Page 1
i
ANALISIS FUNGSI DAN PERAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Marayoka Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar sarjana
Pendidikan pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar
HARDIANTO
105430019415
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2O18/2019
Page 5
v
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa’taala,
yang telah menganugrahkan kesehatan kesempatan serta ke imanan sehingga
penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Analisis Fungsi dan Peran
Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU NO 6
Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto)” penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk
memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Muhammadiyah
Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. Penyusunan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan
dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penelitian mengucapkan terima
kasih banyak.
Ucapan terima kasih yang teristimewa dan tak akan pernah terbalaskan
sepanjang hayat disampaikan kepada Orang Tua saya ayah saya Masbar Dg Sa’ra
dan ibunda St Maia Dg ngiji yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu
mengasihi hatiku dengan doa-doa yang terselip disetiap shalatmu serta menjadi
kebanggan dalam hidupku. Rasa terima kasih ini takkan pernah cukup membalas
limpahan jasa-jasa dan kebahagian telah didapatkan hingga saat ini. Kemudian
ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan saya ketika masih mahasiswa
baru, teman kabinet sinergi saya, dan tidak lupa pula kepada teman seperjuangan
Page 6
vi
saya di barmas tim, berkat doa dan dorongan mereka sehingga saya bisa seperti
sekarang.
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini
adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Banyak permasalahan dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung
dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya dapat juga terselesaikan berkat doa,
bimbingan, bantuan, dukungan, dan uluran tangan dari berbagai pihak,baik secara
materil maupun no-materil. Atas kerja keras yang selama ini telah dijalani dengan
kebersamaan, untuk itu sepantasnya ucapan terima kasih yang tak terhingga dan
dengan segala ketulusan hati di berikan kepada :
1. Dr. A. Rahim, S.H,M.Hum. sebagai dosen pembimbing pertama yang
telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal
hingga akhir.
2. Drs.H. Nasrun Hasan, M.Pd.sebagai dosen pembimbing kedua yang telah
membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga
akhir.
Sebagai penutup penulis menyadari bahwa masih banyak kekhilafan dan
kekurangan dalam penyusun skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sangat
mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari para pembaca,
demi lebih sempurnanya skripsi ini yang penulis susun.
Akhir penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna, bermanfaat,
Page 7
vii
barokah, masalah di dunia dan di akhirat. Aamiin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
Makassar, Oktober 2019
Hardianto
Page 8
viii
ABSTRAK
HARDIANTO. Analisis Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa
Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto). Skripsi. Prodi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Dibimbing oleh A. Rahim dan H. Nasrum Hasan .Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Menjalankan
Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto,
Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program
kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pupolasi dan
Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Sirajuddin Dg Siratang) dan
masyarakat sedangkan sampel di ambil sebanyak 3 sampel di antaranya
1. (Bakri Dg Lewa) 2. (Dg Sibali) 3. (Bahar Dg Sewa). Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan Masalah
yaitu Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa
Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dan Bagaimana Kinerja
Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Marayoka,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto masih di dapatkan beberapa kendala
yang menghambat proses jalannya pemerintahan desa dengan baik, kendala
tersebut antara lain: minimnya dana alokasi desa untuk pembangunan desa,
sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi
pembangunan Desa Marayoka, adanya masyarakat yang pro dan kontrak dengan
kinerja Kepala Desa Marayoka, Kepala Desa kurang mendengar aspirasi
msyarakat dan kurangnya komunikasi dengan warga desa, kesadaran masyarakat
yang minim akan peraturan desa Marayoka. Kinerja Kepala Desa dalam hal ini
Kepala Desa mengoptoimalkan organisasi desa salah satunya adalah BUMBES
(badan usaha milik desa), sebagai penunjang pendapatan desa. BUMDES
merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum,
pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Analisis Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014
Page 9
ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN
MOTO:
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan
penuh keikhlasan, dan istiqomah dalam menghadapi
cobaan
PERSEMBAHAN:
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
teman-teman saya Nisaul Khamizah, Wahyuningsih, Wiwin
Danil, Yudistira Ramadhan, serta Barmas Tim, dan
almamater tercinta saya Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Page 10
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................... iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................ iv
KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI ........................................................ v
SURAT PERJANJIAN .............................................................................................. vi
SURAT PERNYATAAN ........................................................................................... vii
ABSTRAK .................................................................................................................. viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................................ x
DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 8
C. Fokus Penelitian ........................................................................................ 8
D. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8
E. Manfaat Penelitian...................................................................................... 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................. 10
A. Kajian Teori ............................................................................................. 10
B. Sejarah Desa Marayoka ............................................................................ 27
C. Asas Peraturan Desa ................................................................................. 29
D. Kerangka Pikir.......................................................................................... 31
E. Definisi Operasional ................................................................................. 32
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................ 34
A. Jenis Penelitian ......................................................................................... 34
B. Lokasi, dan Waktu Penelitian dan Subjek Penelitian .............................. 34
Page 11
xi
C. Populasi dan sampel ................................................................................. 35
D. Prosedur Penelitian .................................................................................. 35
E. Instrumen Penelitian ................................................................................. 36
F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 36
G. Teknik Analisis Data ...........................................................................37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ..................................................................... 39
1. Sejarah .......................................................................................... 39
2. Letak Geografis ............................................................................ 41
3. Kependudukan.............................................................................. 42
B. Hasil Penelitian ....................................................................................... 46
C. Pembahasan ............................................................................................. 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 68
A. Kesimpulan .............................................................................................. 68
B. Saran ......................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
Page 12
xii
DAFTAR BAGAN
Bagan Kerangka
Fikir.............................................................................................31
Page 13
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 01 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Marayoka
tahun 2016.................................................................................................43
Tabel 02 jumlah penduduk Marayoka berdasarkan status perkawinan......44
Tabel 03 Jumlah Penduduk Desa Marayoka Berdasarkan Kelompok Umur
...................................................................................................................45
Page 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Orientasi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik (public service) dan meningkatkan perekonomian
daerah yang pada dasarnya, terkandung tiga misi utama, yaitu meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi
dan efektifitas pengolalan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya
mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat(7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.
Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan
dalam system pemerintahan Indonesia.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui
ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
Page 15
2
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”.
Oleh karena itu, Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah
menetapkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam
konsideran Undang-undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal-
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 (Empat)
Undang-Undang tersebut yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas
Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian
hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan
memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa,
gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset
Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan
pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat
Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat
masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Page 16
3
Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana
pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa”. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang
ditetapkan secara demokratis.
Dengan demikian sebuah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan
dengan Perangkat Desa yang membantu jalannya pemerintahan Desa. Secara
umum Kepala Desa sendiri bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak,
kewenangan, kewajiban, dan juga larangannya dalam menjalankan tugas
pemerintahan di Desa.
Kepemimpinan seorang Kepala Desa itu sendiri merupakan salah satu
faktor penentu maju dan berkembangnya sebuah Desa. Dengan dunia saat ini
Desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa,
merencanakan pembangunan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif
bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
mengelolah dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom
Page 17
4
yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang
diperlukan.
Oleh karena itu Kepala Desa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan
undang-undang yang berlaku tersebut, sehingga mampu untuk memimpin desa
sebagai suatu daerah yang otonom dan sebagai ujung tombak dalam pembangunan
dan maupun dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai
dalam pembangunan, yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan
seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti
paradigma Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada
Pemerintah atau Negara itu saja tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik
didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat). Disebutkan
kewenangan-kewenangan kepala Desa dalam hal pembinaan, yaitu :
1. Pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
3. Membina dan melestarikan adat sosial budaya masyarakat desa.
Kemudian sehubungan dengan fungsi kepala desa yaitu sebagai pemimpin
dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mengajukan peraturan desa, menyusun
dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), perekonomian dan pembangunan, serta dalam hal ini
pembinaan kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini kepemimpinan kepala desa
yang efektif dan tepat yang diperlukan dalam membina kehidupan bermasyarakat
Page 18
5
khususnya Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibidang Ketenteraman dan
Ketertiban.
Melihat masalah kepemimpinan kepala desa saat ini belum mampu
membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Marayoka, kondisi ini diketahui
dari beberapa indikator dalam hal ini yaitu pembinaan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat desa yaitu masih kurangnya interaksi sosial dan komunikasi
publik antara kepala desa dengan masyarakat yang ada yang berpengaruh terhadap
tertibnya kehidupan masyarakat desa, pemerintah yang masih belum dapat melerai
masalah antar masyarakatnya yang mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat
yang kurang tertib sehingga kurangnya juga ketentraman yang ada dalam kondisi
kehidupan sosial masyarakat desa, serta masih kurang efektif dan kurang
profesionalnya sikap kepemimpinan dalam pembinaan masalah sosial masyarakat
yang ada mengakibatkan kurang tertibnya kehidupan masyarakat dan kurang
harmonisnya hubungan komunikasi masyarakat dengan masyarakat, dan
masyarakat dengan pemerintah. Dengan kata lain usaha-usaha pembinaan yang
dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya belum
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
Dalam hal ini peran kepala desa harus berusaha lebih keras lagi untuk
mewujudkan berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.Pembinaan kepala desa
ini pada dasarnya adalah ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
desa itu sendiri.Segala bentuk pembinaan tersebut harus dipahami pemerintah dan
masyarakat yang dimana harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
Page 19
6
Melihat saat ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu
kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan
aktifitas sehari-hari.
Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat
menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak
kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat
dihadapkan pada kondisi yang tidak aman dan tertib akan menganggu tatanan
kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya pemenuhan kesejahteraan hidup
akan terganggu pula.
Untuk itu diperlukannya sosok pemimpin yang handal dalam mengelola
organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain dan mampu
menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama,
selain itu seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dan merata dalam
mengayomi masyarakatnya.
Hubungan antara pemimpin dan mereka yang dipimpin bukanlah
hubungan satu arah tetapi senantiasa harus terdapat adanya antar hubungan.
Bahwa seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi kelompoknya, jelas karena
apabila ia tidak mampu melakukannya maka berarti pemimpin tersebut tidak
dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik.
Seorang pemimpin memimpin dan bukanlah memaksa.Pemimpin menarik
pengikutnya hingga mencapai puncak prestasi yang menurut anggapan mereka
semula tidak mungkin tercapai. Seorang pemimpin mengenal sifat-sifat individual
Page 20
7
pengikut-pengikutnya dan ia mengetahui kualitas-kualitas apa yang akan
merangsang mereka sebagai masyarakatnya untuk bekerja sebaik mungkin. Badan
Pemusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan
desa, merumuskannya dan menetapkanya bersama Pemerintah Desa (Soenarjo :
2014). Pembuatan peraturan desa sangat penting, karena desa yang sudah
dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap
aktivitasnya.
Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan masalah yang ada dan
masyarakat menghendaki untuk dibuat Perdes sebagai upaya penyelesaian
permasalahan.Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur
aspirasi masyarakat dimana usulan atau masukan untuk rancangan suatu peraturan
desa bisa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui Badan
Permusyawaratan Desa. Demi kemajuan desa, diperlukan pengorganisasian yang
mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi didalamnya,
dengan demikian diharapkan bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan
pembangunan desa akan berjalan lebih efektif, efisien dan rasional.
Ketika fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dapat
dilaksanakan dengan baik secara utuh maka hal tersebut akan memberikan
kontribusi yang sangat baik terhadap akuntabilitas pemerintahan disuatu desa,
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis
sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi
Daerah dan juga mengingat bahwa pada dasarnya di era otonomi seperti sekarang
ini, di tingkatan desalah potensi-potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan. .
Page 21
8
B. Rumusan Masalah
Berkenaan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
permasalahan pokok yang di teliti adalah:
1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Menjalankan Program
Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa
Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
C. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka fokus penelitian yang
diteliti adalah “ Bagaimana Kepala Desa dan Perangkatnya dalam Menjalankan
Fungsi dan Tugasnya Sebagai Pemerintahan Setempat”.
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa dalam
menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan
Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto
Page 22
9
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan dinamika otonomi
daerah terkhusus pada pemerintahan desa.
2. Manfaat Praksis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi
Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif
yang bertujuan melakukan perubahan sosial.
Dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian berikutnya
Page 23
10
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topic
pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses
pengertian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang
terurai pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas
dalam kajian pustaka ini adalah dibawah ini.
1. Konsep Analisis
Apa yang dimaksud dengan analisis (analysis)? Pengertian
Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti,
mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali
menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan
maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam
mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-
komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji
lebih lanjut.Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan
dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi
komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan
mudah dijelaskan.
10
Page 24
11
Menurut para ahli pengertian analisis :
Kamaruddin mengemukakan bahwa analisis adalah aktivitas berfikir
untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil
sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing
komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
Menurut Wiradi, arti analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan
memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan
dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya
masing-masing. Menurut Robert J. Schreiter pengertian analisis adalah
“membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan
tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang
disampaikan.
Pengertian analisis menurut KBBI adalah:
a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan
lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab,
duduk perkara, dan sebagainya).
b. Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
c. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya
d. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya
Page 25
12
1. Macam Jenis Analisis
Terdapat beberapa jenis analisis yang bisa anda pilih. Metode yang
diambil oleh setiap jenis analisis pun juga berbeda. Berikut adalah beberapa jenis
analisis
a. Analisis Logika
Adalah sebuah analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu dan
berdasarkan pada logika dan pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain.
b. Analisis realis
Sebuah analisis yang dalam melakukan proses analisis akan menggunakan
urutan benda sebagai dasar pemikiran. Urutan benda ini didasarkan pada kesatuan
atau sifat dasar dari benda itu sendiri.
2. Fungsi dan Tujuan Analisis
Analisis mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data-data yang terdapat
pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan diberbagai jenis
lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam
keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis
dapat mengetahui secara mendetail tentang keadaan lingkungan saat ini. Analisis
bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data ini dapat
digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis.
Page 26
13
Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau konflik, atau
bisa saja hanya digunakan sebagai arsip. Dalam bidang pendidikan analisis
digunakan untuk melakukan penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.
3. Contoh Analisis
Salah satu contoh untuk analisis adalah berkaitan dengan perusahaan.
Dalam hal ini yang digunakan adalah analisis SWOT. SWOT adalah kepanjangan
dari strength (kekuatan) digunakan untuk mempelajari kekuatan yang dimiliki
oleh suatu perusahaan dari para pesainnya untuk dapat menguasai pasar,
Weakness (kelemahan) digunakan untuk mempelajari kelemahan yang dimiliki
agar tetap bertahan, Opportunity (peluang) mencari peluang atau trobosan baru
yang berkembang dimasa mendatang, dan Threats (ancaman) digunakan untuk
mempelajari ancaman yang mungkin akan menyebabkan kemunduran bagi
perusahaan. Dari ketiga unsur ini sebuah kinerja dan juga struktur dari perusahaan
tersebut akan diteliti satu persatu.
Hasil dari analisis SWOT sendiri dapat digunakan untuk berbagai
kepentingan perusahaan. Seperti untuk membantu mengatasi krisis internal atau
eksternal dari perusahaan sendiri. Selain itu hasil dari analisis dapat dijadikan
arsip dan digunakan sebagai pembanding perkembangan perusahaan, sebagai
salah satu patokan untuk dapat meningkatkan kinerja kerja dan pengembangan
produk perusahaan.
Page 27
14
2. Konsep Fungsi dan Peran
1. Pengertian peran
Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau
kedudukan.Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan
mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran
(Suhardono : 2014), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam
kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap
posisi. Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang
dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya.
Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan
lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk betindak (Soekanto : 2015),
arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan
status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan
keteraturan sosial, bahkan dalam keteruran tindakan semuanya disesuaikan
dengan peran yang berbeda. Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah
orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di
kehidupan masyarakat. (2016)
Hal ini di dasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan
yang diinginkan (Mifta Thoha : 2017), peran adalah serangkaian perilaku
seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa
dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang
diinginakn, sesuai kata hatinya.
Page 28
15
Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang
dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.Hal ini di
dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan kedudukan serta
karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.
2. Konsep peran
a. Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang
seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan
interpretasi atas sesuaty yang diyakini tentang bagaimana seharusnya
kita berperilaku.
b. Ekpektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain
bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian
besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan
dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.
c. Konflik organisasi sosial Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi
peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik
ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran
lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain. Contohnya perbedaan
pendapat tentang hukum positif dengan hukum adat terkait pernikahan
dini pada masyarakat.
Page 29
16
3. Struktur peran
Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
a. Peran formal
Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai
perilaku yang sifatnya homogen.Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan
istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga,
merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.
b. Peran informal
Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang
sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di
permukaan.Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan
emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.
