ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU (Studi Kasus pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu) SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi Oleh: Nur Cholifah 201010170311055 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2014
14
Embed
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN … · ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU (Studi Kasus pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU
(Studi Kasus pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi
Oleh:
Nur Cholifah
201010170311055
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2014
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:
“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Studi
Kasus pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu)”. Adapun
tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai persyaratan mendapatkan gelar
sarjana (S-1) dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Malang.
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan terlibat
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam
kesempatan ini, penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada yang terhormat:
1. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dra. Siti Zubaidah, Ak, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Bastian Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik; Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008, Sosialisasi Kebijakan dan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah.
Fitriya Elok, 2011. Analisis Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember,Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis-PP No. 24 Tahun 2005; Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Jatmiko R.D., 2013, Buku Pedoman Penulisan Skripsi & Tugas Akhir, Malang.
Komite Standart Akuntansi Pemerintahan, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi pemerintahan, Salemba Empat,Jakarta.
Lestary Andriany Ikawahyuni, 2012. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Utara, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Medan.
Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati dan Heribertus AP, 2006. Akuntansi Sektor Publik; Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Nordiawan Deddi dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
Noviana Endah, 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Medan.
Nur Afifah Nunuy, 2009, Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Kota Batu.
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, Kota Batu.
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah, Kota Batu.
Sari Winda Puspita, 2011.Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
S.R Soemarso, 1999, Akuntansi : Suatu Pengantar; Jilid pertama, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.