5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin
Pertambangan di Lambu, Bima, NTBdengan IUP Eksplorasi Nomor
!!"#$%'%((#%)(( dan *odel
Pen+elesaian Konflik +ang Tepat
Untuk *eminimalisir Beni Konflik
Terkait Izin Pertambangan di -ompuNovember 26, 2012by filsufgaul
Konflik Lambu
" A" Pendauluan
Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam, bahan
galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. otensi itu menyebar
hampir di seluruh !ilayah ke"amatan di Kabupaten Bima. otensi ini tentunya
tidak di sia#siakan oleh pemerintah daerah Bima untuk menarik investor guna
mengeksplorasi potensi tambang tersebut. $ksplorasi tambang di Bima digadang#
gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka
lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan
pendapatan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima
%erry &ulkarnain '(. )engeluarkan 1* +in -saha enambangan untuk
mengeksplorasi potensi tambang di Bima, 1* +- tersebut di antaranya/1
1. ( )ineral Nusantara itra ersada dengan +- eksplorasi nomor
1.*345*6400*42010, masa berlaku tanggal 2 pril 2010 hingga 1 )ei
2013, dengan luas !ilayah 1*.*05 hektare. )eliputi !ilayah Ke"amatan)adapangga yaitu 7esa ampa, (onda, )puri, 8ade, 9oro. Kemudian
Ke"amatan Bolo di 7esa (umpu dan Ke"amatan 9oha di 7esa Keli dan
8isa. Bahan galian jenis tembaga.
2. ( +ndomineral itra ersada dengan +- $ksplorasi nomor
1.*345*400*42010, dengan luas !ilayah 50.321 hektare. Berada di
Ke"amatan )onta, meliputi 7esa Baralau, ela, (olo -!i, 9ilama"i dan
Ke"amatan arado, meliputi 7esa arado 9ane dan :ere. 7engan jenis
bahan galian tembaga.
5. ( +ndomineral itra ersada, +- $ksplorasi (embaga nomor
1.*345*;400*42010, luas !ilayah 1*.51 hektare, berada di Ke"amatan
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/http://filsufgaul.wordpress.com/author/filsufgaul/http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/author/filsufgaul/http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
:ambu, meliputi 7esa )angge, :anta dan 'impasai, serta Ke"amatan
:anggudu pada desa 9a!orada.
*. ( +ndomining Karya Buana mengantongi tujuh +-
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
adalah masyarakat merasa kha!atir terhadap dampak#dampak yang akan terjadi
jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. +dealnya masyarakat di sekitar
lokasi pertambangan harus lebih a!al mengetahui kehadiran perusahaan tambang.'ehingga ketika ada aktifitas pertambangan, !arga tidak kaget. (ermasuk
sebelum iin diberikan pada perusahaan tersebut. Kenyataannya, masyarakat
justru dikagetkan dengan adanya aktifitas pertambangan berupa penggalian
pen"arian potensi.
" B" Kornologis Konflik Lambu
9alaupun Bima memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpah. 'e"ara
Aeografis Bima telah dikenal sebagai penghasil ba!ang dengan kualitas terbaik.
Ba!ang Keta mon"a saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama
bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan "ukup signifikan
dalam perekonomian Kabupaten Bima. 'elain produksi yang besar, ba!ang Keta
mon"a dikenal memiliki mutu dan "iri khas sendiri, serta banyak diminati
konsumen baik dari Bali, =a!a, )akassar dan Banjarmasin maupun luar negeri,
seperti )alaysia dan 'ingapura. Bahkan sejak 200 lalu, Kabupaten Bima
dijadikan sentra benih ba!ang merah nasional. 'umbangan perekonomian lainnya
berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.
roduksi ba!ang merah Kabupaten Bima pada 200 men"apai 115.3*2 ton,
meningkat *,*1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 'ebagian produksi
ba!ang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhikebutuhan daerah lainnya utamanya ulau :ombok >B', 200?. :uas lahan
untuk pengembangan ba!ang merah di kabupaten Bima ter"atat 15.665 hektare,
yang telah dimanfaatkan seluas 6.;10 ha tersebar di 'ape, :ambu,9era,
mbala!i, Belo dan )onta./2Karena aktivitas mata pen"aharian utama inilah
yang menjadi alasan !arga menolak kegiatan pertambangan. ertambangan akan
membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman ba!ang
merah, mata pen"aharian mereka. 'elain melindung sumber air, mereka belajar
dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Cijau milik Ne!mont, tetangga di
pulau yang sama.
Ke"amatan :ambu adalah ke"amatan pemekaran dari Ke"amatan 'ape yang kinimenjadi salah satu dari delapan belas ke"amatan yang ada di Kabupaten Bima,
Nusa (enggara Barat. Ke"amatan ini memiliki dua belas desa dan terletak di
ujung timur Kabupaten Bima. 'alah satu desanya adalah 7esa 'umi yang
merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh (. 'umber
)ineral Nusantara dengan dikantonginya +- bernomor 14*3453;400*42010,
dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 2*. 0 Ca. ktivitas (. ')N
kehadirannya ternyata tidak diketahui lebih a!al oleh sebagian besar masyarakat
ke"amatan :ambu. $ksistensi mereka mulai dipertanyakan apalagi di dusun Baku
7esa 'umi sudah dilakukan penggalian oleh ( tersebut.
