ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN

PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB

PERIODE 2007-2011

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

INDAH DWI ARIASTUTI

F0108075

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

2

ABSTRAK

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN

WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PENDEKATAN

SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011

Indah Dwi Ariastuti

F0108075

Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakankondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlahpenduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga ikut bertambah,oleh karena itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan sektor unggulanperekonomian wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga dapat digunakan sebagaipedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil gunamempercepat laju pertumbuhan yang ada. Dalam penelitian ini, data yangdigunakan berupa data sekunder dengan kurun waktu (time series) dari PDRBKabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Alat analisisyang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 1). Analisis Tipology Klassendigunakan untuk mengklasifikasi sektor-sektor PDRB, 2). Analisis LocationQuotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dalamperekonomian wilayah Kabupaten Purbalingga, dan 3). Analisis Shift Sharedigunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur perekonomianwilayah Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian berdasarkan analisis Tipology Klassen menunjukkan yangmerupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat adalah sektor pertanian; sektorbangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) yang merupakan sektor basis adalahsektor pertanian; sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasaperusahaan; serta sektor jasa-jasa. Analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektoryang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik,gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasaperusahaan.

Hasil analisis per sektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukanbahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga dengankriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan berkompetitif adalahsektor bangunan; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Kata Kunci : Struktur Ekonomi, Sektor Unggulan, Tipology Klassen, LocationQuotient dan Shift Share.

3

ABSTRACT

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN


SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011

Indah Dwi Ariastuti

F0108075

Economic growth with its process are the main condition for thesustainability of the regional economic development. Because of the continuingpopulation growth means economic needs also increase, therefore needs revenuerequired each year.

This research focused to review and determine the regional leadingsectors of Purbalingga Regency so that can be to guidelines what determineaction should be taken to accelerate the growth rate. In this research, usingsecondary data with time series of GRDP in Purbalingga Regency and CentralJava Province years 2007-2011. Three tools of analysis at the research, 1)Klassen Typology Analysis used to classify sectors GDRP, 2) Location QuotientAnalysis used to determine base and non base sectors the regional of PurbalinggaRegency, and 3) Shift Share Analysis used to know the change and shift in theeconomic structure of the region Purbalingga.

Klassen Typology Analysis indicates that the developed sectors areagrigulture; construction; financial, ownership and business services; and theservices sectors. Location Quotient Analysis indicates agricultural; construction;ownership and business services; and the services sectors. Shift Share Analysisindicates that the competitive sectors are manufacturing industry; electricity, gasand water supply; construction; trade, hotel and restaurant; transport andcommunication; and financial, ownership and business services.

The results of the analysis based on three analysis tools indicate that theleading sector with the criteria’s developed, base, and competitive is sectorcontruction; and financial, ownership and business services.

Keywords : Economic Structure, Leading Sector, Klassen Typology, LocationQuotient, and Shift Share.

4

5

6

7

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan, kepada :

Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan, anugerah daninayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ayahanda Darmo Nyipto W. dan Ibunda Sri Hastuti E. yang telahmemberikan do’a, kasih sayang, dan cintanya yang begitu tulus.

Bpk. Kresno, Bpk. Mulyanto dan Bpk. Sumardi, selaku pembimbing danpenguji yang telah banyak membantu.

Kakak tercinta Mba Ismi, serta adikku Iqbal yang telah mendorong danmemotivasi penulis untuk terus berjuang.

Ponakanku yang ganteng ( Gustav ), semoga jadi anak yang sholeh ya.

Saudara-saudaraku sayang ( Kanti, Mba Ulfah, Oki, Mas Iyan, Mba Siska,Mas Aan, Ivan, Vina, Robi ) terima kasih do’a dan semangatnya.

Serta seluruh keluarga dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satupersatu.

8

MOTTO

Laahaulawalaaquwwata Illaabillaahil'aliyyil 'adziim

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka

mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q. S. Ar-Ra'd: 11)

“ Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu menguBah

nasib mereka sendiri “. ( QS. Al-Anfaal (8) : 53 )

… Barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur

Untuk dirinya sendiri… (Q.S. Luqman: 12)

“ Man Jadda Wajada “

9

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Rabb alam semesta atas segala nikmat dan

karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten

Purbalingga dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB Periode 2007-

2011” dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kaum kerabatnya, dan

umatnya hingga hari kemudian.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan

Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah

memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan

materiil khususnya kepada :

1. Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret.

2. Drs. Supriyono, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Universitas Sebelas Maret.

10

3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu berdoa serta memberikan

dukungan moral maupun materiil kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan

penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat (Hida, Lita, Septina, Anisa,) terima kasih atas do’a dan

semangatnya.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, penulis berharap

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat

dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. penulis juga

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan

banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik

atas skripsi ini.

Surakarta, September 2014

Penulis

11

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………..……..

ABSTRAK …………………………………………………………………

ABSTRACT …………………………………………………………….......

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………...

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………......

MOTTO …………………………………………………………………….

KATA PENGANTAR ………………………………………………….....

DAFTAR ISI ………………………………………………………………

DAFTAR TABEL …………………………………………………………

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………...

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………..

B. Rumusan Masalah ……………………………………………

C. Tujuan Penelitian ………………………………………….....

D. Manfaat Penelitian …………………………………………...

BAB II DAFTAR PUSTAKA

A. Teori Pembangunan Ekonomi …………………………….....

B. Pembangunan Ekonomi Regional ……………………………

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi ………………………………...

D. Pertumbuhan Ekonomi Regional ………………………….....

E. Pendapatan Regional ………………………………………...

F. Perencanaan Pembangunan Wilayah ………………………...

G. Teori Basis Ekspor (Export Base Theory) …………………...

H. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai StrategiPembangunan Daerah ………………………………………..

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

ix

xiii

xv

1

9

10

10

12

14

15

19

21

24

26

28

12

I. Teori Perubahan Struktur Ekonomi ……………………….....

J. Analisis Tipology Klassen Sektoral dan Location Quotient ….

K. Konsep Analisis Shift Share …………………………………

L. Penelitian-Penelitian Terdahulu ……………………………...

1 Analisis Tipology Klassen Sektoral ……………………..

2 Analisis Location Quotient (LQ) ………………………...

3 Analisis Shift Share ………………………………………

M. Kerangka Pemikiran …………………………………………

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ……………………………….....................

B. Jenis dan Sumber Data ……………………………………….

C. Metode Pengumpulan Data …………………………………..

D. Defenisi Operasional ………………………………………...

E. Metode Analisis Data ………………………………………..

1. Analisis Tipology Klassen Sektoral ……………………...

2. Location Quotient (LQ) …………………………………

3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis) ……………..

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga …………………..

1. Kondisi Geografis ……………….....................................

2. Luas Penggunaan Lahan ………………………………...

3. Kondisi Topografi ……………………………………….

4. Ketinggian dan Jenis Tanah ……………………………..

5. Hidrologi ………………………………………………...

6. Kondisi Demografi ……………………………………...

7. Pemerintah ………………………………………………

8. Sosial ……………………………………………………

9. Kondisi Ekonomi ………………………………………..

10. Struktur Perekonomian ……………………………….....

30

31

32

33

33

34

35

36

41

41

42

42

45

45

47

50

55

55

55

57

58

59

59

62

64

64

65

13

11. Pendapatan Per Kapita …………………………………..

a. Sektor Pertanian ………………………………….....

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian ……………...

c. Sektor Industri Pengolahan …………………………

d. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih …………………

e. Sektor Bangunan ……………………………………

f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran …………..

g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ……………..

h. Sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan ……………………………………….....

i. Sektor Jasa-jasa ……………………………………..

B. Analisis Data dan Pembahasan ................................................

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor PerekonomianWilayah Kabupaten Purbalingga Menurut TipologyKlassen Sektoral…............................................................

2. Analisis Location Quotient (LQ) ………………………..

3. Analisis Shift Share ……………………………………..

4. Pembahasan Per Sektor ………………………………....

a. Analisis Sektor Pertanian …………………………...

b. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian ……

c. Analisis Sektor Industri Pengolahan ……………….

d. Analisis Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ………..

e. Analisis Sektor Bangunan ……………………….....

f. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel danRestoran ………………………………………….....

g. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ……

h. Analisis Sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan ……………………………………….....

i. Analisis Jasa-jasa …………………………………...

5. Sektor Unggulan Kaitannya dengan PengembanganWilayah ………………………………………………….

67

68

70

70

71

72

72

73

74

74

75

75

78

80

86

86

89

91

93

95

97

99

101

103

104

14

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ………………………………..............................

B. Saran …………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….....

LAMPIRAN

107

109

111

15

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah) …………………………………………….......

Tabel 1.2 Jumlah dan Prosentase Peningkatan Penduduk Menurut JenisKelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 ………..

Tabel 1.3 Persentase Kontribusi Sektoral terhadap PDRB KabupatenPurbalingga ………………………………………………..….

Tabel 3.1 klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipology KlassenSektoral…………………………………………………............

Table 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2011 (dalam Ha) ………………………………………..

Table 4.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 ……………………………………………………………

Table 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang BekerjaMenurut Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten PurbalinggaTahun 2011 ………………………………………………….....

Table 4.4 PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 MenurutLapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000(Jutaan Rupiah) ………………………………………………...

Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011 ………………………………………………

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi JawaTengah dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 ……….

Tabel 4.7 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 Berdasarkan Tipology Klassen Sektoral …………………

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient KabupatenPurbalingga Tahun 2007-2011 …………………………………

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011 ………………………………………………

Tabel 4.10 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 ……………………………………………………………

Tabel 4.11 Analisis Sektor Pertanian ………………………………………

Tabel 4.12 Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian ………………..

5

6

8

47

57

60

61

66

67

76

77

79

82

85

87

89

16

Tabel 4.13 Analisis Sektor Industri Pengolahan …………………………...

Tabel 4.14 Analisis Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih …………………...

Tabel 4.15 Analisis Sektor Bangunan ……………………………………...

Tabel 4.16 Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ………….....

Tabel 4.17 Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi …………….....

Tabel 4.18 Analisis Sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan ……………………………………………………..

Tabel 4.19 Analisis Sektor Jasa-jasa …………………………………….....

91

93

95

97

99

101

103

17

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Prosentase Penduduk Menurut Kelompok Umur DanJenis Kelamin Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011(dalam %) …………………………………………………...

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual …………………………...

Gambar 4.1 Prosentase Luas Penggunaan Lahan Di KabupatenPurbalingga Tahun 2011 ……………………………………

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011 …………………………………………..

Gambar 4.3 Grafik Pembagian Wilayah Administratif MenurutKecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 ……….

Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB KabupatenPurbalingga Tahun 2007-2011 ……………………………...

Gambar 4.5 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertanian ………………...

Gambar 4.6 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan danPenggalian …………………………………………………..

Gambar 4.7 Grafik Perkembangan LQ Sektor Industri Pengolahan …….

Gambar 4.8 Grafik Perkembangan LQ Sektor Listrik, Gas dan AirBersih …………………………………………………….....

Gambar 4.9 Grafik Perkembangan LQ Sektor Bangunan …………….....

Gambar 4.10 Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel danRestoran ………………………………………………….....

Gambar 4.11 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pengangkutan danKomunikasi …………………………………………………

Gambar 4.12 Grafik Perkembangan LQ Sektor Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan ……………………………………………..

Gambar 4.13 Grafik Perkembangan LQ Sektor Jasa-jasa …………………

7

40

56

61

63

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

18

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Peta Kabupaten Purbalingga ………………………………….

Lampiran 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah) ……………………………………………….

Lampiran 3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 Di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah) …………………………………………….....

Lampiran 4 Indeks PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun2000 (Tahun 2000 = 100,00) ………………………………..

Lampiran 5 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 MenurutLapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 …………………………………………........................

Lampiran 6 Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 MenurutLapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011(persen) ……………………………………………...............

Lampiran 7 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 MenurutLapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 (persen) ……………………………….....

Lampiran 8 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 MenurutLapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011(persen) ……………………………………………………...

Lampiran 9 Perhitungan Analisis Tipology Klassen Sektoral PDRBKabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 …………………

Lampiran 10 Perhitungan Analisis Location Quotient PDRB KabupatenPurbalingga Tahun 2007-2011 ……………………………...

Lampiran 11 Perhitungan Analisis Shift Share PDRB KabupatenPurbalingga Tahun 2007-2011 ……………………………...

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

126

19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses untuk membuat kehidupan masyarakat

lebih baik lagi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,

pembangunan produksi dan infrastruktur merupakan bidang yang ditekankan

dalam strategi pembangunan hal itu bertujuan untuk mempercepat peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pertumbuhan ekonomi.

Di Negara-Negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan

bidang yang selalu difokuskan dalam pembangunan melalui usaha untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya ekonomi

yang masih terbelakang. Pembangunan identik dengan strategi pertumbuhan

ekonomi atau usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karena itu,

pembangunan di bidang ekonomi dapat mendorong pada perubahan serta

pencapaian tujuan dalam bidang kehidupan yang lain (Siagian, 1984:128). Dalam

proses pembangunan ekonomi diperlukan usaha-usaha dari berbagai pihak agar

tercipta kemakmuran bagi manusia, karena pembangunan tidak akan dapat

berjalan sendiri.

Menurut Sjafrizal (2008), ada beberapa indikator yang umum digunakan

untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang umum digunakan

karena dapat dijadikan petunjuk secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu

20

daerah dalam kinerja perekonomian. Indikator lain adalah tingkat pendapatan

perkapita, pertumbuhan dan perubahan atau pergeseran struktur ekonomi.

Menurut Jhingan (1992:420), tujuan utama pembangunan ekonomi

adalah untuk menciptakan modal berupa alat-alat dalam skala yang cukup untuk

meningkatkan produktivitas dibidang pertambangan, pertanian, industri serta

perkebunan. Selain itu, modal juga diperlukan untuk mendirikan rumah sakit,

sekolah, jalan kereta api, jalan raya, serta fasilitas-fasilitas yang lainnya.

Sehubungan dengan pentingnya mengidentifikasi potensi dan kebutuhan

dalam proses perencanaan pembangunan daerah, maka dilakukan berbagai

pendekatan model perencanaan pembangunan untuk menentukan arah dan bentuk

kebijakan yang diambil. Pendekatan pembangunan daerah salah satunya

pendekatan sektoral, pendekatan ini sangat diperlukan karena dapat memberikan

gambaran tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut yang

berbeda dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Dengan berfokus pada

pengembangan sektor unggulan, maka eksistensi wilayah tersebut akan tetap

terjamin. Oleh karena itu analisis dan identifikasi sektor ekonomi potensial sangat

penting bagi setiap kabupaten, apalagi untuk Kabupaten Purbalingga sebagai

daerah otonom yang memilik banyak keunggulan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan

adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memacu pertumbuhan

21

ekonomi serta melaksanakan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu kemajuan

perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang

tersebut memiliki arti sangat penting untuk daerah, yaitu dengan adanya

pemberian kewenangan serta pembiayaan yang menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif

dalam pengembangan perekonomian, perusahaan milik daerah dan peranan

investasi swasta diharapkan dapat memicu pembangunan serta pertumbuhan

ekonomi. Investasi akan menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain

serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Bagi Negara Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, adanya

perbedaan karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah yang lain merupakan

konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Untuk menciptakan pola pembangunan

ekonomi dipengaruhi karakteristik wilayah sehingga tidak akan sama pola

pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia. Ketidaksamaan ini sangat

berpengaruh pada pertumbuhan suatu wilayah yang berakibat pada adanya

wilayah yang maju dan beberapa wilayah lain tumbuh secara lambat.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang

memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini disebabkan

karena Provinsi Jawa Tengah memiliki sumberdaya alam yang beragam seperti

sumberdaya lahan, air dan sumberdaya pendukung yang meliputi sumberdaya

22

manusia berupa ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan berkualitas, serta

infrastruktur wilayah yang memadai.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di

Provinsi Jawa Tengah, mempunyai kondisi geografis, potensi wilayah serta

potensi khas lain yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu,

kebijakan pembangunan daerah tidak dapat secara langsung mengadopsi

kebijakan daerah lain, provinsi maupun kebijakan nasional. Kebijakan yang

diambil harus sesuai dengan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh

daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cara

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) di Indonesia meliputi 9 (sembilan) sektor, yaitu

1. Sektor Pertanian

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

3. Sektor Industri Pengolahan

4. Sektor Listrik dan Air Minum

5. Sektor Bangunan dan Konsturksi

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta

9. Sektor Jasa-jasa.

23

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 734.226,17 754.867,17 781.982,34 807.874,04 824.777,74

Pertambangan dan

Penggalian14.291,16 15.668,60 17.025,03 18.262,68 19.875,81

Industri Pengolahan 213.148,72 226.127,65 241.342,73 257.831,28 277.886,71

Listrik, Gas dan Air

Bersih13.852,81 14.612,36 15.254,86 16.423,57 17.251,39

Bangunan 170.640,06 183.500,89 197.642,60 211.341,46 229.134,17

Perdagangan, Hotel

dan Restoran393.105,08 412.741,51 440.212,70 467.661,59 506.087,52

Pengangkutan dan

Komunikasi115.079,98 122.657,51 130.268,95 138.087,04 146.335,20

Keuangan,

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

128.218,47 136.328,20 146.302,90 154.213,75 165.831,61

Jasa-jasa 361.183,78 390.888,88 420.212,46 454.177,33 490.904,94

PDRB 2.143.746,23 2.257.392,77 2.390.244,57 2.525.872,73 2.678.085,09

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya, pada tahun 2011 PDRB

Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 2.678.085.09 juta meningkat Rp. 152.212.36

juta dari tahun 2010 sebesar Rp. 2.525.872,73. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Purbalingga dari tahun 2007-2011 didominasi oleh sektor pertanian dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah pusat

pertumbuhan yang berkembang cukup pesat.

24

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari tahun

ke tahun. Peningkatan penduduk yang terjadi di Kabupaten Purbalingga cukup

signifikan. Pada tahun 2008,terjadi peningkatan sebanyak 6.939 jiwa (0,84%) dari

tahun sebelumnya. Tahun 2009 dan 2010 juga mengalami peningkatan, yaitu

sebesar 0,83% dan 0,91%. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan

yang cukup besar yaitu sebanyak 11.428 jiwa atau sebesar 1,34% dari tahun

sebelumnya. Keadaan tersebut dapat terlihat jelas pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah dan Prosentase Peningkatan Penduduk Menurut JenisKelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011

PendudukTahun Peningkatan (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Laki-laki 414.034 416.353 418.960 421.820 428887 0,56 0,63 0,68 1,68

Perempuan 416.294 420.914 425.292 430.143 434504 1,11 1,04 1,14 1,01

Total 830.328 837.267 844.252 851.963 863391 0,84 0,83 0,91 1,34

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2012 (diolah)

Dari tabel 1.2 diatas, dapat terlihat jelas jumlah penduduk Kabupaten

Purbalingga tahun 2011. Kemudian dari jumlah penduduk tersebut dibagi menurut

kelompok umur dan jenis kelamin sehingga dapat memberikan gambaran yang

jelas tentang penduduk di Kabupaten Purbalingga. Grafik 1.2 dibawah ini

menggambarkan tentang Prosentase Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011.

