SKRIPSI ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) RISNAWATI 105730383512 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2016
93
Embed
SKRIPSI ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKRIPSI
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)
RISNAWATI105730383512
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
SKRIPSI
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)
RISNAWATI105730383512
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
i
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT DAERAH)
Nama : SUKARMAN : EKONOMI: RISNAWATI
Stambuk : 105730383512
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Makassar, 04 Agustus 2016
Menyetujui,
Pembimbing I
Dr. Hj. Ruliaty, MM
Pembimbing II
Saida Said, SE.,M.Ak
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.NBM : 497794
Ketua
Jurusan Akuntansi
Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AKNBM : 1073428
iii
iv
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
Tak ada satupun di dunia ini yang tidak mungkin bila disertai keyakinan,
sebagian akan menjadi mungkin terjadi jika berfikir mungkin. Berdo’alah dan
percaya.
Kemajuan diperoleh bukan dari keberhasilan, Melainkan dari kegagalan demi
kegagalan.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
(Q.S Al-Baqarah: 216)
Buah karya ini kupersembahkan untuk:
• Bapak dan Ibu tercinta
• Keluarga besar
• Sahabat-sahabatku
• Almamaterku
vi
ABSTRAK
Risnawati. 2016. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus PadaBadan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Skripsi.Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Pembimbing I Hj.Ruliaty, dan pembimbing II Saida Said.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan Akuntansiterhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkanlaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian danpelaporan keuangan pada SKPD Di Kabupaten Bulukumba khususnya padaBadan Kepegawaian Dan Diklat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dalam bentuk studi kasus.Penulis menggunakan tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi untukmengumpulkan data yang diperlukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Dan DiklatDaerah Di Kabupaten Bulukumba telah melakukan proses pencatatan danpelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan telah disajikantepat waktu sehingga bisa dipergunakan oleh kelompok pengguna laporankeuangan dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Pelaporan Keuangan, SKPD.
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, dengan segala kerendahan hati, puji dan
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah )” tepat pada waktunya.
Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW,
keluarga dan para sahabat beliau yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam
menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.
Tak lupa dengan kedua Orang Tua saya Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda
Pala, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, spirit perjuangan hidup serta
curahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis
Penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,
baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan
pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan
menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak serta merta hadir tanpa
adanya bantuan, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
v
viii
1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE., MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung. SE,.M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty, MM sebagai pembimbing I dan Ibu Saida Said,SE.,M.Ak
sebagai pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu
dan tenaganya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal
hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar, khususnya Dosen jurusan akuntansi yang telah mentransferkan
ilmu pengetahuannya.
6. Kepala Kantor Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin kepada penulis untuk
melakukan penelitian.
7. Andi Ade Ariadi, S.STP. M.Si, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah, yang telah senantiasa memberikan izin untuk melakukan
penelitian.
8. Mulyadi, SE, selaku KASUBAG Keuangan beserta para staff pegawai yang
telah bersedia menerima dan memberikan saran dan kritik bagi penulis dalam
melakukan penelitian.
vi
ix
9. Teristimewa kepada Kakak kesayanganku Dahlia Meilidia, dan Surianti,
terimah kasih atas doa, dan dorongan semangatnya, semoga selalu
memberikan yang terbaik kepada OrangTua kita.
10. Teristimewa kepada rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Universitas
Muhammadiyah Makassar terkhusus Ketua Tingkatku Ridawati Alias beserta
sahabat-sahabatku (Ernawati binti Mustamar, Sri Wahyunengsih, Eva
Alfiunita, Kurnia, Santi) yang telah memberikan motivasi kepada penulis
selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa kepada Kakakku dan Adikku tersayang (Wiwin Dahlia, Maskur,
Andi Nurhidayat, Mohd Yunus, Yuyu Saira, Husna, Vika, Ayu, Nova) yang
telah menemani melewati suka dan duka, dan tak henti-hentinya memberikan
motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
Makassar, 30 Mei 2016
Penulis
vii
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR.................................................................................... v
DAFTAR ISI................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... x
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian............................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian........................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 10
A. Pengertian Pencatatan...................................................................... 10
B. Pengertian Keuangan....................................................................... 12
C. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)....................... 13
D. Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)............... 13
E. Kerangka Konseptual ...................................................................... 36
F. Hipotesis .......................................................................................... 36
viii
xi
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 37
A. Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 37
B. Sumber Data .................................................................................... 37
C. Tehnik Pengumpulan Data .............................................................. 38
D. Metode Analisis Data ...................................................................... 39
BAB IV SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN ............................ 40
A. Sejarah Singkat BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 40
B. Visi, Misi, dan Tujuan BKDD Kabupaten Bulukumba................... 42
C. Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba........................ 43
D. Job Description BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 58
A. Sistem Akuntansi Pada BKDD Kabupaten Bulukumba.................. 58
B. Analisis Hasil Penelitian.................................................................. 70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 74
A. Kesimpulan...................................................................................... 74
B. Saran ................................................................................................ 75
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 76
LAMPIRAN
ix
xii
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Pikir
2.2 Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba
xiii
DAFTAR TABEL
2.1 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba
2.2 Rincian Aset Tetap per 31 desember 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
2. Neraca Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
3. Laporan Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba
4. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
6. Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Surat Izin Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan, dan
Kearsipan Kabupaten Bulukumba
8. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pada Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh
seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia
memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance).
World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good
governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi,
pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang
baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas.
Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan perubahan
paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis,
dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma
baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan
bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara
regional, nasional maupun internasional.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan
keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten,
2
dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi
keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan
laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas
pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar
akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan
informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para
pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi
yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama
dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor,khususnya eksternal auditor,
standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang
disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
3
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pedoman
untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penyusunan
laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah
sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good
governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan
adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi
bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena
dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang
memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang
baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit
atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat
pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan
daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai
keinginannya. Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah
satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara
konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas
yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor
publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan
memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Menjawab tuntutan masyarakat dalam
rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan
pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan
daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya
4
membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini
pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan manajemen keuangan
daerah, antara lain Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintanh
Daerah, Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Misi utama serangkaian kebijakan
tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih
penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semangat
desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat
dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya
dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu
dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar
reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu
perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan
karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi
5
berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena
masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-
Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah
daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi
sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban
yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam
bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh
Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun
Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun
Laporan Keuangan sebaik mungkin. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara
umum.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
6
tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk
memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah
telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang
“Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”untuk memperinci Permendagri Nomor
21 tahun 2011. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung
ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD
diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga
Pengguna Anggaran (PA).Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya
akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan
yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ
(surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan.
Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada
dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi
untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai
7
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja /
Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah (BKDD) sebagai salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai pengguan anggaran juga harus
membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka
Telepon, Biaya Perjalanan Dinas, biaya BBM, biaya jasa servis
dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja
makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin
(aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung,
meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain
sebagainya.
c. Aset
Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba , yaitu berupa
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.
2) Jurnal
Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka
PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)
Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-
BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:
60
- Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan
Uang (TU) Berdasarkan dokumen sumber yakni mulai dari SPP-UP yang
terdiri dari Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Surat Pengantar SPP-
UP,Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Perintah Membayar
(SPM) sampai dengan SP2D-UP yang diterbitkan oleh PPKD selaku
BUD, maka PPK-BKD akan mencatat transaksi tersebut dalam Jurnal
Penerimaan Kas Jurnal penerimaan kas dibuat oleh PPK-BKD per
bulan dengan memperlihatkan rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
di debet serta no rekening, tanggal terjadinya transaksi, no bukti (di
isi dengan no SP2D), R/K PPKD sebagai rekening yang di kredit,
jumlah dana yang diterima serta akumulasinya dari tanggal 1 sampai
dengan tanggal akhir tiap bulan. SPJ yang dibuat oleh bendahara
pengeluaran juga dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja Fungsional) dan Buku Kas
Umum (BKU).
