ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN Ni Putu Novy Trisna Dewi 1020025002 Made Dian Kusuma Dewi 1020025045 I Dewa Ayu Yulita Astari 1020025052 I.G.A. A. Putri Krismayanthi 1020025060 I Putu Astawan 1020025062 I Made Endra Priantono 1020025066 Kadek Edy Surya Widya P 1020025068 Desak Ketut Dewi Satyawati K 1020025070 PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
JAMINAN PERSALINAN
Ni Putu Novy Trisna Dewi 1020025002Made Dian Kusuma Dewi 1020025045I Dewa Ayu Yulita Astari 1020025052I.G.A. A. Putri Krismayanthi 1020025060I Putu Astawan 1020025062I Made Endra Priantono 1020025066Kadek Edy Surya Widya P 1020025068Desak Ketut Dewi Satyawati K 1020025070
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
2013
1. Latar Belakang
Kesehatan sebagai hak asasi telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi
kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Status kesehatan penduduk suatu negara akan
mempengaruhi berbagai bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial maupun ekonomi. Untuk
dapat mengetahui status kesehatan tersebut maka dapat digunakan beberapa parameter
diantaranya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indonesia
merupakan negara dengan kasus AKI dan AKB yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI
228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus
(AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup.. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment
Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan AKI menurun dari 228 pada tahun 2007
menjadi 102 per 100.000 KH dan AKB menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per 1000
KH.
AKI dan AKB menjadi isu yang dominan karena menjadi salah satu indikator dalam
mencapai MDG’s target keempat dan kelima yaitu menurunkan kematian bayi dan meningkatkan
kesehatan ibu. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu
yang terjadi 90 % pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (SKRT, 2011). Kematian
ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya
terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari
tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan darurat.
Hal lain yang menjadi masalah yaitu masih banyaknya ibu hamil khususnya yang berasal dari
keluarga dengan tingkat ekonomi rendah tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk
melakukan persalinan karena tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, jampersal menjadi komponen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui
Kemenkes untuk mengurangi hambatan finansial bagi masyarakat berupa memberi jaminan
pembiayaan pelayanan persalinan kepada ibu hamil . Jampersal diharapkan mampu
meningkatkan akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayan kesehatan saat melakukan persalinan
sehingga tidak’terjadi keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan persalinan. Pelayaan
kesehatan yang diberikan oleh jampersal meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan
persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru
lahir.
Dalam pelaksanaannya, program Jampersal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan
baik. Beberapa permasalahan yang kerap ditemui dalam implementasi Jampersal ini yaitu
program Jampersal belum dapat dinikmati oleh semua warga yang membutuhkan karena
kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan jampersal dan belum semua bidan yang ada
di daerah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak dinas kesehatan setempat.
Permasalahan mengenai Jampersal tersebut melatarbelakangi penulis untuk menganalisis
mengenai kebijakan tersebut.
2. Policy Analysis dari Kebijakan Jampersal
Gambar 1. Segitiga Kebijakan
2.1 Kontent dalam Kebijakan Jampersal
Setigiga kebijakan merupakan salah satu cara untuk menganalisis kebijakan maupun
instrument yang ada di dalamnya. Dalam segitiga kebijakan sendiri terdapat beberapa komponen
salah satunya adanya konten. Sehubungan dengan hal tersebut adapun beberapa konten yang
terdapat dalam petunjuk teknis Jampersal tahun 2012, antara lain:
a. Tujuan Jampersal:
Terdapat 2 tujuan utama dalam program Jampersal, tujuan tersebut terdiri dari:
Tujuan Umum yaitu agar meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang
dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui
jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.
Contents
Contexts
Process
Actors
Tujuan Khusus yaitu:
1. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan
nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
2. Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatnya
cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan
penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga
kesehatan.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.
b. Manfaat yang dihasilkan
Jika dihubungkan dengan tujuan yang ada, keberadaan program Jampersal setidaknya
dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat tersebut seperti ibu hamil dapat lebih mudah
dalam memperoleh informasi dan akses tentang kesehatan ibu dan anak melalui pemeriksaan
maupun pelayanan oleh tenaga professional yang ditanggung dalam Jampersal. Selain itu
manfaat lainnya ialah masyarakat yang berada dalam golongan miskin dapat lebih terbantu
dalam mendapat pelayanan terkait kesehatan ibu dan anak karena adana penanggungan biaya
untuk pelayanan bagi kesehatan ibu dan dan anak. Kemudahan biaya, akses, informasi ini
nantinya diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan
untuk kehamilan dan persalinannya sehingga dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan
bagi ibu dan anak. Dimana hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
c. Derajat perubahan yang diinginkan
Adanya program Jampersal diharapkan dapat menimbulkan perubahan dalam bidang
kesehatan ibu dan anak. Perubahan tersebut lebih cenderung kepada kemudahan biaya, akses
dan informasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dimana hal itu nantinya akan
berpengaruh terhadap akselerasi tujuan MDGs (Millenium Develoment Goals) yang ke 4 yaitu
menurunkan angka kematian anak dan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Hal itu
sehubungan dengan upaya untuk mengurangi tiga terlambat yang terdiri dari terlambat dalam
pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga
kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas pelayanan kesehatan saat dalam keadaan
emergensi yang dapat mendorong pencapaian MDGs tersebut. Kepentingan lain yang juga
akan terpengaruh ialah peraturan mengenai Keluarga Berencana. Sebab, Jampersal mencakup
juga penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan yang bepengaruh pada pelaksanaan
KB.
d. Ruang lingkup Jampersal
Berdasarkan Juknis Jampersal tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dalam ruang
lingkup Jampesal pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang
berdasarkan rujukan. Rujukan tersebut terbagi atas 2 tahap, yaitu:
1. Pelayanan persalinan tingkat pertama
Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan,
pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya
komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pelayanan
tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya
termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan Jaminan
persalinan di tingkat pertama meliputi:
Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 Kali yang
mencakup integrasi program antara PMTCT, malaria, dan TB.
Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir
Pertolongan persalinan normal
Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang
merupakan kompetensi Puskesmas PONED
Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA
dengan frekuensi 4 kali
Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya
Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya
2. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang
tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan
berdasarkan rujukan atas indikasi medis. Pada kondisi kegawatdaruratan kebidanan dan
neonatal tidak diperlukan surat rujukan. Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan
pelayanan terencana atas indikasi ibu dan janin/bayinya. Pelayanan tingkat lanjutan untuk
rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan
di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan
Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:
Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti)
Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di
pelayanan tingkat pertama.
Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat
persalinan.
Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti)
Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi
3. Pelayanan Persiapan Rujukan
Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi
yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama
sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan
karena adanya keterbatasan SDM, peralatan dan obat-obatan
Pasien dipastikan akan mendapat pelayanan paripurna yang lebih baik dan aman
di fasilitas kesehatan rujukan jika melakukan rujukan
Pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan dengan memeperhatikan
syarat-syarat seperti stabilisasi keadaan umum (Tekanan darah stabil/ terkendali,
nadi teraba, pernafasan teratur dan Jalan nafas longgar, terpasang infus, tidak
terdapat kejang/kejang sudah terkendali), pendarahan terkendali, kelengkapan
ambulansi pasien (pengawasan petugas kesehatan dan antisipasi gawat darurat,
cairan infus yang cukup selama proses rujukan, serta obat dan Bahan Habis Pakai
yang cukup ).
e. Kedudukan pembuat Jampersal
Program Jampersal sendiri diluncurkan oleh Kemenkes tahun 2011 atas dasar harapan
agar terjadinya reformasi dalam bidang kesehatan dan secara khusus membantu ibu
melahirkan yang pembiayaannya dijamin pemerintah, di fasilitas kesehatan pemerintah dan
juga swasta yang sudah menandatangani kerja sama. (Interaksi, 2011)
Pengorganisasian dalam Jampersal tersusun atas Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang
terbagi pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dimana Tim Koordinasi ini bersifat
lintas sektor yang terdiri dari pelindung, ketua, sekretaris dan anggota. Sementara Tim
Pengelola sendiri bersifat lintas program yang terdiri dari pelindung, penanggung jawab,
pelaksana, anggota, dan sekretariat. Jika dilihat dari kedudukannya, baik dalam Tim
Koordinasi maupun Tim Pengelola, Kemenkes berkedudukan sebagai pelindung dalam
susunan pengorganisasian tersebut dan berhubungan secara lintas sektor maupun lintas
program dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pengorganisasian. Dimana Kemenkes
bertugas untuk memantau pihak-pihak yang berada dalam pengorganisasian ini telah
melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab serta memastikan jika kebutuhan
khususnya terkait kesehatan ibu dan anak telah terpenuhi.
f. Sasaran dan pelaksana Program
Sasaran dari program Jamkesmas sendiri dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang
diharapkan dari program tersbut. Dimana sasaran dari Jamkesmas adalah ibu hamil, ibu
bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan
usia 28 hari). Sasaran ini adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat pelayanan yang
berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi
untuk mencegah meningkatnya AKI dan AKB yang berkaitan dengan proses persalinan
tersebut. (Kemenkes, 2012)
Kemudian, pelaksana program Jampersal sendiri dibedakan pada tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten. Dimana pada tingkat nasional Jampersal dilaksanakan oleh Dirjen
Bina Upaya Kesehatan sebagai ketua pelaksana 1, Dirjen Bina Gizi dan KIA sebagai ketua
pelaksana 2, dan sebagai anggota yaitu pejabat Eselon II dan III yang terkait. Kemudian pada
tingkat kabupaten Jampersal dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi sebagai
ketua pelaksana, dan sebagai anggota yaitu seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan
Provinsi. Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota Jampersal dilaksanakan oleh Sekretaris
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai ketua pelaksana, dan sebagai anggota yaitu seluruh
Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
g. Pendanaan jaminan persalinan
Pendanaan jaminan persalinan sendiri dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas.
Dimana dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang
dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sementara untuk Alokasi dana Jaminan Persalinan sendiri
dibedakan antara alokasi dana pada pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar dan alokasi
dana pada pelayanan kesehatan kesehatan tingkat lanjutan/rujukan. Di pelayanan tingkat
pertama diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran
bumil penerima manfaat Jaminan persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan di
daerah tersebut dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama.
Sementara di pelayanan tingkat lanjutan diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bumil
peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima manfaat jaminan persalinan yang belum
memiliki jaminan persalinan dengan risiko tinggi/dengn komplikasi yang perlu mendapatkan
penanganan di PPK lanjutan/rujukan di daerah tersebut dikalikan rata-rata besaran biaya paket
pelayanan persalinan risiko tinggi/dengan komplikasi menurut INA CBGs.
Kemudian untuk penyaluran dananya, disalurkan secara langsung oleh Kemenkes dari
bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke rekening
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang akan dikelola oleh Tim Pengelola tingkat Kabupeten/Kota
dan juga disalurkan langsung ke rekening Rumah Sakit/Balai Kesehatan untuk pelayanan
persalinan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dimana pembayaran pelayanan persalinan
dalam Jampersal akan dilakukan dengan mekanisme klaim oleh fasilitas kesehatan baik itu
pada tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan.
h. Sumber daya yang dikerahkan
Dalam rangka merealisasikan program Jampersal, terdapat beberapa sumber daya yang perlu
dikerahkan. Sumber daya tersebut berasal dari pihak-pihak yang diajak kerjasama seperti
Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, serta Dokter Praktik yang dapat memberikan bantuan
tenaga kesehatan baik itu bidan, dokter, tenaga kesehatan professional lain yang betugas
untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Jampersal. Dimana hal
tersebut setidaknya diharapkan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan dan pencapaian
tujuan Jampersal karena kemudahan dalam hal biaya, akses, maupun infotmasi.
i. Indikator Keberhasilan, Pemantauan Dan Evaluasi Jampersal
Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan Jaminan Persalinan digunakan beberapa
kelompok indikator-indikator yaitu indikator kinerja program (Cakupan K1, K4, pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penanganan komplikasi kebidanan,