Page 1
ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL
REPORTING INDEKS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Taufik Akbar
NIM. 1111082000038
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H / 2015 M
Page 3
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Senin, 8 Juni 2015 telah dilakukan ujian komprehensif atas
mahasiswa:
1. Nama : Taufik Akbar
2. NIM : 1111082000038
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance
Terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility Berdasarkan Islamic Social
Reporting Indeks Pada Bank Syariah di Indonesia
Page 4
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini Selasa, 22 September 2015 telah dilakukan ujian skripsi atas
mahasiswa:
1. Nama : Taufik Akbar
2. NIM : 1111082000038
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance
Terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility Berdasarkan Islamic Social
Reporting Indeks Pada Bank Syariah di Indonesia
Page 5
v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Taufik Akbar
No. Induk Mahasiswa : 1111082000038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan
dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber
asli atau tanpa ijin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab
atas karya ini.
Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah
memalui pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap
untuk dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Demikian pernyataan
ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, 22 September 2015
Taufik Akbar
Page 6
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Taufik Akbar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 September 1993
3. Agama : Islam
4. Alamat : Tanjung Bayang, Makassar
5. Telepon : 082310492960
6. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. SD Negeri Bayang Makassar Tahun 1999-2005
2. MTS Negeri Model Makassar Tahun 2005-2008
3. MAN Insan Cendekia Gorontalo Tahun 2008-2011
4. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Tahun 2011-2015
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
III. SEMINAR DAN TRAINING
1. Peserta dalam seminar nasional “The eurozone crisis and the
depressed US economy: Their impact on global economy and
Indonesia” di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.2011.
2. Peserta Seminar Pasar Modal “Invest Now Retire Rich” Lab Pojok
Bursa FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
3. Diskusi Enterpreneurship Chairul Tanjung & Joko Widodo. 2013. Di
SMESCO Convention Hall
4. Peserta pada Seminar Nasional Accounting Fair 2014 “Kredibilitas
Seorang Akuntan dalam Menghadapi Perkembangan Perbankan
Syariah di Indonesia” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Peserta pada Seminar dalam Safari Ramdhan OJK 2014 “Edukasi
Produk dan Jasa Keuangan Gerakan Literasi Keuangan” di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta”.
Page 7
vii
IV. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : H. Suharto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 21 Januari 1965
3. Ibu : Hj. Sohrah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 12 Januari 1968
5. Alamat : Kampung Lette, Tanjung Bayang RT
D RW 4 Kelurahan Tanjung Mardeka
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
6. Anak ke Dari : 1 dari 3 bersaudara
Page 8
viii
ABSTRACT
This study aims to analyze the characteristic factors of Islamic
Corporate Governance in Islamic Banks in Indonesia that can affect the
disclosure of Islamic Social Reporting in the Annual Reports of Islamic
Banks. These characteristic factors are Islamic Governance including the size
of supervisory board, the size of board of commissioners, board of
commissioners meeting, size of the audit commitee, and audit meeting.
This research used 33 annual reports of syariah banking in Indonesia
from 2012-2014. Sample was selected using purposive sampling method.
Disclosure of Islamic Social Reporting is measured by content analysis
method. Data analysis was performed with the classical assumption test and
hypothesis testing using multiple linear regression method.
The result of this study shows that there is an increase of Islamic Social
Reporting index in 2012, 2013, and 2014. The size of supervisory board affect
significantly on Islamic Social Reporting disclosure of sharia banking in
Indonesia, while the four independent variable (Commissioners Board size,
board of commissioners meeting,audit commite size, and audit commite
meeting) does not affect Islamic Social Reporting of sharia banking in
Indonesia.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Islamic Social Reporting,
characteristics of ICG, Islamic Bank
Page 9
ix
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor Islamic
Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdapat
di dalam laporan tahunan perusahaan dan pengaruhnya terhadap Islamic
Social Reporting. Faktor-faktor Islamic Governance tersebut seperti ukuran
anggota DPS, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran
Komite Audit, dan rapat Komite Audit.
Penelitian ini menggunakan 33 laporan tahunan Bank Umum Syariah di
Indonesia pada tahun 2012-2014. Sampel dipilih dengan menggunakan
metode purposive sampling. Pengungkapan Islamic Social Reporting diukur
dengan menggunakan metode analisis content. Analisis data dengan
menggunakan asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan metode
regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks Islamic
Social Reporting pada tahun 2012,2013, dan 2014. Ukuran Dewan Pengawas
Syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting. Sedangkan 4 variabel bebas yaitu ukuran Dewan
Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan rapat Komite
Audit tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social
Reporting pada perbankan syariah di Indonesia.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Islamic Social Reporting,
karakteristik ICG, bank syariah
Page 10
x
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih tepat selain ucapan puji
syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ruang, waktu,
kesehatan, dan kesempatan bagi penulis dan atas semua limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate
Social Responsibility Berdasarkan Islamic Reporting Indeks pada Bank
Syariah di Indonesia.”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan
teladan bagi semua umat manusia.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dielesaikan sebagai
syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak
yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu,
syukura alhamdulillah penulis haturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah
anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tuaku, atas semua jasa yang tak ternilai harganya yang telah
diberikan, atas kerja keras, binaan, dukungan, dan didikan selama ini dan
menjadi pelita semangat dalam setiap langkah penulis.
2. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Yessi Fitri, SE., Msi., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Dr. Rini, Ak., CA. selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah
bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing
peneliti selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan guna
Page 11
xi
penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah
diberikan selama ini.
5. Ibu Putriesty Mandasari, SP., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II
yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran,
motivasi, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas
segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan
kepada peneliti selama menuntut ilmu yang menjadi bekal bagi peneliti serta
motivasi yang tidak henti-henti diberikan kepada peneliti.
7. Sahabat seperjuangan seluruh keluarga akuntansi B angkatan 2011 dan
keluarga besar akuntansi angkatan 2011. Terima kasih telah menjadi
sepenggal bagian dari kehidupan peneliti sehingga membuatnya menjadi
lebih berwarna dengan adanya canda dan tawa dari kalian. Semoga kita
semua dipertemukan dengan kesuksesan.
8. Teman-teman dan Abi-abi asrama UICCI Sulaimaniyah yang telah
memberikan dukungan dan semangat dalam kebersamaan selama ini kepada
penulis.
9. Teman-teman Matatta khususnya Matatta Jabodetabek yang telah
memberikan semangat dan memberikan banyak kesan dalam hidup penulis.
10. Teman-teman KKN AKSI yang telah memberikan motivasi dan pengalaman
berharga bersama warga Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor.
11. Nanang Shekar , Norfie Syahri, dan Saepul Sholihin yang telah memberi
arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas
segala dukungannya.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran
serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, 22 September 2015
Page 13
xiii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................... i
Lembar Pengesahan Skripsi ........................................................................................... ii
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ...................................................................... iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ................................................................................. iv
Lembar Pernyataan Keaslian Karya ............................................................................... v
Daftar Riwayat Hidup .................................................................................................... vi
Abstract .......................................................................................................................... viii
Abstrak ........................................................................................................................... ix
Kata Pengantar ............................................................................................................... x
Daftar Isi ........................................................................................................................ xii
Daftar Tabel ................................................................................................................... xiv
Daftar Gambar ............................................................................................................... xv
Daftar Lampiran ............................................................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian .................................................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................................ 10
A. Landasan Teori ............................................................................................. 10
1. Teori Stakeholder ..................................................................................... 10
2. Teori Legitimasi ....................................................................................... 11 3. Corporate Social Responsibility (CSR) 14
a. Definisi Corporate Social Responsibility ............................................ 14
b. Prinsip Corporate Social Responsibility ............................................. 15
c. Corporate Social Responsibility dalam Persepektif Islam .................. 17
d. Pengungkapan Islamic Social Reporting ............................................. 18
4. Good Corporate Governance .................................................................... 23
a. Definisi Good Corporate Governance ................................................. 23
b. Implementasi Good Corporate Governance ........................................ 24
c. Struktur Good Corporate Governance ................................................. 28
d. Syariah Governance (Dewan Pengawas Syariah) ............................... 32
B. Keterkaitan Antar Variabel ........................................................................... 37
Page 14
xiv
C. Penelitian Sebelumnya ................................................................................. 43
D. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 51
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................... 52
A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................ 52
B. Metode Penentuan Sampel ........................................................................... 53
C. Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 53
D. Metode Analisis Data ................................................................................... 54
E. Operasionalisasi Variabel ............................................................................. 60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ............................................................. 70
A. Analisis Deskriptif........................................................................................ 70
1. Pengungkapan Islamic Social Reporting .................................................. 70
B. Analisis Statistik Deskriptif .......................................................................... 75
C. Uji Asumsi Klasik ........................................................................................ 78
1. Uji Normalitas .......................................................................................... 78
2. Uji Multikolonieritas ................................................................................ 79
3. Uji Heterokedastisitas .............................................................................. 80
4. Uji Autokorelasi ....................................................................................... 82
D. Uji Hipotesis ................................................................................................. 84 1. Hasil Uji Statistik F 84
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................................. 85
3. Hasil Uji t ................................................................................................. 86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 93
A. Kesimpulan .................................................................................................. 93
B. Saran ............................................................................................................. 95
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 96
LAMPIRAN.................................................................................................................. 100
Page 15
xv
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan
Halaman
2.1 Penelitian Sebelumnya ............................................................ 44
3.1 Data Bank Umum Syariah ....................................................... 52
3.2 Sampel Penelitian .................................................................... 53
3.3 Klasifikasi nilai DW untuk Autokorelasi ................................. 58
3.4 Predikat Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial BUS .............. 63
4.1 Nilai ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia ................. 71
4.2 Nilai content analysis BUS di Indonesia berdasarkan tema .....
74
4.3 Hasil Statistik Deskriptif .......................................................... 75
4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov ............................................... 79
4.5 Hasil Uji Multikolonieritas ....................................................... 80
4.6 Hasik Uji Glejser ...................................................................... 82
4.7 Hasil Uji Durbin Watson .......................................................... 82
4.8 Hasil Uji Analisis Durbin Watson ............................................ 83
4.9 Hasil Uji F ................................................................................ 85
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................. 85
4.11 Hasil Uji t ................................................................................. 87
Page 16
xvi
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan
Halaman
2.1 Struktur Board of Directors dalam One Tier System
29
2.2 Struktur Two Tiers System yang berkembang di Indonesia
30
2.3 Kerangka Pemikiran
52
4.1 Perbandingan pengungkapan ISR
72
4.2 Hasil Uji Heterkedastisitas
81
4.3 Daerah Pengambilan Keputusan Durbin Watson
83
Page 17
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan
Halaman
1 Jumlah anggota DPS Bank Umum Syariah .............................. 101
2 Jumlah anggota Dewan Komisaris BUS 2012-2014 ................ 101
3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris BUS 2012-2014 ................... 102
4 Jumlah anggota Komite Audit BUS 2012-2014 ....................... 102
5 Jumlah rapat Komite Audit BUS 2012-2014 ........................... 103
6 Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2012........................ 104
7 Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2013........................ 109
8 Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2014........................ 114
9 Hasil Uji SPSS .......................................................................... 115
10 Tabel Nilai Durbin Watson ...................................................... 122
Page 18
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada nilai
perusahaan yang hanya direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja.
Akan tetapi tanggung jawab perusahaan juga dapat direfleksikan dengan
memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Dewasa ini berkembang suatu konsep
mengenai sustainability development yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi
alam ataupun sosial yang dilakukan perusahaan. Konsep pengembangan
keberlanjutan dapat dilihat dari berbagai dimensi antara lain manusia, sosial,
lingkungan, dan ekonomi (Badroen, 2006).
Eklington (1997) dalam Wibisono (2007) berpendapat bahwa jika perusahaan
ingin sustain, maka perusahaan tidak hanya memperhatikan profit ekonomi, namun
juga perlu memperhatian kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif dalam
menjaga kelestarian lingkungan.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pada umumya menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang
saham saja tetapi juga terhadap stakeholder yang terkait dan tidak hanya terbatas
pada konsep pemberian sesuatu yang sifatnya charity. Di Indonesia sendiri, pelaporan
Corporate Social Responsbility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun
Page 19
2
2007 pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain
menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 ayat 1
Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan harus
mencerminkan tanggung jawab sosial, bahkan perusahaan yang kegiatan usahanya di
bidang dan / atau berkaitan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab
sosial. Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Keputusan Nomor KEP-
04/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri
BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, memberikan arahan
secara lebih operasional tentang praktik tanggung jawab sosial (social responsibility),
meskipun masih terbatas pada perusahaan BUMN dan perusahaan yang operasinya
bersinggungan dengan eksploitasi sumber daya alam.
Menurut Mulyanita (2009), alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan
melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma
pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada
seluruh stakeholder. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia
dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 revisi 2009 paragraf sembilan secara implisit
menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan
sosial.
Page 20
3
“Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai
lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya
bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi
industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang
memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup
Standar Akuntansi Keuangan”.
Industri perbankan termasuk industri yang diwajibkan melakukan CSR.
Coprorate governance menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam
perbankan syariah karena Bank Syariah memainkan peran penting dalam
pengungkapan tanggung jawab sosial. Keberadaan praktik corporate governance
yang baik pun harus menjadi perhatian yang lebih oleh pihak manajemen perbankan
syariah agar menjaga kepercayaan dan harapan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, transparansi merupakan salah satu amanah yang
menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib
maupun sukarela. Salah satu bagian dari pengungkapan sukarela adalah
pengungkapan pertanggungjwaban sosial islami bagi perbankan syariah (Haniffa,
2002).
Menurut Meutia (2010), Bank Syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual
yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non
riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama
bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Konsep CSR sangat luas dan merupakan
hak dan kewajiban bersama yang dimiliki stakeholders. Sehingga dengan
implementasi CSR, bank syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa profit
Page 21
4
saja melainkan dapat menambah kepercayaan dan semakin mendekatkan Bank
Syariah dengan masyarakat. Pelaksanaan program CSR Bank Syariah bukan hanya
untuk memenuhi amanah Undang-Undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa
tanggung jawab sosial Bank Syariah dibangun atas dasar falsafah dan tasawwur
(Islam) yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat
mensejahterakan masyarakat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maali (2006) dijelaskan bahwa
Bank Syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan
Islam, melainkan lebih memprioritaskan aspek ekonomi dengan indikasi bahwa
kriteria ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan kriteria social ketika
mengevaluasi peluang investasi. Oleh karena itu, kerangka corporate governance
dalam suatu perusahaan sangat diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang diterapkan
oleh perusahaan dapat diungkapkan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Dalam kerangka corporate governance di perbankan syariah, sebuah dewan
pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk untuk bertanggungjawab
menjalankan praktik syariah governance yang menjadi hal esensial dalam model
corporate governance keuangan islam dengan tujuan untuk membangun dan menjaga
kepercayaan semua pemangku kepentingan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas
perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Selain memiliki Dewan Pengawas Syariah, perbankan syariah juga mempunyai
struktur dalam Good Corporate Governance yang diantaranya meliputi Direksi,
komposisi Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Agustini dan Aggraeni (2012)
Page 22
5
berpendapat bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia sangat
terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam situasi kompetisi global
seperti saat ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan
dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan.
Sejauh ini pengukuran CSR disclosure pada perbankan syariah masih mengacu
kepada Global Reporting Initiative Indeks (Indeks GRI) (Haniffa, 2002). Padahal,
terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan CSR tersebut, terdapat
indeks yang masih jarang digunakan oleh perbankan syariah yaitu indeks Islamic
Social Reporting (ISR). Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial
perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh
AAOIFI (Acconting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)
yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item
CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009).
Pentingnya pengungkapan ISR menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada
masyarakat. Namun apa yang sebenarnya mempengaruhi perusahaan untuk
melakukan pengungkapan ISR belum diungkapkan secara empiris. Meskipun studi
tentang pelaporan sosial telah banyak diteliti, namun penelitian tersebut mengabaikan
pentingnya Islamic Social Reporting (ISR).
Terdapat beberapa penelitian tentang pengungkapan praktik CSR antara lain:
Farook dan Lanis (2005) menyelidiki tentang pelaksanaan CSR Bank Syariah dalam
laporan tahunan dan menilai faktor-faktor penting dalam pelaksanaan CSR yang
mungkin ada. Selanjutnya Othman, et.al (2009) menguji karakteristik perbankan
Page 23
6
syariah terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial Islami (ISR). Hasil riset
tersebut menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi
Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial
Islam di Malaysia.
Priantina dan Yustian (2011), menjelaskan mengenai pengaruh struktur Good
Corporate Governance (GCG) terhadap pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hasilnya kepemilikan manajerial secara individual dan komite audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar
di BEI. Namun, komposisi Dewan Komisaris secara individual berpengaruh
signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan keuangan yang
terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati dan Eskadewi
mengenai pengaruh Coorporate Governance terhadap tingkat pengungkapan CSR di
Bank Syariah menjelaskan bahwa Islamic Governance memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada
Bank Islam Malaysia Berhad. Charles dan Chariri (2012) meneliti apakah ukuran
Dewan Komisaris dan rapat Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR,
hasilnya adalah ukuran Dewan Komisaris dan rapat Komite Audit berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh Islamic
Corporate Governance terhadap pengungkapan CSR pada 10 bank syariah dengan
metode analisis regresi linier berganda. Hasilnya adalah Bank Syariah cenderung
melakukan pengungkapan CSR dalam hal mendukung image positif perusahaan dan
Page 24
7
cenderung tidak mengungkapkan kegiatan informasi yang dapat menimbulkan efek
negatif, seperti potensi perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan cenderung
tidak diungkapkan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengungkapan CSR berdasarkan
Islamic Social Reproting sangat penting diterapkan oleh perbankan syariah karena
pelaksanaan CSR erat kaitannya dengan hubungan perusahaan dengan stakeholder
dan masyarakat luas.
Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengaruh
Islamic Corporate Governance terhadap pengungkapan CSR berdasarkan Islamic
Social Reporting (ISR) dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
1. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi pengungkapan
Islamic Social Reporting (ISR)?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic
Social Reporting (ISR) ?
3. Apakah jumlah rapat Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan
Islamic Social Reporting (ISR) ?
4. Apakah ukuran Komite Audit dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic
Social Reporting (ISR) ?
5. Apakah jumlah rapat Komite Audit dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic
Social Reporting (ISR) ?
Page 25
8
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap
pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap
pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite audit terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh rapat Komite Audit terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia.
Page 26
9
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi ini:
1. Bagi pihak akademisi
Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti lain di bidang
akuntansi untuk melakukan penelitian tidak hanya terbatas pada aspek
financial perusahaan saja, melainkan juga dalam aspek sosial yang dapat
menambah nilai perusahaan di mata masyarakat.
2. Bagi pihak praktisi
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan dalam
memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dan untuk mengukur
sejauh mana pengungkapan program CSR berdasarkan indeks ISR yang
dilakukan oleh perusahaan.
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak
eksternal perusahaan terkait program CSR yang diterapkan oleh perusahaan
dan dapat menjadi nilai tambah di mata masyarakat / nasabah terkait
pelaksanaan dan pengungkapan program CSR perusahaan.
Page 27
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1.Teori Stakeholder
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang
memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Reny dan Denies, 2012).
Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya
memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan
dipengaruhi baik secara langsung mapun tidak langsung atas aktivitas serta
kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan.
Teori ini menunjukkan pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan terhadap
seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, investor, kreditor,
pemasok, hingga rekan bisnis maupun pihak eksternal perusahaan yang memiliki
kepentingan. Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula kecenderungan
perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholdersnya
(Sembiring, Rismanda, 2003). Menurut Syuhada (2012), teori stakeholder
menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi
dengan stakeholders. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela
melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran
perusahaan ke stakeholders. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan
Page 28
11
melaksanakan CSR. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari
stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang
harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan yang harmonis
akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian
perusahaannya (sustainability).
Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang
diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Fenomena
seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative
externalities yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002).
Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator
ekonomi dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan
faktor-faktor sosial terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal.
2. Teori Legitimasi
Gray et.al, (1996) dalam Hadi (2011) berpendapat bahwa legitimasi
merupakan “ a system-oriented view of organisation and society, permits us to
focus on the role of information and disclosure in the relationship between
organizations, the state, individuals and group”. Definisi tersebut mengisyaratkan
bahwa legitimasi merupakan sistem pengolahan perusahaan yang berorientasi
pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan
kelompok masyarakat. Sedangkan O’Donovan (2002) berpendapat bahwa
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari
Page 29
12
masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung
keberlangsungan hidup suatu perusahaan (going concern).
Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan
perusahaaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada
dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju
ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat tercancam.
Terdapat kesenjangan legitimasi antara perusahaan dan stakeholders (O’Donovan,
2002). Kesenjangan tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti:
a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap
kinerja perusahaan tidak berubah.
b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap
perusahaan telah berubah.
c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda,
atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.
Lindblom (1993) dalam Dowling dan Prefer (1975) mengatakan bahwa
terdapat empat strategi legitimasi yang dapat diadopsi organisasi ketika mereka
dihadapkan pada gangguan atas legitimasinya atau jika dipandang terdapat gap
legitimasi. Dalam hal ini suatu organisasi dapat:
a. Merubah outputnya, metode atau tujuan agar sesuai dengan harapan dari
masyarakat yang relevan dan kemudian mereka menginformasikan perubahan
ini kepada kelompok masyarakat tersebut.
Page 30
13
b. Tidak mengubah output, metode ataupun tujuan, tapi mendemonstrasikan
kesesuaian dari output, metode dan tujuan melalui pendidikan dan informasi.
c. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan menghubungkan
organisasi dengan simbol-simbol yang memilii status legitimasi yang tinggi.
d. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikan harapan
mereka dengan output, tujuan, dan metode organisasi.
Legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas
pelaksanaan etika dalam berbisinis serta meningkatkan tanggung jawab sosial
perusahaan. Wibisono (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan,
menjaga image dan strategi perusahaan. Terdapat beberapa upaya yang perlu
dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif (Hadi, 2011), yaitu
dengan cara:
a. Melakukan identifikasi dan komunikasi dialog dengan publik
b. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan
dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR.
Dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui
antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah
masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk
menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan
fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan CSR perusahaan harus mengikuti
Page 31
14
aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, CSR merupakan suatu
kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat
bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan
dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus
berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari
masyarakat (Syuhada, 2012).
3. Corporate Social Responsibility (CSR)
a. Definisi Corporate Social Responsibility
Sebagai satu konsep yang menjadi populer, Corporate Social Responsibility
(CSR) belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli, praktisi dan peneliti
belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi. Eklington (1997) dalam
bukunya yang berjudul Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21th
Century Business mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung
jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada kemajuan masyarakat,
khususnya komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup/bumi (planet), dan
peningkatan kualitas perusahaan (profit). ( Mursitama, 2011).
The world Business Council for Suitainable Development (WBCSD)
mendefinisikan Corporate Social Responsibility. “Continuing commitment by
business to behave ethically and contributed to economic development while
improving the quality of life of the workface and their families as well as of the
local community and society at large” (Hadi, 2011).
Page 32
15
Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat
dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi,
yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut
keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan
masyarakat secara lebih luas.
Sementara Bowman dan Haire (1976) dalam Faroek et al. (2005)
mendefinisikan CSR secara luas sebagai “including the concern for the impact of
all of the corporation’s activities on the total welfare of society”. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk
komitmen perusahaan untuk dapat menyelaraskan kegiatan usahanya dengan
kepentingan stakeholders serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
berkelanjutan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan alam di sekitar
lingkungan perusahaan.
b. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang
didasari atas tiga prinsip (Hadi, 2011), yaitu:
1) Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan
aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa
depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan
generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada
Page 33
16
keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar
tetap memperhatikan generasi masa datang.
2) Accountability, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktiivitas
perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini
menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal
dan eksternal.
3) Transparancy, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal.
Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman,
khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dan
lingkungan.
Perkembangan CSR semakin berkembang sampai saat ini, John Eklington
(1997) dalam Wibisono (2007) mengemukakan konsep “The Triple Bottom Line”
yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu tidak hanya
memikirkan profit tapi juga harus memberikan kontribusi pada masyarakat
(people) serta aktif dalam melestarikan lingkungan (planet).
1) Profit. Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap
kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan
ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan
meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga
Page 34
17
perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai
tambah semaksimal mungkin.
2) People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu
stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar
sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan
perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat
lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa
bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan,
serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.
3) Planet. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab
akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan
memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk
peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati.
Mislanya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta
pengembangan pariwisata.
c. Corporate Social Responsibility dalam Persepektif Islam
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam persepktif Islam menurut
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi
kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan discretionary responsibilities
Page 35
18
sebagai lembaga finansial intermediary baik itu bagi individu maupun bagi
institusi. Tanggung jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial Islam
untuk mematuhi hukum Islam pada semua kegiatan operasionalnya. Tanggung
jawab ekonomi yaitu kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi
secara efisien dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban
institusi financial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di
negara beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati
masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum.
Discretionary responsibilities mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh
pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran
sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam (Rizkiningsih, 2012).
d. Pengungkapan Islamic Social Reporting
Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan
bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar
Al Qur’an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya (Sofyani et al, 2012).
Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang menjalankan
operasionalnya sesuai syariah. Dusuki dan Dar (2005) menyatakan bahwa pada
perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan
mengingat beberapa faktor yaitu perbankan syariah berlandaskan syariah yang
beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial dan adanya
prinsip atas ketaaatan pada perintah Allah dan khalifah.
Page 36
19
Ada beberapa hal yang penting dalam social reporting menurut perspektif
Islam yaitu pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial, dan kepemilikan
sosial (Maali, 2006). Ketiga hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial
diantara manusia. Islam menunjukkan bahwa akuntabilitas umat dipengaruhi oleh
hubungan antara individu dan perusahaan dengan Allah SWT. Menurut konsep ini,
pencipta dari segala sesuatu itu hanya Allah SWT semata dan segala sesuatu
berasal dari Nya. Adanya konsep keesaan Allah SWT ini menegaskan bahwa
dalam Islam segala sesuatu harus dipertanggung jawabkan hanya kepada Allah
SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah Nya. Oleh
sebab itu, seorang muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya
bukan untuk keuntungan finansial semata melainkan untuk tujuan yang lebih
utama yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.
Keadilan sosial menurut Maali (2006) juga merupakan hal yang penting dalam
Islamic Social Reporting (ISR). Keadilan yang dimaksud disini adalah berlaku
adil kepada siapapun karena seorang muslim tidak boleh melakukan eksploitasi
dan tindakan yang dapat merugikan sesama. Oleh sebab itu konsep keadilan sosial
dalam kegiatan bisnis Islam termasuk keadilan kepada karyawan, pelanggan, dan
seluruh anggota masyarakat.
Konsep terakhir yang juga penting dalam ISR menurut Maali (2006) yaitu
konsep mengenai kepemilikan. Islam mengakui kepemilikan individu, namun
kepemilikan tersebut bukan kepemilikan yang absolut karena segala sesuatu di
dunia ini adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu setiap pemilik bertanggung
Page 37
20
jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan perintah
Allah SWT dan bertujuan untuk memberi manfaat kepada umat.
Dalam teori pendukung adanya pengungkapan CSR seperti teori legitimasi
dan teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan memberikan informasi CSR
sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan masyarakt luas. Bahkan jika
kegiatan organisasi telah sesuai dengan harapan masyarakat, legitimasi organisasi
dapat terancam jika ia gagal untuk melakukan pengungkapan yang menunjukkan
bahwa kegiatannya memang sudah sesuai dengan harapan masyarakat (Newson
dan Deegan, 2002).
Sama seperti ruang lingkup CSR secara konvensional, perusahaan yang
operasionalnya berbasis pada hukum Islam dan prinsip syariah sudah seharusnya
memiliki standar atau pedoman tersendiri dalam pengungkapan kegiatan CSR.
Namun, pada kenyataannya belum ada standar pelaporan yang baku yang khusus
dijadikan pedoman bagi entitas Islam dalam melakukan pengungkapan atas
kegiatan CSR perusahaan. Othman et al. (2009) mencoba mengembangkan suatu
indeks Islamic Social Reporting (ISR) berdasarkan hasil penelitian-penelitian
sebelumnya terkait dengan poin-poin pengungkapan CSR dalam perspektif Islam.
Penelitiannya didasarkan pada kebutuhan entitas Islam akan suatu standar
pelaporan CSR yang dapat mengungkapkan secara penuh dan memiliki
akuntabilitas sosial sesuai dengan konsep pengungkapan dalam perspektif Islam.
Page 38
21
Menurut Meutia (2010), syariah enterprise theory mengajukan beberapa
karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung
jawab sosial perusahaan perbankansyariah.
Karakteristik-karakteristik ini, adalah:
1) Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT
dan akuntabilitas horizontal terhadap direct stakeholders, indirect
stakeholders, dan alam.
2) Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh
stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep
keseimbangan.
3) Mengungkapkan informasi kualitatif dam kuantitatif sebagai upaya untuk
memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.
Meutia (2010) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh
syariah enterprise theory dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
terutama oleh perbankan syariah. Dimensi tersebut adalah akuntabilitas vertikal
dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada
Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal
kepada Allah menurut syariah enterprise theory adalah adanya opini Dewan
Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek
operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct
stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Pihak-pihak yang disebut direct
Page 39
22
stakeholders menurut syariah enterprise theory adalah nasabah dan karyawan.
Sedangkan pihak yang termasuk indirect stakeholders menurut syariah enterprise
theory adalah komunitas. Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial
yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut syariah
enterprise theory adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman
anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul
hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan
konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema
Profit and Loss Sharing (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk
mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Sedangkan, beberapa item
yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut
syariah enterprise theory adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan
tentang upah dan renumerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan
kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan
konseling bagi karyawan, dan kebijakan non dikriminasi yang diterapkan pada
karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir.
Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada indirect stakeholders,
dalam hal ini komunitas, berdasarkan syariah enterprise theory. Item tersebut
antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses
masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang
mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang
mempertimbangka kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan
Page 40
23
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan
kesehatan. Sedangkan item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas
horizontal kepada alam menurut syariah enterprise theory adalah adanya
pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu
lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha
yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut,
dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.
4. Good Corporate Governance
a. Definisi Good Corporate Governance
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Yudha Pranata
(2007), mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai sebagai seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan.
Sementara itu, World Bank dalam (Anggraeni dan Silviana, 2012)
mendefinisikan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab
yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
Page 41
24
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political
framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berisi peraturan-
peraturan serta etika yang wajib dipenuhi untuk meningkatkan kinerja perusahaan
sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya.
b. Implementasi Good Corporate Governance
Perbankan Syariah memiliki peraturan tersendiri mengenai pelaksanaan Good
Corporate Governance, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor
11/33/PBI/2009. Terbitnya peraturan ini diharapkan mampu memperkuat
industriperbankan syariah menjadi industri yang sehat dan tangguh. Kemudian
peraturan ini juga memperjelas bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri
perbankan syariah berbeda dengan pelaksanaan GCG di perbankan konnvensional,
dimana pelaksanaan GCG perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah
(Sharia compliance).
Sharia Compliance merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-
prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang yang beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara
bermuamalat secara Islam (Antonio, 1999).
Page 42
25
Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam juga sesuai dengan yang
dirumuskan oleh OECD maupun KNKG. Prinsip-prinsip tersebut adalah
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan.
1) Transparansi
Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Corporate
Governance yang Islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem
yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran
semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan
etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik
dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.
(Widiyanti, 2009).
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan
wajar, tetapi yang lebih mengedapankan esensi hidup manusia yang yaitu
merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai zat
pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundametal meyakini
bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia
dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat
(Widiyanti, 2009).
3) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam
bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan.
Page 43
26
Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang
tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan mengahasilkan
keakuratan dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang
diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang
menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam
perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya Good
Corporate Governance. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya
bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga
masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin
(Widiyanti, 2009).
4) Independensi
Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap
berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.
5) Keadilan
Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Al
Quran (2: 282). Al-Quran 2: 283 dan Al Quran 21: 47 juga menekankan
bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan
benar. Orang yang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka
yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki
diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak (Widiyanti,
2009).
Page 44
27
Good Corporate Governance dalam prinsip syariah dijalankan tidak hanya
sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi
lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara
utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka Good Corporate
Governance akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.
Isfandayani (2012) menyatakan bahwa GCG mempunyai pilar-pilar
mekanisme supaya sistem GCG efektif. Pilar-pilar tersebut adalah:
1) Peran dan tanggung jawab DPS harus dioptimalkan untuk memberikan
keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak
melanggar kaidah-kaidah syariah.
2) Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen
resiko yang tangguh untuk mendeteksi dan menghindari terjadinya salahkelola
dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah.
3) Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk
memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus
bekerjasama dan mengorelasikan pekerjaannya dengan DPS dan auditor
internal untuk mendapatkan keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan
telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.
4) Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM
harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah.
Page 45
28
5) Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai
dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim
pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah.
c. Struktur Good Corporate Governance
1) Dewan Komisaris
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyebutkan bahwa
kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan yaitu
Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang
jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk hal ini adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa organ perusahaan terdiri dari RUPS,
Direksi, dan Dewan Komisaris.
Menurut Egon Zehnder (2000) dalam FCGI (2001), Dewan Komisaris
merupakan inti dari corporate governance, yang ditugaskan untuk menjamin
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola
perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris bersifat
independen, mereka tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan diharapkan
mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif (Andayani. 2010).
Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan
petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki,
Dewan Komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam menekan
Page 46
29
manajemen untuk mengungkapkan CSR (Gray et al. dalam Anggraini, 2006).
Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 memiliki ketentuan bahwa
suatu Perseroan Terbatas paling sedikit memiliki dua anggota Dewan Komisaris.
Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu (FCGI, 2001):
a) Sistem satu tingkat atau One Tier System
Sistem ini berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam sistem ini perusahaan
hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi
antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen
yang bekerja dengan paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang
menganut One Tier System adalah Amerika Serikat dan Inggris.
Gambar 2.1Struktur Board of Directors dalam One Tier System
b) Sistem Dua Tingkat atau Two Tier System
Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini
perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan
Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Anggota Dewan Direksi
diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris).
Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas
Page 47
30
manajemen. Negara negara yang menganut sistem ini adalah Denmark, Jerman,
Belanda, Jepang dan Indonesia.
Gambar 2.2 Struktur Two Tiers System yang berkembang di Indonesia
Secara umum Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas
pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini
penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen
laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya
Dewan Komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.
Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka Dewan Direksi
bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada
Dewan Komisaris (KNKG 2006).
Dewan komisaris ada dua jenis yaitu Komisaris independen dan Komisaris non-
independen. Komisaris independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari
pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan Komisaris yang
terafiliasi yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan
bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan
Page 48
31
Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka
waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG 2006).
Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota Dewan
Komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang
dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk
mengungkapkannya.
2) Komite Audit
Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu
pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah Komite Audit, yang memiliki tugas
terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya
dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Dalam Pedoman
GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa Komite Audit mempunyai tanggung
jawab pada tiga bidang, yaitu:
a) Laporan Keuangan (Financial Reporting), adalah untuk memastikan bahwa
laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan ganbaran yang
sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen
jangka panjang.
b) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), adalah untuk memastikan
bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang
berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya
Page 49
32
secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan perusahaan.
c) Pengawasan perusahaan (Coprorate Control)
Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di
dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung
risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang
dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi
pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengwasan
intern.
Selain itu, menurut KNKG (2006), jumlah anggota Komite Audit harus
disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas
dalam pengambilan keputusan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
dan anggotanya terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.
Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau
keuangan.
d. Syariah Governance (Dewan Pengawas Syariah)
Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh
perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan DPS dibuat untuk
meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya
Page 50
33
sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan pengawasan syariah dalam Bank Syariah
merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan
sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Pentingnya keberadaan pengawasan
syariah dalam bank syariah ini sama pentingnya dengan keberadaan corporate
governance dalam suatu perusahaan. Menurut Bhatti dan Bhatti (2010) dalam
Rahman dan Abdullah (2013), struktur corporate governance Islam dalam bank
syariah serupa dengan struktur corporate governance konvensional. Dalam corporate
governance Islam, praktik corporate governance dilakukan dengan pengawasan yang
dilakukan oleh suatu dewan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Tugas dan Tanggung Jawab DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No.11/33/PBI/2009 pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah
wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana pada
Pasal 47 meliputi antara lain :
1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedomanoperasional
dan produk yang dikeluarkan Bank.
2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai denganfatwa
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesiauntuk
produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
Page 51
34
4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah
terhadapmekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan
jasa bank.
5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank
dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Farook et al. (2011) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor penentu
pengungkapan CSR di bank-bank Islam memilih proxy keberadaan Sharia
Supervisory Board (SSB) atau Dewan Pengawas Syariah sebagai atribut pengujian
yang mewakili struktur shariah governance. Menurut pendapatnya, sejumlah bank
Islam membentuk lembaga khusus pengawasan untuk membatasi perbedaan
kepentingan antara investor Islam dengan pengelolaan bank syariah. Dewan
Pengawas Syariah berfungsi untuk meyakinkan investor bahwa bank-bank Islam
patuh pada hukum dan prinsip-prinsip syariah. Faroek et al. (2011) menambahkan
dalam penelitiannya bahwa idealnya masyarakat mengharapkan Dewan Pengawas
Syariah dapat mewakili hukum dan prinsip-prinsip Islam lebih dari manajemen.
Sejauh mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi pengungkapan
CSR tergantung pada fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan
dari sudut pandang investor. Faktor penentu dari tingkat pengawasan tersebut yaitu:
1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah
Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dinyatakan oleh AAOIFI
yaitu peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal memberikan keyakinan kepada
investor maupun stakeholder bahwa bank Islam dalam menjalankan kegiatannya telah
Page 52
35
patuh pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariah seperti yang tercantum dalam
Alquran dan hadits. Sifat kepatuhan terhadap hukum dan prinsip Islam tidak hanya
dilihat dari kepatuhan dalam menerbitkan laporan syariah saja, namun juga lebih
banyak terlibat dalam kegiatan CSR, termasuk pengungkapan CSR (Farook et al.
2011).
2) Jumlah Anggota Dewan
Standar AAOIFI menyatakan bahwa jumlah minimum anggota Dewan
Pengawas Syariah untuk persyaratan bank-bank syariah paling sedikit tiga anggota.
Semakin besar jumlah anggota dalam sebuah Dewan Pengawas Syariah, semakin
tinggi tingkat pengawasannya, maka menyiratkan semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan bank terhadap hukum dan prinsip syariah. DPS akan mampu
mengalokasikan fungsinya dalam kelompok yang memiliki anggota lebih banyak,
yang memungkinkan DPS untuk meninjau lebih banyak aspek dari kegiatan bank
sehingga dapat memastikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Salah satu aspek
kepatuhan ini adalah pengungkapan CSR yang lebih luas. Selain itu, dengan jumlah
anggota yang lebih besar, penyatuan ide-ide dan perspektif yang lebih beragam dapat
berdampak pada aplikasi yang lebih baik dari hukum Islam, khususnya dalam hal
pengungkapan. AAOIFI merekomendasikan bahwa sebaiknya anggota yang duduk
dalam DPS berasal dari latar belakang profesi (AAOIFI, 2003).
3) Kualifikasi Pendidikan
Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa latar belakang pendidikan yang
dimiliki oleh direktur atau anggota dewan dalam hal ini DPS juga memengaruhi
Page 53
36
tingkat pengungkapan (Farook et al. 2011). Biasanya anggota DPS terdiri dari ahli
hukum Islam yang mungkin tidak berpendidikan tinggi dalam studi sekuler (Farook
et al, 2011). Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam penerapan hukum-
hukum dan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dikarenakan kurangnya
pengetahuan komersial praktis mereka. Oleh karena itu, para ahli dengan gelar doktor
di bidang ekonomi dan bisnis dapat dikatakan memiliki informasi lebih baik
mengenai implikasi Islam dalam lembaga keuangan, khususnya berkaitan dengan
pengungkapan CSR (Farook et al, 2011).
Tugas pokok dan concern utama dari DPS adalah dalam hal sharia compliant.
Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kompetensi yang dibutuhkan bagi DPS adalah
keahlian dalam hal hukum Islam. Namun perlu disadari pula bahwa keahlian dalam
bidang keuangan / perbankan juga diperlukan bagi DPS (Charles dan Chariri, 2012).
Tentu akan sulit untuk menentukan (istimbat) mengenai halal atau haramnya suatu
aktivitas atau bahkan produk bank, jika DPS hanya mengusai hukum Islam tanpa
memahami praktik perbankan. Lebih lanjut Bakar (2002) dalam Farook et.al (2011)
menyatakan bahwa idealnya penasehat syariah (anggota dewan) harus mempu
memahami bukan saja isu-isu syariah tetapi juga isu-isu mengenai hukum dan
ekonomi, karena isu-isu demikian saling melengkapi.
GSFI No.1 tentang “ Dewan Pengawas Syariah : Penunjukkan, Komposisi, dan
laporan”, secara khusus pada paragraf kedua memberikan rekomendasi tentang
komposisi keahlian DPS. Bank syariah harus menunjukkan dan mengangkat DPS
dengan keahlian utama fiqh muamalah, namun hendaknya diangkat pula seseorang
Page 54
37
yang ahli dalam bidang institusi keuangan Islam (ahli keuangan/perbankan) dengan
pengetahuan fiqh muamalah. Dalam kaitan dengan pengungkapan CSR, diduga Bank
Syariah dengan DPS yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan
perbankan akan melakukan pengungkapan CSR dengan lebih baik.
3) Reputasi Para Ahli
Menurut Farook et al (2011) beberapa ahli syariah memiliki jumlah yang
signifikan dalam hal pengetahuan tentang penerapan hukum Islam dalam institusi
keuangan. Namun, kualifikasi yang mereka miliki mungkin belum diakui secara
formal atau tidak berasal dari lembaga pendidikan sekuler. Hussain dan Mallin dalam
(2003) dalam Farook et al. (2011) melaporkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi penunjukan direktur pada perusahaan di Bahrain adalah kemampuan
yang relevan, pengalaman bisnis dan reputasi. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan
bahwa reputasi sebagai proxy untuk pengetahuan industri dan oleh karena itu para
ahli memiliki reputasi dengan tingkat pengetahuan tentang prinsip syariah dan bisnis
yang relevan dan banyak menjadi perwakilan bagi Dewan Pengawas Syariah di
lembaga keuangan dan perbankan syariah yang paham akan implikasinya pada
perbankan syariah, khususnya berkaitan dengan pengungkapan CSR. Oleh karena itu,
ahli yang memiliki reputasi lebih memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan CSR
serta pengungkapan informasi CSR kemudian.
Page 55
38
B. Keterkaitan Antar Variabel
1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tingkat Pengungkapan CSR
Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan CSR
berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah. Hal ini karena
kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Penelitian Farook dan Lanis (2005)
menemukan bahwa Islamic Governance (sebagai proksi corporate governance di
Bank Islam) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial. Dalam variabel Islamic Governance tersebut dibahas mengenai jumlah
Dewan Pengawas Syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan
level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Percy dan Stewart (2010)
dalam Widayuni (2014) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Dewan Pengawas
Syariah bisa dibagi antara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota
tertentu untuk fokus pada pelaporan perusahaan. Ukuran Dewan Pengawas Syariah
dengan perspektif dan pengalaman yang beragam dapat mengakibatkan kepatuhan
yang lebih baik terhadap hukum syariah pada pelaporan perusahaan. Berdasarkan
uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positf terhadap pengungkapan
Corporate Social responsibility.
2. Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR
Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan bisnis perusahaan
yang sedang dikelola oleh Dewan Direksi dengan sebaik-baiknya. Pada penelitian
yang dilakukan oleh Said et al (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan
Page 56
39
dari kedua variabel tersebut. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh
Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara
Dewan Komisaris dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini
dikarenakan semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka akan semakin mudah
untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan pengawasan yang dilakukan
akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk
mengungkapkannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai
berikut:
H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR
Dewan Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan,
memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Oleh karena itu Dewan Komisaris
seharusnya dapat mengawasi kinerja Dewan Direksi sehingga kinerja yang dihasilkan
sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Kemandirian Komisaris dalam
pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas
permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang
memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam
penetapan agenda dan strategi (Charles dan Chariri, 2012).
Pada penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) menjelaskan
bahwa komposisi dan intensitas rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan
Page 57
40
positif terhadap pengungkapan CSR. Menurut Zehnder (2000) dalam Charles dan
Chariri (2012) menyatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate
Governance yang ditugaskan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, dan
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Dalam rangka menjalankan
tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya.
Dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi
perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen,
dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, dengan
semakin sering Dewan Komisaris mengadakan pertemuan, maka fungsi pengawasan
terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Dengan demikian diharapkan dengan
semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan
perusahaan juga akan semakin luas.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah
sebagai berikut:
H3 : Frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan
CSR.
4. Ukuran Komite Audit dengan Pengungkapan CSR
Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan
antara ukuran Komite Audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Semakin besar ukuran Komite Audit maka pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin semakin besar
Page 58
41
ukuran Komite Audit, maka peran Komite Audit dalam mengendalikan dan
memantau manajemen puncak akan semakin efektif.
Hasil yang sama juga diperoleh Murwaningsari (2009), bahwa Komite Audit
mempengaruhi secara signifikan nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa
Komite Audit juga dijadikan instrumen untuk meningkatkan luasnya pengungkapan
Corporate Sosial Responsibility. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
H4 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.
5. Frekuensi Rapat Komite Audit dengan Pengungkapan CSR
Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit melakukan rapat atau pertemuan
untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal
pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG
perusahaan (FCGI, 2012). Dengan semakin sering mengadakan pertemuan, maka
diharapkan koordinasi Komite Audit semakin baik dan dapat menjalankan tugasnya
secara efektif.
Penelitian Putri (2009) yang menemukan adanya hubungan antara jumlah
pertemuan audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba
perusahaan. Hal ini berarti, semakin sering Komite Audit mengadakan pertemuan
maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin tranparan. Dengan demikian,
dengan lebih seringnya terjadi rapat atau pertemuan Komite Audit maka dapat
menambah keefektifan pengawasan manajemen, penerapan prinsip-prinsip GCG oleh
Page 59
42
perusahaan dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan CSR. Berdasarkan
asumsi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H5 : Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
CSR.