- Akuntansi Belanja Langsung (LS)
Berdasarkan SP2D-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta SPJ yang
diterima dari bendahara pengeluaran PPK-BKD mencatatnya dalam
jurnal penerimaan kas serta jurnal pengeluaran kas. Sedangkan untuk
pencatatan berdasarkan SP2D-LS untuk belanja Barang dan Jasa PPK-
BKD mencatatnya pada jurnal Umum dengan mendebet rekening
belanja dan mengkredit rekening R/K PPKD.
61
b. Akuntansi Aset
Belanja modal di lakukan dengan mengajukan SPP-LS dan SPM-LS
untuk pengadaan aset tetap. Berdasarkan SP2D-LS (lampiran 8) , PPK-BKD
akan mencatat belanjanya sedangkan pencatatan pengeluaran kasnya
dilakukan oleh PPKD, untuk pengakuan terhadap aset tetapnya.
3) Posting ke Buku Besar
Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, maka langkah selanjutnya
PPK BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.
Posting dilakukan secara periodik.
4) Jurnal Penyesuaian
Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi
kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk
penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya. Hal ini karena belum
diperhitungkannya nilai penyusutan atas aset tetap tersebut, dan ini sudah
jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal
penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan
dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk
dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah
disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka
62
perkiraan tersebut dimasukkan dalan Neraca Saldo setelah Penyesuaian.Neraca
Saldo dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah
oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (worksheet), dan dari kertas
kerja tersebutlah PPK-BKD menyusun Laporan Keuangan.
6) Laporan Keuangan
Langkah selanjutnya PPK-BKD akan menyiapkan Laporan Keuangan
SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya
disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD. Laporan Keuangan yang
disusun oleh PPK-Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya yang mencakup unsur unsur pendapatan LRA dan belanja.
Realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Bulukumba
selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp.
5.646.351.088,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.863.510.812,- atau mencapai
96,3 persen.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mendapatkan alokasi
63
anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 5.863.510.812,- direalisasi
sebesar Rp. 5.646.351.088,- atau realisasi 96,3% dari total Anggaran.
Akuntabilitas Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun
Anggaran 2015 dapat dilihat sebagai berikut :
Jenis Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
Belanja Langsung:- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
5.863.510.8122.628.510.8122.628.510.812
3.235.000.000597.634.000
2.295.758.650
341.607.350
5.646.351.0882.610.839.4122.610.839.412
3.035.511.676556.919.000
2.140.592.061
338.000.615
Tabel: 2.1 Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba
Sehingga per tanggal 31 Desember 2015 masih tersisa anggaran yang tidak
terelisasi sebesar Rp. 217.159.724,- yang terdiri dari:
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
- Belanja Pegawai Rp. 17.671.400,-
2. BELANJA LANGSUNG
- Belanja Pegawai Rp. 40.715.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.166.589,-
- Belanja Modal Rp. 3.606.735,- +
JUMLAH Rp. 199.488.324,-
64
Untuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah T.A. 2015 Jumlah Anggaran
setelah perubahan adalah Rp. 5.863.510.812,- terealisasi adalah Rp.
5.646.351.088,- dengan jumlah anggaran yang belum terealisasi adalah Rp.
217.159.724,-. Inilah jumlah kas yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah
untuk membiayai seluruh kegiatan yang berjalan selama 1 Tahun Anggaran.
- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh BUD
- Belanja disajikan menurut klarifikasi ekonomis/jenis belanja dan
selanjutnya dalam catatan atas laporan keuangan.
2). Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan ekuitas mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Neraca yang disajikan adalah
hasil dari Proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam
peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Beban yang dibayar dimuka
sebesar Rp. 488.303 dan persediaan sebesar Rp. 2.861.500,- dan dicatat nilai Aset
per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638 Aset lancar sebesar Rp.
3.349.803,- Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 703.305.835,-
dan Aset lainnya sebesar Rp. 359.541.840,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-
masing sebesar Rp. 5.658.968.006,- dan Rp. 4.952.312.368,-
65
a. Asset Lancar
Nilai aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803 dan
31 Desember 2014 sebesar Rp. 518.500,- Aset lancar merupakan aset yang
diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.
Rician aset lancar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah per
31 Desember 2015 disajikan pada berikut ini:
- Beban di bayar dimuka sebesar Rp. 488.303,-
- Jumlah Persediaan sebesar Rp. 2.861.500
- Jumlah aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803,-b. Asset Tetap
Aset tetap Nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
1.677.507.242,- yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa
manfaat lebih dari dua belas (12) bulan dan digunakan dalam kegiatan
Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel
dibawah ini :
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
URAIANKOMPONEN ASSET
(HARTA)Tanah
Peralatan dan Mesin
Jalan, Irigasi,dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan
NILAI BUKUTAHUN 2015
(SEBELUM DEPRESIASI)Rp. 0.-
Rp. 1.041.808.782.-
Rp. 598.822.750,-
Rp. 36.875.710.-
Rp. (974.201.407),-
Jumlah Rp. 1.677.507.242.-
Tabel 2.2 : Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba
66
Selain didukung oleh skiil individu pegawai yang juga sangat
berpengaruh adalah kelengkapan sarana pendukung pekerjaan pegawai itu
sendiri, yang mana untuk memenuhi tuntutan kerja yang sefektif dan
seefisien mungkin. Hingga tahun 2015 tercatat sebagai Asset Tetap Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp. 1.677.507.242,- karena
terjadinya penyusutan/pengurangan asset dari tahun sebelumnya setelah
akumulasi penyusutan sebesar Rp. 974.201.407,- Jumlah aset tetap adalah
Rp. 703.305.835,- yang disebabkan banyaknya asset yang tidak layak pakai.
c. Asset Lainnya
Jumlah aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp.
359.541.840,- dan per 31 desember 2015 sebesar Rp. 359.541.840,- yang
merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam aset lancar
maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp. 359.541.840,- Jumlah aset yang dijelaskan pada Neraca per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638,-
d. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
5.658.968.006,- sedangkan utang beban per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
12.616.918,- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 5.646.351.088,-
Jumlah keseluruhan kewjiban jangka pendek sebesar Rp. 5.658.968.006,-
Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan
segera diselesaikan dalam waktu kurang dari duabelas bulan (12) setelah
tanggal pelaporan.
e. Kewajiban Jangka Panjang
Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai kewajiban
67
kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja modal
maupun belanja barang dan jasa, sebelum berakhirnya Tahun Anggaran
2015. Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
0,- Jumlah kewajiban keseluruhan sebesar Rp. 5.658.968.006,-
f. Ekuitas
Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai utang jangka
pendek kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja
modal maupun belanja barang dan jasa. Hingga tahun 2015 Ekuitas Dana
Investasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp.
5.658.968.006,- adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antar aset dan kewajiban selisih sebesar Rp. (4.952.312.368) Jumlah
Kewajiban dan Ekuitas dana sebesar Rp. 706.655.638,-
3. Laporan Operasional
Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,-
sedangkan jumlah beban adalah Rp.5.438.995.901,- sehingga terdapat Defisit dari
kegiatan Operasional senilai Rp. 0 kegiatan Non Operasional dan pos-pos luar
biasa sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp.
5.438.995.901,-
Beban
- Beban Pegawai – LO Rp. 5.438.995.901,-
- Beban Barang dan Jasa – LO Rp. 2.859.253.961,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Rp. 141.108.846,-
Surplus/Defisit – LO Rp. 5.438.995.901,-
68
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 1.016.100.624.07,-
ditambah Defisit – LO , sebesar Rp. (5.438.995.901),- ditambahkan Koreksi
ekuitas lainnya sebesar RP. ( 529.417,07),- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp. ( 4.952.312.368,-).
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Berdasarkan data penelitian Catatan atas Laporan Keuangan Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2015 menyajikan informasi sebagai berikut:
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Kebijakan akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Daerah Kabupaten Bulukumba
- Penjelasan pos-pos keuangan
- Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Contoh catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Badan
Kepegawaian Daerah adalah :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUALBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Pernyataan tanggung jawabIV. Ringkasan Laporan Keuangan
Bab I Penjelasan Umum
1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
69
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKinerja APBD
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target YangTelah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan YangAda Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian Dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos PelaporanKeuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Aset
5.1.4 Kewajiban
5.1.5 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos dan Kewajiban Yang TimbulSehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatandan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas,Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
70
7). Jurnal Penutup
Setelah menyusun laporan keuangan tahunan, maka PPK-BKD
membuat jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup saldo perkiraan
nominal supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya.Jurnal penutup
yang dibuat oleh PPK-BKD berupa jurnal untuk menutup rekening penerimaan
dan pengeluaran PFK, jurnal untuk menutup rekening belanja dan jurnal untuk
menutup perkiraan surplus/defisit.
B. Analisis Hasil Penelitian
1). Analisis Pencatatan
a. Penerapan Akuntansi Belanja
Pencatatan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah lembaga Pemerintah non
Kementrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 seri D), dan Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan
Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya melaksanakan amanah Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
71
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan
Keuangan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah
menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku
jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal
Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penyesuaian,
menyusun Laporan Keuangan serta menbuat jurnal penutup.
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah
menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan
format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Penerapan Akuntansi Aset
Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset
merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap.
Akuntansi Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba
meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan
pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas
Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan
Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya
melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
72
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun Laporan Keuangan.
2). Analisis Pelaporan
Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bulukumba telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
rincian sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan
belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun
anggaran.
2) Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir
tahun anggaran.
3) Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit.
4) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas dana, surplus/defisit.
5) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan
73
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
perubahan Ekuitas Dana.
74
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang telah diuraikan dan
dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Badan Kepegawaian Daerah Bulukumba telah melakukan pencatatan akuntansi
keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan
tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca
saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan, tersebut
dilakukan oleh PPK-BKD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang
diserahkan oleh bendahara pengeluaran.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun
anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan,
75
dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akarual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
B. SARAN
Bebarapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :
1. Untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah
telah berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar
pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud
dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.
2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba yang memiliki spesialisasi dan
kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan
keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui
penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang
memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk
pegawai (SDM) yang sudah ada.
3. Badan Kepegawaian Daerah perlu menggunakan sistem komputerisasi
untuk mempermudah pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan.
76
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2012. Akuntansi Sektor Publik . Akuntansi Keuangan DaerahJakarta: Salemba Empat
Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13. (www.balagu.com,diakses 10 Februari 2016)
Fauziah, 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SKPD,(Online), (http://repository .uanand.ac.id, diakses 14 Februari 2016)
Harahap, Sofyan S, 2003. Teori Akuntansi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Mardiasmo, 2004. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: TelaahKritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem AkuntansiKeuangan Pemeritah Daerah, Yogyakarta: JAAI
Noviana, E, 2010. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan (Online),(http//repository.usu.ac.id, diakses 13 Februari 2016).
Pajouw, RV, 2015. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada UnitPelaksana, (Online), (http://portalgaruda.org/Artikel.pdf, diakses 15Februari 2016)
Pardede, Dwirn, 2014. Analisis Pencatan dan Pelaporan Keuangan Pada BadanKepegawaian Daerah (Online), (http://digilib.unimed.ac.id/Artikel ,diakses 17 Februari 2016)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual, Jakarta.
Soemarso S.R, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat.
Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta.