ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI …

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT

INFAK/SEDEKAH DAN AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGAN LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU)

KALIMANTAN BARAT

Rasbi Usman

[email protected]

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Abstract

This study aims to analyze accountability in the presentation of financial statements

that are applied Lazismu West Kalimantan. In addition, the purpose of this study is also to find

out how it conforms to PSAK No. 109, as well as the application of zakat and infaq / alms

accounting to Lazismu West Kalimantan. The research method used is a qualitative method with

descriptive analysis. The results of the study concluded that the application of accountability by

Lazismu West Kalimantan in the presentation of financial statements and reporting was in

accordance with indicators of honesty and legal accountability, process accountability,

program accountability, and policy accountability. Whereas the application of zakat and infaq /

alms accounting is not fully in accordance with PSAK No. 109. As for the accounting treatment

of zakat and infaq / alms which are not yet suitable there are on the presentation and

disclosure. While in the presentation, Lazismu Kalbar only made financial reports in the form of

recapitulation of receipt of funds, distribution of funds and infrastructure in Lazismu West

Kalimantan, this shows that Not in accordance with PSAK No. 109

Keywords: Zakat , infaq and Alms, Accountability, PSAK No. 109, LAZIS

Muhammadiyah

1. Latar Belakang

Secara demografik penduduk negara Indonesia mayoritas beragama Islam.

Dengan perihal ini menyebabkan banyaknya berdiri organisasi yang bergerak dibidang

keagaaman. Salah satu organisasi tersebut adalah baitul mal atau lembaga amil zakat

dan infak/sedekah. Lembaga amil zakat, infaq, sedekah (LAZIS) yaitu suatu lembaga

yang beroperasi dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan

sedekah. Zakat adalah suatu yang bersifat fardu (wajib), serta umat islam sangat erat

hubungannya dengan hal ini, disisi zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, yang

memuat perintah untuk setiap umat Islam menunaikan zakat. Dasar hukum umat islam

dalam menunaikan zakat salah satunya terdapat pada surah Al- Baqarah ayat 110 yang

artinya ;

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan infak/sedekah merupakan suatu hal yang istimewa didalam ajaran

Islam, dimana infaq/sedekah ini sangat banyak hikmahnya dalam berhubungan

langsung dengan Allah dan sesama manusia, infaq/sedekah merupakan suatu yang

dikeluarkan disaat mendapatkan atau memperoleh rezeki dan bersifat sukarela. Dasar

hukum dalam berinfak/sedekah didalam Al- Qur’an salah satunya terdapat di surah Ali

Imran ayat 134 yang artinya sebagai berikut :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

DiIndonesia, penghimpun dan pengelola dana ZIS telah diatur dalam UU Nomor

23 Tahun 2011, yang sebelum diamandemen terdapat di dalam UU Nomor 38 Tahun

1999. Pelaksanaan atas UU zakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14

tahun 2014, UU tersebut mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian

serta pendayagunaan zakat. UU ini juga mengatur mengenai tentang Badan Amil Zakat

(BAZ), unit pengelola zakat (UPZ) yang dibentuk pemerintah baik tingkat nasional

sampai daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan harus memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Lembaga amil zakat harus akuntabel dan transparan dalam menghimpun dan

mengelola dana. maksudnya, dalam suatu proses menghimpun dan mengelola dana

harus sungguh-sungguh dilaksankan secara bertanggung jawab dan sesuai syariat.

Dengan akuntabilitas suatu LAZ, masyarakat bisa menilai apakah dalam suatu

organisasi tersebut bisa dikatakan akuntabel atau tidaknya. Sesuai dengan peraturan

badan amil zakat nasional No. 02 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa

‘LAZ’ harus bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Adanya laporan keuangan yang akuntabel diharapkan dapat menumbuhkan serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengelola Zakat sehingga

penyerapan potensi zakat masayarakat bisa berjalan dengan baik dan

berkesinambungan, sebab masyarakat lebih ingin memilih dalam menyalurkan zakatnya

melalui lembaga yang bisa mendistribusikan zakat tepat pada sasaran. Pendapat di atas

semakin diperkuat oleh survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei tersebut menunjukkan bahwa 97%

masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta

adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola,

90% menuntut pempublikasian laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88%

masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin

menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan

sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan

(demustaine.blogdetik.com).

Pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat, masih ada beberapa Badan Amil

Zakat/Lembaga Amil Zakat masih belum seutuhnya menerapkan atau mengalami

masalah dalam penerapan PSAK 109, yakni memahami pengaplikasian aturan tersebut

pada proses pelaporan keuangannya. Diantara permasalah yang biasa terjadi salah

satunya adalah penggabungan dana zakat dan dana non zakat menjadi satu dalam

pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai

dalam PSAK 109. Ketidakpahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai

pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil

Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang

wajib dipublikasikan.

Lazismu Kalbar merupakan lembaga amil zakat yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas. Namun lazismu Kalbar juga masih belum seutuhnya menerapkan

standar PSAK No. 109. Hanya menyajikan laporan berupa laporan rekapitulasi

penerimaan dan rekapitulasi penyaluran dana saja. Serta untuk dana kas yang masuk

pada lazismu Kalbar hanya dana sedekah dan dana zakat saja yang dipisahkan,

sedangkan golongan dana amil dan dana non halal masih digabungkan dan dianggap

sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya,

masih menemukan bahwa didalam Organisasi Pengelola ZakaT belum seutuhnya

menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Menurut Pertiwi,dkk

(2015), Tiara saputri, dkk (2019), Sabrina sahnaz (2015), dimana dalam proses

penerapan PSAK 109 perlakuan akuntansi zakat infaq/sedakah di OPZ masih tergolong

sederhana (manual), belum lagi dana kas yang masuk tidak dipisahkan antara dana

zakat, dana amil, dana infaq/sedekah dan dana non halal, serta dalam penyajian laporan

keuangan yang diterapkan oleh OPZ masih belum lengkap sesuai dengan PSAK 109.

Dari latar belakang uraian diatas, penulis melakukan penelitian terhadap

“Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Dan Akuntabilitas

Pada Penyajian Laporan Keuangan Lazis Muhammadiyah Kalimantan Barat”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan LAZISMU

KALBAR ?

2. Bagaimana kesesuaian dalam penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

Infaq dan Sedekah pada LAZISMU KALBAR ?

3. Bagaimana penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan sedekah pada Lembaga Amil

Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISMU) KALBAR berdasarkan PSAK 109 ?

2. Kajian Literatur

2.1. Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Dilihat dari sisi segi bahasa, kata zakat mempunyai bermacam arti makna yakni

albarakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan) dan (perkembangan), at-thaharatu

(kesucian), dan as-shalahu (keberesan). Sedangkan dilihat dari istilah zakat merupakan

suatu aktivitas yang diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki

dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya (Nurhayati, 2015 : 282).

Muin (2011 : 12) syarat dan objek yang wajib dipenuhi oleh para wajib zakat menurut

jumhur ulama adalah :

a) Merdeka

b) Islam.

c) Baliq dan berakal.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.

e) Harta yang di zakati telah mencapai nisbah.

f) Harta yang dizakati adalah milik penuh.

g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan bulan qamariyah.

h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Selain syarat wajib dan objek zakat, hal lain mengenai zakat yaitu tentang jenis

zakat, ada dua jenis zakat yaitu:

1. Zakat fitrah (zakat jiwa) adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah

matahari terbenam akhir bulan Ramadhan yang dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri,

karena jika dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka sifatnya seperti sedekah biasa

bukan zakat fitrah.

2. Zakat harta (zakat mal) adalah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu.

Zakat harta terdiri dari beberapa macam yaitu:

a) Zakat emas dan perak, Zakat emas dan perak Syariat Islam memandang emas dan

perak merupakan harta yang potensial disamping dapat berfungsi sebagai

perhiasan yang indah, emas dan perak juga dapat berfungsi sebagai alat tukar dari

masa ke masa. Hal tersebut menjadikan syariat Islam memandang perlunya

dikeluarkan zakat emas dan perak.

b) Zakat pertanian, Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil

pertanian setiap kali panen.

c) Zakat perniagaan, Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta

niaga. Nishab harta perniagaan adalah menurut komoditasnya. Apabila komoditas

perniagaan tersebut adalah emas maka nishabnya mengikuti nishab emas yaitu 85

gram.

d) Zakat profesi, Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang

dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai

nishab. Profesi tersebut dapat meliputi karyawan, dokter, notaris, dan lain

sebagainya. Nishab zakat profesi adalah disetarakan dengan 653 kg makanan

pokok dengan kadar yang wajib dikelurkan zakatnya sebesar 2,5%.

e) Saham dan Obligasi (Investasi), Zakat saham dan obligasi adalah zakat yang

dikeluarkan dari hasil pembelian saham dan obligasi. Zakat investasi dikeluarkan

dari nilai investasi ditambah dengan keuntungan. Nishab dan kadarnya sebesar 85

gram emas dan 2,5% dari total investasi dan keuntungan Al Muhsin, (2011:65).

f) Zakat hadiah, Hadiah adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah ia

sukses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun didapatkan secara cuma-

cuma. Nishab zakat hadiah adalah sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%

dari hadiah yang diterima.

g) Zakat peternakan, Syarat-syarat ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah

milik yang sempurna, mencapai nishab, dimiliki selama satu tahun, dan

digembalakan.

b. Infak

Menurut bahasa, infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology

artinya “mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut

kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan”. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh

seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah

sesuai kerelaannya dan kehendak muslim tersebut Nurhayati dan Wasilah, (2014:279).

c. Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi

dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepeda pengertian materil,

sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat

meteril dan imateril. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah Swt (Parman, 2012:125).

2.2. Organisasi Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah

Widodo dan Kustiawan (2001) mendefinisikan OPZ sebagai “institusi yang

bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.” Pengelolaan zakat yang

dimaksud di sini adalah merujuk pada apa yang didefinisikan UU nomor 23 Tahun

2011, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2.3. Konsep Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu

kegiatan pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam kamus baru kontemporer juga

memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban.

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi sektor publik maupun organisasi

nirlaba terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood pada tahun 1993 menjelaskan terdapat

empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik maupun

organisasi nirlaba lainnya adalah:

1. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan

sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber

dana publik.

2. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif

program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik

pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap

masyarakat luas.

2.3. Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109

PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI, sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 18/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas

amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat

diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran,

proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat

harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.

3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset

kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang

diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai

wakil mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna

harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana

kebajikan oleh amil zakat.

4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta

zakat. Tugas amil zakat melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran.

Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas

amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus

mengelola zaat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi

sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos. Pengukuran adalah penentuan

jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu

transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan statement keuangan.

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos

dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang

dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan

melalui statement keuangan utama.

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Perubahan Dana

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Metode Penelitian

3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan

menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, kemudian

dibandingkan dengan standar yang ada pada saat ini, selanjutnya dideskripsikan

bagaimana laporan keuangan organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK 109 yang

meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak/sedekah Muhammadiyah

(LAZISMU) Kalimantan Barat yang beralamat di jalan Jend. A. Yani komp. LP.

Muhammadiyah Pontianak. Dimulai dari Bulan Februari 2019 hingga penelitian ini

selesai.

3.3. Data

3.3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang menggunkan sumber data yaitu data

primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari

LAZISMU Kalimantan Barat sebagai lembaga pengelola zakat yang mempublikasikan

laporan keuangannya sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitasnya dalam

mengelola dana zakat yang diperolehnya.

3.3.2. Metode Pengambilan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Merupakan teknik pegumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau

lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Teknik Pengumpulan Data Sekunder

2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang

dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan

dengan menggunakan instrumen yakni:

a. Studi kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan juga

cukup membantu memperkuat dan memperjelas sebuah data atau penelitian. Studi

kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku,

literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam

hal ini penulis menggunakan PSAK 109, buku-buku referensi dalam melakukan

penelitian.

b. Studi dokumentasi

Dalam studi dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menggunakan

catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang

terkait dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi laporan

keuangan dari LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kalbar.

3.4. Metode Analisis

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi yaitu peneliti akan

memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Dari

semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode

deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan

keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan

hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di LAZISMU Kalbar, terutama dalam

menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat serta akuntabilitas pada

LAZISMU Kalbar.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lazismu (Muhammadiyah) Kalimantan Barat merupakan lembaga keagamaan

nirlaba yang berkhidmat bertujuan untuk mengangkat derajat kehidupan manusia baik

secara ekonomi, sosial kemanusiaan, maupun spiritual kaum dhufa yang bersandar pada

pengembangan sumber daya lokal yang berbasis dana zakat, infak, wakaf, CSR serta

dana kemanusiaan lainnya.

4.2. Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU Kalimantan Barat

Penerapan akuntabilitas, maka yang harus dilakukan organisasi sektor publik

maupun organisasi nirlaba terdiri atas beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi

akuntabilitas yang harus dipenuhi dan dijadikan sebagai indikator dalam akuntabilitas

organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba lainnya yang terdapat dalam buku

Mardiasmo (20, 2009) adalah sebagai berikut:

a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

Pihak-pihak yang mengelola Lazismu Kalbar sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran

serta berusaha menghindari penyalahgunaan jabatan seperti korupsi dan kolusi. Hal ini

dibuktikan dengan setiap transaksi yang terjadi di Lazismu Kalbar langsung dicatat dan

dipindah bukukan dalam laporan keuangan yang terkait. Dan laporan keuangan ini

nantinya akan dipertanggungjawabkan pada pihak yang berkaitan seperti auditor,

pemerintah pusat, donatur, dan masyarakat luas. Dan untuk mengindari dari kecurigaan

oleh pihak lain Lazismu sendiri mencantumkan laporan-laporan penyaluran serta

kegiatan Lazismu dilaporkan di media sosial.

Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana

publik. Lazismu Kalimantan Barat mematuhi hukum baik itu berdasarkan syariah,

berdasarkan hukum yang dibuat oleh pemerintah, serta berdasarkan standar yang

ditetapkan yaitu:

1. Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan agama Islam, Lazismu

mengaplikasikan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan mengacu

kepada Al-qur’an dan hadist.

2. Peraturan perundang-undangan, Lazismu dalam hal ini mengacu pada UUD No.

23 tahun 2011 hasil amandemen dari UUD No. 38 tahun 1999.

