ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN ...

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KABUPATEN KULON PROGO

(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Digna Debby Widyananda

142114175

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ aja wedi, awit Aku nunggal ing kowe,

aja kowe bingung, marga Aku jumeneng Allahmu”

Yesaya 41 : 10

Karya ini saya persembahkan untuk :

Bapak Yohanes Sunarta

Ibu Yulia Sri Widiastuti (Almh) dan Ibu Muryani

Mbah Ibu dan Aurelia Elsaviona Yohananda

Mas Gandung

Serta semua keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan dan doa

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini


v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:







dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 4 Oktober 2018 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini

tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan

cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku

seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau

keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang

lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan

saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan

menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,

berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Digna Debby Widyananda

Nomor Mahasiswa : 142114175

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:







Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata

Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain,

mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan

mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa

perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap

mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2018



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa, atas limpahan berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perkembangan dan

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kulon Progo)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar serta

mengembangkan kepribadian diri.

2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan dukungan dalam

penulisan skripsi ini.

3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., OIA, CA, selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Sanata Dharma dan Dosen Pembimbing Akademik

yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses belajar dan

pengembangan diri.


viii

4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM.,Ak.,CA, selaku Dosen

Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah

membagikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang telah

memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Orang tua saya, Bapak Yohanes Sunarta, Ibu Yulia Sriwidiastuti (Almh) dan

Ibu Muryani yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan motivasi

dalam bentuk apapun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Adik saya, Aurelia Elsa Viona Yohananda yang selalu memberikan

dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Simbah saya, Mbah Ibu Sum atas pengorbanan dan selalu memberikan

dukungan, dorongan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan.

10. Mas Gandung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Teman-temanku Agata, Nanik, Wina, Eni, Asih, Sukma, dan Ayu yang

selalu memberikan bantuan dan motivasi.

12. Teman-teman MPAT Gita, Alex, Winda, Anggun, Stella, Silvi, Tami, Anis,

Pipin, Aji, Septian, dan Elma yang bersedia memberikan masukan dan

membantu penulis.


ix

13. Teman-teman akuntansi kelas D angkatan 2014 yang telah memberikan

motivasi serta telah berbagi ilmu selama proses perkulihan.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan

bermanfaat bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat

bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018



x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................ iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ........... v

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....... vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii

ABSTRAK ......................................................................................................... xiv

ABSTRACT ......................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 4

C. Batasan Masalah ........................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5

E. Manfaat Penelitian ........................................................................ 5

F. Sistematika Penulisan ................................................................... 6

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 8

A. Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan ................................... 8

B. Pengertian Pajak ........................................................................... 9

1. Pajak Pusat ............................................................................. 9

a. Pajak Penghasilan (PPh) ................................................. 9

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)...................................... 10

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).............. 10

d. Bea Meterai ..................................................................... 10

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ................................. 11

2. Pajak Daerah .......................................................................... 11

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ................................................ 12

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...................... 12

2. Dasar Hukum ......................................................................... 12

3. Objek PBB ............................................................................. 12

4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB ............................. 13

5. Penghitungan PBB ................................................................. 13

6. Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB ............................... 14

7. Tempat Pembayaran PBB ...................................................... 14

8. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang ................................ 15

9. Cara Mendaftarkan Objek PBB ............................................. 15

D. Pendapatan Daerah ....................................................................... 15

E. Pendapatan Asli Daerah ................................................................ 16

F. Kontribusi ..................................................................................... 18


xi

G. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan .................................... 19

H. Kerangka Berpikir ......................................................................... 21

BAB III METODE PENELITIAN.................................................................... 23

A. Jenis Penelitian ............................................................................. 23

B. Waktu dan Tempat Penelitian ....................................................... 23

C. Subjek dan Objek Penelitian ......................................................... 23

D. Metode dan Desain Penelitian ...................................................... 23

E. Data Penelitian .............................................................................. 24

F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 24

G. Teknik Analisis Data .................................................................... 24

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .................................. 27

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kulon Progo ................................ 27

B. Kondisi Fisik ................................................................................. 32

1. Wilayah .................................................................................... 32

2. Geografis .................................................................................. 32

3. Topografi .................................................................................. 32

4. Prasarana .................................................................................. 34

C. Identitas Daerah ............................................................................ 35

D. Penduduk ...................................................................................... 37

E. Gambaran PBB di Kabupaten Kulon Progo ................................. 38

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ........................................ 40

A. Deskripsi Data ............................................................................... 40

B. Analisis Data ................................................................................. 41

1. Kontribusi PBB Terhadap PAD(Rumus Kontribusi) ............... 41

2. Perkembangan Kontribusi PBB Terhadap PAD(Trend) ......... 45

3. Uji Slope .................................................................................. 46

C. Pembahasan .................................................................................. 48

BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 52

A. Kesimpulan ................................................................................... 52

B. Keterbatasan Penelitian ................................................................. 53

C. Saran ............................................................................................. 53

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 55

LAMPIRAN........................................................................................................ 57


xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Prosentase Kriteria Kontribusi ........................................................ 18

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk ...................... 38

Tabel 5.1 Realisasi PBB dan Realisasi PAD .................................................. 40

Tabel 5.2 Realisasi PBB dan Realisasi PAD .................................................. 42

Tabel 5.3 Kontribusi PBB Terhadap PAD ...................................................... 44

Tabel 5.4 Penghitungan Trend PBB ............................................................... 45

Tabel 5.5 Penghitungan Trend PBB ............................................................... 46


xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Analisis Perkembangan dan Kontribusi PBB Terhadap

PAD .............................................................................................. 22

Gambar 5.1 Trend Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016 ....... 46

Gambar 5.2 Grafik Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016 ...... 49


xiv

ABSTRAK





(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo)


NIM : 142114175

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya prosentase kontribusi

serta perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016. Peneliti ingin melihat

kecenderungan (trend) dari perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini penting

bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui dan mengevaluasi

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber penerimaan yang sangat

potensial untuk meningkatkan pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan

analisis trend dengan metode kuadrat terkecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi PBB Terhadap

PAD tahun 2012 s/d 2016 termasuk dalam kriteria sangat kurang dikarenakan besar

kontribusi berada dalam rentang 0,00% s/d 10,0%. (2) Trend/perkembangan

kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016

mengalami kenaikan dan penurunan(fluktuatif), tetapi secara umum

kecenderungannya menurun.