Page 60
43
C. Penelitian Sebelumnya
PENELITIAN SEBELUMNYA MENGENAI Islamic Governance(X1), Komposisi Dewan Komisaris(X2), Rapat
Dewan Komisaris(X3), Komposisi Komite Audit(X4), Rapat Komite Audit(X5) dan Pengungkapan CSR(Y)
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
No Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian
X1
X2
X3
X4
X5
Y Hasil
1. Charles, Chariri
Analisis Pengaruh
Islamic Corporate
Governance
Terhadap
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility
Diponegoro Journal
Of Accounting, 2012
Jenis penelitian:
kuantitatif
Sumber data: wawancara
dan observasi
Sampel: 10 bank syariah
dengan observasi 50
laporan tahunan
Tahun data: 2006-2010
Metode analisis: Regresi
Linier Berganda
Variable lainnya:-
v
V v V V v
Ukuran Dewan Komisaris,
rapat Dewan Komisaris, ukuran
Komite Audit, secara bersama-
sama mempengaruhi
pengungkapan CSR hanya
sebesar 55%. Dengan demikian
faktor-faktor karakteristik GCG
tersebut diatas masih belum
dapat meningkatkan mekanisme
pengawasan dengan baik untuk
mendorong pengungkapan CSR
secara luas.
Bank Syariah cenderung
melakukan pengungkapan CSR
dalam hal yang mendukung
image positif perusahaan dan
cenderung tidak
mengungkapkan informasi yang
dapat menimbulkan efek
negatif. Mereka banyak
mengungkapkan kegiatan sosial,
43
Bersambung ke halaman selanjutnya
Page 61
44
Tabel 2.1 (Lanjutan)
Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
amal, zakat, dan sebagainya.
Sebaliknya, informasi yang
berguna untuk pemakai laporan
tahunan tetapi dapat
menimbulkan efek negatif,
seperti potensi perusakan
lingkungan yang dilakukan
perusahaan cenderung tidak
diungkapkan.
Ukuran dewan komisaris dan
rapat komite audit berpengaruh
positif dengan tingkat
pengungkapan CSR, sedangkan
rapat dewan komisaris dan
ukuran komite audit memiliki
koefisien negatif.
2.
Isfandayani
Pengawasan
Perbankan Syariah
untuk Optimalisasi
Good Corporate
Governance melalui
Islamic Corporate
Identity
Jenis penelitian: kualitatif
Sumber data: Annual
report dari masing-
masing Bank syariah,
media cetak, dan BI.
Sampel: 11 bank yang
terdaftar dalam Bank
Usaha Syariah
v v Terdapat beberapa bank yang
sangat minim dalam
mengaplikasikan akad dalam
produk banknya (Maybank
Syariah, Bank Panin Syariah).
Sedangkan pengungkapan
laporan perubahan dan investasi
terikat laporan sumber dari
penggunaan dana zakat, infaq
Bersambung ke halaman selanjutnya
44
Page 62
45
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
Analisis Penyajuan
Laporan Keuangan
Bank Umum
Syariah
Jurnal Maslahah Vol.
1, No.1, Maret 2012
Tahun data: 2011
Metode analisis: Regresi
Sadaqah dan penggunaan dana
qardhul hasan yang paling
lengkap adalah BSM disusul BRI
Syariah.
3. Riha Dedi Priantana
Ade Yustian
Pengaruh Struktur
GCG Terhadap
Pengungkapan CSR
Pada Perusahaan
Keuangan Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia
Jurnal Telaah &
Riset Akuntansi Vol 4
No.1 Januari 2011
Jenis penelitian:
kuantitatif
Sumber data: annual
report dari situs resmi idx
Sampel: Perusahaan
keuangan yang terdaftar
di BEI
Tahun data: 2007 & 2008
Metode analisis: -
Variabel lainnya :
kepemilikan manajerial
(x), kepemilikan
institusional (x)
V V v Kepemilkan manajerial secara
individual berpengaruh negatif
terhadap pengungkapan CSR
pada perusahaan keuangan yang
terdaftar di BEI
Komite audit secara individual
tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan CSR
pada perusahaan yang terdaftar
di BEI
Komposisi dewan komisaris
secara individual berepengaruh
signifikan positif terhadap
pengungkapan CSR pada
perusahaan keuangan yang
terdaftar di BEI
Bersambung ke halaman selanjutnya
45
Page 63
46
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
4. Yasmin Umar
Assegaf, Falikhatun,
Salamah Wahyuni
Bank Syariah Di
Indonesia: Corporate
Governance dan
Pengungkapan
Pertanggungjawaban
Sosial Islami (Islamic
Social Responsibility)
Jurnal CBAM-FE
UNISSULA Vol. 1
No. 1 Dec 2012
Jenis penelitian:
kuantitatif
Sumber data: Industri
Perbankan dan BI, Biro
pusat statistik, laporan
keuangan bank
Sampel: Seluruh BUS dan
UUS dari Bank Devisa di
Indonesia
Tahun data: 2007 - 2010
Metode analisis: regresi
berganda
Variable lainnya: cross
directoship (x),
managerial ownership (x),
v V v Board size tidak berpengaruh
pada variasi pengungkapan,
tetapi berpengaruh terhadap
volume pengungkapan informasi
Islamic Social Responsibility.
Tidak terdapat pengaruh Cross-
directorship terhadap Islamic
Corporate Social Responsibility
baik variasi maupun volume
pengungkapan.
Managerial Ownership
berpengaruh negatif signifikan
terhadap variasi ISRDI, dan tidak
berpengaruh terhadap volume
ISRWC
Bersambung ke halaman selanjutnya
46
Page 64
47
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No
Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
5.
Sari Hardiyanti
Analisis Pengaruh
Sharia Governance
Structures
Terhadap
Pengungkapan CSR
Pada Perbankan
Syariah di
Indonesia
2012
Jenis penelitian: kualitatif
Sumber data: Annual
report
Sampel: BUS yang ada di
Indonesia
Tahun data: 2007-2010
Variable lainnya: struktur
kepemilikan(x), ukuran
perusahaan (variabel
pengendali).
v v Variabel IAH dan ukuran
perusahaan memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap
tingkat pengungkapan CSR
sedangkan IG-Skor tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan.
Menggunakan indeks ISR
dalam pengungkapan CSR
6. Dwi Sudaryati,
Yunita Eskadewi
Pengaruh
Corporate
Governance
Terhadap Tingkat
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility di
Bank Syariah
Jenis penelitian:
kuantitatif
Sumber data: annual
report
Sampel: Bank Islam
Malaysia Berhard
Tahun data: 2010
Metode analisis: regresi
berganda
Variabel lainnya: ukuran
perusahaan (variabel
kontrol)
v v Proporsi IAH (Investment
Account Holder) memiliki
pengaruh negatif yang tidak
signifikan terhadap tingkat
pengungkapan Corporate
Social Responsibility yang
disajikan oleh Bank Islam
Berhad.
Bersambung ke halaman selanjutnya
47
Page 65
48
Tabel 2.1 (Lanjutan)
Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
Jurnal Ekonomi dan
Bisnis 11. Nomor 01.
September 2012
Islamic Governance memiliki
pengaruh positif yang
signifikan terhadap tingkat
pengungkapan corporate social
responsibility yang disajikan
oleh Bank Islam Malaysia
Berhad.
7. Bassam Maali, Peter
Casson, dan
Christopher Napier
Social Reporting by
Islamic Banks
Abacus, Vol.42, No.2,
2006
Jenis penelitian: kualitatif
Sumber data: annual
report
Sampel:29 bank syariah
di negara-negara muslim
Tahun data: 2000-2002
Metode analisis:
deskriptif
Variable lainnya: -
v v Hanya 11 bank (38%) yang
pengungkapan laporan
pertanggungjawaban sosialnya
sesuai dengan standard yang
ditetapkan oleh AAOIFI
(Accounting and Auditing
Organization for Islamic
Financial Institution).
Belum adanya analisis
mengenai faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan
pertanggungjawaban sosial di
bank syariah.
Bersambung ke halaman selanjutnya
48
Page 66
49
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
8. Sayd Farook, Kabir
Hassan dan Roman
Lanis
Determinants of
Corporate Social
Responsibility
Disclosure: The Case
of Islamic Banks
2005
Jenis penelitian: kualitatif
Sumber data: annual report
Sampel:47 bank syariah di
14 negara di dunia.
Tahun data: 2002
Metode analisis: deskriptif
Variable lainnya: -
v v Kondisi Sosial Politikdan
Corporate Governance adalah
dua faktor yangcoba diangkat
dalam penelitian ini. Faktor
kondisi Sosial Politik ini terdiri
dari tingkat kebebasan politik
masyarakat serta proporsi
masyarakat muslim, sedangkan
faktor Corporate Governance
terdiri dari Tata Kelola Islam
(Islamic Governance) dan
struktur kepemilikan saham
IAH (Investment Account
Holders Right). Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa
adapengaruh yang cukup besar
dari faktor Kondisi Sosial
Politik dan Corporte
Governance terhadap tingkat
pengungkapan Corporate
Social Responsibility.
Bersambung ke halaman selanjutnya
49
Page 67
50
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No Peneliti /Judul/
Sumber
Metodologi Penelitian X1
X2
X3
X4
X5
Y
Hasil
9. Mohd Asri Moh
Ruhayya Hj Atan
The Relationship
Between Corporate
Governance and
Corporate Social
Responsibility
Disclosure: A Case of
High Malaysian
Sustainability
Companies And Global
Sustainability
Companies
South East Journal of
Contemporary Business,
Economic and Law, Vol 3
Jenis penelitian:
kuantitatif
Sumber data: annual
report
Sampel:Malaysia Bank
and Global Company
Tahun data: 2007-2010
Metode analisis: regresi
berganda
Variable lainnya: -
V v Pengungkapan CSR yang
dilakukan leh Malaysia Bank
masih lebih rendah dibandingkan
dengan pengungkapan CSR yang
dilakukan oleh beberapa
perusahan besar di dunia.
Dewan komisaris independen
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Begitupun
juga dengan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR.
50
Page 68
51
D. Kerangka Pemikiran
Model kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada gambar 2.3
berikut ini.
Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate
Social Responsibility Berdasarkan ISR Indeks Pada Bank Syariah di Indonesia
Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam
Pengungkapan CSR melalui Islamic Social Reporting
Teori Stakeholder, Teori Legitimasi
Metode Analisis : Regresi Berganda
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Variabel Independen Varibel Dependen
Luas
Pengungkapan
CSR
Berdasarkan
Islamic Social
Reporting
Ukuran DPS Dewan Pengawas Syariah
Komite Audit Ukuran Komite Audit
Frek Rapat Komite Audit
Ukuran Dewan Komisaris
Frek Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Variabel Independen Variabel Dependen
Page 69
52
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang berada di
Indonesia selama periode 2012-2014. Bank Umum Syariah menurut Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan
bukan merupakan unit usaha. Saat ini, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang
beroperasi di Indonesia sebanyak sebelas bank.
Di bawah ini merupakan tabel yang menampilkan daftar Badan Umum Syariah
(BUS) di Indonesia.
Tabel 3.1
Data Bank Umum Syariah
No. Nama Perusahaan Kode
1. Bank Muamalat Indonesia BMI
2 Bank Syariah Mandiri BSM
3 Bank Syariah Mega Indonesia BSMI
4 Bank Rakyat Indonesia Syariah BRIS
5 Bank Syariah Bukopin BSB
6 BNI Syariah BNIS
7 Bank Victoria Syariah BVS
8 BCA Syariah BCAS
9 Bank Jabar Banten Syariah BJBS
10 Panin Bank Syariah PBS
11 Maybank Indonesia Syariah MIS
Page 70
53
B. Metode Penentuan Sampel
Pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya
dari sebuah populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang
sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat mengeneralisasikan sifat atau
karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006).
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu hanya
data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Kriteria tersebut adalah
Bank Umum Syariah yang mengungkapkan laporan ISR dalam annual report serta
struktur Islamic Corporate Governance selama tahun pengamatan dalam laporan
keuangan.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sebelas unit Bank Umum
Syariah. Karena semua bank yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah
mengungkapkan laporan Islamic Social Reporting (ISR) dalam annual report
perusahaan.
Tabel 3.2
Sampel Penelitian
Jumlah bank umum syariah di Indonesia 11
Bank umum syariah yang memenuhi kriteria 11
Total sampel (Jumlah bank x 3 tahun) 33
C. Metode Pengumpulan Data
Menurut sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data kuantitatif
dalam penelitian ini berupa rasio hasil content analysis Islamic Social Reporting,
Page 71
54
ukuran Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan
Komisaris, ukuran Komite Audit, dan frekuensi rapat Komite Audit.
Menurut sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu data yang sudah diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan (annual
report) atau laporan berkelanjutan (sustainability reporting) perusahaan. Data
sekunder tersebut diperoleh dari situs resmi masing-masing Bank Syariah di
Indonesia. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada, misalnya catatan atau dokumentasi
perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, internet, dan
seterusnya (Sekaran, 2006).
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi
pustaka. Metode studi pustaka adalah sebuah metode yang dilakukan dengan
mengumpulkan data informasi dari artikel, jurnal,literatur, dan hasil penelitian
terdahulu yang digunakan untuk mempelajari dan memahami pembahasan yang
berkaitan dengan penelitian (Sekaran, 2006).
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social
Science). Namun, sebelum melakukan analisis linier regresi berganda terlebih dahulu
dilakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi.
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan berupa gambaran
mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dalam penelitian
Page 72
55
ini akan dianalisis dengan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R2), dan uji
signifikansi.
1. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang memberikan deskripsi
mengenai data namun tidak untuk menguji hipotesis penelitian yang dirumuskan.
Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menganalisis data dan menghitung
berbagai karakteristik data yang diteliti. Statistik deskriptif menunjukkan jumlah
sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali,
2011). Nilai minimum digunakan untuk menilai nilai terkecil dari data. Nilai
maksimum digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dari data. Nilai rata – rata
merupakan nilai untuk mengetahui rata – rata dari data yang diteliti. Sedangkan
standar deviasi digunakan untuk mengetahui variasi data yang diteliti.
2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis adalah pengujian
asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah data
telah memenuhi asumsi klasik dan menjadi data yang dapat diterapkan dalam model
regresi. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas. dan uji autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat
variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Asumsi dalam
model adalah bahwa dalam uji t dan uji F nilai residual mengikuti distribusi normal.
Page 73
56
Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
sampel kecil (Ghozali, 2011).
Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov
smirnov. Metode ini dilakukan untuk menentukan normalitas data. Uji ini dinilai
dengan melihat hasil nilai signifikansi yang ada. Apabila data menunjukkan
siginifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil
uji menunjukkan signifikansi di bawah 0,05 maka data residual yang dimiliki
penelitian ini tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2011).
b. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi
menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang satu dengan
yang lainnya. Seharusnya model regresi tidak memiliki korelasi antar varibel
independen (Ghozali, 2011). Uji multikolonieritas dilihat dengan menggunakan nilai
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang tinggi sama
dengan nilai VIF yang rendah. Pengukuran nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan
VIF < 10.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang
baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
Page 74
57
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala
heterokedastisitas adalah dengan melihat pada grafik scatter plot. Jika ada pola
tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,
melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi
heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi gejala
heterokedastisitas (Siregar, 2013). Penelitian ini juga menggunakan uji glejser untuk
mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas. Dalam uji glejser, jika nilai
signifikan semua variabel lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan data telah terbebas
dari masalah heterokedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Menurut Imam Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah
dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan penganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka
dinamakan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model
regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.
Cara yang dapat digunakan untuk mendikte ada atau tidaknya autokorelasi
dalam penelitian ini yaitu dengan uji Durbin-Watson. Klasifikasi nilai d dapat
digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi (Iqbal
Hasan, 2001). Berikut adalah nilai DW untuk autokorelasi.
Page 75
58
3. Analisis Regresi Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi berganda. Tujuan dari
analisis ini adalah untuk mempredksi dan mempelajari pengaruh kausal antara
variabel dependen dan beberapa variabel independen. Hasil analisis regresi adalah
berupa koefisien untuk masng – masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh
dnegan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan persamaan (Ghozali, 2011).
Model persamaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
ISR = β0 + β1 DPS +β2 DEKOM + β3 RAKOM + β3 KOMDIT+ β3
RAKOMDIT + e
Keterangan :
ISR = Skor indeks pengungkapan CSR Bank Syariah
DPS = Ukuran Dewan Pengawas Syariah
β1 = Koefisien regresi ukuran Dewan Pengawas Syariah
β2 = Koefisien regresi ukuran Dewan Komisaris
UDEKOM = Ukuran Dewan Komisaris
Page 76
59
β3 = Koefisien regresi Rapat Dewan Komisaris
RAKOM = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
β4 = Koefisien regresi Ukuran Komite Audit
KOMDIT = Ukuran Komite Audit
β5 = Koefisien regresi rapat Komite Audit
RAKOMDIT = Rapat Komite Audit
E = error
4. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan melalui tiga tahap yaitu uji statistik F, uji statistik t, dan
uji koefisien determinasi (R2).
a. Uji Statistik F
Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai
probabilitas lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi akan dapat digunakan
untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2011). Selain dari nilai signifikansinya, model regresi tersebut layak
digunakan dengan melihat nilai F, apabila nilai F lebih besar dari 4 maka semua
variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menggambarkan kemampuan
model dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0 < R2< 1. Nilai koefisien determinasi yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel
Page 77
60
dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-vaiabel independen
hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen (Ghozali, 2011).
c. Uji Statistik t
Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji statistik t digunakan untuk menguji
signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen.
Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual
dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikansi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 (α=5%). Penerimaan dan penolakan
hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1) Jika nilai siginifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.
2) Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis
diterima.
E. Operasionalisasi Variabel
1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam
suatu perusahaan. Skala pengukuran ini adalah skala nominal yaitu dengan
menghitung jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang tercantum pada
laporan tahunan perusahaan.
Page 78
61
2. Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah Dewan Komisaris dalam suatu
perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan
Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Jumlah rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat
internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Skala
pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan
indikator jumlah rapat Dewan Komisaris yang diukur dengan cara melihat jumlah
rapat yang dilakukan Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang
tercantum pada laporan tata kelola perusahaan (Charles dan Chariri, 2012).
4. Ukuran Komite Audit
Ukuran Komite Audit merupakan anggota Komite Audit dalam suatu
perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan
Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.
5. Rapat Komite Audit
Jumlah Rapat Komite Audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang
dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Skala pengukuran untuk
variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator jumlah
rapat Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan
tata kelola perusahaan.
Page 79
62
6. Pengungkapan Islamic Social Reporting
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Islamic Social
Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel ini diukur melalui
mekanisme pemberian skor atas item-item komponen pengungkapan Islamic
Social Reporting dalam laporan tahunan Bank Syariah. Item-item tersebut
berdasarkan nilai-nilai Islam yang diadopsi dari penelitian Haniffa (2002) dan
Othman et al. (2009) dengan beberapa penyesuaian. Adapun komponen utama dari
indeks ISR adalah terdiri dari enam indikator utama yaitu investasi dan keuangan,
produk dan jasa, tenaga kerja, sosial lingkungan dan tata kelola organisasi. Enam
indikator utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi 40 item. Berdasarkan
model ISR tersebut dikaukan metode scoring, yaitu nilai 0 untuk item yang tidak
diungkapkan dan nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan. Setelah pemberian
nilai (scoring) pada indeks ISR selesai dilakukan, maka besarnya disclosure level
dapat ditentukan dengan rumus:
Dislosure level = Jumlah 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 yang dipenuhi
Jumlah Score Maksimum
Setelah diketahui nilai indeks ISR pada tiap-tiap tema atau secara kumulatif, akan
ditentukan predikat tingkat pengungkapan kinerja sosial masing-masing Badan
Usaha Syariah (BUS).
Page 80
63
Tabel 3.4
Predikat Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial BUS
Predikat Nilai Indeks (%)
Sangat Informatif 81 s/d 100
Informatif 66 s/d <81
Kurang Informatif 51 s/d 66
Tidak Informatif 0 s/d <51
Berikut ini merupakan item-item yang diungkapkan dalam Islamic Social
Reporting:
a. Investasi dan Keuangan
Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal, dan haram. Beberapa
informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik
operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Riba
adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi
dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan. Kegiatan yang mengandung
gharar juga merupakan yang terlarang dalam Islam. Gharar menurut Rianto Nur
(2011) adalah ketidakpastian atau terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh
sebelah pihak dan menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak
lain.
Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik
pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk
mengeluarkan zakat dari laba yang dipeorleh. Berdasarkan AAOFI, perhitungan zakat
bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar
Page 81
64
penghitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode net worth (kekayaan
bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan termasuk modal dan keuntungan harus
dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan
zakat adalah keuntungan dalam setahun (Haniffa, 2002). Berikut adalah item yang
diungkapkan dalam laporan sosial perusahaan:
Aktivitas Riba
Terdapat dua sub item yaitu:
Identifikasi aktivitas yang
mengandung riba
0,5 jika aktifitas yang mengandung riba
diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Persen (%) dari profit 0,5 jika persentase profit dari aktifitas riba
diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Gharar
Terdapat dua sub item, yaitu:
Identifikasi aktivitas yang
mengandung gharar
0,5 jika aktifitas yang mengandung gharar
diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Persen (%) dari gharar 0,5 jika persentase profit dari aktifitas gharar
diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Zakat
Terdapat lima sub item, yaitu:
Metode yang digunakan 0,2 jika metode yang digunakan diungkapkan, 0
jika tidak diungkapkan
Sumber Zakat 0,2 jika sumber zakat, 0 jika tidak diungkapkan
Jumlah zakat 0,2 jika jumlah zakat diungkapkan, 0 tidak
diungkapkan
Penerima Zakat 0,2 jika penerima zakat diungkapkan, 0 jika tidak
diungkapkan
Opini DPS mengenai pengumpulan
dan penyaluran zakat
0,2 jika terdapat opini DPS mengenai
pengumpulan dan penyaluran zakat, 0 jika tidak
diungkapkan.
Page 82
65
b. Produk dan Jasa
Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada
tema ini adalah status kehalalan produkyang digunakan dan pelayanan atas keluhan
konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, status kehalalan produk dan jasa yang
digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah.
Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah juga harus menjadi prioritas Bank Syariah
dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Berikut adalah item yang diungkapkan
dalam laporan sosial perusahaan.
Status halal atau syariah dalam
produk
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pengembangan produk
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Peningkatan Pelayanan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
c. Tenaga Kerja
Dalam Islamic Social Reporting, segala sesuatu yang berkaitan dengan
karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002)
memaparkan bahwa masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-
karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi
yang diungkapkan. Berikut adalah item yang diungkapkan dalam laporan sosial
perusahaan menurut Haniffa (2002), dan Othman et al (2009).
Karakteristik Pekerjaan
Terdapat empat sub item yaitu:
Page 83
66
Jumlah jam kerja dan hari libur 0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Remunerasi
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Rasio gaji
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Komposisi karyawan
berdasarkan kriteria tertentu
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pendidikan dan pelatihan
Terdapat empat sub item yaitu:
Program pendidikan dan
pelatihan bagi karyawan
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Membangun program dan
jenjang karir karyawan
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Strategi retensi karyawan
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Persentase karyawan yang
menerima pengembangan karir
0,25 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
d. Sosial
Konsep dasar yang melandasi tema ini adalah ummah, amanah dan adl. Konsep
tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban
masyarakat.Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antar
sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong menolong bagi Bank Syariah dapat
dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qard.
Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan qard hasan (Haniffa, 2002). Sedangkan
beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman et al (2009) diantaranya
bantuan kesehatan, pemberian beasiswa di bidang pendidikan, dan dukungan terhadap
kegiatan-kegiatan kesehatan. Berikut adalah item yang diungkapkan dalam laporan
sosial perusahaan.
Page 84
67
Terdapat sembilan item yaitu:
Shadaqoh / Donasi 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Waqaf
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Qard Hasan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Bantuan kesehatan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pemberdayaan ekonomi 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Kepedulian terhadap anak yatim
piatu
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pembangunan atau renovasi
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Kegiatan sosial lainnya
(pemberian buku, mudik
bareng, dll).
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pendidikan
Terdapat 3 sub item yaitu:
Pendirian sekolah 0,33 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Bantuan pada sekolah dalam
bentuk finansial atau non
finansial
0,33 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Beasiswa
0,33 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
e. Lingkungan
Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, khilafah, dan akhirah. Konsep-
konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan
tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Berikut adalah item yang diungkapkan
dalam laporan sosial perusahaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa
(2002), kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009).
Page 85
68
Terdapat tiga item yaitu:
Kampanye go green 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Konservasi Lingkungan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Perbaikan dan pembuatan
sarana umum
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
f. Tata Kelola Organisasi
Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Tema tata kelola
perusahaan dalam Islamic Social Reporting (ISR) merupakan penambahan dari
Othman et al (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna
memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Berikut adalah item yang
diungkapkan dalam pelaporan sosial perusahaan.
Terdapat lima belas item yaitu:
Profil dan strategi organisasi 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Struktur Organisasi
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Kelengkapan dan pelaksanaan
tugas Komite
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab DPS
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Pelaksanaan prinsip syariah
dalam penghimpunan dan
penyaluran dana serta
pelayanan jasa
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Penanganan benturan
kepentingan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Penerapan fungsi kepatuhan
bank
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Penerapan fungsi audit intern 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Page 86
69
Penerapan fungsi audit ekstern
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Batas maksimum penyaluran
dana
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Kebiajakan anti pencucian uang
dan praktik menyimpang
lainnya
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Etika Perusahaan
1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan
Page 87
70
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas hasil dari pengolahan data yang dilakukan. Pengolahan data
yang dilakukan meliputi content analysis untuk menghitung indeks Islamic Social
Reporting (ISR) dan pengolahan data dengan SPSS untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
A. Analisis Deskriptif
1. Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)
Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diukur dengan nilai
(score) mengacu pada indeks Islamic Social Reporting (ISR). Nilai ISR diperoleh
dari hasil content analysis terhadap seluruh sampel penelitian. Pengukuran dengan
indeks ISR dipilih karena perusahaan yang diteliti adalah Bank Umum Syariah, jadi
model pengukuran CSR lebih tepat apabila menggunakan indeks ISR karena nilai
ISR diyakini sesuai dengan perspektif Islam. Content analysis dilakukan dengan
memberi nilai pada setiap komponen ISR secara dikotomi, yaitu nilai 1 apabila
komponen tersebut diungkapkan dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Kemudian
total nilai yang diperoleh dijumlahkan dan dibagi dengan nilai total nilai yang
diharapkan. Berikut adalah hasil perhitungan ISR secara keseluruhan pada Bank
Umum Syariah tahun 2012-2014.
Page 88
71
Tabel 4.1
Nilai Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hampir semua Bank Umum Syariah
menujukkan kenaikan indeks ISR setiap tahunnya. Luas pengungkapan ISR rata-rata
yang dilakukan oleh bank sampel adalah 26,68 item atau 66,7% pada tahun 2012.
Kemudian meningkat menjadi 29,69 item atau 74%, dan menjadi 30,90 item atau
77% di tahun 2014. Terdapat beberapa item atau bidang yang masih jarang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan seperti di bidang lingkungan dan
investasi keuangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang jelas dan
detail mengenai kewajiban luas pengungkapan yang berhubungan dengan aspek
syariah di bidang tersebut.
No
Nama Bank Tahun Rasio ISR
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 Bank Muamalat 37,66 37,91 39,41 0,94 0,95 0,99
2 Bank Syariah Mandiri 36,41 36,41 37,91 0,91 0,91 0,95
3 Bank Syariah Mega 30,08 30,08 31,33 0,75 0,75 0,78
4 BRI Syariah 26,25 27,58 30,33 0,66 0,69 0,76
5 Bank Syariah Bukopin 27,75 29,33 30,91 0,69 0,73 0,77
6 BNI Syariah 33,66 35,66 34,33 0,84 0,89 0,86
7 Bank Victoria Syariah 20,00 24,50 24,50 0,50 0,61 0,61
8 BCA Syariah 26,33 28,08 29,33 0,66 0,70 0,73
9 Bank Jabar Banten Syariah 26,66 25,66 28,16 0,67 0,64 0,70
10 Panin Bank Syariah 25,08 23,75 25,08 0,63 0,59 0,63
11 Maybank Indonesia Syariah 25,58 27,58 28,58 0,64 0,69 0,71
Total 315,46 326,54 339,87 Rata-rata 28,68 29,69 30,90
Page 89
72
Gambar 4.1
Perbandingan Pengungkapan ISR
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
Bank Muamalat merupakan bank yang konsisten memiliki nilai indeks ISR
tertinggi selama tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 nilai indeks ISR Bank Muamalat
adalah 37,66 poin atau 94%, kemudian meningkat menjadi 37,91 poin atau 95%
pada tahun 2013, dan 39,41 poin atau 99% pada tahun 2014. Nilai indeks ISR
terendah pada tahun 2012 dimiliki Bank Victoria Syariah dengan poin 20 atau 50%.
Nilai indeks ISR terendah pada tahun 2013 dimiliki Panin Bank Syariah dengan poin
23,75 atau 59% dan nilai ISR terendah pada tahun 2014 kembali dimiliki oleh Bank
Victoria Syariah dengan 24,5 poin atau 61%. Rendahnya nilai indeks ISR yang
dimiliki oleh Bank Victoria Syariah dan Panin Bank Syariah tidak berarti bahwa bank
tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik, karena ada
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012
2013
2014
Page 90
73
kemungkinan bank tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial hanya saja
tidak diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report).
Hasil analisis di atas juga menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang
memiliki nilai indeks ISR tertinggi ditempati oleh Bank Syariah yang sama setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya tindakan yang cukup konsisten dalam
mengungkapkan item-item yang ada dalam ISR setiap tahunnya. Bank Syariah
dengan nilai terendah juga hampir ditempati oleh Bank Syariah yang relatif sama
setiap tahunnya. Bank yang memiliki nilai indeks ISR terendah cenderung hanya
melakukan pengungkapan pada tema Corporate Governance. Namun yang dimaksud
dengan Islamic Social Reporting disini adalah pengungkapan yang dilakukan pada
seluruh aspek perusahaan baik itu peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi maupun
dalam hal spiritualitas seperti zakat, wakaf, dana qardh, dan larangan riba. Selain itu
Islamic Social Reporting juga termasuk keadilan yang dilakukan oleh perusahaan
baik itu kepada lingkungan maupun kepada sesama manusia.
Dalam pengungkapan indeks ISR pada Bank Umum Syariah ini, terdapat enam
indikator utama yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial
lingkungan dan tata kelola organisasi. Berikut adalah hasil perhitungan content
analysis berdasarkan tema terhadap sampel tahun 2012-2014.
Page 91
74
Tabel 4.2
Nilai content analysis BUS di Indonesia berdasarkan tema
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah indeks
ISR setiap tahun kecuali pada tema produk dan jasa yang selalu konstan setiap
tahunnya. Produk dan jasa terdiri dari tiga item yang diungkapkan dalam penelitian
ini yaitu status halal atau syariah dalam produk, pengembangan produk, dan
peningkatan pelayanan. Semua Bank Umum Syariah mengungkapkan ketiga item
tersebut di dalam laporan tahunan perusahaan setiap tahunnya. Peningkatan
pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah tersebut menandakan bahwa Bank
Umum Syariah selalu berupaya untuk menaikkan kualitas pengungkapan ISR.
Corporate Governance merupakan tema yang paling sering diungkapkan dalam
laporan tahunan Bank Umum Syariah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena
adanya peraturan yang cukup mengikat mengenai pengungkapan laporan sosial di
Indonesia di bidang ini. Pelaksanaan Good Corporate Governance oleh Bank Umum
Syariah di Indonesia diatur oleh peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/2009 dan
No Tema 2012 2013 2014
1 Investasi dan Keuangan 10 10,25 10,25
2 Produk dan Jasa 33 33 33
3 Tenaga Kerja 23,5 28,75 31,75
4 Sosial 57,96 56,29 64,62
5 Lingkungan 8 10 11
6 Tata Kelola Organisasi 140 145 146
Total 272,46 283,29 296,62
Page 92
75
kegiatan ini akan dievalusi oleh Bank Indonesia. Sedangkan tema dengan niai
terendah adalah tema lingkungan (environment). Hal ini berarti bahwa Bank Umum
Syariah kurang baik dalam melakukan pengungkapan di bidang lingkungan.
B. Analisis Statistik Deskriptif
Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pengungkapan
ISR, ukuran DPS, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran
Komite Audit, dan frekuensi rapat Komite Audit.
Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ISR 33 16,00 34,91 25,8273 4,65432
DPS 33 2 3 2,36 ,489
Dekom 33 2 7 3,91 1,355
Rap_Dekom 33 3 15 9,36 3,180
Komdit 33 2 6 3,67 1,109
Rakom 33 3 31 11,70 7,510
Valid N (listwise) 33
Keterangan :
ISR merupakan Islamic Social Reporting.
DPS merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah
Dekom merupakan jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan.
Rap_Dekom merupakan frekuensi rapat Dewan Komisaris dalam suatu
perusahaan.
Sumber : Data sekunder yang telah diolah 2015
Page 93
76
Komdit merupakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan.
Rakom merupakan frekuensi rapat Komite Audit dalam suatu perusahaan.
Tabel 4.3 menjelaskan mengenai hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di
bawah dapat terlihat bahwa rata-rata pengungkapan ISR yang dilakukan oleh Bank
Syariah adalah 25,82 dari total 40 komponen yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa
rata-rata pengungkapan ISR yang dilakukan oleh Bank Syariah yang dijadikan
sampel sudah cukup baik karena di atas 50% yaitu sebesar 64%. Nilai simpangan
baku atau standar deviasi ISR yaitu 4,65 jauh lebih kecil dari nilai rata-rata dan
berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya kecil. Nilai minimum ISR yaitu 16 yang
merupakan nilai ISR dari Bank Victoria pada tahun 2012. Sedangkan nilai maksimum
ISR yaitu 34,91 yang merupakan nilai ISR dari Bank Muamalat pada tahun 2014.
Perbedaan yang cukup menjauh antara nilai minimum dan maksimum ini dapat
disebabkan karena pengungkapan ISR bukanlah suatu keharusan melainkan sukarela
dilakukan oleh setiap Bank Umum Syariah dan tergantung pada kebijakan Bank
Umum Syariah tersebut.
Variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dengan jumlah
anggota DPS mempunyai nilai rata-rata 2,36. Nilai standar deviasi adalah 0,48.
Kemudian DPS memiliki nilai minimum 2 yang berarti bahwa jumlah minimum
anggota DPS Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebanyak 2 orang. Bank
tersebut adalah BRI Syariah, Bukopin Syariah, BNI Syariah, Victoria Syariah, BCA
Syariah, Panin Bank Syariah, dan Maybank Syariah. Nilai maksimum dari variabel
Page 94
77
Islamic Governance adalah 3 yang berarti bahwa jumlah maksimum anggota DPS
yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia adalah 3 orang. Bank tersebut
adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mega, dan Bank
Jabar Banten Syariah.
Variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai nilai rata-rata 3,91 yang
dibulatkan menjadi 4 karena variabel ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah
dari oirang. Nilai standar deviasi sebesar 1,35. Nilai minimum variabel ukuran
Dewan Komisaris adalah 2 yaitu Maybank Indonesia pada tahun 2012 dan 2014.
Sedangkan nilai maksimum variabel ukuran Dewan Komisaris adalah 7 yaitu Bank
Jabar Banten Syariah pada tahun 2014. Kriteria jumlah Dewan Komisaris adalah
minimal 3 anggota dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi pada perusahaan
tersebut.
Variabel frekuensi rapat Dewan Komisaris mempunyai nilai rata-rata 9,36 yang
dibulatkan menjadi 9 kali rapat. Nilai standar deviasi sebesar 3,18. Nilai minimm
variabel rapat Dewan Komisaris adalah 3 yaitu Bank Muamalat pada tahun 2012,
sedangkan nilai maksimum variabel rapat Dewan Komisaris adalah 15 yaitu Bank
Syariah Mega Indonesia pada tahun 2014. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor
11/33/PBI/2009 Pasal 14 paragraf 3 menjelaskan bahwa rapat Dewan Komisaris
wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan yang berarti bahwa Dewan
Komisaris minimal mengadakan rapat enam kali dalam satu tahun.
Variabel ukuran Komite Audit mempunyai nilai rata-rata 3,67. Nilai standar
deviasi sebesar 1,109. Nilai minimum variabel ukuran Komite Audit adalah 2 yaitu
Page 95
78
Bank Bukopin Syariah tahun 2012-2014, sedangkan nilai maksimum variabel ukuran
Komite Audit adalah 6 yaitu Bank Jabar Banten Syariah tahun 2013, 2014, dan Bank
BNI Syariah tahun 2013. Dalam ketentuan yang berlaku ditetapkan bahwa jumlah
anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk Ketua Komite Audit.
Variabel rapat Komite Audit mempunyai nilai rata-rata 11,7. Nilai standar
deviasi sebesar 7,51. Nilai minimum variabel rapat Komite Audit adalah 3 yaitu Bank
Muamalat pada tahun 2012, sedangkan nilai maksimum variabel rapat Komite Audit
adalah 31 yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014.
C. Uji Asumsi Klasik
Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya
pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias
pada hasil penelitian. Asumsi klasik yang perlu diuji adalah Uji Normalitas,
Multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik
adalah dimana datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal
dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Page 96
79
Tabel 4.4
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 33
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 3,59945687
Most Extreme Differences Absolute ,105
Positive ,081
Negative -,105
Kolmogorov-Smirnov Z ,605
Asymp. Sig. (2-tailed) ,858
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data sekunder yang telah diolah 2015
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel
4.4 di atas bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,605 dan tidak signifikan pada
0,05 (karena p = 0,858 > 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa residual berdistribusi
normal.
2. Uji Multikolonieritas
Hasil uji multikolonieritas berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada
satupun variabel independen yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10.
Sedangkan hasil dari pengujian Variance Inflation Factor (VIF) tidak ditemukan
variabel yang mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa model regresi ini terbebas dari unsur multikolonieritas.
Page 97
80
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolonieritas
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 16,311 4,706
DPS 5,142 1,889 ,540 ,563 1,775
Dekom -,321 ,772 -,093 ,438 2,282
Rapdekom -,092 ,268 -,063 ,659 1,517
Komdit -1,208 ,988 -,288 ,400 2,502
Rakom ,334 ,156 ,539 ,349 2,861
a. Dependent Variable: ISR
Sumber : Data sekunder yang telah diolah
3. Uji Heterokedastisitas
Pada gambar uji heterokedastisitas model scatterplot, terlihat bahwa titik-titik
menyebar acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik 0 pada sumbu Y.
Dari gambar tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa tidak
terjadi heterokedastisitas pada persamaan regresi.
Page 98
81
Gambar 4.2
Hasil uji heterokedastisitas
Sumber : Data yang telah diolah 2015
Hasil ini diperkuat dengan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan
hasil pengamatan. Tabel 4.6 merupakan hasil uji glejser yang bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas.
Hasil tampilan output SPSS memberikan koefisien variabel independen tidak
ada yang signifikan. Semua variabel independen mempunyai nilai sig > 0.05.
Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas.
Page 99
82
Tabel 4.6
Hasil Uji glejser
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah error antara periode
waktu saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan statistik Durbin Watson
untuk menguji autokorelasi.
Tabel 4.7
Hasil Uji Durbin Watson
Sumber : Data yang telah diolah 2015
Hasil uji Durbin Watson pada tabel 4.7 adalah 2,139. Penelitian ini
menggunakan jumlah sampel sebanyak 33, dan jumlah variabel independen
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) ,195 2,117 ,092 ,927
DPS 1,535 ,850 ,351 1,807 ,082
Dekom ,081 ,347 ,051 ,234 ,817
Rapdekom -,433 ,419 -,220 -1,033 ,311
Komdit ,516 ,444 ,267 1,160 ,256
Rakom -,037 ,070 -,131 -,530 ,601
a. Dependent Variable: res2
Page 100
83
sebanyak 5. Pada tabel 4.8 dijelaskan mengenai hasil analisis Durbin Watson
sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Analisis Durbin Watson
Keterangan Nilai
N 33
k' 5
dL (33, 5) 1,127
dU (33,5) 1,813
4-dU 2,187
4-dL 2,873
d-stat 2,139
n = banyaknya observasi
k' = banyaknya variabel bebas
dL = batas bawah tabel DW
dU = batas atas tabel DW Sumber : Hasil olah penulis
Gambar 4.3
Daerah Pengambilan Keputusan Durbin Watson
Sumber : Hasil olah penulis
Korelasi positif
Korelasi negatif
Tidak
tahu Tidak tahu
Tidak ada korelasi
0 1,127 1,813 2, 187 2,873 4
Page 101
84
Gambar 4.3 menunjukkan daerah pengambilan keputusan uji Durbin Watson.
Nilai d-stat adalah 2,139 berada pada daerah tidak ada korelasi. Hal ini dikarenakan
2,139 > dU yang memiliki nilai 1,813 dan < 4-dU yang memiliki nilai 2,187. Dengan
demikian, tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).
D. Uji Hipotesis
1. Hasil Uji Statistik F
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Dari hasil pengujian ini, pada tabel 4.9 dapat dilihat pada nilai F hitung
sebesar 3,629 dan signifikan 0,012. Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05
atau 5%, maka H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan
bahwa nilai sig (0,012) < dari α (alfa) 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel ukuran DPS, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris,ukuran
Komite Audit, dan rapat Komite Audit secara bersama-sama (simultan)
mempengaruhi variabel pengungkapan ISR.
Page 102
85
Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 278,611 5 55,722 3,629 ,012a
Residual 414,595 27 15,355
Total 693,205 32
a. Predictors: (Constant), Rakom, DPS, Rapdekom, Dekom, Komdit
b. Dependent Variable: ISR
Sumber : Data yang telah diolah 2015
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kemampuan model dalam
menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat besar nilai adjusted R2 sebesar 0,291
yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen sebesar 29,1%. Hal ini berarti 29,1% pengungkapan Islamic Social
Responsibility (ISR) dipengaruhi variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah, ukuran
Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan rapat Komite
Audit. Sedangkan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini seperti profitablitas, kepemilikan manajerial, dan ukuran
perusahaan.
Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Data yang telah diolah 2015
Page 103
86
Standar Error of the Estimate (SEE) menunjukkan nilai 3,91859 hal ini
menunjukkan nilai yang kecil sehingga dapat disimpulkan model regresi layak
digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sementara itu, nilai R sebesar
0,634 menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu pengungkapan Islamic
Social Responsibility dengan variabel independen yaitu ukuran DPS, ukuran Dewan
Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan rapat Komite Audit
cukup kuat.
3. Hasil Uji t
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk
memeriksa lebih lanjut manakah diantara kelima variabel independen yang
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Responsibility
perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari kelima variabel independen yang
dimasukkan dalam model dengan signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa hanya
variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah yang berpengaruh signifikan terhadap
variabel pengungkapan ISR. Sedangkan variabel ukuran Dewan Komisaris, rapat
Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan rapat Komite Audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel pengungkapan ISR.
Page 104
87
Tabel 4.11
Hasil Uji T
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 16,311 4,706 3,466 ,002
DPS 5,142 1,889 ,540 2,722 ,011
Dekom -,321 ,772 -,093 -,415 ,681
Rapdekom -,092 ,268 -,063 -,343 ,734
Komdit -1,208 ,988 -,288 -1,222 ,232
Rakom ,076 ,121 ,123 ,631 ,534
a. Dependent Variable: ISR
Sumber : Data yang telah diolah 2015
Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
a. Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan Islamic Social
Reporting.
Variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai thitung sebesar
2,722. Nilai sig 0,011 < α (0,05), hal ini berarti variabel ukuran Dewan Pengawas
Syariah signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran
Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
ISR pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian, H1 “Ukuran Dewan Pengawas
Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Responsibility”
diterima.
Page 105
88
Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang
menyatakan ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan sosial perusahaan, diantaranya
adalah penelitian Farook dan Lanies (2005), serta Charles dan Chariri (2012).
Selain itu, pengungkapan Islamic Social Reporting sejalan dengan tugas dari
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan komponen dari Islamic
Governance. Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Tahun 2009 Nomor 101, menetapkan bahwa Dewan Pengawas
Syariah sebagai pengawas terhadap produk dan kegiatan penghimpunan dan
pembiayaan dan kegiatan BPRS lainnya, serta memberikan pendapat terkait aspek
pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru terkait dengan
pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam
pengungkapan Islamic Social Reporting perbankan syariah karena DPS
mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah,
antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa
diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.
Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan
beragam perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan
perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan
pelaporan sosial perusahaan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah DPS
dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai
syariat Islam.
Page 106
89
b. Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
Variabel ukuran Dewan Komisaris (Dekom) memiliki nilai thitung sebesar -
0,415. Nilai sig 0,681 > α (0,05), hal ini berarti variabel ukuran Dewan Komisaris
tidak signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran Dewan
Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR.
Dengan demikian, H2 “ ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap
pengungkapan Islamic Social Responsibility” ditolak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Matoussi dan Chakroun
(2008), yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak mempengaruhi
luas pengungkapan sukarela. Ketentuan di Indonesia dalam UU No. 40 tahun 2007
menyebutkan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan
utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai sedikit dua
orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran Dewan
Komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengwasan yang lebih baik,
karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektifitas pengawasan terhadap
manajemen perusahaan. Efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris tergantung pada nilai, norma, dan klepercayaan
yang diterima suatu organisasi. Dengan demikian, untuk mencapai transaparansi dan
pengungkapan ISR yang lebih luas, maka pembentukan Dewan Komisaris harus
memperhitungkan komposisi, kemampuan, dan integrityas anggota, sehingga dapat
Page 107
90
melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, dan mampu memberikan arahan
kepada manajemen dengan baik demi kepentingan bersama.
c. Rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
Variabel rapat Dewan Komisaris (Rapdekom) memiliki nilai thitung sebesar -
0,343. Nilai sig 0,734 > α (0,05), hal ini berarti variabel rapat Dewan Komisaris
tidak signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel rapat Dewan
Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR.
Dengan demikian, H3 “ rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap
pengungkapan Islamic Social Responsibility” ditolak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mizrawati (2009) yang
menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat hubungan antara frekuensi pertemuan
Dewan Komisaris dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini terjadi
dimungkinkan karena rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kurang
efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang
mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mengesampingkan
kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006). Selain itu, rapat yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris tidak hanya membahas mengenai masalah pengungkapan
laporan sosial perusahaan, akan tetapi rapat Dewan Komisaris juga bertujuan
untuk membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi
kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi
masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, rapat Dewan
Page 108
91
Komisaris tidak berkaitan langsung dengan pengungkapan pertanggungjawaban
sosial perusahaan.
d. Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
Variabel ukuran Komite Audit (Komdit) memiliki nilai thitung sebesar -1,222.
Nilai sig 0,232 > α (0,05), hal ini berarti variabel ukuran Komite Audit tidak
signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran Komite Audit
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dengan
demikian, H4 “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan
Islamic Social Responsibility” ditolak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Akhtaruddin et.al (2009) yang
menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran Komite Audit dengan
tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini berarti berapapun jumlah anggota Komite
Audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR karena belum dapat
menjadikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan.
Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah angota Komite Audit
adalah 3, yang artinya bahwa sebagian besar Bank Umum Syariah mempunyai 3
orang anggota Komite Audit. Hal ini berbanding lurus dengan perarturan Bapepam
nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit,
tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan. Oleh karena
itu, dimungkinkan bahwa jumlah anggota Komite Audit tersebut hanya sebagai
formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam.
Page 109
92
e. Rapat Komite Audit terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
Variabel rapat Komite Audit (Rapat_Komdit) memiliki nilai thitung sebesar
0,631. Nilai sig 0,534 > α (0,05), hal ini berarti variabel rapat Komite Audit tidak
signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel rapat Komite Audit
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dengan
demikian, H5 “Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan
Islamic Social Responsibility” ditolak.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Rahman dan Ali (2006). Penelitian Rahman dan Ali (2006) menyatakan bahwa
tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit tidak
menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan
pengungkapan sosial akan berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan rapat yang
dilakukan oleh komite audit berfokus pada pembahasan mengenai ruang lingkup
audit, tanggung jawab dan independensi internal auditor sesuai dengan standar
audit yang berlaku, pembahasan mengenai laporan keuangan Bank Umum
Syariah, serta pembahasan atas beberapa temuan audit dan tindak lanjut dari hasil
audit sebelumnya.
Page 110
93
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan Bank Umum
Syariah di Indonesia. Selain itu juga, untuk mengetahui pengaruh ukuran DPS,,
ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan
rapat Komite Audit. Sampel yang digunakan adalah 11 Bank Umum Syariah pada
tahun 2012-2014.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
beberapa hal, yaitu:
1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dewan
Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif
dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan yang
lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial
perusahaan.
2. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Besar kecilnya ukuran
Dewan Komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang
Page 111
94
lebih baik, karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektifitas
pengawasan terhadap manajemen perusahaan.
3. Frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini
dikarenakan materi yang dibahas dalam rapat yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris tidak hanya berfokus pada masalah pengungkapan laporan sosial
perusahaan,
4. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social
Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan berapapun
jumlah anggota Komite Audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR
karena belum dapat menjadikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap
manajemen perusahaan
5. Frekuensi rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic
Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan
tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit tidak
menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan
kecurangan akan berjalan secara efektif.
Page 112
95
B . Saran
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel perusahaan
dan memanjangkan periode penelitian sehingga jumlah observasi penelitian
menjadi lebih banyak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel
independen lain yang secara teoritis berprngaruh terhadap pengungkapan ISR.
3. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi secara khusus ditujukan bagi
perbankan syariah mengenai praktik dan pengungkapan CSR yang sesuai
dengan prinsip syariah.
Page 113
96
DAFTAR PUSTAKA
Agustani dan Anggraeni. 2012. Peranan Corporate Social Responsibility Dalam
Mengimplementasikan Good Corporate Governance. Jurnal Forum Bisnis &
Keuangan I.
Akhtarudin, Mohamed., Alam Hossain., dan Lee Yao. 2009. Corporate Governance
and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed
Firms. Journal of Applied Management Accounting Research Vol. 7.
Asrori. 2014. Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya
Terhadap Kinerja Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.6, No.1.
Badroen, Faisal. 2006. Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana.
Charles dan Chariri. 2012. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance
Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Diponegoro Journal
of Accounting.
Data Consult. “Perkembangan Sistem Bank Syariah di Indonesia”. Diakses tanggal 8
September 2015, pukul 09.36 dari http://www.datacon.co.id/BankSyariah2.html
Dowling dan Preffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and
Organizational Behaviour. Pacific Sociological Review. Vol. 18. 122-136.
Dusuki dan Dar. 2005. Stakeholder’s Perceptions to Corporate Social Responsibility
of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy. The 6th International
Conference on Islamic Economic and Finance. Jakarta. Vol.1.
Farook, dan Lanies. 2005. Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure.
International Conference on Islamic Economics and Finance.
Farook, dan Lanies. 2011. Determinants of Corporate Social Responsibility
Disclosure: the case of Islamic Banks. Journal of Islamic Accounting and
Business Research, 114-141.
Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. Peranan Dewan Komisaris
dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate
governance). Jakarta
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19
(edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.
Page 114
97
Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Haniffa. 2002. Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. Indonesian
Management Accounting Research, Vol.1 No.2, 128-146.
Harahap, Sofyan. 2002. Menuju Perumusan Akuntansi Islam. Jakarta: Pustaka
Quantum.
Isfandayani. 2012. Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good
Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity: Studi Analisis
Penyajian Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Maslahah, Vol.1,
No.1
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good
Corporate Governance. Jakarta.
Maali, Bassam. 2006. Social Reporting by Islamic Banks. ABACUS, Vol. 42, No. 2.
Matoussi. Hamadi, dan Chakroum. 2008. Board Composition, Ownership Structure
And Voluntary Disclosure In Annual Reports: Evidence From Tunisia.
Laboratoire Interdisciplinaire De Gestion Universite-Enterprise (LIGUE).
Meutia, Inten. 2010. Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan
Kritis). Jakarta: Citra Pustaka.
Mizrawati, Alfathira. 2009. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Transparansi
Perusahaan (Tinjauan dari Agency Theory dan Stewardship Theory). Skripsi
Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
Mulyanita, Sugesty. 2009. Pengaruh Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Lampung.
Mursitama, Tirta. 2011. Corporate Social Responsibility di Indoensia (Teori dan
Implementasi). Journal Institute for Development of Economic and Finance.
Murwaningsari, Etty. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social
Responsibility, dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continum.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No.1, 30-41.
Page 115
98
Newson dan Deegan. 2002. Global Expectations And Their Association With
Corporate Social Disclosure Practices In Australia, Singapore, And South
Korea. The International Journal Of Accounting, 183-213.
O’Donovan. 2002. Environmental Disclosure In The Annual Report: Extending them
Aplicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. Accounting, Auditing
& Accountability Journal. Vol.15.No.3. 344-371.
Othman, Thani dan Ghani. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among
Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. Research Journal of
International Studies, Vol.12.
Priantana, Riha dan Yustian. 2011. Pengaruh Struktur GCG Terhadap Pengungkapan
CSR Pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa EfekIndonesia.
Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 4 No.1.
Putri, Anggi Miharsa. 2009. Pengaruh dan Efektifitas Komite Audit terhadap
Manajemen Laba. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
Rahman, dan Ali. 2006. Board, Audit Commitee, culture, and earning management:
Malaysian evidence. Managerial Auditing Journal. Vol. 21. Hal. 783-804.
Reny dan Denies. 2012. Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan
Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010).
Jurnal Nominal/Volume I Nomor I.
Rianto, Nur. 2011. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia.
Rizkiningsih, Priyesta. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan
Islamic Social Reporting (ISR): Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia,
Malaysia, dan Negara-Negara Gulf Cooperation Council. Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Said, Roshima, Zainuddin dan Hasnah Haron. 2009. The Relationship Between
Corporate Social Responsibility And Corporate Governance Characteristics In
Malaysian Public Listed Companies. Social Responsibility Journal. Vo.5, No.2,
212-226.
Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan
Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana.
Page 116
99
Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sembiring dan Edi Rismanda. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Telaah Akuntansi,
Volume: 1 No.1 Juni, hal.1-21.
Sembiring. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial : Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Simposium Nasional Akuntansi 8.
Sofyani, Hafiez, Ihyaul Ulum, Daniel Syam (2012). Islamic Social Reporting Index
Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi
Komparasi Indonesia dan Malaysia), Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.4, No.1,
36-46.
Sudaryati, Dwi dan Yunita Eskadewi. 2012. Pengaruh Corporate Governance
Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank
Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 11. Nomor 01.
Syuhada, Mansur. 2012. Pelaporan Corporate Socila Responsibility Perbankan
Syariah Dalam Persepktif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada
Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri). Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin Makassar.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social
Responsibility. Jatim: Fascho Publishing.
Widayuni, Nisrina. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan
Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah di Indonesia dan
Malaysia. Diponegoro Journal of Accounting Vol 3, Nomor 2, 1-11.
Widiyanti, dan Wulandari. 2009. Corporate Governance dalam Pandangan Islam:
Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance.
Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 7 (2): 104-111.
Yasmin, Falikhatun, dan Wahyuni. 2012. Bank Syariah di Indonesia. Corporate
Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic
Social Responsibility). Jurnal CBAM-FE UNISSULA Vol. 1.
Page 117
100
LAMPIRAN PENELITIAN
Page 118
101
Lampiran 1
Jumlah Anggota DPS Bank Umum Syariah
No Nama Bank Anggota DPS
2012 2013 2014
1 Bank Syariah Mandiri 3 3 3
2 Bank Muamalat 3 3 3
3 Bank Syariah Mega Indonesia 3 3 3
4 BRI Syariah 2 2 2
5 Bank Syariah Bukopin 2 2 2
6 BNI Syariah 2 2 2
7 Bank Victoria Syariah 2 2 2
8 BCA Syariah 2 2 2
9 Bank Jabar Banten Syariah 3 3 3
10 Panin Bank Syariah 2 2 2
11 Maybank Indonesia Syariah 2 2 2
Lampiran 2
Jumlah Anggota Dewan Komisaris Bank Umum Syariah
No Nama Bank Dewan Komisaris
2012 2013 2014
1 Bank Syariah Mandiri 4 5 5
2 Bank Muamalat 6 6 6
3 Bank Syariah Mega Indonesia 3 3 3
4 BRI Syariah 5 5 5
5 Bank Syariah Bukopin 3 3 3
6 BNI Syariah 3 3 3
7 Bank Victoria Syariah 3 3 4
8 BCA Syariah 3 3 3
9 Bank Jabar Banten Syariah 6 6 7
10 Panin Bank Syariah 4 3 3
11 Maybank Indonesia Syariah 2 3 2
Page 119
102
Lampiran 3
Jumlah Rapat Dewan Komisaris Bank Umum Syariah
No Nama Bank Rapat Dewan Komisaris
2012 2013 2014
1 Bank Syariah Mandiri 13 13 15
2 Bank Muamalat 3 6 7
3 Bank Syariah Mega Indonesia 7 15 15
4 BRI Syariah 6 10 11
5 Bank Syariah Bukopin 12 10 12
6 BNI Syariah 9 9 9
7 Bank Victoria Syariah 7 9 6
8 BCA Syariah 7 14 11
9 Bank Jabar Banten Syariah 7 7 8
10 Panin Bank Syariah 13 11 9
11 Maybank Indonesia Syariah 6 6 6
Lampiran 4
Jumlah Anggota Komite Audit Bank Umum Syariah
No Nama Bank Komite Audit
2012 2013 2014
1 Bank Syariah Mandiri 4 5 5
2 Bank Muamalat 3 3 3
3 Bank Syariah Mega Indonesia 3 3 3
4 BRI Syariah 5 4 4
5 Bank Syariah Bukopin 2 2 2
6 BNI Syariah 4 6 5
7 Bank Victoria Syariah 3 3 3
8 BCA Syariah 3 4 3
9 Bank Jabar Banten Syariah 4 6 6
10 Panin Bank Syariah 4 3 3
11 Maybank Indonesia Syariah 3 3 4
Page 120
103
Lampiran 5
Jumlah Rapat Komite Audit Bank Umum Syariah
No Nama Bank Rapat Komite Audit
2012 2013 2014
1 Bank Syariah Mandiri 20 21 31
2 Bank Muamalat 3 8 4
3 Bank Syariah Mega Indonesia 7 9 9
4 BRI Syariah 20 20 20
5 Bank Syariah Bukopin 7 7 9
6 BNI Syariah 22 19 23
7 Bank Victoria Syariah 5 5 5
8 BCA Syariah 5 10 11
9 Bank Jabar Banten Syariah 18 18 18
10 Panin Bank Syariah 5 6 6
11 Maybank Indonesia Syariah 5 5 5
Page 121
104
Lampiran 6
Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2012
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Investasi dan Keuangan
1 Aktivitas Riba
Aktivitas yang mengandung riba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gharar
Aktivitas yang mengandung gharar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zakat
Metode yang digunakan 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0
Sumber zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Jumlah zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Penerima zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0
Produk dan Jasa
4 Status halal atau syariah dalam produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pengembangan produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103
Page 122
105
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
6 Peningkatan Pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tenaga Kerja
7 Karekteristik pekerjaan
Jumlah jam kerja & hari libur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remunerasi 0,25 0,25 0,25 0 0 0,25 0 0 0,25 0,25 0,25
Rasio Gaji 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komposisi karyawan berdasarkan kriteria
tertentu
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0
8 Pendidikan dan Pelatihan
Program pendidikan & pelatihan bagi
karyawan
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0
Membangun program dan jenjang karir
karyawan
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0,25
Strategi retensi karyawan 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0
Persentase karyawan yang menerima
pengembangan karir
0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104
Page 123
106
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
10 Perekrutan Karyawan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Sosial
11 Shadaqah / Donasi 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
12 Wakaf 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Qard Hasan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Pendidikan
Pendirian sekolah 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bantuan sekolah dalam bentuk finansial atau
non finansial
0 0,33 0,33 0 0 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0,33
Beasiswa 0,33 0,33 0 0 0 0,33 0 0 0,33 0 0
15 Bantuan Kesehatan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
16 Pemberdayaan ekonomi 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Kepedulian terhadap anak yatim piatu 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
18 Pembangunan atau renovasi masjid 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
19 Kegiatan kepemudaan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Kegiatan sosial lainnya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
105
Page 124
107
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
21 Sponsor acara kesehatan, olahraga, dll 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingkungan
22 Kampanye go green 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
23 Konservasi Lingkungan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tata Kelola Organisasi
26 Profil dan Strategi Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Struktur Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan
Komisaris
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Pelaksanaan prinsip syariah dalam
penghimpunan & penyaluran dana serta
pelayanan jasa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106
Page 125
108
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
33 Penanganan benturan kepentingan 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
34 Penerapan fungsi kepatuhan bank 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
35 Penerapan fungsi audit intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Penerapan fungsi audit ekstern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Batas maksimum penyaluran dana 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
38 Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
39 Kebijakan anti pencucian uang dan praktik-
praktik menyimpang lainnya
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Etika perusahaan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 33,41 32,16 25,83 22 24,3 29,2 16 22,8 23,2 21,6 22,08
RASIO 0,835 0,804 0,646 0,55 0,61 0,73 0,4 0,57 0,58 0,54 0,552
107
Page 126
109
Lampiran 7
Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2013
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Investasi dan Keuangan
1 Aktivitas Riba
Aktivitas yang mengandung riba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gharar
Aktivitas yang mengandung gharar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zakat
Metode yang digunakan 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0
Sumber zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Jumlah zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Penerima zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0
Produk dan Jasa
4 Status halal atau syariah dalam produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pengembangan produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108
Page 127
110
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
6 Peningkatan Pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tenaga Kerja
7 Karekteristik pekerjaan
Jumlah jam kerja & hari libur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remunerasi 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0,25 0,25 0,25
Rasio Gaji 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Komposisi karyawan berdasarkan kriteria
tertentu
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0
8 Pendidikan dan Pelatihan
Program pendidikan & pelatihan bagi
karyawan
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
Membangun program dan jenjang karir
karyawan
0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Strategi retensi karyawan 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0
Persentase karyawan yang menerima
pengembangan karir
0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109
Page 128
111
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
10 Perekrutan Karyawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sosial
11 Shadaqah / Donasi 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
12 Wakaf 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Qard Hasan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Pendidikan
Pendirian sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bantuan sekolah dalam bentuk finansial atau
non finansial
0,33 0,33 0 0 0,33 0,33 0 0,33 0,33 0 0,33
Beasiswa 0,33 0,33 0,33 0,33 0 0,33 0 0 0,33 0 0
15 Bantuan Kesehatan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
16 Pemberdayaan ekonomi 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Kepedulian terhadap anak yatim piatu 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
18 Pembangunan atau renovasi masjid 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Kegiatan kepemudaan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Kegiatan sosial lainnya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
110
Page 129
112
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
21 Sponsor acara kesehatan, olahraga, dll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lingkungan
22 Kampanye go green 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
23 Konservasi Lingkungan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tata Kelola Organisasi
26 Profil dan Strategi Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Struktur Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan
Komisaris
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Pelaksanaan prinsip syariah dalam
penghimpunan & penyaluran dana serta
pelayanan jasa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111
Page 130
113
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
33 Penanganan benturan kepentingan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
34 Penerapan fungsi kepatuhan bank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Penerapan fungsi audit intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Penerapan fungsi audit ekstern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Batas maksimum penyaluran dana 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
38 Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
39 Kebijakan anti pencucian uang dan praktik-
praktik menyimpang lainnya
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 Etika perusahaan 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 33,41 32,2 25,8 23,3 25,8 31,2 20,5 24,6 22,16 20,3 24,08
RASIO 0,835 0,8 0,65 0,58 0,65 0,78 0,513 0,61 0,554 0,51 0,602
112
Page 131
114
Lampiran 8
Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah 2014
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Investasi dan Keuangan
1 Aktivitas Riba
Aktivitas yang mengandung riba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gharar
Aktivitas yang mengandung gharar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% dari profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zakat
Metode yang digunakan 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0
Sumber zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Jumlah zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0
Penerima zakat 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0
Produk dan Jasa
4 Status halal atau syariah dalam produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pengembangan produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
113
Page 132
115
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
6 Peningkatan Pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tenaga Kerja
7 Karekteristik pekerjaan
Jumlah jam kerja & hari libur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remunerasi 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0,25 0,25 0,25
Rasio Gaji 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Komposisi karyawan berdasarkan kriteria
tertentu
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0
8 Pendidikan dan Pelatihan
Program pendidikan & pelatihan bagi
karyawan
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
Membangun program dan jenjang karir
karyawan
0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Strategi retensi karyawan 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0
Persentase karyawan yang menerima
pengembangan karir
0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0
9 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114
Page 133
116
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
10 Perekrutan Karyawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sosial
11 Shadaqah / Donasi 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
12 Wakaf 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Qard Hasan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Pendidikan
Pendirian sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bantuan sekolah dalam bentuk finansial atau
non finansial
0,33 0,33 0,33 0 0,33 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0,33
Beasiswa 0,33 0,33 0 0,33 0,33 0,33 0 0 0,33 0 0
15 Bantuan Kesehatan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
16 Pemberdayaan ekonomi 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
17 Kepedulian terhadap anak yatim piatu 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
18 Pembangunan atau renovasi masjid 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Kegiatan kepemudaan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
20 Kegiatan sosial lainnya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
115
Page 134
117
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
21 Sponsor acara kesehatan, olahraga, dll 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lingkungan
22 Kampanye go green 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
23 Konservasi Lingkungan 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tata Kelola Organisasi
26 Profil dan Strategi Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Struktur Organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan
Komisaris
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Pelaksanaan prinsip syariah dalam
penghimpunan & penyaluran dana serta
pelayanan jasa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116
Page 135
118
Lanjutan
No Item yang diungkap BMI BSM BSMI BRIS BSB BNIS BVS BCAS BJBS PBS MIS
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
33 Penanganan benturan kepentingan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
34 Penerapan fungsi kepatuhan bank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Penerapan fungsi audit intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Penerapan fungsi audit ekstern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Batas maksimum penyaluran dana 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
38 Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
39 Kebijakan anti pencucian uang dan praktik-
praktik menyimpang lainnya
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 Etika perusahaan 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 34,9 33,7 27,1 26,1 27,4 29,8 20,5 25,8 24,7 21,6 25,08
RASIO 0,87 0,84 0,68 0,65 0,69 0,75 0,51 0,65 0,62 0,54 0,627
117
Page 136
119
Lampiran 9
Hasil Uji SPSS
a. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ISR 33 16,00 34,91 25,8273 4,65432
DPS 33 2 3 2,36 ,489
Dekom 33 2 7 3,91 1,355
Rap_Dekom 33 3 15 9,36 3,180
Komdit 33 2 6 3,67 1,109
Rakom 33 3 31 11,70 7,510
Valid N (listwise) 33
b. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 33
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 3,59945687
Most Extreme Differences Absolute ,105
Positive ,081
Negative -,105
Kolmogorov-Smirnov Z ,605
Asymp. Sig. (2-tailed) ,858
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Page 137
120
c. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 16,311 4,706
DPS 5,142 1,889 ,540 ,563 1,775
Dekom -,321 ,772 -,093 ,438 2,282
Rapdekom -,092 ,268 -,063 ,659 1,517
Komdit -1,208 ,988 -,288 ,400 2,502
Rakom ,334 ,156 ,539 ,349 2,861
a. Dependent Variable: ISR
d. Hasil Uji Scatterplots
Page 138
121
e. Hasil Uji Glejser
f. Hasil Uji F
g. Hasil Uji Durbin Watson
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) ,195 2,117 ,092 ,927
DPS 1,535 ,850 ,351 1,807 ,082
Dekom ,081 ,347 ,051 ,234 ,817
Rapdekom -,433 ,419 -,220 -1,033 ,311
Komdit ,516 ,444 ,267 1,160 ,256
Rakom -,037 ,070 -,131 -,530 ,601
a. Dependent Variable: res2
Page 139
122
h. Hasil Uji T
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 16,311 4,706 3,466 ,002
DPS 5,142 1,889 ,540 2,722 ,011
Dekom -,321 ,772 -,093 -,415 ,681
Rapdekom -,092 ,268 -,063 -,343 ,734
Komdit -1,208 ,988 -,288 -1,222 ,232
Rakom ,076 ,121 ,123 ,631 ,534
a. Dependent Variable: ISR
Page 140
123
n
dL
k’*=1
dU
dL
k’=2
dU
dL
k’=3
dU
dL
k’=4
dU
dL
k’=5
dU
dL
k’=6
dU
dL
k’=7
dU
dL
k’=8
dU
dL
k’=9
dU
dL
k’=10
dU 6 0.610 1.400 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7 0.700 1.356 0.467 1.896 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 8 0.763 1.332 0.559 1.777 0.367 2.287 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 9 0.824 1.320 0.629 1.699 0.455 2.128 0.296 2.588 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 10 0.879 1.320 0.697 1.641 0.525 2.016 0.376 2.414 0.243 2.822 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11 0.927 1.324 0.758 1.604 0.595 1.928 0.444 2.283 0.315 2.645 0.203 3.004 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 12 0.971 1.331 0.812 1.579 0.658 1.864 0.512 2.177 0.380 2.506 0.268 2.832 0.171 3.149 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13 1.010 1.340 0.861 1.562 0.715 1.816 0.574 2.094 0.444 2.390 0.328 2.692 0.230 2.985 0.147 3.266 ----- ----- ----- ----- 14 1.045 1.350 0.905 1.551 0.767 1.779 0.632 2.030 0.505 2.296 0.389 2.572 0.286 2.848 0.200 3.111 0.127 3.360 ----- ----- 15 1.077 1.361 0.946 1.543 0.814 1.750 0.685 1.977 0.562 2.220 0.447 2.471 0.343 2.727 0.251 2.979 0.175 3.216 0.111 3.438 16 1.106 1.371 0.982 1.539 0.857 1.728 0.734 1.935 0.615 2.157 0.502 2.388 0.398 2.624 0.304 2.860 0.222 3.090 0.155 3.304 17 1.133 1.381 1.015 1.536 0.897 1.710 0.779 1.900 0.664 2.104 0.554 2.318 0.451 2.537 0.356 2.757 0.272 2.975 0.198 3.184 18 1.158 1.391 1.046 1.535 0.933 1.696 0.820 1.872 0.710 2.060 0.603 2.258 0.502 2.461 0.407 2.668 0.321 2.873 0.244 3.073 19 1.180 1.401 1.074 1.536 0.967 1.685 0.859 1.848 0.752 2.023 0.649 2.206 0.549 2.396 0.456 2.589 0.369 2.783 0.290 2.974 20 1.201 1.411 1.100 1.537 0.998 1.676 0.894 1.828 0.792 1.991 0.691 2.162 0.595 2.339 0.502 2.521 0.416 2.704 0.336 2.885 21 1.221 1.420 1.125 1.538 1.026 1.669 0.927 1.812 0.829 1.964 0.731 2.124 0.637 2.290 0.546 2.461 0.461 2.633 0.380 2.806 22 1.239 1.429 1.147 1.541 1.053 1.664 0.958 1.797 0.863 1.940 0.769 2.090 0.677 2.246 0.588 2.407 0.504 2.571 0.424 2.735 23 1.257 1.437 1.168 1.543 1.078 1.660 0.986 1.785 0.895 1.920 0.804 2.061 0.715 2.208 0.628 2.360 0.545 2.514 0.465 2.670 24 1.273 1.446 1.188 1.546 1.101 1.656 1.013 1.775 0.925 1.902 0.837 2.035 0.750 2.174 0.666 2.318 0.584 2.464 0.506 2.613 25 1.288 1.454 1.206 1.550 1.123 1.654 1.038 1.767 0.953 1.886 0.868 2.013 0.784 2.144 0.702 2.280 0.621 2.419 0.544 2.560 26 1.302 1.461 1.224 1.553 1.143 1.652 1.062 1.759 0.979 1.873 0.897 1.992 0.816 2.117 0.735 2.246 0.657 2.379 0.581 2.513 27 1.316 1.469 1.240 1.556 1.162 1.651 1.084 1.753 1.004 1.861 0.925 1.974 0.845 2.093 0.767 2.216 0.691 2.342 0.616 2.470 28 1.328 1.476 1.255 1.560 1.181 1.650 1.104 1.747 1.028 1.850 0.951 1.959 0.874 2.071 0.798 2.188 0.723 2.309 0.649 2.431 29 1.341 1.483 1.270 1.563 1.198 1.650 1.124 1.743 1.050 1.841 0.975 1.944 0.900 2.052 0.826 2.164 0.753 2.278 0.681 2.396 30 1.352 1.489 1.284 1.567 1.214 1.650 1.143 1.739 1.071 1.833 0.998 1.931 0.926 2.034 0.854 2.141 0.782 2.251 0.712 2.363 31 1.363 1.496 1.297 1.570 1.229 1.650 1.160 1.735 1.090 1.825 1.020 1.920 0.950 2.018 0.879 2.120 0.810 2.226 0.741 2.333 32 1.373 1.502 1.309 1.574 1.244 1.650 1.177 1.732 1.109 1.819 1.041 1.909 0.972 2.004 0.904 2.102 0.836 2.203 0.769 2.306 33 1.383 1.508 1.321 1.577 1.258 1.651 1.193 1.730 1.127 1.813 1.061 1.900 0.994 1.991 0.927 2.085 0.861 2.181 0.796 2.281 34 1.393 1.514 1.333 1.580 1.271 1.652 1.208 1.728 1.144 1.808 1.079 1.891 1.015 1.978 0.950 2.069 0.885 2.162 0.821 2.257 35 1.402 1.519 1.343 1.584 1.283 1.653 1.222 1.726 1.160 1.803 1.097 1.884 1.034 1.967 0.971 2.054 0.908 2.144 0.845 2.236 36 1.411 1.525 1.354 1.587 1.295 1.654 1.236 1.724 1.175 1.799 1.114 1.876 1.053 1.957 0.991 2.041 0.930 2.127 0.868 2.216 37 1.419 1.530 1.364 1.590 1.307 1.655 1.249 1.723 1.190 1.795 1.131 1.870 1.071 1.948 1.011 2.029 0.951 2.112 0.891 2.197 38 1.427 1.535 1.373 1.594 1.318 1.656 1.261 1.722 1.204 1.792 1.146 1.864 1.088 1.939 1.029 2.017 0.970 2.098 0.912 2.180 39 1.435 1.540 1.382 1.597 1.328 1.658 1.273 1.722 1.218 1.789 1.161 1.859 1.104 1.932 1.047 2.007 0.990 2.085 0.932 2.164 40 1.442 1.544 1.391 1.600 1.338 1.659 1.285 1.721 1.230 1.786 1.175 1.854 1.120 1.924 1.064 1.997 1.008 2.072 0.952 2.149 45 1.475 1.566 1.430 1.615 1.383 1.666 1.336 1.720 1.287 1.776 1.238 1.835 1.189 1.895 1.139 1.958 1.089 2.022 1.038 2.088 50 1.503 1.585 1.462 1.628 1.421 1.674 1.378 1.721 1.335 1.771 1.291 1.822 1.246 1.875 1.201 1.930 1.156 1.986 1.110 2.044 55 1.528 1.601 1.490 1.641 1.452 1.681 1.414 1.724 1.374 1.768 1.334 1.814 1.294 1.861 1.253 1.909 1.212 1.959 1.170 2.010 60 1.549 1.616 1.514 1.652 1.480 1.689 1.444 1.727 1.408 1.767 1.372 1.808 1.335 1.850 1.298 1.894 1.260 1.939 1.222 1.984 65 1.567 1.629 1.536 1.662 1.503 1.696 1.471 1.731 1.438 1.767 1.404 1.805 1.370 1.843 1.336 1.882 1.301 1.923 1.266 1.964 70 1.583 1.641 1.554 1.672 1.525 1.703 1.494 1.735 1.464 1.768 1.433 1.802 1.401 1.838 1.369 1.874 1.337 1.910 1.305 1.948 75 1.598 1.652 1.571 1.680 1.543 1.709 1.515 1.739 1.487 1.770 1.458 1.801 1.428 1.834 1.399 1.867 1.369 1.901 1.339 1.935 80 1.611 1.662 1.586 1.688 1.560 1.715 1.534 1.743 1.507 1.772 1.480 1.801 1.453 1.831 1.425 1.861 1.397 1.893 1.369 1.925 85 1.624 1.671 1.600 1.696 1.575 1.721 1.550 1.747 1.525 1.774 1.500 1.801 1.474 1.829 1.448 1.857 1.422 1.886 1.396 1.916 90 1.635 1.679 1.612 1.703 1.589 1.726 1.566 1.751 1.542 1.776 1.518 1.801 1.494 1.827 1.469 1.854 1.445 1.881 1.420 1.909 95 1.645 1.687 1.623 1.709 1.602 1.732 1.579 1.755 1.557 1.778 1.535 1.802 1.512 1.827 1.489 1.852 1.465 1.877 1.442 1.903 100 1.654 1.694 1.634 1.715 1.613 1.736 1.592 1.758 1.571 1.780 1.550 1.803 1.528 1.826 1.506 1.850 1.484 1.874 1.462 1.898 150 1.720 1.747 1.706 1.760 1.693 1.774 1.679 1.788 1.665 1.802 1.651 1.817 1.637 1.832 1.622 1.846 1.608 1.862 1.593 1.877 200 1.758 1.779 1.748 1.789 1.738 1.799 1.728 1.809 1.718 1.820 1.707 1.831 1.697 1.841 1.686 1.852 1.675 1.863 1.665 1.874
Lampiran 10
Tabel Nilai Durbin Watson