ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 715 K/Ag/2014 TENTANG KLAUSUL PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB RESIKO DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SUMUT SYARIAH TESIS Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Oleh: Lalu Fahrizal Cahyadi NIM : 21150433000002 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/2017 M
148
Embed
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 715 K/Ag/2014 …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41590/1/LALU... · analisa putusan mahkamah agung no 715 k/ag/2014 tentang klausul
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 715 K/Ag/2014
TENTANG KLAUSUL PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB RESIKO
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK
SUMUT SYARIAH
TESIS
Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Oleh:
Lalu Fahrizal Cahyadi
NIM : 21150433000002
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H/2017 M
v
Abstrak
Akad pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk akad
pembiayaan di Bank Sumut syariah selain akad-akad lainnya. Pembiayaan
tersebut dalam asasnya adalah akad amanah dimana dua orang atau lebih
bekerjasama dalam modal (dana) atau usaha (tenaga) atau salah satunya dengan
ketentuan bahwa kuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan diantara para pihak. Sengketa terjadi antara pihak Bank dan nasabah
yang diwakilkan oleh ahli warisnya karena merasa dirugikan dalam perjanjian
musyarakah tersebut. Ahli waris dalam hal ini mewakilkan nasabah yang
meninggal dunia merasa dirugikan karena pihak nasabah telah membayarkan
premi asuransi jiwa kepada perbankan yang sebagai perpanjangan tangan dari
perusahaan asuransi. Dalam sisi lain, nasabah telah mentandatangani surat
pernyataan yang berisikan pengalihan tanggung jawab resiko apabila terjadi
sesuatu (dalam hal ini terjadi kematian). Seharusnya dalam pencairan dana
pembiayaan musyarakah tersebut, perbankan harus meminta terlebih dahulu
kepada nasabah untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, akan tetapi dalam
hal ini perbankan melakukan sebuah kelalaian dengan mencairkan dana
pembiayaan musyarakah dengan syarat menyusul kemudian. Surat pernyataan
yang ditandatangani oleh nasabah tersebut merupakan suatu klausul tentang
pengalihan tanggung jawab resiko yang bertentangan dengan prinsip perbankan
yaitu keadilan dan maslahat. Selain itu, bertentangan dengan asas itikad baik
dalam sebuah perjanjian.
Dalam perkara ini, terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan hakim
khususnya dalam syarat formil gugatan penggugat (ahli waris nasabah) antara
Peradilan tingkat I (pertama) dengan Peradilan tingkat banding dan kasasi. Dalam
putusan kasasi atau Mahkamah Agung No 715K/Ag/2014 Majlis Hakim dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat
formil dalam hal ini gugatan penggugat mengandung obscuur libel, dimana
penggugat tidak menjelaskan secara rinci tuntutan (petitum) kepada siapa
dibebankan pembiayaan yang sudah dipinjam oleh nasabah sewaktu hidupnya
sehingga gugatan penggugatan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke
verklaard). Berdasarkan analisis asas dan teori sebuah gugatan, putusan hakim
dalam tingkat kasasi dalam perkara perjanjian musyarakah ini sudah tepat, dimana
gugatan penggugat belum memenuhi dan menjelaskan secara cermat dan rinci di
dalam gugatannya.
Kata kunci : Pengalihan Risiko akad Musyarakah, Analisi Pertimbangan
Hukum Hakim, Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Muhammad Maksum, SH, MA, MAC.
Daftar Pustaka : 1956 s.d 2017
vi
KATA PENGANTAR
ن ح حي بسم هللا الر الر
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas
segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan tesis ini. Untaian shalawat beriringkan salam
penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang atas kuasa
Allah SWT telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman
terang-benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, semoga syafaat
beliau senantiasa tercurahkan kepada seluruh kaum muslimin sampai hari
akhir nanti.
Berbagai macam kesulitan dan cobaan menghalangi penulis dalam
menyelesaikan tesis ini, namun kesulitan dan cobaan tersebut berakhir pada
suatu jalan kemudahan yang hadir berkat bimbingan, bantuan serta dukungan
yang sangat berguna dari berbagai pihak.
Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa
terima kasih yang tulus disertai rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada,MA., Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.,Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Nurhasanah,M.Ag, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi
Syariah dan Chairul Hadi, M.A Sekretaris Program Studi Magister Hukum
Ekonomi Syariah
4. Dr. Muhammad Maksum, SH, MA, MAC. selaku pembimbing tesis
penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan
bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga beliau selalu dalam
lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
vii
5. Narasumber dan seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Bapak Drs.
H. Abdul Halim Ibrahim,. M.H. dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bapak Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.SI. dan Hakim Mahkamah Agung,
yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam observasi dan
wawancara terkait data yang penulis perlukan dalam penelitian tesis, juga
telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada
penulis.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama
penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Drs. H. Lalu Saswadi., MM. dan Bunda Hj.
Melihat kian luasnya dan beragamnya peran perbankan syari‟ah dewasa ini,
maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam suatu akad
atau kontrak antara Nasabah dan Perbankan Syari‟ah menjadi sangat penting
untuk dibahas.1 Rumitnya penerapan kontrak (akad) pada transaksi modern
memerlukan terobosan dari otoritas fatwa itu sendiri (DSN-MUI) untuk
menyesuaikan akad-akad tersebut (Takyi>f)2 dengan transaksi modern, salah
satunya dengan mengkombinasi akad-akad yang ada. Model akad yang digunakan
dalam produk keuangan syari‟ah menurut Muhammad Maksum dapat dipetakan
dalam tiga bentuk, yaitu akad tunggal (basi>th), multiple contract („uqu>d
mujtami‟ah), dan plural contract („uqu>d muta‟addidah). Akad berganda dan
akad berbilang yang ada merupakan bentuk pengembangan dari akad tunggal
karena akad tunggal belum mampu untuk dapat mewadahi transaksi modern yang
kompleks saat ini.3 Syarat atau ketentuan mengadakan kontrak atau perjanjian
1 Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak
Syariah, La Riba Journal Ekonomi Islam Vol. II, No 1, Juli 2008 hlm. 92-93. 2 At-Takyi>f al-Fiqhy menurut al-Qahtaniy: التصور الكامل للواقعة ، وتحزيز األصل الذي تنتمي إليه
“Yaitu menggambarkan peristiwa/kejadian sesuatu secara lengkap dan menjelaskan sesuatu yang
asli dari yang telah dikembangkan”.lihat Musfiri>n bin Ali bin Muhammad Al-Qahthaniy, Manhaj
3 Modifikasi akad telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syari‟ah dan disahkan oleh
otoritas keuangan. Model akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi contohnya
adalah seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama (syirkah), dan salam. Dalam fatwa DSN-MUI
sebanyak enam belas (16) akad. Model akad berganda (mujtami‟ah) sebagian ahli fikih
menyebutnya dengan akad murakkabah adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi
dengan cara di himpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut
dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi contohnya mura>bahah, letter of credit syari‟ah,
kartu syari‟ah, mudha>rabah mushtarakah dan musya>rakah mutana>qishah. Model akad
berbilang (Muta‟addidah) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek,
dan lainnya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu
akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang contohnya istishna>‟a al-Mawa>zy,
salam mawa>zy, al-ija>rah al-muntahiyah bi-Attamli>k (IMBT), dan sale and lease back.
Perbedaan akad mujtami‟ah dengan muta‟addidah terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat
hukumnya. Pada mujtami‟ah akad-akad yang yang terhimpun tidak terpisah sedangkan
muta‟addidah akad-akad terpisah antara satu dan lainnya. akibat hukum dari mujtami‟ah adalah
satu sedangkan muta‟addidah sebanyak akad yang membangunnya. lihat Muhammad Maksum,
Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah, Journal Al-A‟DALAH Vol.XXI, No. 1
Juni 2014, hlm. 49.
2
juga tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syari‟ah yangmana salah satu prinsip dasar dalam perbankan syari‟ah
yaitu perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah.4
Tidak dipungkiri, Semakin luas peran perbankan syari‟ah memungkinkan
semakin besarnya sengketa atau konflik yang akan dapat timbul antara pihak satu
(perbankan) terhadap pihak lainnya (nasabah, stakeholder dan lainnya). Sengketa
yang terjadi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana
penyelesaian hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah,
sarana penyelesaian hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai
persoalan yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah
selayaknya menghormati dan menjungjung tinggi prinsip-prinsip dari suatu negara
hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses hukum yang ada.5
Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaats), kekuasaan
kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan ketentuan kaidah-
kaidah hukum dari sebuah negara. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam
struktur ketatanegaraan di Indoensia memiliki fungsi dan peran strategis dalam
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para
pihak.6 Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah
diataur dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.7 Perkara ekonomi syariah dewasa ini berdasarkan Undang-Undnag
Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
4 Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah asas, tujuan dan prinsip perbankan syariah. 5 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti
dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, April 2012), hlm. 2. 6 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam
Memahami Putusan Peradilan Perdata, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 3. 7 Secara yuridis, ketentuan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur
antara lain dalam penjelasan Pasal 24 butir a, b, c, dan Pasal 25 UUD 1945, serta dalam Pasal 1
butir (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3
1989 berada dibawah kewenangan dalam Lingkungan Peradilan Agama.8 Selain
penyelesaian melalui arbitrase syari‟ah perkara ekonomi syari‟ah dapat juga
diselesaikan melalui lingkungan peradilan agama. Dalam hal penyelesaian
sengketa melalui arbitrase syariah (BASYARNAS) lebih condong menghasilkan
hasil win win solution atau mufakat bersama, sedangkan apabila penyelesaian
sengketa melalui pengadilan agama diakhiri dan berpegang dengan putusan hakim
yang menyatakan para pihak menang ataupun kalah (win/lose).9 Subekti
mengemukakan bahwa pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri
dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan
menentukan atau menetapkan hubungan hukum riil di antara para pihak-pihak
yang berperkara.10
Hakim11
merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia.
Sebagai salah satu penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang
yudisial (judicial)12
yaitu, menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya.13
Terdapat dua aliran dalam pemikiran
tentang hubungan tugas hakim dengan undang-undang. Kaum dogmatik,
mengatakan bahwa tugas hakim adalah menghubungkan antara fakta konkrit yang
diperiksanya dengan ketentuan undang-undang yang ada. Sedangkan kaum
nondogmatik, mengatakan bahwa tugas hakim adalah menghubungkan antara
sumber hukum atau bukan hukum dengan fakta konkrit yang diperiksanya.14
Dalam perkara perdata agama ekonomi syari‟ah ini, terdapat adanya sengketa
dengan menggunakan akad pembiayan musya>rakah diperbankan syari‟ah.15
8 Pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan i)
Ekonomi Syariah. 9 Nurul Ichsan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Journal Ahkam
Berdasarkan pendapat Ibnu Qudhamah bahwasannya keuntungan (ribh) dalam
syirkah merupakan keuntungan yang didapat berdasarkan hasil dari bermitra,
bukan keuntungan yang berasal dari modal bersama/syirkah para mitra.
Sedangkan kerugian dalam modal bersama/syirkah berdasarkan kadar dari
masing-masing modal para mitra. Dar ifta Yordania juga menyatakan bahwa
kerugian dalam akad musyarakah dibagi berdasarkan modal dari setiap sya>rik
atau mitra dalam perjanjian tersebut.26
Sedangkan dalam ketentuan dalam
KUHPerdata dalam pembagian keuntungan dan kerugian terdapat perbedaan cara
pembagian keuntungan dan kerugian dengan hukum Islam, salah satunya terdapat
dalam Pasal 1635 ayat (2) dalam persekutuan KUHPerdata boleh diperjanjikan
bahwa seluruh kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak sekutu saja. Dalam hal
ini terdapat perbedaan ketentuan dengan apa yang ada dalam akad syirkah sendiri
yangmana kerugian harus dibagi bersama berdasarkan kesepakatan atau secara
proposional. Dalam bukunya Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok menyatakan
perbedaan ketentuan antara persekutuan perdata dengan syirkah terletak pada
peraturan KUHPerdata mengenai kebolehan diperjanjikan seluruh kerugian hanya
ditanggung oleh satu pihak sekutu. Ketentuan ini, tidak sejalan dengan kaidah
syirkah yang menyatakan bahwa keuntungan (al-ribhu) dibagi atas dasar
kesepakatan dan kerugian (al-khasa>rah) dibagi hanya secara proposional atau
kesepakatan. Dalam kata lain keuntungan dan kerugian dibagi bersama diantara
Ibn Qudhamah rahimahullah berkata dalam al-Mughni dalam hal“) خالفا بني أ هل امعمل.
keuntungan dan kerugian dalam syirkah : kapan dikatakan syirkah itu Fasid, yaitu
ketika para mitra membagi keuntungan atas kadar modal bersama/mitra dan kerugian
dalam syirkah ditanggung oleh setiap pihak yang bermitra berdasarkan modalnya.”). Lihat Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudhamah al-Maqdhisiy, Al-
Mughni, (Riyadh: Daar Alam Kutub, Juz ketujuh, Cet Ketiga, 1997), hlm. 167.
26ر يك أه ط امشر وز أن يشت ط وال ي ل شيئا من اخلسارة بينما يشارك يف األربح؛ وهو ش ه ال يتحمر
مان، اكهت اخلسارة عل ق ربح ينقسم عل قدر امضر أيضا در بطل، ألنر امغن بمغرم، فكا أنر ام
“Dan tidak diperbolehkan adanya syarat atas mitra untuk dibebani sesuatu dari
resiko kerugian sedangkan keuntungan dia ikut dalamnya maka syarat tersebut
batal/bathil. Karena manfaat sejalan dengan resiko. Seperti halnya keuntungan
dibagi berdasarkan kadar tanggung jawab begitu pun dengan kerugian.”
Lihat Dar Ifta Yordania,http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3163#.WdIQ-
gugatan Penggugat untuk sebagian, 2) menyatakan Penggugat serta Turut
Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari Nasabah dibebaskan dari beban
hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp
752.000.000,- 3) Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh nasabah
yang diketahui oleh istrinya batal demi hukum atau tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Selanjutnya Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama,
tergugat yakni PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan
mengajukan perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. Dalam
tingkat Banding Majlis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat
terdapat cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet
Onvanklijke Verklaard) dan membatalkan putusan sebelumnya. Dalam amar
putusannya Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn Majlis Hakim memutuskan
Dalam Provisi menolak permohonan Provisi Penggugat, Dalam Eksepsi
mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV, Dalam Pokok Perkara
1) menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke
Verklaard) dan menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.841.000,00.,(tiga juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tingkat Banding sebesar Rp.
150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, salah satu
Terbanding (SD/Penggugat) mengajukan Kasasi.
B. Klausul Pengalihan Tanggung Jawab Resiko Perjanjian Musyarakah
Dalam Pokok Perkara Putusan Mahkamah Agung No 715/K/Ag/2014.
Dalam materi pokok perkara gugatan penggugat tersebut, nasabah/penggugat
melakukan sebuah perjanjian pembiayaan musyarakah dengan perbankan
tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi atau lelang. Juga antara posita dengan petitum tidak
saling mendukung. Eksepsi Tergugat III Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk
mengajukan gugatan (disqualificatoire exceptie) yaitu penggugat tidak jelas menyebutkan alasan
dan dasar hukum hak serta kewenangan penggugat untuk mengajukan gugatan a quo karena
Penggugat sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani akad pembiayaan
musyarakah dan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum dan istrinya, dengan kata lain
penggugat tidak memiliki hubungan hukum. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona)
yaitu bahwa dalam perkara a quo gugatan penggugat ditujukan kepada perseorangan/pribadi bukan
kepada subyek hukum yang berbentuk perseroan yaitu PT. Bank Sumut Syariah dan PT. Asuransi
Bangun Askrida. Lihat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama No 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Putusan
Tingkat Banding No 124/ Pdt.G/2013/PTA.Mdn dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 715
K/Ag/2014,
49
syariah/tergugat yang dimana dalam perjanjian tersebut, nasabah debitur
memperoleh dana tambahan dari pemilik dana/modal (perbankan syariah) untuk
menjalani usaha nasabah. Kesepakatan perjanjian pembiayaan musyarakah
tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak yang telah berisikan hak dan kewajiban
masing-masing pihak untuk dilakukan. Perjanjian tersebut diikuti dengan Surat
Pernyataan yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan musyarakah
tersebut yang tertuang dalam Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Pembiayaan
Musyarakah 120/KCSY02-APP/MSY/2011 yang menyatakan:3
1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
akad ini, maka kedua belah pihak akan mengaturnya bersama secara
musyawarah mufakat dalam suatu addendum.4
2. Tiap addendum dari akad merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari akad ini.
Dalam surat pernyataan yang berbunyi “Apabila dikemudian hari pada saat
asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan
mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan
seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya
hingga selesai.” Klausul dalam Surat Pernyataan yang menjadi satu kesatuan
dengan perjanjian pembiayaan musyarakah tersebut berisikan tentang suatu
klausul tentang asuransi. Dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa
apabila polis asuransi belum selesai maka ahli waris tidak akan menuntut bank
dan pembiayaan musyarakah seluruhnya akan menjadi tanggung jawab ahli waris
nasabah apabila terjadi sesuatu. Klausul atau Surat Pernyataan tersebut hakikatnya
merupakan klausul akan pengalihan tanggung jawab resiko, dimana pihak bank
melepaskan tanggung jawab resiko pembiayaan ataupun lainnya apabila terjadi
sesuatu dalam pembiayaan tersebut. Pembiaayan tersebut seyogyanya merupakan
3 Andra Mulia Fatwa, Perjanjian Pembiayaan Bank Sumut Syariah (Studi Pada Cabang
Pembantu Bank Sumut Syariah Stabat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008, lihat
Lampiran Perjanjian Akad Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pasal 17 Penutup. hlm. 105. 4 Addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. Lihat John M. Echols dan Hassan
Artinya: “Jauhilah kezaliman karena kezaliman menjadikan kegelapan di hari
kiamat”
Juga berdasarkan Hadist Nabi dari abi Saiid Saad bin sinaan al-Khudriy r.a:
ارا )رواه ابن ماجو وادلرقطين و غريىام عن أ يب سعيد لا ضا را وا ا ضا لا
اخلدري(Artinya:“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR.
Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa‟id al-Khudri).
Maka berdasarkan Uraian diatas, Surat Pernyataan dalam perjanjian
pembiayaan musyarakah yang berisikan Pengalihan tanggung jawab resiko
bertentangan dengan tujuan akad dan bertentangan dengan beberapa asas-asas
dalam hukum perjanjian Islam seperti asas itikad baik, asas transparansi, asas
kesetaraan (taswiyah), asas suatu sebab yang halal. Surat pernyataan tersebut
juga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengandung unsur zalim dan
ketidakadilan di dalamnya, serta tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur‟an dan
Hadist dalam melaksanakan Perjanjian. Maka dengan itu, secara tidak langsung
akad yang yang berisikan surat pernyataan belum memenuhi rukun dan syarat
akan berdampak hukum tidak sah dan merupakan akad batil. Dalam Pasal 26
KHES juga dijelaskan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan
syariat Islam, Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau
kesusilaan. Maka surat pernyataan pada perjanjian pembiayaan musyrakah
64
dapat dikatakan akad batal atau batal demi hukum.26
2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
KUHPerdata atau disebut juga dengan BW (Burgelijk Wetboek) merupakan
hukum perdata eropa yang masih berlaku dan digunakan oleh hakim dalam
pertimbangan hukumnya terhadap perkara keperdataan di Indonesia.
KUHPerdata yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis terdiri dari
empat buku : Buku kesatu tentang Orang, Buku kedua tentang Kebendaan,
Buku ketiga tentang Perikatan dan Buku keempat tentang Pembuktian dan
Daluwarsa. Dalam arti lain keempat bagian ini berdasrkan ilmu pengetahuan
hukum sekarang ini, membahas tentang hukum diri seseorang/perorangan,
kekeluargaan, kekayaan yang terbagi atas hukum kekayaan absolut dan relatif,
dan waris.
Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis
dari berkembanganya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak perjanjian
atau kontrak saat ini dibuat dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian
tertulis adalah dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila
salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu
kontrak atau perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal
dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak, dan
perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumunya diawali dengan
proses negoisasi diantara para pihak, sehingga dengan adanya kontrak
perbedaan tersebut diakomodir demi menciptakan kesepakatan juga saling
mempertemukan sesuatu yang diinginkan dan selanjutnya dibingkai dengan
perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.27
Dalam KUHPerdata kata perikatan maknanya lebih luas dari kata perjanjian
sendiri. Makna perjanjian dalam KUHPerdata adalah suatu perikatan yang
timbul berdasarkan kontrak atau persetujuan.28
Syarat sahnya perjanjian
terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
26
Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Lihat dalam
Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat (3) 27
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam kontrak
Komersial, (Jakarta : Kencana Cet 2, 2011), hlm. 1. 28
Pasal 1313 KUHPerdata : Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
65
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Syarat yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
maksudnya bahwa Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari
kehendak kedua belah pihak mengenai apa yang mereka kehendaki untuk
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan,
dan siapa yang harus melaksanakan.29
Tidak sampai disitu, kesepakatan dalam
perjanjian harus diadakan secara sukarela dari para pihak dalam perjanjian
sesuai ketentuan Pasal 1321 yang menyatakan bahwa “tiada sepakat yang sah
apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan
paksaan atau penipuan.”
Syarat yang pertama ini menjadi asas dalam sahnya suatu perjanjian. Syarat
ini juga disebut dengan asas Konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan
asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara
formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan kedua belah pihak merupakan persesuaian antara kehendak dan
pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas Konsensualisme
mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas
kekuatan mengikat nantinya, yang terdapat dalam Pasal 1338 (1) BW. Asas ini
menekankan adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari
hukum kontrak.30
Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian
yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya disebabkan
adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang memengaruhi timbulnya perjanjian.
Cacat kehendak tersebut meliputi tiga hal :
a. Kesesatan atau dwaling
b. Penipuan atau bedrog
c. Paksaaan atau dwang
29
Kartini Mujadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari
Perjanjian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95. 30
Dhasadin Saragih, Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law,
Lokakarya ELIPS Project materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Hotel Sahid Surabaya, 1993,
hlm.5. Lihat Agus Yudha Hernoko, Ibid, hlm. 122.
66
Dengan demikian, pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada
“sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan
dalam kontrak adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung
jawab dalam lalu lintas hukum, dan orang yang beritikad baik. Apabila kata
sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka sebenarnya
maka hal ini, akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. pada akhirnya
pemahaman asas konsualisme hanya mendasarkan pada kata sepakat saja.
Syarat kedua kecakapan untuk membuat perikatan. Setiap orang cakap
untuk membuat perikatan atau perjanjian, jika oleh Undang-Undang
dinyatakan cakap. Syarat ini dijelaskan dalam Pasal 1330 KUUHPerdata yang
mengatur bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
1. Orang yang belum dewasa
Dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatur bahwa dewasa merupakan
mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak
lebih dahulu telah kawin. Akan tetapi ketentuan ini digantikan dengan
ketentuan dewasa dalam Undnag-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 50 yang menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah
kekuasaan wali.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
Ketentuan ini berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit
gelap atau mata gelap harus di teruh dibawah pengampunan, pun jika ia
kadang-kadang cakap mempergunakanpikirannya. Seorang dewasa bleh
juga di taruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”
3. Orang-orang perempuan dan pada umumnya semua orang dalam hal
ditetapkan oleh Undang-Undang.
Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu. Maksudnya yaitu suatu perjanjian
harus jelas objek yang ditentukan oleh para pihak baik berupa barang, jasa,
maupunlainnya. Suatu hal tertentu juga dapat dijelaskan dalam Pasal 1333
yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian
67
berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah
menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal jumlah itu
kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Pasal diatas menegaskan apapun
jenis perikatannya baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu harus menunjukkan keberadaannya atau
eksistensinya ada.
Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Yang dimaksud sebab
yang halal tersebut yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata dijelaskan yang disbeut sebab yang
halal adalah :
1. Bukan tanpa sebab
2. Bukan sebab yang palsu
3. Bukan sebab terlarang yaitu dilarang oleh undang-undang, bertentangan
dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Ini juga
disebutkan dalam Pasal 1337.
Keempat syarat pokok ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu syarat-
syarat subjektif yaitu yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri.
Yang termasuk dalam syarat ini adalah sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kedua syarat-syarat
objektif yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan objek hukum yang
termasuk didalamnya syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Para
ahli hukum Indonesia umumnya berpendapat bahwa dalam hal syarat-syarat
subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan
pembatalannya (voidable). Sedangkan dalam hal syarat-syarat objektif tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (void ab initio).31
Kalau melihat syarat sah yang pertama yaitu sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya, maka dalam hal ini pihak perbankan syariah juga pihak
nasabah telah bersepakat dalam pembiayaan musyarakah juga dalam surat
31
Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.
Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatlkan oelh hakim atas
permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Sedangkan batal demi hukum artinya dari
semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
Lihat Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan, 1993), hlm. 45.
68
pernyataan yang dibuktikan dengan tanda tangan nasabah dalam kontrak tersebut
tanpa adanya paksaan dari pihak perbankan. Syarat kedua juga telah dipenuhi
yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam hal ini, nasabah benar-
benar orang yang dewasa dan sehat. Begitu pun dengan syarat ketiga yaitu suatu
hal tertentu yaitu perjanjian pembiayaan akad musyarakah dimana perbankan
memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk penambahan modal usahanya.
Sedangkan syarat sah keempat yaitu perjanjian karena suatu sebab yang halal.
Pasal 1335 menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat
karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
Selanjutnya dalam Pasal 1337 dinyatakan “suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik
atau ketertiban umum.” Surat Pernyataan pada perjanjian pembiayaan
musyarakah berisi pengalihan tangggung jawab kepada konsumen dilarang oleh
undang-undang.32
Syarat suatu sebab yang halal dilanggar, sehingga tidak
memenuhi syarat sah perjanjian elemen yang keempat yaitu “suatu sebab yang
halal”.
Selain empat syarat diatas, terdapat juga asas-asas dalam melakukan
sebuah perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dan
kepatutan.
a) Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini,
membuka peluang tumbuhnya berbagai perjanjian jenis baru yangmana perjanjian
yang timbul, tumbuh, berkembang dalam masyarakat merupakan jawaban dari
kebutuhan masyarakat atas perjanjian tersebut.33
Berdasarkan asas ini suatu pihak
dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Dengan
perkataan lain para pihak berhak untuk menentukan apa-apa saja yang diinginkan
32
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan dilarangnya membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usahan. 33
Taufiq El Rahman, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam
Kontrak-Kontrak Outsourcing, (Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011),
hlm. 584.
69
dan sekaligus diperkenankan untuk menentukan sesuatu yang dicantumkan dalam
perjanjian. Suatu pandangan yaitu bebas untuk melakukan atau tidak melakukan
perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan kebebasan untuk
menetapkan syarat-syarat perjanjian.
Namun demikian bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak terikat, tidak
bebas dan tidak berdiri sendiri melainkan terdapat beberapa batasan-batasan yang
diterapkan oleh undang-undang, diantaranya asas kebebasan berkontrak tersebut
tidak boleh bertentangan dengan asas itikad baik, ketertiban umum, kepatutan,
dan kesusilaan. Maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana
tersimpul dari substansi Pasal 1338 (1) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka
pemahaman pasal-pasal atau ketentuan yang lain yaitu :34
a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak)
b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa atau
dibuat berdasarkan suatu causa yang palsu dan terlarang.
c. Pasal 1337, yang menyatakan suatu sebab dilarang yang berlawanan
denga kesusilaan dan ketertiban umum.
d. Pasal 1338 (3) BW, kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
e. Pasal 1339 BW, menunjukkan terikatnya perjanjian dengan keadilan,
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338
(1) hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam rangka pikir yang menempatkan
posisi para pihak dalam keadaan seimbang-proporsional. Asas ini secara filosofis
menabukan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan,
ketidakadilan, ketimpangan dan posisi berat sebelah maka justru merupakan
pengingkaran terhadap asas kebebasan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu,
terwujudnya proposionalitas dalam hubungan para pihak akan membuat kontrak
menjadi bernilai.35
b. Asas itikad baik atau kepatutan
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad
baik (in good faith) ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif. Asas itikad baik
34
Agus Yudha, Hukum Perjanjian ,Ibid, hlm. 117. 35
Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Ibid, hlm. 120.
70
subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para
pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu
harus berjalan diatas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan
dan kesusilaan. Maksud dari itikad baik (contractus bonafidei) sendiri dalam
Pasal 1338 (3) BW dituliskan bahwa perjanjian itu dilaksanakan menurut
kepatutan dan keadilan, tidak menyalahgunakan keadaan (tidak boleh
menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi), tidak ada
paksaan, kesesatan, penipuan, dan kejujuran dan kepatuhan.36
Dalam hukum
kontrak, itikad baik memliki tiga fungsi :
1) Fungsi standar: Semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad
baik.
2) Fungsi menambah (aanvullende werking van de te goeder trouw).
Hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu.
3) Fungsi membatasi dan meniadakan : Hakim dapat mengesampingkan isi
perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang dpaat mengakibatkan
ketidakadilan.
Dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik merupakan sebuah asas dimana
para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik yang
penilaiannya ada pada akal sehat dan keadilan. Berdasarkan asas itikad baik ini,
pengalihan resiko dalam perjanjian akad musyarakah tersebut belum memenuhi
asas itikad baik.
Berdasarkan asas-asas diatas, Surat Pernyataan pada perjanjian
pembiayaan musyarakah merupakan suatu tindakan yang tidak patut (on
billijkheid). Suarat Pernyataa tersebut juga bertentangan dengan asas
itikad baik dalam Pasal 1338 yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Klausul tersebut juga bertentangan dengan Pasal
1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi
36
Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam
Perjanjian Pembiayaan, (DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No. 21, Februari 2015), hlm. 1-12.
71
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut
berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.” Berdasarkan itu
kesepakatan dalam surat pernyataan dalam perjanjian pembiayaan
musyarakah belum memenuhi syarat objektif suatu sebab yang halal
sehingga surat pernyataan tersebut batal demi hukum.
Tabel 1.7 : Akibat Hukum Penerapan Klausul Pengalihan Tanggung
Jawab Resiko Dalam Surat Pernyataan Pada Perkara Perjanjian
Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Hukum Perjanjian Islam
dan KUHPerdata.
No Keterangan Hukum Perjanjian Islam KUHPerdata
1 Syarat Sah
Perjanjian
Memenuhi Rukun dan
Syarat Akad
Rukun Akad:
1. Al‟aqidain (Subjek
Perikatan)
2. Mahallul „Aqd (Objek
Perkatan)
3. Maudhu‟ul „Aqd
(Tujuan Perikatan)
4. Sighat al „Aqd (Ijab
dan qabul)
Syarat Akad:
1. Tidak menyalahi halal
hukum syariah
2. Harus sama ridho atau
sepakat
3. Akad harus jelas
Pasal 26 KHES, akad
tidak sah apabila
bertentangan dengan :
e.syariat Islam
f.Peraturan Perundang-
Pasal 1320 KUHPerdata
mengatur sahnya
perjanjian diperlukan
empat syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang
mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk
membuat suatu
perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
72
Undangan
g.Ketertiban Umum
h.Kesusilaan
Pasal 26 huruf a, akad
yang sah adalah akad
yang disepakati dalam
perjanjian, tidak
mengandung unsur :
a. Ghalath atau khilaf
b.Tidak dilakukan
dibawah ikrah atau
paksaan
c.Taghrir atau tipuan
dan
d. Ghubn atau
Penyamaran
2 Ketentuan
yang
dilanggar
Bertentangan dengan
tujuan akad yang
merupakan salah satu
dari rukun akad.
Bertentangan dengan
prinsip syariah yaitu
perbuatan zalim yang
menimbulkan
ketidakadilan bagi ahli
waris.
Bertentangan dengan
Pasal 21 KHES
mengenai asas-asas
dalam akad yaitu asas
transparansi (Pasal 21
huruf g, asas
Bertentangan dengan
Pasal 1338 ayat (3)
“suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan
itikad baik.
Bertentangan dengan
Pasal 1339 bahwa
perjanjian tidak hanya
mengikat hal-hal yang
secara tegas dinyatakan
dalam perjanjian tetapi
juga diharuskan sesuai
dengan asas kepatutan,
kebiasaan dan undang-
undang.
Bertentangan dengan
73
keseimbangan/taswiyah
(huruf f), asas itikad baik
(huruf j), asas suatu
sebab yang halal (huruf
k).
Bertentangan dengan
prinsip syariah yaitu
zalim dan ketidakadilan.
syarat sah perjanjian
yaitu suatu sebab yang
halal.
3 Akibat
Hukum
Akad Batil atau akad
yang batal
Batal demi hukum
74
BAB IV
ANALISA PUTUSAN HAKIM ATAS TIDAK DAPAT DITERIMANYA
GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO 715 K/Ag/2014
A. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim
Dalam sebuah putusan di Pengadilan terdapat asas-asas yang mesti ditegakkan,
agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Salah satu Asas yang
mesti di uraikan dalam sebuah putusan adalah asas memuat dasar alasan yang
jelas dan rinci dalam putusan. Berdasarkan asas ini, putusan yang dijatuhkan
dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.
Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dikategorikan putusan yang
tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Alasan-alasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:
Pasal-Pasal tertentu peraturan perundangan-undangan
Hukum Kebiasaan
Yurisprudensi
Doktrin hukum
Hal diatas ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana
diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.
4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan
perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus
atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.1
Alasan-alasan diatas dapat dikenal dengan istilah pertimbangan hukum hakim.2
Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari sebuah
putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan
hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan
1 Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), hlm. 797-798. 2 Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam
putusanagar memenuhi syarat perundang-undangan. Unsur formula harus memuat secara ringkas
dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan. Lihat M. Yahya Harahap, Ibid,
hlm. 807.
75
analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:
1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat
formil dan materiil
2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak
Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan oleh hakim untuk
menyelesaikan perkara tersebut. bertitik tolak dari analisis tersebut, pertimbangan
melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Selanjutnya dari hasil
argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan
yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan
penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.3
Dalam Perkara perjanjian musyarakah ini, terdapat perbedaan pertimbangan
hukum hakim sehingga menghasilkan putusan hakim yang berbeda juga
khususnya dalam hal Hukum Acara formil atau hukum acara perdata antara
pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding dan kasasi.
Dimana permasalahan hukum acara formil dapat menyebabkan diperiksa maupun
tidak diperiksanya perkara materil dari gugatan penggugat tersebut. Di pengadilan
tingkat I (pertama) majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya menolak
eksepsi dari para tergugat dan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah
memenuhhi syarat formil suatu gugatan.4 Berbeda dengan pengadilan banding dan
kasasi dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan kembali beberapa
eksepsi dari para tergugat dan memutuskan bahwa gugatan penggugat belum
memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima atau
3 Ibid, Hlm. 809.
4 Dalam wawancara dengan Hakim Ketua PA Medan dahulu dalam perkara ini Dalam
pernyataannya, Hakim Ketua menyatakan bahwa syarat formil gugatan penggugat telah memenuhi
syarat dan menolak eksepsi dari para tergugat I, II dan II sehingga lanjut kedalam pemeriksaan
materi gugatan. Lihat hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama tingkat I Medan dahulu,
sekarang menjabat Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama Pekanbaru Bapak Hakim Drs. H.
Abdul Halim Ibrahim., M.H. Selaku Hakim Ketua dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor
967/pdt.G/2012/PA.Mdn, Pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 16.00 di Kantor
Pengadilan Agama Pekanbaru, Jln. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai,
Pekanbaru, Kota Pekanbaru Riau 28289.
76
NO (niet ontvankelijke verklaard)5 sehingga hakim dalam hal ini tidak mengadili
materiil gugatan perkara penggugat.6
Dalam Pertimbangan hukumnya, Majlis Hakim dalam tingkat Kasasi
menimbang bahwa secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat obscuur
libel, karena antara posita7 gugatan dengan petitum
8 gugatan tidak saling
mendukung, hal ini dilihat dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang
tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan
musyarakah dalam perkara a quo. Yang kedua disisi lain seharusnya yang digugat
dalam perkara a quo adalah PT. Bank Sumut Syariah bukan Aminuddin Sinaga
selaku pribadi dan Pimpinan cabang dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan. Pertimbangan ketiga yaitu alasan kasasi Pemohon
Kasasi/Penggugat hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dipertimbangkan dalam
pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat hanya
berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau
5 Putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) merupakan putusan yang menyatakan
bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil yang artinya
gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada
objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lihat
verklaard-no 6 Dalam pernyataannya, bapak Hakim Ketua menyatakan bahwa syarat formil gugatan
penggugat tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil dalam gugatan penggugat. Lihat hasil
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dahulu, sekarang menjabat Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Bapak Hakim Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.SI. Selaku
Hakim Anggota dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 124/pdt.G/2012/PTA.Mdn, Pada hari
Jum’at tanggal 25 September 2017 pukul 16.00 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,
Jln. Lingkar Selatan No. 321, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188. 7 Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan
dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Terdiri dari dua bagian yaitu 1) bagian yang
menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. 2) bagian yang
menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi
dasar yuridis daripada tuntutan. Lihat Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di
Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta : Kencana Cet 5, 2008), hlm. 29. 8 Petitum atau Tuntutan dalam Pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa petitum adalah
apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.
Dalam praktek peradilan, petitum dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu : 1) Tuntutan Pokok
(tuntutan primer), 2) Tuntutan tambahan dan 3) Tuntutan Subsider atau pengganti. Petitum juga
harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab apabila tuntutan tidak jelas maksudnya
atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan oleh hakim.
Selain itu, petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung oleh posita. Apabila posita tidak
didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang
tidak didukung posita akibatnya tuntutan penggugat ditolak oleh hakim. Lihat Abdul Mannan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 715 K/Ag/2014
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara:
Hj. SARIPAH DALIMUNTHE, bertempat tinggal di Jalan
Merdeka Nomor 7, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan
Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini
memberi kuasa H. ABD. HADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan
Sisingamangaraja Km. 8,9 Nomor 198 B, Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon
Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;
m e l a w a n:
1 AMINUDDIN SINAGA, selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang
PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 12, Padangsidimpuan;
2 Direktur Utama PT. Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
18, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAFRI CHAN, S.H., M.Hum.,
Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 April 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan
II;
d a n:
1 Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, berke-dudukan di Pusat
Niaga Cempaka Mas M.I/ 36, Jalan Letjend Soeprato, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: 1. TAUFIK NUGRAHA, S.H., 2. INDRIA G
LEMAN, S.H., LLM., 3. DWINANDA IBRAHIM, S.H., Para Advokat,
berkantor di Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;
2 Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Piutang
dan Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor
30 A, Medan, Sumatera Utara;
3 YUSLIANA DALIMUNTHE, selaku pribadi sekaligus mewakili anak
kandung yang masih di bawah umur yaitu:
a ELVA AZERINA HARAHAP;
b ALI UMAR HARAHAP;
c RUDY MACHMUD HARAHAP, semua bertempat tinggal di Jalan Juhar
Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten
Padang Lawas Utara;
4 FATMA DINI ANGGITA HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan Juhar,
Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten
Padang Lawas Utara;
5 ELZA MARYNA HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan Makmur,
Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV
juga Turut Tergugat I, II dan III/Para Turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi
Syariah (Pembiayaan Musyarakah) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I dan II serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV juga
Turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada
pokoknya atas dalil-dalil:
1 Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan
mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap, hal ini sesuai dengan surat keterangan
ahli waris Nomor 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh Lurah Pasar
Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta tanggal 30-12-2011;
2 Bahwa pada masa hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap sejak tahun 2007
adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan
melalui PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) dan selama
menjadi nasabah dari Tergugat Alm. Ongku Sutan Harahap telah dilaksanakan
kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat waktu dan merupakan nasabah yang
jujur yang senantiasa beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi
seluruh akta kredit pada Tergugat I;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Alm. Ongku Sutan Harahap menggunakan
pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja,
dengan jumlah pembiayaan musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat
Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan
Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007
an. Ongku Sutan Harahap;
4 Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran
pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II dimana Alm. Ongku Sutan Harahap
telah menginggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari Rabu tanggal 13 Juli
2011 dan menyebabkan tehentinya/tertunggaknya pembiayaan musyarakah Alm.
Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II;
5 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir)
yang di kirimkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012,
dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya menegaskan tunggakkan
pembiayaan alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar RP752.000,00
(tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. Ongku Sutan
Harahap belum menunjukan iktikat baik serta keseriusan untuk menyelesaikan
tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan II
maka berkenan dengan hal tersebut maka Tergugat I dan II memberikan kelonggaran
waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika
sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan
yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke
Tergugat IV;
6 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II
untuk menambahkan modal kerja, Alm. Ongku Sutan Harahap meperoleh
pembiayaan musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan
jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik
Nomor 457/pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 395/pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku
Sutan Harahap;
7 Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebankan oleh Tergugat I dan II kepada
Alm. Ongku Sutan Harahap dalam pemohonan pembiayaan musyarakah adalah
antara lain:
Administrasi senilai Rp 8.750.000,00Notaris Rp 1.500.000,00Asuransi Jiwa Rp 2.170.000,00
Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ass.kebakaran Rp 1.189.408,00 TOTAL BIAYA Rp13.609.408,00
Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutan Harahap
kepada Tergugat I dan II;
8 Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm.
Ongku Sutan Harahap dan Tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang
kedudukan para pihak, di ayat 1 yang pada pokoknya “.....dari pendapatan,
keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan
prinsip bagi hasil (syirkah)”, dari klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko
usaha yang di jalankan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan
pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak
juga, sehingga sesuai Syariat ahli waris Ongku Sutan Harahap tidak menanggung
secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;
9 Bahwa selain itu, karena Alm. Ongku Sutan Harahap dalam pemohon
pembiyaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada
Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas pemohonan pembiayaan
musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan II maka sesuai Syariat Penggugat dan
Turut Tergugat I, II, III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan
musyarakah oleh Tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap
karena segala resiko telah disebabkan pada Tergugat III;
10 Bahwa, akan tetapi pada kenyataan setelah meninggalnya Alm. Ongku Sutan
Harahap Tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan disebabkannya beban
utang bagi Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dari beban pembayaran utang
pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap dan kemudian secara berturut-
turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi
hasil pembiayaan musyarakah kepada Turut Tergugat I, masing-masing surat
peringatan pertama pada tanggal 03 Februari 2012, surat peringatan kedua pada
tanggal 27 Maret 2012, dan surat peringatan III (terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012,
pada surat peringatan Tergugat I dan II yang terakhir pada pokoknya menegaskan
tunggakan pembiayaan Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar
RP752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
11 Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I
kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tentunya hal ini juga merugikan
Penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm. Ongku Sutan Harahap (ibu
kandungnya) karena Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara
ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari akad
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pembiyaan musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan “Bila
terjadi sengketa perselisilihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan
melalui Pengadilan Agama di Medan”;
12 Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III yang pernah membuat surat
pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan musyarakah alm.Ongku Sutan
Harahap pada tergugat I dan II dan surat pernyataa alm. Ongko Sutan Harahap pada
tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan “.....apabila dikemudian
hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya
dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak Bank dan
seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga
selesai...”. Fakta ini demi hukum sanggatlah bertentangan dengan klausula yang telah
diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan II
dengan Alm. Ongku Sutan Harahap karena klausula pada akhir pembiayaan
musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas
maksudnya dan artinya;
13 Bahwa pada selanjutnya, Turut Tergugat I, juga telah berkali-kali
menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I masing-masing pada tanggal 20
Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 November 2011 yang
pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau utang atas pembiayaan
musyarakah atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap yang masih berjalan menjadi
tanggungan bagi Tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk
Penggugat;
14 Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku salah 1 ahli
waris Alm. Ongku Sutan Harahap atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik
Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap Hak
Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap
maka dimohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara
ini meletakkan sita revindicatoir (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak
Milik Nomor 457/pasar Gunungtua 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ pasar Gunungtua 07-06-2007 an. Ongku Sutan
Harahap;
15 Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau outstanding
yang belum di bayar oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena lalainya
Penggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman
dan kredit yang berlaku pada Bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 di
sebutkan “Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh utang dengan segera
seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan
peringatan dalam hal: Apabila yang berutang/debitur meninggal dunia;
17 Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi Penggugat dimohonkan kiranya
Pengadilan Agama Medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda
pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan yang
berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara a quo;
18 Berdasarkan hal-hal yang kemukakan di atas, dimohonkan kepada Pengadilan
Agama Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan
memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap gugatan a quo,
selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut:
Dalam Provinsi:
Membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh
Tergugat I dan II serta Terggat IV menunggu sampai ada keputusan yang
berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;
Dalam Pokok Perkara:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris
Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang pembiayaan
musyarakah dari Tergugat I dan II senilai sebesar Rp752.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
3 Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Ongku Sutan
Harahap dengan diketahui oleh istrinya/Turut Tergugat I Yusliana
Dalimunthe tertanggal 28 April batal demi hukum atau tidak mempunyai
kekuatan hukum;
4 Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta
Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset Alm.
Ongku Sutan Harahap;
5 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak
Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan
Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunungtua tanggal
07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap ditunda pelaksanaannya menunggu
sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh
melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan ini dihukum
untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 setiap
hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik oleh Tergugat I s/d
Tergugat IV;
7 Menyatakan sah dan berharga sita milik (revindicatoir beslag) yang
dijalankan dalam perkara ini;
8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun
ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;
Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aequo Et Bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat I dan II;
Tentang gugatan Penggugat samar dan kabur (obscuur libel);
• Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur
libel) karena antara posita dengan petitum gugatan terdapat kekaburan sebab tidak
bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas makna dari
gugatan Penggugat tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang;
• Bahwa antara posita dengan petitum gugatan dari Penggugat tidak saling
mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang
lain;
• Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum
memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;
Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis
Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvanklijke Verklaard);
Eksepsi Tergugat III;
Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan
(disqualificatoire exceptie);
1 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) tidak pernah menerbitkan
Polis Asuransi Pertanggungan Jiwa atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap oleh
karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun
Askrida (Tergugat III) dengan Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya;
2 Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut:
Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02APP/MSY/2011
tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Sumut cq. PT. Bank
Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan Alm. Ongku Sutan
Harahap, serta:
b Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dengan istrinya yang
bernama Yusliana Dalimunthe selaku Turut Tergugat I;
Sedangkan Penggugat sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan
menandatangani akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut
di atas;
3 Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah menyetujui akad
Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana telah
diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat tercantum dalam surat gugatannya
halaman 5 butir 12 yang menyatakan: "12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///,
yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab atas pembiayaan
musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat dan Surat Pernyataan Alm.
Ongku Sutan Harahap tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga
menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit
polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya
tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi
tangggungjawab ahli waris saya hingga selesai”;
4 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas
telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara
sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau
ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani
Surat Pernyataan;
Alm. Ongku Sutan Harahap dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut
Tergugat III juga tidak pernah membantah keabsahannya dan tidak pernah
mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan
Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut;
5 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I
Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa: "Harta warisan adalah
harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah (Tajhiz), pembayaran utanq dan pemberian kerabat";
Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm.
Ongku Sutan Harahap yaitu berupa:
• SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap;
• SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap yang telah
diagunkan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II
dengan persetujuan dari Turut Tergugat I, II dan III, harus dipergunakan
terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap kepada
Tergugat I dan Tergugat II;
Oleh karena itu, maka Penggugat selaku ahli waris tidak berhak dan tidak
berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa:
• SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua;
• SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua;
Karena apabila lelang dibatalkan oleh Penggugat maka utang Alm. Ongku Sutan
Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak terbayar dunia dan
akhirat. Tindakan Penggugat tersebut justru jelas melanggar syariah;
6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat tidak berhak dan
tidak mempunyai kewenangan (Disqualificatoire Exceptie) untuk mengajukan
gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat
Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena:
• Tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan PT.
Asuransi Bangun Askrida ( Tergugat III);
• Penggugat bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad
Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan;
• Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku
pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah
dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan
dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan
Surat Pernyataan tersebut;
• Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. Ongku
Sutan Harahap;
Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal
1 ayat 2 menyatakan:
"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum
untuk mendukung hak dan kewajiban";
2 Bahwa dalam perkara a quo PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III)
adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas
yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas;
Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT. Asuransi
Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan
hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada
perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya;
Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi
Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi
Bangun Askrida bukanlah badan hukum;
3 Bahwa berdasarkan Perma Nomor 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang
menjadi subyek hukum pengemban hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian
dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah
terdiri dari:
• Perseorangan yaitu Alm. Ongku Sutan Harahap yang telah disetujui
oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
• Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT. Bank
Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan;
Oleh karena itu apabila timbul gugatan di antara pihak-pihak subyek hukum
pengemban hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat
Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum
tersebut yaitu PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah
Padangsidimpuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang
menjabat selaku pimpinan cabang atau direksinya;
4 Bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat ditujukan kepada
perseorangan/pribadi yaitu: Aminudin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai
Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan (Tergugat 1)
Direktur Utama PT. Bank Sumut;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu jelas terbukti gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona),
karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek
hukum pengemban hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan
Surat Pernyataan. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscurum
libellum);
5 Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek
hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum
apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum;
6 Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak jelas menyebutkan subyek
hukumnya yaitu:
• Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama PT. Bank
Sumut (Tergugat III) ?;
• Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi
Bangun Askrida Syariah ?;
7 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan
hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Di dalam UUPT tersebut, sama
sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan.
Selain itu di dalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan
Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah;
Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
(obscurliben);
8 Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta
kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo padahal Penggugat bukan
merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan
Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan
Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur liben);
9 Bahwa Penggugat tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan
status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan
halaman 3 butir 1 menyatakan:
"1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris
yang sah dan Mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap...";
Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena
yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak
mendapatkan zakat atau infaq/sedekah;
Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Penggugat sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya
dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak
berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka
terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscurliben);
10 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas
telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah
menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau Ahli
Warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah
menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan;
Oleh karena itu, apabila Penggugat bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan
Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka Penggugat harus membuktikan bahwa
Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat
sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas;
Namun dalam perkara a quo gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan
dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan utang,
pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang;
Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur
libel);
Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:
• Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan yang sah
untuk mengajukan gugatan (disqualificatoire exceptie);
• Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
• Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscurum
libellum);
Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak
gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Eksepsi Tergugat IV;
1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa
yang diakui secara tegas kebenarannya;
2 Eksepsi Gugatan Prematur;
Bahwa Tergugat IV menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam
gugatannya terutama pada Pasal 5 halaman 4, yakni, Bahwa Penggugat sangat
keberatan dengan Surat Peringatan II (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I
dan II Kepada Penggugat,..... jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyelesaikannya (utang-red) maka agunan yang telah diserahkan kepada
Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV,” menunjukkan
hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat IV sebagai pihak
Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa
belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IV. Apalagi
permohonan lelang oleh Tergugat I dan II untuk melelang agunan yang
dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekali pun sampai di kantor kami.
Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah prematur karena
belum selayaknya diajukan kepada Terugat IV;
3 Gugatan Compete;
Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa jika pun telah terjadi tindakan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap objek perkara a quo, maka Penggugat
telah salah alamat melayangkan gugatan kepada Tergugat IV mengingat objek
perkara a quo terletak di Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas di mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah
kerja KPKNL Medan, melainkan wilayah kerja KPKNL lain yang membawahi
wilayah kerja tersebut;
4 Eksepsi Tergugat IV untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
a Bahwa perlu Penggugat pahami, tugas dan fungsi Tergugat IV dalam
urusan pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggugan ini
adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan
lelang;
b Mengingat belum adanya tindakan hukum apapun yang dilakaukan
oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai
pihak dalam perkara a quo;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV dengan tegas menolak
dalil/alasan Penggugat, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan
menerima eksepsi Tergugat IV;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah
menjatuhkan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 9 Sya’ban 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai
berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Provisi:
Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menolak Provisi Penggugat tersebut;
Dalam Eksepsi:
• Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk
seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari
Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang Pembiayaan
Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp752,000,000,00 (tujuh ratus
lima puluh dua juta rupiah);
3 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku Sutan
Harahap dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I/Yusliana
Dalimunthe) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan/atau tidak
mempunyai kekuatan hukum;
4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19
Desember 2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor
395/Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap, harus
dikembalikan kepada yang mustatahak/Penggugat;
5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada
Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/Ahli
Waris Alm. Ongku Sutan Harahap sebagaimana yang tercantum dalam amar
angka 4 a quo;
6 Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh
satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II
putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Medan dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 Februari
2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 H. sehingga amar
selengkapnya sebagai berikut:
• Menerima permohonan banding Pembanding;
• Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/ 2012/
PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 9 Syakban 1434 H. yang
dimohonkan banding, selanjutnya:
MENGADILI SENDIRI
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Provisi:
• Menolak permohonan provisi Penggugat;
Dalam Eksepsi:
• Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV;
Dalam Pokok Perkara:
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);
• Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh
satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh
Penggugat/Terbanding dengan perantaran kuasanya berdasrkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20
Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 967/
Pdt.G/2012/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan,
permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 April 2014;
Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding, Tergugat III/Turut
Terbanding serta Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding II, III dan IV, masing-
masing pada tanggal 21, 24 dan 30 April 2014 serta tanggal 2 Mei 2014 telah
diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan masing-
masing pada tanggal 2, 7 dan 13 Mei 2014 serta tanggal 19 Juni 2014;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Dalam Eksepsi:
Bahwa Putusan judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan)
yang telah menerima eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk
seluruhnya telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum;
Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk dapat menentukan judex facti (Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Medan) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menerima
eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dapat dibuktikan sebagai
berikut:
1 Eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II;
Tentang gugatan samar dan kabur (obscuur libel);
• Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah
dan keliru serta tidak berdasar hukum dengan menerima eksepsi
Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II, sebab dipersidangan
eksepsi-eksepsi tersebut tidak terbukti dan tidak didukung oleh
bukti yang sempurna. Format gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat
telah memenuhi syarat formil dan materil hukum acara, terurai
secara terinci, terang dan jelas menyangkut Ekonomi Syariah
perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang diajukan
Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap yang
dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan
(Vide Pasal 18 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 180/
KCSY02-APP/MSY/2011);
• Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I
dan II yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat
samar dan kabur (obscuur libel) tidak beralasan dan tidak berdasar
hukum patut untuk ditolak dan di kesampingkan;
• Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sangat
salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pertimbangan
hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/
Pdt.G/PA-Mdn, tanggal 18 Juni 2013 yang telah tepat dan benar
serta memenuhi rasa kebenaran dan keadilan karena Majelis
Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan a
quo telah memenuhi syarat formil dan materil karena yang digugat
oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah substansinya jelas dan
tegas yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang
Syariah Padangsidempuan;
• Bahwa demikian causa prima dari gugatan Pemohon Kasasi/
Penggugat adalah tentang Pembiayaan Musyarakah dengan
substansi gugatan tersebut sejalan pula dengan Maqashid
Asysyariah dari suatu gugatan yang diajukan Penggugat a quo
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu gugatan
karenanya patut dan beralasan eksepsi-eksepsi Para Termohon
Kasasi/Tergugat I dan II untuk ditolak dan di kesampingkan;
• Bahwa oleh karena antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan
Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II mempunyai hubungan
yang satu dengan yang lainnya dan masing-masing tunduk pada
hukum acara yang sama karenanya boleh digabungkan dan
sekaligus digugat dalam satu gugatan (Putusan MARI Nomor 677
K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972);
2 Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III;
Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan;
• Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah
dan keliru dalam penerapan hukum dengan menerima eksepsi
Termohon Kasasi III/Tergugat III yang menyatakan Penggugat
tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam
perkara a quo adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum;
• Bahwa Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III dipersidangan
pada tingkat pertama tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi pada
tingkat banding Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam
melakukan pertimbangan hukum dengan menerima eksepsi
Termohon Kasasi III/Tergugat III;
• Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku
Sutan Harahap adalah pihak yang berkepentingan (Pesona Standi
In Yudicio) dan berwenang mengajukan gugatan Ekonomi Syariah
perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang
menyangkut Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat Alm.
Ongkus Sutan Harahap dengan Tergugat I dan II dan dijamin
Tergugat III;
• Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Peradilan Agama disebutkan: “Perkara Syariah yang menyangkut
Pewaris Ahli Waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan
gugatan tidak semata-mata pembagian Harta Warisan akan tetapi
persoalan hukum yang menyangkut Ekonomi Syariah ahli waris
berkompetensi” untuk mengajukannya ic. Pemohon Kasasi/
Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat III tidak berdasar
hukum, patut ditolak dan di kesampingkan;
Eksepsi Salah Pihak (Error In Persona);
• Bahwa judex faxti Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru
dalam pertimbangan hukumnya dengan menyebutkan seharusnya PT. Bank
Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang digugat bukan Termohon
Kasasi I selaku Inperson sekaligus selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang
Syariah Padang Sidempuan, sebab berdasarkan bukti P-III dan keterangan
saksi-saksi terbukti dipersidangan in casu perkara a quo menyangkut
Ekonomi Syariah perihal kelalaian dan kealpaan atau iktikad tidak baik yang
dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I selaku Inperson sekaligus
selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan;
• Bahwa oleh karena selaku pribadi sekaligus pengembang hak dan kewajiban
dari badan hukum PT. Bank Sumut berdasarkan prinsip Syariah gugatan dapat
diajukan kepada perseorangan/pribadi sekaligus jabatannya sebagai pimpinan
cabang atau direksinya karenanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak
salah pihak karena Eksepsi Tergugat III tidak berdasar hukum patut untuk
ditolak dan di kesampingkan;
Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
• Bahwa dipersidangan Tergugat III tidak dapat membuktikan
kebenaran dalil eksepsinya tentang gugatan Penggugat kabur dan
tidak jelas (obscuur libel);
• Bahwa terbukti posita dan petitum gugatan Pemohon Kasasi/
Penggugat telah terurai secara jelas dan rinci dan memenuhi syarat
formil dan materil perihal Ekonomi Syariah yaitu Pembebasan
Utang dan Penundaan Lelang sesuai ketentuan hukum acara
perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah tidak ada ketentuan
yang mengatur pencantuman nama pimpinan badan hukum
tersangkut dalam perkara a quo dan kedudukan serta status hukum
Penggugat terbukti (Vide Bukti-P-1) adalah ahli waris Alm.
a quo dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah sesuai
ketentuan hukum yang berlaku karenanya eksepsi Tergugat III
patut ditolak dan di kesampingkan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa berdasarkan dalil dan bukti hukum bantahan tentang
eksepsi Tergugat I, II dan III di atas dapat disimpulkan:
Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah terbukti menyangkut Ekonomi
Syariah Perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang sesuai Akad Al-
Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 dan
Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan III dalam perkara a quo tidak
didasarkan pada bukti yang sempurna eksepsi tidak berdasar hukum, tidak
cermat/teliti serta kebenarannya tidak didukung oleh saksi-saksi, karenanya
eksepsi Tergugat I, II dan III di atas patut untuk tidak dipertimbangkan dan
ditolak seluruhnya dan sekaligus mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/
Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan Tidak Cukup Memberikan
Pertimbangan Hukum (Onvol Doende Gemotiveerd);
• Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, tidak memeriksa perkara ini
secara sungguh-sungguh, sebab dalam putusannya tidak ada melakukan
pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Agama Medan yang
menjadi dasar dijadikan banding oleh Pembanding karenanya Pemohon
Kasasi keberatan terhadap putusan tersebut;
• Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 menyebutkan
secara tegas: “Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
• Bahwa dicermati Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 124/
Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 telah sangat bertentangan
dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 karena kurang
cukup memberikan pertimbangan hukum, oleh sebab itu sangat beralasan
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas untuk dapat ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvaklijk Verklaard);
• Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan) tidak melaksanakan
pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dengan sempurna dan lengkap
sebagaimana ketentuan hukum acara, kenyataan judex facti (Pengadilan
Tinggi Agama Medan) tidak ada melakukan pertimbangan hukum atas
Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
putusan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara a
quo mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;
Judex facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian yang Berkenaan Dengan
Pembebanan dan Penilaian Pembuktian;
• Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam
perkara a quo tidak teliti menilai dan mempertimbangkan bukti-
bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi yang bernama: 1.
Erwin Siregar, S.H., bin Sutan Guru Siregar, 2. H. Pangiutan
Harahap bin H. Nirwan Harahap, 3. Ridwan, 4. Raja Sahnan yang
telah terang dan jelas terbukti mengetahui dan menerangkan yang
pada intinya bahwa:
• Saksi menerangkan terakhir Alm. Ongku Sutan Harahap pada tahun
2011 ada meminjam uang untuk Pembiayaan Musyarakah senilai
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12
bulan;
• Saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. Ongku Sutan
Harahap telah melunasi biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa
dan Asuransi Kebakaran senilai Rp13.609.408,00 (tiga belas juta
enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
• Saksi mengetahui Alm. Ongku Sutan Harahap telah menyerahkan
dua agunan berupa tanah dan bangunan di Pasar Gunungtua 1.
Sertifikat Hak Milik Nomor 457 dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor
395 atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap;
• Saksi mengetahui selama hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap
selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai nasabah
yang baik;
• Saksi menerangkan setelah Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal
dunia, pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan
ada beberapa kali membuat Surat Peringatan kepada anak istri Alm.
Ongku Sutan Harahap untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm.
Ongku Sutan Harahap;
• Saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga sering
meminjam uang ke Bank) menurut ketentuan umumnya apabila
peminjam meninggal dunia, maka utang peminjam menjadi hapus
dan ditanggung oleh Bank dan asuransi;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Saksi mengetahui saat ini usaha Alm. Ongku Sutan Harahap
mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 mobil merk
Paluta Ekspress dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
• Saksi mengetahui istri dan anak Alm. Ongku Sutan Harahap tidak
mampu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap dan
menurut saksi utang Alm. Ongku Sutan Harahap harus dihapuskan
dan dibebankan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang
Sidempuan dan pihak Asuransi;
• Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada bukti yang diajukan oleh Para
Termohon Kasasi karena Bukti T.I-II Nomor 1 s/d T.I-II Nomor 21 dan bukti
T.III-1 s/d T.III-5 adalah bukti yang bersifat rekayasa sepatutnya Majelis
Hakim judex facti dapat meneliti dengan cermat bukti yang ada;
• Bahwa judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang
diajukan Pemohon Kasasi, dan judex facti bersifat berpihak penilaian kepada
alat bukti Para Termohon Kasasi, dengan demikian alat bukti yang diajukan
Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang mempertimbangkan
hukumnya sebagai berikut: “Kekurangan mempertim-bangkan alat-alat bukti
para pihak berarti judex facti tidak tertib beracara atau kurang cukup
mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus
dibatalkan”;
• Bahwa perkenakan Pemohon Kasasi mengemukakan pendapat Prof. R.
Subekti, S.H., dalam buku “Hukum Pembuktian” halaman 19 Bab VI tentang
hal beban pembuktian (terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta) yang antara
lain menyatakan:
“Soal pembagian beban pembuktian itu dianggap sebagai suatu soal hukum atau
soal yuridis yang dapat memperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka
pengadilan kasasi yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban
pembuktian yang tidak adil, dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-
undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan
putusan hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan”;
• Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970
Nomor 638 K/Sip/1969 yang antara lain menyatakan Putusan Pengadilan
Negeri (Pengadilan Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Bapak Ketua
Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa kembali materi perkara, hal ini
Pemohon Kasasi utarakan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 4 Tahun 1977, antara lain menyatakan: “Dengan tidak kurang/
memberikan pertimbangan/alasan bahwa alasan itu kurang jelas, dapat
dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka hal demikian dapat
dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat
mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan”;
• Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas,
terbukti secara jelas dan nyata bahwa Putusan judex facti Pengadilan Tinggi
Agama Medan di Medan dalam putusannya Nomor 124/ Pdt.G/ 2013/PTA-
Mdn, tanggal 5 Februari 2014, telah lalai memenuhi syarat- syarat yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 Sub C
Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985);
• Bahwa oleh karenanya maka patut dan berdasarkan kiranya menurut hukum
Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya
Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 tersebut haruslah
dibatalkan adanya;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai
berikut:
• Bahwa secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat obscuur libel,
karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung,
hal tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat
yang tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal
pembiayaan musyarakah dalam perkara a quo;
• Bahwa disisi lain seharusnya yang digugat dalam perkara a quo adalah PT.
Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga
selaku pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Padangsidempuan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau
pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHE tersebut harus
ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH
DALIMUNTHE, tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dengan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN,
S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Dr. H.
PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL
HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: K e t u a,
ttd ttd
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
ttd
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. ttd ttd
Biaya Kasasi: Panitera Pengganti,
1 Meterai ……… Rp 6.000,00 ttd ttd
2 Redaksi …….. Rp 5.000,00 Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3
Administrasi ... Rp489.000,00 Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Jumlah ……… Rp500.000,00N
Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI
an. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama
Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H. NIP. 19590414 198803 1 005
IP.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24