerah
........................................................................................162.2.2.
Administrasi Pajak
...............................................................................252.2.3.
Pajak Reklame
.....................................................................................302.2.4.
Kerangka
Pemikiran.............................................................................32
BAB 3 METODE PENELITIAN3.1. Pendekatan Penelitian
....................................................................................343.2.
Jenis
Penelitian...............................................................................................353.3.
Teknik Pengumpulan
Data.............................................................................363.4.
Teknik Analisis
Data......................................................................................373.5.
Narasumber / Informan
..................................................................................383.6.
Site Penelitian
................................................................................................393.7.
Batasan Penelitian
..........................................................................................39
BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DANPAJAK REKLAME DI
PROVINSI DKI JAKARTA4.1. Gambaran Umum Dinas Pelayanan Pajak
.....................................................404.2.
Pengelolaan dan Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame di DPP
...............48
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
x
BAB 5 ANALISIS PERLAKUAN PAJAK ATAS REKLAMEDINDING DI PROVINSI
DKI JAKARTA5.1. Perlakuan Pajak atas Reklame Dinding atau Painting
di Provinsi DKIJakarta
...................................................................................................................575.2.
Faktor Penghambat Dalam Pengenaan Pajak atas Reklame Dindingdi
Provinsi DKI
Jakarta.........................................................................................99
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN6.1. Simpulan
........................................................................................................1126.2.
Saran...............................................................................................................113
DAFTAR REFERENSI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta
................3Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka
..............................................................14Tabel
4.1 Besaran Nilai Kelas Jalan Pajak Reklame Papan/Billboard
..........51Tabel 4.2 Besaran Nilai Kelas Jalan Pajak Reklame Kain,
Umbul-Umbul,
Spanduk, dan sejenisnya
...............................................................52Tabel
5.1 Jumlah Reklame di Provinsi DKI Jakarta
......................................59Tabel 5.2 Rincian Jumlah
Reklame Dinding di Provinsi DKI Jakarta ..........61Tabel 5.3
Jumlah Unit Pelayanan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta
.....76Tabel 5.4 Besaran Nilai Kelas Jalan Pajak Reklame
Papan/Billboard ..........87
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
xii
DAFTAR GAMBAR
HalamanGambar 2.1 Kerangka Pemikiran
...................................................................32Gambar
4.1 Struktur Organisasi
DPP.............................................................45Gambar
4.2 Susunan Organisasi Suku Dinas Pelayanan
Pajak......................46Gambar 4.3 Mekanisme Penyelenggaraan
Reklame di DKI Jakarta...............55Gambar 5.1 Reklame Dinding
atau Painting di Provinsi DKI Jakarta...........62
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman WawancaraLampiran 2 Wawancara dengan Kepala
Bidang Peraturan dan Penyuluhan
Pajak Daerah Dinas Pelayanan PajakLampiran 3 Wawancara dengan
Kepala Seksi Bidang Peraturan dan
Penyuluhan Pajak Daerah Dinas Pelayanan PajakLampiran 4
Wawancara dengan Kepala UPPD Kecamatan Kebayoran BaruLampiran 5
Wawancara dengan Kepala UPPD Kecamatan Pasar MingguLampiran 6
Wawancara dengan Biro Iklan Selaku Wajib Pajak Reklame
DindingLampiran 7 Wawancara dengan Akademisi
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
1Universitas Indonesia
BAB 1PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya, memiliki
kewajiban
dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya, yaitu melakukan
perbaikan –
perbaikan daerah dengan tindakan yang nyata dan berusaha
semaksimal mungkin
untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui otonomi daerah.
Salah satu
tujuan otonomi daerah adalah agar Pemerintah Daerah dapat
meningkatkan
pendapatan daerahnya dengan optimal. Kebijakan pemberian otonomi
daerah dan
desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah merupakan
langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan
desentralisasi
merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang
berupa
ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan
pembangunan,
rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan
sumber daya
manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
merupakan
langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi
dengan
memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2006, para
-7).
Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang melaksanakan
fungsi
otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
keuangan
daerahnya. Sepanjang tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jakarta
melaju pesat
hingga menempatkan DKI Jakarta sebagai peringkat pertama dalam
pertumbuhan
ekonomi tertinggi yang menyumbangkan pertumbuhan bagi
perekonomian
Indonesia. Buktinya, sepanjang triwulan IV tahun lalu, 57,5
persen Produk
Domestik Bruto (PDB) disumbangkan oleh provinsi-provinsi di
Pulau Jawa
dengan urutan sebagai berikut, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa
Barat. Bahkan,
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta
mencapai
6,6 persen atau lebih tinggi 0,1 persen dibanding PDB Nasional
yang hanya
mencapai 6,5 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh hampir
semua sektor
ekonomi kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan. Dengan
pertumbuhan
terbesar dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
4,4 persen,
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
2
Universitas Indonesia
sektor jasa-jasa 2,6 persen, dan sektor perdagangan, hotel,
serta restoran sebesar
2,0 persen (pertumbuhan ekonomi, 2012, para -2).
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta membuat para
pelaku
bisnis dituntut untuk dapat lebih bersaing dalam mempromosikan
produk
perusahaan dan pengenalan secara mendalam mengenai hasil
produksi perusahaan
yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan
penerimaan
pada masing-masing sektor ekonomi. Dalam jurnalnya, Pujiyanto
(2003, p. 96 –
97) mengemukakan bahwa adanya pasar bebas mengakibatkan dunia
perdagangan
menjadi persaingan promosi yang lebih ketat di kalangan para
pengusaha dengan
banyaknya jenis produk yang ditawarkan. Berbagai jenis produk
yang ditawarkan
sangat berhati-hati dalam mengisi peluang bisnis melalui
promosi. Mengatur
strategi pemasaran melalui media periklanan yang bertujuan agar
produk
perusahaan meningkat dan jangkauan pasar lebih luas merupakan
suatu langkah
yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk prusahaan
kepada
konsumen.
Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar
dapat
menarik minat khalayak, orisinal, memiliki karakteristik
tertentu, dan persuasif,
sehingga para konsumen secara sukarela terdorong untuk melakukan
suatu
tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang melakukan
iklan (Frank,
1997, p. 18). Periklanan di luar ruangan mencakup segala bentuk
iklan yang
terdapat di tempat yang terbuka pada luar ruangan, baik yang
tertulis maupun
lisan. Bentuk umum periklanan luar ruangan termasuk Billboard
seperti buletin,
fasilitas jalan seperti iklan pada bus ,tempat transit seperti
di terminal dan bandara
dan periklanan di udara (Lichtenthal, et. al, 2005, p. 2). Salah
satu media
periklanan yang banyak digunakan oleh para pelaku bisnis untuk
kebutuhan
promosi di Propinsi DKI Jakarta yaitu melalui reklame.
Reklame merupakan suatu komoditas yang dipengaruhi oleh
kepentingan
pemerintahan dalam menjalankan fungsi budgetair atau fiskal
sebagai sumber
pendapatan daerah, dan fungsi regulasi atau pengaturan yang
berfungsi sebagai
elemen estetika kota serta kepentingan bisnis sebagai alat
promosi. Dalam rangka
memperkenalkan hasil produksinya, perusahaan – perusahaan dagang
maupun
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
3
Universitas Indonesia
jasa menggunakan media reklame sebagai sarana promosi untuk
menarik banyak
konsumen.
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan
Retribusi Daerah atas penyelenggaraan reklame akan dikenakan
pajak reklame.
Definisi reklame tertuang dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009,
yaitu benda,
alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan,
yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum. Dalam hal
melakukan pemungutan terhadap Pajak Daerah khususnya Pajak
Reklame,
Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan
Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame atas perubahan
Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004. Disamping itu Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta juga
menerbitkan peraturan untuk mengatur penyelenggaraan reklame
yaitu tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan reklame.
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pelayanan Pajak
DKI
Jakarta (DPP DKI Jakarta) memandang bahwa Pajak Reklame
merupakan salah
satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi dalam meningkatkan
penerimaan
daerah. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya
untuk menggali
potensi sumber-sumber keuangannya melalui Pajak Reklame, karena
penerimaan
yang bersumber dari pajak reklame dirasakan masih belum optimal
dan
mengalami penurunan penerimaan di tiap tahun. Hal ini dapat
dilihat pada tabel
data penerimaan pajak reklame Propinsi DKI Jakarta dibawah ini
sebagai berikut.
