-
1
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH
DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN
PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN
TIKA NOVITASARI
STIE Putra Bangsa Kebumen
[email protected]
Abstract: Savings ands Loans and Sharia Financing Cooperative
(KSPPS) Harapan
Ummat Kebumen is a sharia financial institution that collects
funds through its
products by applying the principles of sharia as the foundation,
such as multijasa
financing with ijarah contract. In connection with that, this
study aims to determine
the implementation of ijarah contract in multi-service financing
used by KSPPS
Harapan Ummat Kebumen. This study uses qualitative descriptive
approach that is
by comparing the accounting treatment of ijarah contract in
multijasa financing
applied by KSPPS Harapan Ummat Kebumen with PSAK 107. The
implementation of
the ijarah contract used by KSPPS Kebumen Hope Kebumen is
adjusted to PSAK
107. The results showed that KSPPS Harapan Ummat Kebumen in
recording
recognition, measurement, presentation, and disclosure were in
accordance with
PSAK 107 but were not perfect yet.
Keywords: application of ijarah, multijasa, PSAK 107
-
2
PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan lembaga syariah terutama dalam ekonomi
telah
membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi
syariah.
Peranan Pemerintah sangat pesat terhadap perkembangan ekonomi
islam dan
perbankan syariah dan lembaga keuangan islam. Keberadaan
bank-bank umum atau
bank konvensional saat ini sangat mempengaruhi perkembangan
perbankan syariah di
Indonesia.
Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
mengalami
peningkatan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Lembaga
Keuangan Syariah
yang berkembang untuk berorientasi mendapatkan keuntungan saat
ini antara lain
Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah,
Obligasi Syariah.
Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah nirlaba yang saat ini
berkembang yaitu
Organisasi Pengelola Zakat, Badan Amil Zakat maupun Badan Amil
Zakat, dan
Badan Wakaf. Lembaga keuangan Mikro Syariah seperti BMT (Baitul
Maal wa
Tamwil) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah juga
turut
berkembang sangat pesat di Indonesia. Adanya label syariah pada
Lembaga
Keuangan tersebut, memiliki konsekuensi pada operasionalnya.
Lembaga Keuangan
tersebut harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam
seluruh produk dan
operasionalnya yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist
Rasululloh SAW.
Meningkatnya kebutuhan layanan jasa perbankan dengan prinsip
syariah serta
jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan
oleh bank syariah,
diharapkan lembaga non perbankan mampu bersaing dalam
mengembangkan prinsip
syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu
Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) yang
menawarkan jasa pembiayaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh
Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.UKM/IX/2015
tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi
mengubah kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang lahir dari
Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS).
-
3
Dalam beroperasi KSPPS memiliki kesamaan dengan kegiatan pada
Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) dengan berprinsip syariat Islam.
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
merupakan
lembaga syariah yang ruang lingkupnya mikro yang dioperasikan
dengan prinsip bagi
hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Sebagai
lembaga
keuangan syariah, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi,
seperti mengelola
kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Keberadaan KSPPS
ditengah-tengah
masyarakat bawah memberikan angin segar bagi pengusaha kecil dan
menengah
untuk dapat melangsungkan usahanya melalui fasilitas pembiayaan
yang ditawarkan.
Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Harapan Umat
Karanganyar yang terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan
penggunaanya, diantaranya pembiayaan dengan prinsip Simpan
Pinjam
(Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip Kerjasama (Musyarakah),
pembiayaan
dengsn prinsip Jual Beli (Murabahah), pembiayaan dengan prinsip
Sewa (Ijarah) dan
lain-lain. Salah satu jasa pembiayaan yang menjadi alternative
bagi nasabah dalam
hal pembiayaan adalah Ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah
Nasional Tahun 2000,
dijelaskan prinsip atau akad Ijarah adalah akad pemindahan hak
guna atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
atau upah, tanpa
diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang
dan
manfaat jasa KSPPS menawarkan jenis produk pembiayaan Multijasa
yang
menggunakan akad Ijarah dalam implementasinya. Dalam perlakuan
akuntansi
produk perbankan syariah mengacu pada standar akuntansi yang
diterbitkan oleh
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu Standar Akuntansi
Keuangan PSAK 101
sampai dengan PSAK 111 tentang akuntansi perbankan syariah yang
sebelumnya
masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya.
Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang
digunakan oleh
Lembaga Keuangan baik (Bank Konvensional dan Bank Syariah) dalam
hal
pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengakuan
dan pengukuran,
-
4
penyajian serta pengungkapan. KSPPS Harapan Umat Karanganyar
adalah salah satu
Koperasi keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan multijasa,
dimana bentuk
pembiayaan tersebut menggunakan akad Ijarah. Akan tetapi masih
ditemukan
perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 107. KSPPS
Harapan Ummat
Kebumen salah satu yang semestinya melakukan pencatatan keuangan
sesuai dengan
PSAK termasuk pembiayaan Ijarah.
Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk
melakukan
penelitian tentang masalah tersebut dengan judul “ANALISIS
PENERAPAN
AKUNTANSI IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN
PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas, maka penulis
dapat merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti. Adapun
rumusan masalah
dalam penelitian yang dilakukan adalah “Bagaimana Penerapan
Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas Pembiayaan Multijasa pada
KSPPS Harapan
Ummat Kebumen ?”
Batasan Masalah
Penyusun hendak menganalisis penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan
(PSAK) 107 atas pembiayaan Multijasa pada KSPPS Harapan Umat
Karanganyar.
Untuk mencegah pembahasan penelitian keluar dari tema, maka
aspek yang dijadikan
batasan adalah pengakuan dan pengukuran, penyajian serta
pengungkapan untuk
akuntansi pemberi sewa atau pihak KSPPS Harapan Umat pada
pembiayaan
Multijasa pada produk jasa pendidikan dan jasa pengobatan.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis
penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas
pembiayaan
Multijasa pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen.
-
5
TINJAUAN PUSTAKA
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank dibutuhkan sebagai lembaga
intermediary
(perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang
defisit dana. Lembaga
keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di
bidang keuangan,
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat,
terutama guna
membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataanya, kegiatan
pembiayaan lembaga
keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan
konsumsi, dan
kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga Keuangan dapat
dikelompokan menjadi
dua bentuk, yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan, baik bank
maupun non
bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian.
Lembaga Keuangan Non Bank
Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, pasar modal,
reksa dana,
pasar uang, asuransi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi
Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perkembangan lembaga keuangan
baik bank
maupun non bank sekarang menyebabkan memiliki unit usaha syariah
sendiri.
Koperasi Simpan Pinjam Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 pasal 1, Koperasi
Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang
kegiatan usahanya
meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip
syariah, termasuk
mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.
Pembiayaan
Menurut Standar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(2007: 3)
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau
kerjasama
permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota,
koperasi lain, dan atau
anggotanya, yang mewaibkan penerima pembiayaan itu untuk untuk
melunasi pokok
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad
disertai dengan
-
6
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari
kegiatan yang dibiayai
atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
Pengertian Ijarah
Ijarah menurut Rifqi (2008: 319) adalah akad pemindahan hak guna
atas barang
dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan
Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa
diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad
ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja
dari yang
menyewakan pada penyewa.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107
Pendahuluan
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran,
penyajian dan
pengungkapan transaksi ijarah.
Ruang Lingkup
PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi
ijarah serta
mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan
akad ijarah,
namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk
obligasi syariah
(sukuk) yang menggunakan akad Ijarah.
Definisi
Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara
lain:
a. Aset ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud
yang atas
manfaatnya disewakan
b. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (mafaat) atas suatu
asset dalam wakyu
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan
pemindahan
-
7
kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa
operasi
(operating lease)
c. Ijarah muntahiyyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’d
perpindahan
kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu.
d. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan
suatu asset antara
pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
dalam suatu
transaksi dengan wajar
e. Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau
tidak berwujud.
f. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara
substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.
g. Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan
akan digunakan
atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh
dari asset.
h. Wa’d adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk
melaksanakan sesuatu.
Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan Pengukuram, Penyajian serta Pengungkapan dikutip
dari
PSAK 107 tentang Ijarah, sedangkan pencatatan transaksi ijarah
dikutip dari
Nurhayati dan Wasilah (2016: 240-242) yang telah sesuai dengan
PSAK. Pembiayaan
multijasa yang menggunakan akad ijarah, standar akuntansi yang
menjadi acuannya
adalah PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.
Akuntansi Pemilik (Mu’jir)
Biaya Perolehan
Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar
biaya perolehan.
Biaya perolehan objek ijarah yang berupa asset tetap mengacu ke
PSAK 16: aset teap
dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tidak berwujud.
Menurut PSAK
16 Aset tetap adalah aset berwujud yang:
1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu
periode.
-
8
Aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari
satu
periode atau dalam jangka panjang yang dapat dipergunakan dalam
produksi
atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak
lain.
Sedangkan aset tidak berwujud menurut PSAJ 19 adalah aset non
moneter
yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tersebut harus
memiliki
syarat sebagai berikut:
3. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis
masa depan
dari aset tersebut, dan
4. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.
Jurnal:
Dr. Aset Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik xxx
Cr. Kas/Utang xxx
Penyusutan dan Amortisasi
Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang
dapat disusutkan
atau amortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau
amortisasi untuk aset
sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan
penyusutan atau
amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang
diharapkan dari
manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis
dapat berbeda
dengan umur teknis. Jika aset ijarah untuk akad jenis ijarah
muntahiyya bit tamblik
maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan
adalah periode
akad.
Jurnal:
Dr. Biaya Penyusutan xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan xxx
Pendapatan dan beban
Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah
diserahkan kepada
penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah
diserahkan tapi perusahaan
belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan
sewa dan
diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
-
9
Jurnal:
Dr. Kas/ Piutang Sewa xxx
Cr. Pendapatan Sewa xxx
Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai
berikut:
a. Biaya perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik,
tetapi
pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau
dilakukan
oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
1. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan
persetujuan
pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat
terjadinya.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Utang xxx
2. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijaah yang dilakukan
oleh penyewa
diakui pada saat terjadinya.
Jurnal:
Dr. BIaya Perbaikan xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara
bertahap,
biaya perbaikan obejk ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan
(b) ditanggung
pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan
masing-
masing atas objek ijarah.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
b. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah dalam Ijarah Muntahiya
bit Tamlik
dapat dilakukan dengan cara:
1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai
beban.
Jurnal:
Dr. Beban Ijarah xxx
-
10
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar cicilan sewa atau
jumlah
yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah
tercatat objek
ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal:
Dr. Kas/Piutang xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Dr. Kerugian* xxx
Cr. Keuntungan** xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara
harga jual dan
jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian.
Jurnal:
Dr. Kas xxx
Dr. Kerugian xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Keuntungan* xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
4. Penjulan objek ijarah secara bertahap, maka:
1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek
ijarah
yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal:
-
11
Dr. Kas xxx
Dr. Kerugian* xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Keuntungan** xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
2) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai
aset
tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan
aset
tersebut.
Jurnal:
Dr. Aset Lancar/tidak lancar xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat
penjualan ijarah tersebut diakuisebagai
beban/keuntungan/kerugian
pada periode berjalan. Keuntungan/ Kerugian yang timbul tidak
dapat
diakui sebagai pengurangan atau penambah dari beban Ijarah.
Penyajian
Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi
beban-beban yang
terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan
perbaikan, dan
sebagainya.
Pengungkapan
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi
ijarah dan ijarah
muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi
tidak terbatas pada:
1. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan
(jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan)
-
12
2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
3. Agunan yang digunakan (jika ada);
b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap
kelompok aset ijarah; dan
c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)
Berakhirnya Akad Ijarah
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:237) berakhirnya akad ijarah
yaitu:
a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak
masih dapat berlaku
walupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan,
misalnya
keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian,
maka
dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa
sepakat
menghentikan akad ijarah.
c. Terjadi kerusakan asset
d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan
untuk meneruskan
akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak
masalah maka akad
tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui maka
bila sang bayi
atau menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.