Tabel " Kronologis
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn2http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn25/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
Tanggal Peristi.a Keterangan
amputasi, gegar otak
dll? dr !arga.
7esember
2010
ertemuan dengan amat
:ambu
9arga meminta "amat :ambu >)uhaimin, '.'os?
untuk menolak kehadiran ( 'umber )ineral
Nusantara.
amat berjanji akan menyampaikan aspirasi !arga
kepada Bupati Bima.
=anuari
2011
7emo )assa
9arga mempertanyakan janji amat, !arga yang
menamai diri %ront 8akyat nti (ambang >%8(? ke"e!a
karena "amat tidak mau menemui mereka.
51 =anuari
20117emo massa 1300 orang
>%8(? kembali mendatangi kantor "amat dan
meminta amat :ambu untuk menandatangani
surat pernyataan penolakan adanya penambangan
emas yang telah dioperasikan oleh (. ')N.
'etelah perdebatan alot per!akilan massa diterima
oleh amat, namun "amat belu bisa
menandatangani pernyataan penolakan tersebut
karena harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan
Bupati Bima.
%ebruari
2011
'ekretaris amat
mengumumkan melalui
pengeras suara )esjid
gung :ambu agar
masyarakat tidak
melakukan demo
'ekretaris amat hampir di amuk massa
10 %ebruari
2011
7emo ke 5, ;000 orang
dari 12 7esa massa aksi melakukan long mar"h dari lapangan
'ura desa 8ato yang jaraknya sekitar dua kilometer
hingga sampai ke kantor "amat :ambu.
)asa tetap meminta amat menandatangani 'urat
ernyataan enolakan.
engamanan aksi unjuk rasa yang dika!al oleh
230 personil aparat olres Kota Bima, 60 personil
gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil
Brimob olda N(B, kembali memediasi
per!akilan dari %8( dengan pihak amat.
amat seakan mengulur#ulur !aktu dan
menjelaskan bah!a Bupati masih belum bisa
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
ditemui.
'etelah itu aksi masa ri"uh, ). Nasir >25? terkenapeluru polisi >aksi tambah parah? ditambah ulah
preman ke"amatan yang membuat situasi
memanas.
massa memukul mundur aparat dan melampiaskan
keke"e!aan terhadap pemerintah dan aparat
kepolisian serta preman peliharaan "amat dengan
merusak dan membakar 'atu unit tru"k ol
amat :ambu, satu unit mobil kijang patroli ol
amat :ambu, satu unit mobil dinas amat
:ambu, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota
Bima, satu unit mobil avana, satu unit rumah
jabatan amat :ambu, satu unit kantor amat
:ambu, delapan unit sepeda motor serta sepuluh
unit komputer dan ruang aula "amat lambu
as"a
kerusuhan
emkab Bima melaporkan
kerusakan dan anarkisme
rakyat :ambu ke )apolresKota Bima
Bukannya membuka ruang diskusi, pemkab Bima
membuat :aporan ke )apolresta, dan meminta
aparat menindak tegas oknum yang menjadi
provokator >3 orang dijadikan tersangka?.
Ke"ematan :ambu pun terus men"ekam, intimidasiserta s!iping pun terus digelar, hampir diseluruh
"abang jalan se#ke"amatan :ambu dipenuhi oleh
aparat bersenjata lengkap pada pekan pertama
pas"a pengrusakan
20
7esember
2012
)ediasi ertama
7ilakukan pertemuan dan dialog di ruangan amat 'ape
antara >delapan? orang per!akilan masyarakat :ambu
dengan Bupati Bima dan difasilitasi 9akil Kepala
Kepolisian 7aerah >9akapolda? N(B dan rombongan,
Kepala 7inas erhubungan Kominfo ropinsi N(B,
Kapolresta Bima, 7andim 160 Bima, Kepala 7inas
ertambangan dan $nergi Kabupaten Bima, Kabag
Cukum 'etda Bima, amat 'ape, amat :ambu dan
Kapolsek 'ape
)&
-esember
)(
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
2*
7esember2011
pemblokiran jalan
kebupaten penghubung
antara Ke"amatan 'ape,:ambu dan Parado
7esember
2011
8apat konsultasi 787
Bima
Bupati tetap bersikukuh tidak akan men"abut /K
142010 dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar
untuk melakukan itu. Bupati berdalih, ada tiga hal yang
bisa men"abut /Kitu, yakni jika perusahaan pemegang
ijin tidak melaksanakan k!ajibannya, terlibat masalah
pidana dan dinyatakan pailit.
26 =anuari
2012
embakaran Kantor Bupati
Bima dengan 20.000 massa
un"ak amarah !arga pas"a 3 hari sebelumnya Bupati
bersedia menemui !arga, namun hingga hari itu Bupati
tak kunjung mau menemui !arga2 =anuari
2012
Bupati "abut tetap +- No
142010
en"abutan se"ara tetap +- No 142010 melalui 'K
1.*346*400*42012
" A" Analisa Resolusi Konflik
=ika kita "oba menganalisa lebih jauh terhadap penyelesaian konflik :ambu ini,
terlihat kelambanan Bupati Bima dalam men"abut iin ( ')N sebagai
penyebab meluasnya eskalasi konflik. Bupati terlalu lamban mengantisipasi
aspirasi masyarakat. ksi protes itu dianggap sepele. as"a peristi!a di elabuhan
'ape Bupati tidak langsung men"abut iin ( ')N. Baru setelah terjadi eskalasi,
pembakaran kantor, baru Bupati men"abut iin tersebut. Bupati Bima terkesansangat tidak peka melihat perkembangan ekskalasi konflik yang kian membesar
dari pergerakan !arga sejak akhir 2010 lalu.
=ika kita "oba menganalisis konflik :ambu ini dari ka"amata terori konflik sosial,
maka hakikat konflik itu sendiri adalah merupakan perselisihan yang terjadi antara
paling tidak oleh dua pihak, di mana kebutuhan keduanya tidak dapat dipenuhi
dengan sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Kondisi ini merupakan
suatu kondisi ketidak"o"okkan (incompatibility). osisi kedua pihak juga tidak
"o"ok satu sama lain. 7i mana ada bentuk#bentuk kelangkaan yang terjadi di
antara kedua pihak tersebut./1'elain itu, )enurut Kartono D Aulo >1;?,
konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan denganorang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls#impuls, hasrat#hasrat,
keinginan#keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja
dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu
bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di
antara dua pihak atau lebih. ertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan
non#fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non#fisik menjadi
benturan fisik./2
7ari definisi tersebut di atas sangat jelas bah!a masing#masing pihak yang
berkonflik memiliki kepentingan masing#masing, !arga yang merasa memiliki
kepentingan atas tanah dan masa depan penghidupan mereka yang diperkirakan
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn2http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn25/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
akan terganggu jika proses penambangan berlangsung, dan di lain sisi
kepentingan pemerintah kabupaten Bima yang di gadang#gadang ingin
mensejahterakah daerahnya dengan dalih mengeksplorasi bahan tambang yangada di daerahnya. 'ebenarnya niat Bupati Bima ini sah#sah saja karena juga
tertuang dalam --7 1*3 pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bah!a EBumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar#besar kemakmuran rakyatE. =ika memang tujuan dari
diberikannya +- oleh Bupati tersebut adalah murni untuk kemakmuran rakyat
harusnya masyarakat juga diharapkan mendukung keputusan Bupati tersebut.
Ketidak "o"okan penggunaan lahan4'7 ini disinyalir karena emKab tidak
pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada !arga perihal ren"ana
penambangan di daerah tersebut. Cal inilah yang menimbulkan perspektif
masyarakat bah!a ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi daripengesahan +in -saha enambangan di :ambu tersebut.
Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai ma"am ragamnya, bentuknya,
dan jenisnya. 'oetopo mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi
materinya menjadi empat, yaitu/1
1. Konflik tujuan
Konflik tujuan terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang
kontradiktif.
1. Konflik peranan
Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap
peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
1. Konflik nilai
Konflik nilai dapat mun"ul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap
individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.
1. Konflik kebijakan
Konflik kebijakan dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau
kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemuka# kan oleh satu pihak dan
kebijakan lainnya.
7ari pembabakan tersebut jelaslah bah!a konflik :ambu merupakan konflik
kebijakan yang bersumber dari keputusan sepihak Bupati Bima yang menerbitkan
'urat +in enambagan No. 142010 kepada ( )ineral Nusantara itra
ersada, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn15/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
kepada masyarakat. Konflik kebijakan ini kerap kali terjadi jika pemegang
kebijakkan tidak melibatkanstakeholdernya dalam proses pengambilan
keputusan. +ni tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakatterhadap pemegang kebijakan yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya konflik#
koflik sosial.
" " Proses Pen+elesaian Konflik
8esolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak#pihak yang berkonflik
melakukan suatu per0an0ian (agreement)yang dapat meme"ahkan
ketidak"o"okkan (incompatibility)utama di antara mereka, menerima keberadaan
satu sama lain sebagai dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. +ni
merupakan suatu kondisi yang selalu mun"ul setelah konfliknya terjadi. 8esolusi
konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik
yang terjadi untuk men"apai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak#
pihak yang berkonflik. 9allensteen dalam bukunya Understanding Conflict
Resolution: War, Peace and the Global ystem!memberikan beberapa langkah#
langkah yang biasanya dilalui dalam resolusi konflik/2
1. erjanjian yang dilakukan dalam resolusi konflik ini biasanya merupakan
suatu pemaaman resmi, di mana suatu dokumen +ang diasilkan
ditandatangani ole piak1piak +ang berkonflikdalam kondisi yang
serius. Namun, perjanjian ini dapat bersifat lebih informal, yakni terjadi
pemahaman yang implisit di antara mereka. erjanjian yang seperti itumungkin terjadi dan disimpan dalam sebuah dolumen rahasia, misalnya
saja, sebuah perjanjian yang dibuat sebagai prakondisi pengaturan resmi,
atau sebagai kesepakatan antar pihak yang berkonflik se"ara eksplisit.
ada kasus konflik lambu jelas tidak pernah terjadi agreementantara
emkab Bima dengan masyarakat. @ang terjadi adalah keputusan untuk
menghetikan kegiatan penambangan sementara le!at 1.*34;*5400*42011
tanggal 25 7esember 2011 tentang enghentian 'ementara +jin $ksplorasi $mas
oleh (. 'umber )ineral Nusantara di Ke"amatan :ambu, 'ape dan Ke"amatan
:anggudu Kabupaten Bima. Cal ini tetap tidak disetujui oleh masyarakat
karena Karena sifatnya yang sementara maka pada dasarnya tidak ada upayaperumasan kembali atas konflik yang berlangsung. Kondisi ini tak layaknya
sebuah penguluran !aktu agar bisa menenangkan masyarakat yang kian memanas
emosinya. Karena tidak ada kesepakatan, maka dapat dikatakan bah!a resolusi
konflik atas dasar pen"abutan sementara +- No 142010 juga hanya bersifat
sementara atau bisa juga dikatakan tidak terjadi. @ang ada hanyalah sebuah upaya
peredaman konflik namun tidak menyelesaikan akar permasalahannya. 9arga
hanya seakan diberikan kelegaan atas kekha!atiran lahannya di eksploitasi dalam
beberapa !aktu saja hingga dirasa emKab menemukan formulasi dan legitimasi
yang tepat untuk memutuskan nasib ( )ineral Nusantara itra ersada.
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn2http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn25/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
Cingga pada akhirnya diterbitkan 'K 1.*346*400*42012 yang berarti bah!a +-
142010 di"abut se"ara tetap oleh Bupati barulah tuntutan masyarakat terpenuhi.
1. )asing#masing pihak yang berkonflik menerima keberadaan masing1
masingsetelah perjanjian dilakukan merupakan suatu elemen yang
penting untuk membedakan antara perjanjian perdamaian (peace
agreement)dan perjanjian kapitulasi, namun esensi dari perjanjian ini
adalah untuk mengakhiri partisipasi masing#masing pihak dalam konflik.
7alam kasus ini terlihat pihak#pihak yang berkonflik berupaya untuk keluar dan
mengakhiri masing#masing perannya dalam konflik tersebut. (erlihat dengan
dikeluarkannya 'K 1.*346*400*42012 emerintah Kabupaten Bima ingin
konflik dengan masyarakat ini lekas selesai. 7an di sisi masyarakat pas"a
dikeluarkannya 'K tersebut masyarakat mulai menarik dari dari konflik tersebut
menuju suatu rekonsiliasi ke depan yang lebih baik untuk mendiskusikan lebih
jauh terkait dengan potensi tambang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat.
1. erumusan pengentian semua tindakan kekerasanyang dilakukan satu
sama lain selama konflik berlangsung merupakan hal yang paling penting
dalam suatu perjanjian damai. Kesepakatan penghentian tindakan
kekerasan biasanya merupakan bagian dari perjanjian damai yang
dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan se"ara terpisah. 'eringkali,
penghentian tindakan kekerasan antara pihak yang berkonflik diumumkanpada saat yang sama ketika perjanjian damai di"apai. 7engan demikian,
perang telah berakhir dan bahaya terjadinya pembunuhan berkurang.
as"a keluarnya keputusan pen"abutan +- 142010 dengan dikeluarkannya 'K
1.*346*400*42012 pada tanggal 2 =anuari 2012 jelas tidak terjadi lagi friksi#
friksi yang menimbulkan tindak kekerasan. as"a pembakaran kantor Bupati
Bima yang ada adalah ketegangan karena polisi men"ari dan menangkapi
beberapa !arga yang diduga menjadi provokator dalam aksi pembakaran kantor
Bupati Bima.
1. Resolusi konflik tidak selalu identik dengan perdamaian. datumpang tindih antara kedua konsep tersebut. Namun gagasan paling
umum tentang kondisi damai adalah ketiadaan atau berakhirnya perang
yang terjadi. erlu ditegaskan bah!a sebuah konflik tidak dapat diakhiri
sebelum perjuangan bersenjata juga berakhir. 7engan demikian,
perdamaian tidak "ukup hanya dengan berakhirnya pertempuran dan
peperangan. 8esolusi konflik ini lebih kepada definisi atau kondisi damai
yang terbatas.
=ika konsep damai di sini adalah tidak terjadinya suatu perang >kontak fisik?,
maka dapat dikatakan kondisi :ambu terkait dengan konflik iin pertambangan
dapat dikatakan kondusif. Belakangan tidak terlihat lagi aksi massa yang
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
menimbulkan kontak fisik karena !arga merasa tuntutan mereka telah dipenuhi
oleh Bupati.
)enurut 9allase dan lison, konflik memiliki tiga asumsi utama yang saling
berhubungan /1
1. )anusia memiliki kepentingan#kepentingan yang asasi dan mereka
berusaha untuk merealisasikan kepentingan#kepentingannya itu.
2. Fo!erE bukanlah sekedar barang langka dan terbagi se"ara tidak merata,
po!er juga bisa merupakan sumber konflik, sebagai sesuatu yang bersifat
memaksa >coerci"e?. 'ebagian menguasai sumber, sedangkan yang
lainnya tidak memperolehnya sama sekali.
5. +deologi dan nilai#nilai dipandangnya sebagai senjata yang dipergunakanoleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan
kepentingan mereka masing#masing.
7ari definisi konflik menurut 9allase dan lison jelas dalam kasus :ambu
masing#masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingannya masing#masing.
9arga yang merasa teran"am mata pen"ahariannya dan kha!atir akan nasib
tanahnya pas"a penambangan akan bersifat reaktif terhadap kegiata penambangan
tersebut. Karena kegiatan penambangan aka mematikan mata pen"aharian mereka
sebagai petani ba!ang. 9arga seakan menyadari betul bah!a kegiatan
penambangan sifatnya hanyalah sementara, karena barang tambang adalah sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berbeda halnya dengan pertanian yang
bisa terus diupayakan sepanjang hayat.
Kepentingan ini ternyata bertentangan dengan kepentingan pemerintah Kabupaten
Bima yang menghendaki Bima menjadi daerah dengan potensi pertambangan. Cal
ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat --7 1*3 juga
mengisyarakan untuk mengeksplorasi potensi '7 yang ada. 'ebagai penentu
kebijakan pemberian iin usaha tambang, emKab Bima seakan memiliki
kekuasaan penuh untuk menentukan nasib Bima ke depan. 7i sinilah Epo!erE
berproses menjadi sesuatu yang sifatnya memaksa dan sekehendak hati sendiri
tanpa mengindahkan faktor#faktor dan kepentingan lainnya. ksi sepihak inilahyang menimbulkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh
emKab setempat. Keputusan yang di buat emKab dirasa tidak mengindahkan
kepentingan masyarakat yang sudah sejak lama bergantung mata pen"ahariannya
kepada sektor pertanian.
)erujuk teori konflik 7ahrendorf, pada dasarnya sistem sosial terbentuk bukan
oleh kerjasama sukarela atau pun oleh konsensus, tetapi oleh Fketidakbebasan dan
dipaksakanE yang bersumber dari adanya distibusi otoritas./27alam teori
konfliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai
oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur#unsurnya. (eori konflik
menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn2http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn1http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn25/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golonganyang
berkuasa. 7ahrendorf juga menyatakan bah!a, konflik dibedakan menjadi *
ma"am/5
1. Konflik antara atau dalam peran sosial >intrapribadi?, misalnya antara
peranan#peranan dalam keluarga atau profesi >konflik peran >role?.
2. Konflik antara kelompok#kelompok sosial >antar keluarga, antar gank?.
5. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir >polisi mela!an
massa?.
*. Konflik antar satuan nasional >perang saudara?.
Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konfliksosial merupakan sebuah kenis"ayaan yang tidak dapat dita!ar. 7ahrendorf
>16?, membuat * postulat yang menunjukkan kenis"ayaan itu, yaitu
1. 'etiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial
terdapat di mana#mana.
2. 'etiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan, konflik
terdapat di mana#mana.
5. 'etiap unsur dalam masyarakat memeberikan kontribusi terhadap
desintegrasi dan perubahan.
*. 'etiap masyarakat di"irikan oleh adanya penguasaan sejumlah ke"il orang
terhadap sejumlah besar lainnya.
7ari postulat tersebut jelas bah!a konflik :ambu adalah proses dari suatu
perubahan sosial itu sendiri. Konflik tidak bisa begitu saja dilepaskan dari
keseharian masyarakat, tanpa adanya konflik masyarakat tidak akan pernah tau
bagaimana memperjuangkan hak dan kepentingannya. Karena pada dasarnya
setiap hak dan kepentingan itu harus diperjuangkan. )ungkin jika tidak dengan
konflik ini masyarakat :ambu tidak pernah tahu se"ara detil bagaimana
kapitalisme >perusahaan? menguasai aset sumber daya mereka. 7engan adanya
konflik ini, mereka >masyarakat? akan belajar bagaimana kelak harus mengelolaaset sumber daya yan dimilikinya
Konflik :ambu utamanya peristi!a ort 'ape dan pembakaran kantor Bupati
Bima yang dilakukan oleh ribuan massa menjadi indikator bah!a setiap unsuur
lapisan masyarakat pada dasanya beperan dalam proses perubahan tersebut.
)ayoritas masyarakat ini akan terus bergerak menyuarakan aspirasinya kepada
pihak#pihak minoritas yang memegang kendali kekuasaan. 'ehingga pada
hakikatnya, !alaupun kekuasaan memiliki legitimasi kekuatan, tetap saja
kekuatan massa bisa memberikan perla!anan yang signifikan untuk menandingi
kekuatan penguasa tersebut. Konflik pastilah menimbulkan suatu hasil yang bisa
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn3http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn35/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
menyebabkan suatu perubahan sosial. Casil dari sebuah konflik dapat berupa
berikut
1. )eningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok >in#group? yang
mengalami konflik dengan kelompok lain.
2. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
5. erubahan kepribadian pada individu, misalnya timbul nya rasa dendam,
ben"i, saling "uriga dan sebagainya.
*. Kerusakan harta benda dan hilangnya ji!a manusia.
3. 7ominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
Konflik :ambu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Bima.
Berbagai ma"am kerugian materil dan non materil jelas sangat besar jumlahnya.
(erjadinya kasus tersebut setidaknya men"erminkan tingkat solidaritas yang
tinggi dari para !arga dalam menanggapi hal yang sekiranya akan merugikan
kehidupan mereka. Carapan terhadap rekonsiliasi kedepan, bah!a masyarakat
tidak kehilangan keper"ayaan kepada pemerintah kabupaten. Bah!a sekiranya
potensi tambang yang terdapat di :ambu memang sejatinya dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan masyarakat :ambu sendiri.
" A" Pola Penanganan Konflik +ang /earusn+a -ilakukan
)enurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 5 pendekatan,
di antaranya/*
1. Negosiasi adalah proses ta!ar#mena!ar dengan jalan berunding guna
men"apai kesepakatan bersama antara satu pihak >kelompok atau
organisasi? dan pihak >kelompok atau organisasi? lain. Negosiasi juga
diartikan suatu "ara penyelesaian sengketa se"aradamai melalui
perundingan antara pihak yang berperkara. 7alam hal ini, negosiasi
merupakan komunikasi dua arah yang diran"ang untuk men"apai
kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan
yangsama maupun yang berbeda.2. Conciliation, engendalian konflik dengan "ara konsiliasi, ter!ujud
melalui lembaga#lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola
diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak#pihak yang berkonflik.
:embaga yang dimaksud diharapkan berfungsi se"ara efektif, yang
sedikitnya memenuhi empat hal
1. Carus mampu mengambil keputusan se"ara otonom, tanpa "ampur
tangan dari badan#badan lain.
2. :embaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga
itulah yang berfungsi demikian
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn4http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn45/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
5. :embaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak#pihak
yang berkonflik.
*. :embaga tersebut harus bersifat demokratis.
konsiliator nantinya memiliki hak dan ke!enangan untuk menyampaikan
pendapat se"ara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. 'elain itu,
konsiliator tidak berhak untuk membuatputusan dalam sengketa untuk dan atas
nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang
diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam
bentuk kesempatan di antara mereka.
1. #ediation,pihak#pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak
ketiga yang akan memberikan nasihat#nasihat, berkaitan denganpenyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. bah!a mediasi
merupakansalah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa
dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi ter"apainya
penyelesaian yang bersifat kompromistis. 'ementara itu, pihak ketiga yang
ditunjuk membantu menyelesaikan sengketadinamakan sebagai mediator.
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan !arga se"ara intensif. 7engan
diberlakukannya erda engelolaan (ambang )inerba oleh 787 juga membuka
kemungkinan kegiatan penambangan di :ambu bisa terealisasi kembali.
Berdasarkan pilihan solusi yang dita!arkan tersebut jelas bah!a negosiasi adalah
"ara terbaik untuk meyelesaikan konflik :ambu. Karena pihak Bupati sendirilah
yang memegang keputusan akhir untuk men"abut atau tidak men"abut +-
tersebut >masalah utama dalam konflik ini adalah pemberian +- oleh Bupati?.
)aka perlu ada pihak lain yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa
mengajak Bupati duduk bersama dan berunding untuk menghasilkan suatu
kesepakatan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
as"a aksi massa pertama pada A$B)7?
dengan mendatangi kantor
Aubernur N(B.
*asa menginginkan di entikann+a kegiatan
pertambangan ( 'umba!a (imur )ining >'()?
di Ke"amatan C-Hu dan pen"abutan 'K 11 dan +jin
-saha ertambangan >+-? yang ada di Ke"amatan
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
ekat
)! 3eb
)()
%ront 8akyat nti (ambang
>%8(?, di kantor "amat Kempo
ksi sempat ri"uh dengan aparat
ihak ke"amatan berjanji akan memfasilitasi
!arga untuk menemui bupati 7ompu
11 =uli
2012
-emo Anti
Tambang di
Kantor -PR-
NTB
ksi mahasis!a berakhir bentrok dengan
aparat.
)ahasis!a meminta engKab Bima untuk
)engevaluasi +in ertambangan
Kasus pertambangan di 7ompu selayaknya tidak berbeda dengan di :ambu Bima.
'etali tiga uang, karena potensi alam berupa tambang yang sangat potensial di
N(B enyebabkan beberapa pemerintah Kabupaten mengeluarkan beberapa iin
usaha penambangan dengan dalih untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat.
(ambang di gadang#gadang akan mampu men"iptakan lapangan kerja baru bagimasyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
+barat sebuah ekspektasi yang tidak selamanya mulus, iin pertambangan tersebut
ternyata berbuntut atas penolakan !arga terhadap kegiatan penambangan itu. Bagi
!arga di 7ompu misalnya, eksplorasi tambang pasir besi dapat mengan"am
ekonomi rakyat. Karena mata pen"aharian masyarakat 7ompu adalah bertani dan
berladang. Kegiatan pertambangan disinyalir akan mengganggu bahkan
mengalihfungsikan kegiatan men"ari nafkah masyarakat. selain itu, masyarakat
7ompu sadar betul bah!a kehadiran tambang pasir besi akan berpotensi
memba!a ben"ana lingkungan bagi !arga sekitar.
Karena karakteristik Bima dan 7ompu kurang lebih sama, sehingga biasanya
masyarakat N(B akan berka"a pada saudaranya di !ilayah lain dalam
penanganan masalah pertambangan seperti ini. 'ejak 2011#2012 setidaknya telah
terjadi banyak aksi massa terkait penolakan !arga terhadap pertambangan pasir
besi tersebut, namun hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian yang
signifikan dari pihak pemerintah kabupaten 7ompu itu sendiri.
" B" Alternatif Pen+elesaian Konflik
as"a konflik :ambu, 787 N(B telah menetapkan erda engelolaan (ambang
)inerba. erda ini setidaknya mengatur beberapa hal#hal penting terkait
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
pemberian iin penambangan, pengelolaan, dan penga!asan. 7i antaranya sebagai
berikut/1
1.
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
memiliki kepentingan dalam proses yang melibatkan satu dengan yang lainnya.
7alam suatu pandangan yang tidak memihak biasanya lebih bersifat integratif,
negoisasi mengindikasikan posisi deal yang hendak dituju oleh orang#orang yangberkepentingan di dalamnya. 7engan negosiasi pihak#pihak yang mempunyai
kepentingan akan lebih mudah mendapatkan tujuan dan me!ujudkan
keinginannya se"ara kolektif. /2Beberapa tahap dalam negosiasi di antaranya
1. (ahap persiapan.
2. (ahap orientasi dan mengatur posisi atau ta!aran a!al.
5. (ahapan argumentasi atau pemberian konsesi atau ta!ar mena!ar.
*. (ahap penutupanI meran"ang kesepakatan.
7alam bernegosiasi ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk men"apai
tujuan a!al dari diadakannya negosiasi itu sendiri, seperti
1. Concession making, mengurangi suatu gol >membuat kelonggaran?,
memintanya, atau mena!arkan.
2. Contending, men"oba untuk membujuk pihak lain untuk mengakui atau
men"oba untuk mela!an upaya#upaya serupa oleh pihak lain.
5. Problem sol"ing, men"oba untuk men"ari solusi lain atau men"oba untuk
mengadopsi pilihan yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
*. *naction, tidak melakukan apa#apa. ontohnya menghentikan pertemuan,
berbi"ara hanya berputar#putar dan tidak ada usaha untuk men"apai titik
penyelesaian yang pasti.
3. Withdra$al, memutuskan untuk mengakhiri proses negosiasi.
7alam kasus 7ompu ini mungkin strategi Concession making dirasa tepat untuk
membantu menyelesaikan konflik pemberian +- di 7ompu tersebut. Cal ini
dengan pertimbangan bah!a masing#masing pihak yang berkonflik memiliki
kepentingan masing#masing untuk diperjuangkan. 7an oleh karena itu, dalam
proses menuju kesepakatan akan ada pihak yang diminta untuk memberikan
kelonggaran terhadap tuntutannya. 'ebelum men"apai pada tahap pemberian
konsesi terlebih dahulu dilakukan mengatur posisi a!al dalam hal ini inventarisasi
kepentingan masing#masing pihak
1. )asyarakat
1. enolakan tambang pasir karena mematikan mata pen"aharian
>pertanian D perkebunan?.
2. enambangan akan merusak lingkungan.
5. emerintah Kabupaten
http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn2http://filsufgaul.wordpress.com/2012/11/26/analisa-resolusi-konflik-kasus-izin-pertambangan-di-lambu-bima-ntb-dengan-iup-eksplorasi-nomor-188-453460042010-dan-model-penyelesaian-konflik-yang-tepat-untuk-meminimalisir-benih-konflik-terkait/#_ftn25/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
1. otensi tambang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
2. Kegiatan pertambangan dapat memberikan lapanganpekerjaan bagi masyarakat.
Berdasarkan inventarisasi kepentingan pihak#pihak tersebut. )aka proses
pengambilan keputusan melalui Concession makingdapat dilakukan dengan
strategi ta!ar mena!ar sebagai berikut
1. otensi penambangan dapat dilakukan dengan pemerintah daerah
memberikan jaminan bah!a kegiatan penambangan dapat membuka
peluang kerja baru yang lebih potensial bagi masyarakat. Namun yang
perlu di"ermati adalah bah!a pemerintah daerah harus bisa
mensosialisasikan dampak positif dari pertambangan sehingga mampumerubah transformasi pola pikir masyarakat dari pertanian ke sektor
pertambangan. =ika tahap ini disepakati maka ada kelonggaran dari
masyarakat untuk menerima kemungkinan perubahan mata pen"aharian
dari bertani menjadi bekerja di sektor tambang.
2. =ika terdapat masyarakat yang tidak ingin bergabung dalam sektor
pertambangan namun masih berada dalam lingkungan pertambangan maka
ke!enangan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan !arga miskin di
lingkar tambang. Cal ini bisa memanfaatkan dana '8 perusahaan untuk
memberdayakan masyarakat.
5. emerintah daerah harus mempertegas batas !ilayah pertambangan yangboleh men"akup !ilayah mana saja agar tidak melibatkan lokasi
permukiman dalam areal !ilayah tambang pada tahapan itu.hal ini
menga"u pada erda engelolaan
*. (erkait dengan tuntutan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat
kegiatan pertambangan. emerintah 7aerah nantinya harus ketat
menga!asi kegiatan pertambangan dan pengolahan limbah, lebih jauh dari
itu dalam pemberian +- harus tegas menjelaskan bah!a perusahaan
harus menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan.
(idak mudah memang untuk menghasilkan kesepakatan dengan "ara Concession
making ini, karena pola pikir dan mata pen"aharian masyarakat yang sejak dulu
terpatri pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, jika pemerintah daerah
mampu memberikan alasan#alasan yang logis terhadap potensi tambang yang
dapat mensejahterakan !arga dan daerah, maka tidak menutup kemungkinan
peralihan itu bisa saja terjadi tanpa ada konflik#konflik yang berarti. Kun"i
utamanya adalah sosialisasi dan diskusi yang intensif antara pemerintahan
Kabupaten dan )asyarakat.
PENUTUP
5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
" A" Kesimpulan
Konflik adalah bagian dari kehidupan masyarakat, keberadaan konflikmenegaskan suatu proses perubahan sosial dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat. =ika tidak ada konflik tidak ada suatu bentuk peme"ahan terhadap
suatu permasalahan sosial. (idak terlepas dari :ambu dan 7ompu sebagai salah
satu !ilayah di N(B. otensi kedua daerah tersebut dalam pertambangan
membeuat para pemangku kebijakan membuat kebijakan untuk mengeluarkan iin
pertambangan. Cal ini tentunya tidak salah mengingat dalam amandeman --7
1*3 juga dijelaskan bah!a '7 dikuasi oleh negara dan sebesar#besarnya untuk
kemakmuran rakyat. emerintah Kabupaten sebagai representasi dari masyarakat
tentunya memiliki hak dalam menentukan pemberdayaan potensi alam di
daerahnya. Ketika suatu daerah memiliki potensi tambang yang besar, maka
upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya tersebut oleh pemerintahsangat dimungkinkan.
)asalah timbul ketika, pembuatan kebijakan terkait pertambangan itu tidak
melibatkan masyarakat sebagai subjek yang sejak lama memanfaatkan potensi
alam tersebut dalam bentuk lain >pertanian dan perkebunan?. Cal ini jika tidak
melalui komunikasi dan sosialiasi yang baik tentunya akan menimbulkan benih#
benih konflik. )engubah tatanan kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak
semudah membalikkan telapak tangan. emerintah Kabupaten harusnya
melakukan berbagai ma"am "ara yang intensif untuk melakukan pendekatan
terhadap masyarakat, bukan serta merta mengeluarkan kebijakan yang di lainpihak merugikan masyarakat.
=ika yang terjadi di lapangan adalah konflik tengah berlangsung karena masalah
tersebut, maka "ara penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi
yang di negosiatori oleh 787 setempat. 7engan beberapa fungsi dan hak nya
787 memiliki !e!enang untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk
berdiskusi dan bernegosiasi untuk men"apai suatu kesepakatan bersama yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak.
-A3TAR PU/TAKA
7hrendorf, 8alf. 16.+onflik dan +onflik dalam #asyarakat *ndustri, ebuah
nalisa+ritik% =akarta J 8aja!ali.
+artono, Gulo% -./0% +amus Psikologi. Bandung ionir =aya.
Konflik Bima 7iselesaikan dengan 8eformasi graria. !!!.tempo."o.id. 7iakses
20 November 2012.
http://www.tempo.co.id/http://www.tempo.co.id/5/26/2018 Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di Lambu
Nasikun. 13. istem osial *ndonesia. =akarta 8aja!ali ers.
ruitt, 7ean A. D eer =. arnevale. 1;.1egotiation in ocial Conflict%Bu"kingham