3. Laporan keuangan disusun dengan pernyataan standar akuntansi keuangan

(PSAK No. 109), walaupun belum sepenuhnya diterapkan namun Lazismu akan

terus membenahi diri supaya bisa menerapkan PSAK No.109 sepenuhnya.

b) Akuntabilitas proses (procces accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi,

sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Terkait dengan perwujudan

dari akuntabilitas proses, Lazismu pusat sebenarnya memiliki aplikasi sistem komputer

akuntansi namun belum bisa di gunakan oleh Lazismu Kalbar dikarena masih ada error

terhadap sistem, namun Lazismu Kalbar akan berusaha supaya program tersebut dapat

digunakan untuk laporan periode akhir tahun 2019. Aplikasi ini merupakan sebuah

sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan

informasi yang dimiliki oleh Lazismu secara nasional. Selain itu program ini juga

dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan keuangan. Sedangkan untuk prosedur

administrasi, Lazismu Kalbar jika dalam penerimaan dan penyaluran dana selalu

mengedepankan prosedur yang baik serta sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari

Lazismu Kalbar.

c) Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif

program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Salah satu

misi dari Lazismu Kalbar adalah optimalisasi pelayanan donatur dimana dalam

pelayanan baik dari penerimaan dana dari segi layanan penerimaan dana maupun dalam

layanan penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah

Lazismu selalu memberikan pelayananan yang optimal dan biaya yang minimal dalam

arti salah satunya total biaya disalurkan tidak melebihi dana yang dihimpun.

Selain itu, Lazismu sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah memiliki

program-program seperti program dalam bidang kemanusiaan, bidang dakwah, bidang

pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan. Dengan adanya program yang

dimiliki oleh Lazismu mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan program-

program didalam laporan serta di sampaikan di media sosial.

d) Akuntabilitas kebijakan (policy akuntabilitas)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Lazismu, baik pusat

maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil Lazismu Kalbar terhadap

masyarakat luas. Terkait hal ini, Lazismu memiliki akuntansi kebijakan dalam

menyusun laporan keuangan. Lazismu Kalbar masih mengikuti kebijakan membuat

laporan rekapitulasi penerimaan dana dan penyaluran dana sesuai dari pusat dan rujukan

format BAZNAS. Namun untuk tahun 2019 tuntutan bagi Lazismu Kalbar bahwa tahun

2019 akan diaudit oleh auditor eksternal maka kebijakan yang diambil oleh pihak

Lazismu akan membuat format sesuai dengan PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan

akuntabilitas yang diterapkan oleh Lazismu Kalimantan Barat sebagian besar sudah

sesuai dengan indikator yang dijelaskan Elwood dalam buku Mardiasmo yaitu

akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas

program, serta akuntabilitas kebijakan.

4.4. Kesesuaian dan Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Menurut PSAK

No. 109

4.4.1. Pengakuan

Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui

statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara tekhnis, pengakuan

merupakan pencatatan secara resmi (penjurnalan) secara kuantitas (jumlah rupiah) hasil

pengukuran kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan

mempengaruhi suatu pos yang terefleksi ke dalam laporan keuangan.

Pengakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109,

termuat didalam paragraf-paragraf sebagai berikut :

a) Pengakuan Untuk Penerimaan Dana Zakat

1. Lazismu Kalimantan Barat melakukan pencatatan disaat donatur atau orang wajib

membayar zakat (muzakki) yang ingin mengeluarkan dana zakat untuk diserahkan

kepada orang yang berhak untuk menerimanya (mustahiq). Hal ini sudah sesuai

dengan PSAK No. 109 dimana penerimaan zakat diakui pada saat kas atau lainnya

diterima.

2. Lazismu Kalimantan Barat telah mengakui penerimaan dana zakat diukur

berdasarkan sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk uang atau sebesar nilai

wajar bila nonkas, dan pada Lazismu juga mengakui penerimaan dana zakat sebagai

penambah dana zakat dengan jumlah yang telah diserahkan oleh donatur dan orang

yang wajib membayar zakat (muzakki) apabila dalam bentuk kas. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Lazismu Kalimantan Barat telah sesuai dengan PSAK No.

109.

3. Lazismu Kalimantan Barat mengakui bahwa nilai wajar yang dihitung berdasarkan

harga pasar, apabila tidak terdapat harga pasar maka dapat menggunakan metode

penentuan nilai wajar.

4. Lazismu Kalimantan Barat telah menyajikan program-program kerja dan disertai

dengan persentase atau penentuan jumlah dari macam-macam zakat yang

disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dimana penentuan

jumlah merupakan hal yang penting dalam suatu lembaga atau organisasi yang

bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

b) Pengakuan Untuk Penerimaan Dana Infak dan Sedekah

Pengakuan untuk dana infak dan sedekah tidak jauh berbeda dengan pengakuan

dana zakat. Dimana dana infak dan sedekah akan diakui pada saat dana tersebut telah

diterima dari para donatur dan orang yang berhak membayar zakat (muzakki), dan akan

dicatat sebagai penambah dana infak dan sedekah. Dana infak dan sedekah biasanya

digunakan untuk kepentingan operasional, dan digunakan untuk masing-masing

mustahiq. Pada Lazismu Kalimantan Barat hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109

dimana dana infak dan sedekah yang telah disalurkan akan diakui sebagai pengurang

dana infak dan sedekah sesuai dengan jumlah yang telah disalurkan.

4.4.2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam laporan posisi keuangan maupun

laporan sumber dan penggunaan dana.

Adapun dana zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh Lazismu Kalimantan

Barat berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat

penerimaannya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 109, serta dapat dilihat dari

laporan sumber dan penggunaan dana yang telah disajikan.

Tabel 4.1

Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran

Komponen PSAK N0. 109 Kesesuaian

1 2 3

Penerimaan

Zakat

a) Penerimaan dana zakat diakui

pada saat kas atau aset non kas

diterima.

b) Zakat yang diterima diakui

penambah dana zakat:

1) Jumlah yang diterima jika

dalam bentuk kas.

2) Nilai wajar jika dalam bentuk

non kas

c) Penentuan nilai wajar aset nonkas

yang diterima menggunakan

harga pasar.

d) Jika muzakki menentukan

mustahik penyaluran zakat

melalui amil, maka tidak ada

bagian amil atas zakat yang

diterima.

e) Jika terjadi penurunan nilai asset

zakat nonkas, maka jumlah

kerugian yang ditanggung

diperlakukan sebagai pengurang

dana zakat.

f) Penurunan nilai asset zakat diakui

sebagai:

1) Pengurang dana zakat, jika

tidak disebabkan oleh

kelalaian amil.

2) Kerugian dan pengurangan

dana amil, jika disebabkan

oleh kelalaian amil.

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

1 2 3

Penyaluran

Zakat

a) Zakat yang disalurkan kepada

mustahik, termasuk amil diakui

sebagai pengurang dana zakat

sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika

dalam bentuk kas.

2) Jumlah tercatat, jika dalam

bentuk asset nonkas.

b) Efektivitas dan efisiensi

pengelolan zakat bergantung pada

profesionalisme amil.

c) Penentuan jumlah dan persentase

bagian untuk mustahik ditentukan

oleh amil sesuai dengan prinsip

syariah, kewajaran, etika dan

ketentuan yang berlaku.

d) Beban penghimpunan dan

penyaluran zakat harus diambil

dari porsi amil.

e) Bagian dana zakat yang

disalurkan untuk amil diakui

sebagai penambah dana amil.

f) Zakat telah disalurkan kepada

mustahiq nonamil jika sudah

diterima oleh mustahik non-amil

tersebut.

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

1 2 3

Penerimaan

Infak/Sedekah

a) Infaq/sedekah yang diterima

diakui sebagai penambah dana

infaq/sedekah terikat atau tidak

terikat sesuai dengan tujuan

pemberian infaq/sedekah sebesar:

1) Jumlah yang diterima, jika

dalam bentuk kas.

2) Nilai wajar, jika dalam bentuk

non kas.

b) Penentuan nilai wajar aset non kas

yang diterima menggunakan

harga pasar jika tidak tersedia,

maka dapat menggunakan metode

penentuan nilai wajar.

c) Infaq/sedekah yang diterima dapat

berupa kas atau aset nonkas.

d) Asset tidak lancar yang diterima

atau diamanahkan untuk dikelola

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

oleh amil diukur sebesar nilai

wajar saat penerimaan dan diakui

sebagai asset tidak lancar

infaq/sedekah.

e) Amil dapat pula menerima aset

non kas yang dimaksudkan oleh

pemberi untuk segera disalurkan.

f) Aset nonkas dinilai sebesar nilai

perolehan, sedangkan aset non kas

tidak lancar dinilai sebesar nilai

wajar.

g) Penurunan nilai aset

infaq/sedekah tidak lancar diakui

sebagai:

1) Pengurang dana infaq/sedekah,

jika tidak disebabkan oleh

kelalaian amil.

2) Kerugian dan pengurang dana

amil, jika disebabkan oleh

kelalaian amil.

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

1 2

3

Penyaluran

Infaq/sedekah

a) Penyaluran dana infak/sedekah

diakui sebagai pengurang dana

infaq/sedekah sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika

dalam bentuk kas.

2) Nilai tercatat aset yang

diserahkan, jika dalam bentuk

aset nonkas.

b) Bagian dari dana infaq/sedekah

yang disalurkan untuk amil diakui

sebagai penambah dana amil.

c) Penentuan jumlah dan persentase

untuk penerima infaq/sedekah

ditentukan oleh amil.

d) Penyaluran infaq/sedekah kepada

penerima akhir dalam skema

bergulir dan tidak mengurangi

dana infaq/sedekah

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Belum

sesuai

(Lazismu

tidak

mengelola

dana

bergulir)

4.4.3. Penyajian

Dalam PSAK No. 109 menyebutkan “Amil zakat menyajikan dana zakat,

infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.

Tabel 4.2

Analisis Kesesuaian Penyajian

Komponen PSAK No.109 Sesuai/

belum

Ket.

Penyajian Amil zakat menyajikan dana zakat,

dana infak/sedekah dan dana amil

secara terpisah dalam laporan

posisi keuangan

Belum

Sesuai

Lazismu

Kalbar

melakukan

pemisahan

dana zakat

dan

infak/sedekah

dan akan

tetapi tidak

membuat

laporan posisi

keuangan

4.4.4. Pengungkapan

PSAK No. 109 mensyaratan setiap organisasi pengelola zakat melakukan

pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan

dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah, kebijakan mengenai pembagian

dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset

non kas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewah, serta hal lain

yang dianggap penting dan perlu diungkap.

Tabel 4.3

Analisis Kesesuaian Pengungkapan

PSAK No.109 Kesesuaian

a) Kebijakan penyaluran zakat, infaq/ sedekah seperti

penentuan skala prioritas penyaluran dana zakat,

dan infaq/sedekah dan penerimaan dana zakat, dan

infaq/sedekah.

b) Kebijakan penyaluran zakat dan infaq/ sedekah

skala prioritas seperti persentase pembagian alasan

dan konsistensi kebijakan.

c) Amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran

dana zakat, infak dan sedekah untuk masing-

masing mustahiq.

d) Amil mengungkapkan metode penentuan nilai

wajar yang digunakan.

e) Keberadaan zakat dan infaq/sedekah yang tidak

langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu,

Belum Sesuai

Belum Sesuai

Sesuai

Belum Sesuai

Belum Sesuai

diungkap jumlah dan persentase.

f) Penggunaan dana zakat dan infaq/ sedekah menjadi

aset kelolaan jika ada diungkap jumlah dan

persentasenya serta alasannya.

g) Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat

hubungan, jumlah yang disalurkan, dan

persentasenya.

h) Keberadaan dana non halal, jika ada diungkap

mengenai kebijakan penerimaan, peyaluran, alasan

dan jumlahnya.

i) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana

zakat, infaq dan sedekah.

Belum Sesuai

Belum Sesuai

Belum sesuai

Sesuai

Dilihat dari tabel yang mana penjelasannya sebagai berikut :

a) Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/ sedekah seperti

penentuan skala prioritas penyaluran zakat infaq/sedekah dan penerimaan zakat dan

infaq/sedekah. Dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekah Lazismu Kalimantan

Barat memiliki skala prioritas, yaitu mustahiq. Dimana mustahiq merupakan orang

yang berhak menerima zakat. Namun tidak diungkapkan kebijakan dan tidak

membuat laporan yang diisyaratkan oelh PSAK No. 109 yaitu catatan atas laporan

keuangan.

b) Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah skala prioritas

seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. Lazismu Kalbar

telah mempresentasikan bagian amil dan mustahiq sesuai dengan syariat islam yaitu

2,5 % dari pendapatan bersih muzakki. Namun tidak diungkapkan kebijakannya

dan tidak membuat laporan yang diisyaratkan oleh PSAK No.109 yaitu catatan atas

laporan keuangan.

c) Amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah

untuk masing-masing mustahiq. Lazismu Kalbar telah menyajikan rincian

penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang disajikan kepada masing-masing

mustahiq. Serta dapat dilihat di laporan hasil rekapitulasi penyaluran dana.

d) Amil mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk

penerimaan zakat, infak/sedekah berupa aset nonkas. DiLazismu Kalbr tidak hanya

menerima penerimaan berbentuk kas. Serta Lazismu juga menggunakan metode

penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Namun

tidak diungkapkan dilaporan yang diisyaratkan oleh PSAK No.109 yaitu catatan

atas laporan keuangan.

e) Keberadaan zakat, infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola

terlebih dahulu, diungkap jumlah dan persentase. Lazismu membuat dalam laporan

rakapitulasi mengenai jumlah dan persentase terhadap seluruh dana zakat,infak dan

sedekah yang dikelola oleh Lazismu. Namun Lazismu tidak mengungkapkan

keberadaannya dan tidak membuat laporan diisyaratkan oleh PSAK No.109 yaitu

catatan atas laporan keuangan.

f) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan jika ada diungkap jumlah

dan persentasenya serta alasannya. Lazismu tidak memiliki aset kelolaan serta tidak

mengungkapkan keberadaan aset kelolaan yang berasal dari dana infak/sedekah

yang dikelola di catatan atas laporan keuangan.

g) Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat hubungan, jumlah yang

disalurkan, dan persentasenya. Lazismu Kalbar tidak mengungkapkan pihak yang

memiliki hubungan istimewa dengan Lazismu Kalbar.

h) Keberadaan dana non halal, jika ada diungkap mengenai kebijakan penerimaan,

peyaluran, alasan dan jumlahnya. Lazismu tidak ada mengungkapkan keberadaan

dana non halal. Dana non halal melalui bank konvensional yaitu bank Kalbar dan

itu ada bukti buku tabungan atau transaksi, namun untuk pelaporannya pihak

Lazismu masih digabungkan dalam dana Infak/sedekah dan laporannya tidak

dipisahkan antara dana non halal dan dana lainya.

i) Amil mengungkapkan efektivitas kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana

zakat, infaq dan sedekah. Lazismu Kalbar mengungkapkan efektivitas kinerja amil

atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

4.3.5. Penyajian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Dari penyajian komponen penyusunan laporan keuangan yang ada pada PSAK

No.109, Lazismu Kalimantan Barat belum membuat laporan keuangan yang sesuai

dengan PSAK No. 109. Lazismu Kalimantan Barat hanya membuat laporan rekapitulasi

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan sarana prasarana yang ada di Lazismu

Kalbar. Berikut ini laporan sumber dana dan pendistribusian dana Lazismu Kalimantan

Barat.

Tabel 4.4

Laporan Sumber Dana dan Pendistribusian Dana

Lazismu Kalimantan Barat 2017-2018

Keterangan 2017 2018

DANA ZAKAT

Penerimaan bulan Januari

Penerimaan bulan Februari

Penerimaan bulan Maret

Penerimaan bulan April

Penerimaan bulan Mei

Penerimaan bulan Juni

Penerimaan bulan Juli

Penerimaan bulan Agustus

Penerimaan bulan September

Penerimaan bulan Oktober

Penerimaan bulan November

Penerimaan bulan Desember

Jumlah

9.398.340

23.889.000

11.796.000

3.313.686

12.767.843

69.229.432

21.796.000

25.938.305

13.696.107

4.881.100

7.926.107

16.033.013

220.664.933

3.485.107

8.671.875

2.742.000

7.247.000

11.434.294

101.998.000

3.659.852

1.000.000

2.241.538

3.734.826

1.800.000

10.940.576

158.955.068

DANA INFAK/SEDEKAH

Penerimaan bulan Januari

Penerimaan bulan Februari

Penerimaan infak Qurban Februari

Penerimaan bulan Maret

Penerimaan infak Qurban Maret

Penerimaan bulan April

Penerimaan infak Qurban April

Penerimaan bulan Mei

Penerimaan infak Qurban Mei

Penerimaan bulan Juni

Penerimaan infak Qurban Juni

Penerimaan bulan Juli

Penerimaan infak Qurban Juli

Penerimaan bulan Agustus

Penerimaan infak Qurban Agustus

Penerimaan bulan September

Penerimaan infak Qurban September

Penerimaan bulan Oktober

Penerimaan bulan November

Penerimaan bulan Desember

Jumlah

Jumlah Dana Zakat & Infak

9.213.900

6.830000

200.000

153.094.626

300.000

15.603.531

300.000

15.811.031

300.000

61.051.970

200.000

12.639.504

200.000

17.861.879

79.400.000

152.431.564

2.300.000

28.557.000

40.788.187

116.741.668

713.824.860

934.489.793,00

96.819.288

32.541.720

-

77.178.322

-

99.800.439

-

86.561.269

-

50.761.190

-

66.841.341

2.500.000

155.585.030,89

32.400.000

56.133.168,13

-

258.413.267

52.503.171

37.745.597

1.105.783.803,02

1.264.738.871,02

Penyaluran Dana program & 8 Asnaf

Pendidikan

Sosial

Ekonomi

Dakwah

Operasional

Pemasyarakatan Ziswaf

Kesehatan

Kemanusian

Inventaris

Pelatihan

Lainnya

Jumlah

77.327.800

176.918.364

149.048.180

157.836.874

40.763.821

30.471.400

16.832.700

125.243.400

23.320.000

5.420.000

803.182.539

128.351.000

447.801.100

35.718.500

253.736.480

67.103.710

38.855.150

112.939.467

174.828.407

50.631.300

5.331.500

8.339.966

1.323.636.580

Sumber: data Olahan (2017-2018)

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan Lazismu Kalbar dalam penyajian laporan

keuangan serta pelaporannya sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas kejujuran

dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas

kebijakan.

2. Lazismu Kalimantan Barat belum sepenuhnya sesuai dalam penerapan akuntansi

zakat dan infak/sedekah dengan menggunakan standar PSAK No. 109. Namun

Lazismu Kalbar melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana ZIS pada

buku harian kas zakat dan infak/sedekah disertai dengan bukti setorannya. Proses

pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Lazismu Kalimantan Barat bersumber

dari bukti transaksi yang di peroleh dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. Bukti yang diperoleh dijadikan

sebagai dasar dalam penyusunan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran

dana.

3. Lazismu Kalimantan Barat telah menerapkan PSAK No. 109. Dimana dalam

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah, Lazismu

Kalimantan Barat hampir sepenuhnya telah menerapkan sesuai dengan PSAK

No.109, namun ada beberapa yang belum sesuai yaitu sebagai berikut :

a) Dalam pengungkapan Lazismu tidak ada hubungan istimewa (khusus) terhadap

pihak-pihak yang berelasi. Kemudian keberadaan dana non halal, tidak diungkap

mengenai kebijakan penerimaan, peyaluran, alasan dan jumlahnya serta dana

non halal digabungkan atau dijadikan dana infak/sedekah yang penyalurannya

sesuai ketentuan dan syariat islam. Serta kinerja amil atas penerimaan dan

penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah tidak ada diungkapkan oleh Lazismu

Kalimantan Barat.

b) Sedangkan dalam penyajian Lazismu Kalimantan Barat telah melakukan

pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan sedekah dalam laporan

penghimpunan dan penyalurannya. PSAK No. 109 mensyaratkan lembaga amil

zakat menyajikan laporan posisi keuangan, namun Lazismu tidak membuat

laporan posisi keuangan (neraca). Lazismu Kalbar hanya membuat laporan

keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran saja.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dalam melakukan penelitian penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat

kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam menyampaikan

hasil penelitian. Hal ini disebabkan data yang diperoleh sangat terbatas.