Multijasa
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004
tentang
pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa
keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu
pembiayaan yang
diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam
memperoleh
manfaat atas suatu jasa
METODE PENELITIAN
Objek Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih KSPPS Harapan Ummat
Kebumen
sebagai tempat penelitian mengenai pembiayaan multijasa dengan
PSAK 107 tentang
-
13
Akuntansi Ijarah yang beralamat di Jalan Dampit, 004/001
Plarangan, Karanganyar,
Kebumen.
Jenis Data
a. Data primer yang diperoleh dengan menggunakan pengamatan
secara
langsung pada KSPPS Harapan Umat serta melakukan wawancara
secara
langsung dengan pihak pimpinan dan sejumlah personil yang ada
kaitannya
dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini
adalah hasil
wawancara langsung dari pihak KSPPS Harapan Ummat yang
dilakukan
dengan Bapak Irvan Purwanto selaku Manajer.
b. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature
seperti; jurnul, buku,
website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian
ini.
Metode Pengumpulan Data
Metode Wawancara, Metode Observasi, Studi Kepustakaan.
Metode Analisis Data
a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan akad
ijarah
dalam pembiayaan multijasa pada KSPPS Harapan Umat Kebumen.
b. Membuat dan menyajikan data perlakuan akuntansi akad ijarah
dalam
pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS Harapan Ummat
Kebumen.
c. Membandingkan pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS Harapan
Umat
Karanganyar dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan
pengukuran,
penyajian serta pengungkapan.
d. Menganalisis perlakuan akuntansi akad ijarah dalam pembiayaan
multijasa
yang diterapkan pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen dengan
perlakuan
akuntansi akad ijarah sesuai PSAK 107.
PEMBAHASAN
Hasil Laporan
a. Kasus: Pembiayaan Multijasa pada produk Jasa Pendidikan.
Pada Tanggal 20 Januari 2017 Bapak XXX telah menandatangani
akad
pembiayaan Al-Ijarah yaitu Multijasa untuk jasa pendidikan S1
dengan harga
-
14
perolehan Rp. 25.000.000,- ditambah keuntungan yang disepakati
sebesar Rp
3.750.000,-. Adapun biaya diluar harga perolehan yang dibebankan
kepada
KSPPS yaitu biaya administrasi dan materai sebesar Rp. 506.000,-
biaya lain-lain
dan survey sebesar Rp 10.000,- biaya notaris dan dana ta’awun
sebesar Rp
100.000,-. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan secara tangguh
dalam jangka
waktu 10 bulan. Atas transaksi tersebut pihak KSPPS Harapan
Ummat
menyerahkan uang tunai kepada Bapak Dr. Ahmad Dedat sebesar
Rp
25.000.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 20 November
2017:
Perhitungan Akad Al-Ijarah produk Multijasa produk Jasa
Pendidikan:
Harga perolehan = Rp 25.000.000
Marjin disepakati (Rp 25.000.000x15%) = Rp 3.750.000 +
Harga jual disepakati = Rp 28.750.000
Marjin per bulan = Rp 375.000
Tabel IV.1 Jadwal Angsuran Nasabah Bapak XXX Pembiayaan
Ijarah
pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen
Angsuran
Ke Pokok Margin Jumlah
Saldo
Pembayaran
1 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 22,500,000.00
2 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 20,000,000.00
3 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 17,500,000.00
4 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 15,000,000.00
5 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 12,500,000.00
6 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 10,000,000.00
7 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 7,500,000.00
8 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 5,000,000.00
9 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 2,500,000.00
10 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 0
Total 25,000,000.00 3,750,000.00 28,750,000.00
Sumber: Data Berasal dari angsuran nasabah KSPPS Harapan
Ummat
-
15
Pencatatan Jurnal Transaksi Ijarah
Berikut adalah perbandingan perlakukan akuntansi Ijarah pada
KSPPS Harapan Ummat dengan PSAK 107 disajikan pada
tabel sebagai berikut:
Tabel IV.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada KSPPS Harapan
Ummat dengan PSAK 107 Ijarah (Kasus Pertama)
Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal
Berdasarkan PSAK 107
20/01/2017
Saat akad
Ijarah
disepakati
(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Cr) Kas Rp 25.000.000 (Cr) Kas Rp 25.000.000
20/01/2017
Saat
perhitungan
margin Ijarah
disepakati
(Dr) Piutang Ijarah Rp 28.750.000
(Cr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Cr) Margin yang
ditangguhkan Rp 3.750.0000
20/01/2017 Biaya
Administrasi
(Dr) Kas Rp 616.000 (Dr) Kas Rp 616.000
(Cr) Biaya
Administrasi Rp 500.000
(Cr)Pendapatan
Administrasi Rp 616.000
(Cr)Persediaan
Materai Rp 6.000
(Cr) Pendanaan Non
Operasional Rp 100.000
(Cr) Cadangan
Resiko Rp 10.000
-
16
Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal
Berdasarkan PSAK 107
20/02/2017
s/d
20/11/2017
Saat
penerimaan
angsuran ke 1-
10
(Dr) Kas Rp 2.875.000 (Dr) Kas Rp 2.875.000
(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Pendapatan Sewa Rp
2.875.000
(Cr) Margin Ijarah
yang ditangguhkan Rp 375.000
20/11/2017 Saat pelunasan
(Dr) Kas Rp 2.500.000 (Dr) Kas
Rp 2.875.000
(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Piutang Ijarah
Rp 2.875.000
(Dr) Margin Ijarah yang
x ditangguhkan Rp 375.000
(Cr) Pendapatan
Margin Ijarah Rp 375.000
-
17
Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa Pada KSPPS Harapan
Ummat
Tabel IV.5 Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 dan KSPPS
Harapan
Ummat
No Perlakuan Akuntansi PSAK
107
Implementasi Keterangan
a. Pengakuan dan Pengukuran
1. Pada saat perolehan asset
ijarah diakui sebagai
persediaan sebesar biaya
perolehan. (Paragraf 9)
Pada KSPPS
Harapan ummat saat
memperoleh asset
ijarah KSPPS
mencatat sebesar
harga perolehan.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107.
2. Pada saat akad ijarah, piutang
ijarah diakui sebesar biaya
perolehan asset ijarah
ditambah keuntungan yang
disepakati. (Paragraf 17)
Piutang ijarah
dicatat sebesar
pembiayaan yang
diajukan dan
ditambah dengan
keuntungan yang
disepakati.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107
3. Pada saat akad Ijarah,
pendapatan sewa selama
masa akad diakui pada saat
manfaat atas aset telah
diserahkan kepada penyewa.
(Paragraf 14)
Pendapatan ijarah
dicatat sebagai
pendapatan transaksi
multijasa.
Pengakuan dan
Pengukuran sudah
sesuai PSAK 107.
4.
Denda dikenakan jika
pembeli lalai dalam
melakukan kewajibannya
sesuai dengan akad, dan
denda yang diterima diakui
sebagai dana kebajikan.
Pada KSPPS
Harapan Ummat
dilakukan denda
kepada mitra atas
kelalaiannya dalam
melakukan
kewajibannya untuk
transaksi multijasa.
Pengakuan,
pengukuran,
penyajian dan
pengungkapan
sudah sesuai
PSAK 107.
5. Pada piutang pendapatan
sewa diukur sebesar nilai
yang dapat direalisasikan
pada akhir periode pelaporan.
(Paragraf 15)
Piutang pendapatan
ijarah pada KSPPS
telah sesuai dan
direalisasikan pada
akhir periode
pelaporan.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107
-
18
No Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Implementasi Keterangan
b. Penyajian
1.