4. Jenis-jenis peran
a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam
tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur
dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
b. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan
kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu.
Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu
di dalam kehidupan masyarakat.
Page 30
17
3. Konsep Pemerintahan Desa dalam Undang-undang no 6 tahun 2014
a. Otonomi Daerah
Otonomi daerah tersusun dari dua kata yaitu otonomi dan daerah.Otonomi
berasal bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani otonomi, berasal dari
kata outos dan nomos. Outos berarti sendiri, sedangkannomos artinya hukuman
atau aturan.Sehingga jika digabungkan pengertian otonomi daerah adalah hukum
atau aturan sendiri.Hukum disini dapat berarti pengundangan yang disusun
sendiri.Jika dikaji secara lebih lanjut, otonomi dapat juga diartikan sebagai
pemerintahan sendiri.
Akan tetapi dalam artian yang lebih luas otonomi juga dapat diartikan
sebagai suatu kebebasan untuk menjalankan hukum secara mandiri dan
menentukan hukum atau pemerintahan sendiri.Sendiri yang dimaksudkan dalam
pemerintahan adalah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban
sendiri.Pembahasan berikutnya adalah mengenai daerah.
Daerah merupakan suatu tempat tertentu yang didiami oleh sekumpulan
masyarakat, daerah juga di sama artikan wilayah, umumnya daerah yang
dimaksud dalam otonomi adalah provinsi atau kabupaten.Berdasarkan penjelasan
diatas maka pengertian otonomi daerah secara sederhana adalah kewenangan dan
kebijakan daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri.
Secara lebih jelas pengertian otonomi daerah telah tertuang dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana dijelaskan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
Page 31
18
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam otonomi daerah terdapat
istilah daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
b. Fungsi dan tujuan otonomi daerah
Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi
daerahnya sendiri. Tujuan Otonomi dan Fungsi Otonomi daerah telah tertuang
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan landasan hukum
tersebut, fungsi dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
1. Tujuan otonomi daerah
Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
a. Tujuan Otonomi daerah yang pertama adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu tempat di
daerah yang menjadi kekuasaannya.
1) Tujuan Otonomi Daerah yang kedua yaitu untuk Meningkatkan kualitas
pelayanan umum yang berada didaerah kekuasaannya.
2) Tujuan otonomi daerah yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing
daerah yang ada dalam suatu negara.
3) Tujuan otonomi daerah yang keempat yaitu untuk menetapkan kebijakan
sendiri berdasarkan kondisi daerah kekuasaannya.
Page 32
19
4) Tujuan otonomi daerah selain tujuan otonomi daerah diatas adalah untuk
memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur
dearahnya ssendiri meskipun masih terikat dengan negara.
Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
d. Meningkatkan keadilan nasional.
2. Fungsi otonomi daerah
Sama halnya dengan tujuan otonomi daerah, fungsi otomoni daerah juga
tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-
Undang tersebut Fungsi Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
a. Otonomi daerah berfungsi untuk mengatur pemerintahannya daerah
kekuasaannya.
b. Otonomi daerah berfungi untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan di
daerah kekuasaannya.
c. Tujuan dan fungsi otonomi daerah merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan antar satu dengan yang lainnya. Fungsi otonomi daerah
dilaksanakan untuk memenuhi tujuannya.
3. Prinsip otonomi daerah
Page 33
20
Dalam pelaksanaannya otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip tertentu.
Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan suatu otonomi yang
berprinsipkan luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan dari adanya Prinsip-
prinsip otonomi daerah tersebut adalah untuk menghindari terjadinya
penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Secara
lebih jelas prinsip otonomi daerah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Prinsip otonomi luas
Otonomi luas yang dimaksudkan dalam prinsip otonomi ini menjelaskan
bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam
menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
Permasalahan tersebut juga tidak ditangani oleh pemerintahan pusat.
Sehingga secara umum otonomi daerah memiliki berbagai jenis. Selain itu, setiap
otonomi daerah juga memberikan kebebasan untuk mewujudkan tujuan yang
ingin dicapainya. Tujuan tersebut secara umum telah dijelaskan dalam
pembahasan tujuan otonomi daerah diatas.
b. Prinsip otonomi nyata
Prinsip otonomi nyata berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban
dalam menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara nyata, senyata-
nyatanya. Prinsip nyata ini telah ada, berkembang dan berpotensi untuk tumbuh
sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
c. Prinsip otonomi bertanggung jawab
Prinsip otonomi bertanggung jawab ini dapat dijelaskan bahwa otonomi
daerah harus benar-benar dilaksanakan atau diselenggarakan sejalan dengan
Page 34
21
fungsinya dengan maksud untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan utama
diberikan otonomi pada suatu daerah adalah untuk memberdayakan daerah, dalam
tujuan tersebut termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Pemerintahan Desa dalam Undang-undang no 6 tahun 2014
Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa
memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera.
Jika dipahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa,
sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini.
Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun
2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang perlu
diajukan adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini ada dua
Page 35
22
konsep, yakni pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan, kedua,
kepentingan masyarakat setempat. Untuk memahami ini, harus dipahami lebih
dahulu apa yang dimaksud dengan desa, apabila memperhatikan secara cermat
teks hukum UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan
batasan tentang desa berikut ini.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kuncinya adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pertanyaannya adalah karena kedua
lembaga Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sama-sama
melaksanakan fungsi pemerintahan, yakni pemerintahan desa, maka perlu
diajukan siapakah yang dimaksud penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan
UU No 6 Tahun 2014 ?
Pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab
siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada pasal 1 angka
3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
Page 36
23
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis .
Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa. Pasal 25 bahwa Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut
dengan nama lain. Berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas Kepala
Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan
desa.
Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut
mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD.Untuk
memahami, perlu dipahami konstruksi hukum terhadap kewenangan desa
sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU no 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan. Sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang baru bahwa Badan Permusyawaratan
Desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa.
Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintah desa dalam
melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara
demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi, dan Wewenang Badan
Permusyawaratan Desa Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan
Desa mempunyai fungsi sebagai berikut 19 :
Page 37
24
a. Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Marayoka mengacu kepada
peraturan yang ada. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dikatakan bahwa BPD berfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan Kepala Desa,
BPD merumuskan dan menetapkan peraturan desa.
b. Fungsi Pengawasan
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu
alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.Pengawasan oleh BPD terhadap
pelaksanaan pemerintahan desa Marayoka yang dipimpin Kepala Desa merupakan
tugas BPD.Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya
penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.
c. Fungsi Aspirasi
Fungsi aspirasi ini merupakan penyampaian aspirasi oleh warga kepada
BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu.Pemerintah desa sebagai
ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari
Pemerintah Daerah.
Page 38
25
Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan
pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat
menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan
yang terjadi dalam masyarakat.Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah
harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya
sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah
desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas
bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan
dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk
sekarang hal itu tidak berlaku lagi.
Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan
program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat desa. Kewenangan pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1)
bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasakan sebagian
kekuasaannya.Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian
Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi
berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan
adalah salah satu kegiatan yang dapatdijumpai dalam proses administrasi, Bintoro
Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita
pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna
mencapai tujuan maka kebijakan itu di turunkan dalam suatu program proyek.
Page 39
26
Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus
menerus usaha usaha yang mencari apa yangdilakukan, mengatur aktivitas
aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program ke dalam dampik.
Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara
pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.Jadi
dengan dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang
berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.
Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang
bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan
akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu
bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki
antara lain kecakapan ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.
Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan
atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang
diharapkan.Maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna
mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Menurut Moekijat, tugas
adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas
adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu
kegiatan yang lengkap.
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner
dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang
dilakukan untuk suatu tujuan khusus.Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan
Page 40
27
tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan
pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara
berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.maupun
operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari
program yang ditetapkan semula. Pelaksana Tugas (inggris;acting) dalam
administrasi negara Indonesia adalah pejabatyang menempati posisi jabatan yang
bersifat sementara karena pejabat yangmenempati posisi itu sebelumnya
berhalangan atau terkena peraturan hukum sehinggatidak menempati posisi
tersebut.
Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkatdi atasnya dan
umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi Negara,seperti kepala
instansi pemerintahan.Meskipun demikian, istilah ini dipakai pulauntuk jabatan
publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali Kota.Karena sifatsementaranya, seorang
Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolioyang diberikan pada
jabatannya itu.Penunjukan hanya dilakukan demi kelancarankegiatan administrasi
sehari-hari.
