Analisis Fiskal Dan Kemandirian LAMTIM LAMPURA

A. PENDAHULUANDesentralisasi di Indonesia merupakan instrument dicapainya tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa. UU no. 32 Tahun 2004 menjai cikal bakal desentralisasi di Indonesia dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepadad pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonom. Dengan system otonomi daearah berarti setiap daerah memilki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aturan yang ada dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Desentralisasi di Indonesia, secara normative diatur secara jelas dalam UUD 1945, termasuk setelah diamandemenkan pasal 18 ayat A dan B itu berarti bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diatur secara legal dalam konstitusi KNRI. Sesuai UUD 1945, karena Negara Indonesia adalah Enheidstaad maka didalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staad.

Dengan demikian jelas desentralisasi di Indonesia merupakan Instrumen dicapainya tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa. Daerah dapat memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan di dukung dengan dana perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat daerah diberi kewenangan untuk mengatur pajak atau retribusi (tax assignment), pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) dan bantuan keuangan (grant) selain itu daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dan membiayai kesulitan dan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah.Akan tetapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiksal ini mengalami berbagai problematika salah satunya kurangnya kemauan dan kemampuan suatu daerah untuk menjadi daerah yang mandiri, kebanyakan daerah-daerah di Indonesia masih pergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, makin menipisnya pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu cirri dari rendahnya tingkat kemandirian suatu daerah untuk dapat mengelola urusan rumah tangga daerahnya itu sendiri. Untuk itu penulis membuat suatu analisis mengenai desentralisasi fiscal dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara.B. TINJAUAN TEORI SEBAGAI ACUAN ANALISIS

Untuk melakukan analisis ketidakseimbangan mengenai desentralisasi fiscal dan tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara. Maka perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu konsep atau teori terkait analisis tersebut, yaitu konsep desentralisasi di Indonesia, desentralisasi fiscal dan kemandirian daerah.

1. Konsep dan Pengertian DesentralisasiDesentralisasi Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang .

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan ( division of power ). Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yakni capital division of power dan areal division of power. Capital division of power merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica dari Montesque, yakni membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ( kekuasaan eksekutif ), kekuasaan untuk membuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan kekuasaan kehakiman (kekuasaan judikatif ). Sedangkan areal division of power dapat dilakukan dengan dua cara, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi (Maddick,1963). Sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat ( Maddick, 1963 ).

Pandangan lain mengenai pengertian desentralisasi dikemukakan oleh Chema dan Rondinelli (1983). Menurut mereka desentralisasi is the transfer or delegating of planning, decision making or management authority from the central government and its agencies to field organizations, subbordinate units of government, semi-autonomous public coorporations, area wide or regional authorities, functional authorities, or non governmental organizations ( Chema and Rondinelli, 1983). Tipe desentralisasi ditentukan oleh sejauh mana otoritas atau kekuasaan ditransfer dari pusat dan aransemen institusional (institutional arrangement) atau pengaturan kelembagaan apa yang digunakan untuk melakukan transfer tersebut. Dalam hal ini desentralisasi dapat berupa yang paling sederhana yakni penyerahan tugas-tugas rutin pemerintahan hingga ke pelimpahan kekuasaan (devolusi) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut Rondinelli, Nellis dan Chema ( 1983 ) desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi maka aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Lebih lajut, Rondinelli, Nellis dan Chema ( 1983 ) mengatakan bahwa karakteristik utama dari desentralisasi adalah: Pertama, adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kedua, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik. Ketiga, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian desentralisasi melahirkan daerah otonom. Daerah otonom memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah berada di luar hierarkhi organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, bebas berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, mengandung integritas sistem,memiliki batas-batas tertentu (boundaries), serta memiliki identitas ( Hoessein,1997 ).

Dalam rangka menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan, di daerah-daerah dibentuk pemerintah daerah ( local government) yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah pusat ( central government ) ( Hoessein, 2000 ). Kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut, diserahkan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintahan ( yang sebelumnya merupakan fungsi pemerintah pusat ) untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu kepada daerah-daerah diserahkan pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) yang anggota-anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.

Dengan demikian, pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri, bagaimana menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta bagaimana cara-cara untuk membiayainya. Pelaksanaan desentralisasi kemudian dapat dilihat pada berbagai aspek pada sistem pemerintahan daerah yang ada, seperti aspek keuangan, aspek pelimpahan kewenangan, aspek kepegawaian, serta sikap dan perilaku para elite di tingkat pusat maupun daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

2. Desentralisasi FiskalDesentralisasi Fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi / Bantuan dari Pemerintah Pusat

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement;

SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;

Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah didasarkan atas 4 prinsip :

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi di biayai dari dan atas beban APBN.

2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.

3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan,dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnyaa beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah memberikan sejumlah sumbangan.

Menurut Mulyana dkk, unsur-unsur yang wajib diperhatikan terhadap desentralisasi fiscal ada:

1. Pendelegasian atau pendistribusian tanggung jawab pengeluaran (the assignment of expenditure responsibility)

Pendelegasian atau pendistribusian tanggung jawab pengeluaran dapat diartikulasikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai hak dan tangggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran yang di inginkan, tampa harus di setor ke pemerintah pusat. Pemerintah psat dalam hal ini hanya sebagai pengontrol dan pengarah pendelagasian penegeluaran tersebut.

2. Pendistribusian sumber pendapatan / perpajakan (assignment of tax resources),

Pendistribusian Sumber pendapatan / perpajakan merupakan porsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dulunya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pada era desentralisasi fiskal ini peran pemerintah daerah dalam mengelola perpajakan ataupun pendapatan pendapatan lainnya dapat dikelola sendri, yang sesuai dengan dengan undang-undang berlaku. Unsur ini sangat diharapkan dapat menjadikan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dan dapat dipergunakan dengan baik.

3. Transfer antar tingkat pemerintahan (inter-governmental fiscal transfer),

Transfer antar tingkat pemerintahan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pertumbuhan daerah, sehingga daerah tiap tahun mendapat suntikan dana dari pusat dalam berbagai hal, dan dana tersebut dapat dikelola dengan baik.

4. Mekanisme pinjaman dan utang (subnational deficit, borrowing, and debt).

Mekanisme pinjam dan utang ini merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ketika proses pembangunan dilakukan memiliki kendala devisit anggaran sihingga pemerintah daerah mempunyai jalan dalam mendukung pembangunan tersbut melalui peminjaman agar dapat menutupi kekurangan tersebut

Anggaran dalam hal pinjaman merupakan proses dan wewenang yand dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam mengantisispasi kelemahan atau kekurangan anggaran.

Pembiayaan yg bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter nasional.

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kapada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaan pemerintahan daerah dengan baik. Pemberian dana dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat block grant, pada umumnya adalah DAU

Tujuan Umum penyerahan dana dari pusat terhadap daerah adalah:

1. Mengurangi ketimpangan fiskal secara vertikal

Ketimpangan fiscal yang terjadi dalam suatu pemerintahan atau instansi bawahannya, misalnya Direktorat Jendral kapada Direktorat, Sekretariat Jendral kepada Kepada Biro, Biro kepada Kepala Bagian, dsb.

2. Mengurangi ketimpangan fiskal secara horisontal

Ketimpangan fiskal ini, ketimpangan yang terjadi instansi yang setingkat baik dalam satu instansi maupun dengan instansi lain, dalam lingkungan pemerintah itu sendiri.

1. Menjaga tercapainya standar pelayanan minimal di seluruh wilayah;

2. Mengatasi persoalan menyebarnya atau melimpahnya pelayanan publik;

3. Menciptakan stabilisasi.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU 33/2004).1. Bagi Hasil Pajak

1) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.2) Pajak Penghasilan Pasal 21 .3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).4) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak (kabupaten/kota) yang baru,yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan kabupaten /kota hanya mendapatkan dana bagi hasil pajak terebut. Jenis pajak kabupaten/kota yang baru tersebut, diantaranya adalah :

a. PBB Perdesaan dan Perkotaan (akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014).

b. BPHTB (dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2011).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam, yang terdiri dari: Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Transparansi dan pastisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari demokratisasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. dalam hal ini fungsi perintah sebagai pelayanan publik dapat juga melaksanan perannya dengan baik dan benar-benar bertumpu pada keinginan rakyat banyak dan juga dapat meningkatkan peran daerah dalam pembangunan yang lebih bermartabat.

Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintah daerah yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintah yang lebih langsung atau dekat dengan dampat atau akibat dari urusan yang ditangani. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih terjamin.

3. Kemandirian daerah

Kemandirian daerah Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Lahirnya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapanya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah adalalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan kepemerintahan secara mandiri. Sebagai pelaksana utama pembangunan didaerahnya daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan program- program pembangunan yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas- luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money folow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber- sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Sumber- sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah mengamanatkan bahwa daerah boleh meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber pendapat asli daerahnya dari komponen- komponen pajak dan retribusi daerah.

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo, (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar- benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat.Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Santosa dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu peneriamaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan- kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat. Landiyanto (2005) dalam penelitiannya tentang Kinerja Keuangan Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah Di Kota Surabaya menemukan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum optimalnya pendapatan/laba BUMD. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitikberatkan pada perolehan pajak dan retibusi daerah. Butuh waktu yang lama untuk membangun kemandirian daerah dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah minimal belanja pegawainya. Sampai saat ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan masih cukup besar. Kawung (2008) meneliti kemampuan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih rendah yakni sebesar 30,66% terhadap penerimaan daerah, yang artinya peranan PAD masih kurang dan perlu ditingkatkan. Dari uraian diatas menunjukan bahwa kemampuan keuangan daerah yang direpresentasikan dari pendapatan asli daerah (PAD) masih menitik beratkan pada komponen pajak dan retribusi. Kemampuan PAD dalam mengurangi ketergantungan masih perlu di teliti dalam perannya mengakomodasi pembiayaan belanja daerah minimal belanja rutinnya. Kapasitas PAD sebagai salah satu indikator pembentuk kemandirian sebuah daerah perlu di teliti dan dievaluasi selama perjalanan desentralisasi fiskal di negeri iniC. PROFIL KABUPATEN LAMPUNG UTARAKabupaten Lampung Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dulunya adalah kabupaten terluas/terbesar di Provinsi Lampung yang sekarang meliputi Kabupaten Lampung Utara sendiri, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat (yang melahirkan Kabupaten Pesisir Barat), dan Kabupaten Tulang Bawang (yang melahirkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah Negeri yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km kini tinggal 2.765,63 km. Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua tejadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu: Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat

2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop

3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan

4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka

5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun

6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan Kepala Kampung Syahrial Kunang

7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan

secara geografis kabupaten lampung utara terletak pada 104' 40 sampai 105'08 bujur timur dan 4'34 sampai 5'06 lintang selatan dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara dengan Kabupaten Way Kanan Sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah Sebelah timur dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebelah barat dengan Kabupaten Lampung BaratDesentralisasi fiscal Kabupaten Lampung Utara

UU no. 22 Tahun 2002 merupakan cikal bakal desentralisasi di Indonesia. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU no. 22 dan kemudian No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikan dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah di daerahkan. Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstrasi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas pada pemerintah daerah. Selanjutnya mandemen UU desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2005 menitikberatkan pada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan pada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah (Brodonegoro:2004). Disisi fiscal UU no 23 tahun 2004, memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, dan perluasan totoal dana yang menjadi sumber DAU. Tak terkecuali kabupaten Lampung Utara yang merupakan sebuah daerah otonom yang memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi fiscal. Desentralisasi fiscal sendiri terdiri dari beberaoa elemen. Berikut merupakan penjelasan elemen-elemen desentralisasi fiscal :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang merupakan kesesuaian dengan potensi yang berada di daerah itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan UU no 28 Tahun 2009 telah ditentukan mengenai apa saja objek pajak daerah atau apa saja jenis-jenis pajak daerah yang telah ditentukan dalam rumusan pasal 2 UU no. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a. Pajak kendaraan bermotor

b. BEA balik nama kendaraan bermotor

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak air permukaan

e. Pajak rokok

2). Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas :a) Pajak hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak hiburan

d) Pajak reklame

e) Pajak penerangan jalan

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

g) Pajak parkir

h) Pajak air tanah

i) Pajak sarang burung wallet

j) Pajak bumi dan banguan perdesaan dan perkotaan

k) BEA berolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut adalah tabulasi dan diagram pendapatan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten lampung utara tahun (2012-2014) :Tabel 1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Daerah Kabupaten Lampung Utara

Tahun Anggaran 2012-2014

TahunPajak Daerah

201247.991.000.000

201346.235.000.000

201452.892.000.000

Berdasarkan grafik diatas, pendapatan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten lampung utara dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan pajak mulai menurun. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup baik, dari hal ini menunjukan bahwa penurunan yang dialami lampung utara diantisipasi oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkat ditahun berikutnya.

2. Dana Alokasi UmumTransfer dana dari pusat ke daerah di Indonesia meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Pajak dan Penyesuaian. Untuk DAU UU No.33/2004 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah (equalization grant)untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU dalam bentukblock grantDAU mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah

DAU Sekurang-kurangnya 26% PDNNetto (Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Dana Alokasi Umum selain dimaksudkan untuk pembantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi Kesenjangan pendanaan antar Pemerintah Daerah.

Dana ini juga bertujuan agar pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yg mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Kabupaten Lampung Utara adalah daerah yang memiliki sumber daya yang besar, seperti singkong, kopi, lada dan karet. Akan tetapi karena keterbatasan pengelolaan masih membutuhkanbantuan dari pusat. Berikut adalah table DAU Kabupaten Lampung Utara:Tabel 2. Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran

2012-2014

TahunDana Alokasi Umum

2012661.427.000.000

2013761.218.000.000

2014839.662.000.000

Berdasarkan data diatas pada tahun 2012 Lampung Utara menerima DAU sebesar 661.427.000.000 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat sangatlah tinggi, meskipun kabpaten ini memiliki potensi sumber daya yang besar seperti karet, kopi, lada dan singkokng dengan luas wilayah ang sangat luas ternyata tidak mampu menutupi kekurangan daerahnya dalam melakukan pembangunan dan pembiayaan rumah tangganya sendiri.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan

3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;dan

2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.Berikut adalah tabel jumlah besaran DAK Kabupaten Lampung Utara:Tabel 3. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Utara Anggaran2012-2014TahunDana Alokasi Khusus

201280.962.000.000

201392.155.000.000

201489.315.000.000

Berdasrkan tabel diatas DAK yang diterima Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara mulai bisa sedikit demi sedikit mengurangi Ketergantungannya terhadap pusat dalam hal Dana Alokasi Khusus ini. 4. Pendapatan Asli DaerahKebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berikut tabulasi dana bagi hasil kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2014

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Anggaran 2012-2014

TahunPendapatan Asli daerah

201213.523.000.000

201317.613.000.000

201424.804.000.000

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 Kabupaten Lampung Utara pada Pendapatan Asli daerah selalu menunjukan peningkatan, hal tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Lampung Utara dalam mengelola daerahnya terutama sumber daya alamnya sudah sangat baik, hal tersebut terbukti dari nilai pendapatan asli daerah Kab. Lampung Utara.5. Total Penerimaan Daerah (TPD)Untuk variabel endogenus Total Penerimaan Daerah diperoleh hasil bahwa secara signifikan hanyalah Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sedangkan variabel Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Daerah. Selanjutnya, untuk variabel endogenus Investasi diperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Investasi, dan Total Penerimaan Daerah serta Belanja modal memberikan pengaruh yang signifikan pula tetapi dengan arah slope yang positif. Untuk yang terakhir variabel endogenus Pengeluaran/Belanja Daerah diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengeluaran/Belanja Daerah sedangkan variabel eksogenus lainnya yakni Populasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran/Belanja Daerah. Berikut adalah total penerimaan daerah kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2014Tabel 5. Total Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Utara Anggaran 2012-2014

TahunTotal Penerimaan Daerah

2012805.793.000.000

2013919.986.000.000

20141.010.462.000.000

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa total penerimaan daerah Lampung Utara anggaran 2012-2014 selalu mengalami kenaikan yang cukup besar, hal tersebut membuktikan bahwa semakin kecil ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap bantuan pusat.

D. PROFIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.300 km dan berpenduduk sebesar 989.639 jiwa (sensus 2010). Kabupaten ini memiliki semboyan Bumei Tuwah Bepadan. Saat ini yang menjadi Bupati Lampung Timur adalah Hi. Erwin Arifin, SH., MH, kabupaten ini sebelumnya termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 Kecamatan definitif, 13 Kecamatan Pembantu dan 232 Desa, selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik setatusnya di tingkatkan menjadi Kecamatan Definitif, dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah No.01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan 11(sebelas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga di kecamatan Kabupaten Lampung Timur sekarang berjumlah 24 kecamatan definitif dan 232 desa.Dengan Keputusan Bupati 232 defininitif can desa persiapan.

Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No 19 Tahun 2001 dan No 06 Tahun 2002 maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan desa persiapan.Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 desember 2003 tentang perubahan status dan desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-106020'BT dan 4037'LS -5037' LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 KM2 atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung (total wilayah Lampung seluas 35.376 KM2). Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Desentralisasi fiscal Kabupaten Lampung Timur

UU no. 22 Tahun 2002 merupakan cikal bakal desentralisasi di Indonesia. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU no. 22 dan kemudian No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikan dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah di daerahkan. Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstrasi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas pada pemerintah daerah. Selanjutnya mandemen UU desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2005 menitikberatkan pada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan pada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah (Brodonegoro:2004). Disisi fiscal UU no 23 tahun 2004, memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, dan perluasan totoal dana yang menjadi sumber DAU. Tak terkecuali kabupaten Lampung Timur yang merupakan sebuah daerah otonom yang memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi fiscal. Desentralisasi fiscal sendiri terdiri dari beberaoa elemen. Berikut merupakan penjelasan elemen-elemen desentralisasi fiscal :

1. Bagi Hasil Pajak

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan luas wilayah yang cukup besar. Potensi pendapatan daerh di daerah ini cukup tinggi dengan sumbr daya yang ada seperti sawit, karet dan singkong. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dibutuhkan pemasukan melalui sumber pajak daerah dan bukan pajak daerah. Berikut adalah tabulasi dan diagram pendapatan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten lampung utara tahun (2012-2014) :

Tabel 1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tahun Anggaran 2012-2014

TahunPajak Daerah

2012136.147.000.000

2013153.184.000.000

2014129.112.000.000

Berdasarkan grafik diatas, pendapatan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten lampung Timur dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan pajak sudah mulai baik jika dibandingkan dengan kabupaten Lampung Utara. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, dari hal ini menunjukan bahwa kenaikan yang dialami lampung utara tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah daerah Lampung Timur itu sendiri.2. Dana Alokasi Umum

Sebagai bentuk perimbangan dari pusat ke daerah maka Dana Alokasi Umum merupakan angin segar bagi setiap daerah untuk menjalankan roda kehidupan dalam hal mensejahterakan rakyatnya. DAU yangdidapatkan oleh setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang mendapatkan DAU dari pusat. Potensi sumber daya alam ternyata tidak dapat menutupi kekurangan financial untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Berikut adalah table DAU Kabupaten Lampung Timur:Tabel 2. Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran

2012-2014

TahunDana Alokasi Umum

2012736.749.000.000

2013860.136.000.000

2014940.041.000.000

Berdasarkan data diatas, terdapat kenaikan yang terus-menerus dari tahun 2012-2014, peningkatan yang terus terjadi ini mengindikasikan potensi sumber daya dan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat diperiode yang sama belum mempu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat melalui Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ada banyak urusan daerah Kabupaten Lampung Timur yang tentunya terdapat urusan yang berbeda-beda dengan tingkat yang berbeda-beda pula. Untuk melaksanakan urudan tersebut maka diberikanlah dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat. Dana alokasi ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang bersifat khusus dan mengurangi beban anggaran pemerintah kabupaten Lampung Timur sendiri.Berikut adalah tabel jumlah besaran DAK Kabupaten Lampung Utara:

Tabel 3. Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2012-2014

TahunDana Alokasi Khusus

201273.477.000.000

201362.384.000.000

201466.463.000.000

Berdasrkan tabel diatas DAK yang diterima Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan, hal demikian sangatlah baik, karena Lampung Timur berarti mulai sedikit demi sedikit dapat mengatasi masalah ketergantungannya dengan pemerintah pusat. Namun pada tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara malah kembali mengalami kemerosotan dengan bertambahnya nilai DAK mereka. 4. Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Kabupaten Lampung Timur adalah Kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang cukup kaya terutama perkebunan karet dan sawit. Hal ini juga didukung dengan potensi pajak yang cukup besar. Sehingga pendapatan asi daerah untuk daerah ini seharusnya dapat dimaksimalkan demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut tabulasi dana bagi hasil kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2014

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2012-2014

TahunPendapatan Asli Daerah

201225.160.000.000

201340.261.000.000

201450.466.000.000

Melihat dari tabulasi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012 ke 2013 sangatlah baik mulai dari mengelolaan pajak, sumberdaya alam, dan kekayaan lain yang dipisahkan. Hal itu terbukti dari meningkat tajamnya nilai PAD pada tahun 2013. Walaupun pada tahun berikutnnya yaitu tahun 2014 tidak meningkat sebaik sebelumnya, tetap saja Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah mereka sendiri. Jika hal demikian terus terjadi bukan tidak mungkin Lampung Timur dapat menginjak di masa kejayaanya.5. Total Penerimaan Daerah (TPD)

Total Penerimaan Daerah daerah Lampung timur merupakan jumlah yang cukup besar mengingat daerah Lampung Timur merupakan daerah yang cukup luas disertai sumber daya alam yang melimpah. Berikut kami tampilkan total penerimaan daerah Kabupaten Lampung Timur periode anggaran 2012-2014 Tabel 5. Total Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2012-2014

TahunTotal Penerimaan Daerah

20121.005.882.000.000

20131.135.850.000.000

20141.206.552.000.000

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa total penerimaan daerah Lampung Timur anggaran 2012-2014 selalu mengalami kenaikan yang cukup besar, hal tersebut membuktikan bahwa semakin kecil ketergantungan Kabupaten Lampung Timur terhadap bantuan pusat.

ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH LAMPUNG UTARA DAN LAMPUNG TIMURGuna menganalisis tingkat kemandirian daerah kabupaten Lampung Utara dan Lampung Timur, data yang di gunakan adalah data dari tahun 2012-2014 dengan menggunakan derajat desentralisasi fiscal pemerintah daerh diukur menggunanakan rumusan sebagaimana dikemukakan oleh Reksohadiprojo (2000), sebagai berikut :

I. Berdasarkan aspek pendapatan Asli daerah derajat desentralisasi fiscal dpat dihitung sebagai berikut :PAD

X 100 %

TPD

Kemandirian keuangan daerah, ditunjukan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.II. Berdasarkan aspek penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

BHPBP

x 100%

TPD

III. Berdasarkan sumbangan yang diterima daerah (DAU dan DAK), derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

Maka dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah seperti yang dikemukakan Reksohadiprojo (2002).

Penilaian kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Pengukurannya menurut Reksohadiprojo (2000) adalah dengan menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dinyatakan dalam persentase dan dapat dilihat tingkat kemampuan daerah seperti pada tabel berikut.

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah (Sumber : Tim Litbang Depdagri dan Fisipol UGM, 1991)

Persentase Kemampuan Keuangan Daerah

0,00 - 10,00Sangat Kurang

10,01 - 20,00Kurang

20,01 - 30,00Sedang

30,01 - 40,00Cukup

40,01 - 50,00Baik

>50,00Sangat Baik

ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH LAMPUNG UTARA

analisis tingkat kemandirian daerah kabupaten Lampung Utara, data yang di gunakan adalah data dari tahun 2012-2014 dengan menggunakan derajat desentralisasi fiscal pemerintah daerh diukur menggunanakan rumusan sebagaimana dikemukakan oleh Reksohadiprojo (2000), sebagai berikut :

Berdasarkan aspek pendapatan Asli daerah derajat desentralisasi fiscal tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut :

PAD

X 100 %

TPD

13.523.000.000

X 100 % = 1.67% (sangat kurang)

805.793.000.000

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah, dejarat desentralisasi fiscal tahun 2012 Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori sangat kurang yaitu 1.67% dalam interval kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kemandirian dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Berdasarkan aspek penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, derajat desentralisasi fiscal tahun 2012 dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

BHPBP

x 100%

TPD

47.991.000.000

x 100% = 5.98 %

805.793.000.000

Berdasarkan sumbangan yang diterima daerah (DAU dan DAK), derajat desentralisasi fiskal tahun 2012 dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

742.389.000.000

x 100% = 92.13 %

805.793.000.000

Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap dana perimbangan dari pusat.


PAD

X 100 %

TPD

17.613.000.000


919.986.000.000Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah, dejarat desentralisasi fiscal tahun 2013 Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori sangat kurang yaitu 1.91% dalam interval kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan aspek penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, derajat desentralisasi fiscal tahun 2013 dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

BHPBP

x 100%

TPD 46.235.000.000

x 100% = 5.02 % 919.986.000.000


Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

853.373.000.000

x 100% = 92.75 %

919.986.000.000

Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2013 terhadap dana perimbangan dari pusat masih sangat tinggi


PAD

X 100 %

TPD

24.804.000.000


1.010.462.000.000

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah, dejarat desentralisasi fiscal tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori sangat kurang yaitu 2.45% dalam interval kemampuan keuangan daerah.


BHPBP

x 100%

TPD

52.892.000.000

x 100% = 5.23 %

1.010.462.000.000

Berdasarkan sumbangan yang diterima daerah (DAU dan DAK), derajat desentralisasi fiscal tahun 2014 dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

928.977.000.000

x 100% = 91.93 %

1.010.462.000.000Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014 terhadap dana perimbangan dari pusat yang sedikit mengalami penurunan, walupun masih dalam katerogi yang sangat tinggi.

ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH LAMPUNG TIMUR

analisis tingkat kemandirian daerah kabupaten Lampung Timur, data yang di gunakan adalah data dari tahun 2012-2014 dengan menggunakan derajat desentralisasi fiscal pemerintah daerah diukur menggunanakan rumusan sebagaimana dikemukakan oleh Reksohadiprojo (2000), sebagai berikut : Berdasarkan aspek pendapatan Asli daerah derajat desentralisasi fiscal tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut :

PAD

X 100 %

TPD

25.160.000.000


1.005.882.000.000

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah, dejarat desentralisasi fiscal tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori sangat kurang yaitu 2.50% dalam interval kemampuan keuangan daerah.


BHPBP

x 100%

TPD

136.147.000.000

x 100% = 13.53 %

1.005.882.000.000


Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

837.226.000.000

x 100% = 83.23 %

1.005.882.000.000

Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012 terhadap dana perimbangan dari pusat.


PAD

X 100 %

TPD

40.261.000.000


1.135.850.000.000



BHPBP

x 100%

TPD

153.849.000.000

x 100% = 13.54 % (kurang)

1.135.850.000.000


Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

1.013.985.000.000

x 100% = 89.27 %

1. 135.850.000.000

Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2013 terhadap dana perimbangan dari pusat. Hal ini juga menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6.04 %.


PAD

X 100 %

TPD

50.466.000.000


1.206.552.000.000



BHPBP

x 100%

TPD

129.112.000.000

x 100% = 10.70%

1.206.552.000.000

Berdasarkan sumbangan yang diterima daerah (DAU dan DAK), derajat desentralisasi fiscal tahun 2014 dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb :

Sumbangan Daerah

x 100%

TPD

1.006.504.000.000

x 100% = 83.42 %

1.206.552.000.000

Hal ini menunjukan besarnya tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2014 terhadap dana perimbangan dari pusat. Pada tahun 2014 nilai sumbangan daerah ini sedikit berkurang dari tahun sebelumnya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk daerah kabupaten lampung Utara masih sangatlah jauh dari kata kemandirian terhadap pemerintah pusat. Mulai dari tahun 2012 bahwa dari aspek pendapatan asli daerah, derajat desentralisasi fiscal hanya mencapai 1.67% dan menurut skala interval kemampuan keuangan daerah persentase seperti itu masuk dalam golongan sangat kurang. Tahun 2013 tidak jauh berbeda, aspek pendapatan asli daerah masih masuk dalam golongan sangat kurang yaitu hanya 1.91%. begitupun dengan tahun berikutnya di tahun 2014 Lampung Utara masih belum bisa menaikan derajatnya yaitu masih pda golongan sangat kurang, yaitu hanya mencapai 2.45% walaupun nilai tersebut mengalami seditkit kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur tidak jauh berbeda dimana Lampung timur-pun berada pada golongan sangat kurang. Pada tahun 2012 tingkat pendapatan asli mereka hanya kisaran 2.50 %, sedangkan pada tahun berikutnya hanya mencapai angka 3.54 %, walaupun itu merupakan kenaikan hanya saja kenaikannya masih belum bisa membawa Kabupaten Lampung Timur naik kegolongan yang lebih tinggi dalam skala interval tingkat kemandirian daerahnya. Sedangkan pada tahun berikutnya 2014 persentase nya mencapai 4.18 %, lampung Timur mengalami sedikit kenaikan. Kalau saja kenaikan ini terjadi terus-menerus bukan tidak mungkin Kabupaten Lampung Timur bisa menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi.

PENUTUP1. Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Semakin tinggi nilai penerimaan dana dari pusat maka semaikin rendah tingkat kemandirian suatu daearah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk daerah kabupaten lampung Utara masih sangatlah jauh dari kata kemandirian terhadap pemerintah pusat bahwa jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah, dejarat desentralisasi fiscal tahun 2014 Kabupaten Lampung Timur masuk dalam kategori sangat kurang yaitu 4.18% dalam interval kemampuan keuangan daerah.

Pada tahun 2012 tingkat pendapatan asli mereka hanya kisaran 2.50 %, sedangkan pada tahun berikutnya hanya mencapai angka 3.54 %, walaupun itu merupakan kenaikan hanya saja kenaikannya masih belum bisa membawa Kabupaten Lampung Timur naik kegolongan yang lebih tinggi dalam skala interval tingkat kemandirian daerahnya2. Saran

Setelah uraian dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pembaca yaitu :

Pemerintah daerah Kabupaten manapun pada khusunya Lampung Utara dan Lampung Timur sehrusnya dapat mengelola sumber daya alam daerah mereka yang begitu melimpah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah mereka sendiri Kabupaten yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dapat mengurangi persentase ketergantunganya terhadap pemerintah pusat.DAFTAR PUSTAKA

Bahan Ajar Politik Keuangan Daerah

Elmi, Bachrul. 2005. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI Press

http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html http://kotabumi-lampura.blogspot.ca/2013/01/pendapatan-asli-daerah-lampung-utara.htmlhttp://www.lampost.co/berita/realisasi-pad-2014-lampung-utara-melebihi-target36

Analisis Fiskal Dan Kemandirian LAMTIM LAMPURA

Documents