BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia, khususnya pemerintah daerah telah memasuki era otonomi daerah. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat. Sedangkan, Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dari pusat (BKKSI, 2001). Otonomi awards selama tahun 2005-2006 mencatat perubahan tren kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Otonomi Award 2005 merupakan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award 2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa 1
178
Embed
Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Pesisir Utara Jawa Timur Periode 2005 - 2006
ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PADA DAERAH PESISIR UTARA JAWA TIMUR PERIODE 2005 - 2006 OLEH : CHRISTINA YUSTILA (2008)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia,
khususnya pemerintah daerah telah memasuki era otonomi daerah.
Otonomi daerah dapat dipahami sebagai demokratisasi dan pemberdayaan.
Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya
kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan
aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan
mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat.
Sedangkan, Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan
suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu
mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi
masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan
berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dari pusat
(BKKSI, 2001).
Otonomi awards selama tahun 2005-2006 mencatat perubahan tren
kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Otonomi Award
2005 merupakan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kinerja pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award
2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa
1
2
Timur selama 2005. Dari hasil dua tahun monitoring dan evaluasi, ada
kecenderungan berbeda setiap tahun. Hasil monev 2005 menunjukkan,
kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur paling menonjol di parameter
ekonomi. Terutama didominasi indikator pertumbuhan ekonomi.
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) 2006 menunjukkan tidak
adanya inovasi yang signifikan di parameter ekonomi. Pada indikator
pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada
umumnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya. Daerah-daerah
di selatan Jawa Timur mulai bangkit dan menunjukkan prestasinya. Namun,
daerah-daerah di pesisir utara Jawa Timur berada pada posisi yang stagnan.
Tidak ada inovasi yang menonjol di wilayah itu. (Depdagri, 2007).
Ada beberapa daerah di Jatim yang mengalami peningkatan.
Misalnya, perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan yang
meningkat naik dari 6 Milyar menjadi 34 Milyar. Namun, kenaikan
tersebut belum mencukupi kebutuhan Lamongan sehingga harus
menggantungkan diri pada pemerintah pusat (BKKSI, 2004). Sementara itu,
sumber pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2006 sudah mulai
ditunjang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Total
PAD sudah mencapai 39 milyar. Dilihat dari tren peningkatan, sinyal
tersebut merupakan sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian. Sebagian
APBD Lamongan dialokasikan untuk progam-progam yang menyentuh
masyarakat (Artuti, 2007).
3
Dinamika perkembangan sebuah kabupaten juga tidak dapat
dipisahkan dari interaksi komponen sosial ekonomi penghuninya. Misalnya,
perkembangan kabupaten Gresik pada saat ini merupakan proses interaksi
komponen ekonomi kawasan regional yang menempatkan wilayah
kabupaten Gresik sebagai zona utama pengembangan industri. Keberadaan
industri jangkar (anchorage industry) merupakan kekuatan pengungkit
(leverage power) untuk menggerakkan pertumbuhan kegiatan industri
lainnya. (Balitbang, 2006).
Perkembangan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah
membawa perubahan implikasi struktur ekonomi. PDRB Kabupaten Tuban
masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sektor pertanian masih berada
di top rank, namun terjadi pergeseran struktur perekonomian, yaitu dari
sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (pertambangan, industri, gas,
listrik, dan air bersih) dan ke sektor tersier (perdagangan, hotel, dan
restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa
perusahaan, dan jasa-jasa). Artinya, laju pertumbuhan sektor sekunder dan
tersier lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian
(Irawan, 2002). Pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di
kabupaten Bojonegoro pada era otonomi daerah dituntut untuk
memperbesar pendapatan daerah mengingat sumber pembiayaan untuk
pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
4
Alokasi Umum (DAU) dan dana lain yang perolehan nilainya berbeda-beda
untuk masing-masing daerah. Serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang
bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan
kerja, memeratakan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan
ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari
sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (BKPM, 2008). Tabel 1.1
berikut ini menunjukkan perkembangan kabupaten-kabupaten di wilayah
kemandirian daerah, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah serta rasio
utang terhadap pendapatan daerah. Di mana analisis pendapatan ini berguna
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan investasi.
Adapun dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai analisis belanja
yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja modal
terhadap total belanja, efisiensi belanja. Di mana analisis belanja ini untuk
mengevaluasi APBD apakah sudah digunakan secara efisien dan ekonomis.
BAB III
DESAIN STUDI
III.1 Desain Studi
Tujuan penulisan Bab III ini adalah untuk menjelaskan langkah-
langkah yang akan diambil oleh peneliti dalam menjawab main research
questions. Penelitian ini menganalisis data secara induktif yaitu
pembahasan penelitian yang dimulai pengumpulan data terlebih dahulu
kemudian melakukan pembahasan mengenai masalah yang dimaksud.
Untuk mempermudah interpretasi data serta untuk menghasilkan
pembahasan yang logis dan sistematis, maka analisis pengumpulan data
dalam penelitian ini dibagi berdasarkan mini research questions yang ada.
Mini Reseach Qustieons yang pertama bertujuan untuk mengetahui
kondisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan
kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro. Untuk
menjawab mini research questions yang pertama ini, pengumpulan data
dapat dilakukan melalui interview dengan metode semi terstruktur pada staf
bagian keuangan selama 4 kali dan masing-masing selama 30 menit serta
analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing
selama 40 menit/hari.
Mini Research Questions kedua bertujuan untuk mengetahui
kontribusi pendapatan daerah pada keempat kabupaten. Salah satunya
meliputi ketergantungan kabupaten terhadap dana dari pemerintah pusat.
57
58
Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini research
questions yang kedua adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi
waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi
literatur mengenai analisis pendapatan selama kurang lebih tiga jam.
Mini Research Questions yang ketiga bertujuan untuk mengetahui
apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efisien dan
ekonomis. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini
research yang ketiga adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi
waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi
literatur selama kurang lebih tiga jam.
Mini Research Questions yang keempat bertujuan untuk mengetahui
kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik,
kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diketahui
perbedaan kinerja keempat kabupaten berdasarkan analisis tersebut. Untuk
menjawab mini research questions yang keempat, pengumpulan data
dilakukan melalui analisis dokumen berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan selama 4 hari dan masing-masing selama 30 menit/hari. Detail
dari perencanaan ini dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1
Desain Studi
No Mini RQ Sumber Data dan Metode
Penelitian Aspek Praktis Lain Justifikasi
1.
Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 ?
Interview Sumber Data : Orang yaitu staf bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten Gresik, Bojonegoro dan staf badan keuangan dan barang mewah (BKKD) Lamongan dan staf dinas pengelolaan kekayaan daerah Tuban. Analisis Dokumen Sumber Data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Observasi Sumber Data : Kejadian berupa aktivitas pencatatan laporan keuangan.
Sifat : Semi structured Lama Interview : 4 x 30 menit Media : Alat tulis manual
Lokasi : - Kantor Setda Bagian Keuangan Gresik dan Bojonegoro.
- Kantor BKKD Lamongan.
- Kantor Dinas Pengelo- laan Kekayaan Daerah.
Waktu analisis dokumen : kurang lebih 4 x 40 menit. Lokasi : Perpustakaan. Sifat : non participant observation. Waktu Observasi: 2 x 30 menit. Lokasi: Kantor BKKD, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, Setda Bagian keuangan.
Interview ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan dan belanja daerah keempat kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui target dan realisasi pendapatan dan belanja kabupaten. Observasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada daerah pesisir utara sehingga secara otomatis dapat diketahui basis pengakuan pendapatan dan belanja.
Lanjutan Tabel 3.1 Desain Studi
No Mini RQ Sumber Data dan Metode Penelitian
Aspek Praktis Lain Justifikasi
2.
Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik,Tuban,Bojonegoro?
Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber data : Buku Literatur
Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Lokasi : Perpustakaan. Buku literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis pendapatan. Alokasi Waktu : kurang lebih tiga jam.
Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan pada keempat kabupaten. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis pendapatan dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.
3.
Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan Gresik, Tuban, Bojonegoro ?
Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber Data : Buku Literatur
Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Buku Literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis belanja. Alokasi Waktu : kurang lebih 3 jam.
Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis belanja dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.
4.
Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro?
Analisis Dokumen Sumber data : Hasil analisis pendapatan dan belanja.
Waktu analisis dokumen : 4 x 30 menit.
Dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan,Gresik, Tuban, Bojonegoro berdasarkan hasil analisis pendapatan dan belanja.
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 39.294.555.300 43.058.501.192,83 3.763.945.893 F 109,58 41.353.905.714 Pajak Daerah 11.060.095.000 10.909.571.668,90 -150.523.331,10 U 98,64 10.359.189.127 Retribusi Derah 16.149.911.800 18.080.077.425 1.930.165.625 F 111,95 13.452.167.363 Bagian Laba Usaha Daerah 6.442.73.500 6.331.073.588,95 -110.999.911,05 U 98,28 5.740.702.527 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.642.475.000 7.737.778.509,98 2.095.303.509,98 F 137,13 11.801.846.898 Dana Perimbangan 599.595.292.770 609.802.181.824,87 10.206.889.054,87 F 101,70 377.119.598.505
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 38.451.756.570 44.110.404.435,87
5.658.647.865,87 F 114,72 29.572.500.014
Dana Alokasi Umum 493.991.000.000 493.991.000.000 0 100 324.917.000.000 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 0 100 -
Dana Perimbangan dari Provinsi 27.352.536.200 31.900.777.389 4.548.241.189 F 116,63 22.630.098.491
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.800.000.000
8.898.654.180
7.098.654.180
F
494,37
25.482.890.000 Jumlah Pendapatan 640.689.848.070
661.759.337.197,70
21.069.489.127,70
F 103,29 443.956.394.219,37
Kabupaten Gresik Tabel 5.2 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki
103
realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.648.559.074.780 dengan target
anggaran sebesar Rp.620.426.397.236 sehingga varians yang diperoleh
sebesar Rp.28.132.677.544. Realisasi pendapatan yang lebih besar dari
target anggaran tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Gresik telah
memiliki kinerja pendapatan yang baik. Pendapatan asli daerah yang
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-
lain pendapatan asli daerah mendukung perolehan pendapatan daerah
kabupaten Gresik karena memiliki varians sebesar Rp.15.006.874.940 atau
dapat dikatakan sebesar 117,33%. Dana perimbangan juga turut
menyumbang perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik yang mana
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 86.596.007.236 101.602.882.176.89 15.006.874.940 117,33 F 46.201.767.364,29 Pajak Daerah 47.116.000.000 52.232.611.350 5.116.611.350 110,86 F 30.659.259.296,01
Retribusi Derah 31.262.964.953 35.710.750.564 4.447.785.612 114,23 F 985.118.864,68 Bagian Laba Usaha Daerah 958.297.283,46 1.093.462.355,31 135.165.071,85 114,10 F 10.114.973.791,84 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 7.258.745.000 12.566.057.907,40 5.307.312.907,40 117,33 F 10.114.973.791,84 Dana Perimbangan 533.830.390.000 546.956.192.602,78 13.125.802.602,78 102,46 F 368.029.634.888
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.086.390000 78.985.954.207 10.899.564.207 116,01 F 68.440.440.394 Dana Alokasi Umum 392.884.000.000 392.884.000.000 0 100 261.283.000.000 Dana Alokasi Khusus 26.230.000.000 26.229.880.000 -120.000 99,99 F
Dana Perimbangan dari Provinsi 46.630.000.000 48.856.358.396 2.226.358.396 104,77 F 38.306.194.4 94
0 - - 474.988.244.204.82 Jumlah Pendapatan 620.426.397.236
648.559.074.780
28.132.677.544 104,53 F 48.559.074.779.67
Kabupaten Tuban Tabel 5.3 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Tuban. Pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran. Selisih
keduanya sebesar Rp.20.538.020.664,27 yang disebabkan oleh sumbangan
varians terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan varians sebesar Rp.12.798.854.509,13 atau sebesar 386,65%.
Sumbangan varians terkecil dalam perolehan pendapatan asli
daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah memiliki realisasi
yang lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan atau dapat dikatakan
hanya memiliki realisasi sebesar 26,86% (unfavorable). Hal ini
disebabkan penerimaan kembali pembayaran pinjaman yang dianggarkan
pada kelompok PAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam
laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
105
kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan pajak dan restribusi daerah
mendukung perolehan PAD dengan memiliki realisasi sebesar 123,57%
dan 127,80%. Perolehan dana perimbangan memiliki tinggi realisasi yang
lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat
koordinasi antara pemerintah pusat-propinsi telah terjalin dengan baik.
Sumbangan varians terbesar dalam perolehan dana perimbangan
berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dengan varians sebesar
Rp.56.927.147.195,86 atau sebesar 324,12% dan bagi hasil pajak bantuan
keuangan dari propinsi dengan varians sebesar Rp.16.483.597.565 atau
sebesar 211,53%. Sumbangan varians lain-lain pendapatan yang sah
berasal dari kompensasi pph gaji yang merupakan penerimaan pph gaji
tahun sebelumnya dengan memiliki tingkat realisasi sebesar 102,71%.
Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE
F/U
% REALISASI TAHUN 2005
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 57.820.550.140 78.358.570.804,27 20.538.020.664,27 F 135,52 61.486.083.553,23
Pajak Daerah 31.595.997.900 39.044.427.666 7.448.429.766 F 123,57 35.096.200.214
Restribusi Daerah 16.054.884.900 20.518.297.903,77 4.463.413.003,77 F 127,80 14.182.011.857,50 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 5.704.705.340 1.532.028.725,37 -4.172.676.614,63 U 26,86 5.136.979.686,59 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 4.464.962.000 17.263.816.509,13 12.798.854.509,13 F 386,65 707.0891.795,14 Bagian Dana Perimbangan 493.592.500.000 567.003.244.760,86 73.410.744.760,86 F 114,87 378.359.905.874 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 25.400.500.000 82.327.647.195,86 56.927.147.195,86 F 324,12 58.445.692.539 Dana Alokasi Umum 425.062.000.000 425.062.000.000 0 F 100 295.978.000.000 Dana Alokasi Khusus 28.350.000.000 28.350.000.000 0 F 100 0
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 14.780.000.000 3.263.597.565 16.483.597.565 F 211,53 23.936.213.335 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 13.670.745.989 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 0 0 0 - - 13.634.000.000 Kompensasi PPh Gaji 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 36.745.989 Jumlah Pendapatan 551.425.050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 17,04 453516735.416,23
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.4 memperlihatkan data-data varians
anggaran pendapatan kabupaten Bojonegoro. Perolehan pendapatan daerah
yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan memiliki
realisasi lebih tinggi dari anggaran dengan varians terbesar
Rp.72.281.736.857,93 atau 111,46%. Untuk perolehan pendapatan asli
daerah kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi anggaran lebih rendah
dari target anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.1.151.564.030,90 yang
disebabkan oleh penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan varians sebesar Rp.4.310.833.499,67 atau sebesar 73,18%.
Sumbangan varians terbesar perolehan pendapatan asli daerah
berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah
sebesar 148,32%. Hasil perusahaan milik daerah diperoleh dari
penghasilan apotik sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD Pasar, Bank
107
Jatim. Perolehan dana perimbangan memiliki realisasi lebih tinggi dari
target dengan varians sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau 112,56%.
Sumbangan varians terbesar dana perimbangan berasal dari bagi
hasil pajak/bukan pajak sebesar 201,34% dan bagi hasil pajak dari
propinsi/ bantuan keuangan dari propinsi sebesar 165,31%. Penerimaan
bagi hasil pajak diperoleh dari PBB, BPHTB, pajak penghasilan orang
pribadi. Sedangkan, bagi hasil bukan pajak diperoleh dari provisi sumber
daya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.963.054.493,49 44.811.490.462,59 -1.151.564.030,90 U 97,50 38.140.428.270,25
Pajak Daerah 8.096.447.000 9.311.766.894 1.215.319.894 F 115,01 8.238.949.134,92
Restribusi Daerah 21.487.656.364 23.282.889.345,63 1.795.232.981,63 F 108,35 15.821.094.534,31 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Penge-lolaan Daerah 307.755.632,49 456.472.225,63 148.716.593,14 F 148,32 228.907.837,29 Lain-lain PAD yg sah 16.071.195.497 11.760.361.997,33 -4.310.833.499,67
U 73,18 13.851.476.763,73
DANA PERIM-BANGAN 584.565.053.018,75 657.998.353.907,58 73.433.300.888,83 F 112,56 411.544.632.779 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61.562.457.519,75 123.948.737.662,58 62.386.280.142,83 F 201,34 50.517.730.404 Dana Aloksi Umum (DAU) 493.589.000.000 493.589.000.000 0 F 100 336.530.000.000 Dana Alokasi Khusus (DAK) 12.500.000.000 12.500.000.000 0 F 100 4.000.000.000 Bagi Hasil Pajak Propinsi dan ban-tuan Keuangan dari propinsi 16.913.595.499 27.960.616.245 11.047.020.746 F 165,31 20.496.902.375 Jumlah pendapatan 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46
449.685.061.049,25
108
V.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk melihat tahun
anggaran bersangkutan mengalami pertumbuhan positif ataukah negatif.
Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu
Kabupaten Lamongan Tabel 5.5 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan periode 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Lamongan tahun 2006
didapat dari adanya penerimaan dana alokasi khusus yang mana tahun
2005 tidak terdapat adanya penerimaan dana alokasi khusus sehingga
terjadi peningkatan pada tahun 2006.
Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi kabupaten Lamongan
pada tahun 2006 diperoleh dari restribusi daerah sebesar 34,4%. Kenaikan
restribusi daerah ini berasal dari restribusi pelayanan kebersihan,
penggantian biaya cetak akte catatan sipil, restribusi jasa usaha pemakaian
kekayaan daerah, restribusi jasa usaha tempat pelanggan, restribusi ijin
kabupaten Lamongan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah dan
lain-lain pendapatan yang sah. Penyebab penurunan lain-lain pendapatan
109
asli daerah karena adanya penurunan hasil penjualan aset daerah yang
tidak dipisahkan. Kabupaten Lamongan telah memiliki pertumbuhan
pendapatan yang positif yaitu sebesar 49% di tahun 2006 sehingga hal
tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan meningkat.
Tabel 5.5 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Lamongan
Kenaikan/Penurunan URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 41.353.905.714,37 43.058.501.192,83 1.704.595.478,46 4,12 Pajak Daerah 10.359.189.127 10.909.571.668,90 550.382.541,90 5,31 Restribusi Daerah 13.452.167.363 18.080.077.425 4.627.910.062 34,40 Bagian Laba Usaha Daerah 5.740.702.526,71 6.331.073.588,95 590.371.062,24 10,28 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 11.801.846.697,66 7.737.778.509,98 -4.064.068.187,68 -34,44 Dana Perimbangan 377.119.598.505 609.802.181.824,87 232.682.583.319,87 61,70 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 29.572.500.014 44.110.404.435.87 14.537.904.421,87 49,16 Dana Alokasi Umum 324.917.000.000 493.991.000.000 169.074.000.000 52,04 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 22.630.098.491 31.900.777.389 9.270.678.898 40,97 Lain-lain Pendapatan Yang sah 25.482.890.000 8.898.654.180 -16.584.235.820 -65,08 Jumlah Pendapatan 443.956.394.219,37 661.759.337.197,70 217.802.942.978,33 49,06
Pertumbuhan Pendapatan 661.759.337.197,70 – 443.956.394.219,37 Lamongan Tahun 2006 = 443.956.394.219,37 = 0,49059535 x 100% = 49,06%
Kabupaten Gresik Tabel 5.6 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Gresik periode tahun 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Gresik berasal dari
110
penerimaan dana alokasi khusus yang mana pada tahun 2005 tidak
terdapat penerimaan dana alokasi khusus. Perolehan pendapatan asli
daerah terbesar berasal dari perolehan lain-lain PAD yang mengalami
peningkatan sebesar 24,23% atau sebesar Rp. 2.451.084.115,56.
Pertumbuhan pendapatan daerah terendah berasal dari lain-lain pendapatan
yang sah karena pada tahun 2006 tidak terdapat perolehan lain-lain
pendapatan yang sah. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan
kabupaten Gresik adalah sebesar 36,5% yang berarti kabupaten Gresik
cukup baik dalam mengelola pendapatannya.
Tabel 5.6 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Gresik
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 87.961.119.316,82 101.602.882.176,89 13.641.762.860,07 15.51 Pajak Daerah 46.201.767.364 52.232.611.349,60 6.030.843.985,31 13.05 Restribusi Daerah 30.659.259.296,01 35.710.750.564,58 5.051.491.268,57 16.48 Bagian Laba Usaha Daerah 985.118.864,68 1.093.462.355,31 108.343.490,63 11.00 Lain-lain PAD 10.114.973.791,84 12.566.057.907,40 2.451.084.115,56 24.23 Dana Perimbangan 368.029.634.888 546.956.192.602,78 178.926.557.714,78 48.62 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.440.440.394 78.985.954.206,78 10.545.513.812,78 15.41 Dana Alokasi Umum 261.283.000.000 392.884.000.000 131.601.000.000 50.37 Dana Alokasi Khusus 26.229.880.000 26.229.880.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 38.306.194.494 48.856.358.396 10.550.163.902 27.54 Lain-lain Pendapatan Yg sah 18.997.490.000 -18.997.490.000 -100 Jumlah Pendapatan 474.988.244.204,82 648.559.074.779.67 173.570.830.574,85 36.54
Pertumbuhan Pendapatan Gresik Tahun 2006 = 4,82988.244.20 474.
4,82988.244.20 474. 4.779,67648.559.07
= 0,365421318 x 100%
= 36,54%
111
Kabupaten Tuban Tabel 5.7 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk periode 2005-2006.
Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Tuban tahun 2005-2006
berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami
peningkatan sebesar 144,15% pada tahun 2006 serta adanya peningkatan
realisasi penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar
Rp.28.350.000.000 yang mana pada tahun 2005 tidak terdapat penerimaan
dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan
sebesar 99.91% karena pada tahun 2006 tidak terdapat penerimaan
bantuan dana kontigensi dan penurunan perolehan kompensasi pph gaji
sebesar 66,46%.
Pada tahun 2006 terdapat kebijakan pemerintah pusat mengenai
kenaikan BBM yang berdampak pada inflasi di pasaran dan adanya
bencana alam gempa bumi, banjir bandang serta banjir lumpur panas
PT.Lapindo. Secara umum peristiwa ini tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan pendapatan Tuban.
Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah61.486.083.553,23 78.358.570.804,27 16.872.487.251,04 27,44 Pajak Daerah 35.096.200.214 39.044.427.666 3.948.227.452 11,25 Restribusi Daerah 14.182.011.857,50 20.518.297.903,77 6.336.286.046,27 44,68 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yg Dipisahkan 5.136.979.686,59 1.532.028.725,37 -3.604.950.961,22 -70,18
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 7.070.891.795,14 17.263.816.509,13 10.192.924.713,99 144,15 Bagian Dana Perimbangan 378.359.905.874 567.003.244.760,86 188.643.338.886,8649,86 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 58.445.692.539 82.327.647.195,86 23.881.954.656,86 40,86 Dana Alokasi Umum 295.978.000.000 425.062.000.000 129.084.000.000 43,61 Dana Alokasi Khusus 0 28.350.000.000 28.350.000.000 100 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 23.936.213.335 31.263.597.565 7.327.384.230 30,61 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 13.670.745.989 12.324.842 -13.658.421.147 -99,91 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 13.634.000.000 0 -13.634.000.000 -100 Kompensasi PPh Gaji 36.745.989 12.324.842 -24.421.147 -66,46 Jumlah Pendapatan 453.516.735.416,23 645.374.140.407,13 191.857.404.991 42,30
Pertumbuhan Pendapatan Tuban Tahun 2006 = 5.416,53453.516.73
5.416,23453.516.73 0.407,13645.374.14
= 0,423044 x 100%
= 42,30% Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.8 memperlihatkan data-data
pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun
anggaran 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten
Bojonegoro tahun 2005-2006 berasal dari peningkatan penerimaan dana
alokasi khusus yang mengalami peningkatan sebesar 212,50%, Bagi hasil
pajak/bukan pajak sebesar 145,36%, hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan daerah sebesar 99,41%. Peningkatan penerimaan dana
alokasi khusus (DAU) mengalami peningkatan yang cukup significant
113
dengan realisasi sebesar Rp.4.000.000.000 pada tahun 2005 dan sebesar
Rp.12.500.000.000 pada tahun 2006. Pertumbuhan pendapatan kabupaten
Bojonegoro secara keseluruhan mengalami perkembangan yang positif
sebesar Rp.253.124.783.320,92 atau 56,29% meskipun terjadi penurunan
dalam perolehan lain-lain PAD pada tahun 2006.
Tabel 5.8 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 Rupiah %
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 38.140.428.270,25 44.811.490.462,59 6.671.062.192,34 17,49 Pajak Daerah 8.238.949.134,92 9.311.766.894 1.072.817.759,08 13,02 Restribusi Daerah 15.821.094.534,31 23.282.889.345,63 7.461.794.811,32 47,16
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Daerah 228.907.837,29 456.472.225,63 227.564.388,34 99,41 Lain-lain PAD yang sah 13.851.476.763,73 11.760.361.997,33 -2.091.114.766,40 -15,10 Dana Perimbangan 411.544.632.779 657.998.353.907,58 246.453.721.128,58 59,89 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50.517.730.404 123.948.737.662,58 73.431.007.258,58 145,36 Dana Aloksi Umum (DAU) 336.530.000.000 493.589.000.000 157.059.000.000 46,67 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.000.000.000 12.500.000.000 8.500.000.000 212,50
Bagi Hasil Pajak Propinsi & bantuan keu. Dari propinsi 20.496.902.375 27.960.616.245 7.463.713.870 36,41 Jumlah pendapatan 449.685.061.049,25 702.809.844.370,17 253.124.783.320,92 56,29 Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro Tahun 2006 = 1.049,25449.685.06
1.049,25449.685.06 4.370,17702.809.84
= 0,562893 x 100%
= 56,29% V.1.3 Derajat Desentralisasi
Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi = Total Pendapatan Daerah
114
Kabupaten Lamongan Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2005 = 4.219,37443.956.39
.714,3741.353.905
= 0,09 Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2006 = 7.197,70661.759.33
.192,8343.058.501
= 0,07
Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Lamongan berhasil
memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 9% di tahun 2005 dan 7% di
tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami
penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan
dalam perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 1,42% dan penurunan
perolehan bagian laba usaha daerah sebesar 5,37% dari perolehan
pendapatan pajak dan bagian laba usaha daerah tahun lalu.
Kabupaten Gresik Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Gresik tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2005 = 4.204,82474.988.24
.316,8287.961.119
= 0,19
115
Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2006 = 4.779,67648.559.07
2.176,89101.602.88
= 0,16
Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah yang menentukan suatu kabupaten
berhasil dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan derajat
desentralisasi kabupaten Gresik berhasil memperoleh pendapatan asli
daerah sebesar 16% dari total pendapatan daerah pada tahun 2006.
Penurunan sebesar 3% dari tahun lalu ini disebabkan karena adanya faktor
penurunan pendapatan pajak daerah .
Kabupaten Tuban Derajat desentralisasi kabupaten Tuban pada
periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2005 = 5.416,23453.516.73
.553,2361.486.083
= 0,14 Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2006 = 0.470,13645.374.14
.804,2778.358.570
= 0,12 Derajat desentralisasi yang dihasilkan kabupaten Tuban pada
tahun 2005 sebesar 14% dan pada tahun 2006 sebesar 12% sehingga
mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dalam
116
penyelenggaraan desentralisasi mengalami penurunan. Penurunan ini
disebabkan karena berkurangnya kontribusi hasil perusahaan milik daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2006.
Kabupaten Bojonegoro Derajat desentralisasi yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2005 = 1.049,25449.685.06
.270,2538.140.428
= 0,08 Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2006 = 4.370,17702.809.84
.462,5944.811.490
= 0,06 Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Bojonegoro berhasil
memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 8% di tahun 2005 dan 6% di
tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami
penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli
daerah terhadap pendapatan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi
mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya
penurunan dalam perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebesar 15,10%. Perolehan pendapatan daerah yang dihasilkan kabupaten
Bojonegoro terbanyak berasal dari dana alokasi umum dan khusus.
117
V.1.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan = Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Lamongan periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005
= 4.219,37443.956.398.505377.119.59
= 0,85 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005
= 7.197,70661.759.331.824,87609.802.18
= 0,92
Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Lamongan
mengalami kenaikan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Hal ini menunjukkan
tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan semakin
meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi penerimaan dana
alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar Rp.39.800.000 tetapi pada tahun
2005 tidak terdapat adanya realisasi dana alokasi khusus sehingga
pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten
Lamongan pada tahun 2006 meningkat.
118
Kabupaten Gresik Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten
Gresik untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai
berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2005
= 4.204,82474.988.244.888368.029.63
= 0,77
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2006
= 4.779,67648.559.072.602,78546.956.19
= 0,84
Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam rasio
ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2005-2006 sebesar 0.07 atau
sebesar 7% yang disebabkan karena adanya realisasi dana alokasi khusus
pada tahun 2006. Hal ini berarti pada tahun 2006 tingkat ketergantungan
pemerintah daerah Gresik terhadap pemerintah pusat atau propinsi
semakin meningkat.
Kabupaten Tuban Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Tuban untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2005
= 5.416,23453.516.735.874378.359.90
= 0,83
119
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2006
= 0.407,13645.374.144.760,86567.003.24
= 0,88
Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami
peningkatan sebesar 5 % pada periode tahun anggaran 2005-2006. Hal ini
menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Tuban
terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami peningkatan.
Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan realisasi dana
alokasi khusus pada tahun 2006 serta adanya peningkatan bagi hasil pajak
dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar 57,11% pada periode tahun
2005-2006.
Kabupaten Bojonegoro Rasio ketergantungan keuangan daerah
kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2005
= 1.049,25449.685.062.779411.544.63
= 0,92
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2006
= 4.370,17702.809.843.907,58657.998.35
= 0,94
120
Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro
mengalami peningkatan sebesar 2 % pada periode tahun anggaran 2005-
2006. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah
kabupaten Bojonegoro terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami
peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan
penerimaan realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar
Rp.8.500.000.000 atau sebesar 212,52%. Penerimaan dana alokasi khusus
pada tahun 2005 sebesar Rp.4.000.000.000, sedangkan pada tahun 2006
dana alokasi khusus sebesar Rp.12.500.000.000 digunakan untuk dana
alokasi khusus non reboisasi.
V.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman
Kabupaten Lamongan Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2005 = .49122.630.098
14,37.353.905.7 41
= 1,83
121
Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2006 = .38931.900.777
.192,8343.058.501
= 1,35
Kabupaten Lamongan mempunyai rasio kemandirian keuangan
daerah sebesar 1,83 di tahun 2005 dan 1,35 di tahun 2006 sehingga
mengalami penurunan sebesar 0,48 atau 48%. Hal ini menunjukkan
kemampuan kabupaten lamongan menyelenggarakan sendiri pendapatan
asli daerahnya mengalami penurunan karena penerimaan pendapatan
transfer yang diterima dari pemerintah pusat –propinsi mengalami
peningkatan. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten
Lamongan tidak melakukan pengadaan pinjaman melainkan melakukan
pembayaran pinjaman dalam negeri.
Kabupaten Gresik Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut :
Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2005 = .49438.306.194
.316,8287.961.119
= 2,3 Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2006 = .39648.856.358
2.176,89101.602.88
= 2,08
122
Berdasarkan rasio kemandirian daerah kabupaten Gresik pada
tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22 atau sebesar
22% yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi transfer
pemerintah propinsi sebesar Rp.10.550.163.900 pada tahun 2006.
Kabupaten Tuban Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2005 = .33523.936.213
.553,2361.486.083
= 2,6 Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2006 = .56531.263.597
27,804.570.358.78
= 2,5
Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami
penurunan sebesar 1% pada tahun 2005-2006. Hal ini disebabkan karena
adanya pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 yang membutuhkan
pembiayaan cukup besar serta adanya bencana alam banjir bandang
sehingga hal tersebut memungkinkan peningkatan terjadinya transfer
pemerintah pusat-propinsi dan hal tersebut berpengaruh pada kemandirian
keuangan daerah kabupaten Tuban.
123
Kabupaten Bojonegoro Tingkat kemandirian keuangan daerah
kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2005 = .37520.496.902
.270,2538.140.428
= 1,86 Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2006 = .24527.960.616
.462,5944.811.490
= 1,60
Kemandirian keuangan daerah kabupaten Bojonegoro mengalami
penurunan sebesar 0,26 atau 26% pada tahun anggaran 2005-2006. Hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan bantuan keuangan dari
propinsi sebesar Rp.7.463.713.870 atau sebesar 36,41%. Bantuan
keuangan dari propinsi kabupaten Bojonegoro berupa sumbangan dan
bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu.
V.1.6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD
Kabupaten Lamongan Efektifitas pendapatan asli daerah
(PAD) kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
124
41.353.905.714,37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2005 40.936.961.485 = 1,01 43.058.501.192,83 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2006 39.294.555.300
= 1,096
Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan keuangan daerah
dalam memobilisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk
kabupaten Lamongan rasio efektifitas PAD mencapai 1,096 dan
mengalami kenaikan sebesar 0,086 atau sebesar 8,6% dari tahun 2005. Hal
ini menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah yang baik di tahun
2006 karena mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan rasio tersebut lebih
besar dari 1 atau lebih dari 100% yang berarti kabupaten Lamongan
mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan
yang ditargetkan. Peningkatan realisasi PAD disebabkan adanya
peningkatan lain-lain PAD yang sah.
Kabupaten Gresik Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten
Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
87.961.119.316,82 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2005 81.815.016.600 = 1,08
125
101.602.882.176,89 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2006 86.596.007.236,46 = 1,17
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik
mengalami peningkatan sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Rasio efektifitas
pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam
memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik mencapai 1,17
pada tahun 2006 dengan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar
Rp.101.602.882.176,89 dan anggaran sebesar Rp.86.596.007.236,46. Hal
ini juga termasuk efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan
dan terjadi peningkatan efektifitas dari tahun lalu. Peningkatan realisasi
PAD terjadi pada semua komponen PAD.
Kabupaten Tuban Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban adalah sebagai berikut:
61.486.083.553,23 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2005 52.860.650.084 = 1,16 78.358.570.804,27 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2006 57.820.550.140 = 1,36
126
Tingkat efektifitas perolehan pendapatan asli daerah kabupaten
Tuban mengalami peningkatan sebesar 0,2 atau 20% pada tahun anggaran
2005-2006. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
memobilisasi penerimaan PAD cukup baik karena PAD yang dihasilkan
pada periode 2005-2006 telah sesuai dengan yang ditargetkan.
Peningkatan efektifitas PAD terjadi karena terjadi peningkatan pada
semua komponen PAD.
Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pendapatan asli daerah
kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
38.140.428.270,25 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 36.617.535.806,40 = 1,04 44.811.490.462,59 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 45.963.054.493,49 = 0,97
Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro
mengalami penurunan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Rasio efektifitas
pendapatan asli daerah mencapai 0,97 pada tahun 2006 dengan realisasi
pendapatan asli daerahnya sebesar Rp.44.811.490.462,59 dan anggaran
sebesar Rp.45.963.054.493,49. Hal ini menunjukkan efektifitas PAD
127
masih kurang efektif karena rasio yang dihasilkan masih belum mencapai
100% di tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 efektifitas PAD yang
dihasilkan telah efektif. Penurunan efektifitas PAD pada tahun anggaran
2005-2006 disebabkan adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan
lain-lain PAD yang sah.
V.1.7 Rasio Efektivitas Pajak Daerah
h
Kabupaten Lamongan Efektifitas pajak daerah yang dihasilakan
kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat
dilihat sebagai berikut:
10.359.189.127 Rasio Efektivitas Pajak Daerah = Lamongan Tahun 2005 10.353.415.000 = 1,00 10.909.571.668,90 Rasio Efektivitas Pajak Daerah =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah
Lamongan Tahun 2006 11.060.095.000 = 0,99
Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Untuk kabupaten
128
Lamongan, realisasi pajak daerahnya sebesar Rp.10.909.571.668,90
sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.11.060.095.000 sehingga
rasio efektifitas pajak daerah mencapai 0,99 di tahun 2006 dan mengalami
penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan kabupaten
Lamongan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan pajak daerahnya,
dimana angka rasio ini masih belum mencapai 100% sehingga realisasi
lebih tinggi dibanding target anggaran.
Pengumpulan pendapatan pajak daerah kabupaten Lamongan
yang tertinggi pada tahun 2006 didapatkan dari pendapatan pajak restoran
yaitu sebesar 106,57% sedangkan yang paling kecil sebesar 98,31% yang
didapat dari pajak penerangan jalan.
Kabupaten Gresik Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
46.201.767.364,29 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2005 39.427. 000.000 = 1,17 52.232.611.349,60 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2006 47.116.000.000 = 1,11
129
Kabupaten Gresik telah efektif dalam mengumpulkan pendapatan
pajak daerahya sesuai dengan yang ditargetkan. Dimana, rasio efisiensi
pendapatan pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik sebesar 1,11
atau lebih besar dari 100%. Pendapatan pajak daerah ini merupakan
komponen dari pendapatan asli daerah sehingga secara otomatis
pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik juga meningkat.
Efektifitas pajak daerah meningkat disebabkan karena peningkatan
realisasi pajak daerah yang diperoleh lebih besar dari target anggaran.
Kabupaten Tuban Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan
kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
35.096.200.214 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2005 30.597.054.117 = 1,15 39.044.427.666 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2006 31.595.997.900 = 1,24
Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Tuban
pada tahun anggaran 2005-2006 telah efektif dan mengalami peningkatan
sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Hal ini menunjukkan kemampuan
130
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan
jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pajak daerah yang
dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
8.238.949.134,92 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 6.998.613.664 = 1,18 9.311.766.894 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 8.096.447.000 = 1,15
Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten
Bojonegoro telah efektif. Meskipun pada tahun anggaran 2005-2006
mengalami penurunan sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Hal ini menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perolehan pajak
daerah kabupaten Bojonegoro diperoleh dari pajak hotel, restoran, hiburan,
reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian C, sarang burung.
131
V.1.8 Derajat Kontribusi BUMD
Kabupaten Lamongan Derajat kontribusi BUMD yang
dihasilkan kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
Dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD, kontribusi
perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah kabupaten
Bojonegoro pada tahun 2005 sebesar 0,006 dan pada tahun 2006 sebesar
0,01 sehingga pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan
sebesar 0,004 atau sebesar 0,4% . Realisasi kontribusi laba BUMD pada
tahun 2005 sebesar Rp.228.907.837,29 dan realisasi pada tahun 2006
sebesar Rp.456.472.225,63. Kontribusi laba BUMD kabupaten
Bojonegoro diperoleh dari apotik Sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD
Pasar, Bank Jatim.
V.1.9 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Rasio hutang terhadap pendapatan
daerah kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
444.192.872,12 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan =
Total Hutang Pemerintah Daerah Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah
Daerah Lamongan Tahun 2005 443.956.394.219,37 = 0,001
135
504.783.741,51 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 661.759.337.197,70 = 0,000763
Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan pada tahun 2005-
2006, kabupaten Lamongan telah sangat baik dalam membayar kembali
utangnya yaitu mengalami penurunan sebesar 0,0237% yang berarti
terjadi penurunan hutang pemerintah daerah pada tahun 2006 sehingga
posisi rasio masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti
kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi
peningkatan. Kabupaten Lamongan telah mempunyai perencanaan
pembayaran yang cukup baik di tahun 2007 yaitu hutang pembangunan
prsarana dan sarana perkotaan sebesar Rp.26.039.769,80, hutang
pembangunan pasar daerah sebesar Rp.43.612.326,38, hutang kelebihan
aset bagian laba badan usaha daerah sebesar Rp.134.734.481,19 yang
pembayarannya sebesar 100%.
Kabupaten Gresik Rasio hutang terhadap pendapatan daerah
kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat
sebagai berikut:
749.427.745 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Gresik Tahun 2006 648.559.074.779,67 = 0,00116
136
Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan, kabupaten Gresik
pada tahun 2005 kabupaten Gresik tidak melakukan hutang baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Rasio yang dihasilkan pada tahun 2006
sebesar 0,00116 karena adanya hutang pada tahun 2006 sebesar
Rp.749.427.745 yang diperoleh dari hutang belanja atas kegiatan proyek
yang telah selesai dikerjakan pada dinas pekerjaan umum.
Kabupaten Tuban Rasio hutang terhadap pendapatan daerah
kabupaten Tuban pada periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:
10.348.613.903 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2005 453.516.735.416,23 = 0,02 2.389.673.949,10 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2006 645.374.140.407,13 = 0,004
Rasio hutang terhadap pendapatan daerah ini berguna bagi para
calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Rasio hutang
terhadap pendapatan daerah kabupaten Tuban mengalami penurunan
sebesar 0,016 atau sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman mengalami
peningkatan yang cukup baik.
137
Kabupaten Bojonegoro Rasio hutang terhadap pendapatan
daerah kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006
dapat dilihat sebagai berikut:
1.112.775.290,59 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2005 449.685.061.049,25 = 0,002 1.118.674.735,42 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 702.809.844.370,17 = 0,002
Dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan pada tahun 2005-
2006, kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perubahan yang cukup
significant. Pada tahun 2005-2006 kemampuan membayar utang
kabupaten Bojonegoro sebesar 0,002 atau sebesar 0,2%. Hal ini berarti
kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi
peningkatan. Kabupaten Bojonegoro telah mempunyai rencana
pembayaran hutang tahun 2007 misalnya hutang jangka panjang berupa
pembayaran pinjaman untuk pembayaran Second East Java yang jatuh
tempo pada Maret dan September 2007.
V.2 ANALISIS BELANJA KABUPATEN PESISIR UTARA
V.2.1 Analisis Varians Belanja
Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini
disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan
Realisasi Anggaran keempat kabupaten.
138
Kabupaten Lamongan Tabel 5.9 menunjukkan data-data
varians anggaran belanja kabupaten Lamongan. Kinerja belanja daerah
menunjukkan efisiensi penggunaan atau penghematan anggaran apabila
dinilai realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja
adalah sekitar 93,36%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah
yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 6,64% yang dilakukan
pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2006.
Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja aparatur,
operasi, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak
tersangka menunjukkan kinerja yang baik. Hanya saja ada terdapat belanja
yang realisasinya sangat jauh dari target yang dianggarkan sehingga justru
tidak menunjukkan efisiensi, yaitu realisasi belanja pelayanan publik pada
belanja operasi dan pemeliharaan khusus bagian belanja pegawai atau
personalia yang realisasinya sebesar 116,12% dari jumlah yang
dianggarkan. Selain itu, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sudah
hampir mendekati target yaitu sebesar 98,63%. Namun, pengurangan
efisiensi belanja yang dilakukan pada belanja bagi hasil dan bantuan
keuangan diakibatkan adanya pengurangan belanja bagi hasil pajak atau
restribusi kepada pemerintah desa sebesar 83,48% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp.826.531.000 dan realisasi sebesar
Rp.689.964.331.
139
Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 640.689.848.070 661.759.337.197,70
21.069.489.127,7
F 103,29 443.956.394.219 BELANJA APARATUR DAERAH
Belanja Administrasi Umum 113.208.127.500
100.905.252.992.90
-12.302.874.507,10 F 89.13 83.920.415.392
Belanja Pegawai/Personalia 93.593.141.000
81.928.118.847.90
-11.665.022.152.10 F 87.54 70.247.761.842
Belanja Barang dan Jasa 11.586.572.500
11.193.776.737
-392.795.763 F 96.61 8.493.651.665
Belanja Perjalanan Dinas 2.347.765.000
2.152.865.000
-194.900.000 F 91.70 1.368.275.000
Belanja Pemeliharaan 5.680.649.000 5.630.492.408 -50.156.592 F 99.12 3.810.726.885 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 16.715.092.000
15.915.096.725
-799.995.275 F 95.21 12.615.424.202
Belanja Pegawai/Personalia 2.978.666.200
2.918.322.950 -60.343.250 F 97.97 3.081.126.250
Belanja Barang dan Jasa 8.615.072.475 8.037.991.975
-577.080.500 F 93.30 6.663.570.652
Belanja Perjalanan Dinas 3.832.304.025
3.689.826.500 -142.477.525 F 96.28 2.693.263.500
Belanja Pemeliharaan 1.289.049.300 1.268.955.300 -20.094.000 F 98.44 177.463.800
Belanja Modal 9.378.977.000 9.050.927.471 -328.049.529 F 96.50 6.419.050.450
Total Belanja Aparatur Daerah 139.302.196.500
125.871.277.188.90 -13.430.919.311,10 F 90.36
102.954.890.044
PELAYANAN PUBLIK
Belanja Administrasi Umum 252.333.025.500
226.907.858.907 -25.425.166.593 F 89.92 193.648.181.940
Belanja Pegawai/Personalia 233.156.814.500
208.216.785.075 -24.940.029.425 F 89.30 177.618.506.727
Belanja Barang dan Jasa 16.018.422.700 15.679.195.145 -339.227.555 F 97.88 13.412.256.001 Belanja Perjalanan Dinas 550.600.000
413.455.500 -137.144.500 F 75.09 363.199.850
Belanja Pemeliharaan 2.607.188.300 2.598.423.187 -8.765.113 F 99.66 2.254.119.362 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 72.655.300.150
72.130.093.322 -525.206.828 F 99.28 32.492.566.283
Belanja Pegawai/Personalia 3.273.948.400 3.801.662.914 5.277.14514 U 116.12 1.383569.550 Belanja Barang dan Jasa 30.704.888.850 30.496.909.396 -207.979.454 F 99.32 16.610.707.783 Belanja PerjalananDinas 1.168.219.900 1.122.850.150 -45.369.750 F 96.12 471.119.950
Belanja Pemeliharaan 37.508.243.000 36.708.670.865 -799.572.135 F 97.87 14.027.169.000
Belanja Modal 91.190.698.500 88.503.125.622 -2.687.572.878 F 97.05 35.214.718.200 Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 110.169.950.500 108.657.104.479
-1.512.846.021
F 98,63 82.360.495.598,34BelanjaTidak Tersangka 2.250.000.000 1.464.954.586 -785.045.414 F 65.11
Total Belanja Publik 528.598.974.650 497.663.136.916 -30.935.837.734 F 94.15 3.715.962.021,34
140
Lanjutan Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
Jumlah Belanja 667.901.171.150 623.534.414.104.90 -44.366.757.045,10 F 93.36 446.670.852.065,34
SURPLUS /DEFISIT
(27.211.323.080)
38.224.923.092,80 (2.714.457.845,97)
PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu 24.654.577.232,63
24.573.098.232,68 -18.521.000,05 100,08 32.945.321.190,40Transfer dari dana cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan dana Revolving 11.861.977.050
11.194.880.715 -667.096.335 F 94.38 -
Jumlah Penerimaan Daerah 36.516.554.282,63
35.867.978.947,68 -6.4857.533.4.95 F 98.22 32.945.321.190,40
Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan -
Penyertaan Modal 8.273.740.000 7.420.739.835,37
-853.000.164,63 89.69 5.516.181.91 1,75
Pembayaran utang pokok yg jatuh tempo 41.583.200
41.583.200
0 100 41.583.200
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 989.908.002,63
Belanja Barang dan Jasa 11.922.527.650 9.727.909.342
-2.194.618.308 F 81,59 12.044.844.720
Belanja Perjalanan Dinas 3.347.664.000
1.965.105.150 -1.382.558.850 F 58,70 1.156.429.950
Belanja Pemeliharaan 1.474.930.500 1.326.672.759 -148.257.741 F 89,95 1.456.589.850
Belanja Modal 29.012.624.950 13.845.313.722 -15.167.311.228 F 47,72 17.618.297.296
Jumlah Belanja Aparatur 24.178.796.267 188.992.778.988,60 -35.186.017.278,40 F 84,30 169.333.891.331,79 PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum 155.598.628.317 147.917.610.805 -7.681.071.512 F 95.06 129.636.801.552 Belanja Pegawai/Personalia 154.776.285.682 147.207.141.672 -7.569.144.010 F 95.11 128.792.733.993 Belanja Barang dan Jasa 208.207.000 160.293.000 -47.914.000 F 76,99 438.484.026 Belanja Perjalanan Dinas 50.230.000
48.370.000
-1.860.000 F 96,30 23.838.300
Belanja Pemeliharaan 563.959.635 501.806.133
-62.153.502 F 88.98 381.745.233
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 67.390.403.552 62.626.857.340 -4.763.546.212 F 92.93 49.094.582.310 Belanja Pegawai/Personalia 14.397.766.520 13.947.779.520 -449.987.000 F 96.87 13.001.496.427,97 Belanja Barang dan Jasa 34.459.594.273 32.963.521.898 -1.496.072.375 F 95.66 26.325.738.712,03 Belanja Perjalanan Dinas 4.019.251.500
3.699.521.500
-319.730.000 F 92.05 2.455.366.700
Belanja Pemeliharaan 14.513.791.259
12.016.034.422 -2.497.756.837 F 82.79 7.311.980.470
Belanja Modal 125.238.241.520 98.988.569.660 -26.249.67.860 F 79.04 29.781.635.480
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 125.503.298.200
124.002.358.269
-1.500.939.931 F 98,80 77.407.186.222
Belanja Tidak Tersangka 4.000.000.000
2.167.850.050 -1.832.149.950 F 54.20 2.800.673.432
Jumlah Belanja Publik 477.730.625.589 435.703.246.124
Kabupaten Tuban Tabel 5.11 menunjukkan data-data varians
anggaran belanja kabupaten Tuban. Analisis varians anggaran belanja
berguna untuk mengetahui perbedaan antara realisasi belanja dengan
anggaran. Realisasi belanja kurang dari anggaran maka dapat dikatakan
favorable (F) dan sebaliknya jika realisasi melebihi anggaran dapat
dikatakan sebagai unfavorable (U). Berdasarkan data varians belanja
tersebut, realisasi belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban adalah sebesar
89,57% dengan anggaran sebesar Rp.638.212.009.496,26 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.571.662.006.752,50. Hal ini menunjukkan adanya
144
kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar
10,43%.
Secara umum seluruh komponen belanja kabupaten Tuban
menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi anggaran tidak melebihi
target anggaran. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki
realisasi yang melebihi target anggaran. Pelampauan belanja keuangan
disebabkan karena realisasi belanja langsung yang bersifat bantuan
keuangan berdasarkan SAP dan hasil temuan BPK tahun 2005 harus
melalui rekening belanja bantuan sedangkan penganggaran terlanjur
dianggarkan pada belanja modal.
Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan
keuangan maka tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari
anggaran sebesar Rp.19.806.124.494 dan realisasi sebesar
Rp.17.851.184.519 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.954.939.975
(90,12%).
Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban
URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006
VARIANCE F/U
% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
PENDAPATAN 551.425..050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 117,04 453.516.735.416,23
BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja AdministrasiUmum 123.300.591.435 101.776.554.445,50 -21.524.036.990 F 82,54 99.902.920.221,50 Belanja Pegawai/Personalia 87.289.392.926 70.854.515.274 -16.434.877.652 F 81,17 73.441.121.758 Belanja Barang dan Jasa 23.285.849.059 20.117.786.332 -3.168.062.728 F 86,39 17.586.196.466,50
Belanja Perjalanan Dinas 4.588.720.000 3.790.631.025 -798.088.975 F 82,61 3.232.383.500 Belanja Pemeliharaan 8.136.629.450 7.013.621.815 -1.123.007.635 F 86,20 5.643.218.497 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 4.396.442.500 3.370.524.125 -1.025.918.375 F 76,66 2.992.816.300 Belanja Pegawai/Personalia 974.777.500 729.800.325 -244.977.175 F 74,87 575.579.350 Belanja Barang dan Jasa 3.278.825.000 2.544.233.800 -734.591.200 F 77,60 2.381.676.950
B. Perjalanan Dinas 142.840.000 96.490.000 -46.350.000 F 67,55 35.560.000
Belanja Modal 5.035.430.000 3.993.131.725 -1.042.298.275 F 79,30 5.543.742.159 Belanja Modal Tanah 145.000.000 43.000.000 -102.000.000 F 29,66 673.934.250 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 0 0 F 0 346.350.000 Belanja Modal Jaringan 0 0 0 F 0 0 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.844.000.000 2.105.059.600 -738.940.400 F 74,02 690.871.000 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 500.000.000 450.249.000 -49.751.000 F 90,05 1.818.158.600 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 900.804.000 790.686.250 -110.117.750 F 87,78 647.029.559 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 228.126.000 213.584.500 -14.541.500 F 93,63 1.164.486.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 0 0 F 0 179.000.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 37.500.000 37.231.000 -269.000 F 99,28 23.912.750 Jumlah Belanja Aparatur 132.732.463.935 109.140.210.295,50 -23.592.253.640 F 82,23 108.439.478.680,50 BELANJA PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 F 0 Belanja AdministrasiUmum 194.633.175.300 185.913.709.484 -8.719.465.816 F 95,52 150.951.750.993,33 Belanja Pegawai/ Personalia 182.432.454.800 174.251.815.518 -8.180.639.282 F 95,52 140.772.065.808 Belanja Barang dan Jasa 9.518.342.250 9.172.235.551 -346.106.699 F 96,36 7.951.425.900 Belanja Perjalanan Dinas 83.400.000 52.411.500 -30.988.500 F 62,84 57.666.900 Belanja Pemeliharaan 2.598.978.250 2.437.246.915 -161.731.335 F 93,78 2.170.592.385 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.905.248.000 31.861.540.529 -1.043.707.471 F 96,83 22.812.384.499
Belanja Pegawai 911.161.000 893.047.500 -18.113.500 F 98,01 766.134.350 Belanja Barang Dan Jasa 18.337.568.000 17.551.983.479 -785.584.521 F 95,72 13.082.936.404 Belanja Perjalanan Dinas 762.951.000 728.708.500 -34.242.500 F 95,51 926.855.000 Belanja Pemeliharaan 12.893.568.000 12.687.801.050 -205.766.950 F 98,40 8.036.458.745 BELANJA MODAL 245.143.504.500 191.665.648.290 -53.477.856.210 F 78,19 135.676.274.375 Belanja Modal Tanah 4.900.000.000 3.908.093.815 -991.906.185 F 79,76 582.770.000
Belanja Modal Jalan dan Jembatan 112.169.978.000 98.489.641.800 -13.680.336.200 F 87,80 82.116.108.325 Belanja Modal Bangunan Air 17.992.000.000 16.099.291.300 -1.892.708.700 F 89,48 5.312.710.000 Belanja Modal Instalasi 427.500.000 147.342.900 -280.157.100 F 34,47 192.500.000 Belanja Modal Jaringan 11.185.077.000 9.493.537.000 -1.691.540.000 F 84,88 4.594.327.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.741.870.500 50.741.694.800 -2.000.175.700 F 96,21 13.496.281.900 Belanja Modal Monumen 100.000.000 99.265.000 -735.000 F 99,27 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.200.000.000 1.128.770.000 -71.230.000 F 94,06 335.643.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 450.000.000 305.696.000 -144.304.000 F 67,93 0 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 4.450.300.000 0 -4.450.300.000 F 0 337.846.250 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.394.025.000 1.174.869.125 -219.155.875 F 84,28 327.820.000 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 181.300.000 179.723.000 -1.577.000 F 99,13 49.700.000 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 3.496.359.000 3.096.967.550 -399.391.450 F 88,58 39.900.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.118.000.000 1.827.493.000 -290.507.000 F 2.824.115.000 Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 962.920.000 0 -962.920.000 F 0 2.329.850.000 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 22.623.904.300 0 -22.623.904.300 F 0 19.611.462.500 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 1.000.000.000 0 -1000.000.000 F 0 500.000.000
Belanja Modal Usaha 2.235.000.000 0 -2.235.000.000 F 0 1.790.000.000 Belanja Modal Tempat Reklame 50.000.000 49.979.000 -21.000 F 99,96 0 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 0 0 0 F 0 225.499.000 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 0 0 0 F 0 59.000.000 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 280.000.000 279.276.000 -724.000 F 99,74 149.781.400 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal Bangunan Bkn gedung 4.685.270.700 4.644.008.000 -41.262.700 F 99,12 300.960.000 Belanja Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 100.000.000 0 -100.000.000 F 0 0
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19.806.124.494 47.743.173.569 27.937.049.075 U 241,05 9.970.878.824 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.297.423.327 3.180.195.190 -117.228.137 F 96,44 3.275.778.212 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 88.432.217 70.209.681 -18.222.536 F 79,39 30.312.162 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat 3.052.104.000 25.056.687.425 22.004.583.425 U 820,96 3.029.920.100 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan 3.676.375.000 10.809.987.953 7.133.612.953 U 294,04 2.669.315.850 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 458.500.000 416.739.000 -41.761.000 F 90,89 456.052.500 Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 9.233.289.950 8.209.354.320 -1.023.935.630 F 88,91 0 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 0 0 0 F 0 509.500.000 Belanja Tidak Tersangka 12.991.493.267,26 5.337.724.585 -7.653.768.682 F 41,09 182.040.000 Jumlah Belanja Pelayanan Publik
505.479.545.561,26 426.521.796,57 -78.957.749.104 F 84,38 319.593.328.691,33
Jumlah Belanja 638.212.009.496,26 571.662.006.752,50 -66.550.002.744 F 89,57 428.032.807.371,83
PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Lalu 86.999.474.687,72 86.999.474.687,72 0 100 66.937.781.988,49 Transfer Dari Dana Cadangan 0 0 0 0 0 Penerimaan Dari Pinjaman dan Obligasi 0 0 0 0 0 Hasil Penjualan aset Daerah ygDipisahkan 0 0 0 0 0
PEMBIAYAAN PENGELUARAN Transfer ke Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Penyertaan Modal 1.100.000.000 999.243.235,22 -100.756.764,78 90,84 900.865.895,17 Pembayaran Utang Pokok Yg JthTempo 30.330.000 30.330.000 0 100 30.330.000 Sisa Lebih Perhitungan Ang. Th Berjalan 0 159.696.290.594,51 159.696.290.594,5 88.519.020.549,72 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu 387.743.204 387.743.204 0 100 Iuran Wajib Pegawai 0 0 0 0 13.292.796.860 Tabungan Perumahan 0 0 0 0 794.158.000
PPh pasal 21 0 0 0 0 3.936.981.671 Pengeluaran Pihak keTiga 0 0 0 0 1.093.478.000 Kegiatan Lanj. Terminal Wisata Laut 0 0 0 0 4.491.039.450 Pemberian Pinjaman pada Pihak ketiga 0 4.597.920.000 4.597.920.000 Jumlah Pengeluaran Daerah 1.518.073.204 165.711.527.033,73 164.193.453.829,7 10916 113.058.670.425,89 Jumlah Pembiayaan 86.817.289.356,26 -73.712.133.654,63 -160.529.423.010,9 -25.483.928.044,40
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.12 menunjukkan data-data
varians anggaran belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2006. Berdasarkan data varians belanja kabupaten Bojonegoro tahun 2006,
realisasi belanja kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.639.288.719.642,21
dan target anggaran sebesar Rp.672.602.218.630,03. Secara umum,
seluruh komponen belanja kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi
belanja kurang dari target anggaran. Terserapnya anggaran belanja pada
tahun 2006 tersebut hanya sebesar 95,05%. Hal ini menunjukkan adanya
efisiensi anggaran kinerja belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang baik
149
yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 4,95. Hanya belanja bantuan
keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang memiliki realisasi melebihi
target anggaran yang dihasilkan yaitu sebesar Rp.20.160.000 pada tahun
2006 dan pada tahun 2005 tidak terdapat pengeluaran belanja tersebut.
PENDAPATAN 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46 449.685.061.049,25
BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum 82.848.709.697 70.253.012.705,69 -12.595.696.991,31 F 84,80 62.163.390.146 Belanja Pegawai dan Personalia 60.627.553.977 49.209.720.570,69 -11.417.833.406,31 F 81,17 45.665.185.821 Belanja Barang dan Jasa 16.021.847.370 14.962.684.232 -1.059.163.138 F 93,39 11.675.054.992 Belanja Perjalanan Dinas 2.277.537.500 2.252.352.500 -25.185.000 F 98.89 2.114.995.040
Belanja Pemeliharaan 3.921.770.850 3.828.255.403 -93.515.447 F 97,62 2.708.154.293 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 23.076.775.184 22.456.674.229 -620.100.955 F 97,31 12.749.172.441 Belanja Pegawai dan Personalia 5.976.353.000 5.804.173.715 -172.179.285 F 97,12 3.799.312.242 Belanja Barang dan Jasa 10.563.440.184 10.153.981.014 -409.459.170 F 96,12 6.932.432.924 Belanja Perjalanan Dinas 6.416.395.000 6.378.742.500 -37.652.500 F 99,41 1.934.590.275
Belanja Pemeliharaan 120.587.000 119.777.000 -810000 F 99,33 82.837.000
Belanja Modal 11.624.344.922 11.035.932.022 -588412900 F 94,94 12.199.064.135
Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 370.827.920 Belanja Modal Jaringan 290.020.000 287.050.000 -2.970.000 F 98,98 355.000.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.705.088.500 5.371.076.700 -334.011.800 F 94,15 4.030.644.300 Belanja Modal Alat Angkutan 974.186.822 912.416.322 -61.770.500 F 93,66 2.102.363.200 Belanja Modal alat Pertanian 0 0 0 0 6.000.000 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.049.218.000 3.868.059.000 -181.159.000 F 95,53 4.903.173.715 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 268.231.600 264.155.000 -4.076.600 F 98.48 292.800.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 190.000.000 187.275.000 -2.725.000 F 98.57 128.655.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 147.600.000 145.900.000 -1.700.000 F 98.85 9.600.000 Jumlah Belanja Aparatur 117.549.829.803 103.745.618.956,69 -13.804.210.846 F 88.26 87.111.626.722
BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum 267.901.673.752,30 256.230.473.895 -11.671.199.857,30 F 95,64 214.674.347.622 Belanja Pegawai dan Personalia 238.927.908.326 227.614.824.635 -11.313.083.691 F 95,27 194.776.043.261
Belanja Barang & Jasa 24.525.826.126,30 24..205.435..635 -320.390.491,30 F 98,69 16.424.678.298 Belanja Perjalanan Dinas 1.693.269.000 1.691.199.000 -2.070.000 F 99,88 1.061.414.250
Belanja Pemeliharaan 2.754.670.300 2.719.014.625 -35.655.675 F 98,71 2.412.211.813 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 26.250.671.520 25.723.962.553 -526.708.967 F 97,99 18.193.929.587,60 Belanja Pegawai dan Personalia 5617662400 5.448.149.900 -169.512.500 F 96,98 3.158.703.960
Belanja Barang &Jasa 17.642.530.120 17.364.691.093 -277.839.027 F 98,43 11.366.959.097,60 Belanja Perjalanan Dinas 1.597.199.000 1.524.744.000 -72.455.000 F 95,46 1.266.724.000
Belanja Pemeliharaan 1.393.280.000 1.386.377.560 -6.902.440 F 99,50 2.401.542.530
Belanja Modal 121.474.903,30 117.967.656.836 -3.507.246.294 F 97,11 77.043.295.414
Belanja Modal Tanah 21.096.250.000 18.673.391.660 -2.422.858.340 F 88,52 10.418.384.753 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 35.663.053.000 35.325.593.749 -337.459.251 F 99,05 29.273.627.410 Belanja Modal Bangunan Air 10.449.868.000 10.256.714.850 -193.153.150 F 98,15 11.127.506.349 Belanja Modal Instalasi 388.020.000 384.924.300 -3.095.700 F 99,20 49.999.900 Belanja Modal Jaringan 4.163.500.000 4.136.689.060 -26.810.940 F 99,36 1.717.843.255 Belanja Modal Bangunan Gedung 43.495.268.400 43.090.823.840 -404.444.560 F 99,07 21.287.527.660 Belanja Modal Monumen 300.000.000 296.640.000 -3.360.000 F 98,88 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.994.468.700 1.976.558.000 -17.910.700 F 99,10 448.700.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 80.000.000 78.623.000 -1.377.000 F 98,28 63.860.000 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 841.500.000 818.222.500 -23.277.500 F 97,23 39.250.000 Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.277.069.330 1.271.937.450 -5.131.880 F 99,60 1.145.506.090
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 4.480.000 2.500.000 -1.980.000 F 55,80 62.249.999 Belanja Modal Alat Kedokteran 947.725.700 939.902.627 -7.823.073 F 99,17 586.284.078 Belanja Modal Alat Laboratorium 450.250.000 448.000.000 -2.250.000 F 99,50 317.871.920 Belanja Modal Buku Perpustakaan 163.950.000 108.989.800 -54.960.200 F 66,48 249.586.000 Belanja Modal Barang corak kesenian 9.500.000 9.200.000 -300..000 F 96.84 50.600.000
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 150.000.000 148.946.000 -1.054.000 F 99,30 20.449.8000 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 138.225.140.424,73 134.652.943.401,52 -3.572.197.023,21 F 97,42 59.716.838.907,02
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten 11210058366 11.209.833.480 -224.886 F 100 7.313.486.900 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 64.707.456.919,63 62.667.248.861,52 -2.040.208.058,11 F 96.85 17.625.035.907 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 1.871.979.806 1.085.300.000 -786.679.806 F 57.98 100.000.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 60.043.645.333,10 59.283.501.060 -760.144.273,10 F 98,73 34.177.554.100 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 392.000.000 368.900.000 -23.100.000 F 94,11 50.650.000 Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 0 20.160.000 20.160.000 U 0 450.112.000 Belanja Tidak Tersangka 1.200.000.000 968.064.000 -231.936.000 F 80,67 350.000.000 Jumlah Belanja Publik 555052388827,03 535.543.100.685,52 -19.509.288.141,51 F 96,49 214.674.347.622
Jumlah Belanja 672.602.218.630,03 639.288.719.642,21 -33.313.498.987,82 F 95,05 457.090.038.252,62
Belanja Perjalanan Dinas 363.199.850 413.455.500 50.255.650 13,84 Belanja Pemeliharaan 2.254.119.362 2.598.423.187 344.303.825 15.27 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.492.566.283
72.130.093.322 39.637.527.039 121.99
Belanja Pegawai/Personalia 1.383.569.550 3801662914 2.418.093.364 174.77Belanja Barang dan Jasa 16.610.707.783 30.496.909.396 13.886.201.613 83.60 Belanja Perjalanan Dinas 471.119.950 1.122.850.150 651.730.200 138.34Belanja Pemeliharaan 14.027.169.000 36.708.670.865 22.681.501.865 161.70Belanja Modal 35.214.718.200 88.503.125.622 53.288.407.422 151,32Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 82.360.495.598 108.657.104.479 26.296.608.880,66 31,93 Belanja Tidak Tersangka 0 1.464.954.586 1.464.954.586 100 Jumlah Belanja 446.670.852.065,34 623.534.414.104,90 176.863.562.039,56 39,60
Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 49.700.000 179.723.000 130.023.000 261,62 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 39.900.000 3.096.967.550 3.057.067.550 7661,82 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.824.115.000 1.827.493.000 -996.622.000 -35,29
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 232.9850.000 0 -2.329.850.000 -100 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 19.611.462.500 0 -19.611.462.500 -100 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 500.000.000 0 -500.000.000 -100 Belanja Modal Usaha 1.790.000.000 0 -1.790.000.000 -100 Belanja Modal Tempat Reklame 0 49.979.000 49.979.000 100 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 225.499.000 0 -225.499.000 -100 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 59.000.000 0 -59.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 149.781.400 279.276.000 129.494.600 86,5 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung 300.960.000 4.644.008.000 4.343.048.000 1443,06 Belanja Modal Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 0 0 0 0
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 9.970.878.824 47.743.173.569 37.772.294.745 378,83 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.275.778.212 3.180.195.190 -95.583.022 -2,92 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 30.312.162 70.209.681 39.897.519 131,62 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan & Camat 3.029.920.100 25.056.687.425 22.026.767.325 726,98 Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Kemasyarakatan 2.669.315.850 10.809.987.953 8.140.672.103 304,97 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 456.052.500 416.739.000 -39.313.500 -8,62
158
Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban
KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %
Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 0 8.209.354.320 8.209.354.320 100 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 509.500.000 0 -509.500.000 -100 Belanja Tdk Tersangka 182.040.000 5.337.724.585 5.155.684.585 2832 Jumlah Belanja Pelayanan Publik 319.593.328.691,33 426.521.796.457 106.928.467.765,67 33,46 Jumlah Belanja 428.032.807.371,83 571.662.006.752,50 143.629.199.380,67 33,56 Pertumbuhan Belanja 571.662.006.752,50- 428.032.807.371,83 Tuban Tahun 2006 = 428.032.807.371,83 = 0,33555 x 100% = 33,56%
Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.16 menunjukkan data-data
pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-
2006. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 39,86%. Pertumbuhan belanja
kabupaten Bojonegoro diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah
sebesar 56,29%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran
2005-2006 mengalami peningkatan hampir di semua komponen belanja
khususnya peningkatan pada belanja tidak tersangka, belanja bantuan
keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah
Belanja Pegawai dan Personalia 3.158.703.960 5.448.149.900 2.289.445.940 72.48 Belanja Barang dan Jasa 11.366.959.097,60 17.364.691.093 5.997.731.995 52.76 Belanja Perjalanan Dinas 1.266.724.000 1.524.744.000 258.020.000 20.37 Belanja Pemeliharaan 2.401.542.530 1.386.377.560 -1.015.164.970 -42.27 Belanja Modal 77.043.295.414 117.967.656.836 40.924.361.422 53.12 Belanja Modal Tanah 10.418.384.753 18.673.391.660 8.255.006.907 79.23 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 29.273.627.410 35.325.593.749 6.051.966.339 20.67 Belanja Modal Bangunan Air 11.127.506.349 10.256.714.850 -870.791.499 -7.83 Belanja Modal Instalasi 49.999.900 384.924.300 334.924.400 669.85 Belanja Modal Jaringan 1.717.843.255 4.136.689.060 2.418.845.805 140.81 Belanja Modal Bangunan Gedung 21.287.527.660 43.090.823.840 21.803.296.180 102.42 Belanja Modal Monumen 0 296.640.000 296.640.000 0 Belanja Modal Alat-alat Angkut 448.700.000 1.976.558.000 1.527.858.000 340.51 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 63.860.000 78.623.000 14.763.000 23.12 Belanja Modal Alat Pertanian 39.250.000 818.222.500 778.972.500 1984.64
Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.145.506.090 1.271.937.450 126.431.360 11.04
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 62.249.999 2.500.000 -59.749.999 -95.98 Belanja Modal Alat Kedokteran 586.284.078 939.902.627 353.618.549 60,32 Belanja Modal Alat Laboratorium 317.871.920 448.000.000 130.128.080 40,94 Belanja Modal Buku Perpustakaan 249.586.000 108.989.800 -140.596.200 -56,33 Belanja Modal Barang corak kesenian 50.600.000 9.200.000 -41.400.000 -81,82
Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 204.498.000 148.946.000 -55.552.000 -27,17
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 59.716.838.907,02 134.652.943.401,52 74.936.104.494,50 125,49 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten 7.313.486.900 11.209.833.480 3.896.346.580 53,28
Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 17.625.035.907 62.667.248.861,52 45.042.212.954,50 255,56
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 100.000.000 1.085.300.000 985.300.000 985,30
Belanja Bantuan KeuanganKepadaOrganisasi Kemasyarakatan 34.177.554.100 59.283.501.060 25.105.946.960 73,46
161
Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro
KENAIKAN/PENURUNAN
URAIAN REALISASI
APBD TAHUN 2005
REALISASI APBD TAHUN
2006 Rupiah %
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 50.650.000 368.900.000 318.250.000 628,33
Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 450.112.000 20.160.000 -429.952.000 -95,52 Belanja Tidak Tersangka 350.000.000 968.064.000 618.064.000 176,59 Jumlah Belanja Publik 214.674.347.622 535.543.100.685,52 320.868.753.063,52 149,47 Jumlah Belanja 457.090.038.252,62639.288.719.642,21 182.198.681.389,59 39,86 Pertumbuhan Belanja 639.288.719.642,21-457.090.038.252,62 Bojonegoro Tahun 2006 = 457.090.038.252,62 = 0,39860 x 100% = 39,86 %
V.2.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Kabupaten Lamongan Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
41.633.768.650 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Lamongan Tahun 2005 446.670.852.065,34 = 0,09 97.554.053.090 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja =
Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah
Lamongan Tahun 2006 623.534.414.104,90 = 0,16
162
Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi
belanja daerah kabupaten Lamongan yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 9% dan pada tahun
2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam
bentuk belanja modal sebesar 16% sehingga mengalami kenaikan sebesar
7%. Kenaikan belanja modal ini berpengaruh terhadap penambahan aset
daerah pada tahun 2006.
Kabupaten Gresik Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
47.339.932.770 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2005 458.054.770.327,79 = 0,10 112.833.883.400 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2006 624.696.025.112,60 = 0,18
Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi
belanja daerah kabupaten Gresik yang dialokasikan untuk investasi dalam
bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 10% dan pada tahun 2006
proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk
belanja modal sebesar 18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 8%.
163
Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada
tahun 2006.
Kabupaten Tuban Rasio belanja modal terhadap total belanja
pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
141.220.016.534 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2005 428.032.807.371,83 = 0,33 195.658.780.015 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2006 571.662.006.752,50 = 0,34
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja.
Proporsi belanja daerah kabupaten Tuban yang dialokasikan untuk
investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 33% dan
pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal sebesar 34% sehingga mengalami kenaikan
sebesar 1%. Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset
daerah pada tahun 2006.
Kabupaten Bojonegoro Rasio belanja modal terhadap total
belanja pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:
164
89.242.359.549 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2005 457.090.038.252,62 = 0,20 129.003.588.858 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2006 639.288.719.642,21 = 0,20
. Proporsi belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan
untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005-2006 tidak
mengalami perubahan yang significant yaitu sebesar 20%. Pemerintah
daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya memiliki
proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah
daerah dengan pendapatan tinggi. Pemerintah daerah kabupaten
Bojonegoro memiliki tingkat pendapatan daerah tinggi dengan proporsi
belanja modal rendah. Perolehan pendapatan dearah yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro tahun 2006 sebesar Rp.702.809.844.370,17.
V.2.4 Rasio Efisensi Belanja
Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja
Kabupaten Lamongan Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten
Lamongan pada tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
165
446.670.852.065,34 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 96,65% Tahun 2005 462.129.783.651 623.534.414.104,90 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,36% Tahun 2006 667.901.171.150
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Lamongan pada tahun 2005
sebesar 96.65% dan pada tahun 2006 sebesar 93,36% sehingga mengalami
penurunan sebesar 3,29%.Hal ini berarti belanja pemerintah daerah
kabupaten Lamongan tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005,
dimana pemerintah daerah kabupaten Lamongan telah melakukan
penghematan anggaran.
Kabupaten Gresik Rasio efisiensi belanja yang dihasilkan
kabupaten Gresik untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
458.054.770.327,79 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,29% Tahun 2005 480.694.336.837 624.696.025.112,60 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89% Tahun 2006 701.909.421.856
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Gresik menunjukkan bahwa
terjadi penghematan anggaran sebesar 6,29%. Pada tahun 2006 jumlah
belanja yang dikeluarkan lebih sedikit dikarenakan adanya beberapa
166
progam yang belum terealisasi sehingga seberapa besar efisiensi anggaran
yang dilakukan masih belum dapat ditentukan kinerjanya.
Kabupaten Tuban Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten
Tuban untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:
428.032.807.371,83 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,59% Tahun 2005 457.337.382.911,49 571.662.006.752,50 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89,57% Tahun 2006 638.212.009.496,26
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Tuban pada tahun 2005
sebesar 93,59% dan pada tahun 2006 sebesar 89,57% sehingga mengalami
penurunan sebesar 4,02%. Hal ini berarti belanja pemerintah daerah
kabupaten Tuban tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005, dimana
pemerintah daerah kabupaten Tuban telah melakukan penghematan
anggaran.
Kabupaten Bojonegoro Efisiensi belanja yang dihasilkan
kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai
berikut:
457.090.038.252,62 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 94,45% Tahun 2005 483.944.443.659,81
167
639.288.719.642,21 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,05% Tahun 2006 672.602.218.630,03
Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Bojonegoro pada tahun
2005 sebesar 94,45% dan pada tahun 2006 sebesar 95,05% sehingga
mengalami peningkatan efisiensi belanja sebesar 0,6%. Hal ini berarti
belanja pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 lebih efisien
daripada tahun 2006. Peningkatan belanja tidak tersangka, belanja bantuan
keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah
desa, belanja modal alat-alat pertanian, alat angkut dan instalasi
merupakan salah satu penyebab menurunnya efisiensi belanja Bojonegoro.
V.3 PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN
WILAYAH PESISIR UTARA Varians pendapatan yang dihasilkan keempat kabupaten secara
keseluruhan telah memiliki varians yang favorable. Varians pendapatan
yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik daripada ketiga kabupaten
lain yaitu sebesar 117,04%. Seluruh komponen pendapatan kabupaten
Tuban telah memilki realisasi melebihi anggaran. Kabupaten Bojonegoro
memiliki varians favorable sebesar 111,46%. Hanya saja terdapat varians
yang unfavorable pada lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Gresik dan
Lamongan memiliki varians yang favorable yaitu sebesar 104,53% dan
168
103,29%. Kabupaten Lamongan masih memiliki varians unfavorable
dalam pendapatan pajak daerah.
Pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten sama-sama
mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Salah satu faktor
peningkatan pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten adalah
peningkatan penerimaan dana aloksi khusus. Pertumbuhan pendapatan
tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 56,29%.
Pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro tersebut berasal dari
peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah serta dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus dan bagi
hasil pajak/bukan pajak. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan
mengalami peningkatan sebesar 49,06%, kabupaten Tuban sebesar
42,30%, kabupaten Gresik sebesar 36,54%. Pertumbuhan pendapatan
terendah dihasilkan kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2005-2006
karena adanya penurunan perolehan lain-lain pendapatan yang sah.
Derajat desentralisasi keempat kabupaten mengalami penurunan
pada tahun anggaran 2005-2006 yang berarti terjadi peningkatan dalam
penyelenggaraan desentralisasi. Proporsi PAD terhadap penerimaan
daerah kabupaten Gresik lebih baik diantara ketiga kabupaten lain
meskipun terjadi penurunan sebesar 3% yang diakibatkan penurunan pajak
daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat desentralisasi yang paling
kecil yaitu sebesar 8% pada tahun 2006 dan 6% pada tahun 2005
169
disebabkan karena adanya sebagian besar sumbangan perolehan
pendapatan berasal dari dana alokasi umum dan khusus.
Tingkat ketergantungan keuangan daerah keempat kabupaten sama-
sama mengalami peningkatan pada tahun 2006 karena adanya realisasi
dana alokasi khusus. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu kabupaten
harus mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat-
propinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat ketergantungan
terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi yang lebih tinggi
dibandingkan ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 92% pada tahun 2005
dan 94% pada tahun 2006. Sebaliknya, kabupaten Gresik memiliki tingkat
ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten lain.
Tingkat kemandirian keuangan daerah keempat kabupaten sama-
sama mengalami penurunan pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan otonomi
daerah, suatu kabupaten harus dapat meningkatkan kemandirian keuangan
daerahnya. Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban memiliki
tingkat kemandirian yang lebih tinggi daripada ketiga kabupaten lain yaitu
sebesar 2,6 pada tahun 2006 dan 2,5 pada tahun 2005. Hal ini berarti
kabupaten Tuban lebih mandiri dalam penyelenggaraan PAD sehingga
penerimaan transfer dari pemerintah pusat-propinsi relatif kecil.
Kemandirian keuangan daerah yang dimiliki oleh kabupaten Gresik dan
Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 22% dan 26%. Kabupaten
Lamongan memiliki tingkat kemandirian yang paling rendah daripada
170
yang lain dengan penurunan sebesar 48%. Penurunan terjadi karena terjadi
peningkatan realisasi transfer pemerintah pusat-propinsi.
Efektifitas PAD keempat kabupaten telah optimal dalam perolehan
PAD melebihi target anggaran. Pelaksanaan otonomi daerah dalam
pencapaian Efektifitas PAD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran
progam yang hendak dicapai. Kabupaten Tuban memiliki efektifitas PAD
yang lebih tinggi dari ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 1,16 pada tahun
2005 dan 1,36 pada tahun 2006 sehingga mengalami peningkatan 20%.
Kabupaten Gresik mengalami peningkatan efektifitas PAD sebesar 9%.
Seluruh komponen PAD kabupaten Tuban dan Gresik mengalami
peningkatan. Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan efektifitas
PAD sebesar 8,6% karena adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah,
sebaliknya efektifitas PAD kabupaten Bojonegoro lebih kecil dari yang
lain karena mengalami penurunan sebesar 7% yang berasal dari penurunan
lain-lain PAD yang sah.
Efektifitas pajak daerah keempat kabupaten telah optimal dalam
perolehan pendapatan pajak daerah. Kabupaten Tuban paling efektif dalam
efektifitas PAD dengan peningkatan sebesar 9%. Kabupaten Gresik,
Bojonegoro, Lamongan mengalami penurunan sebesar 6%, 3% dan 1%.
Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan Lamongan masih kurang efektif
diantara yang lain khususnya pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,99.
171
Kontribusi BUMD yang dimiliki kabupaten Lamongan lebih tinggi
daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 0,14 pada tahun 2005 dan
0,15 pada tahun 2006 sehingga terjadi peningkatan 1%. Peningkatan ini
terjadi karena adanya investasi kepada pihak ketiga pada pabrik es serta
pada Wisata Bahari Lamongan. Kontribusi BUMD kabupaten Bojonegoro
mengalami peningkatan 4% pada tahun anggaran 2005-2006. Perolehan
derajat kontribusi BUMD kabupaten Gresik tidak mengalami
perkembangan yang cukup significant. Kabupaten Tuban memiliki
kontribusi BUMD yang paling kecil dari yang lain dengan penurunan
sebesar 6% yang disebabkan karena adanya realisasi anggaran dalam
penyajian laporan keuangan disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan
anggaran pada hasil perusahaan milik daerah.
Kemampuan mengembalikan pinjaman keempat kabupaten
berdasarkan rasio hutang terhadap pendapatan daerah sangat baik.
Kabupaten Lamongan memiliki rasio hutang yang lebih baik diantara ketiga
kabupaten lain meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,0663. yaitu sebesar
0,01 pada tahun 2005 dan 0,0763 pada tahun 2006. Kabupaten Gresik
mengalami peningkatan rasio hutang sebesar 0,116 karena pada tahun 2005
kabupaten Gresik tidak melakukan pengadaan hutang. Kabupaten
Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang significant yaitu sebesar
0,2%. Kabupaten Tuban memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman
172
yang lebih kecil dari yang lain yaitu sebesar 2% pada tahun 2005 dan 0,4
pada tahun 2006 meskipun terjadi penurunan rasio hutang sebesar1,6%.
Varians belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik dari
ketiga kabupaten lainnya dengan varians sebesar 89,57% disebabkan karena
adanya seluruh komponen belanja yang dihasilkan memiliki varians yang
favorable. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang dihasilkan
kabupaten Tuban sebenarnya memiliki varians favorable yaitu sebesar
90,12%. Kabupaten Gresik memiliki varians sebesar 89% karena adanya
beberapa progam yang belum terealisasi. Varians belanja yang dihasilkan
kabupaten Lamongan secara keseluruhan bersifat favorable yaitu sebesar
93,36%, kecuali akun belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja publik
bagian belanja pegawai dan personalia yang memiliki varians yang
unfavorable (116,12%). Varians belanja kabupaten Bojonegoro secara
umum bersifat favorable yaitu sebesar 95,05%, kecuali akun belanja
bantuan keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang bersifat unfavorable.
Pertumbuhan belanja keempat kabupaten sama-sama mengalami
peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Pertumbuhan belanja harus
efisien dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja
tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan belanja
tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 39,86%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro terjadi hampir di semua
komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka dan belanja bantuan
173
keuangan. Pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan dan Gresik
mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,60% dan 36,38%. Pertumbuhan
belanja terendah dihasilkan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 33,56%.
Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban disebabkan adanya belanja untuk
pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 pertumbuhan belanja harus
diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan tingkat kematian
akibat kekurangan pangan gizi. Tabel 5.17 menunjukkan rincian
perbandingan pertumbuhan belanja kabupaten daerah pesisir utara.
Tabel 5.17 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Kabupaten
Uraian Lamongan Gresik Tuban Bojonegoro Belanja aparatur 22,26 11,60 0,65 19,10 Belanja administrasi umum 20,24 19,24 1,88 13,01 Belanja operasi dan pemeliharaan 26,16 -7,92 12,62 76,14 Belanja modal 41 -21,42 -27,97 -9,53 Belanja pelayanan publik 44,79 50,9 33,46 149,47 Belanja administrasi umum 17,18 14,10 23,16 19,36 Belanja operasi dan pemeliharaan 121,99 27,56 39,67 41,39 Belanja modal 151,32 232,38 41,27 53,12 Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 31,93 60,19 378,83 125,49 Belanja tidak tersangka 100 -22,6 2832 176,59 Jumlah belanja 39,60 36,38 33,56 39,86
Proporsi belanja modal tertinggi yang dialokasikan untuk investasi
dimiliki oleh kabupaten Tuban dengan peningkatan sebesar 1% yaitu
sebesar 0,33 pada tahun 2005 dan 0,34 pada tahun 2006. Proporsi belanja
modal kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang
significant sedangkan kabupaten Gresik terjadi peningkatan sebesar 8%.
Kabupaten Lamongan memiliki proporsi belanja modal yang rendah
meskipun mengalami peningkatan sebesar 7%.
174
Dilihat dari analisis efisiensi belanja, secara umum keempat
kabupaten telah melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran
belanja paling besar dilakukan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 4,02%.
Kabupaten Gresik memiliki beberapa progam yang belum terealisasi pada
tahun 2006 sehingga penghematan anggaran belum menunjukkan kinerja
sebenarnya. Kabupaten Lamongan melakukan penghematan anggaran
sebesar 3,29 . Kabupaten Bojonegoro memiliki efisiensi belanja yang lebih
kecil dengan kenaikan sebesar 0,6% karena terjadi peningkatan pada
beberapa komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka, alat
angkut, pertanian.
Evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
dilakukan dengan berbagai teknik-teknik analisis pendapatan dan belanja
daerah yang ditetapkan. Tabel 5.18 berikut ini menunjukkan hasil kinerja
keuangan daerah kabupaten-kabupaten wilayah pesisir utara di Jawa
Timur antara lain kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten
Tuban, kabupaten Bojonegoro berdasarkan teknik-teknik analisis
pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan pada periode tahun
anggaran 2005-2006.
175
Tabel 5.18 Hasil Kinerja Keuangan dengan Teknik Analisis
Irawan, Andi. 2002. Kondisi Fiskal dan Perekonomian di era otda. http ://
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/daerah/236945.htm. diakses tanggal 1 Juni 2008
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Buletin Teknis Nomor 02
tentang Penyusunan Awal Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP
Menteri Dalam Negeri RI. 2002. Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri..
Menteri Dalam Negeri RI. 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi
Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mahsun, Mohamad; Firma Sulistyowati dan Heribertus Purwanugraha.
Akuntansi Sektor Publik. edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Prastowo,Dwi dan. Rifka Juliaty. 2006. Analisis laporan Keuangan. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Akademi Manajemen YKPN
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standar,
dan Metode. Jakarta: Aksara satu-Surabaya. Worldbank. 2008. Mendukung Desentralisasi Melalui Pembangunan
Daerah http://web.worldbank.org/wbsite/External/Countries/EastSiapaPacificext/IndonesianInBahasaExtn/0,contentMDK:21581660~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html. diakses tanggal 29 Mei 2008
Yuwono, Sony; Tengku Agus Indrajaya dan Hariyandi. 2005.