1 Analisis Kebijakan Tax Refund Wisatawan Asing Di Indonesia Oleh : Ragimun 1 Abstract Tourism is an important sector in order to increase foreign exchange income. The tourism sector continues to increase its role in supporting the development, among others, by increasing the amount of the budget for infrastructure development that is expected to attract foreign tourists to visit Indonesia. In terms of fiscal support in tax refund) to the foreign tourists who have spent their money in Indonesia. To date since the applied tax refund on April 1, 2010, was still not significant interest to foreign tourists who take advantage of the return or restitution of the Value Added Tax. There are several factors that affect the non optimal tourists who take advantage of fiscal incentives such VAT refunds. This paper provides an overview and analysis of related tax refund policies provided by the government to encourage an increasing number of foreign tourists to Indonesia while increasing local economic activities and other creative industries. Until now, foreign tourists who filed tax refund was about 0.02 percent of total foreign tourists visiting Indonesia, so that the future need to do repair services, socialization, development of infrastructure and the expansion of service tax refund tourist areas such as Yogyakarta, Surabaya, Medan or Bandung tourists who have a very rapid growth in the year 2011. Key words: tourists increases, tax returns, the addition of the service area Abstraksi Pariwisata merupakan sektor penting guna peningkatan penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata ini terus ditingkatkan peranannya dalam mendukung pembangunan, antara lain melalui peningkatan besarnya anggaran guna pengembangan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menarik wisatawan asing datang berkunjung ke Indonesia. Dari sisi fiskal dukungan itu berupa pemberian pengembalian pajak (tax refund) kepada turis asing yang telah membelanjakan uangnya di Indonesia. Sampai saat ini sejak diterapkan tax refund pada tanggal 1 April 2010, ternyata masih belum signifikan animo turis asing yang memanfaatkan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya turis yang memanfaatkan 1 Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Email : [email protected]
26
Embed
Analisis Kebijakan Tax Refund Wisatawan Asing di Indonesia kebijakan tax... · pengembangan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menarik wisatawan asing datang berkunjung ke
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Analisis Kebijakan Tax Refund Wisatawan Asing
Di Indonesia
Oleh :
Ragimun1
Abstract
Tourism is an important sector in order to increase foreign exchange income. The tourism sector continues to increase its role in supporting the development, among others, by increasing the amount of the budget for infrastructure development that is expected to attract foreign tourists to visit Indonesia. In terms of fiscal support in tax refund) to the foreign tourists who have spent their money in Indonesia. To date since the applied tax refund on April 1, 2010, was still not significant interest to foreign tourists who take advantage of the return or restitution of the Value Added Tax. There are several factors that affect the non optimal tourists who take advantage of fiscal incentives such VAT refunds. This paper provides an overview and analysis of related tax refund policies provided by the government to encourage an increasing number of foreign tourists to Indonesia while increasing local economic activities and other creative industries. Until now, foreign tourists who filed tax refund was about 0.02 percent of total foreign tourists visiting Indonesia, so that the future need to do repair services, socialization, development of infrastructure and the expansion of service tax refund tourist areas such as Yogyakarta, Surabaya, Medan or Bandung tourists who have a very rapid growth in the year 2011.
Key words: tourists increases, tax returns, the addition of the service area
Abstraksi
Pariwisata merupakan sektor penting guna peningkatan penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata ini terus ditingkatkan peranannya dalam mendukung pembangunan, antara lain melalui peningkatan besarnya anggaran guna pengembangan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menarik wisatawan asing datang berkunjung ke Indonesia. Dari sisi fiskal dukungan itu berupa pemberian pengembalian pajak (tax refund) kepada turis asing yang telah membelanjakan uangnya di Indonesia. Sampai saat ini sejak diterapkan tax refund pada tanggal 1 April 2010, ternyata masih belum signifikan animo turis asing yang memanfaatkan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya turis yang memanfaatkan
1 Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Email : [email protected]
2
insentif fiskal restitusi PPN tersebut. Tulisan ini memberikan gambaran, evaluasi dan analisis kebijakan terkait tax refund yang diberikan pemerintah untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing masuk ke Indonesia sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan industri kreatif lainnya. Hingga saat ini turis asing yang mengajukan tax refund masih sekitar 0,02 persen dari total turis asing yang berkunjung ke Indonesia, sehingga ke depan perlu dilakukan perbaikan pelayanan, sosialisasi, pengembangan infrastruktur serta perluasan daerah pelayanan tax refund wisman seperti Yogyakarta, Surabaya, Medan ataupun Bandung yang mempunyai pertumbuhan turis yang sangat pesat di tahun 2011.
Kata kunci: Peningkatan wisatawan, pengembalian pajak, penambahan daerah pelayanan
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Sektor pariwisata adalah merupakan sektor andalan Pemerintah dalam upaya
peningkatan penerimaan devisa negara. Beberapa negara sektor pariwisata
merupakan primadona penerimaan negara. Dalam sektor pariwisata di dalamnya
tercakup berbagai upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik
wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata. (Smith 1989, dalam
Wardiyanta, 2006) menyatakan bahwa secara substansi pariwisata merupakan bagian
dari budaya suatu masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu
senggang yang dimiliki sesorang. Pariwisata dapat disoroti dari berbagai sudut
pandang karena kekompleksitasannya. Kompleksitas yang terkandung dalam
pariwisata misalnya pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai
perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai sumber
daya, pariwisata sebagai bisnis, dan pariwisata sebagai industri.
Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata ke depan berupa
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan
nusantara (wisnus) dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan efektivitas
kelembagaan promosi pariwisata, baik dalam maupun luar negeri, pengembangan
jenis dan kualitas produk-produk wisata, seperti pengembangan wisata bahari, wisata
3
belanja, yang potensinya cukup besar. Demikian juga dilakukannya harmonisasi dan
simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait dalam mendukung
pengembangan pariwisata, dan optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan jasa
pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
Dari sisi fiskal atau perpajakan atau insentif fiskal dengan menerapkan tax refund atau
pengembalian pajak bagi wisman yang datang ke Indonesia.
Pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke
Indonesia meningkat 8,5 persen dibanding dengan tahun 2010. Selain itu pengeluaran
yang mereka habiskan di Tanah Air juga meningkat dari US$ 1.085,75 di tahun 2010
menjadi US$ 1.118, 26 per orang per kunjungan tahun 2011. Hal tersebut berpengaruh
pada naiknya perolehan devisa pariwisata dari US$ 7,6 miliar menjadi US$ 8,5 miliar,
atau tumbuh 11,8% dibanding tahun 2010. (data bulanan per Januari 2011).
Pada tahun 2012 terjadi peningkatan pengeluaran wisata pada wisatawan
nusantara (wisnus). Tahun 2010 pengeluaran rata-ratanya adalah Rp641.760, dan
meningkat menjadi Rp 662.680 per orang per perjalanan. Sehingga pada triwulan
ketiga (angka estimasi) ini pengeluaran wisnus mencapai Rp114,64 triliun dari 172,994
juta perjalanan, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp 150,41 triliun.
Tantangan pariwisata ke depan akan mengalami kesulitan karena prediksi
ekonomi akan terjadi pelemahan ekonomi. Sehingga untuk mengupayakan agar
terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing diperlukan kebijakan pemerintah
guna mendukung kunjungan wisatawan dimaksud termasuk kebijakan tax refund
yang telah dilakukan pertama kali pada 1 April 2010. Disadari bahwa kebijakan ini
akan menimbulkan potential loss atau penurunan pendapatan negara dari pajak, tetapi
dalam jangka panjang kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pemerintah
terutama dari Pajak Penghasilan (PPh).
Untuk itu guna mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing yang
berkunjung ke Indonseia maka dari sisi kebijkan fiskal pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan tax refund yang tertuang dalam Undang-undang nomor 42
tahun 2009. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik wisman sekaligus mendorong
minat wisman berbelanja di Indonesia. Dampak ini tentu saja akan mempunyai nilai
4
positif terhadapat perkembangan ekonomi lokal dan menumbuhkan industri kreatif
lainnya di tanah air.
1.2 Perumusan Masalah
Beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain :
1. Untuk mendorong dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Indonesia maka dilakukan beberapa upaya kebijakan. Dari sisi perpajakan maka
kemudian diterapkannya kebijakan tax refund yang dimulai pada tahun 2010.