B. Sejarah desa Marayoka
Pada Zaman Pemerintahan Belanda dikenal adanya Kerajaan Binamu yang
dipimpin oleh Raja Binamu ke-19. Pemilihan Raja Binamu tersebut di pilih oleh
masing - masing perwakilan dari wilayah kekuasaan. Perwakilan tersebut disebut
“To‟do” (DPR sekarang). To‟do yang dimaksud dikenal dengan “To‟do Appaka”
meliputi empat wilayah kekuasaan yakni To‟do Lentu, To‟do Layu, To‟do
Bangkala dan To‟do Marayoka. Pada mulanya, Marayoka merupakan bagian
Page 41
28
wilayah dari Desa Marayoka dibawah kepemimpinan Abd. Azis Beta. Seiring
dengan berjalannya waktu dan alibi pelayanan administrasi yang berkualitas,
maka pada tahun 1980, Desa Marayoka mendapat pemekaran. Lahirlah Marayoka
sebagai desa persiapan yang dipimpin oleh Abd. Azis dan pada tahun 1980-1984
Marayoka resmi menjadi Desa Defenitif.
Desa Marayoka merupakan salah satu desa/kelurahan di kecamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang mempunyai luas wilayah ± 14,13 km3. Desa
ini merupakan hasil pemekaran dari desa Pallantikang bersama dengan desa
Marayoka pada tahun 1983 yang berbatasan dengan :
Sebelah utara : Desa Pappalluang dan Desa Batu Reppe Kab. Gowa
Sebelah Timur : Desa Bulusibatang kecamatan Bonto ramba
Sebelah Selatan: Desa Kapita
Sebelah Barat: Gunung Silanu dan Beroanging kec. Bangkala Barat
Dilihat dari letak geografisnya Desa Marayoka berada pada daerah dataran
pegunungan dengan jarak dari kabupaten menuju ibukota kecamatan 25 km yang
dapat di tempuhnya dalam jangka waktu ± 60 menit dengan menumpangi
kendaraan beroda dua (ojek) sedangkan untuk ke ibukota Kabupaten yang
berjarak 55 km dapat ditempuh dalam jangka waktu 2 jam dengan menggunakan
kendaraan beroda dua tapi itupun harus keluar kecamatan karena angkutan umum
berupa mobil tidak tersedia di desa.
Page 42
29
C. Asas Peraturan Desa
Asas pengaturan desa secara eksplisit tidak tercantum dalam RUU Desa
yang diusulkan Pemerintah. Hal inilah yang kemudian dicermati oleh DPD RI
dalam rapat Pansus 4 April 2012. “RUU Desa usulan Pemerintah tidak secara
eksplisit menegaskan tentang asas pengaturan desa yang menjadi dasar untuk
penentuan kedudukan, kewenangan, susunan pemerintahan dan selanjutnya,
meskipun dalam konsideran menimbang (lihat butir a) maupun Batang Tubuh
(lihat Pasal 3) ditegaskan „mengakui dan menghormati‟ tetapi ada beberapa titik
kelemahan,” ungkap juru bicara DPD RI, Anang Prihantoro.
Kelemahan dimaksud antara lain, pertama, tidak menyampaikan landasan
filosofis dan landasan konseptual mengenai konsep „mengakui dan menghormati‟,
sekaligus tidak menyampaikan tentang subyek/obyek apa yang „diakui dan
dihormati‟ berkenaan dengan kesatuan masyarakat adat. Kedua, konsep
‟mengakui dan menghormati‟ tidak dijadikan sebagai asas yang dijabarkan dalam
bab tersendiri. Hal ini menunjukkan kemunduran sebab UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebenarnya telah menegaskan tentang asas otonomi asli dan
keanekaragaman, sementara RUU Desa usulan pemerintah tidak menyantumkan
asas otonomi asli itu dan keanekaragaman di dalam norma batang tubuh. Asas
keanekaragaman hanya dijabarkan dalam penjelasan. Ketiga, RUU Desa tidak
menegaskan pengakuan dan penghormatan yang dilakukan oleh negara terhadap
Desa atau nama lain. Pengakuan dan penghormatan itu malah didelegasikan
kepada pemerintahan daerah. Tidak ada penegasan bahwa seluruh institusi negara
harus memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, baik dari institusi
Page 43
30
maupun produk politik-hukum desa. Berdasarkan pandangan itu, DPD RI
berpendapat bahwa pengakuan dan penghormatan tersebut secara konseptual
merupakan asas rekognisi. Asas rekognisi harus diakui oleh negara, bukan
melimpahkan pengakuan asas tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota.
Rumusan Pasal 2 UU Desa, yang merupakan norma umum pengaturan
asas, tidak tercantum baik dalam RUU Pemerintah maupun DIM DPR. Klausul ini
merupakan ketentuan baru hasil dari pembahasan rapat Timus tanggal 27 Juni
2013. Ketentuan ini untuk mempertegas bahwa pengaturan tentang Desa harus
tetap berbingkai pada asas-asas dasar NKRI.
Meskipun secara eksplisit UU No. 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan tidak mensyaratkan pencantuman asas pada
peraturan perundang-undangan yang dibentuk, namun secara prinsip, asas
merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah peraturan/perundang-undangan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti dari asas salah satunya
adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Sebagaimana makna katanya, maka asas dalam UU adalah sesuatu yang dijadikan
dasar pijakan dalam mengimplementasikan UU tersebut.
Mengacu pada 13 asas dalam UU Desa jelas memperlihatkan bahwa tidak
ada satupun pencantuman tentang asas tugas pembantuan, desentralisasi atau
dekonsentrasi dari pemerintah pusat/daerah. Seluruh asas yang dicantumkan,
sepenuhnya murni mencerminkan kemandirian desa. Dengan acuan asas ini, maka
dalam implementasinya, UU Desa semestinya menempatkan desa pada posisi
Page 44
31
yang mandiri dan bertumpu pada proses demokrasi lokal tanpa intervensi oleh
siapapun, termasuk pemerintahan di atasnya.
D. Kerangka Pikir
Bagan kerangka pikir
UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA
PEMERINTAHAN DESA
(kepala desa marayoka)
TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DESA MARAYOKA
KINERJA KEPALA DESA
MARAYOKA
TERLAKSANANYA PERAN
PEMERINTAHAN DESA
MARAYOKA SECARA EFEKTIF
Page 45
32
E. Definisi Oprasional
No. Variabel Definisi Oprasional
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
Desa memiliki hak asal-usul dan
hak tradisional dalam mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat dan
bertujuan sebagaimana yang di
paparkan dalam pasal 4 yakni
memberikan pengakuan dan
penghormatan atas desa yang
sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan
sesudah terbentuknya NKRI.
2. Kepala desa marayoka Pemerintah kepala desa masih
belum efektif dalam
menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai kepala desa
karena belum mampu
membangun sarana sosialisasi
dengan masyarakat setempat.
3. Tugas , fungsi , dan kinerja
pemerintahan desa marayoka
Dalam hal ini pembinaan
masyarakat desa masih belum
maksimal sesuai dengan aturan
yang berlaku dalam UU No 6
tahun 2014 sebagai Pembina
ketentraman dan membangun
potensi sumber daya alam
sebagai kebutuhan ekonomi
masyarakat dan yang paling
penting yakni keteriban
masyarakat desa dalam
melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat.
4. Kinerja pemerintahan desa secara efektif Desa memiliki peranan penting
dalam membangun suatu
daerah, maju dan
berkembangnya suatu daerah
dilihat dari seberapa besar
pencapaian pemerintahan desa
sebagai perpanjangan tangan
dari pemerintah daerah.
5. Pemerintahan desa Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah
desa dan badan
Page 46
33
permusyawaratan desa dalam
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat
setempat atau desa.
6.. Desa Marayoka Desa dikecamatan bangkala
kabupaten jeneponto dimana
100% penduduk desa marayoka
bermata pencaharian di sektor
pertanian. Komuditas utama
yang di usahan petani di desa
marayoka antara lain : padi dan
jagung sedangkan komuditas
lain antara lain: jambu mente‟
dan ubi jalar.
Page 47
34
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah untuk memahami to understand fenomena
atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap
tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-
variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang
mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena
tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data
dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.
Dengan menggunakan metode deskriptif, Menurut Nazir (1988: 63)
dalam Buku metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu setkondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antarfenomena yang diselidiki.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian
tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis
mengambil lokasi di Desa Marayoka. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini
34
Page 48
35
bulan Agustus 2019 di mulai pada saat observasi pertama mengenai Analisis
fungsi dan Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 (Studi Kasus desa Marayoka Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto), sampai selesai pengambilan data penelitian pada
bulan Agustus 2019.
C. Populasi dan Sampel
Populasi yang di gunakan dalam Penelitian Kualitatif lebih bersifat
memahami terhadap fenomena atau gejala sosial, Populasi tersebut antara lain:
1. Sebagai sumber data untuk melaksanakan observasi dan wawancara
langsung kemasyarakat dan Kepala Desa.
2. Sebagai sumber data untuk menemukan solusi di penelitian ini diperlukan
sebuah data yang real dan empiris seperti informan Pemerintahan Desa
dan masyarakat.
Sedangkan sampel diambil sebanyak 3 sampel dengan menggunakan
metode Accidental sampling teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan
sewaktu-waktu sampai jumlah sampel (quota) yang di inginkan terpenuhi.
Siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai
dengan karakteristik, maka orang/informan tersebut dapat digunakan sampel.
D. Prosedur penelitian
Serangkaian kegiatan meneliti tidak terlepas dari peneliti dalam
menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan harus
tepat dan sesuai untuk mencari data yang akurat. Tidak sedikit dari peneliti yang
berusaha menemukan jalan keluar untuk mengatasi beragam persoalan yang
Page 49
36
ditemui dalam kegiatan penelitian. Dimulai dengan pengumpulan data yang
diperoleh dari mencari berbagai sumber informasi, kemudian melakukan berbagai
pengkajian yang pada akhirnya hasil yang diperoleh harus di analis terlebih
dahulu agar ditemukan sebuah jawaban atas persoalan yang terjadi. Aktivitas-
aktivitas tersebut di kenal sebagai aktivitas penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian
kelapangan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara
akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen,
berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan
data dan membuat kesimpulan atas penelitiaanya.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Dimana peneliti mengamati langsung bagaimana “Bentuk dan
Pelaksanaan proses jalannya pemerintahan desa. Alat pengumpul data dengan
membuat instrumen pedoman observasi.
2. Wawancara
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara
mendalam. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mewawancarai informan
Page 50
37
penelitian satu persatu untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan
penelitian. Adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notilen
rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini sebagai pelengkap dan penunjang
dari observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dalam penelitian ini
dipergunakan untuk mendapatkan data tertulis, serta hal-hal lain yang dapat
dipergunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.
G. Teknik Analisi Data
Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi
informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk
solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis
data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori
yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan
selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
Page 51
38
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah
Pada Zaman Pemerintahan Belanda dikenal adanya Kerajaan Binamu yang
dipimpin oleh Raja Binamu ke-19. Pemilihan Raja Binamu tersebut di pilih oleh
masing - masing perwakilan dari wilayah kekuasaan. Perwakilan tersebut disebut
“To‟do” (DPR sekarang). To‟do yang dimaksud dikenal dengan “To‟do Appaka”
meliputi empat wilayah kekuasaan yakni To‟do Lentu, To‟do Layu, To‟do
Bangkala dan To‟do Marayoka. Pada mulanya, Marayoka merupakan bagian
wilayah dari Desa Marayoka dibawah kepemimpinan Abd. Azis Beta. Seiring
dengan berjalannya waktu dan alibi pelayanan administrasi yang berkualitas,
maka pada tahun 1980, Desa Marayoka mendapat pemekaran. Lahirlah Marayoka
sebagai desa persiapan yang dipimpin oleh Abd. Azis dan pada tahun 1980-1984
Marayoka resmi menjadi Desa Defenitif.
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) Desa Marayoka periode 2016 – 2021 mengacu pada regulasi
terbaru terkait Desa. Diantaranya Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri 113 Tahun 2015 Tentang
PengeloMasyarakat sejahtera merupakan impian setiap warga di desa. Seperti
halnya warga di Desa Marayoka. Semua butuh kesejahteraan. Segala upaya telah
dilakukan. Setiap tahun dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
38
Page 52
39
(Musrenbang desa) dengan harapan agar pelaksanaan Pembangunan Desa dapat
dirasakan manfaatnya oleh warga.
Segala harapan, impian warga telah dituangkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Namun perencanaan tanpa
penganggaran ternyata hanya mimpi. Penganggaran tanpa perencanaan pun akan
sia-sia, sebab yang terjadi adalah kebocoran dana. Perencanaan dan
Penganggaran memang ibarat dua sisi mata uang logam yang tak terpisahkan.
Sebuah realitas selama ini bahwa ketidak jelasan penganggaran yang akan
mewujudkan pelaksanaan pembangunan membuat warga pesimis. Musrenbang
Desa dianggap hanya Ceremonial, tidak ada gunanya. Rasa malas ber-
Musrenbang pun kerap terjadi dan kalaupun dilakukan hanya „asal-asalan‟ saja.
Dengan Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa membawa
harapan besar bagi warga. Isu 1 Milyar Perdesa dan dikelola sendiri oleh Desa
membuat desa menjadi lebih bersemangat.
Pelaksanaan Pembangunan menuju kesejahteraan warga bakal terwujud.
Meski mereka sadari, Pengelolaan Anggaran dengan jumlah besar dan dilakukan
sendiri oleh Desa, butuh kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
Pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kebocoran
anggaran. Sebab jika hal ini yang terjadi, maka pembangunan dan „kesejahteraan‟
yang dinanti-nantikan warga , mustahil akan terwujud. Karenanya, salah satu
upaya untuk mencegah hal tersebut adalah adanya sebuah dokumen Perencanaan
Page 53
40
Pembangunan Desa (RPJM Desa) yang penyusunannya dibuat oleh warga sendiri
secara partisipatif.
Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.Oleh karenlaan
Keuangan Desa dan beberapa Permendesa lainnya.
Semua dilakukan agar apa yang menjadi „kekurangan‟ pada pelaksanaan
pembangunan pada periode sebelumnya bisa diperbaiki. Rencana Pembangunan
yang termaktub dalam RPJM Desa sebelumnya diharapkan dapat terealisasi pada
pelaksanaan pembangunan ke depannya. Tentunya semua ini tidak akan berjalan
sesuai yang diharapkan jika warga, Pemerintah dan pihak – pihak lainnya tidak
bersinergi untuk melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam per-Undang-
Undangan.
2. Kondisi Geografis
Desa Marayoka merupakan salah satu desa/kelurahan di kecamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang mempunyai luas wilayah ± 14,13 km3. Desa
ini merupakan hasil pemekaran dari desa Pallantikang bersama dengan desa
Marayoka pada tahun 1983 yang berbatasan dengan :
Sebelah utara : Desa Pappalluang dan Desa Batu Reppe Kab. Gowa
Sebelah Timur : Desa Bulusibatang kecamatan Bonto ramba
Sebelah Selatan: Desa Kapita
Page 54
41
Sebelah Barat: Gunung Silanu dan Beroanging kec. Bangkala Barat
Dilihat dari letak geografisnya Desa Marayoka berada pada daerah dataran
pegunungan dengan jarak dari kabupaten menuju ibukota kecamatan 25 km yang
dapat di tempuhnya dalam jangka waktu ± 60 menit dengan menumpangi
kendaraan beroda dua (ojek) sedangkan untuk ke ibukota Kabupaten yang
berjarak 55 km dapat ditempuh dalam jangka waktu 2 jam dengan menggunakan
kendaraan beroda dua tapi itupun harus keluar kecamatan karena angkutan umum
berupa mobil tidak tersedia di desa.
3. Kependudukan
Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah
Desa Marayoka awal Tahun 2015, tercatat jumlah penduduk Desa Marayoka
sekitar 3.279 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.600 jiwa dan perempuan
sebanyak 1.679 jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang
dimiliki Desa, jika potensi ini diberdayakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
table dibawah ini.
NO DUSUN
Jenis kelamin
JIWA
Laki-laki perempuan Trasgender
1
BATU MENTENG
SELATANG
270 254 - 524
2
BATU MENTENG
UTARA
285 279 - 564
Page 55
42
3
BATU KANAYYAU
SELATAN
266 320 - 586
4 BATU KANAYA UTARA 161 168 - 329
5 BONTO LEBANG 315 332 - 647
6 BONTO TINGGI 303 326 - 629
TOTAL 1.600 1.679 3.279
Tabel 01 : Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Marayoka Tahun
2016
Data Hasil sensus Penduduk Desa Marayoka Tahun 2016
Dari data jumlah penduduk berdasarkan Kepala keluarga 1.059, jenis kelamin
menunjukan jumlah laki-laki sebanyak 1.600 jiwa sedangkan perempuan
sebanyak 1.679 jiwa dengan Total 3.279 jiwa, Ini menenjukkan perkembangan
yang cukup besar sampai sekarang merupakan potensi untuk membangun desa
Marayoka.
Page 56
43
N
O
STATUS
PERKAWINA
N
DUSUN JIWA
BA
TU
ME
NT
EN
G
SE
LA
TA
N
BA
TU
ME
NT
EN
G U
TA
RA
BA
TU
KA
NA
YA
SE
LA
TA
N
BA
TU
KA
NA
YY
A U
TA
RA
B
ON
TO
LE
BA
NG
BO
NT
O
TIN
GG
I
1 Belum kawin 165 216 262 143 251 191 1.228
2 Kawin 322 312 292 178 372 423 1.899
3 Cerai mati 21 22 21 7 16 6 94
4 Cerai hidup 16 14 11 1 8 9 59
TOTAL 524 564 586 329 647 629 3.279
Tabel 02. Jumlah Penduduk Marayoka Berdasarkan Status Perkawinan
NO
DUSUN
JENIS
KELAMIN
UMUR
JUMLA
H JIWA
LK PR
0-5
Th
6-2
Th
13-15
Th
16-18
Th
19-24
Th
25-60
th
> 60
Th
1 BATU
MENTENG
270 254 63 10 27 15 82 265 62 524
Page 57
44
SELATANG
2
BATU
MENTENG
UTARA
285 279 69 83 72 78 89 89 84 564
3
BATU
KANAYYA
266 320 90 91 72 65 80 122 66 586
4
BATU
KANAYYA
UTARA
161
168 17 12 29 23 71 165 12 329
5
BONTO
LEBANG
315 332 69 113 29 36 61 266 73 647
6
BONTO
TINGGI
303 326 45 101 34 66 99 269 15 629
TOTAL 1.600 1.679 353 398 263 283 482 1.174 312 3.279
Tabel 03. Jumlah Penduduk Desa Marayoka Berdasarkan Kelompok Umur
Data sensus PendudukPemerintah Desa Marayoka Tahun 2016.
Memperhatikan jumlah keluarga yang ada di Desa Marayoka, ini menjadikan
acuan guna kebijakan untuk memberikan bantuan, pendampingan serta pelayanan
Page 58
45
pemerintah desa dalam rangka pelaksana program – program pemerintah yang
turun di desa.
B. Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara
langsung terkait Analisis peran dan fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa
Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto), mengajukan setiap
pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.
Menurut UU NO 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud
pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang di sebut nama lain di bantu
perangkat desa sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan desa. Dimana masing-
masing dari bagian pemerintahan desa mengembang tugas dan wewenang yang
berbeda dengan tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat tetapi dalam
tugas yang berbeda. Salah satu tugas dari pemerintahan adalah melaksanakan
otonomi terhadap desanya, dan melakukan pembangunan dan perubahan dari
berbagai segi kehidupan masyarakat.
Page 59
46
1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Menjalankan
Program Kerja di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto?
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang
Desa, Kepala Desa bertugas:
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat desa.
1) Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.57 Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa
yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan
desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan,
tertib 56 HAW Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,
Bulat dan Utuh, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20. 57 Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 59 yykepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
Page 60
47
2) Pelaksanaan Pembangunan Desa
Undang-Undang Desa secara tegas telah membedakan antara
pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dan
pembangunan perdesaan yang menjadi domain pemerintah. Hal ini terlihat dengan
adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan. 63 Wawancara tanggal 4 Oktober 2016 68 Pembangunan Desa adalah
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3). Pembinaan Masyarakat Desa
Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa
yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga
pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan
prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam
pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi
warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk
menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan
Page 61
48
sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan
partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan
pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan
pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pembinaan adalah pemberian
pedoman, standar pelaksanaan, 74 perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4). Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya
untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti 76 kehendak pemberdaya
atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa
pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang
diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau
birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat
akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.
Dalam pandangan (Sirajuddin Dg Siratang) selaku Kepala Desa Marayoka
Tugas dan Fungsi Kepala Desa yakni antara lain:
a) Melayani masyarakat
b) Menerapkan hubungan Sosial
c) Menampung aspirasi masyarakat
Page 62
49
d) Melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh
pemuda dalam menjalankan program kerja.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang
pemimpin atau seorang Kepala Desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan
fungsinya sebagai Kepala Desa dan sebagai Pelaksana Pembangunan di desanya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada Desa Marayoka di Kecamatan
Bangkala Kabupaten Jeneponto keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa
yang ada di wilayahnya dilihat dari kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan
fungsinya sebagai Pelaksana Pemerintahan didesa yang dipimpinnya, yaitu
sebagai berikut : fungsi kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di Desa
Marayoka yaitu: Kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa.
kemampuan Kepala Desa dalam membuat perencanaan program kerja desa sesuai
dengan kebutuhan masyarakat desa pada penelitian ini desa Marayoka pada
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
Menurut (Bahar Dg Sewang) selaku ketua BPD (badan permusyawaratan
desa) Tugas dan Fungsi Kepala Desa harus lebih mengoptimalkan kinerjanya
terutama dalam hal mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Sebagai kepala
pemerintahan desa, Kepala desa harus lebih peka dalam menyikapi hal-hal yang
membuat masyarakat resah. Aspirasi masyarakat harus didengar dengan seksama
kemudian menindak lanjuti permasalahan yang ada agar supaya kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat.
Selain hal tersebut Kepala Desa juga harus meningkatkan kinerjanya
dalam hal interaksi hubungan dengan organisasi desa lainnya, semisal karang
Page 63
50
taruna, BPD dan lain sebagainya. Perlu adanya sikap saling terbuka antar
organisasi, perlu adanya sikap saling memperhatikan antar organisasi. Hal
tersebut dimaksudkan agar jalannya roda pemerintahan desa dapat berjalan
dengan lancar. Menyikapi hal tersebut diharapkan Kepala Desa meningkatkan
Komunikasi dengan organisasi-organisasi didalam desa agar terjadi hubungan
yang harmonis.
Dari dua pendapat diatas maka saya berpendapat bahwa Tugas dan Fungsi
Kepala Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dimulai dari
survey yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa Marayoka
sebagai upaya mengetahui kendala/ keluhan dari masyarakat desa dan masalah
yang dihadapi.
Selanjutnya menindak lanjuti masalah tersebut agar terselesaikan
sebagaimana mestinya. Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Marayoka,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dimulai dari musyawarah dengan
tokoh-tokoh masyarakat setempat dan warga masyarakat setempat. Melakukan
diskusi dan mencari solusi permasalahan yang menyangkut desa.
Tugas dan Fungsi Kepala Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto dimulai dari keterlibatan masyarakat setempat yang
diharapkan mampu memberikan kontribusi dan usaha dalam bentuk dana maupun
tenaga dalam upaya pembangunan desa Marayoka, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto.
Dari hasil wawancara informan di atas bahwa saya menyimpulkan Tugas
dan Fungsi Kepala Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto
Page 64
51
masih di dapatkan beberapa kendala yang menghambat proses jalannya
pemerintahan desa dengan baik, kendala tersebut antara lain: minimnya dana
alokasi desa untuk pembangunan desa, sumber daya manusia yang kurang
berkualitas sangat mempengaruhi pembangunan Desa Marayoka, adanya
masyarakat yang pro dan kontra dengan kinerja Kepala Desa Marayoka, Kepala
Desa kurang mendengar aspirasi msyarakat dan kurangnya komunikasi dengan
warga desa, kesadaran masyarakat yang minim akan peraturan desa Marayoka.
2. Bagaimana Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program kerja di
Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
Menurut (Bakri Dg Lewa) selaku tokoh masyarakat kinerja Kepala
Desa dalam menjalankan program kerja di desa Marayoka Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto saya menilai sudah bagus, karena Kepala Desa menjalankan
program kerja yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat
setempat. Seperti Irigasi dan pekerjaan jalan tani untuk pemanfaatan perkebunan
dan persawahan masyarakat desa.
Kepala Desa Marayoka dalam hal ini telah berusaha mengoptimalkan
pendapatan hasil pertanian masyarakat, ini adalah salah satu cara Kepala Desa
untuk memakmurkan masyarakatnya.
Dalam pendapat (Dg Sibali) selaku masyarakat setempat menyatakan
bahwasanya kinerja Kepala Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto terkait pembangunan, Kepala Desa sudah memenuhi standar
pemerintahan, dilihat dari berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa
kepada masyarakatnya dari berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat tentunya
Page 65
52
untuk menfasilitasi masyarakat dalam menunjang kebutuhan perekonomian
masyarakat. Meskipun masih ada beberapa program kerja yang belum terlaksana,
namun pembangunan yang sudah ada membuktikan bahwa pemerintah desa yakni
Kepala Desa sudah berusaha memakmurkan rakyatnya.
Kemudian kinerja Kepala Desa Marayoka menurut (Bahar Dg Sewang)
selaku ketua BUMDES (badan usaha milik desa), Kepala Desa dalam
menjalankan pemerintahannya dengan mewujudkan berbagai macam keluhan
ataupun aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
setempat.
Dalam hal ini Kepala Desa Marayoka mengoptimalkan oraganisasi desa
salah satunya adalah BUMDES (badan usaha milik desa), sebagai penunjang hasil
pendapatan desa. BUMDES merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah
desa, dan berbadan hukum, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik
Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut (Herman Dg Sa‟be) selaku ketua karang taruna, kinerja
Kepala Desa memasuki tahun ke empat masa kepemimpinannya terkait dengan
program-program kerja yang sudah dijalankan Kepala Desa masih belum
maksimal penerapannya terutama dalam penyediaan sarana olahraga desa, salah
satunya lapangan sepak bola yang sangat diminati oleh kaum pemuda, namun
sampai saat ini masih belum terealisasi.
Dari hasil wawancara informan di atas bahwa saya menyimpulkan
Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Program Kerja di Desa Marayoka,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Pembangunan sarana dan prasarana
Page 66
53
desa seperti jalan tani, dan irigasi adalah langkah utama yang dilakukan Kepala
Desa untuk mencapai efektivitas pemerintahannya karena terelisasinya program
kerja tersebut, mampu menjadi penunjang ekonomi masyarakat desa.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Observasi wawancara
oleh peneliti. menemukan berbagai informasi berkenaan dengan pembahasan yang
ada dalam skripsi ini.Informasi yang didapatkan merupakan data aktual yang
langsung diperoleh dari informan.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Marayoka tahun 2016-2021dimaksudkan : untuk dijadikan pedoman
bagi pelaksanaprogram dalam menyusun kerangka perencanaan dan
implementasi pembangunan di Desa berdasarkan Visi dan Misi terutama pada
pelaksanaan musrenbang Desa.Berdasarkan maksud tersebut maka RPJM Desa
Marayoka dibuat dengan tujuan:
a. Menjadikan acuan bagi pihak yang berwewenang baik pemerintah maupun
pihakswasta dan pihak lain yang akan bertindak sebagai pelaku
pembangunan terhadap program-program strategi yang akan dikembangkan
di desa dalam enam tahun kedepan;
b. Meningkatkan partisipasi/keterlibatan seluruh elemen masyarakat terutama
darikalangan miskin,kaum perempuan, generasi muda, dan kelompok-
kelompok masyarakat yang termarjinalkan, sehingga kualitas hidup
mereka lebih sejahtera.
Page 67
54
c. Sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa tahun
2016-2021;
d. Menjadi dasar dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan Desa selama periode enam tahun;
e. Membangun komitmen para pihak untuk mendukung hasil-hasil
perencanaan dan proses pembangunan Desa secara adil, setara dan
berkesinambungan.
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Dalam jangka panjang, visi pembangunan Desa
Marayoka tahun 2016-2021 adalah “ Membangun Desa di seluruh bidang untuk
mewujudkan masyarakat yang Aman, Sejahtera, Merata dan Bermartabat.”
Dengan mengacu pada visi pengembangan jangka panjang tersebut dan
mengkomodasi visi dan misi kepala Desa terpilih serta mempertimbangkan
kondisi objektif, tahap perkembangan, hasil-hasil pembangunan yang telah
dicapai dan prospek pembangunan Desa Marayoka dalam jangka menengah, maka
Visi Desa Marayoka periode 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Desa
Marayoka yang Sejahtera dan Mandiri didukung Pemerintahan yang baik dan kuat
berlandaskan nilai-nilai keagamaan”
Secara substansial visi diatas memiliki makna bahwa Desa Marayoka
berorientasi terhadap pencapaian masyarakat Marayoka yang sejahtera dan
mandiri. Pernyataan Sejahtera dimaksudkan bahwa masyarakat Marayoka menjadi
sejahtera dari aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban yang
Page 68
55
dicirikan oleh terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan,
pangan, tempat tinggal, dan pekerjaan), meningkatkan usia harapan hidup,
terwujudnya keamanan dan ketertiban yang ditandai oleh minimnya angka
kriminalitas, terbinanya kehidupan keagamaan yang baik serta terciptanya
kehidupan politik yang kondusif dan dinamis.
Pernyataan Mandiri dimaksudkan sebagai tekad masyarakat Marayoka
untuk bangkit membangun dirinya sendiri melalui pengelolaan dan pemanfaatan
segala sumber daya dan potensi yang tersedia di Desa sehingga dapat berdiri
sejajar dengan desa lain yang lebih maju.
Misi Untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah
Desa Marayoka tahun 2016 - 2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut
:Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Terciptanya keamanan, ketentraman dan kerukunan di masyarakat.
Tumbuhnya kekuatan Ekonomi yang berorientasi pada semangat kekeluargaan
dan gotong - royong. Meningkatnya pelayann masyarakat secara cepat, lancar dan
memuaskan. Terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan
dan di seluruh wilayah Desa Marayoka.
Page 69
56
Struktur organisasi Pemerintah Desa Marayoka.
LPM / LEMBAGA ADAT
BKAD DAN BUMDESA
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
KEPALA DESA
SIRAJUDDIN, S.Pd
BPD
Ketua : Baharuddin,
Ss
Wakil Ketua : Awaluddin
Sekretaris : Bakri
Anggota : 1. Samuddin
2. Lontara
3. M. Irman
4. Haliono
5. Musa. L
6. M. Rusli
SEKRETARIS
MUH SULTAN R
KEP. SEKSI PEMERINTAHAN
UDIN. B
KEP. SEKSI PEMBANGUNAN
M. SUHARDI
KEP. SEKSI KESEJAHTERAAN
MASBAR
KEP. URUSAN ADMINISTRASI
HERMAN
KEP. URUSAN KEUANGAN
NURJAYANTI, S.Pd
KEP. URUSAN UMUM
LULUNG
KEP. DSN BT. MENTENG SELATAN
SIAJANG
KEP. DSN BT.KANAYYA SELATAN
ABD. HAMID
KEP. DSN BT.KANAYYA UTARA
MUDDING
KEP. DSN BT MENTENG UTARA
MUHAMMAD
MASYARAKAT
KEP. DSN BONTO LEBANG
TASI
KEP. DSN BONTO TINGGI
AKBAR
Page 70
57
Kebijakan Pembangunan Desa
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Marayoka seperti
yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan
Desa, program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi tersebut sesuai
dengan tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan dan program adalah dengan memadukan secara harmonis
penyelenggaraan tugas-tugas aspek pemerintahan, kemasyarakatan dan
pembangunan. Oleh karena itu strategi yang dilakukan dalam pembangunan desa
adalah:
Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan instansi-
instansi terkait; Menjalin kerjasama antara lembaga pelaksana program yang akan
masuk ke desa dengan semua pihak;Kader-kader Lokal (KPM), bersama
masyarakat dan pemerintah desa harus bekerjasama dengan baik dalam
melakukan program yang ada hubungannya dengan pembangunan di desa;
Membuat proposal sebagai bahan acuan atau pertimbanagan dalam mendapatkan
program dari luar desa.
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
Dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi desa Marayoka
2016-2021 maka Arah Kebijakan Pembangunan Desa dijabarkan ke dalam 4
bidang yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Membangun tata
kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance
Meningkatkan tata kelola keuangan desa yang efektif, efesien, produktif,
Page 71
58
transparan, dan akuntabel; Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana , prasarana
kantor desa.
1. Bidang Pembangunan Desa
a. Peningkatan Pelayanan Dasar Desa
b. Bidang Pendidikan
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal.
d. Meningkatnya kualitas baca tulis Al-qur‟an.
e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan keaksaraan fungsional
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
2. Bidang kesehatan
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat
dan lingkungan yang bersih.
b. Meningkatkan pola hidup dan kualitas kesehatan masyarakat terutama
masyarakat miskin dan perempuan.
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat
miskin dan perempuan.
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi dasar dan
sarana kesehatan lainnya.
e. Meningkatkan pengetahuan generasi muda terkait kesehatan reproduksi
dan penyakit menular serta penyakit masyarakat lainnya.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa
a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap
dusun;
Page 72
59
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi .
d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
e. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pertanian dan
usaha ekonomi lainnya.
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana penerangan desa.
g. Meningkatnya sarana dan Prasarana Informasi Komunikasi (Jaringan
Internet Desa);
h. Meningkatkan Kualitas Pemukiman warga terutama warga miskin.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
a. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada
potensi lokal;
b. Meningkatkan hasil produksi pertanian.
c. Meningkatkan dan membuka akses pengembangan jaringan.
d. Meningkatkan kualitas keterampilan budidaya tanaman pangan
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan,
industry.
f. Pendirian dan pengelolaan BUMDes;
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.
a. Penghijauan hutan dan lahan
b. Penghijauan Lingkungan Pemukiman
6. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
Page 73
60
b. Terciptanya perilaku hidup yang religius dalam kehidupan
c. Meningkatkan kualitas kelembagaan Desa
d. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Peningkatan kapasitas aparat dan perangkat pemerintahan desa.
b. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok Masyarakat
1. Peningkatan Pelayanan Dasar Desa
Bidang Pendidikan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal.
- Meningkatnya kualitas baca tulis Al-qur‟an.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan keaksaraan
fungsional
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendidikan.
Bidang kesehatan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola
hidup sehat dan lingkungan yang bersih.
- Meningkatkan pola hidup dan kualitas kesehatan masyarakat
terutama masyarakat miskin dan perempuan.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh
masyarakat miskin dan perempuan.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi
dasar dan sarana kesehatan lainnya.
Page 74
61
- Meningkatkan pengetahuan generasi muda terkait kesehatan
reproduksi dan penyakit menular serta penyakit masyarakat
lainnya.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap
dusun;
- Meningkatnya sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi .
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatnya kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pertanian dan
usaha ekonomi lainnya.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana penerangan desa.
- Meningkatnya sarana dan Prasarana Informasi Komunikasi (Jaringan
Internet Desa);
- Meningkatkan Kualitas Pemukiman warga terutama warga miskin.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
- Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada
potensi lokal;
- Meningkatkan hasil produksi pertanian.
- Meningkatkan dan membuka akses pengembangan jaringan.
- Meningkatkan kualitas keterampilan budidaya tanaman pangan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan,
industry.
Page 75
62
- Pendirian dan pengelolaan BUMDes;
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.
- Penghijauan hutan dan lahan
- Penghijauan Lingkungan Pemukiman
5. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- Terciptanya perilaku hidup yang religius dalam kehidupan
- Meningkatkan kualitas kelembagaan Desa
- Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
- Peningkatan kapasitas aparat dan perangkat pemerintahan desa.
- Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok Masyarakat
Fungsi dan Peran Kepala Desa Berdastkan UU NO 6 Tahun 2014
Di Era Otonomi Daerah Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien,
kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
Page 76
63
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi
Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi
pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan.
Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Mempimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan 58 tugas
pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten. 56
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang
Desa, Kepala Desa bertugas:
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat desa.
1) Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.57 Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa
yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan
Page 77
64
desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan,
tertib 56 HAW Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,
Bulat dan Utuh, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20. 57 Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 59 yykepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
2) Pelaksanaan Pembangunan Desa
Undang-Undang Desa secara tegas telah membedakan antara
pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dan
pembangunan perdesaan yang menjadi domain pemerintah. Hal ini terlihat dengan
adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan. 63 Wawancara tanggal 4 Oktober 2016 68 Pembangunan Desa adalah
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Pembinaan Masyarakat Desa
Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa
yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga
Page 78
65
pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan
prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam
pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi
warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk
menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan
sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan
partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan
pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan
pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pembinaan adalah pemberian
pedoman, standar pelaksanaan, 74 perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya
untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti 76 kehendak pemberdaya
atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa
pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang
diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau
Page 79
66
birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat
akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.
Page 80
67
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Fungsi dan Peran
Kepala Desa dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 6
Tahun 2014 (studi kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten
Jeneponto)
1. pelaksanaan Tugas Kepala Desa Marayoka sudah sesuai dengan pasal 26 ayat
(1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Tugas yang di laksanakan
Kepala Desa Marayoka yaitu penyelengaraan pemerintahan desa seperti
mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan
infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti
mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuagan kepada
lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa seperti
memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa, kegiatan-kegiatan
desa yang lain.
2. Kepala Desa Marayoka dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya belum
maksimal karena masih ada beberapa program kerja belum terlaksana
pembangunannya, seperti sarana olahraga desa yang sangat di perlukan oleh
seluruh elemen masyarakat terutama kaum pemuda.
67
Page 81
68
B. Saran
Adapun saran penulis berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut
1. Untuk pemerintah Desa Marayoka sebaiknya lebih memperhatikan masalah-
masalah yang ada di desa, terkait dengan sarana olahraga desa yang belum
terelisasi pembangunanya, seharusnya pemerintah desa perlu melaksanakan
sarana tersebut dalam mengembangkan bakat atau potensi pemuda di bidang
olahraga.
2. Sosialisasi masyarakat perlu di tingkatkan oleh Kepala Desa dalam proses
pembangunannya agar masyarakat terlibat dalam program kerja yang di jalankan
oleh Kepala Desa.
3. Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia
yang ada di desa sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mennunjang
perkembangan dan kemajuan desa.
Page 82
69
DAFTAR PUSTAKA
Erani, Ahmad, Yustika November 2015. Pengembangan desa Jakarta selatan :
Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
Republik Indonesia.
Hadi, surjadi. 2009. Pengembangan kinerja pelayanan public. Bandung : Pt
Reflika Aditama.
Jagad, 2019 Pengertian Analisis macam dan jenis https://jagad.id/pengertian-
analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/ (diakses pada tgl 12
juli 2019).
Kessa, Wahyudin Maret 2015. Perencanaan pembangunan desa. Jakarta :
Kementrian desa dan transmigrasi Republik Indonesia.
Kusniawati, Desy. Desember 2017. Pemberdayaan Masyarakat berbasis potensi
local melalui program desa wisata di desa bumiaji. Jurnal pemikiran dan
penelitian sosiologi Vol. 2 (halaman 60).
Maxmanroe, 16 Juli 2019 Pengertian Analisis
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html (diakses
pada tgl 16 juli 2019).
Menurut Ahli Pengertian Analisis Peran dan fungsi, 2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan Desa (diakses tanggal 15 juli
2019).
Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Aanggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Purnomo, Joko 2016. Penyelenggaraan pemerintahan desa. Yogyakarta : Infest
(institute for education development social religious and cultural studies).
Presiden Republik Indonesia, 2014 Undang-undang tentang otonomi daerah,
Jakarta : Sekretatariat Negara.
Republik Indonesia, 1945 Undang-Undang Dasar tentang pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat, Jakarta : Sekretatariat Negara.
Republik Indonesia, 2014 Undang-undang Tentang desa, Jakarta: Sekretariat
Negara.
Widuri, Dyah, Sutaryono, Akhmad Murtajib, Buku Pintar Pengelola Aset Desa.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya : Insan Cendekia.
Page 83
70
DOKUMENTASI PENELITIAN
Kantor Desa Marayoka
Page 84
71
Struktur Organisasi di Desa Marayoka
Wawancara Dengan (Dg Sirajuddin Siratang) selaku Kepala Desa Marayoka
Page 85
72
Wawancara dengan (Bahar Dg Sewang) selaku ketua BPD (badan
permusyawaratan desa)
Page 86
73
Wawancara dengan (Udin Dg Ngalle ) selaku tokoh masyarakat
Wawancara dengan Masyarakat di Desa Marayoka