25


Gambar 1.1 Grafik Prosentase Penduduk Menurut Kelompok Umur danJenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011(dalam %)

Dari grafik 1.2 diatas, terlihat bahwa penduduk di Kabupaten

Purbalingga di dominasi oleh penduduk berumur 5-14 tahun baik laki-laki

maupun perempuan. Pada tahun 2011, penduduk laki-laki lebih banyak daripada

penduduk perempuan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dapat terlihat jelas

pada grafik diatas, bahwa dari umur 0-75+ tahun, rata-rata penduduk Kabupaten

Purbalingga didominasi oleh laki-laki. Meskipun ada beberapa dimana perempuan

mendominasi, misalnya pada umur 25-34 tahun dan pada umur 45-49 tahun.

Sektor-sektor ekonomi sangat berperan penting bagi pertumbuhan

Kabupaten Purbalingga karena sebagai penyumbang atas terbentuknya PDRB

suatu wilayah. Semakin besar peran sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB

0 2 4 6 8 10 12

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 +

Perempuan

Laki-laki

26

maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan

perekonomian suatu daerah.

Tabel 1.3 Persentase Kontribusi Sektoral terhadap PDRB KabupatenPurbalingga

No Lapangan UsahaTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 34,25 33,44 32,72 31,98 30,80

2 Pertambangan 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74

3 Industri Pengolahan 9,94 10,02 10,09 10,21 10,38

4 Listrik, Gas dan Air bersih 0,65 0,65 0,64 0,65 0,64

5 Bangunan 7,96 8,13 8,27 8,37 8,56

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,34 18,28 18,28 18,51 18,90

7 Angkutan dan Komunikasi 5,37 5,43 5,45 5,47 5,46

8 Keuangan dan Persewaan 5,98 6,04 6,12 6,11 6,19

9 Jasa-Jasa 16,85 17,32 17,58 17,98 18,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (diolah)

Selama lima tahun terakhir terlihat jelas bahwa sektor pertanian memiliki

kontribusi cukup besar jika dibandingkan dengan sektor lain. Sampai tahun 2011,

sektor pertanian masih merupakan sektor pemberi kontribusi terbesar dalam

kegiatan perekonomian Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi, analisis ekonomi potensial

dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga serta gambaran pola

perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian sangat diperlukan.

Dengan mengetahui potensi ekonomi yang layak dikembangkan serta pola

perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian, maka penyusunan

27

perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih terarah

sehingga merangsang terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk menganalisa sektor apa

yang menjadi basis serta bagaimana pola perubahan dan pertumbuhan sektoral

dalam perekonomian sehingga diharapkan pembangunan Kabupaten Purbalingga

dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengambil penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN


SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011”

B. Rumusan Masalah

Dasar dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah adalah

potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, baik potensi ekonomi, fisik

maupun potensi sosial yang ada. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya wilayah

ang ada merupakan dasar dalam setiap pembangunan di suatu wilayah. Modal

dasar dalam pemberian alternatif prioritas pengembangan dan optimasi

pengelolaan sumber daya wilayah adalah besarnya potensi yang tersedia wilayah

tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang ada dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Purbalingga menurut Tipologi Klassen Sektoral?

28

2. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah

Kabupaten Purbalingga menurut Location Quotient (LQ)?

3. Bagaimanakah pola perubahan dan pergeseran sektor perekonomian

wilayah Kabupaten Purbalinga menurut Shift Share?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan

dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Purbalingga menurut Tipologi Klassen Sektoral.

2. Menganalisis sektor apa saja yang menjadi unggulan perekonomian

wilayah Kabupaten Purbalingga Location Quotient (LQ).

3. Menganalisis Pola perubahan dan pergeseran sektor perekonomian

wilayah Kabupaten Purbalinga menurut Shift Share.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang

berkompeten dalam perekonomian khususnya pemerintah Kabupaten

Purbalingga, bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi yang merupakan

sektor unggulan yang perlu diutamakan sehingga dapat meningkatkan

daya saing daerah.

29

2. Sebagai bahan pertimbangan dan strategi kebijakan dalam

pengembangan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek pemerataan

dan keunggulan wilayah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta

memperdalam wawasan terutama dalam bidang ekonomi regional bagi

penulis.

4. Sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti yang terkait dengan

pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.

30

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembangunan Ekonomi

Definisi pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses jangka

panjang yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena

itu, pembangunan merupakan suatu proses dimana terjadi berkelanjutan dan

secara terus menerus yang bersifat meningkatkan dan menjadikan semua menjadi

lebih baik. Dengan adanya proses tersebut pendapat riil masyarakat untuk jangan

panjang diharapkan dapat bertambah.

Pembangunan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai suatu

proses yang melibatkan berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek

kehidupan manusia yang memberi harapan serta bertujuan pada perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakan yang lebih baik dan merata secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi secara tradisional diartikan sebagai kapasitas

yang dimiliki oleh perekonomian nasional untuk menciptakan dan

mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto dari tahun ke tahun dalam

kurun waktu lama (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi juga sering diukur

berdasarkan penyerapan sumber daya (employment) dan pertumbuhan struktur

produksi yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memeratakan pembagian

31

pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengusahakan pergeseran kegiatan

ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta meningkatkan

hubungan ekonomi regional.

Pembangunan adalah perubahan yang positif, yang mencakup kegiatan-

kegiatan serta hasil-hasilnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengelola

sumberdaya yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Hasil dari pembangunan

tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk serta pendapatannya

(Tarigan, 2005).

Menurut Suryana (2006:63), model pembangunan ekonomi dibagi

menjadi empat yaitu model pembangunan ekonomi berorientasi pada penciptaan

lapangan kerja, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar dan model

pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan.

Menurut Todaro dalam Taufiq Effendi (2012:7), ada tiga nilai pokok

dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic

needs) dapat berkembang.

2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.

3. Kemauan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang

merupakan salah satu hak asasi manusia dapat meningkat.

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa pembangunan ekonomi

mempunyai empat macam sifat terpenting dalam pembangunan ekonomi antara

lain: pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan

perkapita, perubahan yang terjadi terus-menerus, perbaikan sistem kelembagaan

32

di segala bidang (misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum), serta

kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

B. Pembangunan Ekonomi Regional

Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional)

merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya

manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan

komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar

wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah,

kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan

pembangunan secara luas.

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu

proses dimana masyarakat dan pemerintah daerah mengelola sumber daya yang

ada serta membentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk

menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah

tersebut. Pembangunan daerah merupakan integritas dari pembangunan nasional

yang dilakukan melalui otonomi daerah serta pengarahan sumber daya yang dapat

memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dan demokrasi sehingga

berguna dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara merata.

Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari berbagai macam cara

dan tolak ukur, yaitu dengan pendekatan ekonomi yang didasarkan dari aspek

pendapatan. Dengan berbagai macam pendekatan dan ditinjau dari manapun, tolak

33

ukur kemakmuran selalu konsisten. Oleh sebab itu pendapatan tetap relevan dan

paling lazim diterapkan meskipun bukan merupakan satu-satunya tolak ukur.

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan suatu pembangunan dalam suatu daerah salah satunya dapat

ditunjukkan dengan kemajuan ekonomi daerah tersebut (Todaro:2006). Untuk

menilai pertumbuhan ekonomi digunakan tiga macam ukuran yaitu pertumbuhan

output, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan output per pekerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi

yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai

kenaikan Gross Domestic Product atau Gross National Product tanpa perlu

melihat adanya perubahan struktur ekonomi tidak, atau akankah kenaikan itu lebih

kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1993).

Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (1994:9) didefinisikan

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan

jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Ada empat faktor produksi

yang menyebabkan jumlah produksi bertambah yaitu: (1) investasi, karena

investasi akan menambah jumlah barang modal; (2) penduduk, karena tenaga

kerja akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk; (3) teknologi yang

digunakan berkembang; dan (4) pengalaman kerja dan pendidikan menambah

ketrampilan (Sadono Sukirno, 1994:9)

34

Dalam Teori Klasik Adam Smith dalam Purwaningsih (2009:24)

menyatakan bahwa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah

perkembangan penduduk. Pertambahan penduduk akan memperluas pangsa pasar,

dan perluasan pangsa pasar membuat spesialisasi dalam perekonomian tersebut

meningkat. Menurut Adam Smith dalam Boediono (1992) pertumbuhan penduduk

dan pertumbuhan output (Gross National Product) total adalah hal-hal yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Smith menyatakan bahwa sistem produksi

suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu sumber daya manusiawi (jumlah

penduduk), sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), dan stok

barang kapital yang ada. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter

adalah proses meningkat dan menurunnya kegiatan ekonomi yang berjalan secara

siklikal. Penciptaan-penciptaan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk

memperbarui hasil produksinya sangat berperan dalam peningkatan kegiatan

ekonomi.

David Ricardo memiliki pendapat yang berbeda dengan Adam Smith.

Menurutnya, perkembangan penduduk secara cepat pada akhirnya akan membuat

tingkat pertumbuhan ekonomi turun kembali bahkan sampai pada taraf rendah.

Sementara Keynes menyatakan bahwa total pendapatan adalah fungsi

dari total pekerjaan di suatu negara. Semakin besar jumlah total pekerjaan yang

dihasilkan, semakin besar pendapatan nasional yang diperoleh, demikian juga

sebaliknya. Keynes juga menyatakan bahwa untuk menjamin ekonomi dapat

tumbuh dengan stabil maka diperlukan penerapan kebijakan moneter dan

35

kebijakan fiskal dari pemerintah serta pengawasan yang dilakukan secara

langsung oleh pemerintah.

Teori Harrod Domar muncul untuk melengkapi teori Keynes. Harrod

Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang sempurna adalah

apabila terjadi peningkatan produksi secara keseluruhan pada pasar. Hal tersebut

hanya akan dapat tercapai apabila telah memenuhi syarat-syarat keseimbangan g =

k = n, dimana g adalah tingkat pertumbuhan output (growth), k adalah tingkat

bertumbuhnya modal (capital), dan n adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja

(Priyarsono, et al, 2007).

Para ekonom menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi dengan mengukur pendapatan total setiap orang

dalam suatu perekonomian. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana

pertumbuhan populasi, kemajuan teknologi dan tabungan mempengaruhi tingkat

output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Solow

menunjukkan bahwa ukuran persediaan modal dan tingkat produksi dalam jangka

panjang ditunjukkan tingkat tabungan perekonomian. Semakin tinggi tingkat

tabungan, semakin tinggi pula output serta persediaan modalnya.

Produk Domestik Bruto (PDB) secara umum disebut agregat ekonomi,

maksudnya besaran total angka yang menunjukkan keberhasilan ekonomi suatu

Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui agregat ekonomi tersebut.

Perekonomian dapat mengalami perkembangan atau pertumbuhan

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi atau meningkat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator

36

kesuksesan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah

tumbuhnya pendapatan masyarakat secara total sebagai cermin peningkatan

seluruh nilai tambah (value added) yang ada di suatu wilayah.

Menurut Irawan dan Suparmoko dalam Suparno (2008:31), Rostow

menyatakan bahwa ada beberapa tingkatan dalam sejarah pertumbuhan yaitu:

1. Masyarakat Tradisional

2. Masyarakat Prasyarat Lepas Landas

3. Masyarakat Lepas Landas

4. Masyarakat Menuju Kematangan

5. Masyarakat Konsumsi yang Berlebih

Menurut Rusli dalam Suparno (2008:32), Robert Malthus menyatakan

bahwa apabila tidak ada pembatasan maka cenderung akan terjadi penambahan

jumlah penduduk yang lebih cepat dari pertumbuhan pangan. Pertumbuhan

penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret

hitung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu

(Jhinghan, 2002):

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam/ Tanah adalah aktor utama yang mempengaruhi

perkembangan suatu perekonomian. Tanah dalam ilmu ekonomi meliputi

sumber alam seperti letak dan susunannya, kesuburan tanah, kekayaan

hutan, mineral dan sebagainya.

37

2. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat

diproduksi. Kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan

modal.

3. Organisasi

Organisasi berkaitan erat dengan penggunaan faktor dalam proses

pertumbuhan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Faktor yang terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan

teknologi. hal tersebut berkaitan dengan sistem produksi yang merupakan

hasil dari penelitian baru.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dan spesialisasi menyebabkan peningkatan

produktivitas. Keduanya dapat membagi kearah ekonomi produksi yang

berskala lebih besar sehingga dapat membantu perkembangan industri.

D. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori yang menganalisis suatu wilayah yang berhubungan dengan

wilayah-wilayah lain sebagai suatu sistem ekonomi terbuka dengan melalui

petukaran komoditas dan perpindahan faktor-faktor produksi adalah pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan wilayah lain sangat dipengaruhi oleh pembangunan dalam

suatu wilayah yang akan mendorong pembangunan wilayah lain atau

pembangunan ekonomi dari wilayah tersebut sehingga akan mengurangi tingkat

38

kegiatan ekonomi serta kerjasama suatu wilayah dalam bentuk permintaan sektor.

Dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dapat

terlihat dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator

penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan serta

berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menjelaskan tentang

tingkat pertumbuhan yang terjadi dengan membentuk laju pertumbuhan

(Sirojuzilam, 2008:18). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan

sebagai meningkatnya kemakmuran wilayah tersebut.

Pertumbuhan regional menurut Glasson (1977:86) terjadi sebagai

dampak dari penentu-penentu eksogen dan endogen, yaitu faktor-faktor yang

terdapat di luar daerah ataupun faktor-faktor ada di dalam daerah yang

bersangkutan, atau kombinasi dari keduanya. Penentu eksogen adalah tingkat

permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah

tersebut, sedangkan penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi

seperti tanah, tenaga kerja, dan modal.

Sistem pemerintahan yang berubah dapat menyebabkan adanya

perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Sistem

perencanaan dan pola pembangunan daerah yang ada selama ini berubah menjadi

lebih bervariasi tergantung pada permasalahan pokok yang dihadapi serta potensi

yang ada di daerah.

Menurut Richardson (2001:35) bahwa perpindahan faktor (factors

movement) adalah titik berat dalam menganalisis untuk membedakan analisis

pertumbuhan nasional dan pertumbuhan daerah. Kemungkinan masuk dan

39

keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya

perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

Tinggi rendahnya kemajuan suatu pembangunan daerah dapat diukur

dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik per

kapita maupun secara keseluruhan. Hal ini diyakini bahwa secara sendiri akan

menciptakan lapangan kerja serta peluang-peluang ekonomi yang akhirnya akan

menciptkan berbagai macam kondisi yang sangat diperlukan sehingga dapat

tercipta pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata. Oleh sebab itu, tingkat

pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang utama agar meminimalkan

permasalahan-permasalahan yang ada seperti kemiskinan, pengangguran dan

ketimpangan sosial.

E. Pendapatan Regional

Hasil pembangunan ekonomi yang dicapai dapat memberikan informasi

serta memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan

pembangunan. Penyajian angka-angka pendapatan regional merupakan alat untuk

mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan tersebut khususnya dalam

bidang ekonomi. Definisi pendapatan regional adalah nilai produksi barang dan

jasa yang ada dalam perekonomian di suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno,

1985:17).

40

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan

pendapatan regional dalam Fachrurrazy (2009:28) , diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) di suatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi

(output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi salah

satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah yang ditampilkan

secara berkala dan digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat

kemakmuran yang terjadi didaerah tersebut. Sajian hasil perhintungan

PDRB dibagi menjadi dua bentuk yaitu atas dasar harga konstan dan atas

dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan tidak dipengaruhi

oleh inflasi sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sangat dipengaruhi

oleh inflasi atau fluktuasi harga yang ada. PDRB atas dasar harga

konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tiap

tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk

menghitung pergeseran struktur ekonomi. Semakin tinggi nilai PDRB

perkapita maka semakin tinggi pula kekayaan daerah tersebut.

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang

tercakup dalam PDRB, yaitu:

a. Pertanian.

b. Pertambangan dan Penggalian.

41

c. Industri Pengolahan.

d. Listrik, Gas dan Air Bersih.

e. Bangunan/Konstruksi.

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.

g. Pengangkutan dan Komunikasi.

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

i. Jasa-jasa.

2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar

PDRN adalah hasil pengurangan PDRB dengan penyusutan.

Penyusutan yang dimaksud di sini adalah pengurangan nilai barang-

barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) yang

terjadi akibat terpakainya barang modal tersebut dalam proses produksi.

3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor

Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi didapatkan

dari pajak tidak langsung netto yang dikeluarkan dari PDRN atas Dasar

Harga Pasar. Pajak tidak langsung meliputi pajak bea ekspor, penjualan,

bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak

perseroan.

Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga

pendekatan (Tarigan, 2007:24), yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan regional yang ditentukan

dengan menjumlahkan seluruh nilai guna akhir dari barang dan jasa yang

42

diproduksi di dalam suatu wilayah. Seluruh penyediaan barang dan jasa

dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,

konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, perubahan stok

dan eskpor netto (ekspor-impor), pembentukan modal tetap bruto

(investasi).

2. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Pendapatan regional didasarkan atas pendekatan produksi yang

dilakukan dengan cara nilai produksi yang tercipta oleh tiap-tiap sektor

produks dalam perekonomian dijumlahkan seluruhnya. Oleh karena itu,

untuk menghitung pendapatan regional yang didasarkan oleh pendekatan

produksi, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan nilai

produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan

regional diperoleh dengan cara nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap

sektor dijumlahkan.

3. Pendekatan Penerimaan (Income Approach)

Pendapatan regional dalam cara ini dapat dihitung dengan

menjumlahkan seluruh pendapatan faktor-faktor produksi dalam

memproduksi barang dan jasa. Dalam hal ini yang dijumlahkan adalah:

upah dan gaji, penyusutan, surplus usaha, dan pajak tidak langsung netto.

F. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah atau regional merupakan unsur-unsur

interaksi dengan entitas ekonomi yang beragam. Untuk mengidentifikasi kegiatan

43

ekonomi suatu wilayah didasarkan melalui ekonomi regional, yaitu dengan cara

mengevaluasi secara kolektif dan komparatif terhadap kesempatan dan kondisi

ekonomi skala wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah dapat dianggap sebagai perencanaan

perbaikan dalam penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia di

masyarakat dalam suatu wilayah serta untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta

dalam menciptakan sumberdaya-sumbedaya dengan tanggung jawab.

Perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan

sektor swasta, pengusaha kecil, petani, pengusaha besar, serta organisasi-

organisasi sosial secara seimbang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.

Suatu daerah dapat dilihat secara menyeluruh menjadi suatu unit ekonomi yang

terdapat unsur yang saling berinteraksi satu sama lain didalamnya dapat dilakukan

dengan perencanaan pembangunan ekonnomi daerah (Lincolin Arsyad dalam

Wawan Budi S, 2010:24).

Menurut Arsyad (1999:23), perencanaan pembangunan wilayah memiliki

beberapa fungsi antara lain:

1. Perencanaan diharapkan dapat memberikan pengarahan dalam kegiatan

serta menjadi pedoman bagi pelaksana-pelaksana kegiatan.

2. Perencanaan dapat memperkirakan potensi-potensi yang ada, hambatan

yang dihadapi, kesempatan-kesempatan untuk mengembakan sesuatu,

serta resiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.

3. Perencanaan dapat memberikan kesempatan-kesempatan untuk

menentukan pilihan yang terbaik.

44

4. Perencanaan digunakan untuk menyusun skala prioritas atau urutan-

urutan berdasarkan sisi pentingnya.

5. Perencanaan sebagai standar atau alat ukur untuk evaluasi.

Kebijakan pembangunan suatu wilayah merupakan tindakan atau

keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pengambil keputusan publik yang

berwenang untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Tujuan dari kebijakan

pembangunan tersebut adalah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

serta mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan aspirasi

dan keinginan yang ada di dalam masyarakat.

G. Teori Basis Ekspor (Export Base Theory)

Dalam Fachrurrazy (2009:33) Perekonomian regional digolongkan dalam

dua sektor kegiatan, yaitu basis dan non basis. Basis merupakan kegiatan yang

mengacu pada orientasi ekspor (barang dan jasa) diluar wilayah perekonomian

yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan mengacu

pada orientasi lokal dengan menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan

masyarakat di dalam wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Sektor basis adalah sektor dalam perekonomian daerah yang menjadi

tulang punggung karena memiliki keuntungan kompetitif cukup tinggi, sehingga

mampu mengekspor barang dan jasa ke luar wilayah yang bersangkutan. Atau

dapat juga dikatakan bahwa kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi

ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

45

Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang

menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang

bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Atau juga

merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk

kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Sektor non basis ini berfungsi sebagai sektor penunjang sektor basis atau service

indusrtries (Sjafrizal, 2008). Sektor nonbasis ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan lokal, sehingga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat

setempat, dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Anggapan tersebut mengindikasikan bahwa satu-satunya sektor yang bisa

meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis

(Tarigan dalam Fachrurrazy, 2009).

Untuk menganalisis sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dilakukan

dengan teknik Location Quotient (LQ), untuk mengetahui berapa besar tingkat

spesialisasi sektor unggulan (leading sectors) atau sektor basis. Teknik analisis

Location Quotient (LQ) dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atau variabel tenaga kerja suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan

wilayah. Location Quotient merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada

sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau

total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor

yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi).

46

H. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan

Daerah

Menurut Arsyad (1999:108) pokok permasalahan dalam pembangunan

daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan

pada keistimewaan yang dimiliki daerah tersebut (endogenous development)

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia.

Pembangunan ekonomi yang mengacu pada sektor unggulan juga

berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi selain berdampak

pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sektor unggulan adalah sektor yang

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena

mempunyai keunggulan-keunggulan.

Pengertian sektor unggulan pada umumnya dikaitkan dengan

perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun

internasional. Pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor

unggulan jika sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang

sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Sedangkan pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor

tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain.

Dampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi akibat adanya perbedaan tingkat

pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar potensi suatu

nilai tambah yang dimiliki sektor ekonomi yang berperan terhadap pertumbuhan

serta pembentukan PDRB di suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula laju

pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

47

Dalam perencanaan pembangunan daerah, hal yang menjadi dasar yaitu

penentuan sektor unggulan yang sesuai dengan era otonomi daerah saat ini,

dimana pemerintah daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk

meningkatkan potensi daerahnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi

daerah sehingga dapat tercipta kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu

menjadi sektor prioritas, yakni:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai

permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang

cepat akibat dari efek permintaan tersebut.

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka

fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang

lebih luas.

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi

sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.

4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh

terhadap sektor-sektor lainnya.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu dapat memberikan gambaran

atau indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor yang

menjadi unggulan suatu wilayah dapat dipastikan memiliki potensi lebih besar

untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya terutama adanya faktor

pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu pertumbuhan tenaga kerja

yang terserap, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (technological progress).

48

Peluang investasi juga dapat tercipta dengan dilakukan pemberdayaan potensi

sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

I. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Teori perubahan struktural (structural-change theory) menitikberatkan

pada perubahan struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih

modern serta memiliki sektor jasa dan industri manufaktur yang tangguh. W.

Arthur Lewis mendukung dengan aliran pendekatan struktural, dalam teorinya

tentang “surplus tenaga kerja dua sektor (two sector surplus labour)”. Serta ada

Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang “pola-

pola pembangunan (patterns of development) (Todaro, 2000:100).

Menurut Kuznets dalam Suparno (2008:38), perubahan struktur ekonomi

atau sering disebut transformasi struktural, didefinisikan sebagai rangkaian

perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi dari penawaran

agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi), permintaan agregat,

serta perdangangan ekspor-impor yang terjadi akibat adanya pertumbuhan

ekonomi dan proses pembangunan secara berkelanjutan (Todaro, 2000).

Perubahan struktur ekonomi terjadi dalam perekonomian jangka panjang

akibat adanya perubahan dari sektor pertanian menuju sektor industri. Kontribusi

pertanian meningkat akibat adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian

ke sektor industri. Perubahan ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan

antar penduduk dan antar sektor ekonomi, karena sektor pertanian lebih mampu

menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor industri. Hal tersebut menyebabkan

49

terjadinya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat karena adanya perpindahan

dari sektor yang berproduktifitas rendah ke sektor produktifitas tinggi.

J. Analisis Tipology Klassen Sektoral dan Location Quotient (LQ)

Tipologi Klassen Sektoral merupakan salah satu alat analisis ekonomi

regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian

wilayah Kabupaten Purbalingga. Analisis Tipologi Klassen Sektoral digunakan

dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten

Purbalingga dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah

sebagai daerah referensi.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai

hak untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi bagi

daerahnya. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk menentukan potensi

relative perekonomian suatu wilayah adalah LQ (Location Quotient). Analisis LQ

merupakan teknik analisis yang membandingkan besarnya peranan suatu

sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan suatu sektor/industri

secara nasional (Tarigan, 2005 : 82).

Dengan mengatasi kelemahan LQ, maka dapat diketahui perubahan

sektoral digunakan varians yang disebut Dynamic Location Quotient (DLQ) yaitu

dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai

tambah sektoral ataupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 2 kali

dalam per tahun selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak.

50

K. Konsep Analisis Shift Share

Analisis Shift Share dapat memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan

ekonomi wilayah dengan struktur perekonomian, hasil analisis ini juga dapat

menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan

secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah berkembang dengan cepat atau

lambat dan mampu bersaing atau tidak mampu bersaing.

Analisis Shift Share digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian

wilayah, yang mendasarkan pada pergeseran struktur, posisi relatif sektor

ekonomi dan identifikasi sektor-sektor unggul suatu wilayah dalam kaitannya

dengan perekonomian acuan.

Komponen-komponen analisis shift share (Budiharsono, 2001):

1. Komponen pertumbuhan nasional

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan produksi suatu

wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secra

umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam

hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah.

2. Komponen pertumbuhan proporsional

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan

sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan

bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri, perbedaan dalam

struktur dan keragaman pasar.

51

3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah

Timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan

kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya, cepat

lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses

pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta

kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

L. Penelitian – Penelitian Terdahulu

Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti

terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji

penelitian ini.

1. Analisis Tipology Klassen Sektoral

Penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazy (2009) yang berjudul

“Analisis Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Perekonomian Wilayah

Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB”.

Hasil analisis Klassen Tipology menunjukkan sektor yang maju dan

tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan

dan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Uray Dian Novita (2011) yang

berjudul “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota

Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB)”. Hasil analisis Tipology Klassen menunjukkan

bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan tumbuh dengan cepat adalah

52

sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan,

hotel dan restoran.

Dari penelitian Taufiq Effendi (2012) dengan judul “Analisis Potensi

Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2010”. Hasil

penelitian berdasarkan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor yang

maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor Listrik, gas, dan air bersih

serta sektor jasa-jasa.

Dari penelitian Dian Pratiwi (2013) yang berjudul “Penentuan Sektor

Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Madiun Dengan Pendekatan

Sektor Pembentuk PDRB” dengan menggunakan analisis Tipology Klassen

diambil kesimpulan bahwa sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kota

Madiun adalah sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Dari penelitian Wawan Budi Santoso (2010) yang berjudul “Analisis

Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Sragen Tahun 2004-2008” diambil

kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kabupaten

Sragen adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor

pengangkutan dan air bersih; sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan

penggalian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan/konstruksi; serta

sektor perdagangan menjadi sektor andalan selama tahun 2004-2008 di

Kabupaten Sragen.

53




Regional Bruto (PDRB)”. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan

bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air

bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa merupakan

sektor basis.

3. Analisis Shift Share

Dari penelitian Zuhairan Yunmi Yunan (2009) yang berjudul

“Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung (Sebuah Pendekatan

Sektor Pembentuk PDRB)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan sektor industri

pengolahan merupakan dua sektor yang mempunyai daya saing paling

tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih tahun 2009, dengan

judul “Analisis Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan

Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian

dengan menggunakan analisis Shift Share, menunjukkan bahwa ada dua

sektor yang memiliki beberapa keunggulan sekaligus yaitu sektor

pertanian, dan sektor perdagangan. Untuk pertanian terutama subsektor

perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan sektor perdagangan

terutama subsektor perdagangan besar dan eceran. Sektor-sektor tersebut

54

dikategorikan sebagai sektor yang memiliki daya saing yang tinggi,

memiliki keunggulan kompetitif, mampu berspesialisasi, serta memiliki

keunggulan komparatif sekaligus. Bahkan sektor perdagangan selain

memiliki semua keunggulan juga dikategorikan sebagai kelompok yang

progresif (maju) dan pertumbuhannya pesat (fast growing). Sehingga

kedua sektor ini dapat dikatakan sebagai sektor potensial untuk

dikembangkan di Kabupaten Parigi Moutong.




Regional Bruto (PDRB)”. Hasil Analisisi Shift Share menunjukkan bahwa

sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor

bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang

berkompetitif. Dari ketiga alat analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa

sektor bangunan merupakan sektor unggulan kota Singkawang yang

memenuhi ketiga kriteria alat analisis tersebut.

M. Kerangka Pemikiran

Fenomena umum yang terjadi dalam suatu proses pembangunan ekonomi

daerah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Perbedaan

potensi ekonomi dan geografi wilayah adalah faktor utama penyebab terjadinya

ketimpangan daerah. Selain itu, arus barang dan faktor produksi antar wilayah

yang tidak lancar juga menjadi pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan

ekonomi daerah. Upaya yang diambil oleh suatu daerah untuk mengurangi

55

ketimpangan pembangunan ekonomi daerah sangat penting untuk mendorong

proses pembangunan daerah.

Dibutuhkan analisis mengenai faktor penentu pertumbuhan ekonomi

sebagai dasar utama untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah

di masa yang akan datang. Pembangunan dapat diarahkan ke sektor-sektor yang

sangat berpotensial dengan mengetahui faktor-faktor tersebut agar dapat

mendorong pembangunan daerah dengan cepat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja

makro kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB suatu wilayah dapat

menggambarkan peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, struktur

ekonomi, serta laju pertumbuhan ekonomi baik secara keseluruhan maupun per

sektor.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan adalah salah satu

indikator penting untuk mengetahui seberapa besar ekonomi suatu wilayah dapat

tumbuh. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan dapal

evaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh sebab itu strategi pembangunan

diusahakan untuk dapat menggali potensi yang ada, sehingga dapat memacu

pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi.

Dari data dan informasi yang ada dalam PDRB, maka dilakukan

beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor

Analisis tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi urutan perekonomian

suatu daerah berdasarkan pada perekonomian daerah yang lebih tinggi.

56

Hasil analisis tersebut menunjukkan urutan atau posisi sektor dalam

PDRB yang akan diklasifikasikan menjadi sektor maju dan tumbuh pesat,

sektor potensial atau masih berkembang, sektor tertinggal, sektor maju

tetapi tertekan. Dari klasifikasi tersebut, dapat dijadikan dasar untuk

menentukan kebijakan pembangunan atas dasar urutan perekonomian

yang dimiliki terhadap perekonomian wilayah yang lebih tinggi atau

wilayah referensi.

2. Sektor Basis dan Non Basis

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan kegiatan ekonomi wilayah

dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini digunakan

ntuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifak ekspor dan

non ekspor serta memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan sektor

basis setiap tahun. Pembangunan secara menyeluruh dapat ditentukan

dengan adanya pertumbuhan beberapa sektor basis, sedangkan sektor non

basis hanya konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah.

Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah didapat dari barang dan jasa

sektor basis yang di ekspor, serta peningkatan investasi dan konsumsi.

Pendapatan yang meningkat dapat meningkatkan permintaan terhadap

sektor basis serta dapat meningkatkan permintaan terhadap sektor non

basis sehingga mendorong peningkatan investasi sektor non basis.

3. Perubahan dan Pergeseran Sektor

Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan serta

pergeseran sektor perekonomian suatu daerah. Kinerja sektor-sektor

57

dalam PDRB suatu daerah yang dibandingkan dengan wilayah referensi

dapat dilihat dari analisis tersebut. Jika terjadi penyimpangan positif,

suatu sektor dalam PDRB dikatakan memiliki keunggulan kompetitif

atau sebaliknya.

Kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun

memperlihatkan adanya keberhasilan dari pembangunan yang mengacu pada

orientasi pencapaian target sektoral. Peningkatan perekonomian merupakan

petunjuk bahwa pertumbuhannya positif sedangkan apabila pertumbuhan negatif

maka akan terjadi penurunan dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

menyebabkan terjadinya pergeseran pembangunan suatu daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi. Hal yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah apabila ada satu atau beberapa

sektor ekonomi yang mampu berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor

yang lain. Sektor yang mampu berkembang lebih cepat dari sektor-sektor lain

menjadi sektor unggulan pada daerah tersebut.

Keuntungan komparatif atau kompetitif suatu daerah terjadi akibat

adanya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor unggulan yang

dimiliki daerah tersebut sehingga dapat mendorong pengembangan ekspor barang

dan jasa.

Pengarahan kebijakan strategi pembangunan haruslah memberikan

dampak yang maksimal untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dasar pertimbangan dalam perencanaan

58

pembangunan masa yang akan datang dapat diperoleh dari hasil menganalisis

sektor unggulan tersebut.

Penjelasan tentang konsep pemikiran yang menjadi dasar dalam

penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

Perekonomian Wilayah Purbalingga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga

Penggolongan SektorUnggulan

KlasifikasiPertumbuhan Sektor

Pergeseran danPerubahan Struktur

Mengidentifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Purbalingga

Pembangunan Kabupaten Purbalingga

Analisis LocationQuotient (LQ)

Analisis TipologiKlassen Sektoral

Analisis Shift Share

59

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kabupaten Purbalingga adalah wilayah penelitian ini, merupakan salah

satu Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah. Hal yang menjadi pertimbangan

penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga adalah agar hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai informasi dan dapat menjadi prioritas dalam perencanaan

pembangunan Kabupaten Purbalingga.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data

sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, majalah,

dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau dengan mengambil dari

sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang dianggap berkompeten. Data

sekunder tersebut di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa

Tengah dan BPS Kabupaten Purbalingga periode 2007-2011. Data ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga.

3. Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Tengah.

4. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga dan daerah sekitarnya.

5. Jarak antar wilayah Kabupaten Purbalingga dengan daerah sekitarnya.

6. Data sekunder lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

60

Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis klasifikasi analisis

sektor basis dan non basis, pertumbuhan sektor, dan analisis perubahan dan

pergeseran sektor ekonomi.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan

penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa cara yaitu: (1) Studi kepustakaan

(Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan

dari berbagai dokumen, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang

berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder, (2) Studi

lapangan objek (Field Research) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang

diteliti dengan cara observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan

terhadap objek yang diteliti.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat definisi operasional untuk menyamakan

variabel-variabel dan menghindari adanya perbedaan penafsiran. Definisi

operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah

barang dan jasa yang diproduksi dari semua kegiatan ekonomi dalam

wilayah pada periode tertentu. Data PDRB menggambarkan

kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia

61

yang dimiliki untuk melakukan suatu proses produksi (BPS dalam

Purbalingga Dalam Angka Tahun 2012 : 265)

2. PDRB atas dasar harga konstan adalah seluruh nilai tambah barang dan

jasa semua sektor ekonomi perekonomian suatu daerah dalam kurun

waktu tertentu berdasarkan harga tahun dasar.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita adalah nilai

PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode

tertentu.

4. Sektor Basis adalah sektor yang telah mampu memenuhi kebutuhan

daerah sendiri dan luar daerah atau sektor yang melakukan aktifitas

dengan orientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah

perekonomian yang bersangkutan, dengan nilai LQ > 1.

5. Sektor Unggulan adalah kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak

perekonomian kawasan (prime mover) yang memiliki kriteria sebagai

kawasan sekitar (hinterland). Suatu sektor disebut sebagai sektor

unggulan, apabila sektor yang bersangkutan memiliki potensi yang

lebih besar untuk terus tumbuh dibandingkan sektor lain dalam suatu

komponen PDRB yang sama.

6. Sektor Non Basis adalah sektor yang hanya mampu menghasilkan

barang dan jawa untuk konsumsi pasar lokal serta belum mampu

mengekspor ke luar wilayah yang bersangkutan. Suatu sektor dikatakan

sektor non basis jika nilai LQ < 1.

62

7. Keunggulan Daerah

Suatu daerah memiliki tingkat keunggulan pada suatu sektor tertentu

jika daerah yang bersangkutan mempunyai potensi yang lebih besar

untuk tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu propinsi. Hal

itu disebabkan oleh banyaknya faktor produksi yang dimiliki yang

dapat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan

kerja, kemajuan teknologi. keunggulan daerah dapat diperoleh dengan

memilah dua wilayah/daerah, yaitu daerah referensi (Indonesia /

nasional), dan daerah studi (Propinsi Jawa Tengah) (Mulyanto, 2003:9).

8. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi merupakan lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB,

mencakup 9 (sembilan) sektor utama.

9. Pergeseran struktur ekonomi adalah perubahan baik pertumbuhan atau

penurunan perekonomian suatu daerah/wilayah dari waktu ke waktu

pada sektor-sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan

tersier.

10. Komoditi unggulan adalah komoditi potensial yang dilihat dapat

menjadi daya saing dengan produk sejenis di daerah lain, karena

disamping memiliki keunggulan komparatid juga memiliki efisiensi

usaha yang tinggi.

11. Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi

jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama.

