-
Bea Peralihan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB)
Subyek dan Obyek BPHTBPengantar Kita sering mendengar atau
pernah melakukan transaksi pengalihan atas rumah, tanah, ruko atau
rukan. Apalagi kalau kita saat ini sedang mencari rumah, ruko atau
rukan dll.
Pada saat pengalihan tersebut seringkali kita disibukkan dengan
proses administrasi yg banyak dan rumit. Seperti over kredit, balik
nama, peralihan nama sertifikat dll. Ketika pusing dengan hal-hal
seperti itu dalam pikiran kita muncul pertanyaan prosedur yang
benar dan cepat seperti apa?
Pertanyaan berikutnya muncul adalah, apakah pada saat pengalihan
tanah tersebut dikenakan pajak? Obyek apa saja yg dikenakan pajak
0% dan siapa saja yang dikenakan pajak itu?
-
2. Dasar hukum Dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No.20 Tahun 2000 yang dimaksud dengan
PHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan.
Dasar hukum BPHTB antara lain: a. UU No.21 tahun 1997 jo UU
No.20 tahun 2000 tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan atau
Bangunan; b. Peraturan Menteri Keuangan No.33/PMK.03/2008 tentang
Tata Cara Penentuan Besarnya Nilao Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak c. Peraturan Pemerintah No. 111 s/d 114 Tahun 2000 d.
Keputusan Menteri Keuangan No. 514 s/d 519/KMK.04/2000 tentang
Pengurangan BPHTB e. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-08/PJ.6/2001
tentang Penjelasan Ketentuan Pemberian Pengurangan BPHTB.
-
3. Subyek dan obyek BPHTB Subyek pajak BPHTB adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.
Dengan kata lain subyek BPHTB adalah pihak yang penerima pengalihan
hak baik itu badan atau orang pribadi. Subyek pajak yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak (Pasal 4).
Obyek pajak adalah peroleh hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas
transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan
pemberian hak baru (pasal 2). Perolehan tersebut meliputi: A.
Pemindahan hak karena: 1) jual beli 2) tukar menukar 3) hibah 4)
hibah wasiat 5) waris 6) pemasukan dalam perseroan atau badan
hukumnya lainnya 7) pemisahan hak yg mengakibatkan peralihan 8)
penunjukan pembeli dalam lelang 9)pelaksanaan putusan hakim yg
mempunyai kekuatan hukum tetap
-
10) penggabungan usaha 11) peleburan usaha 12) pemekaran usaha
13) hadiah
B. Pemberian hak baru karena : 1) kelanjutan pelepasan hak 2)
diluar pelepasan hak
Hak atas tanah yang dimaksud adalah :Hak milikHak Guna UsahaHak
Guna BangunanHak pakaiHak milik atas satuan rumah susun6) Hak
pengelolaan
-
4. Bukan obyek BPHTB Berdasarkan pasal 3 UU BPHTB obyek yang
tidak dikenakan pajak adalah obyek yang diperoleh:
a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah
/bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik pusat dan daerah
dan kegiatan yg semata-mata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan, misalnya untuk instansi pemerintah, rumah sakit
pemerintahan dan jalan umum.
c. Badan atau perwakilan organisasi internasional, baik
pemerintah maupun non pemerintah yang diterapkan dengan keputusan
menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut.
-
d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
Konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru
menurut UU Pokok Agraria termasuk pengakuan hak oleh pemerintah
contoh: - Hak Guna Bangunan menjadi Hak milik tanpa ada perubahan
nama. - Bekas tanah hak milik adat dengan bukti surat Girik atau
sejenisnya menjadi hak baru.
f. Orang pribadi atau badan karena wakaf yaitu perbuatan hukum
orang pribadi atau badan yg memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan
melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan
atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.
g. Orang pribadi atau badan yg digunakan untuk kepentingan
ibadah.
-
TATA CARA PENGENAAN BPHTB
1. Pengantar Setelah kita mengetahui pengalihan apa saja yg
menjadi obyek BPHTB langkah berikutnya adalah menghitung berapa
BPHTB yang harus dibayar ketika akan melakukan pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan. Langkah-langkah penghitungan merupakan
bahasan selanjutnya
-
2. Tarif Tarif yg diterapkan dalam BPHTB adalah tarif tunggal
sebesar 5% Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP BPHTB adalah nilai
perolehan obyek Pajak (NPOP) sebagaimana diatur dalam pasal 6.
NoJenis transaksiNPOP Jual beliTukar menukarHibahHibah
wasiatPemasukan dlm perseroan atau badan hukum lainnyaPemberian hak
baru atas tanah sebagai kelanjutandari pelepasan hak.Pemberian hak
baru atas tanah diluar pelepasan hakPenggabungan, peleburan dan
pemekaran usahaHadiah.Penunjukkan kembali dalam lelangHarga
transaksiNilai pasarNilai pasar
Nilai pasarNilai pasarNilai pasar
Nilai pasarNilai pasarNilai pasarHarga transaksi yg tercantum
dlm risalah lelang
-
Apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak lebih rendah daripada NJOP
PBBmaka yg digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalahNJOP
(PBB) tetapi tidak berlaku untuk perolehan hak dari pelelangan.
Contoh:Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai
Perolehan obyek Pajak (harga transaksi) Rp 29.000.000 Nilai Jual
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut digunakan dalam pengenaan
PBB adalah sebesar Rp 35.000.000 maka dipakai sebagai dasar Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Rp 35.000.000 bukan Rp
29.000.000
2. Pada tgl 2 Januari 1998 Wajib pajak A membeli tanah dengan
Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp 24.000.000. Nilai Perolehan Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000. Karena NPOP berada di bawah
NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah tersebut dikenakan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
-
Dalam perhitungan BPHTB Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak
(NPOPKP)adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dikurangi dengan
Nilai PerolehanObyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).Besarnya
NPOPTKP ditetapkan oleh Menkeu melalui Kepala Kanwil
DirektoratJenderal Pajak setempat untuk setiap Kabupaten/Kota
berdasarkan usulanPemda ybs setempat paling lambat satu bulan
sebelum tahun pajak dimulaidengan mempertimbangkan perkembangan
perekonomian regional diaturdalam PPNo.113 Tahun 2000 jo KMK
No.515/KMK.04/2000.
ContohNPOPTKP untuk transaksi jual beli daerah Tangerang adalah
sebesarRp 30.000.000 sedangkan DKI Jakarta adalah sebesar Rp
60.000.000
Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan menetapkan
besarnyaNilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak secara
regional denganKetentuan:Untuk perolehan hak karena waris atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yg masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
atau ke bawah dengan pemberi hadiah wasiat suami/istri ditetapkan
paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
-
b. Untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.
03/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi dan
Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat No. 7/Permen/M/2007 tentang Pengadaan
Perumahan dan Permuki man dengan Dukungan Fasilitas Subsidi
Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi ditetapkan sebesar Rp
49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).
Untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yg diterima
pelaku Usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan
Sertifikasi Tanah untuk memperkuat Penjaminan Kredit bagi usaha
mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta
rupiah)
d. Untuk memperoleh hak perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000
(enam puluh juta rupiah)
-
e. Dalam hal Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar dari pada
perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b maka nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
pajak untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b
ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Obyek pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana ditetapkan pada huruf d.
f.Dalam hal Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf lebih besar dari pada
nilai Perolehan obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Nilai Perolehan Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf c ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d.
-
CARA PENGHITUNGAN PAJAK (BPHTB)
Formula penghitungan BPHTB sebagai berikut
BPHTB = 5% X (NPOP NPOPTKP) ATAU BPHTB = 5% X (NJOP NPOPTKP)
Penjelasan rumus:BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau
BangunanNPOP = Nilai Perolehan Obyek PajakNPOPTKP = Nilai Perolehan
Obyek Pajak Tidak Kena PajakNJOP = Nilai Jual Obyek Pajak (ada
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
-
Ada ketentuan khusus berkaitan dengan pembayaran BPHTB yaitu
pembayaran sebesar 50% dan BPHTB terutang adalah untuk perolehan
sbb:1. Perolehan karena waris, hibah wasiat adalah 50% dan
seharusnya terutang (PP No.111 tahun 2000)
2. Perolehan Hak Pengelolaan selain kementerian dan lembaga
negara/ pemerintah, Pemda dan Perum Perumnas (PP No.112 tahun
2000)Sedangkan pemberian hak pengelolaan kepada kementerian,
lembagaPemerintah non kementerian, pemda dan lembaga lainnya dan
PerumPerumnas BPHTB yang harus dibayar adalah sebesar 0% dari
BPHTBTerutang.Contoh Penghitungan BPHTBTuan Anton pada 2 Agustus
2009 membeli sebidang tanah di Jalan Pendawa seharga Rp 100.000.000
sedangkan NJOP atas tanah tersebut adalah Rp 98.000.000 maka BPHTB
terutang adalah:Nilai Perolehan Obyek Pajak ..Rp 100.000.000NPOPTKP
.Rp 60.000.000Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp
40.000.000BPHTB terutang =5%x Rp40.000.000.Rp 2.000.000
-
2. Saat dan tempat pajak terutang Saat terutang pajak atas
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: a. Sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Notaris, meliputi : jual beli, tukar- menukar, hibah,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisa-han hak
yg mengakibatkan peralihan: penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, hadiah; b.Sejak tanggal penunjukkan pemenang
lelang untuk lelang c.Sejak tanggal putusan pengadilan yg mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dalam hal sudah keputusan hakim; d.Sejak
tanggal yg bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
pertanahan meliputi: hibat wasiat dan waris e. Sejak tanggal
ditandatangi dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
meliputi: pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak dan pemberian hak baru, diluar pelepasan hak.
-
3. Tempat terutang Tempat terutang pajak adalah di wilayah
kabupaten, kota atau Propinsi meliputi letak tanah dan atau
bangunan.
4. Tempat dan saat pembayaran BPHTB Pajak yg terutang dibayar ke
kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN/D atau tempat
pembayaran lain yg ditunjuk Menteri Keuangan di wilayah
kabupaten/kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Sarana
yg digunakan untuk menyetor BPHTB yaitu Surat Setoran BPHTB
(SSB).Kewajiban membayar sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan
sebelum: a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan
ditandatangi oleh PPAT/Notaris b. Risalah lelang untuk pembeli
ditandatangani oleh pejabat lelang c. Dilakukan pendaftaran hak
oleh kepala kantor pertanahan dalam hal: - Pemberian hak baru
-Pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim, hibah wasiat atau
waris.
-
5. Ketetapan Pajak a. Surat Ketetapan BPHTB Setiap peraturan
perpajakan biasanya dilengkapi dengan instrumen sanksi. begitu pula
dengan BPHTB. Dalam UU No.21 Tahun 1997 jo UU No. 20 Tahun 2000
terdapat instrumen sanksi pada pasal 19. Penerapan sanksi ini
dilakukan dnegan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan
Pajak. Dirjen Pajak setelah melalukan pemeriksaan lapangan ataupun
kantor menerbitkan: - Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Lebih Bayar apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan
pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. - Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, apabila jumlah
pajak yg dibayar sama dengan jumlah pajak terutang. - Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KurangBayar
(SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.
-
Sanksi adm berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu
palingl ama 24 bulan, dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan
menyatakan kurang bayar, sanksi ini dihitung mulai saat terutangnya
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.
Dirjen Pajak masih dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT) apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar.
Sanksi adm yang dikenakan berupa kenaikan 100% dari jumlah
kekurangan pajak tersebut kecuali wajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
-
b. Contoh pengenaan Surat Ketetapan BPHTB Pak Niko membeli rumah
di Jalan Nako Jaksel pada tanggal 23 Februar 2008 dengan harga beli
sebesar Rp 100.000.000. Pada saat penandatanganan oleh Notaris
BPHTBnya telah dibayar oleh pembeli sebesar Rp 2.000.000
Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata nilai pembelian adalah
sebesar Rp 150.000.000 dan seharusnya terutang BPHTB sebesar Rp
4.500.000. Oleh karena kurang bayar tersebut dikeluarkan SKBKB pada
tanggal 20 April 2008. Berapa jumlah BPHTB kurang bayar? Jawab:
Terutang (berdasarkan pemeriksaan).Rp 4.500.000 BPHTB telah
dibayar..Rp 2.000.000 BPHTB kurang bayar.... Rp 2.500.000 Sanksi
bunga 2 bulan x2% x Rp 2.500.000.... Rp 100.000
BPHTB yg masih harus dibayar adalah Rp 2.600.000. Pembayaran
SKPKB ini menggunakan sarana Surat Setoran BPHTB.
-
2. Surat tagihan BPHTB Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB) apabila: a.
Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar b. Dari hasil
pemeriksaan kantor Surat Setoran Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
salah tulis atau salah hitung. c. Wajib pajak dikenakan sanksi
berupa denda dan atau bunga. Sanksi adm dikenakan denda berupa
bunga 2% sebulan jangka waktu paling lama 24 bulan sejak
terutangnya pajak.
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
mempunyai kekuatan hukum yang sama dnegan surat ketetapan pajak
sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan surat paksa.
-
Dasar penagihan pajak meliputi Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yg menyebabkan
jumlah Pajak yg harus dibayar bertambah. Jangka waktu pelunasan
pajak yang Harus dibayar tersebut adalah paling lama satu bulan
sejak diterima wp.
Jumlah pajak yang terutang berdasarkan hal di atas, apabila
tidak atau kurang bayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
paksa yaitu Surat Perintah membayar pajak dan tagihan yang
berkaitan dengan pajk Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku UU No. 19 Tahun 2000.
-
HAK-HAK WAJIB PAJAKKeberatan Dalam pembahasan sebelumnya
penekanannya adalah kewajiban wp. Apabila anda seorang wp anda
pasti akan bertanya apakah wp mempu nyai hak. Hak apa saja yang
diberikan oleh UU berkaitan dengan pe laksanaan peraturan BPHTB.
Untuk memperoleh kejelasan berikut ini diberikan penjelasan. Wp
dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu: a.
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar (SKBKB); b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) c. Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) d. Surat
Ketetapam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil
(SKBN)
-
e. Syarat pengajuan keberatan 1) Diajukan secara tertulis dengan
Bahasa Indonesia 2) Mengemukakan jumlah pajak terutang menurut
perhitungan wp dengan disertai alasan yg jelas dengan mengemukakan
data atau bukti bahwa jumlah pajak terutang atau pajak lebih bayar
yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
3) Diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tgl
diterima dibuktikan dengan tanda terima dari DJP ataupun tanda
pengiriman pos tercatat dari kantor pos, surat ketetapan kecuali
apabila wp dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tsb tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya misalnya sakit atau
karena musibah.
-
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap
sebagaiSurat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan dalam
jangkawaktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima.Sebelum surat keputusan diterbitkan, wp dapat menyampaikan
alasantambahan atau penjelasan tertulis.
Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya
atausebagian, menolak atau menambah besar jumlah pajak terutang.
Jikatidak ada keputusan hingga jangka waktu tersebut lewat maka
keberatandianggap dikabulkan.
Apabila wp masih keberatan dengan keputusan Dirjen Pajak maka
dapatdiajukan banding ke Pengadilan Pajak. Permohonan banding
diajukantertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang
jelas dalamjangka waktu paling lama tiga bulan sejak keputusan
keberatan diterima,dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
Permohonan banding tidakmenunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.
-
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayarn pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan dihitung sejak pembayaran yg menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding.
2.Pengurangan Selain keberatan wp juga dapat mengajukan
permohonan pengurangan BPHTB apabila terjadi peristiwa sebagai
berikut (KMK No.87/KMK.03/2002) a. Kondisi tertentu wp yg ada
hubungan dengan obyek pajak yaitu: 1) Wp op yg memperoleh hak baru
melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai
kemampuan secara ekonomi misal SHM tanah kolektif dari BPN.
2) WP badan yg memperoleh hak baru selain hak pengelolaan telah
menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun
yang dibuktikan dengan surat pernyataan wp dan keterangan dari
pejabat pemda setempat.
-
3) wp op yg menerima hibah dari op yg mempunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat ke atas atau
satu derajat ke bawah.
4) Wp op yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah
Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat
Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar
secara angsuran.
2. Kondisi wp yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
yaitu: a. Wp memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yg nilainya di bawah Nilai Jual Obyek Pajak.
b. WP yg memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yg
dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yg memerlukan
persyaratan khusus. c. wp yg terkena dampak krisis ekonomi dan
moneter yg berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional
sehingga wp harus melakukan restrukrisasi usaha dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
-
d. Wp Bank Mandiri yg memperoleh hak atas tanah yang berasal
dari BBD, BDN, Bapindo dan Bank Exim dalam rangkaian proses
penggabungan usaha (merger).
e. WP melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan,
usaha konsolidasi dengan atau tanpa terlebih dulu mengadakan
likuiditas dan telah memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku
dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Dirjen
Pajak.
f. WP yg memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yg
berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau
sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3
bulan sejak penandatangan akta.
g. Wp op veteran, PNS, TNI, Polri, beserta pensiunannya atau
janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
rumah dinas pemerintah.
-
3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial
atau pendidikan yg semata-mata tidak mencari keuntungan. Misalnya
tanah dan atau bangunan yg digunakan antara lain, untuk panti
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yg tidak
ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi
pelayanan sosial masyarakat.
Besarnya pengurangan pajak BPHTB ditetapkan sbb: a. sebesar 25%
dari pajak yg terutang untuk wp sebagaimana dimaksud 2 a angka 4).
b. sebesar 50% dari pajak yg terutang untuk wp sebagaimana dimaksud
dalam kondisi yg berhubungan dengan obyek pajak, kondisi 2 angka
2), 3) serta kondisi wp yg ada hubungannya dengan sebab-sebab
tertentu angka a, b, f, g dan huruf 3. c. sebesar 75% dari pajak
yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam kondisi
2 a angka 1) dan 2 huruf b angka 3) dan 7). d. sebesar 100% dari
pajak yg terutang untuk wp pajak sebagaimana dimaksud huruf 2 b
angka d.
-
Pejabat yg berwenang atas nama Menteri Keuangan memberikan
Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB adalah:
Kepala Kantor PBB sebagaimana dimaksud dalam kondisi 2a dan
kondisi 2b,a, b, f dan g serta kondisi (dalam hal pajak yg terutang
paling banyak) Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta
rupiah)
b. Kepala kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam kondisi 2a dan
huruf 2b angka a, b, f, dan g serta huruf c dalam hal pajak yg
terutang lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta
rupiah)
c. Dirjen Pajak untuk kondisi wp yg melakukan restrukrisasi
usaha karena kebijakan pemerintah dan merger dengan persetujuan
DJP.
-
4. Pengurangan kelebihan pembayaran BPHTB Wp dapat mengajukan
usul permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada
DJP antara lain dalam hal: a. Pajak yang dibayar lebih besar
daripada yg seharusnya terutang.
b. Pajak yg terutang yang dibayarkan oleh wp sebelum akta
ditanda- tangani namun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
tersebut batal.
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka pengembalian
kelebihan dapat diberikan karena: a. Pengajuan permohonan
pengurangan yang dikabulkan/diterima. b. Pengajuan
keberatan/banding yg dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. c.
Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang. d.
Terlanjur bayar tetapi hak perolehannya batal. e. Perubahan
peraturan atau undang-undang yaang berlaku.
-
Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak
diterimanyapermohonan harus memberi keputusan, dapat menerbitkan
SKBKB atauberupa kelebihan bayar dengan menerbitkan SKBLB atau
SKBN.
Permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
apabilaJangka waktu 12 bulan terlampaui. SKBLB harus diterbitkan
dalam jangka Waktu paling lama satu bulan.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka
waktu Paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKBLB. Apabila
pengembalian Kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat dua
bulan, Dirjen Pajak Memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2%
sebulan atas keterlambatan Pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.