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta
TahunRealisasi Penerimaan
Pajak ReklamePersentase Perkembangan
Penerimaan
2008 306.953.676.694 -
2009 269.697.869.692 -13,80%
2010 258.171.510.385 -4,50%
2011 235.840.066.587 -9,50%Sumber: Dinas Pendapatan Daerah DKI
Jakarta (telah diolah kembali oleh peneliti)
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
4
Universitas Indonesia
Berdasarkan data penerimaan Pajak Reklame dapat dilihat
bahwa
penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan dari tahun 2008 ke
tahun 2011.
Pada tahun 2008 penerimaan sebesar 306.953.676.694, sedangkan
pada tahun
2009 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 13,8
%. Realisasi
penerimaan Pajak reklame pada tahun 2010 sebesar 258.171.510.385
dimana
terdapat penurunan sebesar 4,5 %.
Pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 9,5 %.Salah satu
penurunan
penerimaan Pajak Reklame disebabkan oleh adanya sumber potensi
dari objek
pajak reklame yang belum dikenakan secara optimal. Disamping itu
adanya
penyelenggaraan reklame yang belum menjadi objek pajak reklame
yang
seharusnya dipungut pajak reklame oleh DPP DKI Jakarta.
Semakin berkembangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh
perusahaan,
maka pada saat ini perusahaan sedang meningkatkan strategi
bisnis melalui
penyelenggaraan reklame dinding. Reklame dinding di Provinsi DKI
Jakarta
disebut juga dengan istilah painting atau branding, tetapi oleh
para penyelenggara
reklame dan Pemda lebih dikenal dengan istilah Painting. Reklame
dinding yakni
mengenai pemasangan iklan bergambar pada rumah atau bangunan
milik warga
dipinggir jalan protokol yang dilakukan oleh sejumlah
perusahaan, dimana
beberapa perusahaan yang menggunakannya adalah perusahaan
selular dan rokok.
Perusahaan memanfaatkan dinding rumah, gedung sekolah, dan
bangunan lainnya
yang berada di tempat strategis, dan mudah dijangkau orang
banyak.
Penyelenggaraan reklame dinding cukup diminati oleh perusahaan
dikarenakan
biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibanding jenis
penyelenggaraan
reklame lainnya dan sebelumnya atas penyelenggaraan reklame
dinding tidak
dipungut pajak.
Reklame dinding yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta tersebar
di beberapa
wilayah yang terdapat pada masing – masing UPPD. Jumlah reklame
dinding
yang terdapat di seluruh UPPD Jakarta Utara berjumlah sebanyak
49 buah, Jakarta
Timur sebanyak 220 buah, serta diikuti dengan Jakarta Pusat
sebanyak 154 buah.
Pada UPPD di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat
terdapat
penyelenggaraan reklame dinding dengan jumlah yang sama,
penyelenggaraan
reklame dinding pada kedua UPPD tersebut sebanyak 142 buah pada
masing –
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
5
Universitas Indonesia
masing wilayah. Penyelenggaraan reklame dinding di Provinsi DKI
Jakarta
didominasi oleh perusahaan – perusahaan provider selular yang
terdiri berbagai
merk provider dan sisanya terdiri dari perusahaan merk cat,
helm, ban, dan rokok.
Jadi total keseluruhan reklame dinding yang terdapat di DKI
Jakarta pada tahun
2011 yaitu sebanyak 707 buah reklame (DPP, 2012)
Di Indonesia hingga saat ini setidaknya ada 10 perusahaan
operator seluler
dengan berbagai produknya yang melakukan penyelenggaraan reklame
dinding
untuk kepentingan promosi produk perusahaan. Banyaknya jumlah
perusahaan
operator seluler yang melakukan pemanfaatan reklame dinding,
maka persaingan
antar operator seluler pun menjadi cukup ketat dalam menarik
pelanggan baru dan
mempertahankan pelanggan setianya masing-masing (rimba menara,
2011, para -
10). Namun, atas penyelenggaraan Reklame dinding hingga saat ini
belum ada
peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak
atas
penyelenggaraan reklame dinding tersebut. Mengacu kepada
Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, disebutkan mengenai
objek
reklame yaitu reklame papan, reklame kain, reklame melekat,
reklame selebaran,
reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film,
reklame peragaan.
Pada objek pajak reklame yang disebutkan pada Peraturan Daerah
No. 12 Tahun
2011 tidak disebutkan mengenai reklame dinding. Hal ini
dikarenakan
penyelenggaraan reklame dinding merupakan model penyelenggaraan
reklame
yang penyelenggaraannya menggunakan media yang berbeda di
Propinsi DKI
Jakarta. Pada implementasinya di lapangan, Pemerintah Daerah
yaitu DPP DKI
Jakarta telah melakukan pengenaan pajak reklame dinding terhadap
perusahaan
yang melakukan iklan pada reklame dinding dengan mengacu kepada
Perda
terkait Dasar Pengenaan Pajak.
Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam
rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah
melalui
perluasan obyek pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.
Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta telah membentuk UPPD (Unit Pelayanan
Pajak
Daerah) di tingkat Kecamatan untuk memudahkan pelayanan kepada
masyarakat
wajib pajak (ada perluasan, 2012, para -5). Menurut Edi
Sumantri, dalam hal
menyikapi perpajakan atas reklame dinding di Propinsi DKI
Jakarta terdapat suatu
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
6
Universitas Indonesia
masalah terkait ketidakseragaman atas perhitungan pajak yang
harus dibayar
berdasarkan pada luas ukuran reklame dinding. Pada awal
pengenaan beberapa
wilayah UPPD di tingkat kecamatan melakukan pengenaan pajak
reklame dinding
hanya sebatas ukuran gambar inisial atau simbol produk
perusahaan yang tertera
di dinding dan bukan atas seluruh luas dinding, sedangkan pada
UPPD lain
melakukan pengenaan pajak reklame dinding atas seluruh luas
dinding yang
dipasang reklame oleh penyelenggara reklame. Kondisi tersebut
mengakibatkan
terjadi perbedaan dalam melakukan pengenaan pajak reklame
dinding di tiap-tiap
wilayah di Propinsi DKI Jakarta (wawancara dengan Bapak Edy
Sumantri Kepala
UPPD Kebayoran Baru 23 Mei 2012, pukul 18.00).
Disamping ketidakseragaman dalam hal pemungutan pajak atas
reklame
dinding. Atas penyelenggaraan reklame dinding di lapangan masih
terdapat
kerancuan dalam hal petunjuk pelaksanaan atas penyelenggaraan
reklame dinding.
Hal ini terkait dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
atas reklame
dinding, dasar pertimbangan dalam melakukan pengenaan pajak
reklame dinding,
proses perizinan yang harus dipenuhi, dan proses penertiban yang
dilakukan oleh
Pemerintah Daerah terhadap adanya pelanggaran yang terjadi
terkait
penyelenggaraan reklame dinding di Provinsi DKI Jakarta. Banyak
para
penyelenggara reklame yang merasa diperlakukan tidak adil dalam
melakukan
penghitungan dasar pengenaan pajak atas penyelenggaraan reklame
dinding atau
painting (wawancara dengan Bapak Wawan selaku wajib pajak 1 Juni
2012, pukul
10.00).
Masalah yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan reklame adalah
belum
adanya standar estetika lingkungan penataan reklame, belum
adanya aturan batas
maksimal pengadaan reklame pada wilayah tertentu, larangan
pemasangan
reklame sering diabaikan, kurangnya sistem kontrol, desain
reklame yang
terpasang tidak sesuai usulan, dan banyak reklame yang berdiri
tanpa memandang
keindahan kota (800 reklame, 2011, para -9). Dalam hal
penyelenggaraan reklame
dinding di DKI Jakarta memiliki potensi untuk dijadikan
perluasan objek pajak
reklame yang menggunakan media reklame jenis baru dan
optimalisasi
penerimaan daerah. Tetapi, atas penyelenggaraan reklame dinding
di Provinsi
DKI Jakarta masih terdapat kelemahan dalam melakukan sistem
kontrol terkait
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
7
Universitas Indonesia
pemasangan reklame dinding dimana pemasangannya seringkali tidak
sesuai
dengan desain reklame dalam perizinannya, disamping itu pula
terkait dengan
standar estetika keindahan kota dalam hal penataan reklame.
Reklame dinding
yang semakin berkembang dapat memicu terjadinya suatu keadaan di
Provinsi
DKI Jakarta menjadi lahan atau tempat untuk melakukan kegiatan
periklanan
yang tidak diimbangi dengan peraturan yang lebih spesifik.
Berdasarkan pada kondisi tersebut, atas penyelenggaraan reklame
dinding
yang berpotensi untuk dijadikan suatu objek pajak reklame yang
baru, dimana
penyelenggaraannya memerlukan biaya yang relatif lebih murah dan
memiliki
manfaat yang setara dengan jenis reklame lain mengakibatkan para
penyelenggara
reklame beralih menggunakan reklame dinding. Disatu sisi adanya
reklame
dinding berpotensi untuk dilakukan perluasan objek pajak daerah
penerimaan
daerah dari sisi pajak, tetapi di sisi lain penyelenggaraan
reklame dinding justru
dapat menimbulkan masalah lain terkait hilang penerimaan daerah
dari sisi
retribusi atas perizinan reklame. Jadi dengan keadaan sepertin
ini, Wajib Pajak
dapat memanfaatkan celah dalam peraturan reklame untuk melakukan
suatu
penghindaran pajak atau yang disebut Tax Avoidance atau
penghindaran pajak.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Dinas
Pelayanan
Pajak yaitu dengan melakukan studi pada UPPD (Unit Pelayanan
Pajak Daerah)
Kecamatan Kebayoran Baru dan Pasar Minggu di DKI Jakarta. UPPD
merupakan
perpanjangan tangan dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta dalam
menangani masalah reklame dinding. Peneliti memilih site UPPD
Kebayoran
Baru dan Pasar Minggu di wilayah Jakarta Selatan untuk mengambil
sampel yang
mewakili UPPD pada Provinsi DKI Jakarta dalam menganalisis
permasalahan
atas reklame dinding dan karena pada UPPD Kebayoran Baru dan
Pasar Minggu
berada di wilayah Jakarta Selatan dengan kelas jalan yang
termasuk kedalam
kategori kelas jalan ekonomi dan lingkungan, karena
penyelenggaraan reklame
dinding sampai saat ini hanya dilakukan pada kelas jalan ekonomi
dan
lingkungan.
1.2 Pokok Permasalahan
Reklame dinding sedang marak penyelenggaraannya terkait
dengan
dikenakannya pajak atas penyelenggaraan reklame dinding di
Provinsi DKI
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
8
Universitas Indonesia
Jakarta. Reklame dinding merupakan model penyelenggaraan reklame
jenis baru
yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Tidak adanya
peraturan khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame
dinding
berdampak pada timbulnya ketidakseragaman dalam hal perlakuan
pajak atas
reklame dinding di masing-masing UPPD di Propinsi DKI Jakarta,
serta
permasalahan yang timbul dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
melakukan
pengenaan pajak atas reklame dinding. Disamping itu
penyelenggaraan reklame
dinding juga menimbulkan hambatan terkait tata letak
penyelenggaraan reklame
dinding di kota DKI Jakarta, meskipun reklame dinding dapat
dijadikan sumber
optimalisasi penerimaan Pajak Reklame. Dari latar belakang yang
dijelaskan
diatas maka permasalahan yang muncul adalah :
1. Bagaimana perlakuan pajak atas penyelenggaraan reklame di
Propinsi DKI
Jakarta ?
2. Apa faktor – faktor penghambat dalam pengenaan pajak atas
reklame
dinding di Provinsi DKI Jakarta ?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini disusun dengan maksud agar dapat memenuhi
tujuan-tujuan
berikut:
1. Menganalisis perlakuan pajak atas penyelenggaraan reklame
dinding di
Propinsi DKI Jakarta
2. Menganalisis faktor – faktor penghambat dalam pengenaan pajak
atas
reklame dinding di Propinsi DKI Jakarta
1.4 Signifikansi Penelitian
Pada penelitian yang dilakukan, diharapkan ada 2 signifikansi
yang
didapatkan oleh peneliti dalam penelitian, yaitu :
1. Signifikansi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu
pengetahuan dan memberi masukan berupa sumbangan pemikiran
guna
pendalaman teori di bidang perpajakan, terutama dalam hal
perpajakan
terhadap Reklame dinding yang berpotensi menjadi sumber
pendapatan
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
9
Universitas Indonesia
Pajak Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
memperbaharui dan
melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta untuk
menambah
wawasan baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri atas
Pajak
Reklame dinding.
2. Signifikansi Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam
upaya
memperdalam studi kasus mengenai pajak daerah, khususnya pada
Pajak
Reklame dinding. Disamping itu penelitian ini diharapkan
dapat
memberikan masukan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta
dalam
melakukan pemungutan Pajak Reklame dinding serta pemberian
Izin
Penyelenggaraan Reklame dinding untuk dijadikan suatu bahan
evaluasi
agar dapat lebih optimal dalam mengelola Pajak Reklame.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalm 6 (enam ) bab yang
masing-
masing terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini dilakukan agar
dapat mencapai
suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan
mudah
diikuti oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan informasi
mengenai perlakuan
pajak atas reklame dinding. Hal ini terkait dengan adanya
penyelenggaraan
reklame dengan menggunakan media reklame jenis baru yaitu
reklame dinding
yang terdapat di Propinsi DKI Jakarta. Garis besar penulisan
skripsi ini dapat
diuraikan sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menggambarkan mengenai latar
belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas,
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan,
signifikansi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
BAB 2 KERANGKA TEORI
Pada bab ini penulis mencoba menggambarkan konsep yang akan
diteliti, mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk
memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
10
Universitas Indonesia
dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual, dan
logis.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan
oleh
peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis atau
tipe
penelitian, metode dan strategi penelitian,
narasumber/informan,
proses penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan
penelitian yang dihadapi peneliti selama melakukan
penelitian.
BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DAN
PAJAK REKLAME DI PROPINSI DKI JAKARTA
Bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai instansi dan
organisasi Dinas Pelayanan Pajak di Propinsi DKI Jakarta
serta
Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
BAB 5 ANALISIS PERLAKUAN PAJAK ATAS REKLAME
DIINDING DI PROVINSI DKI JAKARTA
Bab ini menguraikan pembahasan mengenai latar belakang
pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak terhadap
reklame
dinding, dan perlakuan pajak terhadap reklame dinding yang
terdapat di Provinsi DKI Jakarta, serta faktor – faktor
penghambat
terkait dikenakannya pajak atas reklame dinding. Analisis
yang
dilakukan oleh peneliti mengacu pada teori-teori yang ada,
serta
didukung oleh informasi-informasi memadai yang didapat
memalui
proses wawancara mendalam melalui pihak terkait di Propinsi
DKI
Jakarta.
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir ini berisi simpulan yang merupakan hasil dari
analisis
yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini juga berisi
rekomendasi
yang diberikan penulis sebagai upaya pemecahan permasalahan
yang ada.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
11Universitas Indonesia
BAB 2KERANGKA TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melakukan tinjauan
terhadap hasil
penelitian-penelitian yang telah diselesaikan sebelumnya oleh
para peneliti yang
berbeda. Mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti mencoba
mengambil
beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang cukup
relevan
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada
tinjauan pustaka
berikut ini akan dibandingkan penelitian yang telah dilakukan
oleh para peneliti-
peneliti sebelumnya. Penelitian yang akan dibandingkan pertama
berupa skripsi
yang dilakukan oleh Dwi Puji Astuti, mahasiswa Program Studi
Administrasi
Fiskal FISIP UI tahun 2010 yang berjudul “Implementasi Penegakan
Hukum
Pajak Reklame Melalui Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya
Meningkatkan
Penerimaan Daerah Kota Jakarta”. Fokus dari penelitian tersebut
adalah untuk
mengetahui implementasi dari pemeriksaan pajak reklame yang
dilakukan oleh
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok,
kendala-kendala yang
timbul serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang
timbul tersebut.
Dalam penelitian tersebut, Dwi Puji Astuti menggunakan
pendekatan
kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai,
penelitian ini
termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Dari proses penelitian
yang
dilakukannya, Dwi Puji Astuti menarik kesimpulan bahwa
penyelenggaraan
reklame dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan
oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok terdapat 2
bentuk
pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
Pemeriksaan
tersebut dilakukan apabila adanya pengajuan permohonan
penyelenggaraan
reklame dari Wajib Pajak dan sebagai tugas rutin yang dilakukan
oleh petugas
pajak DPPK Kota Depok dalam upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan
reklame yang telah ada sebelumnya. Kendala yang timbul adalah
kepatuhan Wajib
Pajak Reklame yang masih rendah, kurangnya pemahaman Wajib Pajak
Reklame
terhadap kewajibannya, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan
keterbatasan
peralatan. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasinya
adalah dengan
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
12
Universitas Indonesia
melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,
memberdayagunakan pegawai,
penunjukkan Juru Sita, dan peminjaman alat.
Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh
S.Kristophorus,
mahasiswa Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
FISIP UI tahun
2007 yang berjudul “Analisis Atas Implementasi Proses Perizinan
Pajak
Reklame Di Propinsi DKI Jakarta”. Penelitian yang dilakukan
oleh
S.Kristophorus pada tahun 2007 dilatarbelakangi oleh adanya
instansi yang
berbenturan karena kepentingan substansi yang berbeda seperti
Dinas Pendapatan
Daerah memerlukan optimalisasi penerimaan dan Pajak Reklame,
sedangkan
instansi lebih memandang reklame dari pokok keindahan sebagai
elemen estetika.
Dalam penelitiannya tersebut, S. Kristophorus menggunakan
pendekatan
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena
sosial yang ada.
Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode
deskriptif. Dari
proses penelitian yang dilakukannya, S. Kristophorus menarik
kesimpulan bahwa
proses perizinan penyelenggaraan reklame membutuhkan waktu
kurang lebih 1
bulan untuk pemasangan reklame 1 tahun dan membutuhkan biaya
yang
memberatkan penyelenggara reklame. Proses administrasi yang
panjang dan
membutuhkan cost yang tidak sedikit dalam proses perizinan
menimbulan
keinginan bagi pihak-pihak tertentu untuk memotong jalur yang
seharusnya
dengan cara melanggar peraturan yang telah ditetapkan, serta
sumber daya
petugas dalam unit-unit yang terlibat dalam penerbitan izin
penyelenggaraan
reklame belum menjalankan fungsinya dengan baik.
Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Deyra
Sulistyaning Andrini mahasiswa Program Studi Ekstensi Ilmu
Administrasi FISIP
UI pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Penetapan Nilai Sewa
Reklame
Berjalan/Kendaraan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak
Daerah
(Studi Kasus di Propinsi DKI Jakarta). Penelitian yang dilakukan
oleh Deyra
Sulistyaning Andrini pada tahun 2008 dilatarbelakangi oleh
adanya masalah yang
mulai terjadi karena di satu sisi pemerintah daerah ingin
mengoptimalkan
penerimaan daerah melalui pajak reklame, terutama reklame
berjalan/kendaraan
tetapi di sisi lain tarif yang berlaku tidak menyesuaikan dengan
lokasi, titik
strategis maupun trayek yang dilalui oleh reklame
berjalan/kendaraan.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
13
Universitas Indonesia
Dalam penelitiannya tersebut, Deyra Sulistyaning Andrini
Kusuma
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan
penelitian,
peneliti menggunakan metode deskriptif. Deyra Sulistyaning
Andrini menarik
kesimpulan bahwa penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai DPP
reklame
untuk reklame berjalan/kendaraan tidak mengacu pada kelas jalan
dan tarif kelas
jalan tetapi menggunakan tarif khusus (flat rate), penetapan
NSR
berjalan/kendaraan yang sesuai dalam rangka optimalisasi
penerimaan pajak
daerah khususnya pajak reklame, melalui penyesuaian NSR untuk
kendaraan
umum yang memiliki jalur yang dilalui ditetapkan NSR dengan
kelas jalan
tertinggi yaitu Rp.15.000 /m/hari dan untuk reklame yang tidak
memiliki jalur
tetap ditetapkan tarif rata-rata yaitu Rp. 8.000
Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh.
Dina Aulia
Yuliasni Asmadi, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi
Fiskal FISIP UI
tahun 2011 yang berjudul “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak
Reklame
Atas Reklame Rokok Pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor”.
Penelitian yang dilakukan oleh Dina Aulia Yuliasni Asmadi
membahas
implementasi pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada
warung dan
kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor
membuat
Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi penyelenggara
reklame
rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di daerahnya.
Namun
pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi
karena sasaran pasar
sangat luas.
Dalam penelitiannya tersebut Dina Aulia Yuliasni Asmadi
menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara
studi literatur
observasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis data
secara kualitatif.
Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa implementasi
tahapan
administrasi pajak reklame rokok pada warung dan kios di
Kabupaten Bogor
sudah dilaksanakan sesuai teori, proses pengawasan
penyelenggaraan reklame
rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor masih belum
dilaksanakan
sesuai standar yang sudah ditetapkan. Kendala ditemukan dalam
tiap tahapan
penyelenggaraan reklame. Baik dalam perizinan, administrasi
pajak, maupun
pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah potensi
pajak.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
14
Universitas Indonesia
Tabel 2.1 Matriks Tinjauan PustakaNama Peneliti Dwi Puji Astuti
S. Kristophorus Deyra Sulistyaning
AndriniDina AuliaYuliasni A
Rendy Aditya
Tahun 2010 2007 2008 2011 2012Judul Implementasi
Penegakan HukumPajak ReklameMelaluiPemeriksaan PajakDalam
UpayaMeningkatkanPenerimaan DaerahKota Jakarta
Analisis AtasImplementasi ProsesPerizinan PajakReklame Di
PropinsiDKI Jakarta
Analisis PenetapanNilai Sewa ReklameBerjalan/KendaraanDalam
RangkaOptimalisasiPenerimaan PajakDaerah (Studi Kasusdi Propinsi
DKIJakarta)
AnalisisImplementasiPemungutan PajakReklame atasReklame
RokokPada Warung danKios di KabupatenBogor
Analisis PerlakuanPajak AtasReklame Dindingdi Propinsi
DKIJakarta
PokokMasalah
1. Bagaimanaimplementasipemeriksaanpajak reklameyangdilakukan
olehDinasPendapatandanPengelolaanKeuanganKota Depok ?
2. Kendalaapakah yangtimbul dalamimplementasipemeriksaanpajak
reklameyangdilakukan olehDPPK KotaDepok ?
3. Upaya-upayaapakah yangdilakukanuntukmengatasikendala
yangtimbul dalamimplementasipemeriksaanpajak reklameyangdilakukan
olehDPPK KotaDepoktersebut ?
1. Bagaimanapermasalahan-permasalahandan
hambatan–hambatandalamimplementasiproses perizinanpajak reklamedi
Propinsi DKIJakarta ?
1. Apakah tarif kelasjalandiperhitungkansebagai dasarpengenaan
pajakreklame berjalan./kendaraan ?
2. Bagaimanapenyesuaian nilaisewa reklameberjalan/kendaraan
setelahmemperhitungkantarif kelas jalandalam
rangkaoptimalisasipenerimaan pajakdaerah ?
1. Bagaimanaimplementasitahapanadministrasipajak reklameyang
dilakukanPemerintahDaerahKabupatenBogor atasreklame rokokpada
warungdan kios diKabupatenBogor ?
2. Bagaimanaprosespengawasanpenyelenggaraan reklamerokok
padawarung dankios diKabupatenKabupatenBogor ?
3. Apa sajakendala yangmuncul dalamprosespenyelenggaraan
reklamerokok padawarung dankios diKabupatenBogor ?
1 Bagaimanaperlakuanpajak ataspenyelenggaraan reklamedinding
diProvinsi DKIJakarta ?
2 Apa faktorpenghambatdalampengenaanpajak atasreklamedinding
diProvinsi DKIJakarta ?
PendekatanPenelitian
Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif Penelitian
Kualitatif PenelitianKuantitatif
PenelitianKualitatif
Jenis Penelitian Penelitian Deskriptif Penelitian Deskriptif
Penelitian Penelitian
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
15
Universitas Indonesia
Penelitian Deskriptif Deskriptif DeskriptifTeknik
PengumpulanData
Studikepustakaan,penelitian lapangan, danwawancaramendalam
Studi kepustakaandan pengumpulandata di lapangan
Studi literatur/studikepustakaan dan studilapangan
Studi kepustakaandan pengumpulandata di lapangan
Studi literatur/studikepustakaan danstudi lapanganmelalui
wawancaramendalam
HasilPenelitian
Penyelenggaraanreklame dilihat dariruang lingkuppemeriksaan
yangdilakukan olehDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaDepok
terdapat 2bentukpemeriksaan, yaituPemeriksaanKantor
danPemeriksaanLapangan. Kendalayang timbul adalahkepatuhan
WajibPajak Reklameyang masih rendah,kurangnyapemahaman WajibPajak
Reklameterhadapkewajibannya,keterbatasanSumber DayaManusia,
danketerbatasanperalatan. Upaya –upaya yangdilakukan
untukmengatasinyaadalah denganmelakukansosialisasi,pendidikan
danpelatihan,memberdayagunakan pegawai,penunjukkan JuruSita,
danpeminjaman alat.
Berdasarkan hasilpenelitian bahwaproses
perizinanpenyelenggaraanreklamemembutuhkan waktukurang lebih 1
bulanuntuk pemasanganreklame 1 tahun danmembutuhkan biayayang
memberatkanpenyelenggarareklame. Prosesadministrasi yangpanjang
danmembutuhkan costyang tidak sedikitdalam
prosesperizinanmenimbulankeinginan bagi pihak-pihak tertentu
untukmemotong jalur yangseharusnya dengancara melanggarperaturan
yang telahditetapkan, sertasumber daya petugasdalam unit-unit
yangterlibat dalampenerbitan izinpenyelenggaraanreklame
belummenjalankanfungsinya denganbaik dimana
dalampelaksanaannyaproses perizinan,kordinasi antar unityang
terkait denganproses perizinanbelum berlangsungdengan
semestinya
bahwa penetapanNilai Sewa Reklame(NSR) sebagai DPPreklame
untukreklameberjalan/kendaraantidak mengacu padakelas jalan dan
tarifkelas jalan tetapimenggunakan tarifkhusus (flat
rate),penetapan NSRberjalan/kendaraanyang sesuai dalamrangka
optimalisasipenerimaan pajakdaerah khususnyapajak reklame,melalui
penyesuaianNSR untuk kendaraanumum yang memilikijalur yang
dilaluiditetapkan NSRdengan kelas jalantertinggi yaituRp.15.000
/m/hari danuntuk reklame yangtidak memiliki jalurtetap ditetapkan
tarifrata-rata yaitu Rp.8.000
Implementasitahapanadministrasi pajakreklame rokok padawarung
dan kios diKabupaten Bogorsudah dilaksanakansesuai teori,
prosespengawasanpenyelenggaraanreklame rokok padawarung dan kios
diKabupaten Bogormasih belumdilaksanakan sesuaistandar yang
sudahditetapkan. Kendaladitemukan dalamtiap
tahapanpenyelenggaraanreklame. Baikdalam perizinan,administrasi
pajak,maupunpengawasan danberpengaruhterhadap hilangnyasejumlah
potensipajak.
Dasar penetapanpengenaan pajakpenyelenggaraanreklame dindingatau
painting yaitutermasuk ke dalamkategori
reklamepapan/billboard.PersyaratanPerizinan samadengan
persyaratanreklame papan,tetapi reklamedinding
tidakmembutuhkanpersyaratan TLB –BBR dan IMB –BBR dan ada diUPPD.
Perhitunganberdasarkan ukuranluas dihitung atasseluruh luasdinding
yangterdapat reklameyang dikenakanpajak. Faktorpenghambat yaitubeda
persepsipemerintah daerahdengan WP,Pergeseranpenerimaan daerah,dan
Estetikakeindahan kotaterganggu
Sumber: Diolah oleh peneliti
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan
penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian
yang berjudul
“Analisis Perlakuan Pajak Atas Reklame Dinding di Provinsi DKI
Jakarta”
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
16
Universitas Indonesia
dilakukan untuk menganalisis perlakuan pajak terhadap reklame
dinding yang
merupakan jenis penyelenggaraan reklame model baru di Propinsi
DKI Jakarta,
disamping itu untuk menganalisis faktor penghmbat yang dihadapi
dalam hal
dilakukannya pengenaan pajak atas reklame dinding. Pada
penelitian-penelitian
sebelumnya peneliti membahas mengenai pajak reklame dilihat dari
sisi
implementasi proses perizinan, penegakan hukum, pemungutan,
serta penetapan
nilai sewa reklame. Sedangkan pada penelitian yang berjudul
“Analisis Perlakuan
Pajak atas Reklame Dinding di Provinsi DKI Jakarta” lebih
terfokus pada
perlakuan pajak reklame dinding dimana pada penelitian
sebelumnya tidak ada
penelitian yang membahas mengenai reklame dinding.
Selain perbedaan tersebut, penelitian terdahulu memiliki
persamaan dengan
penelitian ini. Persamaan dengan keempat penelitian diatas
adalah kesamaan tema
yang diambil, yaitu pajak reklame. Dengan kesamaan tema
tersebut, beberapa
teori yang digunakan juga memiliki persamaan seperti teori pajak
daerah,
administrasi pajak, dan pajak reklame. Terdapat persamaan dalam
metode
penelitian yang digunakan pada skripsi Dwi Puji Astuti,
Kristophorus, Deyra, dan
penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak atas Reklame
Dinding atau di
Propinsi DKI Jakarta” yaitu menggunakan metode penelitian
kualitatif. Namun,
pada skripsi Dina Aulia menggunakan metode penelitian yang
berbeda yaitu
metode penelitian kuantitatif.
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi
daerah.
Diharapkan dengan berkembangnya pajak daerah maka ketergantungan
daerah
kepada Pemerintah Pusat (dalam bentuk dana perimbangan) akan
semakin
berkurang. Sehingga daerah akan lebih mandiri karena inti dari
pelaksana otonomi
ditujukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah
Daerah
(pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) terhadap
Pemerintah
Pusat.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
17
Universitas Indonesia
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan
pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009, p.12).
Definisi dari Pajak Daerah adalah menurut Kurniawan dan Agus
(2004, p.
47) adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik
provinsi maupun
kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli
daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran
Penerimaan dan
Belanja Daerah”
Pajak Daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah
daerah
kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa
langsung
memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
yang
memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Luthfi, 2006, p.
3)
Pajak Daerah dikemukakan oleh Davey dalam bukunya Financing
Regional
Government yang terdiri dari 4 hal sebagaimana dikutip oleh
Prakosa dalam
bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, yaitu
: (Prakosa
dan Kembang, 2003, p. 2)
1. Pajak yang dipungut oleh Pemda berdasarkan peraturan dari
daerah itu
sendiri.
2. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah
Daerah.
3. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat
tetapi
penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah
Pusat, tetapi
hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Dari pengertian diatas, terlihat bahwa ada dua hal yang sangat
menonjol
yaitu pajak daerah sebagai hasil dari kebijakan yang diambil
oleh pemerintah
daerah itu sendiri dan pajak daerah yang sebenarnya merupakan
pajak pusat,
namun pelaksanaan administrasi serta hasil dari pajak tersebut
diberikan kepada
daerah. Dengan kata lain ada pajak daerah yang benar-benar
diciptakan oleh
pemerintah suatu daerah karena melihat adanya prospek pemasukan
yang besar
bagi daerah tersebut ataupun juga dengan pertimbangan adanya
keharusan bagi
pemerintah daerah untuk membatasi suatu kegiatan tertentu
(regulerend).
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
18
Universitas Indonesia
Teresa Ter-Minassian memandang bahwa pajak daerah yang baik
harus
diiringi dengan sistem desentralisasi pengeluaran publik yang
memadai. Dalam
menentukan pajak akan dikenakan di daerah atau di pusat harus
memperhitungkan
kriteria-kriteria yang sesuai apakah pajak dapat dikenakan di
daaerah atau dengan
pilihan pajak itu harus dikenakan di pemerintah pusat. Ada
beberapa kriteria yang
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan pajak daerah,
seperti,
apabila di dalam pemungutan pajak mempengaruhi distribusi
pendapatan secara
umum atau secara luas, maka pajak tersebut harus dipungut oleh
pemerintah
pusat. Hal ini di maksudkan agar di dalam pemungutan pajak akan
tercipta
kestabilan perekonomian di negara bersangkutan, Pajak daerah
harus mempunyai
kejelasan, dan Pajak daerah seharusnya dapat menciptakan
pendapatan daerah
agar tidak terjadi ketidakseimbangan fiskal yang cukup besar
secara vertikal dan
pajak daerah harus memiliki administrasi yang mudah dijalankan
agar dapat
tercipta kelancaran (1997, hal 53).
Menurut Bird (2000, p.15), ada dua prinsip utama yang disarankan
dalam
penyerahan kewenangan penerimaan ke pemerintah daerah. Pertama,
pendapatan
dari “sumber sendiri” paling tidak cukup untuk memungkinkan
daerah-daerah
kaya untuk membiayai sendiri pelayanan lokal, terutama yang
mempunyai
manfaat bagi masyarakat setempat. Kedua, sedapat mungkin
penerimaan-
penerimaan daerah dapat dipungut hanya dari masyarakat setempat,
terutama yang
manfaatnya mereka terima dari pelayanan pemerintah daerah. Lebih
rinci lagi,
berikut merupakan daftar sifat-sifat penting dari sumber-sumber
daerah yang
dianggap ideal:
1. Basis (objek) pajak relatif tidak dapat berpindah, untuk
memungkinkan
pejabat daerah menyesuaikan tarif tanpa harus mengorbankan basis
pajak
mereka
2. Penerimaan pajak harus dapat menutupi kebutuhan lokal dan
bersifat
dinamis (yaitu, dapat dikembangkan paling tidak sama cepatnya
dengan
kebutuhan peningkatan)
3. Penerimaan pajak harus relatif stabil dan relatif dapat
diproyeksikan dengan
baik
4. Beban pajak diupayakan agar tidak dialihkan ke daerah
lain
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
19
Universitas Indonesia
5. Basis (objek) pajak harus dapat dilihat untuk kepentingan
akuntabilitas
6. Pajak harus dianggap adil oleh wajib pajak
Pajak daerah juga diartikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
atau
pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang
pemungutannya
diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang
digunakan
untuk membiayai pengeluaran daerah terhubung dengan tugas dan
kewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”
(Soelarno, 1999, p. 97).
Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia
dibagi
menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi
menjadi pajak
propinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah
hanya dapat
memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak
boleh
memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan
untuk
menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam
pemungutan
pajak terhadap masyarakat (Siahaan, 2008, p. 9).
Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada, terdapat beberapa
tolak ukur
untuk menilai Pajak Daerah yaitu : (Devas, 1989, p. 61)
1. Hasil (Yield)
Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan
berbagai
layanan yang dibiayainya, stabilitas, dan mudah tidaknya
memperkirakan
besar hasil itu, serta elastisitas hasil pajak terhadap inflasi,
pertumbuhan
penduduk, dan sebagainya. Disamping itu perbandingan hasil pajak
dengan
biaya pungut.
2. Keadilan (Equity)
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak
sewenang-
wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya
beban pajak
haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi
dengan
kedudukan ekonomi yang sama. Harus adil secara vertikal, artinya
kelompok
yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar
memberikan
sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak
memiliki
sumberdaya ekonomi. Dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke
tempat,
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
20
Universitas Indonesia
dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan– perbedaan besar dan
sewenang–
wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain,
kecuali jika
perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan
layanan
masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak
menghambat)
penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan
ekonomi.
Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen
menjadi
salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung,
dan
memperkecil “beban lebih” pajak
4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement)
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan
politik
dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a
Local
Revenue Source)
Sidik (2002, p.2) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip umum
perpajakan
daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi
kriteria-
kriteria umum tentang perpajakan daerah yaitu:
a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya
dapat mudah
naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan
masyarakat.
b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan
tingkatan kelompok
masyarakat dan horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap
anggota
kelompok masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran
pribadi untuk
membayar pajak.
c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah
dihitung, dan
pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.
d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga
timbul motivasi dan
kesadaran untuk membayar pajak.
e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau
pungutan yang
hanya menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya
setiap
pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen
maupun
produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan
beban
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
21
Universitas Indonesia
tambahan (extra burden) yang berlebihan sehingga akan
merugikan
masyarakat secara menyeluruh.
Di dalam bukunya Mahfud Sidik (2007, hal 224) menulis beberapa
prinsip
mengenai pajak daerah. Ada beberapa karakter yang akan
mengarahkan pada
pajak daerah yang baik. Seperti, pajak daerah harus sesuai dan
berkembang
sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut namun dengan tingkat
mobilisasi yang
rendah, pajak harus diterima baik di tingkat nasional maupun
regional, pajak tidak
boleh tumpang tindih atau double taxati, ada kebijaksanaan dalam
menghindari
tarif pajak yang sangat tinggi yang dapat menciptakan distorsi
ekonomi, dan
pajak daerah tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi
nasional.
Haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayarkan, dan
tempat
memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban
pajak. Pajak
tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari
suatu daerah
ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam
perbedaan-
perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing,
dan pajak
hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari
kemampuan tata usaha
pajak daerah.
Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai
asas-asas
hukumnya) dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip.
Namun
demikian, berlainan dengan adanya fungsi mengatur yang sering
terdapat pada
pajak umum, pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan, bahwa
pungutan
pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya
atau
pengangkutan barang dari atau ke dalam wilayah daerah.
Selanjutnya mengenai
beda yang ada antara pajak negara dan pajak daerah terletak pada
sumber bagi
pemungutan pajak, yaitu sumber bagi pemungutan pajak negara
relatif tidak
terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak
daerah terbatas
jumlahnya. Hal tersebut berarti objek yang telah menjadi sumber
bagi suatu
pungutan pajak negara tidak boleh dipergunakan lagi. Dalam hal
suatu pungutan
pajak oleh daerah akan merupakan suatu pajak ganda, maka daerah
hanya dapat
memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang dipungut
oleh negara itu
(Brotodiharjo, 2003, p. 107).
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
22
Universitas Indonesia
Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah dijadikan
sumber
pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, untuk
meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan masyarakat.” Dengan demikian, daerah
mampu
melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus
rumah
tangga penyelenggaraan pemerintahannya sendiri (Yani, 2002, p.
46).
Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak
pusat, yang
membedakan keduanya terletak pada lembaga atau instansi mana
yang memungut
pajak. Jika yang mengadministrasikan pajak adalah Pemerintah
Pusat dalam ini
Departemen Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, maka
golongan pajak ini
disebut sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara. Sebaliknya jika
yang memungut
pajak adalah Pemerintah Daerah, maka golongan pajak ini disebut
Pajak Daerah
(Nurmantu, 2005, p. 61).
Adapun kriteria-kriteria Pajak Daerah yang baik (good local
taxes) yang
dikemukakan oleh Bird yaitu : (1999, p. 1)
1. That easy to administer locally;
2. Imposed solely (or mainly) on local resident;
3. That do not raise problem of ‘harmonization’ or ‘competition’
between
subnational government or between sub national and national
government
Dari kriteria diatas bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan
pajak
daerah harus dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah
dan hanya
dikenakan kepada masyarakat setempat. Disamping itu dalam
penetapan pajak
daerah perlu dihindari masalah yang mengganggu keseimbangan dan
dapat
menimbulkan persaingan antar pemerintah daerah maupun pemerintah
daerah
dengan pemerintah pusat. Hal yang terakhir adalah terkait
masalah harmonisasi
pemungutan pajak yang dilakukan antar tingkat pemerintah daerah
yang setingkat
dan atara pemerintah daerah yang lebih rendah dengan tingkatan
pemerintahan
yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan pajak antar tingkat
pemerintah
daerah yang setingkat dan antar pemerintah daerah yang lebih
rendah dengan
tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah
diperlukan
beberapa kriteria (Davey, 1988, p. 40 – 47) memberikan
pandangannya atas
kriteria tersebut, yaitu :
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
23
Universitas Indonesia
1. Kecukupan dan Elastisitas
Sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam
kaitannya
dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan
dikeluarkan. Kalau
biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat
2. Keadilan
Prinsipnya adalah beban pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul
oleh
semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan
kesanggupan
masing-masing golongan
3. Kemampuan Administratif
Administrasi perpajakan harus mempertimbangkan pembebanan yang
adil
atau desentralisasi fiskal. Dalam upaya administratif,
Pemerintah Daerah
harus memperhatikan banyak aspek yang berhubungan dengan
kemampuan
daerah memajaki suatu jenis pajak daerah
4. Kesepakatan Politis
Kesepakatan politis diperlukan dalam mengenakan pajak,
menetapkan pajak,
menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar
dan
bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara
fisik, dan
memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi
pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai
berikut : (Sidik, 2002, p. 49)
1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang
dapat
dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap
potensial,
antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial
dan jumlah
pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki
penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu
antara
lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif,
khususnya
tarif retribusi dan peningkatan SDM.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
24
Universitas Indonesia
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain
memperbaiki prosedur
administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,
meningkatkan
efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang
lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan
instansi
terkait di daerah.
Terkait dengan objek pajak daerah, tidak semua objek pajak yang
menjadi
potensi daerah bisa dijadikan objek pajak daerah. Jadi, selain
memenuhi kriteria
pajak daerah yang baik, terdapat kriteria objek pajak daerah
yang harus dipenuhi
sebelum objek tersebut bisa disebut sebagai objek pajak daerah.
Kriteria tersebut
antara lain : (Azhari, 2005, p. 51-52)
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta
melayani
masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten /Kota yang
bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan
umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau
objek pajak
pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah,
maka
diperlukan diperluasan basis penerimaan pajak daerah yaitu
dengan melakukan
ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak dilaksanakan sebagai
salah satu kegiatan
dalam menjalankan administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan
ekstensifikasi
merupakan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memungut
pajak yang
dilakukan oleh pihak berwenang. Mansury mengemukakan
pendapatnya
mengenai definisi administrasi perpajakan yaitu kegiatan
penyelenggaraan
pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang
ditatalaksanakan sedemikian
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
25
Universitas Indonesia
rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam
kebijaksanaan
perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh
Undang-Undang
perpajakan dengan efisien. Sehingga ekstensifikasi perpajakan
dapat didefinisikan
sebagai suatu kegiatan administrasi perpajakan dalam rangka
meningkatkan
penerimaan pajak dengan melakukan perluasan pemungutan pajak (
Mansury,
2000, p. 23 ).
Dengan ekstensifikasi dimaksudkan perluasan pemungutan pajak
dalam arti
menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru
dan
menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup yang
ada. Untuk
menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai saluran.
Saluran utama
ialah saluran yang terletak dalam lingkungan kuasa pemerintah
sendiri melalui
alat-alat pemerintahan seperti Departemen, Dinas-dinas lainnya
baik yang ada di
pusat maupun di daerah dengan menggunakan sistem “alat
keterangan”
(rensignement) (Soemitro, 1988, p. 79)
2.2.2 Administrasi Pajak
Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan
dan
pencatatan informasi secara sistematis baik internal maupun
eksternal dengan
maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk
memperolehnya
kembali baik sebagian maupun seluruhnya. Administrasi lebih
dikenal dengan
sebutan tata usaha yang terdiri dari rangkaian beberapa
kegiatan, yaitu
penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan,
penyimpanan, pengetikan,
penggandaan, dan pengiriman data dan informasi secara tertulis
yang diperlukan
oleh organisasi (Umar, 2004, p. 2). Administrasi perpajakan
mempunyai peran
yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan
perpajakan
yang telah diambil. Kebijakan perpajakan yang secara formal
dirumuskan dalam
undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang harus
didukung oleh
administrasi perpajakan yang baik (Rosdiana, 2006, p. 5).
Administrasi adalah suatu tata cara yang terorganisir untuk
mencapai suatu
tujuan bersama yang telah ditetapkan yang dilaksanakan
berdasarkan kerjasama
antara orang-orang yang telah melakukan pendidikan dan latihan.
Kerjasama atau
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
26
Universitas Indonesia
team work ini dijalankan oleh semua lapisan manajemen atau
bagian yang ada di
organisasi tersebut dan diawasi oleh top management (Syafiie,
2006, p.14-15).
Dalam perpajakan, memasukan dana secara optimal bukan
berarti
memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi
usaha
memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan baik wajib
pajak maupun
objek pajaknya. Dengan kata lain, pemasukkan dana ke kas negara
perlu
memperhatikan potensi riil yang ada (Devano dan Rahayu, 2006, p.
26).
Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur
pokok lainnya
dalam sistem perpajakan. Administrasi perpajakan sendiri
mempunyai tiga
pengertian yaitu: (Mansury, 1996, p. 23)
a. Instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk
menyelenggarakan pungutan pajak.
b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang
bekerja pada instansi
perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan
pajak
c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi
atau badan
yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai
sasaran
yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan,
berdasarkan sarana
hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan
efisien.
Terkait dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang
baik,
menurut pendapat Nowak menjabarkan dasar-dasar bagi
terselenggaranya
administrasi perpajakan yang baik meliputi: (1970, p. 215)
1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang
yang
memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib
Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak.
Kesederhanaan
dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yang memberikan
kemudahan
untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh
aparat dan
untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak.
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus
mempertimbangkan
kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi
perpajakan,
semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
27
Universitas Indonesia
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu
disusun dengan
memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan
pemanfaatan
informasi tentang Subjek Pajak dan Objek Pajak.
Mansury memandang bahwa untuk terselenggaranya suatu
administrasi
perpajakan, yaitu:
1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang
yang
memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib
Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak.
Kesederhanaan
dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan
kemudahan
untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh
aparat dan
pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak (Mansury, 1996, p. 44).
Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan
yang
menjadi alasan mengapa ada administrasi pajak. Hal ini
diungkapkan oleh Alink
dan Kommer bahwa “Collection is the main objective of a Tax
Administration
and the reason for its existence”. Dalam memungut pajak, ada
tiga teknik yang
secara teoritis dapat diterapkan, yaitu self assessment system,
official assessment
system, dan hybrid system/semi self assessment system (Rosdiana
dan Irianto,
2012, p. 106).
1. Self Assessment System
Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak sendiri yang
menghitung,
menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang
(Rosdiana dan
Irianto, 2012, p. 106). Sistem Self assessment menurut
Marsyahrul adalah suatu
sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri
jumlah pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam
tata cara ini
kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas masyarakat
sendiri, yang
wajib pajak diberi kepercayaan untuk : (2005, p. 9)
a. menghitung sendiri pajak yang terutang;
b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
c. membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;
d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri
mempunyai
pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Adapaun ciri-ciri
sistem self
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
28
Universitas Indonesia
assessment yaitu adanya kepastian hukum, sederhana
perhitungannya, mudah
pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak
dilakukan oleh
wajib pajak.
2. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak terutang
ada pada fiskus.
Ciri-cirinya (Mardiasmo, 2005, p. 7) :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus
Dalam sistem Official Assessment System fiskus yang berperan
aktif dalam
menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.
Berdasarkan surat
ketetapan yang diterbitkan fiskus, Wajib Pajak membayar pajak
yang terutang
tersebut.
3. Hybrid System/Semi Self Assessment System
Hibridisasi antara Self Assessment dan Official Assessment
semakin
berkembang pesat sejak diperkenalkannya teknik
pemotongan/pemungutan pajak
yang populer disebut witholding tax. Ide pemungutan pajak dengan
cara
witholding, pertama kali diintrodusir di Amerika Serikat pada
tahun 1943 dalam
rangka mengakselerasi pengumpulan/pemungutan pajak selama Perang
Dunia II.
Meskipun pada semua witholding tax, pemotongan pajak dilakukan
pada saat
penghasilan diterima/diperoleh, namun hanya pemotongan pajak
penghasilan atas
gaji yang lazim dikenal sebagai pay-as-you-earn (PAYE). Sistem
witholding
mempunyai beberapa kelebihan antara lain (Rosdiana dan Irianto,
2012, p. 107) :
a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan
negara;
b. Sistem witholding relatif mudah dilaksanakan dan dapat
mengurangi
administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah,
terlebih jika
sumber daya otoritas perpajakan terbatas. Dalam sistem ini,
fiskus hanya
fokus pada pengawasan atas kepatuhan Pemotong Pajak (yang
jumlahnya
pasti lebih sedikit dibanding pegawai/buruh).
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
29
Universitas Indonesia
Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai
semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu
pajak memiliki
beberapa fungsi yaitu :
a. Fungsi Budgetair
Perpajakan merupakan aspek sangat penting bagi suatu negara.”
Pajak, yang
dipungut oleh pemerintah dengan balas jasa yang diberikan secara
tidak langsung,
merupakan sumber utama penerimaan negara. Hal ini terkait fungsi
pajak sebagai
fungsi budgeter. Bagi pemerintah daerah, pajak berkontribusi
besar dalam
peningkatan penerimaan daerah (Salamun, 1993, p. 224). Sebagai
sumber
pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh
dari
penerimaan pajak. Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak,
atau fungsi fiskal
yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat
untuk memasukan
dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang
perpajakan yang
berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah
yang secara historis
pertama kali timbul. Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi
untuk memasukan
uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Oleh karena itu
optimalisasi
pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada
fiskus saja atau
kepada Wajib Pajak saja (Nurmantu, 2005, p. 30).
b. Fungsi Regulerend
Pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak
juga
digunakan pemerintah sebagai instrument untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu
yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu pajak juga dapat
digunakan untuk
menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan. Sehingga pajak
berfungsi sebagai
alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang
ditetapkan
pemerintah. (Rosdiana dan Tarigan, 2005, p. 40). Fungsi
regulerend disebut juga
fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah
untuk
mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukan uang
untuk
kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha
pemerintah untuk
ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah
susunan pendapatan
dan kekayaan dalam sektor swasta (Devano dan Rahayu, 2006, p.
28).
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
30
Universitas Indonesia
2.2.3 Pajak Reklame
Reklame dalam industri periklanan di Indonesia dikenal juga
dengan
sebutan iklan luar ruang (outdoor advertising). Diantara media
iklan yang ada,
iklan luar ruang dipercayai sebagai salah satu iklan yang
terkecil apabila dilihat
dari segi pengeluaran perusahaan. Namun, iklan luar ruang
merupakan bagian
penting dari media periklanan. Reklame adalah benda, alat,
perbuatan, atau media
yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang,
jasa, atau
orang. Atau, untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,
jasa, atau orang
yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar
dari suatu tempat
oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. (Kurniawan
dan Agus,
2004, p. 73). Reklame menurut Berkhouwer sebagaimana dikutip
oleh Winardi
dalam bukunya “Ilmu Reklame” adalah setiap pernyataan yang
secara sadar
ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan
oleh seorang
peserta lalu-lintas perniagaan yang diarahkan ke arah sasaran
memperbesar
penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukkan oleh
pihak yang
berkepentingan dalam lalu-lintas perniagaan (Winardi, 1980, p.
1).
Salah satu diberlakukannya peraturan tentang pajak reklame
adalah
mengenai azas pemungutan Pajak Reklame itu sendiri. Pajak
Reklame
menitikberatkan pada pengaturan kebersihan, keindahan, dan
ketertiban kota.
Sehingga promosi dalam bidang perdagangan yang dilakukan di
lingkungan kota
wajib dikenakan Pajak Reklame. Dengan semakin meningkatnya
pembangunan
mengakibatkan semakin terbatasnya kemungkinan untuk pemasangan
reklame.
Sehingga sebagai konsekuensinya pemasangan reklame tidak lagi
bisa dilakukan
dengan mudah. Oleh karena itu untuk daerah dengan tingkat
pembangunan yang
tinggi akan memiliki tarif yang berbeda dengan daerah
lainnya.P
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,
sedangkan objek
pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame (Panca dan
Purwanto,
2004, p. 73). Reklame dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu
jenis rekame
yang dipasang pada prasarana kota dan diluar prasarana kota akan
tetapi keduanya
dapat saja menggunakan fasilitas bangunan-bangunan (Azhari. 2005
: 159-160).
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
31
Universitas Indonesia
Jenis reklame pada prasarana kota, penempatan dan
pemasangannya
menggunakan atau terletak pada prasarana kota, seperti
jalan-jalan , taman-taman,
saluran kota, bangunan pada perpetakan milik pemerintah atau
perorangan.
Reklame kelompok ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
1. Pemasangannya tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan
serta
tidak menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya, tidak
mengganggu
keindahan kota, tidak mengganggu lalu-lintas pejalan kaki
maupun
pengaturan lalu-lintas.
2. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi
prasarana
kota, dan yang lebih penting lagi adalah dari segi bahan reklame
itu sendiri,
bahwa bahannya tidak boleh mengganggu kebersihan kota.
Jenis reklame diluar prasarana kota, penempatan dan
pemasangannya tidak
menggunakan prasarana kota dan bangunan. Pemasangan reklame ini
paling tidak
harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu pemasangannya
tidak
mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak menyimpang
dari norma-
norma sosial dan budaya, tidak mengganggu keindahan kota, tidak
mengganggu
lalu-lintas pejalan kaki maupunn pengaturan lalu-lintas.
pemasangan reklame
pada jalan-jalan dapat dipasang melintang diatas jalan, seperti
pada jembatan
penyebrangan, lajur tepi jalan atau trotoar, lajur pemisah dan
pulau-pulau lalu-
lintas. Pemasangan pada daerah milik perorangan dapat pula
diperkenankan bila
mendapatkan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Demikian pula
pemasangan
reklame pada daerah tata pengairan, asalkan pemasangannya
dilakukan serendah-
rendahnya tiga meter dari permukaan air pasang dengan posisi
melintang.
Reklame dapat memenuhi fungsi ekonomi yang penting oleh
karena
reklame : (Winardi, 1980, p. 4)
a. membantu memberikan penerangan kepada pihak konsumen;b.
membantu memperbesar produksi hingga meratakan jalan untuk
produksi
massa;c. memperbesar kecepatan perputaran dalam bidang
perniagaan eceran dan
dengan demikian menurunkan biaya-biaya distribusi per kesatuan
produk;d. menstimulir produsen untuk mempertahankan kualitas
artikel-artikelnya.
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
32
Universitas Indonesia
2.2.4 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan konsep – konsep yang telah ada dijelaskan
sebelumnya, berikut
ini adalah perangka pemikiran peneliti agar penelitian lebih
terfokus dan terarah :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran PenelitianSumber : Data diolah
oleh peneliti
Reklame diluar Prasarana Kota
Reklame di Propinsi DKI Jakarta
Reklame PadaPrasarana Kota
Reklame Dinding / Painting
Model Penyelenggaraan Reklamedengan media Jenis Baru
Perluasan dalam PengenaanPajak
PerlakuanPerpajakan atas
Reklame Dindingatau painting
Faktorpenghambat yangTimbul Terkait
Adanya ReklameDinding
Analisis perlakuan..., Rendy Aditya Oktadi, FISIP UI, 2012
-
33
Universitas Indonesia
Dalam penelitian ini pembahasan mengenai perlakuan pajaka atas
reklame
dinding