63

E. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang telah

ditetapkan, maka digunakan dua macam analisis data, yaitu:

1. Analisis Tipology Klassen Sektoral

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis yang dapat

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah/wilayah yang dikaitkan dengan

perekonomian diatasnya. Analisis Tipologi Klassen Sektoral dilakukan

dengan cara mengklasifikasikan perekonomian di wilayah Kabupaten

Purbalingga. Variabel yang dijadikan alat analisis ini adalah

pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dan pendapatan per kapita

suatu daerah/wilayah.

Analisis Tipologi Klassen Sektoral dibagi menjadi empat

klasifikasi (Sjafrizal, 2008:180), yaitu:

1. Sektor Maju Dan Tumbuh Pesat (Developed Sector), dimana

memiliki laju pertumbuhan dalam PDRB lebih besar

dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi

referensi, serta memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB

yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut

terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

2. Sektor Maju Tapi Tertekan (Stagnant Sector), dimana

memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih kecil dibandingkan

laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi

64

memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih

besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB

daerah yang menjadi referensi.

3. Sektor Potensial atau masih dapat Berkembang (Developing

Sector), dimana memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih besar

dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi

referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap

PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut

terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

4. Sektor Relatif Tertinggal (Underdeveloped Sector), dimana

memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih kecil dibandingkan

laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, serta

memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih

kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB

daerah yang menjadi referensi.

65

Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen Sektoral

dapat terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1 Klasifikasi Sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen Sektoral

Kuadran I

Sektor yang maju dan tumbuh

pesat (developed sector)

si > s dan ski > sk

Kuadran II

Sektor maju tapi tertekan

(stagnant sector)

si < s dan ski > sk

Kuadran III

Sektor potensial atau masih dapat

Berkembang (Developing Sector)

si > s dan ski < sk

Kuadran IV

Sektor relatif tertinggal

(underdeveloped sector)

si < s dan ski < sk

Sumber: Sjafrizal, 2008:180

Keterangan:

si = Laju pertumbuhan sektor i di salah satu daerah/wilayaj

s = Laju pertumbuhan sektor di daerah/wilayah referensi

ski = Nilai kontribusi sektor i terhadap PDRB di salah satu daerah/wilayah

sk = Nilai kontribusi sektor terhadap PDRB di daerah/wilayah referensi

2. Location Quotient (LQ)

Identifikasi sektor unggulan dan potensial ekonomi daerah

merupakan proses awal dalam kegiatan perencanaan ekonomi untuk

pengembangan sektor kegiatan ekonomi. Untuk mempercepat

pertumbuhan perekonomian daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang

menjadi potensi sektor terendah serta menentukan prioritas untuk

menanggulangi kelemahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya

penentuan sektor-sektor ekonomi unggulan.

66

Untuk menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah

digunakan salah satu alat analisis yaitu LQ (Location Quotient).

Analisis LQ merupakan analisis dengan teknik perbandingan berapa

besar peranan suatu sektor/industri dalam suatu wilayah terhadap

peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional. (Tarigan,

2003:78).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah sektor-sektor

ekonomi tersebut termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga

dapat melihat sektor–sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor

unggulan. Perhitungan LQ digunakan untuk menunjukkan

perbandingan antara peranan sektor tingkat regional dengan peran

sektor wilayah tingkat yang lebih luas. Tidak meratanya penyebaran

kegiatan ekonomi di pulau Jawa yang pada umumnya hanya

terkonsentrasi pada beberapa daerah saja memberikan indikasi bahwa

produk ekonomi wilayah merupakan komoditi ekspor. Dengan

demikian dampak komoditi ekspor terhadap wilayah produsen dapat

ditelaah dengan konsep Basis Ekonomi. Berdasarkan konsep ini,

pendapatan dari sektor basis akan memberikan dampak positif yang

luas dalam pertumbuhan perekonomian wilayah.

67

Untuk menghitung LQ digunakan rumus sebagai berikut (Tarigan,

2003:78):

ܮ =ݔ) ⁄ܤܦ )

⁄ܤ

Dimana :

LQ = Indeks Location Quotient

xi = Nilai tambah sektor/sub sektor i pada wilayah Kabupaten

Purbalingga

PDRB = Produk domestik regional bruto pada wilayah Kabupaten

Purbalingga.

Xi = Nilai tambah sektor / sub i sektor secara nasional.

PNB = Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria pengukuran LQ adalah sebagai berikut (Tarigan, 2003:78) :

a. Apabila LQ > 1, artinya sektor tersebut berperan lebih besar

daripada sektor yang sama secara nasional sehingga

seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus

akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain. Hal

tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki

keunggulan komparatif untuk sektor i tersebut.

b. Jika LQ < 1, maka sektor tersebut mempunyai peran lebih

kecil dibandingkan peranan sektor tersebut secara nasional.

c. LQ = 1, menunjukkan bahwa produk domestik yang dimiliki

daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerahnya sendiri.

68

Dimana tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten

Purbalingga adalah sama dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Sektor dikatakan basis dan berpotensi sebagai penggerak

perekonomian Kabupaten Purbalingga apabila nilai LQ > 1. Sebaliknya,

sektor dikatakan non basis dan kurang berpotensi sebagai penggerak

perekonomian Kabupaten Purbalingga apabila nilai LQ < 1. Dalam

penelitian ini data yang digunakan pada analisis Location Quotient

(LQ) adalah PDRB Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2007-2011 menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

tahun 2000.

Kelebihan LQ adalah merupakan alat analisis yang sederhana

dalam perekonomian suatu daerah dengan menunjukkan produk-produk

yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-

industri potensial (sektoral) untuk menganalisis lebih lanjut. Sedangkan

kelemahannya yaitu indikator yang deskriptif, merupakan kesimpulan

sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah.

3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis)

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang

pergeseran dan perubahan struktur pada perekonomian wilayah

Kabupaten Purbalingga digunakan analisis shift share. Analisis shift

share sama seperti metode LQ yaitu membandingkan perbedaan laju

69

pertumbuhan berbagai sektor di daerah dengan wilayah, tetapi metode

LQ tidak dapat memberikan penjelasan tentang faktor penyebab

perubahan sedangkan metode shift share memperinci penyebab

perubahan atas berbagai variabel (Tarigan, 2005:85). Analisis ini

menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor penyebab

perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari

satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Analisis shift share dapat

menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Pada

umumnya, variabel yang digunakan dalam analisis shift share adalah

lapangan kerja, karena datanya lebih mudah diperoleh.

Pertambahan lapangan kerja (employment) regional total (∆Er)

dapat diurai menjadi komponen shift dan komponen share. Kompenen

share (national share) adalah berapa banyak pertumbuhan lapangan

kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju

pertumbuhan nasional selama periode tersebut. Komponen shift adalah

penyimpangan (deviation) dari national share dalam pertumbuhan

lapangan kerja regional. Apabila penyimpangan tersebut positif, maka

dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tumbuh lebih cepat

dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional

sedangkan daerah yang tumbuh lebih lambat/merosot, maka

penyimpangan tersebut menghasilkan negatif (Tarigan, 2005:86).

Dengan analisis shift share, dapat diketahui gambaran kinerja

sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten Purbalingga dibandingkan

70

dengan Provinsi Jawa Tengah. Analisis shift share menggunakan data

PDRB Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-

2011 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000.

Penggunaan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama nilai

riilnya bisa sama dan perbandingan menjadi valid.

Bagi setiap daerah, shift netto dapat dibagi menjadi dua

komponen, yaitu proportional shift component (P) dan differential shift

component (D) (Tarigan, 2005:86).

a. Proportional Shift Component (P) atau dikenal sebagai

komponen struktural atau industrial mix, komponen ini

mengukur tentang besarnya shift regional netto akibat dari

komposisi industri di daerah yang tersebut. Pada daerah-

daerah yang memiliki spesialisasi dalam sektor-sektor secara

nasional yang tumbuh cepat, maka komponen ini akan

memiliki hasil positif. Sedangkan negatif apabila daerah-

daerah tersebut memiliki spesialisasi dalam sektor-sektor

yang secara nasional tumbuh lebih lambat atau bahkan

merosot. Proportional Shift (Pr,i) adalah melihat pengaruh

sektor i pada region yang di analisis.

b. Differential Shift Component (D) atau sering dikenal sebagai

komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan.

Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto akibat

dari sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat

71

atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada

tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor

lokasional intern. Daerah yang memiliki keuntungan

lokasional intern seperti sumber daya yang melimpah/efisien,

akan mempunyai differential shift component yang positif,

sedangkan differential shift component akan negatif jika

daerah tersebut memiliki lokasional yang tidak

menguntungkan (Tarigan, 2003:80).

Kedua komponen shift tersebut akan memisahkan unsur-unsur

pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan bersifat intern.

Proportional shift adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang

bekerja secara nasional, sedangkan differential shift adalah akibat dari

pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus didaerah yang

bersangkutan. Hubungan antara Proportional shift dan differential shift

dapat dilihat dari rumus sebagai berikut (Tarigan, 2005:87).

ܧ ∆ = −,௧ܧ ,௧ܧ

Sedangkan rumus pertambahan lapangan kerja regional sektor i dapat

dilihat sebagai berikut.

=,ܧ ∆ −,,௧ܧ ,,௧ܧ

Pertambahan lapangan kerja regional sektor i dipengaruhi dari National

share, Proportional shift, dan Differential shift.

,,௧ܧ∆ = ൫ +ݏ ,+ ,൯ܦ

72

Persamaan untuk seluruh wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan,

2005:88).

ܧ∆ = +ݏ) + (ܦ

Dimana:

=௧ݏ ൛ܧ,,௧ ൫ܧே ,௧ ேܧ ,௧ ⁄ ൯− ܧ,,௧ ൟ

௧ୀଵ

,௧ = ൛൫ܧே ,,௧ ேܧ ,,௧ ⁄ ൯− ൫ܧே ,௧ ேܧ ,௧ ⁄ ൯ൟܧݔ,,௧ ൧

௧ୀଵ

,௧ܦ = ൛ܧ,,௧− ൫ܧே ,,௧ ேܧ ,,௧ ⁄ ൯− ,,௧ܧ ൟ൧

௧ୀଵ

Keterangan:

Σ E N, i, t = E N, t

Σ E r, i, t = E r, t

∆ = Angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t – n)

N = National atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi

r = Region atau wilayah analisis

E = Employment atau banyaknya lapangan kerja

i = Sektor industri

t = Tahun

t – n = Tahun awal

t + m = Tahun proyeksi

Ns = National share

P = Proportional shift

D = Differential shift

73

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang

berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 101011‘ –

109035‘ Bujur Timur dan 7010‘ – 7029’ Lintang Selatan. Secara

geografis, wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang

Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

2. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 Ha atau

sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah, yang

terbagi dalam beberapa kecamatan. Secara fisiologis, wilayah

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 terbagi atas 21.813 Ha (28,05

persen) lahan basah (sawah) dan 55.951 Ha (71,95 persen) lahan kering.

Tanah sawah terdiri atas irigasi teknis 5.194 Ha, irigasi setengah teknis

7.509 Ha, irigasi non PU 293 Ha, Tadah hujan 4.240 Ha, tanah sawah

lebak, Polder dan yang lainnya 97 Ha. Sementara itu luas tanah untuk

tegal/kebun 16.654 Ha, Perkebunan 820 Ha, Hutan rakyat 5.075 Ha,

Kolam/empang 219 Ha, dan luas lainnya (pekarangan yang ditanami

tanaman pertanian, dan lain

Sumber: Purbalingga Dalam Angka

Gambar 4.1 Prosentase Luas Penggunaan Lahan Di KabupatenPurbalingga Tahun 2011

Dari Gambar 4.2 diatas, dapat terlihat jelas bahwa tanah di

Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sebagian besar digunakan untuk

sawah yaitu sebesar 28,05%, diikuti oleh perkampungan sebesar

24,63%. Sedangkan yang terkecil adalah perkebunan dan perikanan

masing-masing sebesar 0,02% dan 0,12%.

Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa kecamatan yang

terbagi berdasarkan luas wilayahnya. Masing

memiliki luas wilayah yang berbeda

geografis dari wilayah Kabupaten Pur

5.83%

22.30%

0.02%

14.57%

74



tanaman pertanian, dan lain-lain) 4.602 Ha.

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2012, data diolah

Prosentase Luas Penggunaan Lahan Di KabupatenPurbalingga Tahun 2011





masing sebesar 0,02% dan 0,12%.


terbagi berdasarkan luas wilayahnya. Masing-masing kecamatan

memiliki luas wilayah yang berbeda-beda yang disebabkan karena letak

geografis dari wilayah Kabupaten Purbalingga.

28.05%

0.12%24.63%

5.83%

22.30%

14.57% 4.48%

Prosentase(%)

Sawah

Perikanan

Perkampungan

Kebun Campur

Tegalan

Perkebunan



Prosentase Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten






masing kecamatan

beda yang disebabkan karena letak

Sawah

Perikanan

Perkampungan

Kebun Campur

Tegalan

Perkebunan

75

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2011 (dalam Ha)

No. Kecamatan Luas (Ha) No. Kecamatan Luas (Ha)

1. Kemangkon 4.513 10. Bojongsari 2.925

2. Bukateja 4.240 11. Mrebet 4.789

3. Kejobong 3.999 12. Bobotsari 3.228

4. Pengadegan 4.175 13. Karangreja 7.449

5. Kaligondang 5.054 14. Karangjambu 4.609

6. Purbalingga 1.472 15. Karanganyar 3.055

7. Kalimanah 2.251 16. Kertanegara 3.802

8. Padamara 1.727 17. Karangmoncol 6.027

9. Kutasari 5.290 18. Rembang 9.159

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

Dari data di atas menunjukkan bahwa kecamatan terluas di

Kabupaten Purbalingga adalah kecamatan Rembang dengan luas 9.159

Ha, kemudian kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 Ha, dan

kecamatan Karangmoncol seluas 6.027 Ha, sementara wilyah dengan

luas terkecil adalah kecamatan Purbalingga dengan luas 1.472 Ha.

3. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang

beraneka ragam, meliputi: dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah.

Adapun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut:

a. Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang

berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen,

76

meliputi: Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari,

Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah

Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

b. Bagian Selatan, merupakan daerah yang relative rendah

dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai

25 persen meliputi: wilayah Kecamatan Kalimanah,

Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong,

Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari,

Bojongsari dan Mrebet.

4. Ketinggian dan Jenis Tanah

Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya

menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15-25m

(0,56%), 25-100m (27,02%), 100-500m (44,13%), 500-1000m

(23,05%), di atas 1000 m (5,24%).

Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi

oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah alluvial dan grumusol

kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogo Tahun 1969.

Persentase Jenis tanah dan luasnya adalah Latosol Coklat dan Regosol

19,22%; Aluvial Coklat Tua 17,79%; Latosol Coklat dari Bahan Induk

Vulkanik 10,92%; Latosol Merah Kuning 5,78%; Latosol Coklat Tua

8,02%; Andosol Coklat 7,28%; Litosol 0,74%; Padmolik Merah –

Kuning 12,92%; Grumusol Kelabu 17,33%.

77

5. Hidrologi

Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi

iklim terutama kondisi curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada

serta kondisi topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada

kemampuan tanah untuk menyimpan (storege) dan meloloskan air

(porositas tanah).

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran, yaitu

sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalinga dan sekitarnya

yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing serta

sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Sungai

Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai

Tlahb, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tuntung Gunung, Sungai

Laban, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Ginyung, Sungai Tambra

dan Sungai Muli.

6. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam

pembangunan. Terutama jika jumlah penduduk yang besar, itu

mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dari penduduk rendah,

maka jumlah penduduk yang banyak akan menjadi beban bagi

masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011

berdasarkan hasil registrasi tercatat sebesar 863.391 jiwa yang terdiri

78

dari 428.887 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 434.504 jiwa berjenis

kelamin perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 98,71.

Jumlah rumah tangga berjumlah 217.448 atau rata-rata anggota per

rumah tangga 4 orang. Dari 863.391 jiwa penduduk Kabupaten

Purbalingga terdiri dari 863.311 WNI dan 80 WNA.

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 – 2011

Tahun Jumlah PendudukLuas Wilayah

(Km2)

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/km)

2007 830.328 663,18 1.252

2008 837.267 663,18 1.263

2009 844.252 663,18 1.273

2010 851.963 663,18 1.285

2011 863.391 663,18 1.302

Kepadatan Penduduk Rata-rata 1.275

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diolah

Dari tabel 4.2 di atas terlihat jelas bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Purbalingga terjadi peningkatan selama 5 tahun yaitu rata-

rata sebesar 8.266 jiwa/tahun atau terjadi pertumbuhan rata-rata 0,98 %.

Peningkatan kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga yang paling

signifikan adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.302 jiwa/km dari

1.285 jiwa/km pada tahun 2010. Sedangkan rata-rata kepadatan

penduduk Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun tersebut

adalah 1.275 jiwa/km.


Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten PurbalinggaTahun 2007

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun

atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat di tabel

berikut.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas YMenurut Lapangan UsaTahun 2011

No Lapangan Usaha

1.Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan

dan perikanan

2. Pertambangan dan penggalian

3. Industri pengolahan

4. Listrik, gas dan air minum

5. Konstruksi

6.Perdagangan, rumah makan dan jasa

akomodasi

7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi

8.Lembaga keuangan, real estate, usaha

persewaan, jasa perusahaan

9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2012, data diolah

830328

810000

820000

830000

840000

850000

860000

870000

2007

79


Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten PurbalinggaTahun 2007 – 2011

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2011 usia 10 tahun ke


tase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas YMenurut Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten PurbalinggaTahun 2011

Lapangan Usaha

Jenis Kelamin

Laki-

laki (%)

Perempuan

(%)

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan37,16 22,88

Pertambangan dan penggalian 2,87 0,53

Industri pengolahan 22,43 48,22

Listrik, gas dan air minum 0,34 0,00

10,26 0,67

Perdagangan, rumah makan dan jasa12,17 18,35

Angkutan, pergudangan dan komunikasi 5,55 0,17

Lembaga keuangan, real estate, usaha

persewaan, jasa perusahaan2,03 0,49

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 7,19 8,68

Jumlah 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2012, data diolah

830328

837267

844252

851963

863391

2007 2008 2009 2010 2011

Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Purbalingga

2011 usia 10 tahun ke


tase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerjai Kabupaten Purbalingga

Jenis KelaminJumlah

(%)Perempuan

(%)

22,88 31,17

0,53 1,89

48,22 33,26

0,00 0,20

0,67 6,23

18,35 14,76

0,17 3,29

0,49 1,38

8,68 7,82

100,00 100,00

Jumlah…

80

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa struktur mata

pencaharian penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2011 secara

umum sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan (33,26%);

kemudian diikuti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan

dan perikanan (31,17%). Menurut jenis kelamin, struktur mata

pencaharian penduduk laki-laki Kabupaten Purbalingga tahun 2011

didominasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan

perikanan (37,16%); sedangkan pada penduduk wanita, didominasi oleh

sektor industri pengolahan (48,22%). Keadaan ini terjadi karena

Kabupaten Purbalingga terkenal akan industri pengolahan berupa

rambut palsu (wig) dan bulu matanya, dimana sebagian besar pekerja

pada industri tersebut adalah perempuan. Hal tersebut sangat

mempengaruhi prosentase penduduk Kabupaten Purbalingga yang

bekerja.

7. Pemerintah

Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 239 desa/kelurahan, 224

merupakan desa sedangkan 15 merupakan kelurahan. Jumlah rukun

tetangga (RT) sebanyak 5051 RT dan rukun warga (RW) sebanyak

1544 RW.


Gambar 4.3 Grafik Pembagian Wilayah AKecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2010 tercatat

sebanyak 10.218 orang yang terdiri dari 5.587 orang laki

orang perempuan. Jika dilihat dari pendidikan Pegawai Negeri Sipil

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

pendidikan SD sederajat 311 orang, SLTP sebanyak 479 orang,

pendidikan SLTA sederajat sebanyak 2.446 orang, pendidikan D1

sebanyak 165 orang, pendidikan D2 sebanyak 2.275 orang, pendidikan

D3 sebanyak 1.283 orang, pendidikan D4 sebanyak 12 orang,

pendidikan S1 sebanyak 3.116 orang dan pendidikan S2 sebanyak 131

orang.

0

5

10

15

20

Kem

angk

on

Bu

kate

ja

Kej

ob

on

g

Pen

gad

egan

Kal

igo

nd

ang

19

1413

9

81


Gambar 4.3 Grafik Pembagian Wilayah Administratif MenurutKecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011



sebanyak 10.218 orang yang terdiri dari 5.587 orang laki





anyak 165 orang, pendidikan D2 sebanyak 2.275 orang, pendidikan



Kal

igo

nd

ang

Pu

rbal

ingg

a

Kal

iman

ah

Pad

amar

a

Ku

tasa

ri

Bo

jon

gsar

i

Mre

bet

Bo

bo

tsar

i

Kar

angr

eja

Kar

angj

amb

u

Kar

anga

nya

r

Ker

tan

egar

a

Kar

angm

on

col

Rem

ban

g

18

2

1413 14

13

19

16

76

1311 11 12

11

31

dministratif MenurutKecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011



sebanyak 10.218 orang yang terdiri dari 5.587 orang laki-laki dan 4.661





anyak 165 orang, pendidikan D2 sebanyak 2.275 orang, pendidikan



Desa

12

DesaKelurahan

82

8. Sosial

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Purbalingga

terdapat sekolah TK sebanyak 230 sekolah dengan guru 539 orang, murid

7.714 siswa; SD sebanyak 469 sekolah dengan guru 4.549 orang, murid

82.281 siswa; SLTP sebanyak 75 sekolah dengan guru 1.795 orang, murid

sebanyak 33.075 siswa; SLTA umum sebanyak 17 sekolah dengan guru 553

orang, murid 8.153 siswa dan SLTA Kejuruan sebanyak 25 sekolah dengan

guru 711 orang, murid 11.387 siswa.

Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, jumlah sarana

kesehatan di Kabupaten Purbalingga yaitu terdiri dari rumah sakit sebanyak

5, balai pengobatan sebanyak 10, rumah bersalin sebanyak 1, puskesmas ada

22, puskesmas pembantu 49 buah, puskesmas keliling 22 buah dan apotik

50 buah. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dokter 103 orang, bidan 334

orang dan paramedis lainnya 623 orang.

Berdasarkan catatan POLRES Kabupaten Purbalingga, tingkat

kejahatan tahun 2011 di Purbalingga meningkat dibandingkan tahun 2010

dari 230 kejahatan di tahun 2010 menjadi 276 kejahatan di tahun 2011.

9. Kondisi Ekonomi

Perkembangan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu usaha

masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan

mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan

ekonomi tiap daerah akan berbeda-beda tergantung potensi yang

83

dimiliki daerahnya, peran pemerintah, dan juga pelaku dari

pembangunan itu sendiri (masyarakat). Ketiga faktor tersebut harus

berjalan secara kesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang

telah ditetapkan dapat dicapai.

10. Struktur Perekonomian

Dalam dinamika ekonomi daerah, salah satu indikator yang

sering digunakan adalah komposisi atau struktur Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB juga

merupakan indikator untuk mengukur kinerja daerah dalam

membangun daerah Kabupaten Purbalingga yang dihitung

menggunakan harga berlaku dan harga konstan.

Struktur perekonomian di Kabupaten Purbalingga ditopang oleh

Sembilan sektor yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor

industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor

bangunan/konstruksi; sektor perdagangan; sektor angkutan dan

komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta

sektor jasa-jasa.

84

Tabel 4.4 PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 MenurutLapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 734.226,17 754.867,17 781.982,34 807.874,04 824.777,74

Pertambangan dan

Penggalian14.291,16 15.668,60 17.025,03 18.262,68 19.875,81



Bersih13.852,81 14.612,36 15.254,86 16.423,57 17.251,39

Bangunan 170.640,06 183.500,89 197.642,60 211.341,46 229.134,17

Perdagangan, Hotel

dan Restoran393.105,08 412.741,51 440.212,70 467.661,59 506.087,52

Pengangkutan dan

Komunikasi115.079,98 122.657,51 130.268,95 138.087,04 146.335,20

Keuangan,

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

128.218,47 136.328,20 146.302,90 154.213,75 165.831,61

Jasa-jasa 361.183,78 390.888,88 420.212,46 454.177,33 490.904,94

PDRB 2.143,746.23 2.257.392,77 2.390.244,57 2.525.872,73 2.678.085.09


Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk setiap

tahunnya sektor pertanian memberikan sumbangan yang paling besar

terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Purbalingga merupakan daerah agraris dimana sektor

pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam melaksanakan

pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah

sektor perdagangan, sektor ini masih ada kaitannya dengan sektor

85

pertanian yaitu dengan digunakannya output pertanian sebagai bahan

baku dalam proses produksinya. Oleh karena itu sektor perdagangan

juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap nilai PDRB di

Kabupaten Purbalingga. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi

yang terkecil adalah sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena

Kabupaten Purbalingga memang kurang potensial untuk pengembangan

sektor pertambangan.

11. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu

daerah. Pendapatan per kapita yang ada di Kabupaten Purbalingga pada

tahun 2007 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011

Tahun

Harga Berlaku Harga Konstan

Per kapita

(Rp)

Perubahan

(%)

Per kapita

(Rp)

Perubahan

(%)

2007 4.377.437,94 11,76 2.414.087,86 5,22

2008 4.970.626,47 11,93 2.524.867,09 4,39

2009 6.111.211,32 18,66 2.658.423,69 5,02

2010 6.791.950,39 10,02 2.973.171,52 10,59

2011 7.593.895,33 10,56 3.118.410,95 4,66

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga 2012

86

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari tahun 2007

sampai dengan tahun 2011 berfluktuatif. Pertumbuhan yang paling

besar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 18,66 % ADHB (Atas Dasar

Harga Berlaku). Pertumbuhan kapita yang tinggi sebagian besar

didukung oleh sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan

restoran.

Pada tabel 4.5 kolom (2) di atas perkembangan PDRB per kapita

tahun 2007-2011 yang paling besar adalah tahun 2010 yaitu terjadi

peningkatan 10,59% atau sebesar Rp. 314.747,83 dari tahun

sebelumnya.

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian Kabupaten Purbalingga merupakan

sektor yang paling dominan, terlihat dari sumbangannya

dalam PDRB tahun 2011 sebesar 30,80% menunjukkan

fluktuasi yang tidak menentu. Hal tersebut khususunya sektor

pertanian tanaman pangan, produksi tiap tahunnya sangat

dipengaruhi oleh faktor musim, kondisi alam, serangan hama

dan penyakit tanaman serta kelangkaan pupuk pabrik yang

bersangkutan.

1) Sub sektor tanaman pangan mencakup tanaman

padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan

kacang kedelai. Menurut luas panen tananman padi

87

sawah tahun 2011 menurun sebesar 0,02% bila

dibandingkan dengan tahun 2010, produksi tahun

2011 yang sebesar 207.132 ton turun bila

dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 216.980

ton, produktivitasnya yaitu 55,82 kw/ha.

2) Sub sektor peternakan dan unggas di Kabupaten

Purbalingga tahun 2011 lebih banyak dari tahun

2010, begitu pun dengan produksi hasil-hasil

peternakan diantaranya adalah produksi daging

tahun 2011 sebesar 7.138.961 kg yang

dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar

4.871.168. Sub sektor ini di wilayah Kabupaten

Purbalingga masih di mungkinkan bisa tumbuh

karena geografisnya banyak yang cocok untuk sub

sektor peternakan.

3) Sub sektor perkebunan rakyat yang dominan

adalah kelapa, kopi, gelagah arjuna, nilam,

cengkeh, melati gambir, lada dan the rakyat. Dari

luas panen, kelapa seluas 12.149,13 ha dapat

menghasilkan 13.206,75 ton kopra, sedangkan

kelapa seluas 5.219,63 ha menghasilkan 56.180,41

ton gula cetak. Panen kopi seluas 1.320,91 ha dapat

menghasilkan 600,15 ton.

88

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian wilayah

Kabupaten Purbalingga dari tahun 2007-2011 selalu

mengalami peningkatan, salah satunya dimana pada tahun

2010 sebesar 0,72% dan meningkat menjadi 0,74% pada

tahun 2011.

c. Sektor Industri Pengolahan

Pada tahun 2011 sektor industri pengolahan masih

sektor dominan keempat setelah sektor pertanian,

perdagangan dan jasa-jasa. Industri adalah suatu unit

produksi yang melakukan suatu kegiatan mengubah barang

dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Criteria

industri:

1) Industri Besar : adalah perusahaan industri besar

yang mempunyai tenaga kerja paling sedikit 100

orang.

2) Industri Sedang : adalah perusahaan industri yang

mempunyai tenaga kerja antara 20 – 99 orang.

3) Industri Kecil : adalah perusahaan industri yang

mempunyai jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang.

89

4) Industri Rumah Tangga : adalah perusahaan

industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja 1 – 4

orang.

Perusahaan industri besar/sedang di Kabupaten

Purbalingga pada tahun 2011 tercatat sebanyak 90

perusahaan dengan 32.884 orang tenaga kerja. Dimana

industri besar tercatat 39 perusahaan dengan 30.421 orang

tenaga kerja dan industri sedang sebanyak 51 perusahaan

dengan tenaga kerja sebanyak 2.463 orang. Perusahaan

industri besar/sedang berlokasi di 15 kecamatan dari 18

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

d. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sub sektor listrik, gas, dan air bersih pada tahun 2011

mengalami pertumbuhan cukup signifikan menurut harga

Konstan 2000 yaitu 0,64%. Listrik merupakan salah satu

produk energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Jumlah pelanggan pada PT PLN (Persero) Ranting

Purbalingga sebanyak 139.822 pelanggan pada tahun 2011

dengan Kwh yang terjual adalah sebanyak 205.100.326

Kwh. Sedangkan jumlah pelanggan dan produksi air minum

ataupun air bersih dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada

90

tahun 2011 banyaknya air yang disalurkan meningkat

sebesar 4,22% dari tahun 2010.

e. Sektor Bangunan

Sektor bangunan di Kabupaten Purbalingga memiliki

peranan yang cukup signifikan dalam PDRB Kabupaten

Purbalingga. Hal tersebut dapat terlihat dimana prosentase

sektor Bangunan pada tahun 2011 meningkat dari tahun

sebelumnya dimana tahun 2010 prosentasi sektor Bangunan

hanya sebesar 8,37% sedangkan tahun 2011 menjadi 8,56%

atau naik sebesar 0,21%. Hal tersebut berarti Sektor

Bangunan di Kabupaten Purbalingga selalu mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.

f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Banyaknya penertiban Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) registrasi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan

Investasi Kabupaten Purbalingga tahun 2010 tercatat

sebanyak 475 perusahaan. Menurut bentuk perusahaan

jumlah penertiban TDP pada Kantor Pelayanan Perizinan

dan Investasi yaitu perusahaan terbatas (PT) sebanyak 21

perusahaan, perusahaan comanditer (CV) sebanyak 58

perusahaan, koperasi sebanyak 7 perusahaan, perusahaan

91

perorangan (PO) sebanyak 387 perusahaan sedangkan firma

(FA) tidak ada.

Sementara itu, jumlah surat ijin usaha perdagangan

(SIUP) baru diterbitkan kantor pelayanan perizinan dan

investasi Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sebanyak 617

buah, meliputi pedagang kecil (PK) sebanyak 576 buah,

pedagang menengah (PM) sebanyak 38 buah, dan pedagang

besar (PB) sebanyak 3 buah.

g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Jalan merupakan prasarana darat yang paling penting

untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan

Kabupaten di Kabupaten Purbalingga mencapai 710 Km

yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 695,95 km, kerikil

sepanjang 12,25 km dan sisanya merupakan jalan tanah

sepanjang 2,5km.

Untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat

diperlukan berbagai sarana angkutan terutama adalah

kendaraan bermotor. Tahun 2011 jumlah kendaraan

bermotor yang di uji oleh Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informasi Kabupaten Purbalingga sebanyak 8.794

kendaraan, dimana 1.317 kendaraan bus, 66 kendaraan

mobil penumpang dan mobil barang 7.444 kendaraan yang

92

terdiri dari jenis truk, truk sumbu 3, tangki, pick up, dan

kereta gandeng.

h. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, maka

terdapat pasang surut mengenai Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dimana PAD naik sebesar 18,96%. Pada tahun 2010

PAD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 79.803.180.820,-

sedangkan tahun 2011 naik menjadi Rp. 94.937.516.237,-.

Dilihat dari realisasi penerimaan daerah disbanding

pengeluarannya juga menunjukkan posisi positif. Pada

tahun 2011 realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 954.170.516.237,-.

Antara realisasi pungutan tahun 2011 ternyata target

pungutan PBB melebihi target sebesar 6,62%, target

pungutan PBB sebesar Rp. 31.276.059,- dan realisasi

pungutan PBB sebesar Rp. 33.346.543,-.

i. Sektor Jasa-jasa

Pada tahun 2011 sektor Jasa-jasa mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun

2010 sektor jasa-jasa memiliki prosentase 17,98% menjadi

18,33% pada tahun 2011.

93

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah

Kabupaten Purbalingga Menurut Tipologi Klassen Sektoral

Untuk mengelompokkan sektor ekonomi dalam Kabupaten

Purbalingga menurut struktur pertumbuhannya digunakan metode

Tipologi Klassen Sektoral. Dengan menggunakan Matrix Klassen dapat

dilakukan empat pengelompokkan sektor dengan memanfaatkan laju

pertumbuhan dan nilai kontribusi.

Tabel 4.6 menyajikan hasil pengolahan data pada Lampiran 9,

yaitu berupa rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB

Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011.

Pada Tabel 4.6 terlihat jelas bahwa sektor yang memiliki

kontribusi rata-rata paling besar terhadap PDRB Kabupaten

Purbalingga adalah sektor Pertanian, kemudian diikuti oleh sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan untuk pertumbuhan rata-

rata, yang paling besar mendominasi adalah sektor Pertambangan dan

Penggalian yang diikuti oleh sektor Jasa-jasa, dan sektor Bank dan

Lembaga Keuangan Lainnya. Sektor yang memiliki pertumbuhan rata-

rata paling kecil di Kabupaten Purbalingga adalah sektor Pertanian.

94

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi JawaTengah dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011

No. Sektor

Purbalingga Jawa Tengah

Rata-rata

Pertumbuhan

(Si)

Rata-rata

Kontribusi

(Ski)

Rata-rata

Pertumbuhan

(S)

Rata-rata

Kontribusi

(Sk)

1 Pertanian 3,21 32,64 3,08 19,17

2Pertambangan dan

Penggalian8,64 0,71 5,51 1,11

3 Industri Pengolahan 6,80 10,13 5,49 32,41

4Listrik dan Air

Bersih4,58 0,65 5,99 0,85

5Bangunan dan

Konstruksi7,51 8,26 6,76 5,81

6Perdagangan, Hotel

dan Restoran6,66 18,49 6,49 21,41

7Pengangkutan dan

Komunikasi6,02 5,44 7,59 5,21

8Bank dan Lembaga

Keuangan Lainnya7,74 6,09 6,81 3,73

9 Jasa-jasa 7,79 17,61 6,87 10,29

Sumber: Lampiran 9

Secara Provinsi, sektor-sektor yang memiliki kontribusi rata-rata

paling besar adalah sektor Industri Pengolahan kemudian diikuti oleh

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan sektor yang

menyumbangkan kontribusi paling kecil adalah sektor Listrik dan Air

Bersih. Pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah paling tinggi

didominasi oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang diikuti oleh

sektor Jasa-jasa. Sementara sektor Pertanian memiliki pertumbuhan

paling kecil.

95

Selanjutnya, melalui data pada Tabel 4.6 dapat diklasifikasikan

sektor PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 berdasarkan

Tipologi Klassen Sektoral sebagaimana tercantum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 Berdasarkan Tipology Klassen Sektoral

Kuadran I Kuadran II

Sektor yang maju dan tumbuh pesat (developed

sector)

si > s dan ski > sk


(stagnant sector)

si < s dan ski > sk

- Sektor Pertanian

- Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi

- Sektor Bangunan

- Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

- Sektor Jasa-jasa

Kuadran III Kuadran IV


berkembang (developing sector)

si > s dan ski < sk

Sektor Relatif Tertinggal


si < s dan ski < sk

- Sektor Pertambangan dan PenggalianSektor Listrik, Gas dan Air

Bersih- Sektor Industri Pengolahan

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sumber: Data diolah dari Tabel 4.6

Dari Tabel 4.7 diatas, terdapat satu sektor yang dapat

dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat yaitu sektor

pertanian; sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sementara sektor yang termasuk

sektor maju tapi tertekan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan;

sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk dalam sektor potensial

96

atau masih dapat berkembang. Sedangkan sektor listrik, gas dan air

bersih merupakan sektor relatif tertinggal

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui

sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan. LQ merupakan

suatu perbandingna tentang besarnya peranan sektor/industri di

Kabupaten Purbalingga terhadap besarnya peranan sektor tersebut di

Provinsi Jawa Tengah.

Apabila LQ > 1 artinya peranan sektor di Kabupaten Purbalingga

lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut di Provinsi Jawa

Tengah dan sebagai petunjuk bahwa Kabupaten Purbalingga surplus

akan produk sektor tersebut dan mengekspornya ke daerah lain.

Sebaliknya, apabila LQ < 1 artinya peranan sektor itu di Kabupaten

Purbalingga lebih kecil daripada peranan sektor tersebut di Provinsi

Jawa Tengah.

Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan

komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama

berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh, LQ

tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan

kapasitas riil daerah tersebut.

Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten

Purbalingga dari kurun waktu tahun 2007-2011 pada Lampiran 10

97

dicantumkan pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 4.8 dari hasil

perhitungan indeks Location Quotient PDRB Kabupaten Purbalingga

selama periode pengamatan tahun 2007-2011, maka dapat diketahui

sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non basis. Sektor Jasa-jasa

merupakan sektor basis di Kabupaten Purbalingga dengan LQ rata-rata

sebesar 3,0577. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa memiliki

kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga.

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient KabupatenPurbalingga Tahun 2007-2011

No. SektorTahun LQ

Rata-rata2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 2,3332 0,8603 3,2689 2,3052 2,6790 2,2893

2Pertambangan danPenggalian

0,7469 1,3628 0,9924 0,6806 1,1589 0,9883

3 Industri Pengolahan 0,3316 0,3833 0,2641 0,3180 0,3575 0,3309

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,0358 0,8042 0,5631 0,7098 0,8806 0,5987

5 Bangunan 1,2247 1,4684 1,6109 1,4603 1,8812 1,5291

6Perdagangan, Hotel danRestoran

0,8509 0,7679 0,9549 0,9126 0,9398 0,8852

7Pengangkutan danKomunikasi

0,6541 0,8460 1,0582 0,9713 0,7247 0,8509

8Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan

2,5385 1,2160 1,5348 1,7887 1,8411 1,7838

9 Jasa-jasa 1,5486 7,6504 2,2204 1,9800 1,8891 3,0577

Sumber: Lampiran 10

Sektor yang menjadi sektor basis setelah Jasa-jasa adalah sektor

Pertanian yang menghasilkan LQ rata-rata sebesar 2,2893. Hal tersebut

98

karena adanya kontribusi dari sub sektor ternak dan unggas yang

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan sektor yang

menghasilkan LQ rata-rata terendah sebesar 0,3309 atau merupakan

sektor non basis adalah sektor Industri Pengolahan.

3. Analisis Shift Share

Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Purbalingga yang berkaitan dengan perekonomian daerah yang menjadi

referensi yaitu Provinsi Jawa Tengah, maka digunakan analisis Shift

Share. Variabel yang digunakan dalam analisis Shift Share adalah

variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan

ekonomu Kabupaten Purbalingga.

Pertumbuhan PDRB total (Y) dapat diuraikan menjadi komponen

shift dan komponen share, yaitu:

a. Komponen National Share (Ns) adalah banyaknya

pertambahan PDRB Kabupaten Purbalingga seandainya

pertambahannya sama dengan laju pertumbuhan Provinsi

Jawa Tengah selama periode studi.

b. Proportional Shift Share (P), mengukur besarnya shift

regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor PDRB di

Kabupaten Purbalingga yang berubah. Apabila P > 0, artinya

Kabupaten Purbalingga berspesialisasi pada sektor-sektor

tersebut di Provinsi Jawa Tengah tumbuh relatif cepat

99

sedangkan P < 0, berarti Kabupaten Purbalingga

berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Jawa

Tengah dengan pertumbuhan yang lambat atau menurun.

c. Differential Shift (D), mengukur besarnya shift regional netto

yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang

tumbuh lebih cepat atau lambat di Kabupaten Purbalingga

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan oleh

faktor-faktor intern. Apabila Kabupaten Purbalingga

memiliki differential shift component positif (D > 0) maka

berarti lokalisasi tentang sumber daya yang melimpah/efisien

mempunyai keuntungan, sedangkan lokalisasional tidak

menguntungkan apabila komponen tersebut negatif (D < 0).

Untuk memacu laju pertumbuhan Kabupaten Purbalingga

digunakan analisis penentuan sektor ekonomi strategis serta

pengembangan keunggulan yang dimiliki. Untuk mengetahui sektor

spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan komponen

National Share (Ns), Proportional Shift (P), dan Differential Shift (D).

100

Hasil perhitungan analisis shift share PDRB Kabupaten Purbalingga

tahun 2007-2011 pada Lampiran 11 dicantumkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011

No. SektorNational

Share (NS)Proportional

Shift (P)Differential

Shift (D)Total (∆Y)

1 Pertanian 180.504,15 -98.496,57 -89.952,58 -7.945,00

2Pertambangan danPenggalian

3.513,38 -218,29 2.071,27 5.366,36

3 Industri Pengolahan 52.401,06 9.016,10 12.336,93 73.754,09

4Listrik, Gas dan AirBersih

3.405,61 141,90 -7,03 3.540,48

5 Bangunan 41.950,61 8.110,80 16.543,50 66.604,91

6Perdagangan, Hotel danRestoran

96.642,02 9.748,24 16.340,42 122.730,68

7Pengangkutan danKomunikasi

28.291,57 8.760,28 2.963,65 40.015,50

8Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan

31.521,58 7.081,39 6.091,56 44.694,53

9 Jasa-jasa 88.794,40 -1.457,17 40.926,76 128.263,99

Jumlah 527.024,38 -57.313,30 7.314,48 477.025,56

Sumber: Lampiran 11

Berdasarkan Tabel 4.9 pertumbuhan, komponen proportional

Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2007-2011 ada yang

bernilai negatif dan positif. Nilai P positif, berarti perekonomian

Kabupaten Purbalingga berspesialisasi pada sektor yang sama yang

tumbuh cepat pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan

apabila nilai P negatif, berarti perekonomian Kabupaten Purbalingga

pada sektor yang sama dan tumbuh lambat pada Perekonomian Provinsi

Jawa Tengah.

101

Sektor-sektor yang memiliki komponen pertumbuhan

proporsional positif, yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas

dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran;

sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan

dan jasa keuangan. Sedangkan sektor-sektor yang memiliki nilai

komponen pertumbuhan proporsional negatif, yaitu sektor pertanian;

pertambangan serta sektor jasa-jasa.

Differential Shift (D) sektor perekonomian Kabupaten

Purbalingga selama periode tahun 2007-2011 menghasilkan nilai yang

positif dan negatif. Nilai D positi, berarti sektor ekonomi Kabupaten

Purbalingga memiliki daya saing yang meningkat. Sedangkan D

bernilai negatif, berarti sektor tersebut memiliki daya saing menurun.

Ada beberapa yang bernilai D positif dalam perekonomian

Kabupaten Purbalingga, yaitu sektor pertambangan; sektor industri

pengolahan; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran;

sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut

merupakan sektor yang memiliki daya saing meningkat, sehingga

berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB

Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan sektor yang menghasilkan D negatif adalah sektor

pertanian sebesar -89.952,58 dan sektor listrik, gas dan air minum

102

sebesar -7,03. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki

daya saing menurun.

Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan

Kabupaten Purbalingga yang bersifat intern dan ekstern, dimana

differential shift adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja

khusus di daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan proportional shift

adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja dalam

Provinsi Jawa Tengah.

Pergeseran sektor yang terjadi pada PDRB Kabupaten

Purbalingga terlihat jelas pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.2

menunjukkan sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari

34,92% pada tahun 2007 menjadi 31,54% pada tahun 2011. Hal

tersebut disebabkan penurunan kontribusi sektor pertanian yang

mendominasi PDRB dari 34,25% menjadi 30,80% tetapi terjadi

peningkatan kontribusi pada sektor pertambangan dari 0,67% menjadi

0,74% tahun 2011.

103

Tabel 4.10 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 (dalam persen)

No. SektorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Primer

1 Pertanian 34,25 33,44 32,72 31,98 30,80

2 Pertambangan 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74

Jumlah 34,92 34,13 33,43 32,71 31,54

Sekunder

3 Industri Pengolahan 9,94 10,02 10,10 10,21 10,38

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,65 0,65 0,64 0,65 0,64

5 Bangunan 7,96 8,13 8,27 8,37 8,56

Jumlah 18,55 18,79 19,00 19,22 19,58

Tersier

6Perdagangan, Hotel dan

Restoran18,34 18,28 18,42 18,51 18,90

7Pengangkutan dan

Komunikasi5,37 5,43 5,45 5,47 5,46

8Keuangan , Persewaan dan

Jasa Perusahaan5,98 6,04 6,12 6,11 6,19

9 Jasa-Jasa 16,85 17,32 17,58 17,98 18,33

Jumlah 46,53 47,07 47,57 48,07 48,88

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Data diolah dari Lampiran 7

Sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan kontribusi

dari 18,55% menjadi 19,58 tahun 2011, hal tersebut disebabkan karena

adanya peningkatan yang signifikan dari sektor industri pengolahan.

Sektor tersier mengalami peningkatan kontribusi dari 46,53% menjadi

48,88%. Hal tersebut karena adanya kenaikan pada sektor-sektor tersier,

misalnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami

kenaikan dari 18,34% menjadi 18,90%; sektor angkutan dan

komunikasi dari 5,37% menjadi 5,46%; dan sektor jasa

16,85% menjadi 18,33%.


Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB KabupatenPurbalinggaTahun 2007

4. Pembahasan Per Sektor

Analisis ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dengan cara

menggabungkan tiga hasil analisis, yaitu analisis

Sektoral, analisis

untuk menentukan sektor unggulan.

a. Analisis Sektor Pertanian

terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga, hal ini dapat

ditunjukkan dengan adanya kontribusi yang mencapai rata

rata 32,64% per tahun dan menempati urutan pertama dalam

kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pur

pertumbuhan rata

34.92

18.55

46.53

0

10

20

30

40

50

60

2007

Ko

ntr

ibu

si(%

)

104

komunikasi dari 5,37% menjadi 5,46%; dan sektor jasa

16,85% menjadi 18,33%.

ber: Data diolah dari Lampiran 7

Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB KabupatenPurbalinggaTahun 2007-2011

Pembahasan Per Sektor


menggabungkan tiga hasil analisis, yaitu analisis Tipology Klassen

, analisis Location Quotient (LQ), dan analisis

untuk menentukan sektor unggulan.

Analisis Sektor Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat besar


ditunjukkan dengan adanya kontribusi yang mencapai rata


kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pur

pertumbuhan rata-rata sektor pertanian 3,21% melebihi laju

34.92 34.13

33.43 32.71 31.54

18.55 18.79 19.00 19.22 19.58

46.53 47.07 47.57 48.07 48.88

2008 2009 2010 2011

Tahun

komunikasi dari 5,37% menjadi 5,46%; dan sektor jasa-jasa dari

Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten


Tipology Klassen

(LQ), dan analisis Shift Share

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat besar


ditunjukkan dengan adanya kontribusi yang mencapai rata-


kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga. Laju

rata sektor pertanian 3,21% melebihi laju

Primer

Sekunder

Tersier

105

pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah yang hanya 3,08%,

sehingga sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor maju dan

tumbuh cepat

Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian

menunjukkan nilai LQ rata-rata 2,29 atau > 1, berarti sektor

tersebut merupakan sektor basis. Artinya sektor ini tidak

hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Purbalingga

saja, tetapi mampu memenuhi daerah lainnya sehingga sektor

pertanian merupakan sektor yang berpotensi eskpor.

Tabel 4.11 Analisis Sektor Pertanian

No. Aspek Parameter Makna

1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran I Sektor maju dan tumbuh Cepat

2 LQ > 1 Sektor basis

3 P NegatifMemiliki daya tumbuh lebih

lambat

4 D Positif Memiliki daya saing meningkat

Sumber: Data diolah dari Lampiran 9, 10 dan 11

Berdasarkan Gambar 4.5, perkembangan nilai LQ sektor pertanian dari

tahun 2007-2011 menunjukkan kenaikan dan semua nilainya > 1. Selama kurun

waktu analisis, nilai LQ mempunyai rata-rata 2,29, hanya pada tahun 2008

mengalami penurunan.


Gambar 4.5 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertanian

Hasil perhitungan

98.496,57 menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat

di Provinsi Jawa Tengah. N

sektor pertanian mempunyai daya saing yang menurun, karena pertumbuhannya

lebih lambat daripada Provinsi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak

dapat digolongkan sebagai sektor unggulan, karena meskipun sektor ini tergolong

sektor maju dan tumbuh cepat serta merupakan sektor basis, namun

pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Prov

2.33

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2007

LQ

106


Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertanian

Hasil perhitungan shift share sektor pertanian nilai komponen P sebesar

menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat

di Provinsi Jawa Tengah. Nilai komponen D sebesar -89.952,58


lebih lambat daripada Provinsi.

kan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak



pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi.

0.86

3.27

2.30

2.68

2008 2009 2010 2011

Tahun

sektor pertanian nilai komponen P sebesar -

menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat

89.952,58, berarti bahwa


kan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak



Hasil LQ

LQ Rata-rata

107

b. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memiliki

kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga rata-

rata hanya sebesar 0,71% per tahun dan berada pada

urutan ketujuh dibandingkan sektor-sektor lain. Laju

pertumbuhan sektor ini rata-rata sebesar 8,64% per tahun,

sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor yang

memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Tetapi

sektor pertambangan dan penggalian memiliki rata-rata

kontribusi yang lebih rendah dibandingkan Provinsi

meskipun laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan

di Provinsi, sehingga sektor ini diklasifikasikan sebagai

sektor potensial atau masih dapat berkembang.

Tabel 4.12 Analisis Sektor Pertambangan dan penggalian


1Tipologi Klassen

SektoralKuadran

III


berkembang

2 LQ < 1 Sektor non basis

3 P Negatif Memiliki daya tumbuh lebih lambat



Nilai rata-rata LQ sektor pertambangan dan

penggalian menunjukkan nilai lebih kecil dari 1, yaitu 0,99

berarti sektor ini termasuk sektor non basis.


Gambar 4.6 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan danPenggalian

0.75

0.70.75

0.80.85

0.90.95

11.05

1.11.15

1.21.25

1.31.35

1.4

2007

LQ

108

Perkembangan nilai LQ sektor tersebut selama periode

penelitian berfluktuatif, dimana secara umum mengalami

peningkatan seperti terlihat jelas pada Gambar 4.6.

Hasil analisis shift share sektor pertambangan dan

penggalian, komponen P sebesar -218,29 menunjukkan

sektor ini termasuk dalam sektor yang di Povinsi tumbuh

dengan lambat, sedangkan nilai D sebesar 2.071,27 berarti

sektor tersebut masuk ke dalam sektor yang mempunyai

daya saing meningkat, sehingga pertumbuhannya lebih

cepat dibandingkan Provinsi.


Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan danPenggalian

Berdasarkan analisis sektor pertambangan dan

penggalian, menunjukkan bahwa sektor ini tidak dapat

0.75

1.36

0.99

1.16

0.99

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

Perkembangan nilai LQ sektor tersebut selama periode

penelitian berfluktuatif, dimana secara umum mengalami

mbar 4.6.

sektor pertambangan dan

218,29 menunjukkan

sektor ini termasuk dalam sektor yang di Povinsi tumbuh

dengan lambat, sedangkan nilai D sebesar 2.071,27 berarti

sektor yang mempunyai

daya saing meningkat, sehingga pertumbuhannya lebih

Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan dan

Berdasarkan analisis sektor pertambangan dan

penggalian, menunjukkan bahwa sektor ini tidak dapat

Hasil LQ

LQ Rata-rata

109

dikategorikan sebagai sektor unggulan, meskipun sektor

tersebut memiliki nilai LQ yang meningkat serta

pertumbuhannya lebih cepat daripada Provinsi, tetapi

sektor tersebut merupakan sektor non basis serta

merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang.

c. Analisis Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki laju

pertumbuhan rata-rata 6,80 lebih besar daripada Provinsi,

tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB rata-rata

sebesar 10,13% per tahun lebih kecil daripada Provinsi

sehingga sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor

potensial atau masih dapat berkembang.

Tabel 4.13 Analisis Sektor Industri Pengolahan


1Tipologi Klassen

SektoralKuadran III


berkembang


3 P Positif Memiliki daya tumbuh lebih cepat



Berdasarkan Gambar 4.7 perkembangan LQ sektor

industri pengolahan stabil atau tidak mengalami

peningkatan atau penurunan tiap tahunnya. Nilai LQ rata-

110

rata sektor industri pengolahan sebesar 0,33 sehingga

termasuk dalam sektor non basis karena < 1.


Gambar 4.7 Grafik Perkembangan LQ Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki nilai

komponen P sebesar 9.016,10 yang menunjukkan bahwa

sektor tersebut tumbuh cepat di Provinsi Jawa Tengah dan

nilai komponen D sebesar 12.336,93 menggambarkan

bahwa industri pengolahan sebagai sektor yang daya

saingnya meningkat, sehingga pertumbuhannya lebih

cepat dibandingkan pertumbuhan di Provinsi.

Berdasarkan hasil analisis sektor industri

pengolahan, maka sektor ini tidak termasuk ke dalam

sektor unggulan. Meskipun pertumbuhannya lebih cepat

dibandingkan Provinsi (kompetitif) tetapi tidak termasuk

0.33

0.38

0.26

0.32

0.36

0.33

0.25

0.27

0.29

0.31

0.33

0.35

0.37

0.39

2007 2008 2009 2010 2011

LQ

Tahun

Hasil LQ

LQ Rata-rata

111

sektor basis dan merupakan sektor potensial atau masih

dapat berkembang.

d. Analisis Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Hasil analisis menggunakan Tipology Klassen

Sektoral, sektor listrik, gas dan air bersih diklasifikasikan

sebagai sektor relatif tertinggal. Hal tersebut karena

pertumbuhan rata-rata Kabupaten Purbalingga hanya

sebesar 4,58%, masih kecil dibandingkan pertumbuhan

rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,99%. Begitupula

dengan kontribusi rata-rata terhadap PDRB hanya sebesar

0,65% lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi sebesar

0,85%.

Tabel 4.14 Analisis Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih


1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran IV Sektor relatif tertinggal


3 P PositifMemiliki daya tumbuh lebih

cepat

4 D Negatif Memiliki daya saing menurun


Perkembangan nilai LQ sektor listrik, gas dan air

minum berfluktuatif dengan nilai < 1. Hal tersebut


Gambar 4.8 Grafik Perkembangan LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

0.01

0.09

0.17

0.25

0.33

0.41

0.49

0.57

0.65

0.73

0.81

0.89

2007

LQ

112

membuat sektor ini dikategorikan sebagai sektor non

basis.

Analisis shift share sektor listrik, gas dan air bersih

selama periode penelitian, dihasilkan nilai P sebesar

141,90 menunjukkan sektor ini tumbuh cepat di Provinsi

Jawa Tengah. Sedangkan nilai D yang menghasilkan

negatif sebesar -7,03 menunjukkan bahwa sektor ini

mempunyai daya saing yang menurun, sehingga

pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa

Tengah.



Hasil analisis sektor listrik, gas dan air bersih

menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak termasuk sektor

0.04

0.80

0.56

0.71

0.60

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

membuat sektor ini dikategorikan sebagai sektor non

sektor listrik, gas dan air bersih

selama periode penelitian, dihasilkan nilai P sebesar

141,90 menunjukkan sektor ini tumbuh cepat di Provinsi

Jawa Tengah. Sedangkan nilai D yang menghasilkan

7,03 menunjukkan bahwa sektor ini

aya saing yang menurun, sehingga

pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa


Hasil analisis sektor listrik, gas dan air bersih

nunjukkan bahwa sektor tersebut tidak termasuk sektor

0.60

Hasil LQ

LQ Rata-rata

113

unggulan, karena tergolong sebagai sektor relatif

tertinggal, sektor non basis dan laju pertumbuhannya lebih

lambat dibandingkan Provinsi (tidak kompetitif).

e. Analisis Sektor Bangunan

Sektor bangunan memberikan kontribusi rata-rata

sebesar 8,26% dan lebih tinggi dari tingkat Provinsi Jawa

Tengah yang hanya sebesar 65,81%. Laju pertumbuhan

rata-rata sektor ini mencapai 7,51% lebih tinggi daripada

Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 6,76%. Hal

tersebut menjadikan sektor bangunan dikategorikan ke

dalam sektor maju dan tumbuh pesat.

Tabel 4.15 Analisis Sektor Bangunan


1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat


3 P PositifMemiliki daya tumbuh lebihcepat



Sektor bangunan memiliki nilai LQ rata-rata sebesar

1,53 sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor basis.

Perkembangan nilai LQ sektor ini menunjukkan penurunan

tiap tahunnya dari tahun 2007-2011.

Sumber: Data diolah dari

Gambar 4.9 Grafik Perkembangan LQ Sektor Bangunan

1.21.25

1.31.35

1.41.45

1.51.55

1.61.65

1.71.75

1.81.85

1.9

LQ

114

Berdasarkan hasil analisis shift share

bangunan digolongkan sebagai sektor yang kompetitif,

karena nilai D yang positif sebesar 16.543,50, sehingga

pertumbuhannya lebih cepat daripada Provinsi. Begitupula

dengan nilai P yang positif sebesar 8.110,80 berarti sektor

tersebut juga merupakan sektor yang lambat di Provinsi

Jawa Tengah.


Grafik Perkembangan LQ Sektor Bangunan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis

terhadap sektor bangunan bahwa sektor ini merupakan

sektor unggulan, karena merupakan sektor basis,

mempunyai laju pertumbuhan lebih cepat darip

serta memiliki kompetitif.

1.22

1.47

1.61

1.46

1.88

1.53

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

shift share, sektor

bangunan digolongkan sebagai sektor yang kompetitif,

D yang positif sebesar 16.543,50, sehingga

pertumbuhannya lebih cepat daripada Provinsi. Begitupula

dengan nilai P yang positif sebesar 8.110,80 berarti sektor

tersebut juga merupakan sektor yang lambat di Provinsi

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis

terhadap sektor bangunan bahwa sektor ini merupakan

sektor unggulan, karena merupakan sektor basis,

mempunyai laju pertumbuhan lebih cepat daripada Provinsi

Hasil LQ

LQ Rata-rata

115

f. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Analisis Tipology Klassen Sektoral terhadap sektor

perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan bahwa sektor

ini dikategorikan ke dalam sektor potensial atau masih dapat

berkembang. Hal ini disebabkan karena kontribusi rata-

ratanya sebesar 18,49% lebih kecil dibandingkan dengan

Provinsi sebesar 21,41%. Sedangkan nilai rata-rata

pertumbuhannya 6,66% lebih besar dibandingkan dengan

Provinsi yang hanya 6,49%.

Tabel 4.16 Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran


1Tipologi KlassenSektoral

Kuadran IIISektor potensial atau masihdapat berkembang


3 P PositifMemiliki daya tumbuh lebihcepat

4 D PositifMemiliki daya saingmeningkat


Berdasarkan Gambar 4.10 perkembangan nilai LQ

sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan nilai

LQ rata-rata 0,89. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

sektor ini dikategorikan ke dalam sektor non basis, oleh

karena itu sektor tersebut dikatakan belum dapat memenuhi

Sumber: Data diolah dari

Gambar 4.10 Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel danRestoran

0.750.770.790.810.830.850.870.890.910.930.950.970.99

LQ

116

kebutuhan masyarakat daerah Kabupaten Purbalingga atau

berpotensi impor.


Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel danRestoran

Nilai komponen D positif sebesar

menunjukkan sektor ini memiliki daya saing meningkat

Begitupula nilai P positif sebesar 9.748,24 menunjukkan

bahwa sektor ini tumbuh lebih cepat di Provinsi Jawa

Tengah.

Dari hasil analisis terhadap sektor perdagangan, hotel

dan restoran dapat disimpulkan bahwa sektor ini bukan

merupakan sektor unggulan, karena bukan sektor basis.

Tetapi sektor ini mempunyai peluang untuk dikemba

menjadi sektor unggulan karena tergolong sektor potensial

0.85

0.77

0.96

0.91

0.94

0.89

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

kebutuhan masyarakat daerah Kabupaten Purbalingga atau

Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan

Nilai komponen D positif sebesar 16.340,42

memiliki daya saing meningkat.

Begitupula nilai P positif sebesar 9.748,24 menunjukkan

tumbuh lebih cepat di Provinsi Jawa

Dari hasil analisis terhadap sektor perdagangan, hotel

dan restoran dapat disimpulkan bahwa sektor ini bukan

merupakan sektor unggulan, karena bukan sektor basis.

Tetapi sektor ini mempunyai peluang untuk dikembangkan

menjadi sektor unggulan karena tergolong sektor potensial

Hasil LQ

117

atau masih dapat berkembang, kompetitif dan laju

pertumbuhan lebih besar daripada Provinsi.

g. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki

kontribusi rata-rata terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga

sebesar 5,44% lebih besar dibandingkan Provinsi yang

hanya sebesar 5,21%. Laju pertumbuhan rata-rata mencapai

6,02% lebih kecil dibandingkan Provinsi yang sebesar

7,59%. Sehingga berdasarkan Tipology Klassen Sektoral

sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor maju tapi tertekan.

Tabel 4.17 Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi


1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran II Sektor maju tapi tertekan





Perkembangan nilai LQ sektor ini terlihat jelas pada

Gambar 4.11 yang cenderung menurun dari tahun 2007-

2011, meskipun rata-rata LQ masih < 1. Sehingga sektor ini

dikategorikan sebagai sektor non basis.

118


Gambar 4.11 Grafik Perkembangan LQ Sektor Pengangkutan danKomunikasi

Hasil analisis shift share terhadap sektot

pengangkutan dan komunikasi diperoleh nilai D sebesar

2.963,65 dan nilai P sebesar 8.760,28. Hal tersebut berarti

bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi dikategorikan

ke dalam sektor yang tumbuh cepat di tingkat Provinsi Jawa

Tengah dan mempunyai daya saing yang meningkat,

sehingga pertumbuhannya lebih cepat daripada Provinsi.

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa

sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan bukan

sektor unggulan meskipun memiliki daya saing (kompetitif)

dan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Provinsi

tetapi sektor ini bukan sektor basis dan tergolong sektor

0.65

0.85

1.06

0.97

0.72

0.85

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

2007 2008 2009 2010 2011

LQ

Tahun

Hasil LQ

LQ Rata-rata

119

maju tapi tertekan atau dapat juga dikatakan sebagai sektor

yang telah jenuh.

h. Analisis Sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan

Hasil analisis Tipology Klassen Sektoral, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dikategorikan

dalam sektor maju dan tumbuh pesat. Nilai kontribusi rata-

rata terhadap PDRB sebesar 6,09% lebih besar

dibandingkan Provinsi. Sedangkan laju pertumbuhan rata-

rata sebesar 7,74% lebih besar dibandingkan pertumbuhan

di tingkat Provinsi yang hanya sebesar 6,81%

Tabel 4.18 Analisis Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan


1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran I Sektor maju dan tumbuh pesat





Berdasarkan hasil dari analisis LQ, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai LQ rata-

rata > 1, yaitu sebesar 1,78 seperti yang terlihat jelas pada

Gambar 4.12. Hal ini berarti sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan termasuk dalam sektor basis.

120


Gambar 4.12 Grafik Perkembangan LQ Sektor Keuangan, Persewaandan Jasa Perusahaan

Analisis shift share terhadap sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan menghasilkan nilai D

sebesar 6.091,56 yang berarti bahwa sektor tersebut

memiliki daya saing yang meningkat. Begitupula dengan

nilai P yang positif sebesar 7.081,39 yang berarti sektor ini

merupakan sektor yang tumbuh cepat di Provinsi Jawa

Tengah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan bahwa sektor

ini merupakan sektor unggulan. Sektor tersebut tergolong

dalam sektor maju dan tumbuh pesat serta merupakan sektor

basis.

2.54

1.22

1.53

1.79

1.84

1.78

1.201.301.401.501.601.701.801.902.002.102.202.302.402.502.60

1 2 3 4 5

LQ

Tahun

Hasil LQ

LQ Rata-rata

121

i. Analisis Sektor Jasa-jasa

Dari hasil analisis Tipology Klassen Sektoral, sektor

jasa-jasa tergolong ke dalam sektor maju dan tumbuh pesat

karena kontribusi rata-rata sektor ini sebesar 17,61% lebih

besar dibandingkan kontribusi rata-rata ditingkat Provinsi

sebesar 10,29%. Sedangkan laju pertumbuhan rata-rata

sektor jasa-jasa sebesar 7,79% juga lebih besar

dibandingkan Provinsi yang hanya sebesar 6,87%.

Tabel 4.19 Analisis Sektor Jasa-jasa


1 Tipologi Klassen Sektoral Kuadran I Sektor maju dan tumbuh pesat

2 LQ > 1 Sektor non basis

3 P Negatif Memiliki daya tumbuh lebih lambat



Perkembangan nilai LQ selama periode penelitian

pada sektor jasa-jasa menunjukkan kecenderungan

meningkat seperti yang terlihat jelas pada Gambar 4.13.

nilai LQ rata-rata sektor jasa-jasa sebesar 3,06 atau > 1,

maka sektor ini termasuk ke dalam sektor basis.

Analisis shift share terhadap sektor jasa-jasa

menghasilkan nilai komponen D yang positif sebesar

40.926,76 berarti sektor ini memiliki daya saing meningkat.

Sedangkan nilai komponen P nya negatif sebesar -1.457,17


Gambar 4.13 Grafik Perkembangan LQ Sektor Jasa

5. Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah

Hasil analisis per sektor menunjukkan bahwa pada Kabupaten

Purbalingga hanya terdapat dua sektor yang merupakan sektor

unggulan, yaitu bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa

1.551

2

3

4

5

6

7

8

2007

LQ

122

berarti bahwa sektor ini tumbuh lebih lambat

Provinsi.


Gambar 4.13 Grafik Perkembangan LQ Sektor Jasa-jasa

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor jasa

dapat disimpulkan bahwa sektor ini bukan merupakan

sektor unggulan, karena meskipun sektor jasa

dalam sektor maju dan tumbuh pesat, memiliki daya saing

(kompetitif) serta merupakan sektor basis, tetapi sektor ini

tumbuh lebih lambat jika dibandingkan di Provinsi.

Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah




1.55

7.65

2.221.98

1.9

3.06

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

berarti bahwa sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor jasa-jasa

disimpulkan bahwa sektor ini bukan merupakan

sektor unggulan, karena meskipun sektor jasa-jasa termasuk

, memiliki daya saing

(kompetitif) serta merupakan sektor basis, tetapi sektor ini

an di Provinsi.

Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah




Hasil LQ

LQ Rata-rata

123

perusahaan. Sektor bangunan mempunyai beberapa sub sektor yang

layak dikembangkan, sehingga kontribusinya terhadap sektor bangunan

meningkat dan secara keseluruhan akan meningkatkan PDRB

Kabupaten Purbalingga. Begitupula dengan sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan yang memiliki beberapa sub sektor yang patut

untuk dikembangkan agar terjadi peningkatan dalam sektor tersebut

sehingga akan meningkatkan PDRB secara keseluruhan.

Pertumbuhan sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan memberikan kontribusi yang besar terhadap

penanganan kemiskinan serta dapat mendorong peningkatan nilai

tambah sektor lainnya.

Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dan sumber

daya finansial yang dilimpahkan kepada Kabupaten Purbalingga harus

diimbangi dengan adanya peningkatan efektivitas pembangunan

ekonomi. Data yang akurat dan analisis yang komprehensif menjadi

pendukung dalam perencanaan untuk mengambil keputusan yang tepat

dalam pembangunan ekonomi.

Mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi melalui

penerapan alat analisis ekonomi regional sangat penting, agar dapat

memperoleh informasi untuk membantu dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan di daerah sehingga dapat mengetahui kondisi

perekonomian, mengendalikan tingkat pertumbuhan dan mengetahui

dampak dari keputusan yang diambil di masa yang akan datang.

124

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya

berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga haruslah

berprioritas dengan di dasarkan pada sektor unggulan, selain itu juga

harus memperhatikan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga produk-produk yang dihasilkan akan mempunyai daya saing

tinggi.

Pembangunan pada sektor bangunan serta sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan di pedesaan sebagai basis perekonomian

masyarakat akan menjamin adanya pemerataan pendapatan.

Analisis penentuan sektor bangunan serta sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sangat diperlukan karena menjadi dasar

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam

pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga di masa yang akan

datang. Prioritas dan alokasi anggaran pada sektor bangunan serta

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan secara signifikan yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat memacu

perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga mendorong

tercapainya kesejahteraan masyarakat.

125

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penentuan sektor unggulan

perekonomian wilayah Kabupaten Purbalingga dengan pendekatan sektor

pembentuk PDRB periode 2007-2011 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis Tipology Klassen Sektoral menunjukkan

bahwa terdapat beberapa sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor

maju dan tumbuh pesat (si > s dan ski > sk), antara lain sektor

pertanian; sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan yang masuk ke dalam

kategori sektor maju tapi tertekan (si < s dan ski > sk) hanya sektor

pengangkutan dan komunikasi. Kategori developing sector dimana rata-

rata pertumbuhan Kabupaten purbalingga lebih besar daripada rata-rata

pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah tetapi memiliki rata kontribusi

Kabupaten Purbalingga lebih rendah daripada kontribusi Provinsi Jawa

Tengah, diisi oleh sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri

pengolahan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor listrik,

gas dan air minum masuk ke dalam kategori sektor relatif tertinggal,

dimana sektor tersebut di Kabupaten Purbalingga memiliki rata-rata

pertumbuhan dan kontribusi lebih rendah daripada rata-rata

pertumbuhan dan kontribusi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan

126

kontribusi sektor PDRB Kabupaten Purbalingga menunjukkan terjadi

perubahan atau pergeseran struktur dimana sektor primer terus

mengalami penurunan sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung

mengalami peningkatan tiap tahun.

2. Hasil analisis Location Quotient diketahui bahwa ada beberapa sektor

basis (LQ > 1) di Kabupaten Purbalingga yaitu sektor pertanian; sektor

bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta

sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang merupakan non basis (LQ < 1)

antara lain: sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri

pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel

dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

3. Sektor yang berkompetitif berdasarkan analisis Shift Share antara lain

sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel

dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang tidak

memiliki kompetitif antara lain: sektor pertanian; sektor pertambangan

dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor jasa-jasa.

Berdasarkan dari hasil perhitungan ketiga analisis tersebut

menunjukkan bahwa yang merupakan sektor unggulan atau sektor yang

memiliki keunggulan komparatif dengan kriteria tergolong dalam sektor

maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan kompetitif, ada dua

sektor yaitu sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan.

127

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran,

yaitu:

1. Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis Typology Klassen Sektoral,

sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang relatif

tertinggal. Sektor yang maju tapi tertekan adalah sektor pengangkutan

dan komunikasi, sedangkan sektor-sektor lain masuk kedalam sektor

maju dan tumbuh pesat, serta sektor potensial atau masih dapat

berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan yang dapat

meningkatkan produk-produk dari sektor-sektor tersebut agar dapat

menjadi sektor yang maju dan tumbuh pesat di waktu yang akan datang.

Misalnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi, kebijakan dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan transportasi umum,

membuat angkutan barang/penumpang bisa lebih cepat, tepat waktu,

dan lebih murah dengan banyak pilihan. Selain kedua sektor tersebut,

diperlukan juga kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan serta

mempertahankan produk-produk sektor-sektor lain.

2. Dari hasil analisis Location Quotient (LQ), ada beberapa sektor yang

masuk kedalam sektor basis sedangkan lainnya merupakan sektor non

basis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan sektor-sektor non basis

sehingga dapat menjadi sektor basis. Kebijakan pemerintah dalam

meningkatkan PDRB dapat berupa memanfaatkan sumber daya alam

yang ada, misalnya karena letak Kabupaten Purbalingga yang ada di

128

dekat Gunung Slamet yang masih aktif hingga sekarang sehingga

menjadikan daerah ini memiliki pemandangan serta potensi alam yang

lebih, misalnya Owabong dan Goa Lawa. Pemandangan dan potensi

alam tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat

meningkatkan PDRB Kabupaten Purbalingga serta menjadi sektor-

sektor yang basis di masa yang akan datang.

3. Berdasarkan analisis Shift Share, sektor industri pengolahan; sektor

bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor

yang berkompetitif sedangkan sektor-sektor yang lain tidak memiliki

kompetitif. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga sektor-

sektor yang tidak memiliki kompetitif akan menjadi sektor yang

berkompetitif di masa yang akan datang. Kabupaten Purbalingga

terkenal dengan produksi rambut palsu/wig serta bulu matanya, oleh

karena itu diperlukan kebijakan khusus untuk selalu menjaga kualitas

dan kuantitas barang yang dihasilkan serta menurunkan biaya

pemasaran/biaya transportasi sehingga akan mampu berkompetitif

dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu, masyarakatnya juga memiliki

ketrampilan khusus, misalnya pembuatan knalpot. Hal tersebut dapat

menjadikan nilai lebih untuk Kabupaten Purbalingga dalam

berkompetitif dengan daerah lainnya.

129

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2008. Ekonomi Archipelago. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arsyad, Lincolin. 1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Jakarta: Media WidyaMandala.

Badan Pusat Statistik. 2010. Jawa Tengah dalam Angka 2010.

Badan Pusat Statistik. 2010. Purbalingga dalam Angka 2010.

Badan Pusat Statistik. 2012. Jawa Tengah dalam Angka 2012.

Badan Pusat Statistik. 2012. Purbalingga dalam Angka 2012.

Basuki, T. A, & Gayatri, U, 2009. “Penentu Sektor Unggulan dalamPembangunan Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 10, No. 1 April 2009, 34-50.

Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.

Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir danLautan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Budi, Wawan S. 2010. “Analisis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten SragenTahun 2004-2010”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas SebelasMaret. Dipublikasikan.

Dian Pratiwi. 2013. “Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah KotaMadiun DenganPendekatan Sektor Pembentuk PDRB”. Tesis FakultasEkonomi Universitas Merdeka. Dipublikasikan.

Effendi, Taufiq. 2012. “Analisis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten BoyolaliTahun 2006-2010”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas SebelasMaret. Dipublikasikan.

Fachrurrazy. 2009. “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian WilayahKabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB”.Tesis Program Pascasarjana USU. Dipublikasikan.

Glasson, John. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. (Terjemahan PaulSitohang). Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

130

Ishak, M, 2008. “Identifikasi Pergeseran Sektor Unggulan Kecamatan diKabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Untuk Evaluasi KebijakanPertanian”. Jurnal Agrikultura Vol. 19, No. 3 Tahun 2008.

Jhingan, M. L. 1992. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. (Terjemahan D.Guritno). Jakarta: Rajawali.

Lincolin, Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan EkonomiDaerah. Yogyakarta: BPFE UGM.

Priyarsono, Sahara dan M. Firdaus. 2007. Ekonomi Regional. Jakarta: UniversitasTerbuka.

Purwaningsih. 2009. “Analisis Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor UnggulanKabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah”. Skripsi InstitutPertanian Bogor. Dipublikasikan.

Rachbini, Didik J. 2001. Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Richardson, Harry W. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. (TerjemahanPaul Sitohang, Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Robinson, Tarigan. 2007. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta: BumiAksara.

Siagian, Sondang P. 1984. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta:Gunung Agung.

Sirojuzilam. 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, KetimpanganEkonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara,Daftar Pustaka Bangsa Press.

Setyawan, Joko. 2012. “Analisis Potensi Sektor Unggulan di KabupatenKaranganyar Tahun 2005-2010”. Skripsi Fakultas Ekonomi UniversitasSebelas Maret. Dipublikasikan.

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasarKebijakan, Jakarta: LPFE-UI.

Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suparno. 2008. “Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Dan Penentuan SektorEkonomi Unggulan Kawasan Sulawesi”. Skripsi Fakultas Ekonomi DanManajemen Institut Pertanian Bogor. Dipublikasikan.

Suryana. 2006. Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat.

131

Tarigan, Robinson. 2003. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta: BumiAksara.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta: BumiAksara.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2000. Pembangunan Ekonomi Jilid 1.(Haris dan Puji Penerjemah). Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Uray Dian N. 2011. “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian KotaSingkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk DomestikRegional Bruto (PDRB)”. Skripsi Fakultas Ekonomi UniversitasTanjungpura. Dipublikasikan.

Wahyuni, R, 2013. “Analisis Identifikasi Sektor Unggulan di Provinsi Jawa TimurTahun 2010 : Pendekatan Input-Output”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,Vol. 1, No. 2 Semester Genap 2012/2013.

Wahyuningtyas, R, Rusgiyono, A, & Wilandari, Y, 2013. “Analisis SektorUnggulan Menggunakan Data PDRB : Studi Kasus BPS KabupatenKendal Tahun 2006-2010”. Jurnal Gaussian, Vol. 2, No. 3 Tahun 2013,219-228.

Wicaksono, I. A, 2011. “Analisis Location Quotient Sektor dan SubSektorPertanian pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo”. Jurnal Mediagro,Vol. 7, No. 2 Tahun 2011, 11-18.

Yunmi, Zuhairan Y. 2009. “Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung(Sebuah Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB)”. Skripsi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Seyarif Hidayatullah.Dipublikasikan.

132

Lampiran 1. Peta Kabupaten Purbalingga

133

Lampiran 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Di Kabupaten

Purbalingga Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 734.226,17 754.867,17 781.982,34 807.874,04 824.777,74

Pertambangan dan Penggalian 14.291,16 15.668,60 17.025,03 18.262,68 19.875,81


Listrik, Gas dan Air Bersih 13.852,81 14.612,36 15.254,86 16.423,57 17.251,39

Bangunan 170.640,06 183.500,89 197.642,60 211.341,46 229.134,17

Perdagangan, Hotel dan Restoran 393.105,08 412.741,51 440.212,70 467.661,59 506.087,52

Pengangkutan dan Komunikasi 115.079,98 122.657,51 130.268,95 138.087,04 146.335,20

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 128.218,47 136.328,20 146.302,90 154.213,75 165.831,61

Jasa-jasa 361.183,78 390.888,88 420.212,46 454.177,33 490.904,94

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.143,746.23 2.257.392,77 2.390.244,57 2.525.872,73 2.678.085.09

*) Angka Diperbaiki

134

Lampiran 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan Tahun 2000 Di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 31.862.697,60 33.484.068,44 34.101.148,13 34.955.957,64 35.421.522,97

Pertambangan dan Penggalian 1.782.886,65 1.851.189,43 1.952.866,70 2.091.257,42 2.193.964,23

Industri Pengolahan 50.870.785,69 53.158.962,88 57.444.185,45 61.390.101,24 65.528.810,98

Listrik, Gas dan Air Bersih 1.340.845,17 1.404.668,19 1.489.552,65 1.614.857,68 1.684.217,01

Bangunan 9.055.728,78 9.647.593,00 10.300.647,63 11.014598,60 11.712.447,46

Perdagangan, Hotel dan Restoran 33.898.013,93 35.626.196,01 37.766.356,61 40.055.356,39 43.072.198,15

Pengangkutan dan Komunikasi 8.052.597,04 8.657.881,95 9.192.949,90 9.805.500,11 10.645.260,49

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5.767.341,21 6.218.053,97 6.701.533,13 7.038.128,91 7.503.725,18

Jasa-jasa 16.479.357,72 16.741.755,98 17.724.216,37 19.029722,65 20.464.202,99

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 159.110.253,79 166.790.369,85 176.673.456,57 186.995.480,64 198.226.349,46

135

Lampiran 4. Indeks PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011 Menurut Lapangan Usaha Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Tahun 2000 = 100,00)

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 123,36 126,82 131,38 135,73 138,57

Pertambangan dan Penggalian 155,86 170,88 185,68 199,18 216,77

Industri Pengolahan 141,85 150,48 160,61 171,58 184,93

Listrik, Gas dan Air Bersih 169,89 179,21 187,09 201,42 211,57

Bangunan 151,41 162,83 175,37 187,53 203,32

Perdagangan, Hotel dan Restoran 133,07 139,71 149,01 158,30 171,31

Pengangkutan dan Komunikasi 119,21 127,06 134,95 143,04 151,59

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 155,62 165,46 177,57 187,17 201,27

Jasa-jasa 141,30 152,92 164,39 177,68 192,05

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 133,53 140,61 148,88 157,33 166,81

136

Lampiran 5. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten

Purbalingga Tahun 2007-2011 (persen)

No. Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 Total Rata-rata

1 Pertanian 4.23 2.81 3.59 3.31 2.09 16.03 3.21

2 Pertambangan dan Penggalian 8.82 9.64 8.66 7.27 8.83 43.22 8.64

3 Industri Pengolahan 6.59 6.09 6.73 6.83 7.78 34.02 6.80

4 Listrik, Gas dan Air Minum 0.32 5.48 4.4 7.66 5.04 22.9 4.58

5 Bangunan 6.93 7.54 7.71 6.93 8.42 37.53 7.51

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7.16 5 6.66 6.24 8.22 33.28 6.66

7 Pengangkutan dan Komunikasi 5.33 6.58 6.21 6 5.97 30.09 6.02

8Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan12.1 6.32 7.32 5.41 7.53 38.68 7.74

9 Jasa-jasa 7.06 8.22 7.5 8.08 8.09 38.95 7.79

PDRB 6.19 5.3 5.89 5.67 6.03 29.08 5.82

137

Lampiran 6. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2007-2011 (persen)


1 Pertanian 2.78 5.09 3.71 2.51 1.33 15.42 3.08




5 Bangunan 7.21 6.54 6.77 6.93 6.34 33.79 6.76

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 6.54 5.1 7.21 6.06 7.53 32.44 6.49

7 Pengangkutan dan Komunikasi 8.07 7.52 7.12 6.66 8.56 37.93 7.59


Perusahaan6.81 7.81 7.78 5.02 6.62 34.04 6.81

9 Jasa-jasa 6.71 7.66 5.05 7.37 7.54 34.33 6.87

PDRB 5.59 5.46 5.14 5.84 6.01 28.04 5.61

138

Lampiran 7. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten

Purbalingga Tahun 2007-2011 (persen)

No Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 Total Rata-rata

1 Pertanian 34.25 33.44 32.72 31.98 30.8 163.19 32.638




5 Bangunan 7.96 8.13 8.27 8.37 8.56 41.29 8.258




Perusahaan5.98 6.04 6.12 6.11 6.19 30.44 6.088

9 Jasa-jasa 16.85 17.32 17.58 17.98 18.33 88.06 17.612

PDRB 100 100 100 100 100 500 100

139

Lampiran 8. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2007-2011 (persen)


1 Pertanian 20.03 19.96 19.31 18.69 17.87 95.86 19.17




5 Bangunan 5.69 5.75 5.83 5.89 5.91 29.07 5.81




Perusahaan3.62 3.71 3.79 3.76 3.79 18.67 3.73

9 Jasa-jasa 10.36 10.57 10.03 10.18 10.32 51.46 10.29

PDRB 100 100 100 100 100 500.00 100.00

140

Lampiran 9. Perhitungan Analisis Tipology Klassen SektoralPDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011

No. Sektor

Purbalingga Jawa Tengah

Rata-rata

Pertumbuhan

(Si)

Rata-rata

Kontribusi

(Ski)

Rata-rata

Pertumbuhan

(S)

Rata-rata

Kontribusi

(Sk)

1 Pertanian 3,21 32,64 3,08 19,17

2Pertambangan dan

Penggalian8,64 0,71 5,51 1,11

3 Industri Pengolahan 6,80 10,13 5,49 32,41

4 Listrik dan Air Minum 4,58 0,65 5,99 0,85

5 Bangunan 7,51 8,26 6,76 5,81


Restoran6,66 18,49 6,49 21,41

7Pengangkutan dan

Komunikasi6,02 5,44 7,59 5,21

8Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan7,74 6,09 6,81 3,73

9 Jasa-jasa 7,79 17,61 6,87 10,29

PDRB 5,82 100,00 5,61 100,00

Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten PurbalinggaTahun 2007-2011 BerdasarkanTipologi Klassen Sektoral

Kuadran I Kuadran II

Sektor yang maju dan tumbuh pesat

(developed sector)

si > s dan ski > sk


(stagnant sector)

si < s dan ski > sk

- Sektor Pertanian

Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi

- Sektor Bangunan

- Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

- Sektor Jasa-jasa

Kuadran III Kuadran IV

Sektor potensial atau masih dapat berkembang

(developing sector)

si > s dan ski < sk

Sektor Relatif Tertinggal


si < s dan ski < sk- Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor Listrik, Gas dan Air

Minum- Sektor Industri Pengolahan

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

141

Lampiran 10. Perhitungan Analisis Location Quotient PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2011

No. Lapangan UsahaKabupaten Purbalingga (xi)

2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 29,764.35 20,641.00 27,115.17 25,891.70 16,903.70

2 Pertambangan dan Penggalian 1,158.02 1,377.44 1,356.43 1,237.65 1,613.13

3 Industri Pengolahan 13,181.69 12,978.93 15,215.08 16,488.55 20,055.43

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 44.74 759.55 642.50 1,168.71 827.82

5 Bangunan 11,060.16 12,860.83 14,141.71 13,698.86 17,792.71

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 26,257.05 19,636.43 27,471.19 27,448.89 38,425.93

7 Pengangkutan dan Komunikasi 5,828.34 7,577.53 7,611.44 7,818.09 8,248.16

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 13,838.74 8,109.73 9,974.70 7,910.85 11,617.86

9 Jasa-jasa 23,805.04 29,705.10 29,323.58 33,964.87 36,727.61

PDRB 124,938.13 113,646.54 132,851.80 135,628.17 152,212.35

142

No. Lapangan UsahaProvinsi Jawa Tengah (Xi)

2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian29,764.35 20,641.00 27,115.17 25,891.70 16,903.70

2 Pertambangan dan Penggalian1,158.02 1,377.44 1,356.43 1,237.65 1,613.13

3 Industri Pengolahan13,181.69 12,978.93 15,215.08 16,488.55 20,055.43

4 Listrik, Gas dan Air Bersih44.74 759.55 642.50 1,168.71 827.82

5 Bangunan11,060.16 12,860.83 14,141.71 13,698.86 17,792.71

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran26,257.05 19,636.43 27,471.19 27,448.89 38,425.93

7 Pengangkutan dan Komunikasi5,828.34 7,577.53 7,611.44 7,818.09 8,248.16

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan13,838.74 8,109.73 9,974.70 7,910.85 11,617.86

9 Jasa-jasa23,805.04 29,705.10 29,323.58 33,964.87 36,727.61

PDRB 124,938.13 113,646.54 132,851.80 135,628.17 152,212.35

143

No. SektorTahun (Xi) LQ

Rata-rata2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 2.3332 0.8603 3.2689 2.3052 2.6790 2.2893

2 Pertambangan dan Penggalian 0.7469 1.3628 0.9924 0.6806 1.1589 0.9883

3 Industri Pengolahan 0.3316 0.3833 0.2641 0.3180 0.3575 0.3309

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0.0358 0.8042 0.5631 0.7098 0.8806 0.5987

5 Bangunan 1.2247 1.4684 1.6109 1.4603 1.8812 1.5291

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.8509 0.7679 0.9549 0.9126 0.9398 0.8852

7 Pengangkutan dan Komunikasi 0.6541 0.8460 1.0582 0.9713 0.7247 0.8509

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2.5385 1.2160 1.5348 1.7887 1.8411 1.7838

9 Jasa-jasa 1.5486 7.6504 2.2204 1.9800 1.8891 3.0577

Rumus: =) ⁄ )

) ⁄ )

xi = nilai tambah sektor i Kabupaten Purbalingga

PDRB = PDRB Kabupaten Purbalingga

Xi = nilai tambah sektor i Jateng

PNB = PDRB Jateng

Lampiran 11. Perhitungan Analisis Shift Share PDRB Kabupaten

Purbalingga Tahun 2007-2011

Sektor

Jawa Tengah Purbalingga

2007

−,,

2011

,,

2007

−,,

2011

,,

Pertanian 31.862.697,60 35.421.522,97 734.226,17 824.777,74

Pertambangan dan

Penggalian1.782.886,65 2.193.964,23 14.291,16 19.875,81

Industri Pengolahan 50.870.785,69 65.528.810,98 213.148,72 277.886,71

Listrik, Gas dan Air Bersih 1.340.845,17 1.684.217,01 13.852,81 17.251,39

Bangunan 9.055.728,78 11.712.447,46 170.640,06 229.134,17

Perdagangan, Hotel dan

Restoran33.898.013,93 43.072.198,15 393.105,08 506.087,52

Pengangkutan dan

Komunikasi8.052.597,04 10.645.260,49 115.079,98 146.335,20

Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan5.767.341,21 7.503.725,18 128.218,47 165.831,61

Jasa-jasa 16.479.357,72 20.464.202,99 361.183,78 490.904,94

PDRB 15.110.253,79 198.226.349,46 2.143.746,23 2.678.085,09

Perhitungan National Share (Ns)

Sektorܧ ,ݎ −ݐ,

(a)

ܧ ݐ,

ܧ −ݐ, (b)

(c)

(a) x (b)

National Share

(c) - (a)

Pertanian 734.226,17 1,2458 914.730,32 180.504,15

Pertambangan dan Penggalian 14.291,16 1,2458 17.804,54 3.513,38

Industri Pengolahan 213.148,72 1,2458 265.549,78 52.401,06

Listrik, Gas dan Air Bersih 13.852,81 1,2458 17.258,42 3.405,61

Bangunan 170.640,06 1,2458 212.590,67 41.950,61

Perdagangan, Hotel dan

Restoran393.105,08 1,2458 489.747,10 96.642,02

Pengangkutan dan

Komunikasi115.079,98 1,2458 143.371,55 28.291,57

Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan128.218,47 1,2458 159.740,05 31.521,58

Jasa-jasa 361.183,78 1,2458 449.978,18 88.794,40

JUMLAH 2.143.746,23 11,2126 2.670.770,61 527.024,38

Perhitungan Proportional Shift (P)

Sektorܧ ,ݎ −ݐ,

(a)

ܧ , ݐ,

ܧ , −ݐ, (b)

ܧ ݐ,

ܧ −ݐ, (c)

(d)

(b) - (c)

Proportional

Share

(a) x (d)

Pertanian 734.226,17 1,1117 1,2458 -0,1342 -98.496,57

Pertambangan dan

Penggalian14.291,16 1,2306 1,2458 -0,0153 -218,29

Industri Pengolahan 213.148,72 1,2881 1,2458 0,0423 9.016,10


Bersih13.852,81 1,2561 1,2458 0,0102 141,90

Bangunan 170.640,06 1,2934 1,2458 0,0475 8.110,80

Perdagangan, Hotel

dan Restoran393.105,08 1,2706 1,2458 0,0248 9.748,24

Pengangkutan dan

Komunikasi115.079,98 1,3220 1,2458 0,0761 8.760,28

Keuangan,

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

128.218,47 1,3011 1,2458 0,0552 7.081,39

Jasa-jasa 361.183,78 1,2418 1,2458 -0,0040 -1.457,17

JUMLAH 2.143.746,23 11,3154 11,2126 0,1028 -57.313,30

Perhitungan Differential Shift (D)

Sektorܧ ,ݎ ݐ,

(a)

ܧ , ݐ,

ܧ , −ݐ, (b)

ܧ ,ݎ −ݐ,

(c)

(d)

(b) x (c)

Differential

Shift

(a) - (d)

Pertanian 824.777,74 1,2458 734.226,17 914.730,32 -89.952,58

Pertambangan dan

Penggalian19.875,81 1,2458 14.291,16 17.804,54 2.071,27

Industri

Pengolahan277.886,71 1,2458 213.148,72 265.549,78 12.336,93

Listrik, Gas dan

Air Bersih17.251,39 1,2458 13.852,81 17.258,42 -7,03

Bangunan 229.134,17 1,2458 170.640,06 212.590,67 16.543,50

Perdagangan,

Hotel dan

Restoran

506.087,52 1,2458 393.105,08 489.747,10 16.340,42

Pengangkutan dan

Komunikasi146.335,20 1,2458 115.079,98 143.371,55 2.963,65

Keuangan,

Persewaan dan

Jasa Perusahaan

165.831,61 1,2458 128.218,47 159.740,05 6.091,56

Jasa-jasa 490.904,94 1,2458 361.183,78 449.978,18 40.926,76

JUMLAH 2.678.085,09 11,2126 2.143.746,23 2.670.770,61 7.314,48

Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 dan 2011

No. SektorNational

Share (NS)

Proportional

Shift (P)

Differential

Shift (D)Total (∆Y)

1 Pertanian 180,504.15 -98,496.57 -89,952.58 -7,945.00

2Pertambangan dan

Penggalian3,513.38 -218.29 2,071.27 5,366.36

3 Industri Pengolahan 52,401.06 9,016.10 12,336.93 73,754.09

4Listrik, Gas dan Air

Minum3,405.61 141.90 -7.03 3,540.48

5 Bangunan 41,950.61 8,110.80 16,543.50 66,604.91


Restoran96,642.02 9,748.24 16,340.42 122,730.68

7Pengangkutan dan

Komunikasi28,291.57 8,760.28 2,963.65 40,015.50

8Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan31,521.58 7,081.39 6,091.56 44,694.53

9 Jasa-jasa 88,794.40 -1,457.17 40,926.76 128,263.99

JUMLAH 527,024.38 - 57,313.30 7,314.48 477,025.56

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB PERIODE 2007-2011

Economy & Finance