Jan 03, 2016
1.Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
3.Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004.
4.Peraturan Bersama 3 Menteri.
5.Peraturan Ka BKN Nomor 37 Tahun 2011
PENATAAN PNS2
1) Kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya PNS.
2) Jumlah PNS yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu orgaisasi.
UU NO.43 TAHUN 1999
FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
FORMASI ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis,sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
4
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1. Pelimpahan status kepegawaian pusat ke daerah karena kebijakan otonomi daerah berjumlah ± 2,3 juta PNS
2. Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS berjumlah 899. 866 CPNS
3. Persentase antara jumlah belanja pegawai dengan belanja publik didalam APBD tidak rasional.
I. LATAR BELAKANG PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
5. Pemekaran Wilayah/Daerah yang berdampak pada penambahan Formasi PNS.
6. Perkembangan Teknologi Informasi secara cepat dan pesat.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1.Mismatch yaitu kesenjangan antara kompetensi PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya
2. Under employment yaitu kinerja PNS yang belum produktif dan belum adanya target atau kontrak kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat belum memuaskan.
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisaasi yang harus dilaksanakan.
II. PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
III. KONDISI OBJEKTIF PNS
1.Jumlah PNS per 13 Mei 2011
adalah = 4.708.330.
2.Ratio PNS terhadap penduduk
adalah 4.708.330 : 237.556.363 =
1 : 50.45.
3.Prosentase PNS terhadap
penduduk adalah 1.98%
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
NO NEGARA PROSENTASE %
1 Indonesia 1,98
2 Malaysia 3,7
3 Filipina 2,9
4 Thailand 1,9
5 Kamboja 1,2
6 Laos 1,8
7 Vietnam 2,1
8 Darussalam 11,4
9 Myanmar 0,7
1. Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia 1,98% masih cukup moderatSebagai perbandingan beberapa Negara ASEAN
Sumber data: Kementerian Luar Negeri tahun 2009
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Tahun Jumlah%
Pertumbuhan
1 6 7
2003 3.648.005
2004 3.587.337 -1,66
2005 3.662.336 2,09
2006 3.725.231 1,72
2007 4.067.201 9,18
2008 4.083.360 0,40
2009 4.524.205 10,80
2010 4.598.100 1,63
2. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil 2003 - 2010
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan
JABATANINSTANSI
JUMLAHInstansi Pusat
InstansiDaerah
Struktural Esl. I 512 35 547
Esl. II 1.899 3.985 5.884
Esl. IIII 9.972 26.213 36.185 Esl. IV 33.879 119.939 153.818
Esl. V 8.512 3.276 11.788
Fungsional Tertentu 278.515 1.883.118 2.161.633
Fungsional Umum 616.698 1.721.777 2.338.475
JUMLAH 949.987 3.758.343 4.708.330
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
4. PNS yang akan mencapai BUP 2011-2014 sejumlah 488.494 dengan
Tahun 2011 : 107.418Tahun 2012 : 124.175Tahun 2013 : 123.167Tahun 2014 : 133.734
Total : 488.494
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN PNS
1. MELAKUKAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Penataan PNS adalah suatu proses analisis secara sistematis dan
berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai
yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.
PENGERTIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ORGANISASI
KUANTITAS, KUALITAS,
KOMPOSISI , DAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
KUANTITAS, KUALITAS,
KOMPOSISI , DAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
MENGHITUNG JUMLAH
PEGAWAI TEPAT
MENGHITUNG JUMLAH
PEGAWAI TEPAT
ANALISIS JAB/BEBAN
KERJA
ANALISIS JAB/BEBAN
KERJA
PENATAAN PEGAWAI
PENATAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PROSEDUR PENATAAN PNS
1. PERSIAPAN PENATAAN PNS
2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1. PERSIAPAN PENATAAN
Informasi
Jabatan :
a.Uraian
Jabatan
b.Syarat
Jabatan
c.Peta Jabatan
dan Kekuatan
Pegawai
Informasi
Jabatan :
a.Uraian
Jabatan
b.Syarat
Jabatan
c.Peta Jabatan
dan Kekuatan
Pegawai
Peninjauan Kembali
Menyusun Informasi Jabatan
Tidak Ada
Ada
ANALISIS JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS
Analisis Kesenjangan
Jabatan
Menghitung Kebutuhan Pegawai
Klasifikasi Jumlah
Pegawai
Tindak Lanjut
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS
GURU
PNS pada SARANA PELAYANAN KESEHATAN
TENAGA STRUKTURAL
PERKA BKN NO. 4/2010
KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN
SESUAI DENGAN STRUKTUR
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PERATURAN MENPAN & RB
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
INSTANSI PEMBINA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
DAFTAR SUSUNAN JABATANUnit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
No Nama
Jabatan Ikhtisar Jabatan
Syarat Jabatan
Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan
1 Kasubdit.
Perencanaan
Pengembang
an Pegawai
Melaksanakan
analisis kebutuhan
dan penyiapan bahan
perencanaan
pengembangan
pegawai.
S1
Manajemen
/Adminis-
trasi
Pengemba-
ngan
perencanaan /
manajemen
SDM
Terlibat dalam
kegiatan
bidang
pengemba-
ngan pegawai
Desain
Pengemba-
ngan SDM
Menganalisa
Kebutuhan
Pengembang
an dan
faktor-faktor
terkait
2 Kepala Seksi
Penyusunan
Perencanaan
Pengambang
an Pegawai
Melakukan
pengumpulan,
pengolahan, dan
analisis kebutuhan
pengembangan
S1
Manajemen
/Adminis-
trasi
Perencanaan
Pengembang
an
Terlibat dalam
kegiatan
teknis bidang
perencanaan
pengemba-
ngan
Desain
Perencanaan
teknis
Pengembang
an
Menyusun
Kebutuhan
teknia
Pengembang
an
3 Perencana
Pengembang
an Pegawai
Mengumpulkan
bahan perencanaan
pengambangan
S1
Manajemen
/Adminis-
trasi
Teknis
Pengemba-
ngan Pegawai
Terlibat dalam
kegiatan
bidang
pengemba-
ngan
Menyajikan
bahan
perencanaan
pengembang
an
Menginventa
risir
kebutuhan
dan
permasalah-
an
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATANUnit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
NoNama
Jabatan
Data Pegawai
Nama Tahun
pengang
katan
Pensiun
Pendi
dikan
Diklat Pengalaman
jabatan
Keahlian Keterampilan
1 Kasubdit.
Perencanaan
Pengemba-
ngan
Pegawai
Drs
Budi,
MM
1985 2012 S2 Peng
emba
ngan
SDM
Kabag
Pengemba-
ngan
pegawai
Menganalisis
jumlah
Kebutuhan
dan kualitas
Pengemba-
ngan
Mengklasifikasikan
daftar kebutuhan
dan faktor yg terkait
pengembangan
pegawai
2 Kepala Seksi
Penyusunan
Perencanaan
Pengemba-
ngan
Pegawai
Amir,
SE,
MM
1980 2011 S2 Pere
ncan
aan
Pen
gem
bang
an
Pengelola
Kepega-
waian
Mencari dan
mengumpul-
kan informasi
dan bahan
serta
Kebutuhan
pengemba-
ngan Pegawai
Menyusun dan
menghimpun
Kebutuhan
pengembangan
Pegawai
3 Perencana
Pengemba-
ngan
Pegawai
Karina
, SE
2009 2040 S1 - - Dst Dst
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAITahun 2011 s/d 2013
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
No Nama JabatanPegawai Yang Ada Pensiun Promosi Mutasi
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 Kasubdit.
Perencanaan
Pengembangan
Pegawai
1 1 1 - 1 - - 1 - - - -
2 Kepala Seksi
Penyusunan
Perencanaan
Pengemba-ngan
Pegawai
1 1 1 - - 1 - - 1 - - -
3 Perencana
Pengembangan
Pegawai
1 1 1 - - - - - - - 1 1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAITahun 2011 s/d 2013
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
No Nama JabatanPegawai yang ada
2010
Persediaan
2011 2012 2013
1 Kasubdit. Perencanaan Pengemba-
ngan Pegawai
1 1 1 1
2 Kepala Seksi Penyusunan
Perencanaan Pengembangan
Pegawai
1 1 1 1
3 Perencana Pengembangan
Pegawai
1 1 1 1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS KESENJANGAN JABATANUnit Kerja : Direktorat Perencanaan kepegawaian dan FormasiNama Pegawai : Drs. Budi, MMJabatan : Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
No Kategori Syarat Jabatan Eksisting Kondisi PegawaiAnalisis
KesenjanganTindak Lanjut
1 Pendidikan S1
Manajemen/Administrasi
S2
2 Diklat Pengembangan
perencanaan /manajemen
SDM
Pengembangan SDM
3 Pengalaman
Jabatan
Terlibat dalam kegiatan
bidang pengembangan
pegawai
Kabag Pengembangan
Pegawai
4 Keahlian Desain Pengembangan
SDM
Menganalisis jumlah
Kebutuhan dan kualitas
Pengembangan
5 Keterampilan Menganalisis Kebutuhan
Pengembangan dan
faktor-faktor terkait
Mengklasifikasikan daftar
kebutuhan dan faktor yg
terkait pengembangan
pegawai
1. Nama Jabatan 9. Tanggung Jawab2. Kode Jabatan 10. Wewenang3. Unit Organisasi 11. Nama Jabatan yg ada
dibawahnya4. Ikhtisar Jabatan 12. Korelasi Jabatan5. Uraian Tugas 13. Kondisi Lingkungan Kerja6. Bahan Kerja 14 Resiko Pekerjaan7. Alat Kerja 15. Syarat Jabatan8. Hasil Kerja 16 Prestasi Kerja Yang diharapkan
17. Butir Informasi lain
KKEEGUNAANGUNAAN INFORMASI JABATANINFORMASI JABATAN
• INFORMASI PEMEGANG JABATAN• MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP• MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB• MENGETAHUI BATAS WEWENANG• MENGETAHUI HASIL KERJA• DIKLAT• INFORMASI SYARAT JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Contoh :-Jumlah PNS pada Kab. X adalah 4.700 orang.-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 5.000.-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah minimal 4.875. -Dengan demikian Kab. X saat ini termasuk dalam Kategori Kurang (K).
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
KURANG (K)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Contoh :-Jumlah PNS pada Kab. Y adalah 4.955 orang.-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 4.892 .-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah antara 4.780 sampai dengan 5.014. -Dengan demikian Kab. Y saat ini termasuk dalam Kategori Sesuai (S).
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
SESUAI (S)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Contoh :-Jumlah PNS pada Kota Z adalah 23.000 orang.-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 15.000.-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah maksimal 15.375. -Dengan demikian Pemerintah Kota Z saat ini termasuk dalam Kategori Lebih (L).
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
LEBIH (L)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI KURANG (K)
TINDAK LANJUT
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Positive Growth5. Positive Growth
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI SESUAI (S)
2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai
TINDAK LANJUT
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Zero Growth5. Zero Growth
3. Mengangkat JFU menjadi JFT3. Mengangkat JFU menjadi JFT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI LEBIH (L)
4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentang pemberhentian pegawai4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentang pemberhentian pegawai
3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan
2. Penilaian Kompetensi2. Penilaian Kompetensi
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang 1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
5. Minus Growth5. Minus Growth
6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur)6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 1999
A. Pasal 23 ayat (2)A. Pasal 23 ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena:a. Atas permintaan sendiri;b. Mencapai batas usia pensiun;c. Perampingan organisasi pemerintah;ataud. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil
B. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan hak tabungan hari tua
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan hak tabungan hari tua
Ayat (1)Ayat (1)
Ayat (2)Ayat (2) Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di perlukan oleh Pemerintah atau hal hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan tidak dengan hormat
Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di perlukan oleh Pemerintah atau hal hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan tidak dengan hormat
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 6
Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan kepada satuan organisasi lainnya.
Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan kepada satuan organisasi lainnya.
Pasal 7
Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 18
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 19
(1)Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun
(1)Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 20
(1)Besarnya uang tunggu adalah:a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun
pertama;b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun-tahun selanjudnya
(1)Besarnya uang tunggu adalah:a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun
pertama;b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun-tahun selanjudnya
(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya,dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri
(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya,dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri