IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat utama : Hukum Kebijakan Publik Oleh : DWI RIANTO JATMIKO NIM. S310211204 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
13
Embed
ANALISIS KEBIJAKAN PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KONDISI
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat utama : Hukum Kebijakan Publik
Oleh :
DWI RIANTO JATMIKO
NIM. S310211204
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
ii
iii
iv
Nama : DWI RIANTO JATMIKO
NIM : S. 310211204
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
NGAWI” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya,
dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan
tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, Oktober 2016
Yang membuat pernyataan,
DWI RIANTO JATMIKO
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan
tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN NGAWI” ini dengan lancar.
Berkenaan dengan penulisan tesis ini, saya ingin menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan
dukungan dari banyak pihak yang telah memungkinkan selesainya penyusunan
maupun penyajian tesis ini, kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Direktur Program
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan semangat dalam
penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum.
vi
5. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum dan Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH,
SH., MM, selaku pembimbing I dan II dalam penelitian tesis ini yang telah
memberihan arahan, masukan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Desen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan tulus telah memberikan
ilmunya.
7. Kedua orang tuaku, terima kasih telah membimbing dan mendoakanku
menjadi pencapaianku sekarang ini.
8. Istri dan anak-anakku tersayang, atas dorongan semangat serta do’a dan kasih
sayang yang membuatku tetap termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Pemerintah Kabupaten Ngawi beserta dinas jajarannya yang telah memberikan
kesempatan penelitian dan batuan dalam memberikan data yang dibutuhkan.
10. Staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah
membantu terselesaikannya penyusunan tesis ini.
Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya
dalam bidang kebijakan Publik, dan dapat dikembangkan lagi sebagai dasar oleh
para peneliti di masa depan.
Surakarta, Oktober 2016
Dwi Rianto Jatmiko
S. 310211204
vii
ABSTRAK
Dwi Rianto Jatmiko, S. 310211204, 2012, Implementasi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis: Program
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan
pemerintah Kabupaten Ngawi yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga
honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, serta pengaruhnya terhadap keuangan
daerah dan upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi
dalam rangka menyehatkan kondisi keuangan daerahnya.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal).
Hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku yang terlembagakan, eksis
sebagai variabel sosial yang empirik dengan mengambil lokasi penelitian di
Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya
menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi telah
mengambil kebijakan yang sesuai dengan PP 48/2005. Namun implementasi PP
48/2005 telah mengakibatkan beban belanja pegawai yang tinggi pada keuangan
daerah di Kabupaten Ngawi. Selain itu juga memicu pengangkatan tenaga honorer
di hampir seluruh instansi pemerintah. Secara teori bekerjanya hukum dapat
dijelaskan : 1) Komponen Struktur Hukum teridentifikasi seluruh instansi
pemerintah di Kabupaten Ngawi belum dapat menerapkan peraturan pemerintah
pusat dengan baik sehingga larangan pengangkatan tenaga honorer tidak dipatuhi;
2) Komponen Substansi hukum, pemerintah Kabupaten Ngawi telah memberikan
surat edaran larangan pengangkatan tenaga honorer baru, namun tidak dipatuhi
oleh instansi pemerintahan di bawahnya; 3) Komponen Budaya Hukum, pola pikir
masyarakat Ngawi yang mendambakan profesi pegawai negeri sipil semakin
memperparah masalah pengangkatan tenaga honorer. Adapun upaya yang
sebaiknya dilakukan adalah : 1) Bupati harus semakin tegas dalam menindak
pejabat struktrual di bawahnya yang tetap melakukan rekrutmen tenaga honorer
daerah.; 2) melakukan proses seleksi yang ketat terhadap penerimaan tenaga
honorer. 3) membangun infrasturktur yang dapat meningkatkan penyerapan
tenaga kerja dan mengembangkan peluang usaha di wilayah Kabupaten Ngawi.
Kata Kunci : implementasi kebijakan publik, aturan tenaga honorer
viii
ABSTRACT
Dwi Rianto Jatmiko, S. 310211204 2012, Implementation of the
Indonesian Government Regulation No. 48 Year 2005 concerning the
appointment of Honorary Staff Become a candidate for Civil Servants Against
Regions Financial Condition in Ngawi Regency. Thesis: Graduate, University
March Surakarta.
This study aims to determine the policy of the government Ngawi
associated with Government Regulation (GR) of the Republic of Indonesia
Number 48 Year 2005 regarding the appointment of honorary staff became civil
service candidates, and the effect on local finance and efforts should be made by
the government of Ngawi Regency in order to nourish the financial condition of
the area.
This study was a sociological study (non-doctrinal). Law conceptualized
as behavioral patterns of institutionalized, exist as a social variables empirically
by taking research location in Ngawi Regency. Data were collected by interviews
and documentaries in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of
data using qualitative analysis inductive logic thinking.
The results showed that the government has adopted a policy Ngawi
Regency in accordance with GR 48/2005. Yet implementation of GR 48/2005 has
resulted in higher personnel expenditure burden on local finances in Ngawi
Regency. It also triggered the appointment of temporary employees in nearly all
government agencies. In theory the working of the law can be explained: 1) Legal
Structure Components identified all government agencies Ngawi district can not
implement the central government regulations so well that the ban on the
appointment of temporary employees are not complied with; 2) The components
of the legal substance, Ngawi regency government has given circulars ban on the
appointment of new temporary employees, but still ignored by government
agencies under it; 3) Components of Culture Law, the public mindset Ngawi who
crave professional civil servants exacerbating problems honorary appointment.
The effort should be made to: 1) the regent should be more resolute in cracking
beneath struktrual officials who remained honorary staff recruitment area .; 2)
conduct a rigorous selection process to the acceptance of temporary employees. 3)
build infrastructure to promote employment and develop business opportunities in
Ngawi Regency.
Keywords: public policy implementation, honorary staff regulation
ix
DARTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii
PERNYATAAN ........................................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................... v
ABSTRACT ................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ................................................................................. vii
DAFTAR ISI ................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL........................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
B. Perumusan Masalah .............................................................. 8
C. Tujuan Penelitian .................................................................. 9
D. Manfaat Penelitian ................................................................ 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori ...................................................................... 11
1. Teori Bekerjanya Hukum ................................................ 11