Pendapatan Ijarah disajikan
secara neto dikurangi beban-
beban yang terkait, misalnya
beban penyusutan, beban
pemeliharaan, dan perbaikan.
(Paragraf 29)
Pada KSPPS tidak
ada beban yang
terkait yaitu beban
penyusutan.
Penyajian sudah
sesuai PSAK 107.
c. Pengungkapan
1.
Pemilik mengungkapkan dalam
laporan keuangan terkait
transaksi ijarah, tetapi tidak
terbatas pada:
(i) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan
mekanisme yang digunakan
(jika ada wa’ad pengalihan
kepemilikan)
(b) nilai perolehan dan
akumulasi penyusutan untuk
setiap kelompok aset ijarah
Pada KSPPS
pembiayaan
multijasa tidak
dilakukannya
wa’ad pengalihan
kepemilikan.
Pengungkapan
belum sesuai
PSAK 107
-
19
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan
PSAK 107.
Penyajian pada KSPPS Harapan Ummat sudah sesuai dengan PSAK 107
tetapi belum
sempurna karena pendapatan ijarah langsung disajikan secara neto
karena langsung
dikurangi biaya penyusutan dimana KSPPS Harapan Ummat biaya
penyusutan diakui
sebagai aset ijarah.. Pengungkapan pada KSPPS Harapan Ummat
sebagian belum
sesuai PSAK 107.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran
baik bagi
manajemen KSPPS Harapan Ummat terkait dan bagi peneliti
selanjutnya antara lain:
1. Pengakuan dan Pengukuran, seharusnya KSPPS Harapan Ummat
melakukan
pencatatan tersendiri pada biaya penyusutan sehingga terpisah
dengan
pembayaran penerimaan angsura
2. Penyajian, seharusnya KSPPS Harapan Ummat menyajikan laporan
laba rugi
secara rinci yaitu dimana pendapatan bruto dikurangi biaya
penyusutan dan
materai bukan dengan mencatat pendapatan neto secara
langsung.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis Akad
Ijarah sesuai
dengan PSAK 107 dalam pembiayaan multijasa semua produk
pembiayaan tidak
hanya Produk Jasa Pendidikan dan Jasa Pengobatan. Sehingga dapat
memperluas
pengetahuan dalam perbankan syariah.
-
20
DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. PT Grafindo
Persada. Jakarta.
Arif, N.R.M. Al. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian
Teoritis Praktis.
CV Pustaka Setia. Bandung.
Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 2001. Pembiayaan Ijarah:
Himpunan Fatwa
DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Pertama. BI.
Jakarta.
Ghazaly, Abdul R. 2010. Fiqh Muamalah. Cetakan Pertama. Kencana
Pramedia
Grup. Jakarta.
Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. TERAS. Yogyakarta.
Karim, Adiwarman A. 2004. Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi
Kelima. PT Raja
Grafindo. Jakarta.
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia.
2007. Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan
Syaiah/Unit
Jasa Keuangan Syariah. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM
Bidang
Pembiayaan. Jakarta.
Muhammad. 2008. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. UUP AMP
YKPN.
Yogyakarta.
Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia.
Edisi Empat.
Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia
Nomor 16 tahun 2015. Pelakasanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 23 September 2015. Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495. Jakarta.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 107 (2009) Akuntansi
Ijarah. Dewan
Standar Aluntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia.
Jakarta.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2011) Aset
Tetap. Dewan
Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia.
Jakarta.
Rifqi, Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep
Implementasi
PSAK Syariah. P3EI. Yogyakarta.
-
21
Soemitra, Andi. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.
Kencana. Jakarta.
Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi
dan Ilustrasi.
Edisi kedua. EKONISIA. Yogyakarta.
Syafe’I, R. 2001. Fiqh Muamalah. CV Pustaka Setia. Bandung.
Wangsawidjaja, Z. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. PT Gramedia
Pustaka Utama.
Jakarta.j
Warsono. 2011. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
Wiroso. 2011. IAI: Akuntansi Transaksi Syariah