2. Dalam melakukan penelitian penulis tidak dapat melihat langsung proses

pembuatan laporan tahun 2018 yang dilakukan oleh Lazismu Kalimantan Barat.

Seingga penulis belum dapat memastikan kesesuaian hasil wawancara dan

kuesioner dengan proses pembuatan laporan keuangan sampai laporan telah

disajikan.

5.3. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah disajikan, maka saran yang dapat

penulis berikan Lazismu Kalimantan Barat antara lain :

1. Lazismu Kalbar diharapkan untuk memberikan pelatihan maupun sosialisasi

terhadap staf yang terkait dengan PSAK No. 109 sehingga para staf bisa

memahami PSAK No. 109 khususnya pada bagian keuangan. Ini bertujuan agar

semua staf yang ada pada Lazismu Kalbar dapat lebih mengerti dan memahami

terhadap PSAK No. 109.

2. Bagi Lazismu Kalbar, supaya dapat mengaudit laporan keuangannya pada

kantor akuntan publik yang bertujuan untuk memeriksa dan memperbaiki

laporan keuangannya sesuai dengan penerapan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa lebih memperhatikan objek

penelitian bagaimana proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat,

infak dan sedekah, serta pembuatan laporan keuangan hingga laporan tersebut

telah disusun.

Daftar Pustaka

Afifudin.dkk.(2018). “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi

Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)”. Fakultas Ekonomi Bisnis

Universitas Islam Malang vol 07 No. 04 Tahun 2018.

Alfi., Mohamad .(2018). “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi

Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya).” Skripsi. Palangka

Raya. Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya.

Al Muhsin., Fakhruddin. (2011). ” Ensiklopedi Mini Zakat”. Bogor : Darul Ilmi

Publishing.

Hafidhuddin, D .(2002). “Zakat Dalam Perekonomian Modern.” Jakarta: Gema Insani.

Hakim, Muhamamad Munirul. (2014). “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas

Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang

Semarang.” IAIN Walisongo Semarang.

Hery. (2014). “Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi.”

Jakarta: Prenada.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,infak/sedekah.” Jakarta.

Khasanah. (2010). “Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Umat.” Malang: UIN Maliki Press.

Khaddafi, Muammar et. al. (2016). “Akuntansi syariah meletakkan nilai-nilai syariah

Islam dalam ilmu akuntansi”. Medan: Penerbit Madenatera.

Kurnia dan Hidayat. (2008). ”Panduan Pintar Harta Berkah Pahala Bertambah Plus

Cara Tepat Dab Mudah Menghitung Zakat.” Jakarta: Qultum Media.

Mardani. (2012). “Fiqih Ekonomi Syariah” Jakarta: prenadamedia group.

Mardiasmo. (2009). “Akuntansi Sektor Publik.” Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Muin, Rahmawati. (2011). “Manajeman Zakat”. Makassar: Alauddin University Press.

Nikmatuniayah dan Marliyati. (2015). “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga

Amil Zakat di Kota Semarang.” Politeknik Negeri Semarang Vol 31, No. 2

Tahun 2015.

Nurhayati dan Wasilah. (2014 ). “Akuntansi Syariah di Indonesia.” Jakarta: Salemba

Empat.

Parman, Ali. (2012). “Pengelolaan Zakat Disertai Contoh Perhitungan”. Makassar:

Alauddin University Press.

Purwanto, Agus dkk. (2017). “Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non

Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Buleleng).” e-

Journal Universitas Pendidikan Ganesha Vol 7 No 1 Tahun 2017.

Rida. (2018). “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Pada Pelaporan

Keuangan IZI (Inisiatif Zakat Indonesia ) SULSEL Berdasarkan PSAK No.

109.” Skripsi. SULSEL. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar.

RI, Departemen Agama. (2009). “Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” Depok:

Penerbit Sabiq.

Saputri, Tiara Dewi. dkk. (2019). “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil

Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan Lesma An-Nuur

Kota Batu).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang vol.08

Tahun 2019.

Shahnaz, sabrina. (2016) “Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Keuangan

Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.”

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal

Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16 No. 01 Tahun 2016.

Siregar, S (2013). “Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk

BAZNAS Dan LAZ.” Medan: Wal Ashari Publishing.

Sugiyono. (2013). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.” Bandung:

Alfabeta.

Sukti, S. (2013). “Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia.” Yogyakarta: Kanwa

Publisher.

Syakir, Syaikh Ahmad. (2017). Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI. Jakarta: Darus

Sunnah.

Tim penyusun kamus pusat bahasa. (2005). “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta:

Balai Pustaka.

The Liang Gie, et al. (1989). “Ensiklopedia Administrasi.” Jakarta: CV Haji Masagung

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan

Zakat. Indonesia.

Wibisono, Y, (2015). “Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional

Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011.” Jakarta: Pranadamedia Group.

Widodo, Hertanto dan Kustiawan,T. (2001). “Akuntansi dan Manajemen Keuangan

Untuk Organisasi Pengelola Zakat”. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.