ANALISIS APBD I. PENDAPATAN DAERAHdosen.ieuncen.ac.id/.../sites/9/2017/04/Analisis-APBD.pdf · 2017-04-22 · ANALISIS APBD . I. PENDAPATAN DAERAH . Pendapatan Daerah terdiri dari

ANALISIS APBD

I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dari 3 jenis pendapatan tersebut

kemudian di petakan lagi menjadi beberapa macam, antara lain :

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil/bukan pajak, DAK dan DAU

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, dana darurat, dana bagi

hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus,

bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Berikut analisis anggaran pendapatan dan belanja dari suatu daerah pada tahun

anggaran 2007 hingga 2011. Analisis tersebut menggunakan program software microsoft

excel untuk mengolah dan memproses penghitungan data anggaran.

1. Yang pertama yaitu pendapatan suatu daerah pada tahun 2007-20011, yang tediri dari

pajak daerah yang dicapai rata-rata 67% dan Lain-lain pendapatan yang sah hanya sekitar

17% (Tabel 1) dari total pendapatan, sementara dana pendapatan dari retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing masing hanya mencapai 11%

dan 5%. Persentase dan grafik dari sumber pendapatan asli daerah ini ditunjukkan dalam

Tabel 2 dan Chart 1

Tabel 1. Jenis Pendapatan Daerah

Jenis APBD 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata Persentase

Dalam Milyar

Rupiah 52.195 64.745 67.467 71.852 93.731 69.998 100%

Pajak daerah 34.981 44.693 45.126 47.682 62.365 46.969 67

Retribusi daerah 7.171 8.003 7.650 8.035 7.637 7.699 11

Hasil kekayaan

daerah yg

dipisahkan 2.241 3.050 3.420 3.637 4.845 3.439 5

Lain-lain PAD yang

sah 7.802 8.999 11.271 12.498 18.884 11.891 17

Tabel 2. Presentase Sumber Penapatan Daerah

Jenis Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011

Persentase 100 100 100 100 100

Pajak daerah 67 69 67 66 67

Retribusi daerah 14 12 11 11 8

Hasil kekayan daerah

dipisahkan 4 5 5 5 5

Lain-lain PAD yang sah 15 14 17 17 20

Pada Chart 1 yang menunjukan grafik persentase pendapatan asli daerah pada

komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah cenderung stabil dan sedikit mengalami

kenaikan dari tahun 2007 sebesar 4% kemudian menjadi 5% pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk pajak daerahnya sendiri meski di awal tahun 2007 ke 2008 mengalami peningkatan

tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Sementara pada pemasukan dari

sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah menunjukan hal yang berkebalikan. Yakni

pada retribusi daerah yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan pada tahun terakhir

hanya sebesar 8% sedangkan lain-lain PAD yang sah justru kebalikannya yaitu terus

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 20 % dari keseluruhan APBD.

Berikut diagram flow chart persentasi PAD tersebut :

Chart 1. Presentase Jenis Pendapatan Daerah

2. Kemudian untuk pendapatan daerah selanjutnya adalah jenis-jenis dana perimbangan.

Pada dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

untuk daerah tersebut menyumbang cukup besar pada APBD khususnya pada alokasi

DAU yang mencapai lebih dari 50%. Berikut Tabel perincian dana perimbangan daerah :

Tabel 3. Jenis Dana Perimbangan

Dana Perimbangan 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-

Rata

Dalam Milyar Rupiah 209.576 276.102 275.266 292.281 302.265 271.098

Dana bagi hasil pajak/

bukan pajak 46.046 78.137 69.768 77.677 71.934 68.712

Dana alokasi umum 146.351 176.638 187.196 193.226 207.081 182.098

Dana alokasi khusus 17.179 21.327 18.302 21.378 23.250 20.287

Dari tabel di atas DAU yang paling banyak menyumbang untuk pemasukan pada

APBD di daerah tersebut. Meskipun daerah tergolong masih bergantung pada perimbangan

keuangan pusat yang tercermin dari pengalokasian DAU atau DAK yang besar kepada

daerah, namun dana tersebut merupakan refleksi dari pendapatan asli daerah yang disalurkan

kembali oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Tabel 4. Presentase Jenis Dana Perimbangan

Dana Perimbangan 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Dalam Persentase 100 100 100 100 100

Dana bagi hasil pajak/

bukan pajak 22 28 25 27 24 25

Dana alokasi umum 70 64 68 66 69 67

Dana alokasi khusus 8 8 7 7 8 8

Total Dana Perimbangan konsisten bertambah selama periode 2007 – 2011. Dalam lima

tahun, Total Dana Perimbangan telah meningkat secara perlahan. Hal ini sejalan dengan

peningkatan Dana Alokasi Umum yang mencapai 67% selama 2007-2011 sedangkan Dana

Alokasi Khusus hanya sebesar 8%. Sementara dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar

25 % dari APBD selama lima tahun terakhir.

Chart 2. Tren Jenis Dana Perimbangan

Meskipun total dana perimbangan meningkat, persentase pendapatan dari ketiga

sumber ini realtif konstan dalam periode 2007-2011. Meski DAU mengalami sedikit

penurunan di tahun 2007 ke 2008 tapi tahun-tahun setelahnya prosentasenya terus mengalami

peningkatan. Sedangkan DAK cenderung konstan dan Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

fluktuatif.

3. Dan yang terakhir dalam pendapatan asli daerah yakni lain-lain pendapatan yang sah

yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan lain-lain yang

telah terinci dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yg

sah 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-

Rata

Dalam Milyar Rupiah 23.505 35.588 44.431 38.909 52.663 39.019

Hibah 1.604 2.511 2.309 4.248 2.408 2.616

Dana darurat 687 1.329 551 377 295 648

Dana bagi hasil pajak dari

Propinsi dan Pemda lainnya 8.498 9.835 11.663 11.961 13.115 11.014

Dana penyesuaian dan otonomi

khusus 8.933 15.635 20.852 15.497 29.645 18.112

Bantuan keuangan dari Propinsi

atau Pemda lainnya 2.233 1.664 2.242 4.955 5.185 3.256

Lain-lain 1.550 4.614 6.814 1.871 2.015 3.373

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011 pendaptan lain-lain yang sah

diterima paling besar dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa semakin mengalami

peningkatan hingga tahun terakhir 2011. Pendapatan lain lain yang menyubmang paling besar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Dana alokasi umum

Dana alokasi khusus

adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah. Rata-rata yang dana penyesuaian tersebut mencapai 18.112 milyar dalam

5 tahun anggaran tersebut sedangkan yang lain masih berada di bawah angka tersebut. Jika

angka tersebut di persentasikan maka akan menghasilkan persentasi seperti yang ada di tabel

6 dan chart 3 di bawah ini.

Tabel 6. Presentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg

Sah 2007 2008 2009 2010 2011 Persentase

Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%

Hibah 7 7 5 11 5 7

Dana darurat 3 4 1 1 1 2

Dana bagi hasil pajak dari

Propinsi dan Pemda lainnya 36 28 26 31 25 29

Dana penyesuaian dan otonomi

khusus 38 44 47 40 56 45

Bantuan keuangan dari Propinsi

atau Pemda lainnya 10 5 5 13 10 8

Lain-lain 7 13 15 5 4 9

Seperti yang telah di ketahui bahwa penyumbang terbesar pada pendapatan lain-lain

yang sah yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mencapai 45 % dalam 5 tahun

anggaran daerah. Hal ini sudah termasuk besar mengingat fungsi alokasi anggaran otonomi

khusus yang tidak dimiliki pada semua daerah. Dan persentase terbesar kedua yakni dana

bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai 29% dan sisanya tidak sampai 10% dari APBD.

Chart 3. Tren Lain-lain Pendapatan yang sah

Tren Grafik lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi peningkatan dan

penurunan selama 5 tahun anggaran dari 2007-2011. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6

Hibah

Dana darurat

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya

dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun anggaran 4 menuju tahun anggaran 5.

Sebaliknya alokasi dana darurat terus mengalami penurunan dari tahun ke 3 dan tahun-tahun

berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut sedikit mengalami bencana

sehingga aloksinya menurun.

II. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dari sisi pengeluaran APBD dibedakan menjadi dua yakni belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Berikut keterangan dan tabel dari kedua jenis belanja daerah

tersebut :

1. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi dan lain-

lain seperti yang telah dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7. Jenis Belanja Tidak Langsung

Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Belanja Tidak Langsung

(Dalam Milyar Rp) 155.132 195.958 212.449 241.574 251.438 211.310

Belanja Pegawai 111.795 141.971 161.904 174.762 187.385 155.563

Belanja Bunga 151 169 316 187 179 200

Belanja Subsidi 500 669 692 635 708 641

Belanja Hibah 8.508 11.352 12.262 19.373 14.437 13.186

Belanja Bantuan sosial 15.148 24.716 26.768 11.517 10.603 17.750

Belanja Bagi hasil kpd

Prop/Kab/Kota dan Pemdes 9.861 12.932 4.457 12.578 14.834 10.932

Belanja Bantuan keuangan

kpd Prov/Kab/Kota &Pemdes 8.138 3.298 5.213 20.797 20.719 11.633

Belanja tidak terduga 1.031 851 837 1.725 2.573 1.403

Total Belanja tidak langsung daerah paling besar dialokasikan untuk belanja pegawai.

Total belanja yang sudah menghabiskan lebih dari separuh anggaran tersebut dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hingga akhir tahun 2011

anggaran untuk belanja pegawai mencapai 187.385 Miliyar Rupiah. Hal ini menyebabkan

terkurasnya anggaran daerah hanya untuk memenuhi belanja pegawai yang dari tahun ke

tahun makin membengkak sedangkan kualitas kinerja dan kedisplinan yang dihasilkan

pegawai daerah saat ini cenderung rendah. Sungguh sangat tidak relevan antara kedua hal

tersebut. peningkatan belanja ini akan semakin terlihat lagi pada tabel dan chat presentase

belanja tidak langsung di bawah ini :

Tabel 8. Persentase Belanja Tidak Langsung Daerah

Belanja 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-

Rata

Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%

Belanja Pegawai 72 72 76 72 75 74

Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0

Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0

Belanja Hibah 5 6 6 8 6 6

Belanja Bantuan sosial 10 13 13 5 4 9

Belanja Bagi hasil kpd

Prop/Kab/Kota dan Pemdes 6 7 2 5 6 5

Belanja Bantuan keuangan kpd

Prop/Kab/Kota dan Pemdes 5 2 2 9 8 5

Belanja tidak terduga 1 0 0 1 1 1

Dari tabel diatas terlihat gap yang sangat besar dari persentase keseluruhan belanja

dengan persentase belanja pegawai yang dari 5 tahun tersebut mencapai angka 74 % dari

APBD. Persentase yang lainyya bahkan tidak mencapai 1% dan banyak yang masih 0 %. Itu

artinya belanja tidak langsung daerah sama dengan belanja pegawai. Berikut flowchart dari

belanja daerah tersebut :

Chart 4. Tren Belanja Pemerintah Daerah

2. Belanja Langsung daerah di bedakan menjadi 3 jenis yang secara detail dan berurutan

selama 5 tahun anggaran 2007-2011 telah dimasukan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Jenis Belanja Langsung Daerah

Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Belanja Langsung (Dalam Milyar Rupiah) 157.568 170.995 140.851 201.992 224.757 179.233

Belanja Pegawai 8.122 6.544 7.560 23.816 23.568 13.922

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Belanja Barang dan jasa 57.701 66.585 28.553 82.006 94.982 65.965

Belanja Modal 91.745 97.866 104.738 96.170 106.207 99.345

Pada belanja tidak langsung ini, komponen belanja modal memegang peringkat satu

terbanyak pengeluarannya dari APBD pada lima tahun terakhir 2007-2011 rata-rata belanja

modal tersebut mencapai 99.345 Miliyar Rupiah. Sedangkan belanja barang dan jasa

menempati urutan kedua terbesar yakni mencapai 65.965 Miliyar rupiah. Tabel 9 dibawah ini

menunjukkan kategori belanja tidak langsung sebagai persentase dari total belanja dalam

periode 2007-2011.

Tabel 9. Persentasi Jenis Belanja Langsung

Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%

Belanja Pegawai 5 4 5 12 10 7

Belanja Barang &jasa 37 39 20 41 42 36

Belanja Modal 58 57 74 48 47 57

Dari ketiga-besar jenis belanja tidak langsung tersebut, Belanja pegawai, belanja barang

dan jasa serta belanja Modal meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja

modal menurun sekitar 26% pada tahun 2009 menuju tahun 2010 tersebut. meskipunn belanja

barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 19% pada 2009 namun pada tahun berikutnya

meningkat pesat. Sementara belanja pegawai cenderung naik secara perlahan hingga naik

secara signifikan dan fluktuatif. Hal ini tergambar pad diagram flowchart dibawah ini :

Chart 5. Garafik Jenis Belanja Langsung Daerah

Pada chart diatas aspek belanja pegawai relatif konstan dibawah 10 % sementara

belanja barang dan jasa serta belanja modal cenderung fluktuatif dimana disaat belanja modal

naik kemudian belanja barang turun drastis dan selanjutnya saling konstan satu sama lain.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan jasa

Belanja Modal

III. SURPLUS DEFISIT

Suatu anggaran dikatakan defisit apabila pendapatan lebih sedikit dibandingkan belanja

daerah. Sedangkan anggaran surplus yaitu apabila pendapatan yang dianggarkan lebih banyak

bernilai lebih dibandingkan anggaran belanja. Berikut hasil surplus defisit dari pengelolaan

APBD dalam suatu daerah tersebut :

Tabel 10. Surplus Defisit APBD

Surplus-Defisit APBD 2007 2008 2009 2010 2011

Pendapatan 285.276 376.435 387.164 403.042 448.659

Belanja 312.700 366.953 353.300 443.566 476.195

Surplus-Defisit APBD -27.424 9.482 33.864 -40.524 -27.536

Chart 8. Tren Surplus Defisit APBD

Sebagaimana terlihat pada chart 6 tersebut, bahwa dalam anggaran daerah dalam tahun

2007-2011 menunjukkan pola yang fluktuatif dan dalam persentase terhadap anggaran, angka

tersebut lebih banyak menunjukkan defisitnya anggaran daripada terjadinya surplus pada

anggaran tersebut. Selama pada Tahun 2011, defisit sekitar Rp27.536 Miliyar. Dari chart ini

terlihat bahwa realisasi APBD cenderung menunjukkan angka surplus yaitu untuk Tahun

2008-2009, sementara untuk data anggaran 2010-2011cenderung menggambarkan APBD

defisit yang cukup besar. Sementara defisit terbesar yaitu terjadi pada tahun 2010.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada APBD daerah terdiri dari penerimaan biaya dan pengeluaran biaya.

Dalam analisis APBD di atas, penerimaan biaya tergambar pada tabel 11 dibawah ini, dan

pengeluaran biaya pada tabel 12 dibawah :

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1 2 3 4 5

Surplus-Defisit APBD

Pendapatan

Belanja

Surplus-Defisit APBD

Tabel 11. Penerimaan Biaya APBD

Pembiayaan 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Penerimaan (Dalam Milyar Rupiah) 63.614 65.604 74.408 48.092 41.191 292.909

SiLPA TA sebelumnya 60.873 61.003 70.744 43.116 37.606 273.342

Pencairan Dana Cadangan 1.140 1.904 660 662 366 4.732

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21 93 75 132 34 355

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 630 1.022 1.580 1.795 2.394 7.421

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 950 867 851 2.387 791 5.846

Penerimaan Piutang Daerah 715 498 1.213

Tabel 12. Pengeluaran Biaya APBD

Pengeluaran 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

Dalam Milyar Rupiah 8.734 6.704 9.022 7.623 7.822 7.981

Pembentukan Dana Cadangan 1.687 647 840 513 502 838

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 4.519 3.664 4.068 2.883 3.479 3.723

Pembayaran Pokok Utang 1.790 1.490 2.432 3.237 3.180 2.426

Pemberian Pinjaman Daerah 738 323 821 990 353 645

Pembayaran Kegiatan Lanjutan 211 716 128 352

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 369 145 180 231

Dari beberapa Tabel pembiayaan diatas kemudian didapatkan flowchart diagram

persentase penerimaan pembiayaan dan pengeluaran biaya seperti yang ditampilkan dibawah

ini pada chart 9 dan chart 10 berikut :

Chart 9. Persentase Penerimaan Pembiayaan

Chart 10. Persentase Pengeluaran Pembiayaan

Lebih dari 90% penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun

sebelumnya, yaitu rata-rata mencapai sekita Rp 273.342 Miliyar rupiah pada 5 Tahun

anggaran tersebut. Kemudian diikuti oleh Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah sebesar

3% (Rp 7,4 Triliun). Pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan

modal (investasi) daerah sebesar 47% (Rp 3,7 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 31%

(Rp 2,5 Triliun).

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6

SiLPA TA sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Piutang Daerah

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

Pembayaran Kegiatan Lanjutan

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga