1 ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP Daniel Belianto dan Drs. Adang Hendarawan, M.Si. 1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia 2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia [email protected], [email protected]ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak. Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Metode Estimasi, Metode Bayangan The Analysis of Mechanism Calculation of Income Tax Article 21 on a Permanent Employee ABSTRACT This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder. Key Words: Income Tax Article 21, Permanent Employee, Forecast Method, Running Method Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
Daniel Belianto dan Drs. Adang Hendarawan, M.Si.
1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasIndonesia
2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasIndonesia
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
12
Masa
Pokok Pajak yang kurang
dibayar (Rupiah)
Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Formulasi Hasil (Rupiah)
Desember 0 0 -
Grand Total 4.329.308 380.238
Atas kekurangan bayar tersebut diatas akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
yang merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 14
Undang-Undang KUP. Sama seperti penelitian, atas temuan kekurangan bayar maka
pemeriksa juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (3)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa:
“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.”
Banyaknya bulan yang dihitung dibatasi yaitu maksimal 24 bulan, berbeda halnya
apabila Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan melalui penelitian.
2.3 Penanggung Beban PPh Pasal 21
Apabila dikaitkan dengan penggunaan metode Forecast dan Running dalam
menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, maka dampak yang ditumbulkan dapat
dilihat dari dua sisi. Bagi Pegawai Tetap dengan adanya penggunaan gross method
maka metode Running akan lebih menguntungkan karena beban PPh Pasal 21 yang
dipotong setiap bulannya dari penghasilan adalah lebih bersifat aktual bukan estimasi
dan apabila terdapat tambahan penghasilan pada bulan berjalan PPh Pasal 21 nya
akan lebih stabil dibandingkan dengan metode Forecast. Hal ini dikarenakan dengan
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
13
metode Forecast, atas tambahan penghasilan yang akan menjadi dasar pengenaan PPh
Pasal 21 tersebut akan diestimasikan selama setahun, sehingga PPh Pasal 21 nya
cenderung lebih besar sehingga secara langsung akan berpengaruh pada takehompay
yang akan diterima oleh Pegawai Tetap. Sedangkan, gross up method dan net method
tidak akan berpengaruh terhadap beban PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap. Bagi
pemberi kerja sebagai Pemotong Pajak, beban PPh Pasal 21 dengan gross up method
dan net method akan mempengaruhi pada sisi cashflow. Penggunaan metode Running
akan lebih menguntungkan dari segi cashflow karena PPh Pasal 21 yang dihasilkan
setiap bulan akan lebih stabil dibandingkan dengan metode Forecast. Kemudian, bila
dikaitkan dengan gross method dari sisi Pemotong Pajak tidak akan berpengaruh.
2.4 Implikasi Penggunaan Metode Forecast dan Running
Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan biaya kepatuhan juga
mempengaruhi keputusan pemotong pajak untuk menggunakan metode Forecast atau
Running.
Tabel 2.6 Implikasi Penggunaan Metode Forecast dan Running
Implikasi Metode Running Metode Forecast
Compliance risk
berdasarkan
fiscal
costs/direct
money costs
Adanya potensi sanksi
administrasi pajak apabila
terjadi selisih kurang bayar
pada penghitungan masa
(akibat perbandingan
penghitungan metode
Running), sehingga ada
tambahan biaya yang harus
dikeluarkan pemotong pajak
Tidak ada potensi sanksi
administrasi pajak karena
sesuai dengan ketentuan
berlaku
Reputational risk
berdasarkan
fiscal
costs/direct
PPh 21 cenderung lebih rendah
dari Metode Forecast jika
terjadi penambahan
Penghasilan pada Masa
PPh 21 lebih tinggi dari
Metode Running jika terjadi
penambahan Penghasilan
pada Masa Berjalan,
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
14
Implikasi Metode Running Metode Forecast
money costs Berjalan, sehingga
takehomepay yang diterima
penerima penghasilan akan
lebih besar
sehingga takehomepay yang
diterima penerima
penghasilan akan lebih kecil
Time costs Waktu yang dibutuhkan untuk
penghitungan PPh Pasal 21 di
masa pajak karena tidak
adanya penghitugan ulang di
masa pajak terakhir. Pada
masa berjalan tidak perlu
melakukan penghitungan
ulang bila terdapat perubahan
komponen penghasilan
dan/atau pengurang.
Waktu yang dibutuhkan
untuk penghitungan PPh
Pasal 21 di masa pajak
terakhir lebih lama karena
adanya penghitugan ulang.
Pada masa berjalan
diperlukan penghitungan
ulang bila terdapat
perubahan komponen
penghasilan dan/atau
pengurang.
Psychological
costs
Biaya psikis/psikologis yang
akan ditanggung selaku
pemotong dalam proses
pelaksanaan kewajiban PPh
Pasal 21 akan menjadi lebih
besar dikarenakan adanya
risiko sanksi perpajakan yang
nantinya timbul karena tidak
adanya kepastian hukum
dalam penerapan metode
Running.
Biaya psikis/psikologis yang
akan ditanggung terkait
dengan risiko sanksi
semestinya tidak akan
mengkhawatirkan, karena
dengan adanya kepastian
hukum berdasarkan
ketentuan perundangan.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
15
2.5 Pengaturan terkait Penggunaan Metode Forecast dan Running
Pengaturan mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 secara sistematis
dari Undang-Undang ke Peraturan Menteri Keuangan, kemudian turun ke Peraturan
Direktur Jenderal Pajak, sesungguhnya memberikan konstruksi hukum yang jelas
mengenai hirarki ketentuan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan metode
penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dalam ketentuan perundangan tersebut
dijelaskan bahwa yang digunakan adalah metode perkiraan atau estimasi atau
Forecast, sedangkan metode Running tidak diatur. Metode Running hanya merupakan
suatu bentuk variasi penghitungan dari pemotong pajak untuk mengatasi kekurangan
dalam penggunaan metode Forecast yang dijelaskan sebelumnya. Secara jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang selama setahun antara metode Forecast dan Running adalah
sama, tetapi untuk jumlah PPh Pasal 21 setiap masa akan menjadi berbeda bila
terdapat fluktuasi penghasilan. PPh Pasal 21 yang terutang dengan metode Forecast
akan lebih besar dibandingkan dengan metode Running. Walaupun dalam ketentuan
perundangan tidak diatur mengenai punishment terkait penggunaan metode
penghitungan selain yang diatur, tetapi atas hal tersebut sesungguhnya penggunaan
metode Running memiliki risiko tersendiri. Pertama, metode Running tidak diatur,
kemudian yang kedua adalah metode Running dapat menimbulkan implikasi pajak
bagi pemotong pajak yaitu sanksi administrasi perpajakan atas kekurangan
pembayaran PPh Pasal 21 setiap masanya.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
16
Simpulan dan Saran
- Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu simpulan
sebagai berikut:
a. Perbedaan yang paling mendasar antara metode Forecast dan Running yaitu terkait
dengan perlakuan dasar pengenaan pajak yang akan digunakan dalam menghitung PPh
Pasal 21. Perbedaan tersebut akan membuat PPh Pasal 21 setiap masanya juga akan
menjadi berbeda, meskipun secara jumlah PPh Pasal 21 selama setahun akan sama.
Perbedaan penghitungan setiap masa tersebut terjadi apabila penghasilan Pegawai Tetap
terjadi fluktuasi setiap masanya. Metode Forecast diatur dalam ketentuan perundangan
sedangkan metode Running tidak diatur.
b. Implikasi pajak terhadap penggunaan metode Forecast dan Running dapat dikaitkan
dengan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak. Berdasarkan compliance risk kaitannya fiscal
costs/direct money costs, penggunaan Running lebih berpotensi terkait timbulnya sanksi
administrasi pajak, sehingga ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan pemotong pajak.
Atas selisih kurang bayar dengan menggunakan metode Running, petugas pajak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan bayar dan sanksi bunga sebesar 2 %
setiap bulan. Berdasarkan reputational risk kaitannya fiscal costs/direct money costs juga,
PPh 21 dengan metode Running tidak akan memberikan pertentangan dari internal
perusahaan, karena memang kecenderungan PPh Pasal 21 dengan metode Running akan
lebih rendah daripada metode Forecast, jika terjadi penambahan Penghasilan pada Masa
Berjalan, sehingga takehomepay yang diterima penerima penghasilan akan lebih besar.
Berdasarkan Time costs, waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan PPh Pasal 21
khususnya masa pajak terakhir menggunakan Running relatif lebih singkat daripada
Forecast, yang disebabkan oleh tidak adanya penghitungan kembali pada masa pajak
terakhir. Berdasarkan biaya psikis/psikologis dalam penerapan metode Running yang akan
ditanggung selaku pemotong dalam proses pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 akan
menjadi lebih besar dikarenakan adanya risiko sanksi perpajakan yang nantinya timbul
karena tidak adanya kepastian hukum. Kemudian apabila ditinjau dari penerimaan Negara,
metode Forecast akan lebih mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21 setiap masanya,
walaupun secara jumlah satu tahun tidak ada perbedaan dengan metode Running.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
17
- Saran
Berdasarkan simpulan yang ada, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
a. Dalam penggunaan metode penghitungan PPh Pasal 21 sebaiknya pemotong pajak
menggunakan metode Forecast jika dikaitkan dengan ketentuan perundangan yang
mengatur, sehingga biaya pajak yang timbul sehubungan dengan penggunaan metode
Running dapat diantisipasi sebelumnya. Meskipun dengan metode Forecast besarnya PPh
Pasal 21 yang terutang bagi setiap pegawai tetap akan lebih besar bila terjadi fluktuasi
penghasilan setiap masanya, hal tersebut dapat dijelaskan ke pegawai yang bersangkutan
bahwa hal tersebut adalah konsekuensi logis dari peraturan perundangan yang
menerapkan perkiraan. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa sesungguhnya apabila
melihat figur besarnya PPh Pasal 21 setahun, penggunaan metode Forecast dan Running
tidak ada perbedaan.
b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, bahwa atas penafsiran yang berbeda antara
pemotong pajak yang menggunakan metode Forecast dan Running, hendaknya
Pemerintah memberikan peraturan penegasan terkait punishment apabila tidak
dilakukannya penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan sesuai petunjuk
teknis pemotongan PPh Pasal 21 dalam peraturan perundangan. Selain itu, dalam rangka
optimalisasi penerimaan pajak setiap masanya, Pemerintah dapat melakukan pengawasan
pembayaran masa dengan mekanisme menghitung kembali PPh Pasal 21 yang telah
dilaporkan pemotong pajak, sehingga bila terdapat kekurangan bayar maka Pemerintah
dapat melakukan penegakan hukum dengan menerbitkan sanksi administrasi perpajakan.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
18
DAFTAR REFERENSI
Buku
Baily, Kenneth. D. (1999). Methods of Social Research. New York. The Free Press.
Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. California: Sage Publication.
Creswell, John W. (2013). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
Griffit, Peter S. (1970). Current Payment Of Taxes on Income. In Kelley, Patrick and Oldman, Oliver (Ed.). Readings On Income Tax Administration. New York : the Foundation press. Inc.
Gunadi. (1999). Pajak Dalam Aktivitas Bisnis. Jakarta: Penerbit Abdi Tandur.
Prasetyo, Bambang, Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan. Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock. (1981). An Introduction To Taxation. New York: Harcourt Brace jonovich.
Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Soemitro, Rochmat. (1988). Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung: PT Eresco.
Somchai Richupan. (1987). Determinants of Income Tax Evasion, dalan Ved P. Ghandi, Supply-Side Tax Policy Its Relevance to Developing Countries, Washington DC: IMF.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
20
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Unaradjan, Dolet. (2000). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Grasindo.
Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, Mei 2008: 48-68
Van der Heeden, Koenraad. (1994). “The Pay As You Earn Tax on Wages Options for Developing Countries and Countries in Transition”. International Monetary Fund Working Paper No. 94/105
Karya Ilmiah Hacrisnowo. (2008). Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap
Dalam Upaya Meminimalisasikan Biaya Pajak PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center. Tesis FISIP Universitas Indonesia,
Pani, Alfonsa Erlin. (2010). Penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Running System. Skripsi FE Universitas Kristen Petra Indonesia.
Rosdiana, Haula. (2007). Menuju Sistem Pajak Penghasilan Pro Corporate Cash-Flow untuk Mendorong Kemajuan Industri Telekomunikas. Disertasi FISIP Universitas Indonesia.
Karya Lainnya Iswanto, Muhammad. (2005). PPh Pasal 21 Masa Menuju PPh Pasal 21 Tahunan. Jakarta:
Lembaga Manajemen Formasi.
Saefudin, Deden. (2005). Penghapusan SPT Tahunan PPh dan Reformasi SPT Masa PPh. Bisnis Indonesia, 20 Juni 2005.
Whiting, John. (2006). Employment Taxes – Scope or Scourge?. Paying Taxes The Global
Picture, World Bank & PriceWaterhouse Coopers.
Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016
21
Peraturan-peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Universitas Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 628/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.
Publikasi Elektronik
Republik Indonesia. Nota Keuangan. Beserta. Rancangan Anggaran Pendapatan. Dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 2016. Diunduh tanggal 4 November 2016.
OECD. (2004) Tax Administration in OECD Countries: Comparative Information Series. Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Diunduh tanggal 4 November 2016.