Kata Kunci: Perkembangan, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan

Asli Daerah.


xv

ABSTRACT

DEVELOPMENT AND CONTRIBUTION ANALYSIS OF

LAND AND BUILDING TAX TOWARD

ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE

IN KULON PROGO REGENCY

(Case study at Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Kulon Progo

Regency)


NIM : 142114175

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

The purpose of this study was to determine the percentage of contribution

and the development of contribution from Land and Building Tax Toward Original

Local Government Revenue in Kulon Progo Regency of 2012-2016. Researcher

would like to see the trend of the development of the contribution of Land and

Building Tax Toward Original Local Government Revenue in Kulon Progo

Regency. This research is important for Regional Finance and Assets Agency

(BKAD) to learn and evaluate the collecting of Land and Building Tax as income

source that very potential to improve growth.

The type of this research was case study in Regional Finance and Assets

Agency (BKAD) in Kulon Progo Regency. Data collecting techniques used

interview and documentation. Data analysis techniques that researcher used were

contribution analysis and trend analysis with least square method.

The result of the research showed that: (1) Contribution of Land and

Building Tax Toward Original Local Government Revenue of 2012-2016 was

included in the criteria was very less, because the contribution was in range 0,00%-

10,00%. (2) The development of contribution of Land and Building Tax Toward

Original Local Government Revenue in Kulon Progo Regency of 2012-2016 is

fluctuating, but in general it was decreasing.

Keywords: Development, Contribution, Land and Building Tax, Original Local

Government Revenue.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Handayana (2014), “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup

potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan

Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang

berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Saat ini,

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) sedang dibangun di

Kabupaten Kulon Progo. Menurut Hasto Wardoyo (Newswire, 2018),

“Pembangunan NYIA tersebut mengakibatkan Nilai Jual Obyek Pajak

(NJOP) tanah di Kabupaten Kulon Progo naik hingga 70%. Kenaikan NJOP

mempengaruhi penerimaan PBB di Kulon Progo. Saat ini, PBB masih

menjadi sumber pembayaran utama dalam pembangunan daerah”.

Menurut Prawoto (2011: 3), “Pelaksanaan otonomi daerah

memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menggali

sumber-sumber penerimaannya guna pembiayaan atas penyediaan

pelayanan publik kepada masyarakat. Penggalian sumber-sumber

yang potensial itu antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak

dan retribusi daerah. Hal tersebut seperti diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Pemerintah Daerah

menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Menurut Prawoto (2011: 3), “Susunan dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-

Undang. Kewenangan Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang


2

Nomor 23 Tahun 2014 adalah kewenangan pemerintahan dalam

bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama,

moneter dan fiskal nasional. Dengan pembagian kewenangan

tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan

berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan”.

Menurut Halim (2012:101), “Kelompok Pendapatan Asli Daerah

dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain PAD yang sah”. Rani, dkk (2010: 237) berpendapat bahwa

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk

menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi”. Selain itu, Jolianis

(2012: 47) juga berpendapat bahwa “Semakin tinggi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan otonomi daerah”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) & (2), “Jenis pajak Provinsi terdiri atas

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan

Pajak Rokok. Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan,

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang

bisa diandalkan untuk meningkatkan pembangunan bagi Daerah karena

penerimaan PBB 100% akan masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat

dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%”

(Nasip, Kabid Pajak di BKAD Kulon Progo, 09 Agustus 2018).


3

Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB

Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Dilihat dari proporsi yang

telah ditetapkan tersebut, dapat dilihat kemungkinan dan peranan Pajak

Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan

dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Kulon Progo. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo sedang giat

melaksanakan pembangunan mulai dari perbaikan jalan, trotoar, taman-

taman kota, serta pembangunan gedung-gedung perkantoran. Untuk

melakukan pembangunan tersebut, tentu saja membutuhkan dana yang

sangat banyak. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Endang Purwaningrum selaku Staf Ahli Bupati

Kulon Progo, “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu

sektor penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Namun

kenyataannya masih ada sisa pokok ketetapan yang belum terbayar

atau tunggakan pajak. Tunggakan pajak tahun 2016 yang nilainya

diatas 10% yaitu Kecamatan Wates dan Sentolo. Sementara itu, pada

tahun 2016 jumlah desa yang tunggakan pajaknya diatas 10%

mengalami penurunan, yaitu pada 2015 ada 30 desa sedangkan pada

2016 terdapat 23 desa. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan supaya tidak menyebabkan

jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak

mencapai target. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk

tim intensifikasi penagihan pajak untuk mengatasi masalah

tunggakan pajak. Salah satu tugas tim tersebut adalah

menggencarkan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

hingga ke perdusunan. Peran Pemerintah untuk meningkatkan


4

kesadaran masyarakat sangat berpengaruh. Kerjasama yang baik

antara Pemerintah dengan masyarakat dapat memberikan efek

positif dalam pembangunan daerah”. (kulonprogokab.go.id)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli

Daerah lainnya yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,

dimana Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli

Daerah yaitu pajak daerah. Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta

mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 s/d

2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, antara lain:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016?

2. Bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012

s/d 2016?


5

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, serta

mempermudah peneliti mendapatkan data, maka penulis memberikan

batasan masalah hanya terkait penghitungan kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo

tahun 2012 s/d 2016 dan bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Bumi

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo

tahun 2012 s/d 2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d

2016.

2. Mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012

s/d 2016.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat antara lain:

1. Akademis

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti dan peneliti lain. Bagi

peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Bumi dan


6

Bangunan serta hubungannya dengan Pajak Asli Daerah. Bagi peneliti

lain, dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis.

2. Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo, yaitu dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya

peningkatan Pajak Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan penulisan sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian serta sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung

proses penelitian ini serta terdapat hasil penelitian terdahulu

yang relevan yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.


7

Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

Bab ini akan menguraikan tentang keadaan Kabupaten Kulon

Progo secara umum meliputi sejarah berdirinya, kondisi

fisik, identitas daerah, penduduk, serta gambaran PBB di

Kabupaten Kulon Progo.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang kontribusi Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan metode dan

teknik yang dijelaskan di metode penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses

pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.


8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkembangan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak obyektif yang mulai

berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 12

Tahun 1994. PBB sudah ada sejak sebelum penjajahan, yang dikenal dengan

nama “Drwyahaji”. Pada masa penjajahan, dikenal dengan sebutan “Land

Rent”. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1816, berganti nama menjadi

“Landrente” dan pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942

s/d 1945 berganti nama menjadi “Land Tax”. Setelah proklamasi 1945,

“Land Tax” berganti nama menjadi “Pajak Bumi”. Dengan adanya

reformasi perpajakan pertama yang dimulai tahun 1983, antara lain

penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui

UU No 12 Tahun 1985, maka disederhanakan menjadi “Pajak Bumi dan

Bangunan”.

PBB merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap hampir

seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, PBB termasuk jenis pajak

yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi

pemungutan yang rendah karena jumlah obyek pajak yang cukup banyak.

Penyempurnaan sistem pemungutan merupakan prioritas dalam upaya

meningkatkan penerimaan PBB untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi penunggakan pajak, Pemerintah Kabupaten Kulon


9

Progo membentuk tim intensifikasi penagihan pajak. Untuk Kabupaten

Kulon Progo, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 meningkat

sebesar 7,3 M dibanding tahun 2017.

B. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009

dalam Mardiasmo (2016: 3), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012),

“Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah”.

1. Pajak Pusat

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Pajak pusat adalah Pajak

yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan”.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PPh adalah

pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun

Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang


10

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain

sebagainya”.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PPN adalah

pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah

yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa

adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-undang PPN”.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Selain

dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak

tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong

mewah adalah:

1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan

pokok; atau

2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;

atau

3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh

masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;

atau

5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat”.

d. Bea Meterai

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Bea Meterai adalah

pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga,

dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah

tertentu sesuai dengan ketentuan”.


11

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PBB adalah

pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan

tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat

namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB

diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun

Kabupaten/Kota. Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan

Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan,

Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak

Pusat”.

2. Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal

1 ayat 10, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016:15), “Pajak Daerah dibagi

menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, meliputi:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

4) Pajak Air Permukaan;

5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”.


12

C. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) menurut Agus Prawoto

(2011: 9), “PBB adalah penerimaan Pajak Pusat yang sebagian besar

hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam

kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak”. Sedangkan pengertian Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, “Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

2. Dasar Hukum

Menurut Prawoto (2011: 9), “Dasar hukum Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun demikian

dalam perkembangaannya, Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah”.

3. Objek PBB

Menurut Mardiasmo (2016: 381-383), “Yang menjadi objek pajak

adalah bumi dan/atau bangunan. Permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan


13

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan”.

4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 Pasal 77 ayat (3), “Objek pajak yang tidak dikenakan PBB

adalah objek yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan,

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan.

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang

sejenis dengan itu.

d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan

tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat

berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

f. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan”.

5. Penghitungan PBB

Menurut Prawoto (2011: 12-13), Dasar penghitungan PBB adalah

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah

sebagai berikut:

a. Objek pajak perkebunan adalah 40% dari NJOP

b. Objek pajak kehutanan adalah 40% dari NJOP

c. Objek pajak pertambangan adalah 40% dari NJOP

d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-

nya ≥ Rp1.000.000.000,00 adalah 40%; apabila NJOP-nya <

Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

Rumus penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP), maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)


14

NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota

serta memperhatikan:

1) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar;

2) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah

diketahui harga jualnya;

3) nilai perolehan baru;

4) penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau

bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP

untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp

12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan

NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

b) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek

Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan

NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya

terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek

Pajak lainnya.

6. Sanksi keterlambatan pembayaran PBB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016,

“Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%

(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai

dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan”.

7. Tempat Pembayaran PBB

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Wajib Pajak yang telah

menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP

Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus

melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah

ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan

Giro”.


15

8. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Saat yang menentukan

pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang

terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun

berikutnya”.

9. Cara mendaftarkan objek PBB

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Orang atau Badan yang

menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor

Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan

menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak”.

D. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan”. Menurut Halim (2012: 101-105),

Pendapatan daerah dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012: 101), “Pengertian Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Kelompok

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis

pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah,


16

Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan,

lain-lain PAD yang sah”.

b. Pendapatan Transfer

Menurut Halim (2012: 105), “Pendapatan Transfer

merupakan Pendapatan daerah yang diperoleh dari Otoritas

Pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas

pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul,

terdapat transfer dana lain diluar dana perimbangan.

Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menjadi 3:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:

a) Dana bagi hasil pajak

b) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

c) Dana alokasi umum

d) Dana alokasi khusus

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, meliputi:

a) Dana otonomi khusus

b) Dana penyesuaian

3) Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi:

a) Pendapatan bagi hasil pajak

b) Pendapatan bagi hasil lainnya”.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Menurut Halim (2012: 105), “Pendapatan ini dibagi menurut jenis

pendapatan yang mencakup Pendapatan hibah, pendapatan dana

darurat, dan pendapatan lainnya”.

E. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2012:101),

“PAD merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli Daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan

menjadi 4 jenis pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah,


17

Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain

PAD yang sah”.

a. Pajak daerah

Pengertian pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 10, “Pajak daerah yang selanjutnya disebut

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Retribusi daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal

1 ayat 64, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan”.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2012: 104), “Hasil pengelolaan kekayaan

milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan

Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut obyek

pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Daerah


Negara


Swasta atau kelompok usaha masyarakat”.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Halim (2012:104), “Pendapatan ini merupakan

penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah


18

Daerah”.

F. Kontribusi

1. Pengertian kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh

seseorang sebagai sebuah bentuk keikut sertaan didalam sebuah

kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.

Menurut Kamilatussaniah (2017: 28-29), “Analisis kontribusi yaitu

suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terdapat dalam struktur APBD”.

2. Cara menghitung

Kontribusi PBB = Realisasi Penerimaan PBB

Realisasi Penerimaan PAD x 100%

Sumber: Halim 2002 (dalam Kamilatussaniah, 2017)

3. Klasifikasi kriteria kontribusi

Presentase kontribusi menurut Tim LitBang Depdagri-Fisipol UGM

1991 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Prosentase Kriteria Kontribusi

No. Prosentase Kriteria

1. 0,00% - 10,0% Sangat kurang

2. 10,10% - 20% Kurang

3. 20,10% - 30% Sedang

4. 30,10% - 40% Cukup baik

5. 40,10% - 50% Baik

6. Diatas 50% Sangat baik

Sumber: Tim LitBang Depdagri-Fisipol UGM 1991(dalam Putri

Kamilatussaniah, 2017)


19

G. Hasil penelitian terdahulu yang relevan

Agustinus Wibowo Amituhu: “Analisis Kontribusi, Perbandingan dari

Tahun ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah” Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2005 s/d 2009. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Sanata Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) seberapa

besar kontribusi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, (2) mengetahui bagaimana

perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 s/d 2009 untuk

pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten, (3)

prediksi jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

a. 1) Besarnya kontribusi pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun

2009 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 29,01%, tahun 2006

sebesar 33,05%, tahun 2007 sebesar 28,09% tahun 2008 sebesar

33,84% dan tahun 2009 sebesar 37,04%. Sedangkan rata-rata kontribusi

Pajak Daerah selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 32,21%.

2) Besarnya kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 32,11%,

tahun 2006 sebesar 26,41%, tahun 2007 sebesar 19,18% tahun 2008


20

sebesar 19,95% dan tahun 2009 sebesar 20,27%. Sedangkan rata-rata

kontribusi selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 23,58%.

b. 1) Perbandingan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2006 mengalami

kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007

pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,15%

dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan Pajak Daerah

mengalami kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan Pajak

Daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 pendapatan Pajak Daerah

mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan Pajak

Daerah tahun 2008.

2) Perbandingan pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2006

mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan tahun 2005. Pada

tahun 2007 pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar

4,17% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan

Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan

pendapatan Retribusi Daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009

pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 3,91%

dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2008.

c. 1) Prediksi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2010

sampai dengan 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke

tahun. Tahun 2010 pendapatan Pajak Daerah diprediksikan sebesar Rp

22.882.96.467, pada tahun 2011 sebesar Rp 25.468.954.197, pada tahun


21

2012 sebesar Rp 28.054.931.928, pada tahun 2013 sebesar Rp

30.640.909.658 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 33.226.887.389.

2) Prediksi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten juga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 prediksi pendapatan Retribusi

Daerah sebesar Rp 10.792.414.377, pada tahun 2011 sebesar Rp

10.865.768.378, pada tahun 2012 sebesar Rp 10.939.122.378, pada

tahun 2013 sebesar Rp 11.012.476.379 dan pada tahun 2014

pendapatan Retribusi Daerah diprediksi sebesar Rp 11.085.830.379.

H. Kerangka berpikir

Menurut Purwaningrum (kulonprogokab.go.id), “Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar Pendapatan

Asli Daerah”. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah

harus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dimana Pajak

Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu

pajak daerah.

Penelitian ini menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d

2016 dan perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016.

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen yang digunakan adalah kontribusi Pajak Bumi dan


22

Bangunan dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan

dengan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan

diketahui besaran kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah


23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu

penelitian dilakukan secara rinci, mendalam, serta menyeluruh. Desain

dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif.

Deskriptif kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang

menggunakan data angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai

apa yang ingin diketahui. (Kasiran 2008: 149). Penelitian secara kuantitatif

dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap

data yang didapatkan sehingga diperoleh pemaparan deskriptif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian selama bulan Agustus. Penelitian ini dilakukan di

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu Staf pajak di Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian yaitu Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif pendekatan kuantitatif. Data yang

diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang

digunakan kemudian diinterprestasikan.


24

E. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016. Data yang diperoleh antara

lain:

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

2. Data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo

tahun 2012 s/d 2016, dan

3. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo

tahun 2012 s/d 2016.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data. Data

didapat dengan cara (1) wawancara, yaitu suatu kegiatan mencari data

dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan

narasumber, (2) dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai bukti

untuk menunjang permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

1. Menghitung kontribusi PBB

Untuk menghitung kontribusi, digunakan rumus sebagai berikut:


25

Kontribusi PBB terhadap PAD = Realisasi Penerimaan PBB



Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar prosentase

kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, maka dapat diartikan

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi dalam

menunjang Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika kontribusi mengalami

penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan

dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun.

2. Analisis Trend dengan Metode Least Square

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam

jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata waktu ke waktu dan

nilainya cukup rata atau mulus. Trend dengan metode Least Square

diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah

terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y’ = a + bX

Dimana:

a = ∑ 𝑌

n dan b =

∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑋2

Sumber: Adisaputro & Anggarini (2011:141)

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kontribusi PBB Terhadap PAD)

X = Variabel Independen (periode)


26

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

n = Jumlah data (5 tahun)

3. Uji Slope

Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu

garis. Slope pada konsep statistika merupakan suatu nilai yang

menunjukan seberapa besar kontribusi(sumbangan) yang diberikan

suatu variabel X terhadap variabel Y. nilai slope dapat pula diartikan

sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan (tergantung tanda dari

koefisien +/-) yang terjadi pada variabel Y, untuk setiap peningkatan

satu satuan variabel X.

Secara umum, rumus untuk mencari besarnya slope:

m = Δ𝑦

Δ𝑥

Rumus persamaan liniernya:

y–y1 = m (x-x1)

Sumber: Nugroho, Saragih & Sinaga (2014: 32)


27

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kulon Progo

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober

1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten

Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten

Pakualaman.

1. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kabupaten Kulon

Progo)

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di

dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang

menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan

dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta

Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon

Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat

kabupaten yaitu:

a. Kabupaten Pengasih, tahun 1831

b. Kabupaten Sentolo, tahun 1831

c. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851

d. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855


28

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung.

Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih,

Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi

nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati

pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam

perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi

atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan

ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah

Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo,

Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi

kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun

1951 adalah sebagai berikut:

a. RT. Poerbowinoto

b. KRT. Notoprajarto

c. KRT. Harjodiningrat

d. KRT. Djojodiningrat

e. KRT. Pringgodiningrat

f. KRT. Setjodiningrat

g. KRT. Poerwoningrat

2. Wilayah Kadipaten Pakualaman (Kabupaten Adikarta)

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan

Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal


29

dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden'

disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat

menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah

barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama

Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran,

maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I

menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya.

Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah

kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama

Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo.

Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku

Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning.

Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan

yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur.

Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan

menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun

1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903

ibukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua

kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur.

Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan

Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan

Panjatan.


30

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut

sebagai berikut:

a. Tumenggung Sosrodigdoyo

b. R. Rio Wasadirdjo

c. RT. Surotani

d. RMT. Djayengirawan

e. RMT. Notosubroto

f. KRMT. Suryaningrat

g. Mr. KRT. Brotodiningrat

h. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

3. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo Dengan Kabupaten Adikarta

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri

Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah

beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat

kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada

tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII

memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu

Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten

Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX

dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No.

18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan

diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur

tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah


31

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan

DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang

selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri.

Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951.

Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15

Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh

Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi

penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952,

administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat

pemerintahan di Wates. Nama-nama yang menjabat Bupati Kulonprogo

sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

a. KRT. Suryoningrat (1951-1959)

b. R. Prodjo Suparno (1959-1962)

c. KRT. Kertodiningrat (1963-1969)

d. R. Soetedjo (1969-1975)

e. R. Soeparno (1975-1980)

f. KRT. Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)

g. Drs. H. Suratidjo (1991-2001)

h. H. Toyo Santoso Dipo (2001-2011)

i. Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG.(K) (2011-sekarang)


32

B. Kondisi Fisik

1. Wilayah

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah

58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa dan 1

Kelurahan, dan 917 Pedukuhan.

2. Geografis

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota

di Propinsi D.I. Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas

wilayah sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah

Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Propinsi DIY

Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Selatan : Samudera Hindia

3. Topografi

Batas topografi:

Barat : 110 derajat Bujur Timur 1ˈ37ˈˈ

Timur : 110 derajat Bujur Timur 16ˈ26ˈˈ

Utara : 7 derajat Lintang Selatan 38ˈ42ˈˈ

Selatan : 7 derajat Lintang Selatan 59ˈ3ˈˈ

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan

ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi

menjadi 3 wilayah meliputi:


33

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian

antara 500 - 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi

Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah

ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya

konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 - 500

meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan,

Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng

antara 2 - 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan

peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 100 meter di atas

permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan,

Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan,

memiliki lereng 0 - 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9

km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana

banjir.

Selama tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan

per bulan adalah 164 mm dan hari hujan 8 hh per bulan. Keadaan

rata-rata curah hujan hujan yang tertinggi terjadi pada bulan

Desember 2015 sebesar 394 mm dengan jumlah hari hujan 17 hh se


34

bulan. Kecamatan yang mempunyai rata-rata curah hujan per bulan

tertinggi pada tahun 2015 berada di Kecamatan Kalibawang sebesar

220 mm dengan jumlah hari hujan 8 hh per bulan.

Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi 7 (tujuh) buah

mata air, Waduk Sermo, dan Sungai Progo. Mata air yang sudah

dikelola PDAM meliputi mata air Clereng, Mudal, Grembul, Gua

Upas, dan Sungai Progo. Di Kecamatan Kokap. Mata air dikelola

secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan Desa, yang kemudian

disalurkan secara gravitasi dengan sistem perpipaan.

Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan

Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai

Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah.

Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di

wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga

kondisi permukaan air tanah.

Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan

keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh

wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan

perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

4. Prasarana

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana

perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa,


35

yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api

sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di

Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan

transportasi darat.

C. Identitas Daerah

Penjelasan makna Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo:

1. Bintang segilima melambangkan landasan idiil perjuangan falsafah

negara Pancasila

2. Lingkaran melambangkan bahwa dengan landasan idiil yang tetap dan

tidak akan berubah itulah segenap lapisan dan aliran masyarakat serta

semua keyakinan dapat dipersatukan

3. Lingkungan yang berbentuk rantai yang tidak terputus melambangkan

bahwa semua keadaan di daerah Kulon Progo adalah untuk semua

rakyat di daerah Kulon Progo

4. Kapas dan padi melambangkan bahwa kebutuhan pokok, kelapa, dan

cengkeh menunjukkan produksi khas Kulon Progo

5. Garis bergelombang tinggi rendah melambangkan kondisi alam Kulon

Progo bervariasi dari dataran sampai pegunungan


36

6. Coretan 3 buah melambangkan 3 sungai besar di Kulon Progo yaitu

Kali Progo, Kali Serang, dan Kali Bogowonto

7. Nyala juplak(pelita tradisional) melambangkan jiwa dan semangat

pantang mundur.

Disamping lambang daerah, Kulon Progo memiliki semboyan

BINANGUN yang digambarkan dengan simbol berbentuk gunungan.

Secara keseluruhan bentuk logo adalah gambar GUNUNGAN dari

dunia wayang kulit. Dalam dunia wayang, GUNUNGAN

menggambarkan isi dari alam semesta/dunia/jagad raya, baik manusia,

tumbuh-tumbuhan, hewan dan segala budayanya yang merupakan

wujud, cipta, rasa, karsa dan karya manusia. Gunungan digerakkan oleh

dalang pada awal, pergantian episode maupun akhir cerita.

Dalam logo, bentuk gambar gunungan diisi:

1. Gambar bunga berwarna kuning berjumlah 8(delapan) merupakan

simbolisasi 8 unsur dari motto BINANGUN yaitu: Beriman, Indah,

Nuhoni, Aman, Nalar, Guyub, Ulet, dan Nyaman.


37

2. Gambar kelopak daun berjumlah 5(lima) berwarna hijau merupakan

simbolisasi dari lima sila Pancasila Dasar Negara Republik

Indonesia

3. Tulisan KULON PROGO BINANGUN pada tempat kelopak daun

yang berwarna kuning dan warna tulisan hitam.

Makna warna pada lambang:

Kuning : Lambang Kemuliaan, Keagungan

Hijau : Lambang Kesuburan, Kemakmuran, Kesejahteraan

Hitam : Lambang Kesungguhan, Kemantaban, Ketenangan.

Logo didominasi warna hijau dan kuning, sesuai dengan rontek

Kabupaten Dati II Kulon Progo yaitu Pare Anom.

Makna menyeluruh:

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

membangun daerahnya, bertujuan agar menjadi lebih maju, makmur,

sejahtera lahir bathin (Gunungan warna hijau dan kuning). Tujuan

pembangunan dan cara mencapainya bersumber pada Pancasila dan

UUD 1945 (kelopak daun 5 buah dan tempatnya).

D. Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d

2016 selalu meningkat. Pada tahun 2016, meningkat sebesar 3.664 jiwa dari

tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebesar 0,89%.


38

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 s/d 2016

Tahun Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Pertumbuhan

Penduduk

Prosentase

(%)

2012 397.639 3.843 0,97

2013 401.450 3.811 0,95

2014 405.222 3.772 0,93

2015 408.947 3.725 0,91

2016 412.611 3.664 0,89

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018

E. Gambaran PBB di Kabupaten Kulon Progo

Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan penting dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Kulon Progo karena Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial di banding

pajak yang lainnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tunggakan

pajak. Penyebab dari tunggakan pajak karena adanya tunggakan dari tahun

sebelumnya dan dana setoran di korupsi oleh oknum tertentu di tingkat

bawah. Karena warga biasanya mengumpulkan setoran pajaknya secara

kolektif melalui pihak tertentu/pengepul. Namun ternyata tidak disetorkan

dan ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan warga

sebagai wajib pajak.

Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo juga berdampak positif dan

negatif. Dampak positifnya yaitu harga jual beli tanah mengalami kenaikan

di seluruh wilayah Kulon Progo. Sedangkan dampak negatifnya adalah

menyulitkan pemerintah desa ketika hendak menyerahkan surat ketetapan

pajak karena jual beli tanah hanya melibatkan pemilik lahan dan calon

pembeli dengan perubahan kepemilikan melalui notaris. Informasinya


39

sering tidak sampai ke pihak desa. Ini berujung pada terjadinya

penunggakan pajak.

Adapun pemilik SPPT PBB P2 tahun 2018 tertinggi antara lain;

1. PT. Angkasa Pura I sebesar Rp 6.006 miliar

2. PT. Pertamina UPMS IV sebesar Rp 235,7 juta

3. CV. Karya Hidup Sentosa sebesar Rp 158,15 juta

4. PT. Sung Chang Indonesia sebesar Rp 45,2 juta

5. Hotel King/ Sinar Waluyo sebesar Rp 29,7 juta

6. BPD DIY cabang Wates sebesar Rp 226 juta

Anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo, Priyo Santosa meminta

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengoptimalkan pendapatan di

luar Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Priyo Santosa, Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo hanya mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


40

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah

untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah serta mengetahui perkembangan kontribusi Pajak

Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon

Progo tahun 2012 s/d 2016. Data yang digunakan untuk melakukan

penghitungan adalah data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012

s/d 2016 dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 s/d 2016.

Berikut adalah tabel penerimaan PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo

tahun 2012 s/d 2016:

Tabel 5.1

Realisasi PBB dan realisasi PAD

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012 s/d 2016

Tahun PBB PAD

2012 Rp 6.021.499.759,00 Rp 74.028.663.155,07

2013 Rp 6.831.834.936,00 Rp 95.991.512.851,06

2014 Rp10.108.263.007,00 Rp 158.818.431.853,19

2015 Rp11.131.934.094,00 Rp 170.822.326.558,34

2016 Rp12.582.313.200,00 Rp 180.273.363.594,69

Total Rp46.675.844.996,00 Rp 679.934.298.012,35

Dari tabel realisasi PBB dan realisasi PAD, dapat dilihat bahwa:

Realisasi PBB dari tahun 2012 s/d 2016 selalu mengalami

peningkatan. Realisasi PBB pada tahun 2012 sebesar Rp6.021.499.759,00


41

dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp810.335.177.

Realisasi PBB pada tahun 2013 sebesar Rp6.831.834.936,00 dan

mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar Rp3.276.428.071. Kenaikan

PBB tahun 2015 sebesar Rp1.023.671.087 dan kenaikan PBB pada tahun

2016 adalah sebesar Rp1.450.379.106. Kenaikan realisasi PBB paling

rendah terjadi pada tahun 2013 dan kenaikan PBB paling tinggi terjadi pada

tahun 2014. PBB pada tahun 2012 dan 2013 merupakan pajak pusat yang

penerimaannya dimasukkan ke Daerah sebesar 64,8% sebagai dana bagi

hasil. Namun, per 1 Januari 2014, PBB P2 dialihkan menjadi pajak daerah

yang realisasi nya 100% dimasukkan ke daerah.

Realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2012 s/d 2016

selalu mengalami peningkatan. Realisasi PAD tahun 2012 sebesar

Rp74.028.663.155,07 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar

Rp21.962.849.695,99. Realisasi PAD tahun 2013 sebesar

Rp95.991.512.851,06 dan mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar

Rp62.826.919.002,13. Kenaikan realisasi PAD tahun 2015 sebesar

Rp12.003.894.705,15 dan kenaikan PAD tahun 2016 sebesar

Rp9.451.037.036,35. Kenaikan realisasi PAD paling rendah terjadi pada

tahun 2016 dan kenaikan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2014.

B. Analisis Data

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Kulon Progo.


42

Untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus sebagai

berikut:

Kontribusi PBB Terhadap PAD = Realisasi Penerimaan PBB



Untuk memudahkan penelitian, disajikan tabel Pajak Bumi dan

Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2012 s/d 2016.

Tabel 5.2

Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012 s/d 2016

Tahun PBB PAD

2012 Rp 6.021.499.759,00 Rp 74.028.663.155,07

2013 Rp 6.831.834.936,00 Rp 95.991.512.851,06

2014 Rp10.108.263.007,00 Rp158.818.431.853,19

2015 Rp11.131.934.094,00 Rp170.822.326.558,34

2016 Rp12.582.313.200,00 Rp 80.273.363.594,69

Total Rp46.675.844.996,00 Rp 679.934.298.012,35

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2012 s/d 2016:

a. Tahun 2012

Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp6.021.499.759,00

Rp74.028.663.155,07 x 100%

= 8,13%

Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 8,13%.


43

b. Tahun 2013


Rp95.991.512.851,06 x 100%

= 7,12%



c. Tahun 2014


Rp158.818.431.853,19 x 100%

= 6,36%



d. Tahun 2015


Rp170.822.326.558,34 x 100%

= 6,52%



e. Tahun 2016


Rp180.273.363.594,69 x 100%

= 6,98%




44

Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Kontribusi PBB Terhadap PAD

Tahun 2012 s/d 2016

Tahun PBB(dalam Rp) PAD(dalam Rp) Kontribusi Kriteria

2012 6.021.499.759,00 74.028.663.155,07 8,13% Sangat

kurang

2013 6.831.834.936,00 95.991.512.851,06 7,12% Sangat

kurang

2014 10.108.263.007,00 158.818.431.853,19 6,36% Sangat

kurang

2015 11.131.934.094,00 170.822.326.558,34 6,52% Sangat

kurang

2016 12.582.313.200,00 180.273.363.594,69 6,98% Sangat

kurang

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa realisasi PBB dan

realisasi PAD dari tahun 2012 s/d 2016 selalu mengalami peningkatan. PBB

merupakan sumber Pajak Daerah terbesar dan bisa diandalkan jika

dibanding dengan sumber Pajak Daerah yang lain seperti Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun, dilihat dari tabel 2.1

Prosentase Kriteria Kontribusi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam

menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun

2012 s/d 2016 berada pada kriteria sangat kurang yaitu berada pada rentang

0,00% - 10,0%. Pada tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan memberikan

kontribusi sebesar 8,13% Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun

2013, kontribusinya turun menjadi 7,12%. Pada tahun 2014, kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah turun menjadi


45

6,36%. Tahun 2015 meningkat menjadi 6,52%. Tahun 2016 meningkat

menjadi 6,98%. Hal ini dikarenakan, banyak jenis pajak lain yang juga

memberikan kontribusi terhadap PAD.

2. Perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Penghitungan yang dilakukan untuk melihat perkembangan kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis

menggunakan perhitungan analisis Trend dengan metode Least Square

(Jumlah kuadrat terkecil), dengan persamaan garis Trend yang digunakan

adalah Y’=a+bX.

Tabel 5.4

Perhitungan Trend PBB


Tahun 2012 s/d 2016

Tahun Kontribusi PBB

Terhadap PAD

(Y)

X X2 XY Y’

2012 8,13% -2 4 -16,26% 7,602%

2013 7,12% -1 1 -7,12% 7,312%

2014 6,36% 0 0 0 7,022%

2015 6,52% 1 1 6,52% 6,732%

2016 6,98% 2 4 13,96% 6,442%

Jumlah 35,11% 0 10 -2,9% 35,11%

Sumber: Data diolah

a. Menentukan nilai a

a = ∑ Y

n

a = 35,11%

5 = 7,022%


46

b. Menentukan nilai b

b = ∑ 𝑋𝑌

𝛴𝑋2

b = -2,9%

10 = -0,29%

setelah a dan b diketahui, kemudian dibuat garis trend

Jadi Y’=7,022% - 0,29%(X). selanjutnya dengan mengganti nilai X

dapat dihitung nilai trend nya.

Tabel 5.5 Penghitungan nilai Y’

2012 Y’ = 7,022% - 0,29%(-2) = 7,022% + 0,58% =

7,602%

2013 Y’ = 7,022% - 0,29%(-1) = 7,022% + 0,29% =

7,312%

2014 Y’ = 7,022% - 0,29%(0) = 7,022% - 0 = 7,022%

2015 Y’ = 7,022% - 0,29%(1) = 7,022% - 0,29% = 6,732%

2016 Y’ = 7,022% - 0,29%(2) = 7,022% - 0,58% = 6,442%

Gambar 5.1

Trend Kontribusi PBB Terhadap PAD tahun 2012 s/d 2016

3. Uji Slope

Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu

garis. Slope pada konsep statistika merupakan suatu nilai yang

7.602%

7.312%

7.022%

6.732%

6.442%

6.200%

6.400%

6.600%

6.800%

7.000%

7.200%

7.400%

7.600%

7.800%

2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5

Trend Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016


47

menunjukkan seberapa besar kontribusi(sumbangan) yang diberikan suatu

variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-

rata pertambahan atau pengurangan (tergantung tanda dari koefisien +/-)

yang terjadi pada variabel Y, untuk setiap peningkatan satu satuan variabel

X.

Simbol slope yang umum digunakan adalah a atau m. besar kecilnya

slope yaitu - ; 0 ; + atau α, atau menentukan pergerakan garis. Secara umum

rumus untuk mencari besarnya slope:

Persamaan Y’= 7,022% - 0,29%(X), kemiringannya adalah -0,29%, maka

dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit variabel x akan menurunkan

0,29% unit variabel y, atau dengan kata lain setiap kenaikan satu unit Pajak

Bumi dan Bangunan akan menurunkan 0,29% unit Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini merupakan data yang digunakan untuk melakukan penghitungan

slope:

X Y

-2 8,13%

-1 7,12%

0 6,36%

1 6,52%

2 6,98%

Proses penghitungan slope dilakukan dengan menggunakan excel, dan

dihasilkan nilai slope sebesar -0,29%. Apabila diketahui sebuah titik A

m = Δ𝑦

Δ𝑥


48

dengan koordinat (x1, y1) dan nilai kemiringannya(m) maka dapat dibentuk

sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut:

Diketahui titik A (0; 35,11%) dan kemiringan m = -0,29 maka persamaan

liniernya adalah:

y-y1 = m(x-x1)

y-35,11% = -0,29% (x-0)

y = -0,29%x +35,11%

C. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 s/d 2016, sangat

kurang dan mengalami kenaikan dan penurunan yang berkisar antara

6,36% - 8,13%. Pada tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan

memberikan kontribusi sebesar 8,13% terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Pada tahun 2013, kontribusinya turun menjadi 7,12%. Pada

tahun 2014, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan

Asli Daerah turun menjadi 6,36%. Tahun 2015 meningkat menjadi

6,52%. Tahun 2016 meningkat menjadi 6,98%.

Kontribusi terbesar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan

Asli Daerah terjadi pada tahun 2012, ketika Pajak Bumi dan Bangunan

masih menjadi Pajak Pusat. Sedangkan kontribusi PBB terhadap PAD

y-y1 = m (x-x1)


49

yang terkecil terjadi pada tahun 2014 ketika Pajak Bumi dan Bangunan

dialihkan menjadi Pajak Daerah. Setelah tahun 2014, kontribusi PBB

terhadap PAD terus mengalami peningkatan. Walaupun PBB

berkontribusi secara fluktuasi, namun demikian PBB memperlihatkan

kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo.

Penyebab kenaikan PBB karena Harga jual beli tanah di seluruh

wilayah Kulon Progo mengalami kenaikan dan menyesuaikan nilai uang

karena terjadi inflasi. Sedangkan penurunan penerimaan PBB

disebabkan oleh tunggakan dari tahun sebelumnya, adanya pihak yang

korupsi, dan jual beli tanah yang hanya melibatkan pemilik lahan dan

calon pembeli melalui notaris yang informasinya tidak sampai ke desa

sebagai dampak pembangunan Bandara NYIA.

Gambar 5.2

Grafik Kontribusi PBB terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016

2. Trend/Perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah

8.13%

7.12%

6.36% 6.52%6.98%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5

Kontribusi PBB terhadap PAD


50

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan

analisis trend metode least square diperoleh persamaan Y’=7,022% -

0,29%(X). Persamaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 s/d

2016, atau nilai “Y” apabila X sama dengan 0(nol) sedangkan nilai b

sebesar -0,29% merupakan perubahan kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkala.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 s/d 2016 tidak mengalami

perubahan dan stuck pada rentang 6,36% s/d 8,13%, karena Kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah

tahun 2012 tidak ada yang melebihi kontribusi tahun dasar yaitu sebesar

8,13%. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli

Daerah tahun 2013 s/d 2016 adalah kurang dari 8,13% sehingga dapat

dikatakan bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun.

3. Uji Slope

Proses penghitungan slope dilakukan dengan menggunakan excel,

dan dihasilkan nilai slope sebesar -0,29%. Apabila diketahui sebuah titik

A dengan koordinat (x1, y1) dan nilai kemiringannya(m) maka dapat

dibentuk persamaan linear dengan rumus sebagai berikut:

y-y1=m(x-x1)


51

Diketahui titik A (0; 35,11%) dan kemiringan m = -0,29 maka persamaan

liniernya adalah:

y-y1 = m(x-x1)

y-35,11% = -0,29% (x-0)

y = -0,29%x +35,11%


52

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan

Asli Daerah tahun 2012 mencapai angka 8,13%; tahun 2013 mencapai

angka 7,12%; tahun 2014 mencapai angka 6,36%; tahun 2015 mencapai

angka 6,52%; dan pada tahun 2016 mencapai angka 6,98%. Kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar

terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,13%. Sedangkan kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terkecil

terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,36%. Kontribusi Pajak Bumi

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 s/d

2016 termasuk dalam kategori sangat kurang, dikarenakan kontribusi

hanya berada dalam rentang 0,00% s/d 10%.

2. Perkembangan/Trend Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d

2016 cenderung menurun karena Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah tahun 2012 tidak ada yang

melebihi kontribusi tahun dasar yaitu sebesar 8,13%.


53

Realisasi PBB dan PAD tahun 2012 s/d 2016 memang selalu

meningkat, tetapi kontribusi PBB terhadap PAD mengalami

peningkatan dan penurunan(fluktuatif). Secara umum kecenderungan

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

adalah menurun. Berdasarkan hasil uji slope/kemiringan, dihasilkan

persamaan y = 35,11% - 0,29%x, maka grafik fungsi linearnya adalah

sejajar dengan sumbu y, dikatakan sejajar karena jika Δy≠0 dan Δx=0,

maka m tidak didefinisikan, sehingga garis slope akan sejajar dengan

sumbu y.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kulon Progo, penulis menghadapi keterbatasan penelitian yaitu

penulis tidak bisa memastikan keakuratan data karena hanya memperoleh

data dari Staf Pajak di BKAD Kabupaten Kulon Progo, sehingga tidak

melihat secara langsung.

C. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Tetapi

berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Dengan melihat hasil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, maka

dengan perkembangan seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon

Progo perlu melakukan kajian-kajian dan evaluasi kembali terhadap

proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.


54

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menambah variabel

agar lebih bervariasi. Seperti: Pajak Hotel dan Pajak Restoran.


55

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Ichwan. 2008. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan

Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Amituhu, Agustinus Wibowo. 2011. Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun

ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata

Dharma Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content

/belajar-pajak. Diakes tanggal 10 Oktober 2018.

Gunawan, Adisaputro. dan Yunita Anggarini. 2011. Anggaran Bisnis. Edisi

Pertama Cetakan Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi

Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Handayana, Sarita. 2014. “Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Jurnal Online Mahasiswa

Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. (Mei). No. 1:1-12.

Humaskab. 2018. “PBB Tahun 2018 Naik 7,3 M”. kulonprogokab.go.id. http:

//www.kulonprogokab.go.id/v21/PBB-Tahun-2018-Naik-7-3-M_4905.

Diakses tanggal 02 Agustus 2018.

Humaskp. 2017. “Membayar Pajak Penting untuk Pembangunan”.

Kulonprogokab.go.id. http://kulonprogokab.go.id/v21/cetak.php?id=4604.


Jati, Bambang. 2018. “Keberadaan NYIA Jadi Pemicu Kenaikan Nilai Jual Obyek

Pajak”. Sorot Kulon Progo. http://kulonprogo.sorot.co/berita-5805-

keberadaan-nyia-jadi-pemicu-kenaikan-nilai-jual-obyek-pajak.html.


Julianis. 2012. “Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Jurnal Program Studi

Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Vol. 1. No. 1: 43-65.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun

2012 s/d 2016. https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamictable/2015


http://www.pajak.go.id/content%20/belajar-pajak

http://www.pajak.go.id/content%20/belajar-pajak

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/PBB-Tahun-2018-Naik-7-3-M_4905

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/PBB-Tahun-2018-Naik-7-3-M_4905

http://kulonprogokab.go.id/v21/cetak.php?id=4604

http://kulonprogo.sorot.co/berita-5805-keberadaan-nyia-jadi-pemicu-kenaikan-nilai-jual-obyek-pajak.html

http://kulonprogo.sorot.co/berita-5805-keberadaan-nyia-jadi-pemicu-kenaikan-nilai-jual-obyek-pajak.html

https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamictable/2015%20/12/17/76/proyeksi-jumlah-penduduk-kulonprogo-menurut-kecamatan-dan%20-jenis-kelamin-2010-2020.html

56

/12/17/76/proyeksi-jumlah-penduduk-kulonprogo-menurut-kecamatan-dan

-jenis-kelamin-2010-2020.html. Diakses tanggal 22 Agustus 2018.

Kamilatussaniah, Putri. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan. Skripsi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.

Newswire. 2018. “Gara-gara Bandara New Yogyakarta, NJOP di Kulon Progo

Naik 70%”. Bisnis.com. https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/

amp/read/20180305/98/746129/gara-gara-bandara-new-yogyakarta-njop-

di-kulon-progo-naik-70. Diakses tanggal 02 Agustus 2018.

Nugroho, B Yuliarto., Ferdinand D. Saragih dan Mendjamin Sinaga. (2014).

Matematika Ekonomi dan Bisnis. Jakarta, Indonesia. PT RajaGrafindo

Persada.

Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan.

Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.

Purnama, Eddy., Rani, Faisal dan Syahbandir, M. 2010. “Kontribusi PAD dalam

APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”.

Jurnal KANUN. No. 51: 235-255.

Putra, Erwin Tisna. 2015. Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi

Universitas Pasundan.

Suharyadi. dan Purwanto S.K. 2015. Statistika. Edisi Ketiga. Salemba Empat,

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

& Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.




https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/%20amp/read/20180305/98/746129/gara-gara-bandara-new-yogyakarta-njop-di-kulon-progo-naik-70



57

LAMPIRAN


58

Lampiran 1: Draft Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara





Studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah


Nama : Bapak Nasip

Jabatan: Kepala Bidang Pajak di BKAD Kabupaten Kulon Progo

Waktu : Kamis, 09 Agustus 2018

Daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara

1. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi PBB setiap tahun?

Jawab : Adanya perubahan NJOP yang dipengaruhi oleh kenaikan

harga tanah. Dahulu, orang membayar PBB sebesar Rp7.500 bahkan ada

yang membayar hanya Rp3.500. Tetapi besaran pajak yang disetorkan

sekarang minimal Rp10.000. Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan

realisasi PBB yaitu karena pendaerahan (pengalihan PBB Pedesaan

Perkotaan) yang semula merupakan Pajak Pusat, mulai tahun 2014 dialihkan

100% menjadi Pajak Daerah. Kalau dilihat dari data realisasi, penerimaan


59

PBB memang paling tinggi dibanding pajak yang lain. PBB sebenarnya

merupakan salah satu pajak yang bisa diandalkan untuk pembangunan

Daerah.

2. Apakah tarif PBB P2 mengalami perubahan ketika dialihkan menjadi Pajak

Daerah?

Jawab : Sama. Tarif PBB sebesar 0,1 untuk NJOP <

Rp1.000.000.000 dan 0,2 untuk NJOP > Rp1.000.000.000 berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013.

3. Bagaimana system pemungutan PBB?

Jawab : Dengan Official Assesment System. Yang menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus/apparat

pemungut pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul

setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. KPP mengeluarkan

surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun.

Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, cukup membayar PBB

berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dikeluarkan

oleh KPP.

4. Apa saja ketentuan yang mengatur PBB?

Jawab : UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013.

5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tunggakan PBB?

Jawab : Dengan melakukan percepatan pembayaran dan

menggunakan sistem jemput bola yang bekerja sama dengan BPD. Wajib


60

Pajak tidak perlu datang ke bank, tetapi petugas bank yang datang ke desa.

Selain itu juga memberikan sanksi berupa denda untuk Wajib Pajak yang

membayar pajak melebihi tanggal jatuh tempo.

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi tunggakan PBB?

Jawab : Dengan membentuk tim intensifikasi penagihan pajak yang

anggotanya mulai dari Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, unsur dari

Desa sampai Kecamatan.


61

Lampiran 2: Surat Keterangan Ijin Penelitian

Ijin 1


62

Ijin 2


63

Ijin 3


64

Lampiran 3: Data Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN ...

Documents