Namun, ternyata selama ini wisatawan asing belum sepenuhnya menggunakan
fasilitas pelayanan kebijakan fiskal ini.
2. Dalam pelayanan tax refund baru ada 2 bandara yang dapat melayani fasilitas
tersebut sehingga beberapa bandara yang mempunyai potensi dan kecenderungan
kunjungan wisman tinggi tidak memiliki fasilitas pelayanan tax refund ini.
3. Kebijakan ini dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara dari
sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun dalam jangka panjang dapat
meningkatkan kunjungan wisatawan asing yang sekaligus dapat mempengaruhi
perekonomian di daerah wisata tersebut. Oleh karena itu kebijakan ini perlu
dilakukan evaluasi terkait dengan upaya-upaya perluasan dan pengembangan
fasilitas pelayanan tax refund di daerah yang mempunyai kunjungan wisata tinggi
ataupun cenderung meningkat.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tax refund bagi
wisatawan asing yang telah diberlakukan sejak tangga 1 April 2010. Dari analisis ini
akan dapat diketahui besarnya wisman yang memanfaatkan fasilitas tax refund, serta
dapat diketahui beberapa faktor penyebabnya. Demikian juga dapat diketahui
beberapa daerah yang perlu dilakukan penambahan fasilitas tax refund. Dari hasil
analisis dapat diperoleh rekomendasi kebijakan perbaikan tax refund pada wisman
tersebut.
5
1.4 Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan
kebijakan tax refund di Indonesia adalah metode atau pendekatan deskriptif eksploratif.
Pendekatan deskriptif eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode
penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya
menetapkan masalah dan merumuskan pemecahan masalahnya. Sedangkan pendekatan
deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan)
berbagai hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami, mengevaluasi dan
menganalisis kebijakan penerapan tax refund di Indonesia, termasuk membandingkan
dengan penerapan tax refund dari negara lain.
Dalam mengevalusasi dan menganalisis penambahan pelayanan pada beberapa
bandara yang perlu dilakukan dalam fasilitas tax refund diperlukan data kedatangan
jumlah wisman. Demikian juga dilihat potensi perkembangan daerah serta ekonomi
daerah yang bersangkutan. Sedangkan peningkatan fasilitas, teknologi dan pelayanan
tax refund serta infrastruktur yang diperlukan dapat mencontoh penerapan (lesson learn)
dari negara lain.
Adapun bahan-bahan penulisan berasal dari berbagai sumber dan data sekunder.
Demikian juga informasi didapat dari penggalian beberapa informasi yang berasal dari
berbagai sumber, bahan seminar, makalah serta didukung pula dengan kajian pustaka.
II. Tinjauan Pustaka
2.1 Pengertian Pariwisata dan Tax Refund bagi Wisatawan Asing
Menurut pengertian yang lebih luas menerangkan bahwa pariwisata adalah
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan
maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
Suatu perjalanan dianggap sebagai katagori wisata bila memenuhi tiga persyaratan
yang diperlukan, yaitu : (Yoeti, 2008)
6
a. Harus bersifat sementara.
b. Harus bersifat sukarela (voluntary), atau tidak terjadi karena pemaksaan.
c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.
Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan
hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di
luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak
berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah. (Kodyat, 1996)
Ada beberapa pengertian tentang industri pariwisata, antara lain sebagai
kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-
barang dan jasa-jasa (goods and services) yang dibutuhkan para wisatawan pada
khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya. (Yoeti, 1985).
Pengertian tentang industri pariwisata yang lainnya adalah suatu susunan organisasi,
baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan
pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang
bepergian. (Kusudianto, 1996)
Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata (Yoeti, 1985). Sedangkan wisata merupakan suatu kegiatan
perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta
bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Adapun wisatawan
adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. “Tourism is an integrated system and can be
viewed in terms of demand and supply. The demand is made up of domestic and international
tourist market. The supply is comprised of transportations, tourist attractions and activities,
tourist facilities, services and related infrastructure, and information and promotion. Visitors are
defined as tourist and the remainder as same-day visitors”
Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan
memiliki arti keterpaduan, di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor
ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan
mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi
7
wisata dan berbagai aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta
informasi dan promosi.
Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud
dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, Pariwisata
atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan
juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah
seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya
dengan tujuan rekreasi.
Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa
mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa
bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga
menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan
lainnya.
Banyak negara bergantung dari industri pariwisata, karena sebagai sumber pajak
dan juga pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh
karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai
oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai
daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa
kepada orang non-lokal.2
2.2 Pengembangan Pariwisata di Indonesia
Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut
diminati pengunjung yaitu :
a. Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di
lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek
2 Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
8
tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat
dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
b. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa
melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia,
relaks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan,
terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan
lebih betah untuk tinggal di sana.
c. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya
adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-
oleh. (Yoeti, 1985).
Dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang terarah
dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja dan perencanaan
pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait sehingga
pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional.
Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata yang
menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan
prasarana obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat
diperlukan untuk mendukung dari pengembangan obyek wisata. Menurut (Yoeti,
1985), mengatakan bahwa “Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang
memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga
dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang
beraneka ragam”. Prasarana tersebut antara lain :
1. Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos.
4. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos
polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.
6. Pelayanan wistawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu
wisata.
7. Pom bensin dan lain-lain (Yoeti, 1985).
9
Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan
pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan
hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan (Yoeti, 1984)
Sarana kepariwisataan tersebut adalah antara lain adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan akomodasi : hotel, losmen, bungalow.
2. Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus
yang melayani khusus pariwisata saja.
3. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar
obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung
dari obyek wisata tersebut.
4. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang mendapat
penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas obyek
tersebut.
5. Dan lain-lain (Yoeti, 1985).
Dalam pengembangan sebuah obyek wisata sarana dan prasarana tersebut harus
dilaksanakan sebaik mungkin karena apabila suatu obyek wisata dapat
membuat wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk melakukan wisata
disana maka akan menyedot banyak pengunjung yang kelak akan berguna juga
untuk peningkatan ekonomi baik untuk komunitas di sekitar obyek wisata
tersebut maupun pemerintah daerah.3
2.3 Ketentuan dan Perundang-undangan Tax Refund Bagi Wisatawan Asing di
Indonesia
Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk
berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif
perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sudah dibayar atas
pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang
pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.
3 Sumber : http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/pengantar-industri-pariwisata-definisi.html
10
Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum
orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan
dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang
diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang
paspor luar negeri tersebut meninggalkan Indonesia.
Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk
meminta kembali PPN dan Pajak Penjualan atas barang Mewah harus
mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang
pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor.
Tax Refund bagi wisatawan asing di Indonesia diatur pada Pasal 16E UU
nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa :
1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah
dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawah ke luar Daerah Pabean
oleh orang pribadi paspor luar negeri dapat diminta kembali.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat
diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syarat :
a. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu
rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Pembelian barang kena pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean, dan
c. Semua Faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat
pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang
menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor
luar negeri yang tidak mempunyai NPWP.
3. Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan
11
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktur Jenderal
Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah :
a. Paspor
b. Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke luar Daeah Pabean.
c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada (2) huruf c.
5. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali
PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.4
Sejak 1 April 2010, untuk Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
(selanjutnya diistilahkan sebagai Wisatawan Mancanegara atau Turis Asing) yang
berbelanja barang yang dikenakan PPN (Barang Kena Pajak) di Daerah Pabean,
apabila barang tersebut dibawa pulang ke negara asalnya (keluar Daerah Pabean),
maka PPN yang telah dibayarkannya pada saat pembelian barang tersebut dapat
dimintakan kembali (diistilahkan sebagai Value Added Tax Refund). Ketentuan
mengenai Value Added Tax Refund ini diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN
Nomor 42 Tahun 2009. Turis Asing yang dapat memperoleh Tax Refund ini serta
bagaimana mekanisme proses Tax Refund diatur dalam Pasal 16E ayat (2), ayat (3),
ayat (4) UU PPN dan aturan pelaksanannya adalah Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010, secara garis besar ketentuan
mengenai pemberian Tax Refund kepada Wisman (Turis Asing) adalah sebagai
berikut :
- Pengembalian PPN bagi wisatawan asing hanya berlaku untuk pembelanjaan
pada toko yang sudah ditunjuk.
4 Observation & Research of Taxation (ORTAX), Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan, The 1st Indonesia Tax Community Media (http://www.ortax.org), 2009
12
- Hanya boleh dilakukan oleh wisatawan asing yang datang ke Indonesia dalam
jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan serta memiliki paspor luar negeri.
- Hanya boleh dilakukan untuk pembelian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sebelum yang bersangkutan meninggalkan Indonesia.
- Diberikan jika wisatawan asing menunjukkan barang yang dibelinya tersebut.
- Wisatawan asing hanya dapat meminta tax refund untuk pembelian barang yang
jumlah PPN minimal Rp 500.000,00 dengan meminta Faktur Pajak Khusus
(bentuk Faktur Pajak Khusus dapat dilihat di Lampiran 76/PMK.03/2010) dari
toko yang ditunjuk.
Sampai saat ini, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan sejumlah toko
yang ditunjuk untuk dapat mengeluarkan Faktur Pajak dalam penyerahan
Barang Kena Pajak kepada Turis Asing, sehingga mereka dapat melakukan
proses Tax Refund. Toko yang telah ditunjuk telah tersebar di Jakarta, Tangerang,
Bali, Yogyakarta, Surabaya dan Medan. Proses pemberian Tax Refund saat ini
juga hanya dilakukan di Bandar Udara (bandara) khusus yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. Sampai dengan saat ini Bandara yang telah ditetapkan
sebagai tempat untuk memproses Tax Refund adalah:
1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (Keputusan Menteri
Keuangan No. 141/KMK.03/2010)
2. Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar (Keputusan Menteri Keuangan
No. 141/KMK.03/2010)
3. Bandara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta (Keputusan Menteri
Keuangan No. 427/KMK.03/2010)
4. Bandara Internasional Juanda, Surabaya (Keputusan Menteri Keuangan No.
287/KMK.03/2011)
5. Bandara Internasional Polonia, Medan (Keputusan Menteri Keuangan No.
287/KMK.03/2011)5
5 Sumber : http://syafrianto.blogspot.com/2011/09/bandar-udara-yang-ditunjuk-untuk.html
13
Pada awalnya pelayanan Tax Refund hanya diberlakukan di dua Bandara
yaitu Bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta dan Bandara Internasional
Ngurah Rai Denpasar Bali. Kemudian karena tuntutan pelayanan Tax Refund
terhadap wisman maka ditambah lagi yaitu antara lain Bandara Internasional
Adi Sutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara
Internasional Polonia Medan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada
awal tahun 2012.
Adapun toko yang sudah ditunjuk untuk dapat mengeluarkan Faktur
Pajak Khusus, awalnya baru 8 (delapan) toko yang berada di Jakarta, Tangerang
dan Bali. Toko-toko ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-184/PJ/2010 tanggal 29 Maret 2010. Toko -toko retail di Jakarta
antara lain adalah, PT Pasaraya Blok M, Sarinah Thamrin, Metro Pondok Indah
Mal, Metro Plaza Senayan, Batik Keris Citraland, Batik Keris Menteng, Batik
Keris Pondok Indah Mal 2, Batik Keris Supermal Karawaci, Batik Keris Pacific
Place, Keris Departement Store Menteng, Keris Departement Store Mal Puri
Indah, Jean Paul Gaultier Plaza Indonesia, Christian Loubountin Plaza Indonesia,
Club Monaco, Plaza Indonesia, Sogo Plaza Senayan, Sogo Kelapa Gading, Sogo
Pondok Indah Mal, Sogo Emporium Pluit, Seibu Grand Indonesia, dan Alun-
Alun Indonesia Grand Indonesia.
Sedangkan toko retail yang berlokasi di Bali adalah Batik Keris Discovery
Shopping Mall, Batik Keris Bandar Udara Ngurah Rai, Sogo Bali Collection,
Sogo Discovery Shopping Mall, Alun-Alun Indonesia Nusa Dua, UC Silver
Batubulan Gianyar, Mayang Bali Kuta Square, Atlas South Sea Pearl Pertokoan
Sanur, Dewis Sukawati Gianyar, dan Windu Sari Batubulan Gianyar.
Dengan adanya penambahan daerah pelayanan tax refund kemudian
menjadi bertambah pula beberapa toko resmi atau 9 outlet retail yang beroperasi
dalam tax refund di Surabaya dan Medan, yaitu antara lain Batik Danar Hadi
Jalan Diponegoro Surabaya, Mirota Jalan Sulawesi 24 Ngagel Surabaya, Sogo
14
Tunjungan Surabaya, Sogo Galaxy Mall Surabaya dan Sarinah Outlet Jawa
Timur Jalan Basuki Rahmat Malang.
Sedangkan toko resmi yang beroperasi di Medan antara lain Danar Hadi
Jalan H.Z Arifin Madras Hulu Medan, Batik Semar Jalan H.Z Arifin Madras
Hulu Medan, Batik Semar Medan Mall Lantai 3 Medan, Sogo Jalan H. Zainul
Arifin Sun Plaza Medan.
Demikian juga Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 10 toko eceran
di wilayah Yogyakarta yang akan melayani pengembalian PPN bagi turis asing
(tax refund). Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak
tanggal 9 Desember 2010 bernomor KEP No.386/2010 tentang Penunjukan Toko
Retail. Sepuluh toko retail itu adalah Mirota Batik, Dagadu Djogdja, HS Silver,
Ansor Silver, Batik Keris Malioboro, Batik Keris Plaza Ambarukmo, Batik
Danarhadi, Margaria Batik, Centro Department Store, dan Dowa.6
III. Pembahasan 3.1 Perkembangan Wisman dan Tax Refund Wisman di Indonesia
Perkembangan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan. Dari data terlihat dari sisi jumlah wisatawan asing
maupun rata-rata tinggal di Indonesia serta pengeluaran mereka untuk
membelanjakan mata uangnya di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga
dari sisi devisa negara juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu fasilitas Tax
Refund juga dapat diharapkan menstimulasi peningkatan wisman datang ke
Indonesia. Data perkembangan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia,
dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1.
Perkembangan Wisman Tahun 2004-2011
Tahun Jumlah Wisman Rata-rata
lama tinggal
Rata-rata pengeluaran per
orang (US $) Penerimaan Devisa
6 Sumber : http://www.bisnis.com/articles/10-peritel-di-yogyakarta-siap-layani-tax-refund
Pintu masuk lainnya 239.684 404.966 364.196 452.032 445.538 424.870 427.521 314.613
Total 5.321.165 5.002.101 4.871.351 5.505.759 6.234.497 6.323.730 7.002.944 5.614.238
Sumber : Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, diolah, 2011
Daerah yang perlu dilakukan pengembangan pelayanan tax refund dengan
melihat dari banyaknya wisman yang berkunjung ke daerah tersebut melalui pintu
kedatangan. Daerah tersebut adalah Jogyakarta, Surabaya dan Medan. Daerah ini
diharapkan sebagai daerah tahap kedua pengembangan pelayanan tax refund
wisman. Selanjutnya perlu disusul pengembangan pelayanan tax refund di Bandung,
Tanjung Uban dan Batam sebagai tahap ketiga.
Bandung sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia mempunyai
prospek bagus, karena disamping mempunyai potensi berbagai macam obyek
wisata juga yang lebih penting adalah Bandung sebagai daerah wisata belanja dan
wisata kuliner. Hal ini tentu saja akan mendorong wisatawan asing untuk
menambah tingkat hunian/lama tinggal dan jumlah uang yang dibelanjakannya.
Saat ini Bandung banyak digemari wisman dari Malaysia dan Singapura. Apalagi
dengan dibukanya akses langsung dan jumlah penerbangan ke berbagai negara.
Sedangkan perlunya pengembangan pelayanan tax refund di Batam selain
alasan banyaknya wisman yang datang ke daerah ini yang rata-rata diatas 1 juta
orang per tahunnya, juga Batam merupakan wilayah yang paling dekat dengan
Singapura. Sebagai daerah industri diharapkan Batam mempunyai prospek cerah
sebagai tujuan wisata terutama wisman, asal saja Pemerintah Daerah Batam terus
melakukan inovasi agar Batam dapat menjadi “Singapura ke dua”, sehingga
diharapkan ke depan paket-paket wisata asing memasukan Batam sebagai bagian
dari paket wisata tujuan ke dua setelah Singapura.
22
Untuk tahap ke empat, pengembangan pelayanan tax refund dapat dilakukan
untuk daerah Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan beberapa kota besar
lainnya seperti Palembang, Padang dan lain-lain.
Selain kebijakan perluasan daerah pelayanan tax refund, ada beberapa evaluasi
kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah. Kebijakan lainnya antara lain
kemudahan prosedural pengajuan tax refund melalui berbagai penyederhanaan
dokumen dan faktur pajak, kecepatan pelayanan serta tindakan proaktif pelayanan
lainnya. Demikian juga perbaikan infrasruktur melalui electronic Tax Refund yang
diharapkan Wisman dapat melakukan pemeriksaan sendiri dengan tetap melakukan
prinsip “self assessment”. Kebijakan inovasi baru juga dapat dilakukan dengan terus
mendorong dan melakukan penambahan toko dan outlet cenderamata yang berbasis
IT (information and technology) yang berada di bandara.
3.4 Best Practise Tax Refund Negara-Negara Lain
Jumlah angka kunjungan wisman ke Indonesia saat ini rata-rata baru
mencapai 6,5 juta orang per tahun. Jumlah kunjungan wisman tahun 2011 mencapai
7,6 juta orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia
yang sangat besarnya yang mencapai 250 juta orang. Dari segi kunjungan wisata,
Indonesia juga masih jauh tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia,
Singapura dan Thailand. Thailand dengan penduduk 60 juta orang mampu
mendatangkan turis asing sebanyak 18 juta orang per tahun. Begitu pun dengan
Singapura yang hanya mempunyai penduduk 4,5 juta orang, mampu mendatangkan
wisman lebih dari 10 juta orang per tahun.
Indonesia harus terus belajar dari banyak negara yang sukses
mendatangkan wisman. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan banyak perbaikan
terutama dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, perhotelan, industri kecil,
souvenir, dan hiburan.
Negara-negara yang telah menerapkan wisata sebagai primadona
penerimaan devisa maka tentu saja penerapan tax refund merupakan bagian penting
23
sebagai daya tarik wisatawan berkunjung ke negaranya. Jasa dan pelayanan ini akan
dilakukan dengan serius. Singapura sebagai salah satu contoh negara yang terus
memacu tingkat kedatangan wisman. Daya tarik pelayanan dan fasilitas kemudahan
yang tersedia merupakan modal awal bagi peningkatan jumlah wisatawan.
Singapura selain menerapkan infrastruktur yang memadai, diketahui pula terbaik
untuk berbelanja di Singapura. Singapura yang saat ini dinilai sebagai tempat
berbelanja terbaik di wilayah Asia. Negara itu memberlakukan tax refund dimana
besarnya PPNnya hanya 3 persen sampai dengan 7 persen bagi wisatawan asing
yang berbelanja di negara itu. Itulah sebabnya salah satu alasan warga negara asing
yang berbelanja di Singapura adalah karena PPNnya rendah serta PPN tersebut
dapat direstitusi kembali. Padahal, jika dilihat dari sisi kualitas tempat wisata dan
variasi produk, Indonesia tidak kalah dengan produk-produk dan tempat wisata di
Singapura.
Saat ini Pemerintah Singapura telah menerapkan GST (Goods and Service Tax)
atau Pajak Layanan dan Barang dikenakan di Singapura sejak 1994 sebesar 3 persen
sampai dengan 7 persen. Jadi setiap turis yang membeli barang diseluruh wilayah
Singapura dan dikenakan GST, dapat melakukan klaim untuk mengembalikan pajak
tersebut pada saat turis akan keluar dari Singapura. Ada dua operator pengembalian
GST, yaitu Global Refund dan Premier Tax Free. Toko-toko yang bekerja sama dengan
kedua operator ini biasanya memasang tanda “Tax Refund” atau salah satu logo dari
operator GST.7
Salah satu persyaratan pengembalian GST antara lain Toko atau outlet yang
tidak tergabung dalam program GST refund menjalankan program pengembalian
GST mereka sendiri, biasanya antara toko satu dengan lainnya berbeda
kebijakannya. Bisa saja setiap toko dapat menggunakan pengembalian berupa uang
kas, cek atau menggunakan voucher yang menarik yang dapat membuat wisman
dapat kembali berkunjung.
Demikian juga guna memudahkan wisman melakukan pengembalian
pajaknya maka pemerintah Singapura memberlakukan e TRS (The Electronic Tourist
Refund Scheme). e TRS ini membantu pelayanan tax refund bagi turis sehingga tidak 7 http://travel.kompas.com/read/2011/11/23/1219392/Belanja.di.Singapura..Pajak.Bisa.Dikembalikan
24
perlu antri dan tidak banyak membuang waktu dan ditambah lagi e TRS ini
mempunyai sifat “user friendly” dengan penggunaan banyak bahasa yang berbeda.8
IV. Penutup 4.1 Kesimpulan
1. Turis asing yang mengajukan tax refund sampai dengan akhir tahun 2011, masih
sangat rendah yaitu sebesar 0,02 persen dari total turis asing yang berkunjung ke
Indonesia yang berjumlah 7,6 juta orang.
2. Rendahnya wisman yang mengajukan tax refund disebabkan masih belum
optimalnya pelayanan, sosialisasi, penambahan toko atau outlet penjualan
cenderamata yang dapat mengeluarkan Faktur Pajak Khusus serta perluasan
daerah pelayanan tax refund wisman seperti Bandara Internasional Adisutjipto di
Yogyakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional
Polonia Medan maupun bandara-bandara yang mempunyai pertumbuhan
wisman cukup tinggi termasuk Batam.
3. Selain daerah tersebut, tujuan wisata Bandung merupakan daerah yang
mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 40 persen sebagai daerah
yang dikunjungi wisatawan asing dalam tahun 2011, terutama kunjungan
wisman dari Singapura dan Malaysia. Hal ini memberikan peluang yang besar
bagi daerah Bandung sebagai daerah wisata fashion sehingga perlu dilakukan
pengembangan fasilitas pelayanan Tax Refund.
4.2 Saran 1. Bandung semestinya diprioritaskan untuk perluasan Tax Refund karena
kunjungan wisman ke daerah ini cukup pesat dan karakteristik wisman yang
berkunjung ke daerah ini adalah untuk belanja fashion. Hal ini sekaligus menarik
minat wisman lainnya untuk berkunjung ke daerah ini yang diharapkan dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif lokal.
2. Masih perlunya sosialisasi tax refund yang diberlakukan di Indonesia kepada
calon wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Demikian juga 8 http://www.customs.gov.sg/leftNav/trav/Tourist+Refund+Scheme.htm
25
kepada biro atau agen-agen perjalanan wisata, atase kebudayaan, kedubes,
termasuk sosialisasi melalui website, dan lain-lain.
3. Perlunya dilakukan pembenahan kemudahan pelayanan tax refund melalui
pengembangan infrastruktur yang memadai guna pelayanan prima (service
excellence) bagi Wisman dengan menerapkan e-TRS (The Electronic Tourist Refund
Scheme) tax refund melalui ATM di bandara keberangkatan seperti halnya yang
diterapkan Pemerintah Singapura.
4. Perlunya dilakukan penambahan toko, outlet penjualan cenderamata yang dapat
mengeluarkan Faktur Pajak Khusus guna memudahkan Wisman mengaksesnya
26
Daftar Pustaka
Agung, Mulyo, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007
Hadinoto, Kusudianto. Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, UI Press Jakarta, 1996
Ilyas, B. Wirawan, Suhartono, Rudy, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007
Kodyat, H. , Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia, Liberty, Jakarta, 1996
Observation & Research of Taxation (ORTAX), Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan, The 1st Indonesia Tax Community Media (http://www.ortax.org), 2009
Silitonga, Erwin, Makalah berjudul: Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referandum, Jakarta
Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Andi, Yogyakarta, 2006
Yoeti, A. H.,Oka, Pemasaran Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 1985
Yoeti, A.H., Oka, Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan aplikasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008