i ANALISIS PELAKSANAAN PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK PERSEORANGAN DI SUKU JAUTUNYI-ORMU KOTA JAYAPURA TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan Oleh : RITTA YOAFIFI NIM. S. 351308049 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
15
Embed
ANALISIS PELAKSANAAN PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT … · iii analisis pelaksanaan peralihan tanah hak ulayat menjadi hak perorangan di suku jautunyi-ormu kota jayapura oleh : ritta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
ANALISIS PELAKSANAAN PERALIHAN
TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK PERSEORANGAN
DI SUKU JAUTUNYI-ORMU KOTA JAYAPURA
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Magister Kenotariatan
Oleh :
RITTA YOAFIFI
NIM. S. 351308049
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
ii
iii
ANALISIS PELAKSANAAN PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT
MENJADI HAK PERORANGAN DI SUKU JAUTUNYI-ORMU
KOTA JAYAPURA
Oleh :
RITTA YOAFIFI
NIM. S. 351308049
Telah disetujui oleh Tim Penguji :
Jabatan Nama Tanda Tangan TanggalKetua Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., SH., MM
D. Akibat Hukum yang Timbul Bila dalam Proses Peralihan
Tanah Hak Ulayat ke Hak Perseorangan Para Pihak Tidak
Melibatkan Notaris-PPAT ...................................................... 105
1. Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria ................. 105
2. Dilihat Dari Hukum Perdata ............................................. 107
3. Dilihat Dari Hukum Adat ................................................. 109
x
4. Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Hukum Tanah
Nasional ............................................................................ 111
BAB V. PENUTUP ................................................................................... 118
A. Simpulan ................................................................................ 118
B. Saran ...................................................................................... 120
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 122
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Teori Bekerjanya Hukum (Robert Seidman) .................... 37
Gambar 2. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik .................................... 43
Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif ............... 50
Gambar 4. Peta Batas Tanah Ulayat Ormu (Raraankwa) ............................... 55
Gambar 5. Bagan Proses Peralihan Hak Ulayat ............................................. 90
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Alokasi Waktu Penelitian ................................................................. 51
xiii
DATAR LAMPIRAN
1. Gambaran umum lokasi peta kawasan hak ulayat suku Jautunyi-Ormu
2. Surat Overeskom 1956
3. Buku pelepasan bagian tanah hak ulayat suku Jautunyi-Ormu
4. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
xiv
ABSTRAK
Nama Ritta Yoafifi. Nim. S351308049. Penulisan tesis ini berjudul :Analisis Pelaksanaaan Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Perseorangan Di SukuJautunyi-Ormu Kota Jayapura.
Tujuan penelitiaan dan Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana aturanhukum mengenai peralihan tanah hak ulayat menjadi hak perseorangan menurutketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana prateknya yang terjadi dalam sukuJautunyi-Ormu. Untuk mengetahui bagaimana kontruksi hukum peralihan hakulayat ke hak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi Ormu. Untukmengetahui akibat hukum bila dalam peralihan tanah hak ulayat menjadi hakperseorangan tidak melibatkan Notaris-PPAT.
Motode penelitiaan yang digunakan adalah metode pendekan empiris (nondoktrinal) dengan spesifikasi deskritif analisis. Data yang digunakan adalah dataprimer yang di peroleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu melalui studykepustakaan yang di peroleh dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,bahan hukum tersier.Teknik analisis data, penulis mengunakan metode kualitatifuntuk menjawab isu hukum dalam penelitiaan ini.
Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan peralihan hak ulayat menjadihak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi-Ormu yaitu: Proses peralihan hakulayat menjadi hak perorangan yang seharusnya mengunakan ketentuan hukumNasional dengan cara melepaskan hak ulayat ke negara kemudian dimohonkanhaknya oleh pihak yang memerlukan tanah sama sekali tidak diterapkan dalamsuku Jautunyi- Ormu. Dalam prateknya suku-Jautunyi Ormu membuat aturan adatsendiri tentang proses peralihan hak ulayat menjadi hak perorangan yang secaraumum masih tejadi di bawah tangan. Masyarakat adat berangapan tanah hakulayat adalah hak kekuasaan masyarakat adat yang telah ada sejak zaman dulu dandiwariskan oleh nenek moyang mereka sebelum pemerintah Republik Indonesiaterbentuk.
Kontruksi hukum Peralihan hak ulayat ke hak perseorangan sekalipunberalih tetapi hubungan hukum masih ada antara masyarakat hukum adatkeduadengan tanah hak ulayatnya, artinya hak ulayatnya tidak terlepas sama sekalikarena masih ada kewajiban –kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemakaitanah. Kewajiban-keajiban dimaksud sengaja dibuat agar suku Jautunyi-Ormumasih mempunyai ikatan dengan tanah hak ulayat, dengan sendirinya masyarakathukum adatpun tidak kehilangan bagian hak ulayatnya yang melambangkaneksistensi keberadaanya.
Akibat hukum peralihan hak ulayat ke hak perseorangan yang dilakukandibawah tangan tanpa akta PPAT tetaplah sah, bila memenuhi syarat materiil danjuga syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPERDATA Pasal 1320.Konsekuensinya Pembeli hanya menguasai tanahnya secara fisik tetapi pembelitidak dapat membuktikan kepemilikan secara yuridis sebagaimana diinginkandalam hukum tanah Nasional.
Kata kunci : Peralihan, Hak Ulayat, Hak Perorangan.
xv
ABSTRACT
Name Ritta Yoafifi. Nim. S351308049. This thesis was entitled: AnAnalysis on the implementation of Ulayat Right Transfer into Individual Right inJautunyi-Ormu Tribe of Jayapura City.
This research aimed to find out the regulation about the transfer of ulayat(customary) right land into individual right according to the enacted legalprovision, the practice occurring in Jautunyi-Ormu Tribe, and the legalconstruction of ulayat right transfer into individual right occurring in JautunyiOrmu tribe, and the legal consequence of ulayat right transfer into individual rightnot involving Notary-Land Deed Recording Officer.
The research method employed was empirical (non-doctrinal) approachwith descriptive analytical specification. The data employed were primary dataobtained from interview and secondary one obtained through library research onprimary, secondary and tertiary law materials. Technique of analyzing data usedwas qualitative one to address the legal issue in this research.
The conclusion of research was that the implementation of ulayat righttransfer into individual right occurring in Jautunyi-Ormu tribe was as follows: theprocess of transferring ulayat right into individual right that should use Nationallegal provision by releasing ulayat right to the state and then applying form itsright by those requiring the land was not applied at all in Jautunyi-Ormu tribe. Inpractice, Jautunyi-Ormu tribe develop its own customary rule about the process oftransferring ulayat right into individual right commonly occurring illegally. Thecustomary community assumed that ulayat right land is the right belonging tocustomary community that has been existing since a long time ago and inheritedby their ancestor before the Republic of Indonesia’s government was established.
Legal construction of the transfer of ulayat right into individual right wasthat despite transfer, there was still a legal relation between the second customarylaw community and its ulayat right, meaning that ulayat right was not apart at allbecause there are obligations to be fulfilled by land users. Such the obligationswere intended deliberately to make Jautunyi-Ormu tribe having bond with ulayatright land, so that customary law community would not loss its ulayat right sharerepresenting its existence.
The legal consequence of ulayat right transfer into individual transferconducted illegally without PPAT (Land Deed Recording Officer) documentremained to be valid, when it meets material condition and provisions existing inArticle 1320 of KUHPERDATA. Consequently, the buyer only mastered the landphysically but he/she could not prove his/her ownership in juridical manner asrequired in National land law.
Keywords: Transfer, Ulayat Right, Individual Right