Direktori Putusan - Mahkamah Agung - Mahkamah Agu ...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Virandha Ashari Bin Kunhari

2. Tempat lahir : Jambi

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Februari 1991

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Sultan Hasanudin No. 74 Rt. 20 Kelurahan Talang

Bakung Kecamatan Paalmerah Kota Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Satpam Kantor BBRD Kota Jambi

Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari ditangkap pada tanggal 13 Desember

2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/66/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019

Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari

2020

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020

sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal

1 Maret 2020

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan

tanggal 15 April 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Isniah Binti Sidik Daud


Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jmb

Pid.I.A.3

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitaspelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Januari 1989

4. Jenis kelamin : Perempuan


6. Tempat tinggal : Jl. Sumatri Bojonegoro Rt. 10 No. 28 Kelurahan Payo

Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Satpam Kantor BBRD Kota Jambi

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/XII/2019/Reskrim

tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:


2020



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal

1 Maret 2020







Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi


3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 1994

4. Jenis kelamin : Perempuan


6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Basuki Rahmat Rt. 07 Kelurahan Pall Lima

Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Bank 9 Jambi

Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi ditangkap pada tanggal

13 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/68/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:


2020



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1

Maret 2020







Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari didampingi oleh Arif Pribadi,

S.H dan Najib Bulkia, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Mahardika

yang beralamat di Jalan Abd Laman RT.09 No.46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung

Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pid/LBH-M/III/2020

tanggal 27 Maret 2020 ;

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud didampingi oleh Penasihat Hukum

Heri Najib, S.H, Yusniwati, S.H dan Yeti Saman, S.H, Penasihat Hukum,

berkantor pada Kantor Advokat Malau Dan Rekan yang beralamat di Jalan Otto

Iskandar Dinata No.02 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

20 Maret 2020,;

Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi didampingi oleh Rita

Anggraini, S.H.,M.H dan Fauzan Haryadi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor

pada LBH Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23 Kel.

Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 050/SK-LBH.JMB/II /2020 tanggal 25 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jmb

tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 17 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II

ISNIAH Binti SIDIK DAUD, dan terdakwa III DIKA LUTHFIA Binti RAMIADI

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“bersama-sama dalam melakukan Pemalsuan surat“ sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1)

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIRANDHA ASHARRI Bin

KUNHARI, terdakwa II ISNIAH Binti SIDIK DAUD, dan terdakwa III DIKA

LUTHFIA Binti RAMIADI berupa pidana penjara masing-masing selama 7

(tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Dokumen SKPDKB-BPHTB, Slip Setoran serta

dokumen surat pengajuan penetapan pajak BPHTB atas nama Edy

Kasim Oscar

- 1 ((satu) unit Laptop Toshiba.

- 1 (satu) unit Printer canon IP 2770.

- 1 (satu) buah Stempel BPPRD Kota Jambi.

- 1(satu) buah stempel kotak paraf warna merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Angga Praceteria Mutirona.

4. memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari melalui Penasehat Hukumnya secara lisan pada pokoknya Terdakwa

menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi serta memohon mendapat keringanan hukuman, selain itu

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan telah mengembalikan kerugian

atas perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

melalui Penasehat Hukumnya secara lisan pada pada pokoknya menyatakan

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




atas perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti

Ramiadi melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya

menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



atas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa IVIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II


bersama-sama denganEDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan ANGGA

PRACETERIA MUTIRONA Bin MUGIRAN dan tanggal yang sudah tidak diingat

lagi sekira bulan Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya

pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikantor Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi jalan Jend. Basuki Rahmat

kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,sebagai orang

yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, membuat

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbutan mana terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi EDY KASIM

OSCAR dan saksi R. DJAYA KESUMA bersepakat melakukan jual beli tanah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan bangunan yang terletak dijalan Ir. H Juanda RT 23 Kel Simpang III Sipin

Kec Kota Baru Jambi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)

lalu disepakati biaya pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan (PPh), Biaya Notaris, Biaya Balik

Nama serta biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

menjadi tanggung jawab saksi EDY KASIM OSCAR yang pengurusannya

akan dilakukan oleh saksi ANDI DARMAWAN selanjutnya saksi ANDI

DARMAWAN menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK (terdakwa

dalam penuntutan terpisah)untuk mengurus pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikantor Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dengan memberikan berkas/dokumen

sebagai persyaratan pengurusan pajak tersebut kemudian setelah EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK menerima berkas atau dokumen tersebut

EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK menghubungi terdakwa I

VIRANDHAdengan mengatakan bahwa “ada lokak (pengahasilan

sampingan) yakni memasukan berkas atau dokumen pengurusan pajak Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)ke kantor BPPRD kota

jambi yang selanjutnya diserahkankepada terdakwa II ISNIAH yang bertugas

di loket pendaftaran sambil mengatakan “ini berkas bang edi”, selanjutnya

terdakwa II ISNIAH melakukan pengecekan kelengkapan berkas dimana

dalam berkas tersebut telah ada Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nilai perolehan objek

pajak sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) lalu

terdakwa II ISNIAH membuatkan lembar disposisi untuk mendapat

persetujuan dari saksi ALING guna dilakukan survey atas objek pajak

tersebut oleh saksi Fikri dan saksi Faisal akan tetapi tanpa dilakukan survey

saksi FIKRI, saksi Faisal dan saksi ALING melakukan perhitungan ulang

atas objek pajak tersebut lalu diperoleh hasil pajak BPHTB yang harus

dibayarkan oleh saksi EDY KASIM OSCAR sebesar Rp.274.650.000,- (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai

pasar yang ditentukan oleh saksi FIKRI dan saksi ALING sebesar

Rp.5.553.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah)

selanjutnya berkas/dokumen tersebut diberikan kembali kepada terdakwa II

ISNIAH lalu terdakwa II ISNIAH menghubungi terdakwa I VIRANDHA lalu

terdakwa I VIRANDHA menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

dan memberitahukan bahwa nilai objek pajak telah ditentukan dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perhitungan pajak sudah dapat dibayarkan kemudian pada sore harinya EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAKdatang menemui terdakwa II ISNIAH lalu

meminta untuk dicetakkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKPDKB-BPHTB) kemudian

terdakwa II ISNIAH memberikan lembar SKPDKB-BPHTB tersebut kepada

EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang belum dibubuhi paraf oleh saksi

FAISAL dan saksi FIKRI serta belum ditandatangani oleh saksi ALING

maupun dibubuhi stempel BPPRD kota jambi selanjutnya terdakwa II ISNIAH

memberikan contoh tanda tangan, stempel dan nomor berkas kepada

terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberikan contoh tanda

tangan, stempel dan nomor berkas kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK.

- Bahwa sekira tanggal 11 Oktober 2019 saksi ANDI DARMAWAN bersama

saksi EDY KASIM OSCAR mendatangi kantor BPPRD kota Jambi untuk

melakukan penyetoran pajak BPHTB kemudian bertemu dengan terdakwa

yang telah menunggu di loket Bank 9 Jambi selanjutnya terdakwa

mendampingi saksi EDY KASIM OSCAR menyetorkan uang atas pajak

BPHTB sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri 2 (dua) slip setoran masing-masing

senilai Rp. 222.000.000,- dan Senilai Rp. 52.650.000,- kemudian uang

tersebut diterima oleh terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI

selaku petugas teller Bank 9 Jambi dimana terdakwa III DIKA LUTHFIA

UTAMI sebelumnya sudah dihubungi oleh EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK untuk menerima uang yang akan disetorkan oleh wajib pajak dan

diberikan slip setoran namun uang tersebut tidak tercatat atau diinput dan

divalidasi dalam system Bank 9 Jambi sehingga ketika wajib pajak beserta

EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK datang ke loket 9 Jambi, terdakwa III

DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI sudah mengetahui tugasnya yakni

menerima uang yang disetorkan oleh wajib pajak kemudian membubuhkan

paraf dan stempel Bank 9 Jambi pada slip setoran tanpa ada validasi namun

slip setoran tidak diberikan kepada saksi EDY KASIM OSCAR dengan alasan

berkas belum lengkap dan uang setoran tersebut tidak diinput agar tidak

terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah maupun divalidasi kedalam

system Bank 9 Jambi melainkan disimpan oleh DIKA LUTHFIA UTAMI Binti

RAMIADI untuk diberikan kembali uang tersebut kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa selanjutnya terdakwa I VIRANDHA bersamaANGGA PRACETRIA

MUTIRONA Bin MUGIRAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diajak oleh

EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

untuk membuat stempel tiruan BPPRD kota Jambi lalu EDI KURNIAWAN Bin

YAKKUB ISHAK meniru tanda tangan FIKRI,FAISAL dan ALING kemudian

EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membubuhkan kedalam lembar

SKPDKB-BPHTB sehingga seolah-olah SKPDKB-BPHTB tersebut asli dan

tidak dipalsu.Selanjutnya pada sore harinya terdakwa I VIRANDHA datang

menemui DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI untuk mengambil uang

setoran sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) slip setoran tersebut lalu terdakwa I

VIRANDHA memberikan kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membuat ketikan validasi

dengan menggunakan laptop Toshiba lalu mencetak (printout) ketikan validasi

tersebut kedalam 2 (dua) lembar slip setoran menggunakan printer merk

cannon sehingga seolah-olah slip setoran tersebut telah divalidasi

selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAKmemberikan seluruh

dokumen kepada ANDI DARMAWAN untuk dilakukan proses dikantor Notaris

YEL ZUMARDI, setelah itu EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAKmenghubungi terdakwa I VIRANDHA dan ANGGA untuk memantau

kondisi laporan pajak sehubungan dengan dokumen tersebutdan melaporkan

perkembangannya kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAKbahwa

laporanmengenai Pajak dan dokumen tersebut tidak terkendala apa-apa.

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan oktober 2019 EDI KURNIAWAN Bin

YAKKUB ISHAKmembagi uang sejumlah Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh

puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasainya

tersebut kepada terdakwa IVIRANDHA sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh

enam juta rupiah), terdakwa II ISNIAH sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh

empat juta rupiah), terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMIsebesar

Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan ANGGA sebesar Rp.30.000.000.-

(tiga puluh jutarupiah).

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Desember 2019 saksi ALING

melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan pajak BPHTB EDY

KASIM OSCAR dan ternyata saksi ALING tidak menemukan adanya

transaksi yang masuk kedalam kas daerah serta adanya ketidak sesuaian

tanda tangan pada lembar SKPDKB-BPHTB atas nama Edy Kasim Oscar



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri

Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 74/DTF/2019 tanggal 13 Januari 2020

yang pada kesimpulannya menyatakan :

“Tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan

pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ALING, SE.,

ME yang dipersoalkan pada butir I.A diatas dengan tanda tangan atas nama

ALING, SE., ME Binti Sarsono Ong pembanding butir I.B merupakan tanda

tangan yang berbeda”.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EDY KASIM OSCAR

mengalami kerugian sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa IVIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II ISNIAH

Binti SIDIK DAUD, dan terdakwa III DIKA LUTHFIA Binti RAMIADI bersama-

sama denganEDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan ANGGA PRACETERIA

MUTIRONA Bin MUGIRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi

sekira bulan Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIBatau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikantor Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi jalan Jend. Basuki Rahmat kecamatan

Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut,mereka yang sengaja memberi

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membuat surat palsu atau

memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu

hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut

dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut:


OSCAR dan saksi R. DJAYA KESUMA bersepakat melakukan jual beli

tanah dan bangunan yang terletak dijalan Ir. H Juanda RT 23 Kel Simpang

III Sipin Kec Kota Baru Jambi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar

rupiah) lalu disepakati biaya pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan (PPh), Biaya Notaris,

Biaya Balik Nama serta biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) menjadi tanggung jawab saksi EDY KASIM OSCAR yang

pengurusannya akan dilakukan oleh saksi ANDI DARMAWAN selanjutnya

saksi ANDI DARMAWAN menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah)untuk mengurus pajak Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dengan

memberikan berkas/dokumen sebagai persyaratan pengurusan pajak

tersebut kemudian setelah EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

menerima berkas atau dokumen tersebut EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK menghubungi terdakwa I VIRANDHA dengan mengatakan bahwa

“ada lokak (pengahasilan sampingan) yakni memasukan berkas atau

dokumen pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)ke kantor BPPRD kota jambi yang selanjutnya diserahkankepada

terdakwa II ISNIAH yang bertugas di loket pendaftaran sambil mengatakan

“ini berkas bang edi”, selanjutnya terdakwa II ISNIAH melakukan

pengecekan kelengkapan berkas dimana dalam berkas tersebut telah ada

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SSPD-BPHTB) dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp.

4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) lalu terdakwa II ISNIAH

membuatkan lembar disposisi untuk mendapat persetujuan dari saksi

ALING guna dilakukan survey atas objek pajak tersebut oleh saksi Fikri dan

saksi Faisal akan tetapi tanpa dilakukan survey saksi FIKRI, saksi Faisal

dan saksi ALING melakukan perhitungan ulang atas objek pajak tersebut

lalu diperoleh hasil pajak BPHTB yang harus dibayarkan oleh saksi EDY

KASIM OSCAR sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai pasar yang ditentukan oleh

saksi FIKRI dan saksi ALING sebesar Rp.5.553.000.000,- (lima miliar lima

ratus lima puluh tiga juta rupiah) selanjutnya berkas/dokumen tersebut

diberikan kembali kepada terdakwa II ISNIAH lalu terdakwa II ISNIAH

menghubungi terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA

menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan memberitahukan

bahwa nilai objek pajak telah ditentukan dan perhitungan pajak sudah

dapat dibayarkan kemudian pada sore harinya EDI KURNIAWAN Bin

YAKKUB ISHAKdatang menemui terdakwa II ISNIAH lalu meminta untuk



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dicetakkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKPDKB-BPHTB) kemudian terdakwa II

ISNIAH memberikan lembar SKPDKB-BPHTB tersebut kepada EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang belum dibubuhi paraf oleh saksi


maupun dibubuhi stempel BPPRD kota jambi selanjutnya terdakwa II

ISNIAH memberikan contoh tanda tangan, stempel dan nomor berkas

kepada terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberikan

contoh tanda tangan, stempel dan nomor berkas kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK.















EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK datang ke loket 9 Jambi, terdakwa

III DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI sudah mengetahui tugasnya yakni


paraf dan stempel Bank 9 Jambi pada slip setoran tanpa ada validasi

namun slip setoran tidak diberikan kepada saksi EDY KASIM OSCAR

dengan alasan berkas belum lengkap dan uang setoran tersebut tidak

diinput agar tidak terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah maupun

divalidasi kedalam system Bank 9 Jambi melainkan disimpan oleh DIKA

LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI untuk diberikan kembali uang tersebut

kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK.


MUTIRONA Bin MUGIRAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diajak



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


oleh EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK (terdakwa dalam penuntutan

terpisah) untuk membuat stempel tiruan BPPRD kota Jambi lalu EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK meniru tanda tangan FIKRI,FAISAL dan

ALING kemudian EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membubuhkan

kedalam lembar SKPDKB-BPHTB sehingga seolah-olah SKPDKB-BPHTB

tersebut asli dan tidak dipalsu.Selanjutnya pada sore harinya terdakwa I

VIRANDHA datang menemui DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI untuk

mengambil uang setoran sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) slip setoran

tersebut lalu terdakwa I VIRANDHA memberikan kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

membuat ketikan validasi dengan menggunakan laptop Toshiba lalu

mencetak (printout) ketikan validasi tersebut kedalam 2 (dua) lembar slip

setoran menggunakan printer merk cannon sehingga seolah-olah slip

setoran tersebut telah divalidasi selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAKmemberikan seluruh dokumen kepada ANDI DARMAWAN untuk

dilakukan proses dikantor Notaris YEL ZUMARDI, setelah itu EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAKmenghubungi terdakwa I VIRANDHA dan

ANGGA untuk memantau kondisi laporan pajak sehubungan dengan

dokumen tersebutdan melaporkan perkembangannya kepada EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK bahwa laporanmengenai Pajak dan

dokumen tersebut tidak terkendala apa-apa.


YAKKUB ISHAK membagi uang sejumlah Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh





Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan ANGGA sebesar

Rp.30.000.000.- (tiga puluh jutarupiah).






sebagaimana berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 74/DTF/2019 tanggal 13 Januari 2020

yang pada kesimpulannya menyatakan :






- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDY KASIM OSCAR


juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).


263 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IVIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II


bersama-sama denganEDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan ANGGA

PRACETERIA MUTIRONA Bin MUGIRAN pada hari dan tanggal yang sudah

tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dikantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi jalan Jend. Basuki

Rahmat kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,sebagai

orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan,

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:


OSCAR dan saksi R. DJAYA KESUMA bersepakat melakukan jual beli

tanah dan bangunan yang terletak dijalan Ir. H Juanda RT 23 Kel Simpang

III Sipin Kec Kota Baru Jambi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar

rupiah) lalu disepakati biaya pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan (PPh), Biaya Notaris,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Biaya Balik Nama serta biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) menjadi tanggung jawab saksi EDY KASIM OSCAR yang

pengurusannya akan dilakukan oleh saksi ANDI DARMAWAN selanjutnya

saksi ANDI DARMAWAN menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah)untuk mengurus pajak Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikantor Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dengan

memberikan berkas/dokumen sebagai persyaratan pengurusan pajak

tersebut kemudian setelah EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

menerima berkas atau dokumen tersebut EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK menghubungi terdakwa I VIRANDHA dengan mengatakan bahwa

“ada lokak (pengahasilan sampingan) yakni memasukan berkas atau

dokumen pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)ke kantor BPPRD kota jambi yang selanjutnya diserahkankepada






4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) lalu terdakwa II ISNIAH

membuatkan lembar disposisi untuk mendapat persetujuan dari saksi

ALING guna dilakukan survey atas objek pajak tersebut oleh saksi Fikri dan

saksi Faisal akan tetapi tanpa dilakukan survey saksi FIKRI, saksi Faisal







diberikan kembali kepada terdakwa II ISNIAH lalu terdakwa II ISNIAH

menghubungi terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA

menghubungi EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan memberitahukan

bahwa nilai objek pajak telah ditentukan dan perhitungan pajak sudah

dapat dibayarkan kemudian pada sore harinya EDI KURNIAWAN Bin

YAKKUB ISHAKdatang menemui terdakwa II ISNIAH lalu meminta untuk




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ISNIAH memberikan lembar SKPDKB-BPHTB tersebut kepada EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang belum dibubuhi paraf oleh saksi


maupun dibubuhi stempel BPPRD kota jambi selanjutnya terdakwa II

ISNIAH memberikan contoh tanda tangan, stempel dan nomor berkas

kepada terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberikan

contoh tanda tangan, stempel dan nomor berkas kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK.















EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK datang ke loket 9 Jambi, terdakwa

III DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI sudah mengetahui tugasnya yakni


paraf dan stempel Bank 9 Jambi pada slip setoran tanpa ada validasi

namun slip setoran tidak diberikan kepada saksi EDY KASIM OSCAR

dengan alasan berkas belum lengkap lalu terdakwa III DIKA LUTHFIA

UTAMI Binti RAMIADI memperlihatkan kedua slip setoran kepada saksi

EDY KASIM OSCAR dengan tujuan untuk meyakinkan saksi EDY KASIM

OSCAR bahwa uang tersebut telah diterima dan disimpan oleh terdakwa III

DIKA UTAMI padahal uang setoran tersebut tidak diinput agar tidak terdata

ke sistem rekening koran ke Kas Daerah maupun divalidasi kedalam system

Bank 9 Jambi melainkan disimpan oleh DIKA LUTHFIA UTAMI Binti



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


RAMIADI untuk diberikan kembali uang tersebut kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK.


MUTIRONA Bin MUGIRAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diajak

oleh EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK (terdakwa dalam penuntutan

terpisah) untuk membuat stempel tiruan BPPRD kota Jambi lalu EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK meniru tanda tangan FIKRI,FAISAL dan

ALING kemudian EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membubuhkan

kedalam lembar SKPDKB-BPHTB sehingga seolah-olah SKPDKB-BPHTB

tersebut asli dan tidak dipalsu.Selanjutnya pada sore harinya terdakwa I

VIRANDHA datang menemui DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI untuk

mengambil uang setoran sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) slip setoran

tersebut lalu terdakwa I VIRANDHA memberikan kepada EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

membuat ketikan validasi dengan menggunakan laptop Toshiba lalu

mencetak (printout) ketikan validasi tersebut kedalam 2 (dua) lembar slip

setoran menggunakan printer merk cannon sehingga seolah-olah slip

setoran tersebut telah divalidasi selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAKmemberikan seluruh dokumen kepada ANDI DARMAWAN untuk

dilakukan proses dikantor Notaris YEL ZUMARDI, setelah itu EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAKmenghubungi terdakwa I VIRANDHA dan

ANGGA untuk memantau kondisi laporan pajak sehubungan dengan

dokumen tersebutdan melaporkan perkembangannya kepada EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK bahwa laporanmengenai Pajak dan

dokumen tersebut tidak terkendala apa-apa.


YAKKUB ISHAK membagi uang sejumlah Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh





Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan ANGGA sebesar

Rp.30.000.000.- (tiga puluh jutarupiah).





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





sehingga mengakibatkan Edy Kasim Oscarmengalami kerugian sebesar

Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah).


378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY KASIM OSCAR, S.E Anak dari KASIM OSCAR dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya

pemalsuan dokumen pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) ke kantor BPPRD Kota Jambi;

- Benar pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi ada menyetorkan uang pajak

BPHTB sebesar Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Teller Bank 9 Jambi Kantor BPPRD

Kota Jambi.

- bahwa pada saat melakukan pembayaran saksi bersama dengan Andi

Darmawan dan istri saksi, dan pada saat itu tidak ada diberikan slip

setoran oleh teller bank 9 jambi berwarna kuning, hanya diperlihatkan

saja.

- Bahwa saksi tidak sempat perhatikan apakah pada slip setoran tersebut

ada ketikan validasinya, saksi percaya saja melakukan penyetoran

karena sudah ada slip setorannya dan pada saat melakukan setoran

memang saksi ada lihat Edi Kurniawa, namun tidak kenal.

- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan BPHTB, saksi hanya diminta oleh

Andi Darmawan untuk setor pajak BPHTB nya di Dispenda sebesar

Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juat enam ratus ribu

rupiah) dan pajak tersebut dikarenakan ada membeli sebidang tanah dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ada bangunanya di daerah Jln. Ir H Juanda dari Raden Jaya, Bobi Dwi

Hartanto dan Agung Tritama.

- Bahwa adapun nilai transaksi yang dilakukan sebesar Rp. 13 Miliar,

namun kesepakatannya nilai tersebut dipotong Rp. 1 Miliar untuk komisi

perantara, pajak BPHTB & PPh serta biaya notaris dan pada saat itu si

penjual yaitu Pak Raden Jaya merekomendasikan Pak Andi Darmawan

yang mengurus pajak BPHTBnya, karena Pak Andi Darmawan orang

BPN, padahal awalnya saksi minta segala sesuatunya di urus oleh

Kantor Notaris Yel Zulmardi.

- Bahwa sesuai kesepakatan semua sudah dalam Rp. 1 Miliar tersebut dan

yang ngurus adalah Andi Darmawan, saksi tidak ada tanya-tanya ke Pak

Yel Zulmardi mengenai besaran ataupun perhitungan pajak BPHTBnya,

saksi hanya minta untuk pengikatan jual belinya di Notaris Pak Yel

Zulmardi dan Saksi sekitar 5 tahun yang lalu juga pernah melakukan

transaksi jual beli tanah di daerah Sipin Kota Jambi.

- Bahwa biasanya saksi dalam proses jual beli tanah ataupun bangunan

pembayaran dilakukan dari Kantor Notaris Yel Zulmardi tidak pernah

bayar sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui teryata ada dugaan pemalsuan dan uang

setoran pajak di masuk ke rekening Kas daerah setelah mendapat

panggilan penyidik polsek pasar dan atas peristiwa tersebut saksi merasa

dirugikan karena sudah memberikan uang sebesar Rp. 600 juta kepada

Andi Darmawan untuk pembayaran BPHTB & PPh dan memberikan uang

muka kepada penjual Rp. 3 Miliar diawal kepada Pak Raden Jaya, lalu

Rp. 4 Miliar kepada Sdr. Bobi, karena peristiwa ini akhirnya proses

terhambat.

- Bahwa kesepakatan saksi ketika sertifikat sudah di BPN dan tinggal

pengesahan, saksi membayarkan sisanya sebesar Rp. 5 Miliar kepada

Raden Jaya dan Rp. 334.000.000,-(tiga ratus tiga puluh empat juta

rupiah) kepada Andi Darmawan setelah terima sertifikat.

- Bahwa saksi dan istri tidak diberikan slip setoran, karena tidak diberikan

istri saksi minta slip dan dokumen lainnya di foto, setelah itu kami

meninggalkan Kantor Dispenda lalu saksi bersama dengan Andi

Darmawan ke kantor Pak Yel Zulmardi untuk pembayaran PPh.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau pernah mendapatkan sosialisasi

mengenai Peraturan Walikota Jambi sehubungan perhitungan BPHTB.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi tidak pernah mengambil blangko SPDKB-BPHTB warna

putih dan blangko SSPD-BPHTB warna kuning;

- Bahwa yang mengambil blangko SPDKB-BPHTB warna putih dan

blangko SSPD-BPHTB warna kuning adalah Andi Darmawan karena Andi

Darmawan yang mengurus itu semua;

- Bahwa saksi pernah datang ke loket pelayanan dan pada waktu itu saksi

datang bersama dengan Andi Darmawan dan Edi Kurniawan, di loket

pembayaran saksi hanya disuruh membayar saja sedangkan dokumen-

dokumen, dipegang Andi Darmawan semuanya;

- Bahwa pada saat saksi datang ke loket pembayaran saksi tidak ada

membawa dokumen-dokumen, Andi Darmawan yang membawa semua

dokumen-dokumen;

- Bahwa setahu saksi, Andi Darmawan tersebut adalah orang BPN Muaro

Jambi

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen SPDKB-BPHTB dan

dokumen SSPD-BPHTB ;

- Bahwa saksi tidak langsung mengurus sendiri karena Andi Darmawan

dipercayai oleh pihak penjual untuk mengurus semuanya;

- Bahwa sebenarnya saksi sudah sering mengurus seperti ini tetapi melalui

Notaris saksi, tetapi dalam hal ini pihak penjual meminta bantuan dengan

Andi Darmawan dan pihak penjual tidak membolehkan saksi berurusan

dengan Notaris saksi, karena itu ketika selesai melakukan pembayaran

istri saksi sempat mengambil foto bukti setoran;

- Bahwa Andi Darmawan pernah mengatakan kepada saksi kalau pihak

penjual tidak membolehkan saksi berurusan dengan Notaris saksi dan

saksi mengikuti kemauan pihak penjual dan mempercayai Andi

Darmawan untuk mengurus semuanya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan satpam BPPRD Kota Jambi yang

bernama Virandha Ashari Bin Kunhari (Terdakwa) ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang memegang SPDKB-BPHTB warna putih

dan SSPD-BPHTB warna kuning;

- Bahwa saksi tidak tahu yang memegang stempel Bank 9 Jambi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai stempel bulat dengan tulis

Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa tidak kenal dengan Edi Kurniawan dan tidak pernah bertemu

sebelumnya, ketikasaksi membawa uang untuk disetor di BPPRD Kota

Jambi, saat itu saksi baru tahu yang namanya Edi Kurniawan, Edi

Kurniawan datang bersama dengan Andi Darmawan, namuan saksi gak

berurusan dengan Edi Kurniawan, saksi hanya tahu urusan dengan Andi

Darmawan;

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan kepada Andi Darmawan, ada uang

untuk dibagi-bagi;

- Bahwa saksi memang benar mau setor waktu ke BPPRD Kota Jambi dan

jumlah uang yang saksi setorkan jumlahnya Rp274.650.000,00 (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi menyetornya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti 1 (satu) lembar surat

SPDKB-BPHTB warna putih dan 1 (satu) lembar SSPD-BPHTB warna

kuning karena yang mengurus semuanya Andi Darmawan;

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti 1 (satu) berkas permohonan

BPHTB EDY KASIM OSCAR yang belum ada cetak SKPDKnya dan saat

itu yang mengurus semuanya Andi Darmawan;

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti 2 (dua) lembar slip setoran Bank

9 Jambi masing-masing nominal : Rp222.000.000,00 (dua ratus dua

puluh dua juta rupiah) dan Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat pembayaran ke Bank 9 Jambi, Edi Kurniawan ada

mendampingi saksi ;

- Bahwa pada saat setor saksi diberi slip setoran dan Andi Darmawan

yang memegang slip setorannya;

- Bahwa saksi membayar setoran melalui Teller Bank 9 Jambi;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah di slip setoran tersebut ada validasinya ;

- Bahwa Andi Darmawan tidak ada memberitahukan kepada saksi kalau

slip setoran telah divalidasi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal sama sekali Andi Darmawan dan

Edi Kurniawan, saksi kenal dengan Edi Kurniawan dan baru ketemu serta

kenal ketika di BPPRD Kota Jambi, selain itu Andi Darmawan yang

mengenalkan saksi kepada Edi Kurniawan;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa pada saat ke BPPRD Kota Jambi saksi bersama istri saksi dan

sesampainya di BPPRD Kota Jambi, saksi bertemu dengan Andi

Darmawan dan Edi Kurniawan;

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi setor ke Bank 9 Jambi telah

diinput oleh Teller Bank 9 Jambi ke rekening kas daerah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa Isniah Binti

Sidik Daud;

- Bahwa Andi Darmawan ada mengambil blangko pembayaran di loket

pelayanan ;

- Saksi tidak mengambil blangko karena semuanya Andi Darmawan yang

mengurus;

- Bahwa setelah setor, saksi bersama Andi Darmawan serta istri saksi

pergi ke kantor Notaris;

- Bahwa setahu saksi penyetoran saksi sudah diproses ;

- Bahwa yang menulis data-data di slip setoran sebelum saksi menyetor

uang Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah) adalah Andi Darmawan saksi hanya tinggal setor

dan tandatangan pada slip setoran, data-data di slip setoran sudah terisi,

saat itu Andi Darmawan yang menulis semua di slip setoran tersebut,

semuanya Andi Darmawan yang mengurus;

- Bahwa terkait permasalahan ini setahu saksi sudah selesai

semuanya;

- Bahwa sekitar Januari 2020, tanggal saksi tidak ingat dan saat ini sudah

dibalik nama atas nama saksi, sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bera

dan tidak keberatan;

2. ALING, SE, MM Binti SARSONO ONG dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa.




- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Kota Jambi dan saksi baru mengetahui

adanya temuan dokumen yang tidak masuk transaksinya ke Kas Daerah

tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 15.00



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Wib di Kantor BPPRD Kota Jambi Jln. Jend Basuki Rahmat Kec. Kota

Baru Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira

pukul 20.00 Wib saksi baru tahu pada dokumen tersebut telah dipalsukan

oleh Edi Kurniawan yang mengurus permohonan dokumen tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Edi Kurniawan, saksi

hanya kenal nama saja dengan Edi Kurniawan ;

- Bahwa setelah ditemukan dokumen yang diduga dipalsukan oleh Edi

Kurniawan tersebut, baru mengetahui bahwa Edi Kurniawan

melakukannya dengan memalsukan tanda tangan saksi, petugas

penghitung pajak bernama Faisal dan Fikiri, lalu memalsukan slip setoran

pajak Bank 9 Jambi, seolah-olah uang telah disetorkan, padahal setelah

dicek di rekening koran milik Kas Daerah/Dispenda uang tersebut tidak

masuk/tidak tercatat transaksinya, sedangkan tujuannya untuk

mengelabui pihak Kantor BPPRD Kota Jambi dalam pembayaran pajak

BPHTB guna pengurusan balik nama sertifikat di BPN Kota Jambi.

- Bahwa uang sejumlah sebesar Rp. 274.650.000 seharusnya disetorkan

ke rekening Kas Daerah Kota Jambi atas pembebanan Pajak/Bea

Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan saksi Edy Kasim Oscar ;

- Bahwa alur untuk melakukan pembayarannya sebagai berikut :

- Pertama : wajib pajak mendaftarkan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD-BPHTB) pada loket yang mana petugasnya adalah Lia dan

Insniah (Terdakwa), form tersebut berisikan data wajib pajak, objek

pajak, NJOP, SHM, luas tanah & bangunan, nilai perolehan objek

pajak.

- Kedua : formulir tersebut dihitung oleh tim penilai yaitu Fikri dan

Faisal, kemudian saksi verifikasi dan tanda tangani.

- Ketiga : formulir dikembalikan ke wajib pajak, dan dibawa ke Teller

bank 9 Jambi untuk dibayarkan sesuai nominal perhitungan, yang

mana wajib pajak menerima slip setoran Bank 9 Jambi dan teller

membubuhkan paraf atau tanda tangan pada SSPD-BPHTB dan

SKPDKB-BPHTB.

- Keempat : lembar SSPD-BPHTB dan SKPDKB-BPHTB dan slip

setoran dikembalikan ke loket pendaftaran dan seterusnya

diregistrasi pada bagian ujung kiri, namun saat ini sudah ada sistem

referensi yang mana pihak BPN cukup melihat sistemnya saja.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Adapun Cara penghitungannya adalah : nilai perolehan objek

pajak/nilai transaksi – Rp. 60.000.000 x 5 % ( Rp. 5.553.000.000 –

60.000.000 x 5 % = 274.650.000).

- Bahwa selip setoran tersebut adalah selip setoran yang biasanya

dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi, namun ketika dicek setorannya tidak

masuk ke rekening Kas daerah/ BPPRD Kota Jambi sebagaimana tertera

dalam slip setoran tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Edi Kurniawan, Edi Kurniawan yang

membuat tanda tangan saksi, paraf Fikri dan Faisal dengan seolah-olah

menyerupai tanda tangan saksi, paraf Fikri dan Faisal serta membuat

stempel yang menyerupai stempel Kantor Dispenda Kota Jambi.

- Bahwa untuk penghitungan BPHTB tersebut sudah dilakukan dengan

benar karena permohonan diangka Rp. 4,5 Miliar, namun setelah

dilakukan survei oleh tim ditemukan nilai Pasar sebesar Rp. 5,5 miliar,

jadi acuan penghitungannya dihitung dari dari Rp. 5,5 miliar sehingga

dapatnya Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah), sesuai aturan Walikota perhitungan tersebut

sudah sesuai dan diatas NJOP.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Isniah, Terdakwa Isniah yang

memberikan cetakan tersebut kepada Edi Kurniawan, sedangkan

mengenai cetakan SKPDKB-BPHTB tidak boleh dicetak sebelum ada

komfirmasi dari WP mengenai pembayaran, setelah itu baru dilakukan

pencetakan lalu di paraf oleh Faisal dan Fikri baru diberikan ke Wajib

Pajak untuk melakukan penyetoran ke Teller Bank 9 Jambi.

- Bahwa Kode 5311 yang tertera pada dokumen SSPD & SKPDKB-

BPHTB merupakan Nomor keluar pelayanan yang artinya berkas telah

selesai dan yang memberikanya adalah pegawai loket pelayanan.

- Bahwa barang bukti berupa 2 lembar slip setoran BANK 9 JAMBI, 1

lembar SSPD-BPHTB, 1 lembar SKPDKB-BPHTB an. Wajib Pajak Edy

Kasim Oscar yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipalsukan

oleh Edi Kurniawan dan para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa ada dikumpulkan di ruang Kepala BPPRD sekitar

bulan Desember 2019, dan pada saat itu Edi Kurniawan mengakui bahwa

uang pajak BPHTB yang tidak disetorkan tersebut dibagi-bagi kepada

Terdakwa Virandha sebanyak Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta

Rupiah), Terdakwa Isniah sebanyak Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Juta Rupiah) dan Terdakwa Dika sebanyak Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh

Juta Rupiah), Angga Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan

sisanya untuk Edi Kurniawan.

- Bahwa para terdakwa sudah mengembalikan uang pajak yang tidak

disetorkan tersebut kepada wajib pajak.

- Bahwa setahu saksi, menurut pengakuan Edi kurniawan yang

melakukan pemalsuan paraf dan tanda tangan saksi, Fikri dan Faisal

serta membuat validasi palsu pada slip setoran, Terdakwa Virandha

berperan sebagai informan yang memberitahu perkembangan laporan

pajak tersebut, Terdakwa Isniah berperan memberika lembaran

SKPDKB-BPHTB serta nomor keluar pelayanan, Terdakwa Dika berperan

sebagai teller Bank 9 Jambi yang berperan menerima uang setoran pajak

namun tidak di input dalam sistem serta memberikan slip setoran yang

sudah diparaf dan diberi stempel Bank 9 Jambi oleh Terdakwa Dika

sedangkan Angga saksi tidak tahu perannya karena pada malam tersebut

saksi tidak bertemu Angga.

Terhadap keterarangan saksi tersebut Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari, memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, sebagai

berikut :

- Bahwa saksi Aling sebenarnya mengetahui apa saja yang terjadi di

ruangan Kepala BPPRD Kota Jambi;

- Bahwa mengenai waktu di ruangan Kepala BPPRD Kota Jambi, saksi

Aling mengetahui kalau Terdakwa akan melakukan pengembalian uang

tersebut, akan tetapi ditolak oleh Kepala BPPRD Kota Jambi, saksi Aling

dan saksi Fikri;

- Bahwa mengenai penilaian harga, Kepala BPPRD Kota Jambi menolak

pembayaran Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Kepala BPPRD Kota Jambi, saksi

Aling dan saksi Fikri meminta dengan nominal Rp11.000.000.000,00

(sebelas milyar rupiah);

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa pada saat setelah penilaian saksi Aling, berkas dikembalikan

yang mengantarkan saksi Ahmad Fikri Aiman dan dikembalikan kepada

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud;

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti

Ramiadi, memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. AHMAD FIKRI AIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa.




- Bahwa pada saat memproses permohonan pajak atas nama wajib

pajak Edi Kasim Oscar saksi belum dilantik sebagai Kasubdit Penetapan;

- Bahwa seingat saksi dan benar saksi tidak pernah memberi paraf di

dokumen SPDKB-BPHTB, selain itu bentuk paraf saksi beda dan tidak

identik dengan paraf saksi pada barang bukti dokumen SPDKB-BPHTB;

- Bahwa saksi belum memberi paraf dalam dokumen SPDKB-BPHTB,

karena waktu saksi selesai dilantik, berkas dokumen ini sudah ada;

- Bahwa jarak saksi dilantik dengan dokumen tersebut jika dilihat dari

tanggal berkas tersebut, saksi dilantik tanggal 4 Oktober 2019 dan berkas

ini ada, seolah-olah pembayaran tersebut tanggal 11 Oktober 2019, saksi

mulai bekerja secara efektif tanggal 7 Oktober 2019, jadi untuk paraf dan

koordinasinya, paraf saksi di Kasubdit Pendataan dan Penilaian;

- Bahwa surat permohonan tersebut tidak diserahkan kepada saksi dari

Edi Kurniawan dan bukan dari wajib pajak Edi Kasim Oscar, namun

berkas tetsebut telah sesuai prosedur dan benar, dari Pendataan dan

Penilaian hingga ke saksi Aling, Edi Kurniawan bilang kepada saksi

“minta tolong dipercepat pak, karena wajib pajak butuh cepat”, karena itu

saksi tolong, lalu saksi antar ke saksi Aling dan kepada saksi Aling, saksi

sampaikan “berkas dari staf notaris, Edi”, lalu saksi Aling mencatatnya

dicatatanya, “ini berkas notaris minta tolong dipercepat”, setelah itu saksi

kembalikan ke Loket Pelayanan, semuanya sesuai dengan prosedurnya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mempercepat berkas tersebut

adalah Edi Kurniawan, staf notaris;

- Bahwa sampai dengan proses penilaian dan setelah itu kembali ke

Loket Pelayanan, belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa pada saat itu saksi bukan sebagai Kasubdit Pendataan dan

Penilaian tapi saksi menjabat sebagai Kasubdit Penetapan;

- Bahwa yang melakukan penilaian atas permohonan wajib pajak atas

nama Edi Kasim Oscar saat itu dijabat oleh Eko Haryanto dan saksi

bukan sebagai Kasubdit Pendataan dan Penilaian;

- Bahwa atas nama Edi Kasim Oscar wajib Pajak yang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dipalsukan dokumennya;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi

Aling atasan saksi, dan berdasarkan cerita saksi Aling Edi Kurniawan

diduga telah memalsukan, tanda tangan saksi Aling, paraf saksi dan

paraf Faisal pada lembaran blangko SSPD & SKPDKB – BPHTB Wajib

pajak bernama Edi Kasim Oscar ;

- Bahwa yang mengeluarkan blangko SSPD & SKPDKB – BPHTB adalah

kantor BPPRD Kota Jambi yang mana blangko SSPD adalah

pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak

kepada Kantor BPPRD Kota Jambi lalu sesuai permohonan akan dihitung

nilai perolehan objek pajaknya guna mendapatkan Bea Perolehan Hak

atas tanah dan bangunan, sedangkan SKPDKB adalah surat ketetapan

pajak daerah kurang bayar untuk penetapan Bea Perolehan Hak atas

tanah dan bangunan dan penyetoran ke Bank 9 Jambi.

- Bahwa sudah dilakukan proses survei dan penghitungan, namun setahu

saksi belum ada perintah cetak SKPDKB- BPHTB dan saksi tidak pernah

membubuhkan paraf pada kedua blangko SSPD & SKPDKB – BPHTB

tersebut.

- Bahwa Adapun alur pembayarannya sbb :

- Pertama : wajib pajak mengambil dan mengisi formulir Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) pada loket yang mana petugasnya

adalah LIA & ISNIAH, form tersebut berisikan data wajib pajak, objek


pajak.

- Kedua : formulir tersebut dihitung oleh tim penilai yaitu FIKRI &

FAISAL, kemudian saya verifikasi dan tanda tangani.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






SKPDKB-BPHTB.


setoran dikembalikan ke loket pendaftaran dan seterusnya

diregistrasi pada bagian ujung kiri, namun saat ini sudah ada sistem

referensi yang mana pihak BPN cukup melihat sistemnya saja.

- Cara penghitungannya yaitu : nilai perolehan objek pajak/nilai

transaksi – Rp. 60.000.000 x 5 % ( Rp. 5.559.000.000 – 60.000.000 x

5 % = 274.650.000).

- Bahwa Dokumen tersebut gunanya untuk bukti telah melakukan

pembayaran pajak BPHTB di Kantor BPPRD Kota jambi dan

selanjutnya di pergunakan oleh Kantor Notaris melakukan proses

balik nama sertikat di Kantor Pertanahan. Dengan adanya paraf

saksi, Faisal & tanda tangan saksi Aling seolah-olah dokumen

tersebut sudah terverifikasi.

- Bahwa setahu saksi dokumen tersebut sudah dipergunakan dan

sudah diserahkan ke Kantor Notaris untuk proses balik nama di

Kantor BPN, terbukti sudah ada nomor register/arsip 5311 pada

ujung blangko tersebut, namun karena ada perubahan sistem

referensi dan proses balik nama belum diproses sehingga dokumen

harus kembali ke BPPRD Kota Jambi, namun setelah di cek oleh

saksi Aling ternyata setorannya tidak masuk/tercatat dalam transaksi

mutasi Kas daerah Kota Jambi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Isniah, Terdakwa Isniah

yang memberikan cetakan tersebut kepada Edi Kurniawan,

sedangkan mengenai cetakan SKPDKB-BPHTB tidak boleh dicetak

sebelum ada komfirmasi dari Wajib Pajak mengenai pembayaran,

setelah itu baru dilakukan pencetakan lalu di paraf oleh Faisal dan

saksi baru diberikan ke Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran ke

Teller Bank 9 Jambi.

- Bahwa saksi ada melihat dokumen yang dipalsukan setelah saksi

Aling memberitahukan kepada saksi ada pemalsuan dokumen Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa didalam dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tersebut tandatangan

saksi Aling, paraf saksi dan paraf Achmad Faisal dipalsukan ;

- Bahwa dokumen SPDKB-BPHTB warna putih dan SSPD-BPHTB

warna kuning ada di bagian depan, di bagian loket pelayanan;

- Bahwa petugas loket pelayanan adalah Terdakwa Isniah Binti Sidik

Daud;

- Bahwa stempel bulat dengan tulisan Badan Pengelola Pajak dan

Restribusi Daerah ada di loket pelayanan dan yang memegangnya

adalah Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud sedangkan yang ;

memegang stempel Bank 9 Jambi adalah Terdakwa Dika Luthfia

Utami Binti Ramiadi;

- Bahwa saksi tidak pernah memproses surat permohonan untuk

pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib

pajak Edi Kasim Oscar ;

- Bahwa seingat seingat saksi ada dilakukan survey ke lapangan

terhadap objek yang diajukan tersebut, dimana saksi waktu itu belum

menjabat, saksi minta konfirmasi kepada petugas lapangan yang

melakukan survey dan informasi petugas lapangan tersebut, “kami

melakukan survey”;

- Bahwa terkait Penilaian Nilai Jaminan Objek Pajak (NJOP) yang

diajukan sesuai dan sama dengan hasil dari survey bukan

kewenangan saksi

- Bahwa nilai penetapan atas Nilai Jaminan Objek Pajak (NJOP) saksi

tidak mengetahui persis bagaimana prosesnya penilaian atas

permohonan tersebut dan yang menetapkan Nilai Jaminan Objek

Pajak (NJOP) setelah melakukan survey adalah Kasubdit Pendataan

dan Penilaiaan;

- Bahwa sampai permohonan ini selesai diproses kemudian ditetapkan

oleh Kabid lalu dikembalikan ke pelayanan, itu saksi tidak tahu,

hingga dokumen dipalsukan, saksi tidak tahu sama sekali;

- Bahwa perihal adanya validasi pada waktu itu slip setoran sudah

lunas dan tinggal minta nomor referensi sama saksi Aling dan

tandatangan saksi Aling sudah ada pada dokumen tersebut;

- Bahwa nomor Referensi tersebut dipergunakan oleh BPN untuk

kontrol, apabila berkas tersebut sudah dibayar, maka nomor referensi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tersebut secara sistem otomatis akan muncul di BPN, apabila telah

lunas dibayarkan, maka apabila belum lunas, nomor refrensi tidak

akan muncul di BPN;

- Bahwa seingat saksi saat itu BPN minta nomor referensi karena tidak

muncul di BPN;

- Bahwa setahu saksi berkas atas nama wajib pajak Edi Kasim Oscar

dikembalikan lagi ke BPPRD Kota Jambi, namun saksi tidak

mengetahui secara persis;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekkan nomor refrensi oleh Kabid,

saksi Aling, untuk memberikan nomor referensi, tetapi ketika di cek ke

rekening koran, belum ada pembayaran karena di rekening koran

tidak muncul;

- Bahwa setelah mengetahui tidak ada pembayaran selanjutnya

melaporkan kepada Kepala BPPRD Kota Jambi, pada hari Selasanya

dan pada hari Rabunya, saksi dipanggil oleh Kepala BPPRD Kota

Jambi, untuk menanyakan kembali kasus ini dan kemudian Kepala

BPPRD Kota Jambi memanggil Petugas Pelayanan, yang kemarin

melayani permohonan tersebut, saat itu Terdakwa Isniah Binti Sidik

Daud, sampai diatas karena sudah sore, Kepala BPPRD Kota Jambi

menanyakan kepada Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud, siapa yang

mengusulkan berkas tersebut, lalu Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

mengatakan Edi Kurniawan, lalu Kepala BPPRD Kota Jambi,

meminta Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud untuk memanggil Edi

Kurniawan disuruh datang ke BPPRD Kota Jambi;

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud kalau

pemilik berkas tersebut adalah Edi Kurniawan, hal tersebut dikatakan

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud waktu pertanyaan dari Kepala

BPPRD Kota Jambi, siapa yang mengurus berkas tersebut dan

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud menjawab Edi Kurniawan;

- Bahwa Edi Kurniawan ada datang ke BPPRD Kota Jambi, setelah

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud menghubungi Edi Kurniawan agar

datang ke BPPRD Kota Jambi ;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara memalsukan

dokumen tersebut, karena yang banyak bertanya Kepala BPPRD

Kota Jambi dan saksi disana hanya menyaksikan;

– Bahwa pada waktu Kepala BPPRD Kota Jambi bertanya kepada Edi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kurniawan, Edi Kurniawan mengaku bahwa melakukan pemalsuan

dokumen;

– Bahwa berdasarkan pengakuan Edi Kurniawan ia bersama Terdakwa

Isniah Binti Sidik Daud, bersama Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti

Ramiadi, bersama Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari dan satu

lagi bersama Angga melakukan pemalsuan dokumen dan tanda

tangan yang ada dalam dokumen;

– Bahwa yang hadir pada saat pertemuan Terdakwa Isniah Binti Sidik

Daud, Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti Ramiadi dan Terdakwa

Virandha Ashari Bin Kunhari serta sedangkan Angga tidak hadir saat

itu;

– Bahwa uang sejumlah Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke

rekening Daerah, sehingga tidak tercatat;

– Bahwa saksi tdak tahu persisi bukti slip setoran Bank 9 Jambi

tersebut sudah divalidasi atau belum ;

– Bahwa berdasarkan pengakuan Edi Kurniawan pada malam itu,

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud, Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti

Ramiadi dan Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari, serta Angga

menerima imbalan dan saksi tidak tahu persis nilai imbalan yang

diterima Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud, Terdakwa Dika Lufhfia

Utami Binti Ramiadi dan Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari serta

Angga;

– Bahwa seingat saksi pPada malam itu tidak dibahas perihal peran

masing-masing tersebut, cuman malam itu, Edi Kurniawan mengakui

bahwa ia semua yang melakukan, terkait peranan Terdakwa Isniah

Binti Sidik Daud, Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti Ramiadi dan

Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari, saksi tidak tahu;

– Bahwa setahu saksi pada malam itu mereka semua mengakui

kesalahan dan memohon maaf, serta bersedia untuk mengembalikan

uang tersebut;

– Bahwa saksi tidak apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau

belum kepada wajib pajak ;

– Bahwa setahu saksi pada malam itu Edi Kurniawan ada membawa

uang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya secara persis, dalam tas

kresek;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


– Bahwa Edi Kurniawan, Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud, Terdakwa

Dika Lufhfia Utami Binti Ramiadi, Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari meminta maaf karena sudah melakukan pemalsuan

dokumen;

– Bahwa yang pertama kali mengakui Edi Kurniawan;

– Bahwa Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti Ramiadi merupakan Teller

Bank 9 Jambi di BPPRD Kota Jambi;

– Bahwa Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud sebagai petugas loket

pelayanan sedangkan Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhar sebagai

Satpam pada BPPRD Kota Jambi;

– Bahwa secara Tupoksi tidak ada peran Satpam jika ada berkas

permohonan, Satpam hanya bertugas mengantar sampai ke loket

BPPRD Kota Jambi ;

– Bahwa Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud sebagai petugas loket,

boleh menerima surat permohonan tersebut dari pihak-pihak yang

tidak terlibat langsung dan bukan pihak sesuai dengan surat

permohonannya sepanjang wajib pajak tersebut mengkuasakan,

dalam bentuk surat kuasa, diperbolehkan, tetapi tanpa surat kuasa,

permohonan tersebut tidak dapat diterima;

– Bahwa tidak diperbolehkan seorang satpam BPPRD Kota Jambi,

diminta oleh wajib pajak untuk mengurus permohonan, tetapi jika

wajib pajak bertanya mekanisme pelayanan, diperbolehkan;

– Bahwa tenggang waktu mengurus Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) secara Tupoksi, semenjak berkas

permohonan masuk sampai berkas selesai, itu selama 3 (tiga) hari

kerja;

– Bahwa pengurusan permohonan tersebut berdasarkan nomor antrian

– Bahwa pengurusan dokumen biasanya lebih dari 3 (tiga) hari itu,

dimana petugas lapangan sampai dilapangan, pemohon tidak dapat

menunjukkan lokasinya dimana, jadi kesulitan disitu;

– Bahwa proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) itu memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari;

– Bahwa terkait Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), jika telah membayar dan yang

boleh diprint, namanya SKPDKB Pra Membayar;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


– Bahwa SKPDKB memiliki tempo waktu setelah dicetak atau diprint,

kurang lebih 7 (tujuh) hari, setelah wajib pajak membayar, setelah itu

SKPDKB dikeluarkan;

– Bahwa bahwa SKPDKB itu dicetak atau diprint kembali setelah wajib

pajak menyetujui nilai pajak yang akan disetorkan;

– Bahwa setelah wajib pajak menyetujui membayar, SKPDKB

dikembalikan dan harus kembali lagi ke loket karena verifikasi

terakhirnya harus dilengkapi, setelah dibubuhi tandatangan dan cap

stempel, setelah itu sah;

– Bahwa setelah diprint dan dibayar, pemohon pajak tidak perlu lagi ke

loket, karena verifikasi terakhirnya harus dilengkapi, setelah dibubuhi

tandatangan saksi Aling dan cap stempel;

– Bahwa bahwa Terkait verifikasi saksi hanya mengecek kesesuaian

dengan hasil penetapan, setelah itu saksi paraf baru naik ke meja

saksi Aling;

– Bahwa selain saksi Aling yang menandatanganinya ada Kasi

Penetapan yang juga tandatangan dan pada waktu itu saksi Faisal;

– Bahwa SKPDKB yang telah diberi paraf oleh saksi saksi Faisal, lalu

ditandatangani oleh saksi Aling, selanjutnya kembali ke loket

pelayanan, setelah itu diserahkan ke Wajib Pajak, setelah itu Wajib

Pajak memproses selanjutnya;

– Bahwa saksi tidak pernah melihat uang dengan nominal sebesar

Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah), yang diajukan kepada saksi, dan saksi juga tidak

pernah melihat dan menerima dokumen SKPDKB, SSPD, BPHTB,

saksi melihat dokumen tersebut pada saat pemeriksaan di polisi,

saksi diperlihatkan;

– Bahwa dalam dokumen tersebut saksi melihat ada paraf saksi dan

saksi tegaskan bahwa paraf yang ada pada dokumen tersebut bukan

paraf saksi;

– Bahwa tidak pernah melihat surat bukti 2 (dua) lembar slip setoran

Bank 9 Jambi masing-masing nominal : Rp222.000.000,00 (dua ratus

dua puluh dua juta rupiah) dan Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa pada saat dikumpulkan di ruangan Kepala BPPRD Kota

Jambi, selain yang hadir saat itu Terdakwa Virandha Ashari Bin



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kunhari, Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud dan Terdakwa Dika Luthfia

Utami Binti Ramiadi, Kepala BPPRD Kota Jambi, pihak Bank 9

Jambi, pihak Notaris dan Andi Darmawan serta Edi Kurniawan juga

hadir;

– Bahwa pertemuan tersebut dimulai dari magrib sampai malam sekitar

pukul 22.00 WIB / pukul 23.00 WIB di ruangan Kepala BPPRD Kota

Jambi;

– Bahwa setahu saksi pada pertemuan malam itu ada kesepakatan

atau penawaran agar uang tersebut dikembalikan supaya tidak ada

masalah dan pada malam itu Edi Kurniawan menyerahkan uangnya

kepada Andi Darmawan, mengenai ada kesepakatan atau penawaran

agar uang tersebut dikembalikan supaya tidak ada masalah, saya

tidak ingat, tetapi saat itu mereka berjanji akan mengembalikan

uangnya dan akan menyetorkan uangnya kembali, mengenai

konsekuensi pengembalian, keputusannya diserahkan kepada

Kepala BPPRD Kota Jambi dan saya tidak tahu keputusan dari

Kepala BPPRD Kota Jambi atas perbuatan mereka;

– Bahwa saksi dilantik menjadi Kasubdit Penetapan tanggal 4 Oktober

serempak dengan pelantikan Achmad Faisal;

– Bahwa Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi ada mengatakan

uangnya diserahkan kepada Edi Kurniawan;

– Bahwa saat ini Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi tidak

bekerja lagi di BPPRD Kota Jambi sejak Januari 2020;

– Bahwa setahu saksi uang yang sudah dikembalikan dan sudah

disetorkan kembali ke BPPRD Kota Jambi sekitar bulan Desember

2019, uang Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh

BPPRD Kota Jambi, atas perbuatan Terdakwa Dika Luthfia Utami

Binti Ramiadi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari, memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengatakan tidak tidak mengetahui apa saja yang

terjadi di ruangan Kepala BPPRD Kota Jambi, padahal saksi tersebut

tahu;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi mengetahui pada waktu di ruangan Kepala BPPRD

Kota Jambi, Terdakwa akan melakukan pengembalian uang tersebut,

akan tetapi ditolak Kepala BPPRD Kota Jambi, saksi Aling dan saksi

Fikri

- Bahwa mengenai penilaian harga, Kepala BPPRD Kota Jambi

menolak pembayaran Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Kepala

BPPRD Kota Jambi, saksi Aling dan saksi Fikri meminta dengan

nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);


Kunhari tidak keberatan ;


memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa setelah penilaian oleh saksi Aling, berkas dikembalikan dan

yang mengantarkan saksi Ahmad Fikri Aiman dan dikembalikan

kepada Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud;

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa Isniah Binti Sidik

Daud, tidak keberatan;


Ramiadi, memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi

tersebut;

4. AHMAD FAISAL, S.STP, M.H Bin IDRUS HASAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan ‘




- Bahwa saksi tidak ada memproses permohonan pajak atas nama wajib

pajak Edi Kasim Oscar karena saat itu saksi belum dilantik sebagai

Kasubdit Pendataan dan Penilaian;

- Bahwa tugas saksi di BPPRD Kota Jambi berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 60 Tahun 2016;

- Bahwa terkait dengan wajib pajak Edi Kasim Oscar, yang mengajukan

permohonan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

saksi tidak pernah membubuhkan paraf pada SKPDKB ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi juga tidak pernah membubuhkan paraf Surat Setoran

Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-

BPHTB);

- Bahwa pada saat penyidikan, pihak Penyidik ada memperlihatkan paraf

saksi pada sebuah kertas SKPDKB ;

- Bahwa saksi tidak ada menerima SKPDKB dengan jumlah nominal

Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari

karenaTerdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari, satpam di BPPRD Kota

Jambi, sedangkan dengan Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud dan

Terdakwa Dika Lufhfia Utami Binti Ramiadi saksi kenal karena keduanya

merupakan bekerja di Bank 9 Jambi, dimana Terdakwa Dika Lufhfia

Utami Binti Ramiadi merupakan Teller Bank 9 Jambi sedangkan

Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud, staf pelayanan di depan;

- Bahwa setahu saksi yang menerima permohonan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada waktu itu ada beberapa

petugas loket dan salah satunya adalah Terdakwa Isniah Binti Sidik

Daud;

- Bahwa yang mengeluarkan blangko SSPD & SKPDKB – BPHTB adalah

kantor BPPRD Kota Jambi yang mana blangko SSPD adalah

pemberitahuan Objek Pajak oleh wajib pajak kepada Kantor BPPRD Kota

Jambi lalu sesuai permohonan akan dihitung nilai perolehan objek

pajaknya guna mendapatkan Bea Perolehan Hak atas tanah dan

bangunan, sedangkan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah

kurang bayar untuk penetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan

bangunan dan penyetoran ke Bank 9 Jambi keduanya dipergunakan

untuk melakukan pembayaran /setoran pajak namun untuk SKPDKB jika

ditemukan selisih penghitungan dari pengajun yang dilakukan oleh wajib

pajak.

- Bahwa yang melakukan paraf adalah saksi selaku Kasubid Penetapan

dan saksi Fikri sebagai Kasubid Pendataan & Penilaian, kemudian

finalisasi verifikasi tanda tangan saksi Aling sebagai Kabid Pendaftaran,

Pendataan & Penetapan.

- Bahwa Saksi pastikan paraf tersebut bukan paraf saksi dan tidak

identik, karena saksi tidak pernah melakukan verifikasi & paraf pada



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dokumen SSPD & SKPDKB – BPHTB an. Wajib pajak EDY KASIM

OSCAR.

- Bahwa Adapun alur pembayarannya sbb :

- Pertama : wajib pajak mengambil dan mengisi formulir Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) pada loket yang mana petugasnya

adalah LIA & ISNIAH, form tersebut berisikan data wajib pajak, objek


pajak.

- Kedua : formulir tersebut dihitung oleh tim penilai, kemudian saksi,

saksi Fikri dan saksi Aling verifikasi dan tanda tangani.





SKPDKB-BPHTB.


setoran dikembalikan ke loket pendaftaran dan saat ini sudah ada

sistem referensi yang mana pihak BPN cukup melihat sistemnya saja.

- Cara penghitungannya yaitu : nilai perolehan objek pajak/nilai

transaksi – Rp. 60.000.000 x 5 % ( Rp. 5.559.000.000 – 60.000.000 x

5 % = 274.650.000).

- Bahwa saksi tahu dari data yang ada di kantor BPPRD Kota Jambi,

permohonan tersebut masuk tanggal 30 September 2019 dan saat itu

saksi belum menjabat sebagai Kasubid Penetapan, saksi mulai menjabat

Kasubid Penetapan sejak tanggal 4 Oktober 2019 dan efektif tanggal 7

Oktober 2019.

- Bahwa Dokumen tersebut gunanya untuk bukti telah melakukan

pembayaran pajak BPHTB di Kantor BPPRD Kota Jambi dan selanjutnya

di pergunakan oleh Kantor Notaris/PPAT melakukan proses balik nama

sertifikat di Kantor Pertanahan. Dengan adanya paraf saksi, saksi Fikri

dan tanda tangan saksi Aling seolah-olah dokumen tersebut sudah

terverifikasi.

- Bahwa Dokumen tersebut untuk peralihan/balik nama di Badan

Pertanahan Nasional Kota Jambi belum sempat dipakai/dipergunakan

karena ada integrasi sistem di BPN, dokumen BPHTB harus minta no

referensi dari BPPRD Kota Jambi setelah dilakukan penyetoran pajak.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Untuk cetakan Blangko SKPDKB-BPHTB yang cetak dari loket

pelayanan dan kemudian nominalnya dikomfirmasi ke wajib pajak dan

ketika wajib pajak setuju akan melakukan pembayaran,lalu dilakukan

cetak balngko, naik kembali ke saksi dan saksi Fikri untuk di paraf dan

saksi Aling, lalu diserahkan ke wajib, karena ketika sudah dilakukan cetak

Blangko SKPDKB dengan demikian akan menimbulkan piutang dan wajib

setor.

- Bahwa Sesuai Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

daerah & retribusi daerah Pasal 90 ayat (1) huruf a, yang isinya: saat

terutangya pajak BPHTB ditetapkan untuk :

a) Untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat ditanda tanganinya akta;

b) Tukar menukar;

c) Hibah;

d) Lelang, dll

Dan kami dari Kantor BPPRD Kota Jambi selain dari acuan tersebut juga

melakukan survei/verifikasi lapangan untuk mengecek harga pasaran

terhadap tanah & bangunan yang menjadi objek pajak, sehingga dari Rp.

4,5 Miliar yang diajukan oleh wajib pajak setelah dilakukan survei teryata

ditetapkan senilai Rp. 5,5 Miliar.

- Bahwa para terdakwa ada dikumpulkan di ruang Kepala BPPRD sekitar

bulan Desember 2019, dan pada saat itu Edi Kurniawan mengakui bahwa

uang pajak BPHTB yang tidak disetorkan tersebut dibagi-bagi kepada

Virandha 26 Juta, Isniah 24 Juta, Dika 30 juta, Angga 30 juta dan sisanya

untuk Edi Kurniawan.

- Bahwa para terdakwa sudah mengembalikan uang pajak yang tidak

disetorkan tersebut kepada wajib pajak.

- Bahwa setahu saksi, menurut pengakuan Edi kurniawan yang

melakukan pemalsuan paraf dan tanda tangan saksi, fikri dan faisal serta

membuat validasi palsu pada slip setoran, Virandha berperan sebagai

informan yang memberitahu perkembangan laporan pajak tersebut,

Isniah berperan memberika lembaran SKPDKB-BPHTB serta nomor

keluar pelayanan, Dika berperan sebagai teller Bank 9 Jambi yang

berperan menerima uang setoran pajak namun tidak di input dalam

sistem serta memberikan slip setoran yang sudah diparaf dan diberi

stempel Bank 9 Jambi oleh Dika sedangkan Angga saksi tidak tahu

perannya karena pada malam tersebut saksi tidak bertemu Angga.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kunhari, memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi,

mengenai saksi tidak mengetahui apa saja yang terjadi di ruangan Kepala

BPPRD Kota Jambi, selain itu keberatan terhadap saksi mengenai waktu

di ruangan Kepala BPPRD Kota Jambi, akan melakukan pengembalian

uang tersebut, akan tetapi ditolak Kepala BPPRD Kota Jambi, saksi Aling

dan saksi Fikri, serta keberatan mengenai penilaian harga, Kepala BPPRD

Kota Jambi menolak pembayaran Rp274.650.000,00 (dua ratus tujuh

puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Kepala

BPPRD Kota Jambi, saksi Aling dan saksi Fikri meminta dengan nominal

Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya, Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari, tidak keberatan;


memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;


Ramiadi, memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. ANDI DARMAWAN, S.SiT Bin JAKFAR, dipersidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan





- Bahwa benar saksi ada minta bantuan kepada Edi Kurniawan untuk

mengurus atau menyelesaikan pembayaran BPHTB an. Edy Kasim

Oscar.

- Bahwa saksi bertemu dengan Edi Kurniawan di Cafe Juwara sekira bulan

Oktober 2019 dan saksi minta kepada Edi Kurniawan melakukan

pengurusan pajak BPHTB tersebut supaya pajak BPHTB nya cepat

selesai sehingga bisa cepat dilakukan proses pembayaran PPh dan balik

nama di BPN Kota Jambi.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perhitungannya dan pajak BPHTB

tersebut merupakan pajak atas jual beli sebidang tanah dan bangunan di

Jln. IR H Juanda Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa yang menjual adalah keluarga saksi bernama Raden Jaya, Bobi

Dwi Hartanto dan Agung Tritama kepada pembeli Edy Kasim Oscar, dan

nilai transaksi yang disepakati sebesar Rp. 12 miliar.

- Bahwa Pembayaran belum dilakukan secara keseluruhan, yang mana

pada bulan Oktober 2019 Edy Kasim Oscar baru memberikan uang muka

sebesar Rp. 3 Miliar kepada Raden Jaya, Bobi Dwi Hartanto dan Agung

Tritama dan Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari Rp. 1 Miliar

yang menjadi kesepakatan yang merupakan Fee perantara termasuk

semua pajak dan biaya-biaya sampai dengan balik nama sertifikat yang

diserahkan kepada saksi untuk melakukan pengurusannya. Kemudian

untuk proses balik nama Edy Kasim Oscar minta dilakukan melalui

notaris Yel Zumardi.

- Bahwa adapun yang harus saksi bayarkan adalah Pajak BPHTB, PPh,

akad jual beli notaris & biaya pengurusan balik nama di BPN Kota Jambi.

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah tanya

perhitungan pajak BPHTBnya, saksi langsung minta Edi Kurniawan yang

lakukan pengurusan.

- Bahwa selain pajak sebesar Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi juga berikan kepada

Edi Kurniawan setelah penyetoran pajak ke Teller Bank 9 Jambi sebesar

Rp. 25.000.000 sebagai jasa pengurusan dan yang melakukan

pembayaran pada saat itu Edy Kasim Oscar dan istrinya ke teller bank 9

Jambi di Kantor BPPRD Kota Jambi.

- Bahwa seingat saksi awal bulan Oktober 2019 dan pada saat itu Edi

Kasim Oscar bersama istrinya saya dan teman saksi bernama Edi

Kurniawan untuk melakukan pembayaran pajak BPHTB.

- Bahwa seingat saksi pada saat itu wajib pajak ada diberikan slip setoran

bank 9 jambi warna kuning dan pada saat penyerahan sempat di

dokumentasikan oleh Wajib Pajak atas nama Edy Kasim Oscar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 22.00

Wib saksi dipanggil ke Kantor BPPRD Kota Jambi, yang mana diruangan

tersebut ada Edi Kurniawan, Terdakwa Isniah, Terdakwa Viranda dan

Terdakwa Dika dari penjelasan kepala BPPRD baru saksi tahu ternyata

setoran pajak tersebut tidak di input, stempel dan paraf BPPRD di

palsukan Edi Kurniawan, kemudian uangnya dibagi-bagi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Tujuan pembayaran BPHTB adalah sebagai bukti para pihak yaitu

penjual dan pembeli sudah melakukan pembayaran pajak jual beli dan

dokumen pembayaran tersebut dipergunakan selanjutnya untuk dasar

pembayaran PPh dan selanjutnya guna balik nama kepemilikan sertifikat

di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi.

- Bahwa Dokumen dan surat slip setoran tersebut sudah dipergunakan

untuk pembayaran PPh dan dikarenakan kami beranggapan BPHTBnya

sudah di setorkan dan pada dokumen yang dikeluarkan Kantor BPPRD

Kota Jambi sudah ada tanda tangan dan stempelnya, dan karena saksi

anggap pekerjaan Edi Kurniawan sudah selesai saksi berikan jasanya

sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Edi Kurniawan dan para terdakwa tersebut

proses balik nama dan pengikatan jual beli antara Edy Kasim Oscar dan

keluarga saksi Raden Jaya, Bobi Dwi Hartanto dan Agung Tritama

menjadi terhambat dan saya sudah terlanjur memberikan jasa sebesar

Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Edi Kurniawan .

- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada bulan Oktober 2019 saksi

menyerahkan dokumen/blangko SSPD –BPHTB, foto copi KTP, Kartu

Keluarga penjual dan pembeli dan foto copi sertifikat kepada Edi

Kurniawan di Kantor BPPRD Kota Jambi, saksi minta Edi Kurniawan

karena sepengetahuan saksi Edi Kurniawan freeland pengurusan pajak

BPHTB dan bekerja di Kantor Notaris Novita, saksi minta supaya

prosesnya cepat dan segera dilakukan survei dan penghitungan, pada

saat itu. Kemudian beberapa hari kemudian beberapa hari saksi lupa

pastinya Edi Kurniawan konfirmasi kepada saksi pajak BPHTBnya

sebesar Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus

lima puluh ribu rupiah), lalu saksi konfirmasi ke wajib pajak Edy Kasim

oscar dan pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi, Edy Kasim oscar dan

istrinya datang ke Kantor BPPRD Kota Jambi untuk melakukan

penyetoran BPHTB sebesar Rp. 274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke loket Bank 9 Jambi. Lalu

berkas/dokumen dari Kantor BPPRD Kota Jambi dan slip diserahkan Edi

Kurniawan ke saksi dan saksi serahkan ke Kantor Notaris Yel Zulmardi

guna pengurusan lebih lanjut. Lalu Rabu tanggal 11 Desember 2019

sekira pukul 22.00 Wib saya dipanggil ke Kantor BPPRD Kota Jambi dan

saksi diberitahukan bahwa BPHTB atas nama Edy Kasim oscar yang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


diurus oleh Edi Kurniawan uangnya tidak diinput dan paraf, tanda tangan

serta cap Kantor BPPRD Kota Jambi dipalsukan oleh Edi Kurniawan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah dan

Terdakwa Dika, namun ketika dikantor BPPRD Kota jambi setelah

kejadian tersebut diketahui saksi melihat mereka di Kantor BPPRD Kota

Jambi dan mengaku ikut membantu Edi Kurniawan melakukan perbuatan

sebagaimana yang disangkakan tersebut.

- Bahwa sehubungan uang atas BPHTB an. Wajib Pajak Edy Kasim Oscar

tersebut sudah saksi terima pengembaliannya Rabu tanggal 11

Desember 2019 sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta

rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta

rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dari saudara Ferdian

Amour suami dari Terdakwa Dika dan sisanya Rp. 25.000.000,-(dua

puluh lima juta rupiah) oleh Edi Kurniawan belum dikembalikan serta Rp.

650.000.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang pajak BPHTB

yang tidak disetorkan dan sudah dibagi-bagikan oleh Edi Kurniawan

kepada Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah dan Terdakwa Dika

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari,

memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi;


memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi, karena Terdakwa

Isniah Binti Sidik Daud tidak pernah berurusan dengan saksi;


Ramiadi, memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi,

karena Terdakwa Dika Luthfia Utami Binti Ramiadi tidak pernah bertemu

dengan saksi;

6. DWI ANDAYANI, S.Kom Binti SUHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi selaku atasan langsung dari Dika Luthfia Utami di Bank 9

Jambi.






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Jambi dan jabatan saksi adalah sebagai

Kepala Cabang Pembantu Bank 9 Jambi di Kantor Walikota Jambi

sampai dengan sekarang dan sebagai atasan Terdakwa Dika Luthfia

Utami Binti Ramiadi;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KCP Bank 9 Jambi di Kantor Walikota

Jambi sejak Tahun 2018, tetapi sebelum saksi diangkat sebagai KCP

Bank 9 Jambi di Kantor Walikota Jambi, saksi sudah bekerja di Cabang

Pembantu Bank 9 Jambi di Kantor Walikota Jambi;

- Bahwa setahu saksi sistim peraturan bank sama seluruh Indonesia ;

- Bahwa Dika Luthfia ditempatkan sebagai teller Bank 9 Jambi yang ada

di Kantor BPPRD Kota Jambi untuk melayani penerimaan pajak.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pajak BPHTB dari wajib

pajak Edi Kasim Oscar yang tidak di input dalam sistem Bank 9 Jambi

karena terdakwa Dika Luhtfia tidak pernah memberitahukan kepada saksi

jika ada kendala.

- Bahwa saksi baru mengetahui ketika pada hari rabu tanggal 11

Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi dipanggil ke Kantor BPPRD

Kota Jambi, yang mana diruangan tersebut ada saksi Edi Kurniawan,

Terdakwa Isniah, Terdakwa Viranda dan Terdakwa Dika dari penjelasan

kepala BPPRD baru saksi tahu teryata setoran pajak tersebut tidak di

input, stempel dan paraf BPPRD dipalsukan oleh Edi Kurniawan

kemudian uangnya dibagi-bagi.

- Bahwa slip seteron Bank 9 Jambi yang diperlihatkan kepada saksi

sebagai bukti penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib

pajak atas nama Edi Kasim Oscar tersebut adalah benar slip setoran

yang dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi namun untuk validasinya adalah

tidak benar karena cetakan dan ukuran hurufnya berbeda dari printer

yang ada pada ruang loket Bank 9 Jambi yang ada di kantor BPPRD

Kota Jambi yang menggunakan printer Epson.

- Bahwa perbedaan lainnya adalah pada cetakan validasi tersebut tidak

tercantum user id otoritas pimpinan mengingat jumlah pajak yang

dibayarkan diatas Rp. 50.000.000,- dimana menurut ketentuannya

penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- harus diketahui atasan langsung

yakni saksi untuk dilakukan otoritas pimpinan.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kewenangan teller untuk mencantumkan user id nya sendiri

tanpa ada otoritas pimpinan adalah dalam limit dibawah Rp.

50.000.000,-.

- Bahwa paraf dan stempel yang ada pada slip setoran tersebut adalah

benar paraf terdakwa Dika Luthfia.

- Bahwa user id yang ada pada slip setoran tersebut adalah user id milik

terdakwa Dika Luthfia.

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pada laporan keuangan

harian dan bulanan tidak terdapat transaksi penerimaan pajak

dengan nominal Rp. 274.650.000,- atas nama wajib pajak Edy kasim

oscar.

- Bahwa terdakwa Dika Luthfia pada malam tersebut mengakui semua

perbuataannya dan menyatakan menyesal serta memohon maaf.

- Bahwa benar para terdakwa pada malam tersebut ada mengembalikan

uang pajak yang tidak disetorkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak mengajukan

keberatan;

7. EDI KURNIAWAN Bin YAKUB ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya







- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik

dan keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik, benar adanya

tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi

menandatangani dan memberi paraf pada Berita Acara Pemeriksaan

setelah membacanya;

- Bahwa saksi selaku atasan langsung dari Dika Luthfia Utami di Bank 9

Jambi.

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan orang yang

bernama Angga sebelum memasukkan berkas tersebut ke BPPRD Kota

Jambi dan saksi dengan Angga bertemu ketika akan memasukkan

berkas BPHTB;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi Angga dulu bekerja sebagai staf di Notaris, tetapi sekarang

freelance;

- Bahwa saksi Angga yang membantu mengurus yang di dalam waktu itu

- Bahwa saksi ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa

Viranda, Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika Luthfia dan saksi Angga

Praceteria.

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa Viranda dan saksi

Angga di Rumah Makan Saung Kito dekat Sipin sekira bulan oktober

2019 yang mana pada waktu itu saksi berikan kepada Terdakwa Viranda

sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan

kepada Terdakwa Isniah sebesar RP.25.000.000,-(dua puluh lima juta

rupiah) dan setelah itu saya berikan juga ditempat yang sama kepada

ANGGA sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan beberapa

hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa Dika Luthfia yang sedaang

cuti dan bertemu dekat lorong rumahnya daerah dekat rumah makan

aroma cempaka kota baru, waktu itu saksi berikan kepada Terdakwa

Dika Luthfia uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Uang tersebut adalah uang dari setoran pajak dari wajib pajak

Edy Kasim Oscar yang tidak disetorkan atau tidak diinput oleh Terdakwa

Dika Luthfia sebagai Teller Bank 9 jambi,lalu uang tersebut berhasil tidak

diinput dan tidak ketahuan akan dibagi-bagi.

- Bahwa kesepakatan tersebut antara saksi dan Terdakwa Viranda,

Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika Luthfia dan saksi Angga Praceteria dan

uang setoran pajak BPHTB wajib pajak Edy Kasim Oscar sebesar

Rp.274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah akan dibagi-bagi.

- Bahwa niat dan kesepakatan tersebut timbul setelah saksi akan

konfirmasi kepada Terdakwa Isniah minta cetak SKPDKB karena wajib

setuju dengan nilai perhitungannya dan akan dibayarkan keloket Bank 9

jambi,namun pada saat itu bertemu Terdakwa Viranda dan mengatakan :

Di, nilai pajaknya sudah keluar dan nilainya cukup besar, lalu saksi

mengatakan apakah bisa kita atur dan nantinya kita bagi-bagi, dan pada

saat itu Terdakwa Viranda mengatakan akan mengusahakannya lalu

Virandha menyampaikan kepada Terdakwa Isniah tentang permintaan

saksi untuk mengatur pajak tersebut dan Isniah menyetujuinya.

Sedangkan untuk Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Luthfia dan saksi Angga Praceteria, saksi meminta Angga untuk

mengaturnya lalu saksi mendapat laporan dari Angga bahwa Terdakwa

Viranda, Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika Luthfia dan saksi Angga

Praceteria sudah sepakat dengan permintaannya untuk menerima uang

setoran pajak namun tidak diinput, dan setelah wajib pajak menyerahkan

uang setoran BPHTB keteller bank 9 jambi uang tersebut tidak diinput

oleh sistim bank 9 Jambi sehingga uangnya bisa diambil kembali oleh

kami.

- Bahwa Terdakwa Isniah berperan : memberikan cetakan SKPDKB dan

nomor berkas keluar BPHTB,lalu memberikan Foto contoh paraf saksi

Faisal, saksi Fikri, tanda tangan saksi Aling dan contoh stempel BPPRD

kota jambi kepada Randa, lalu foto tersebut dikirimkan ke saksi oleh

Randa.

- Bahwa Terdakwa Viranda berperan : memberikan contoh paraf saksi

Faisal, saksi Fikri, tanda tangan saksi Aling dan contoh stempel BPPRD

kota jambi kepada saksi,dan melihat laporan bulan PPAT Yel Zulmardi

apakah transaksi atas nama Edy Kasim Oscar ada atau tidak dala

laporan tersebut.

- Bahwa Terdakwa Dika Luthfia berperan : menerima Uang dari wajib

pajak Edy Kasim Oscar lalu memberikan paraf & stempel pada slip

setoran untuk meyakinkan wajib pajak uang tersebut sudah diterima,

namun tidak diinput disistim bank 9 jambi.

- Bahwa Angga Paraceteria berperan : berperan menguhubungi

Terdakwa Dika Luthfia untuk menerima uang setoran pajak namun tidak

di input dalam sistem Bank, untuk kontrol ke Randa sehubungan laporan

bullanan PPAT Yel Zulmardi, lalu ke Terdakwa Isniah mengembalikan

berkas tersebut diketahui atau tidak oleh atasannya dan ke Terdakwa

Dika Luthfia mengenai transaksi tersebut aman atau tidak lalu saksi

Angga juga nantinya akan kontrol pengurusan balik nama sertifikat

masuk Ke BPN kota jambi.

- Bahwa saksi berperan : Berperan membuat ketika validasi pada lembar

slip etoran Bank 9 jambi, lembar SSPD & SKPDKB,membuat stempel

nama saksi Aling dan meniru tanda tangannya, membuat stempel

BPPRD kota jambi,lalu menirukan paraf saksi Faisal dan saksi Fikri ;

- Bahwa saksi meminta Terdakwa Isniah untuk mencetak SKPDKB untuk

segera di setorkan, dan saksi memberikan cetakan SKPDKB tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kepada saksi Andi agar segera disetorkan, setelah itu saksi menerima

contoh Tanda tangan, Stempel dan nomor berkas dari saksi Randa yang

diberikan Terdakwa Isniah, selanjutnya saya membuat stempel tiruan

BPPRD dan meniru tanda tangan saksi Faisal, saksi Fikri, dan saksi

Aling;

- Bahwa keesokan hari nya saksi Andi dan wajib pajak bersiap untuk

menyetorkan pajak tersebut dikantor BPPRD Kota Jambi dengan Nilai

Rp.274.650.000.(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah), kemudian kami bertemu di kantor BPPRD Kota Jambi dan

bersama-sama menyetorkan uang pajak tersebut ke Bank 9 Jambi

dikantor BPPRD Kota Jambi, setelah itu wajib pajak menghadap ke teller

untuk menyerahkan uang yang akan disetorkan dengan bukti telah

menerima slip setoran dan poto dokumentasi oleh wajib pajak, namun

tidak di input olehTerdakwa Dika Luthfia, yang semestinya di input agar

terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah.

- Bahwa kemudian sore harinya saksi menyuruh Virandha untuk

menjemput uang tersebut ke teller Terdakwa Dika Luthfia, setelah semua

selesai saya memberikan dokumen yang saya palsukan tersebut kepada

saksi Andi untuk di proses di Notaris, dan setelah itu saksi menghubungi

Randa dan Angga bagaimana kondisi laporan pajak sehubungan dengan

dokumen tersebut, kemudian Randa dan Angga memberitahukan kepada

saksi bahwa laporan mengenai Pajak dan dokumen tersebut tidak

terkendala apa-apa,

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari saksi membagikan uang

tersebut kepada Randa untuk diberikan juga kepada terdakwa Isniah di

TAC Saung Kito daerah sipin senilai masing-masing Rp.25.000.000 (dua

puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Dika Luthfia Rp.30.000.000.-

(tiga puluh juta rupiah) saksi berikan di Aroma Cempaka Kota Baru dan

untuk Sdra Angga senilai Rp. Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)

saksi berikan di TAC saung kito daerah Sipin.

- Bahwa setelah membagi-bagikan uang tersebut, Terdakwa Isniah

memberitahu saksi bahwa dokumen BPHTB dan slip setoran tersebut

tidak berlaku karena sudah tersistem secara online untuk mengetahui

nomor Refrensi .

- Bahwa saksi dan para terdakwa serta Angga bersepakat untuk

menyetorkan kembali uang pajak yang sudah di bagi-bagikan tersebut,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


namun karena masih kurang dan sudah terpakai, pengembalian uang

pajak tersebut tertunda.

- bahwa kemudian Terdakwa Isniah dipanggil oleh Kepala Dinas dan

saksi Aling untuk dimintai keterangan terkait dokumen pemalsuan pajak

tersebut, dan setelah itu Terdakwa Isniah menghubungi kami semua

untuk menghadap saksi Aling, Kepala Dinas Pendapatan daerah dan

saksi Andi, dengan memberikan keterangan bersama-sama, setelah

dikumpulkan kami mengakui mengenai pemalsuan data pajak tersebut

dan meminta maaf untuk segera menyetorkan uang pajak tersebut,

kepada saksi Andi pada saat itu juga saksi mengembalikan uang pajak

tersebut senilai Rp.230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang

semesti nya uang tersebut dikembalikan senilai Rp.274.650.000.- (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

kemudian pada malam dimana saksi menyerahkan uang dan mengakui

perbuatan saksi langsung diamankan diserahkan Dispenda ke Polsek

Pasar.

- Bahwa Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah dan Angga Praceteria

mengetahui hal tersebut karena Terdakwa Isniah yang memberikan

contoh foto dokumen yang sudah diparaf oleh saksi Faisal dan saksi Fikri

dan tanda tangan saksi Aling beserta stempel BPPRD kepada Terdakwa

Viranda dan Terdakwa Viranda yang mengirim ke saksi melalui

Whastsapp dan untuk Terdakwa Dika Luthfia saksi tidak tahu mengenai

cetakan validasi pada lembar slip setoran,SSPD & SKPDKB belum

tervalidasi dan ianya meminta saksi mencontoh dari dokumen yang

sudah tervalidasi.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan contoh dokumen tersebut saksi buat

stempel nama saksi Aling & stempel BPPRD kota jambi disimpang

telanaipura dekat SMA N 5 kota jambi, lalu saksi menirukan paraf saksi

Faisal dan saksi Fikri, tanda tangan saksi Aling lalu saksi cap stempel

pada tanda tangan saksi Aling, sedangkan mengenai ketikan validasi

saksi buat format sendiri pada laptop saksi sesuai kata-kata yang ada

pada dokumen validasi yang diberikan oleh DIKA,setelah itu saksi Print

setiap lemabar slip setoran Bank 9 jambi dan Lembar SSPD & SKPDKB

tersebut.

- Adapun gunanya, apabila dalam laporan bulannan PPAT Yel Zulmardi

tersebut terdapat transaksi Edy Kasim Oscar, maka laporan tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebelum ketahuan saksi Aling selaku Kabid,karena akan disingkronkan

transaksinya dengan uang yang masuk ke kas daerah,jadi sebelum

masuk ke saksi Aling laporan tersebut diambil dan diganti atau dibuatkan

laporan yang tidak ada nama transaksi Edy Kasim Oscar;

- Bahwa Dokumen tersebut sudah saksi pergunakan untuk meyakinkan

wajib pajak bahwa setoran pajaknya seolah olah sudah setor dan sudah

diserahkan ke Notaris untuk selanjutnya diproses di Notasris untuk

menghitung pajak penghasilan yang dihitung dari perhitungan BPHTB

dan kemudian tanda tangan akad jual beli di Notaris Yel Zulmardi guna

balik nama di BPN kota jambi.


Kunhari, memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, mengenai

tidak mau menyetorkan, selain itu Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa

bertemu langsung dengan saksi ketika memasukkan berkas, serta

Terdakwa keberatan mengenai membutuhkan uang, serta Terdakwa

keberatan mengenai merencanakan tidak mengembalikan uangnya;


Kunhari tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana yang

mendaftarkan berkas ke loket pelayanan adalah Terdakwa Virandha Ashari

Bin Kunhari sendiri pada bulan September 2019 bukan bulan Oktober 2019,

Terdakwa sendiri yag menerimanya dan bukan saksi, yang mendaftarkan

berkas ke loket pelayanan, selain itu Terdakwa keberatan mengenai dimana

setelah Terdakwa cek berkas dan lengkap, Terdakwa naikkan berkas

tersebut ke pimpinan, 1 (satu) hari berkas tersebut turun, lalu saksi Ahmad

Fikri Aiman yang menginformasikan kepada saksi dan Terdakwa

memberitahukan ke Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari karena pada

saat berkas dimasukkan ke loket pelayanan, “ini berkas edi kurniawan”, lalu

Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari

agar memberitahukan kepada saksi bahwa berkasnya telah selesai, serta

Terdakwa keberatan mengenai yang mengambil berkas tersebut saksi

datang ke loket pelayanan pada sore hari tanggal 30 September 2019 dan

menemui Terdakwa, tetapi saat itu saksi datang sendiri dan tidak

memberitahu siapa yang menyuruhnya menemui Terdakwa, setelah itu

saksi sampaikan ke Terdakwa “tolong pinjamkan SKPDKB BPHTB



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sementara, karena saksi akan diinformasikan ke wajib pajaknya, wajib pajak

tidak mau memberi uang jika tidak ada bukti, selain itu Terdakwa tanya ke

saksi, “ini mau dibayar” lalu kata saksi “belum, karena saya akan

memberitahu dulu ke wajib pajaknya”, setelah itu Terdakwa mencetak

SKPDKB BPHTB sore itu dan setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam

map, lalu Terdakwa serahkan ke saksi, lalu saksi sampaikan kepada

Terdakwa “berkas ini belum mau dibayar, saya bawa dulu ya, uangnya mau

saya minta dulu sama wajib pajak, karena tidak ada bukt wajib pajak tidak

mau memberikan uang”, setelah itu saksi pergi, selama Terdakwa bertemu

saksi waktu saksi mengambil SKPDKB BPHTB, Terdakwa tidak pernah

berkata atau menyampaikan kepada saksi, berkas ini sudah diatur atau

tidak pernah didaftarkan, selain itu Terdakwa tidak pernah membicarakan

dengan saksi, di luar, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan

saksi, tetapi Terdakwa berurusan dengan Terdakwa Virandha Ashari Bin

Kunhari, selain itu Terdakwa diberikan uang oleh Terdakwa Virandha Ashari

Bin Kunhari sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan

bukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), serta Terdakwa

keberatan mengenai disaat itu tidak bisa diproses, Terdakwa menghubungi

saksi untuk mengembalikan uangnya dan minta disetorkan pajak ini karena

akan timbul masalah tetapi kata saksi, lagi di Jakarta, sehingga Terdakwa

mendesak saksi untuk melakukan penyetoran, karena tidak bisa lagi

dilakukan manual, karena sudah sistim online serta Terdakwa mendesak ke

pada saks-saksi agar cepat dilakukan pembayaran ulang;

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa Isniah Binti Sidik Daud

tidak keberatan ;


Ramiadi, memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, mengenai

slip setoran waktu penyetoran, diisi oleh saksi dan bukan wajib pajak, serta

mengenai SSPD BPHTB dan SKPDKB BPHTB, sudah ditandatangan saksi

Aling dan diparaf Fikri dan Faisal, waktu dibawa ke loket pembayaran Bank

9 Jambi, serta Terdakwa keberatan mengenai setelah slip setoran Terdakwa

paraf dan stempel, Terdakwa serah ke saksi tetapi saksi tidak pernah

mengembalikan kepada Terdakwa setelah di foto oleh wajib pajak, serta

Terdakwa keberatan mengenai kejadian sore hari waktu pengembalian uang

yang tidak disetor, dimana waktu itu Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang mengambil uang tersebut di loket pembayaran Bank 9 Jambi dan uang

tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Virandha Ashari Bin Kunhari;

Sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa Dika Luthfia Utami

Binti Ramiadi tidak keberatan

8. ANGGA PRACETERIA MUTIRONA Bin MUGIRAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :






- Bahwa Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika Luthfia dan

saksi ada menerima uang yang diberikan oleh Edi Kurniawan.

- Bahwa Seingat saksi memberikan uang kepada saksi dan Terdakwa

Viranda di Rumah Makan Saung Kito dekat sipin sekira bulan oktober

2019 yang mana pada waktu itu saksi menerima uang sebesar

Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Viranda sebesar

Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada

Terdakwa Isniah sebesar RP.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan

Terdakwa Dika Luthfia yang sedang cuti dan bertemu dekat lorong

rumahnya daerah dekat rumah makan aroma cempaka kota baru,

diberikan ke Terdakwa Dika Luthfia uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga

puluh juta rupiah).

- Bahwa Uang tersebut adalah uang dari setoran pajak dari wajib pajak

Edy Kasim Oscar yang tidak disetorkan atau tidak diinput oleh Terdakwa

Dika Luthfia sebagai Teller Bank 9 jambi, lalu uang tersebut berhasil tidak

diinput dan tidak ketahuan akan dibagi-bagi.

- Bahwa benar Kesepakatan tersebut antara saksi dan Terdakwa Viranda,

Terdakwa Isniah, Terdakwa Dika Luthfia dan saksi Edi Kurniawan uang

setoran pajak BPHTB wajib pajak Edy Kasim Oscar sebesar

Rp.274.650.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah akan dibagi-bagi.

- Bahwa niat dan kesepakatan tersebut timbul setelah saksi dihubungi oleh

Edi Kurniawan yang meminta bantuan saksi untuk mengatur pembayaran

pajak yang akan disetorkan oleh wajib pajak namun uangnya tidak di

input dalam sistem kemudian saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dika Luthfia Luthfia sebagai teller Bank 9 Jambi dan terdakwa Dika

Luthfia menyetujuinya selanjutnya saksi juga diminta oleh saksi Edi

Kurniawan untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Virandha sehubungan

dengan pemantau laporan pajak bulanan notaris.

- Bahwa saksi meminta Terdakwa Isniah untuk mencetak SKPDKB untuk

segera di setorkan, dan saksi memberikan cetakan SKPDKB tersebut

kepada saksi Andi agar segera disetorkan, setelah itu saksi menerima

contoh Tanda tangan, Stempel dan nomor berkas dari saksi Randa yang

diberikan Terdakwa Isniah, selanjutnya saksi membuat stempel tiruan

BPPRD dan meniru tanda tangan saksi Faisal, saksi Fikri, dan saksi

Aling;

- Bahwa keesokan hari nya saksi Andi dan wajib pajak bersiap untuk

menyetorkan pajak tersebut dikantor BPPRD Kota Jambi dengan Nilai

Rp.274.650.000.(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah),Kemudian kami bertemu di kantor BPPRD Kota Jambi dan

bersama-sama menyetorkan uang pajak tersebut ke Bank 9 Jambi

dikantor BPPRD Kota Jambi, setelah itu wajib pajak menghadap ke teller

untuk menyerahkan uang yang akan disetorkan dengan bukti telah

menerima slip setoran dan poto dokumentasi oleh wajib pajak, namun

tidak di input olehTerdakwa Dika Luthfia, yang semestinya di input agar

terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah.

- Bahwa kemudian sore harinya saksi menyuruh Virandha untuk

menjemput uang tersebut ke teller Terdakwa Dika Luthfia, setelah semua

selesai saya memberikan dokumen yang saya palsukan tersebut kepada

saksi Andi untuk di proses di Notaris, dan setelah itu saksi menghubungi

Randa dan Angga bagaimana kondisi laporan pajak sehubungan dengan

dokumen tersebut, kemudian Randa dan Angga memberitahukan kepada

saksi bahwa laporan mengenai Pajak dan dokumen tersebut tidak

terkendala apa-apa,

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari saksi membagikan uang

tersebut kepada Randa untuk diberikan juga kepada terdakwa Isniah di

TAC Saung Kito daerah sipin senilai masing-masing Rp.25.000.000 (dua

puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa Dika Luthfia Rp.30.000.000.-

(tiga puluh juta rupiah) saksi berikan di Aroma Cempaka Kota Baru dan

untuk Sdra Angga senilai Rp. Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)

saksi berikan di TAC saung kito daerah Sipin.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa setelah membagi-bagikan uang tersebut, Terdakwa Isniah

memberitahu saksi bahwa dokumen BPHTB dan slip setoran tersebut

tidak berlaku karena sudah tersistem secara online untuk mengetahui

nomor Refrensi .

- Bahwa saksi dan para terdakwa serta Angga bersepakat untuk

menyetorkan kembali uang pajak yang sudah di bagi-bagikan tersebut,

namun karena masih kurang dan sudah terpakai, pengembalian uang

pajak tersebut tertunda.

- bahwa kemudian Terdakwa Isniah dipanggil oleh Kepala Dinas dan

saksi Aling untuk dimintai keterangan terkait dokumen pemalsuan pajak

tersebut, dan setelah itu Terdakwa Isniah menghubungi kami semua

untuk menghadap saksi Aling, Kepala Dinas Pendapatan daerah dan

saksi Andi, dengan memberikan keterangan bersama-sama, setelah

dikumpulkan kami mengakui mengenai pemalsuan data pajak tersebut

dan meminta maaf untuk segera menyetorkan uang pajak tersebut,

kepada saksi Andi pada saat itu juga saksi mengembalikan uang pajak

tersebut senilai Rp.230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang

semesti nya uang tersebut dikembalikan senilai Rp.274.650.000.- (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),kemudian

pada malam dimana saksi menyerahkan uang dan mengakui perbuatan

saksi langsung diamankan diserahkan Dispenda ke Polsek Pasar.

- Bahwa Terdakwa Viranda, Terdakwa Isniah dan Angga Praceteria

mengetahui hal tersebut karena Terdakwa Isniah yang memberikan

contoh foto dokumen yang sudah diparaf oleh saksi Faisal dan saksi Fikri

dan tanda tangan saksi Aling beserta stempel BPPRD kepada Terdakwa

Viranda dan Terdakwa Viranda yang mengirim ke saksi melalui

Whastsapp dan untuk Terdakwa Dika Luthfia saksi tidak tahu mengenai

cetakan validasi pada lembar slip setoran,SSPD & SKPDKB belum

tervalidasi dan ianya meminta saksi mencontoh dari dokumen yang

sudah tervalidasi.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan contoh dokumen tersebut saksi buat

stempel nama saksi Aling & stempel BPPRD kota jambi disimpang

telanaipura dekat SMA N 5 kota jambi, lalu saksi menirukan paraf saksi

Faisal dan saksi Fikri, tanda tangan saksi Aling lalu saksi cap stempel

pada tanda tangan saksi Aling, sedangkan mengenai ketikan validasi

saksi buat format sendiri pada laptop saksi sesuai kata-kata yang ada



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada dokumen validasi yang diberikan oleh DIKA,setelah itu saksi Print

setiap lemabar slip setoran Bank 9 jambi dan Lembar SSPD & SKPDKB

tersebut.

- Bahwa apabila dalam laporan bulannan PPAT Yel Zulmardi tersebut

terdapat transaksi Edy Kasim Oscar, maka laporan tersebut sebelum

ketahuan saksi Aling selaku Kabid,karena akan disingkronkan

transaksinya dengan uang yang masuk ke kas daerah,jadi sebelum

masuk ke saksi Aling laporan tersebut diambil dan diganti atau dibuatkan

laporan yang tidak ada nama transaksi Edy Kasim Oscar;

- Bahwa Dokumen tersebut sudah saksi pergunakan untuk meyakinkan

wajib pajak bahwa setoran pajaknya seolah olah sudah setor dan sudah

diserahkan ke Notaris untuk selanjutnya diproses di Notasris untuk

menghitung pajak penghasilan yang dihitung dari perhitungan BPHTB

dan kemudian tanda tangan akad jual beli di Notaris Yel Zulmardi guna

balik nama di BPN kota jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. RANGGA SASMITA Bin A. RACHMAN dibawah sumpah / janji* pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai IT di Bank 9 Jambi.

- Bahwa tugas ahli sebagai IT di Bank 9 Jambi adalah menangani masalah

jaringan komunikasi data dan Infrastruktur Aplikasi Core Korbanking

sitem data base.

- Bahwa benar sehubungan dengan perkara ini. Ahli akan menjelaskan

apakah slip setoran pajak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini

asli atau tidak.

- Bahwa dapat ahli jelaskan slip setoran tersebut memang benar produk

dari Bank 9 Jambi namun jika dilihat dari cetakan validasi yang tertera

dalam slip setoran tersebut adalah tidak benar dikeluarkan dari sistem

Bank 9 Jambi.

- Bahwa hal yang membedakannya adalah cetakan dan ukuran hurufnya

berbeda dari printer yang ada pada ruang loket Bank 9 Jambi yang ada di

kantor BPPRD Kota Jambi yang menggunakan printer Epson.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa benar perbedaan lainnya adalah pada cetakan validasi tersebut

tidak tercantum user id otoritas pimpinan mengingat jumlah pajak yang

dibayarkan diatas Rp. 50.000.000,- dimana menurut ketentuannya

penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- harus diketahui atasan langsung

yakni saksi Dwi Andayani untuk dilakukan otoritas pimpinan.

- Bahwa kewenangan teller untuk mencantumkan user id nya sendiri tanpa

ada otoritas pimpinan adalah dalam limit dibawah Rp. 50.000.000,-.

- Bahwa paraf dan stempel yang ada pada slip setoran tersebut adalah

benar paraf terdakwa Dika Luthfia.

- Bahwa user id yang ada pada slip setoran tersebut adalah user id milik

terdakwa Dika Luthfia.

- Bahwa masing-masing teller memilki user id masing-masing.

- Bahwa untuk mengetahui validasi tersebut benar atau tidak dapat

dilakukan pengecekan pada laporan keuangan harian dan bulanan dan

setelah di lakukan pengecekan pada laporan keuangan tersebut tidak

terdapat transaksi penerimaan pajak dengan nominal Rp. 274.650.000,-

atas nama wajib pajak Edy kasim oscar.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I VIRANDHA ASHARI Bin KUNHARI, yang pada pokoknya


- Bahwa sekitar bulan September 2019, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi

ANGGA PRACETRIA MUTIRONA menghubungi terdakwa dengan

mengatakan bahwa “ada lokak (pengahasilan sampingan) yakni

memasukan berkas atau dokumen pengurusan pajak Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kantor BPPRD kota jambi yang

nantinya akan diatur seolah-olah sudah dibayarkan padahal tidak disetorkan

uang pajak tersebut lalu disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa saksi EDI KURNIAWAN dan saksi ANGGA PRACETRIA MUTIRONA

menemui terdakwa untuk menyerahkan berkas wajib pajak atas nama Edy

Kasim Oscar lalu Terdakwa menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa

II ISNIAH yang bertugas di loket pendaftaran sambil mengatakan “ini berkas

bang edi”, selanjutnya terdakwa II ISNIAH melakukan pengecekan

kelengkapan berkas dimana dalam berkas tersebut telah ada Surat Setoran



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



BPHTB) dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp. 4.500.000.000,-

(empat miliar lima ratus juta rupiah) lalu terdakwa II ISNIAH membuatkan

lembar disposisi untuk mendapat persetujuan dari saksi ALING guna

dilakukan survey atas objek pajak tersebut oleh saksi Fikri dan saksi Faisal.

- Bahwa setelah dilakukan dilakukan survey saksi FIKRI, saksi Faisal dan

saksi ALING melakukan perhitungan ulang atas objek pajak tersebut lalu

diperoleh hasil pajak BPHTB yang harus dibayarkan oleh saksi EDY KASIM

OSCAR sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai pasar yang ditentukan oleh saksi

FIKRI dan saksi ALING sebesar Rp.5.553.000.000,- (lima miliar lima ratus

lima puluh tiga juta rupiah) selanjutnya berkas/dokumen tersebut diberikan

kembali kepada terdakwa II ISNIAH.

- Bahwa lalu terdakwa II ISNIAH menghubungi terdakwa dengan mengatakan

bahwa berkas pajak yang diajukan oleh saksi EDI KURNIAWAN sudah

selesai lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II ISNIAH bahwa

pajak ini akan diatur supaya seolah-olah sudah dibayarkan tetapi tidak

dibayarkan lalu terdakwa II ISNIAH mengatakan “atur saja”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi EDI KURNIAWAN dan

memberitahukan bahwa nilai objek pajak telah ditentukan dan perhitungan

pajak sudah dapat dibayarkan kemudian pada sore harinya saksi EDI

KURNIAWAN datang menemui terdakwa II ISNIAH lalu meminta untuk



ISNIAH memberikan lembar SKPDKB-BPHTB tersebut kepada saksi EDI

KURNIAWAN yang belum dibubuhi paraf oleh saksi FAISAL dan saksi FIKRI

serta belum ditandatangani oleh saksi ALING maupun dibubuhi stempel

BPPRD kota jambi dan juga memberikan nomor keluar buku besar padahal

seharusnya sesuai dengan aturannya terdakwa II ISNIAH tidak boleh

memberikannya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II ISNIAH memberikan contoh paraf dan

tanda tangan Fikri Faisal dan Aling, stempel kepada terdakwa dengan cara

memfoto lalu dikirimkan melalui Whattshap lalu terdakwa mengirimkan

kembali contoh tanda tangan Fikri, Faisal dan Aling serta stempel kepada

saksi EDI KURNIAWAN melalui saksi ANGGA PRACETERIA untuk

diberikan kepada saksi EDI KURNIAWAN.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa setelah mendapat lembar SKPDKB-BPHTB dan contoh paraf, tanda

tangan serta stempel dari saksi ANGGA PRACETERIA lalu terdakwa

bersama saksi ANGGA PRACETRIA MUTIRONA diajak oleh saksi EDI

KURNIAWAN untuk membuat stempel tiruan BPPRD kota Jambi yakni

kotak paraf yang berwarna merah lalu saksi ANGGA PRACETERIA turun

untuk membuatnya stempel tersebut dan menyerahkan kepada saksi EDI

KURNIAWAN selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN menerimanya dan

membawanya pulang lalu mepergunakannya pada lembaran SKPDKB-

BPHTB dengan cara meniru tanda tangan FIKRI, FAISAL dan ALING

sehingga seolah-olah SKPDKB-BPHTB tersebut asli dan tidak dipalsu.

- Bahwa setelah itu saksi EDI KURNIAWAN memberitahukan kepada saksi

ANDI DARMAWAN bahwa BPHTB sudah dibayarkan dan sekira tanggal 11

Oktober 2019 saksi ANDI DARMAWAN bersama saksi EDY KASIM OSCAR

mendatangi kantor BPPRD kota Jambi untuk melakukan penyetoran pajak

BPHTB kemudian bertemu dengan saksi EDI KURNIAWAN yang telah

menunggu di loket Bank 9 Jambi selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN


BPHTB yang telah dipalsukan tanda tangan serta paraf dan stempelnya

sebesar Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu rupiah) yang terdiri 2 (dua) slip setoran masing-masing senilai Rp.

222.000.000,- dan Senilai Rp. 52.650.000,-

- Bahwa kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa III DIKA LUTHFIA

UTAMI Binti RAMIADI selaku petugas teller Bank 9 Jambi dimana terdakwa

III DIKA LUTHFIA UTAMI sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi ANGGA

PRACETERIA melalui telepon yang mengatakan akan ada pajak BPHTB

yang pengurusannya oleh saksi EDI KURNIAWAN yang akan dibayarkan

dan meminta terdakwa III DIKA LUHTFIA UTAMI untuk mengatur

penerimaan uangnya seolah-olah sudah diterima oleh BANK 9 Jambi akan

tetapi tidak diinput dalam sistem BANK dan disetujui oleh terdakwa III DIKA

LUTHFIA UTAMI selanjutnya Terdakwa III DIKA LUTHFIA yang sudah tau

akan tugasnya menerima uang yang akan disetorkan oleh wajib pajak lalu

terdakwa III DIKA LUTHFIA memperlihatkan kepada wajib pajak slip setoran

yang sudah diparaf dan diberi stempel Bank 9 Jambi tanpa ada validasi

untuk meyakinkan wajib pajak bahwa uang yang disetorkan tersebut sudah

diterima dan pembayaran sudah sah secara hukum.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa uang yang terdakwa III DIKA LUTHFIA terima tersebut tidak tercatat

atau diinput dan divalidasi dalam system Bank 9 Jambi sehingga tidak

terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah dan slip setoran tersebut

terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI simpan untuk diberikan kembali beserta

uang pajak yang tidak jadi disetorkan tersebut kepada saksi EDI

KURNIAWAN melalui terdakwa.

- Bahwa pada sore harinya terdakwa datang menemui Terdakwa III DIKA

LUTHFIA UTAMI untuk mengambil uang setoran sebesar Rp.274.650.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2

(dua) slip setoran tersebut lalu terdakwa memberikan kepada saksi EDI

KURNIAWAN selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN membuat ketikan validasi

dengan menggunakan laptop Toshiba lalu mencetak (print out) ketikan

validasi tersebut kedalam 2 (dua) lembar slip setoran menggunakan printer

merk cannon sehingga seolah-olah slip setoran tersebut telah divalidasi.

- Bahwa selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN memberikan seluruh dokumen

kepada saksi ANDI DARMAWAN untuk dilakukan proses dikantor Notaris

YEL ZUMARDI, setelah itu saksi EDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa

dan saksi ANGGA untuk memantau kondisi laporan pajak sehubungan

dengan dokumen tersebut dan melaporkan perkembangannya kepada saksi

EDI KURNIAWAN bahwa laporan mengenai Pajak dan dokumen tersebut

tidak terkendala apa-apa.

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan oktober 2019 saksi EDI

KURNIAWAN membagi uang sejumlah Rp.274.650.000,- (dua ratus tujuh


tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta

rupiah), terdakwa II ISNIAH sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

rupiah), terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI sebesar Rp.30.000.000.- (tiga

puluh juta rupiah) dan saksi ANGGA sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh

juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Edi Kurniawan.

- Bahwa setelah membagi-bagikan uang tersebut beberapa minggu kemudian

keluarlah aturan baru dari BPPRD Kota Jambi mengenai Nomor REFRENSI

dari setiap pembayaran pajak yang dilakukan yang dapat dilihat secara

online, lalu terdakwa II ISNIAH memberitahukan kepada terdakwa lalu

terdakwa memberitahukan kepada saksi EDI KURNIAWAN dan saksi

ANGGA PRACETERIA mengenai aturan tersebut.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa berkas wajib pajak atas nama EDY KASIM OSCAR telah dilakukan

pengurusan kekantor BPN Kota Jambi dengan dilampirkan SKPDKB-

BPHTB dan Slip setoran pajak yang dipalsukan baik tanda tangan, paraf,

stempel dan validasi oleh saksi EDI KURNIAWAN namun tidak bisa di

lanjutkan karena tidak ditemui nomor referensinya sehingga berkas tersebut

dikembalikan kepada Notaris Yel Zumardi lalu pihak notaris mengirimkan

berkas tersebut ke kantor BPPRD Kota Jambi untuk dimintai nomor

referensi.

- Bahwa lalu terdakwa II ISNIAH menelpon saksi EDI KURNIAWAN untuk

mengembalikan uang yang diterimanya karena takut ketahuan perbuatan

mereka lalu para terdakwa, saksi EDI KURNIAWAN dan saksi ANGGA

PRACETERIA bersepakat untuk menyetorkan kembali uang pajak yang

sudah di bagi-bagikan tersebut.

- Bahwa terdakwa II Isniah memberikan ide kepada saksi Edi Kurniawan

untuk memasukkan kembali berkas pajak tersebut dan disetujui oleh edi

Kurniawan dan terdakwa Virandha sehingga berkas pajak dinaikkan kembali

dan ketika sampai di meja saksi ALING lalu diperiksa dan saksi Aling

merasa sudah melihat berkas atas nama wajib pajak EDY KASIM OSCAR

pada pagi harinya yang meminta nomor referensi dimana sudah pernah

diproses pembayarannya lalu saksi Aling lakukan pengecekan laporan

bulanan notaris namun tidak ada laporan atas objek pajak tersebut sehingga

berkas tersebut dikembalikan kepada staf bagian pelayanan.

- Bahwa saksi Aling juga menanyakan kepada Lia (staf bagian pelayanan)

siapa yang menerima berkas atas nama wajib pajak Edi Kasim Oscar yang

meminta penetapan nilai pajak lalu LIA mengatakan yang menrimanya

adalah terdakwa II ISNIAH selanjutnya saksi Aling melaporkan kepada

Kepala BPPRD Kota Jambi dan terdakwa II ISNIAH dipanggil dan

diinterogasi lalu terdakwa II ISNIAH mengakui semua perbuatannya dan

mengatakan yang memalsukan paraf, tanda tangan dan validasi tersebut

adalah saksi EDI KURNIAWAN lalu saksi EDI KURNIAWAN di telepon oleh

terdakwa II ISNIAH dan ketika datang saksi EDI KURNIAWAN mengakui

perbuatannya sebagaimana tersebut diatsa dan menyebutkan nama-nama

yang terlibat dan menerima uang pajak yang tidak disetorkan tersebut yakni

terdakwa, terdakwa II ISNIAH, terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI dan saksi

ANGGA PRACETERIA.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Terdakwa II ISNIAH Binti SIDIK DAUD, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi EDI KURNIAWAN kurang lebih 2

tahun lamanya.

- Bahwa Terdakwa yang menerima berkas permohonan BPHTB dari saksi

EDI KURNIAWAN atas wajib pajak EDY KASIM OSCAR yang diserahkan

oleh terdakwa I VIRANDHA dengan mengatakan “ini berkas bang edi”.

- Bahwa Terdakwa menerima berkas tersebut sekira bulan September 2019

di loket pelayanan BPPRD Kota Jambi.

- Bahwa setelah menerima berkas permohonan tersebut Terdakwa input di

sistem SIMPAREDA kemudian Terdakwa disposisikan ke Kasi

pendaftaran,lalu diteruskan ke saksi ALING untuk disposisi selanjutnya

kembali kemeja saksi FIKRI untuk di teruskan ke petugas lapangan untuk di

cek lokasi kemudian di lakukan perhitungan nilai BPHTBnya.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan di dapat nilai pajak yang harus disetor

sebesar Rp.274.650.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima

puluh ribu), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada terdakwa I

VIRANDHA dan saksi EDI KURNIAWAN minta saya cetak SKPDKBnya

sementara,setelah Terdakwa cetak SKPDKB tersebut tidak kembali ke

Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I VIRANDA dan

Terdakwa I VIRANDA mengatakan: berkasnya sudah di urus sama saksi

EDI KURNIAWAN.

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada tanggal 30 September 2019 pada

pukul 13.00 Wib datang Terdakwa I VIRANDHA menemui Terdakwa untuk

memberikan berkas pengurusan BPHTB agar di daftarkan untuk diinfut

disistem SIMPAREDA dan selanjutnya tersangka buatkan lembaran

disposisi Kasi pendaftaran dan selanjutnya tersangka naikkan kemeja Ibu

ALING selaku Kabid P3 untuk disposisikan setelah itu berkas tersebut turun

kemeja FIKRI untuk diteruskan kepetugas lapangan yang mana guna untuk

disurve kelokasi dan dibuatkan berita acara laporan hasil surve,setelah

dibuat oleh petugas lapangan berkas tersebut naik kemeja saksi FIKRI

untuk diperhitungkan nilai Objek Pajak tersebut kemudian naik lagi kemeja

saksi ALING untuk dinilai ulang objek pajaknya setelah dinilai saksi ALING

berkas tersebut pun turun ke Terdakwa lalu Terdakwa pun menghubungi

saksi EDI KURNIAWAN untuk menginformasikan bahwa Nilai objek pajak

dan perhitungan pajak sudah bisa dibayarkan lalu sore harinya saksi EDI



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


KURNIAWAN datang ke kantor BPPRD Kota Jambi dan menemui Terdakwa

meminta untuk agar di cetakkan SKPDKB-BPHTB sementara supaya saksi

EDI KURNIAWAN bisa memberitahukan kepada wajib pajak EDY KASIM

OSKAR dan Terdakwa pun memberikan cetakkan SKPDKB-BPHTB

sementara yang mana cetakkan tersebut belum di tanda tangani atau di cap

oleh saksi ALING dan beberapa hari kemudian Terdakwa pun menanyakan

kepada Terdakwa I VIRANDHA mengenai berkas cetakkan SKPDKB-

BPHTB yang dibawa oleh saksi EDI KURNIAWAN tersebut bahwa tidak di

kembalikannya dan tanggapan Terdakwa I VIRANDHA tersebut mau

menghubungi saksi EDI KURNIAWAN dulu. Lalu keesok harinya Terdakwa I

VIRANDHA memberitahukan Terdakwa bahwa cetakan SKPDKB tersebut

biarlah saksi EDI KURNIAWAN yang menyelesaikannya nanti adolah untuk

kau dari EDI tersebut. Dan pada hari rabu bulan oktober 2019 Terdakwa I

VIRANDHA menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada titipan dari

saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa I VIRANDHA pun menyuruh

Terdakwa untuk bertemu diparkiran kantor dan memberikan uang sebesar

Rp.24.000.000,- keepada Terdakwa dan esok harinya saksi EDI

KURNIAWAN menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada titipan yang

dititip ke Terdakwa I VIRANDHA sudah diberikan dan dijawab Terdakwa

sudah bang.

- Bahwa tidak boleh SKPDKB tersebut namun boleh dicetak apabila wajib

pajak setuju mau bayar kemudian diparaf saksi ALING baru Terdakwa cetak.

- Bahwa Terdakwa ada mendapat uang pemberian dari saksi EDI

KURNIAWAN sebesar Rpp.24.000.000,- melalui Terdakwa I VIRANDHA..

- Bahwa pada hari Rabu bulan oktober 2019 dikantor dan uang tersebut

adalah ucapan terimakasih dari saksi EDI KURNIAWAN atas meloloskan

cetak berkas sementara pengurusan BPHTB.

- Bahwa Terdakwa I VIRANDHA diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- dan

Terdakwa III DIKA 30.000.000,- namun Terdakwa DIKA LUTFHIA Terdakwa

ketahui setelah dikumpulkan diruang kepala dinas hari Rabu 11 desember

2019.

- Bahwa peran Terdakwa I VIRANDHA sebagai pengecekan laporan Notaris

untuk supaya jangan ketahuan ada permainan dan sedangkan peran

Terdakwa III DIKA LUTHFIA setahu Terdakwa adalah memberikan Slip

setoran Bank yang belum diinfut dai Bank 9 jambi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Terdakwa tahu bahwa setoran pajak tersebut belum disetorkan

dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi EDI KURNIAWAN tersebut

belum dikembalikan kepada Terdakwa.

- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi EDI KURNIAWAN

tersebut sudah Terdakwa kembalikan lagi pada hari selasa 03 desember

2019 didekat Dialer sinar sentosa daerah sipin.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANGGA tersebut yang mana ANGGA

tersebut bekerja dikantor Notaris.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa

menerima uang dari saksi EDI KURNIAWAN, dikerenakan Terdakwa bilang

negoisasi pajaknya besar, sehingga Terdakwa mengganggap cukup masuk

akal dan Terdakwa terima pemberian tersebut.

Terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI, yang pada pokoknya


- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 terdakwa yang bekerja selaku teller/kasir

Bank 9 Jambi yang ditempatkan di kantor BPPRD Kota Jambi ditemui oleh

oleh saksi ANGGA PRACETERIA MUTIRONA yang mengatakan akan ada

pajak BPHTB yang pengurusannya oleh saksi EDI KURNIAWAN yang akan

dibayarkan oleh wajib pajak dan meminta terdakwa untuk mengatur

penerimaan uangnya seolah-olah sudah diterima oleh BANK 9 Jambi akan

tetapi tidak diinput dalam sistem BANK.

- Bahwa atas permintaan dari saksi ANGGA PRACETERIA tersebut disetujui

oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, datang saksi EDI KURNIAWAN

bersama wajib pajak Edy Kasim Oscar bersama isterinya dan saksi ANDI

DARMAWAN untuk membayar pajak BPHTB sebesar Rp.274.650.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu

Terdakwa yang sudah tahu akan tugasnya menerima uang yang akan

disetorkan oleh wajib pajak lalu terdakwa memberi paraf dan stempel Bank

9 Jambi pada slip setoran kepada wajib pajak tanpa ada validasi dan

memperlihatkan kepada wajib pajak untuk meyakinkan wajib pajak bahwa

uang yang disetorkan tersebut sudah diterima dan pembayaran sudah sah

secara hukum.

- Bahwa seingat terdakwa, slip setoran tersebut di foto oleh istri wajib pajak

dan dikembalikan kembali kepada terdakwa.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut tidak diinput dan divalidasi

dalam system Bank 9 Jambi sehingga tidak terdata ke sistem rekening

koran ke Kas Daerah dan slip setoran tersebut terdakwa simpan untuk

diberikan kembali beserta uang pajak yang tidak jadi disetorkan tersebut

kepada saksi EDI KURNIAWAN melalui terdakwa I VIRANDHA.

- Bahwa pada sore harinya terdakwa I VIRANDHA datang menemui

Terdakwa untuk mengambil uang setoran sebesar Rp.274.650.000,- (dua

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua)

slip setoran tersebut lalu diberikan terdakwa uang beserta slip setoran

tersebut setelah mendapat konfirmasi dari saksi EDI KURNIAWAN bahwa

yang mengambil adalah terdakwa I VIRANDHA.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat

validasi dalam slip setoran wajib pajak Edy Kasim Oscar tetapi slip setoran

yang sudah terdakwa III paraf dan diberi stempel tersebut diberikan kepada

saksi EDI KURNIAWAN.

- Bahwa dapat terdakwa pastikan validasi yang tertera pada slip setoran

tersebut adalah bukan validasi yang dikeluarkan dari Bank 9 Jambi, hal ini

dapat dilihat dari ukuran huruf dan cetakkan printer yang berbeda dengan

printer yang ada di loket Bank 9 Jambi yang ada di kantor BPPRD Kota

jambi.

- Bahwa untuk validasi pada slip setoran pajak atas nama wajib pajak Edy

Kasim Oscar yang tertera hanya ada user ID dari teller Bank 9 Jambi yakni

terdakwa yang hanya mempunyai kewenangan untuk mencantumkan user

ID nya sendiri tanpa ada otoritas dari Pimpinan (atasan langsung) untuk

penerimaan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kebawah.

- Bahwa benar seharusnya untuk setoran diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) harus dilaporkan kepada atasan terdakwa yakni saksi DWI

ANDAYANI untuk mendapat otoritas pimpinan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasannya sehubungan

dengan adanya penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak Edy Kasim

Oscar dan juga tidak memuatnya dalam laporan keuangan harian dan

bulanan dikarenakan setoran tersebut tidak di validasi.

- Bahwa secara kasat mata terlihat dari Font atau jenis huruf nya saja

berbeda dengan sisitem Banking bank 9 Jambi ukuran Pont pada sitem

bank 9 jambi lebih kecil dibandingkan pada validasi yang diduga

dipalsukan, kemudian karena teransaksi diatas Rp.50.000.000,- sehausnya



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menggunakan 2 User yaitu User atasan tersangka dan User tersangka,

namun pada valifdasi yang diduga yang dipalsukan tersebut keduanya

terdapat User terdakwa keduanya.sedangkan seingat terdakwa berkas

tersebut tidak pernah terdakwa Input dan seharusnya tidak ada ketikan

Validasinya.

- Bahwa terdakwa diberi imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- atas

perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima uang sekira akhir oktober 2019 dilorong dekat

rumah terdakwa dan uangnya terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa sebagai Teller Bank 9 jambi dikantor BPPRD kota jambi

hanya seorang diri tidak ada yang mengawasi, kemudian perbuatan

sebagaimana yang terdakwa terangkan tersebut sudah direncanakan

sebelumnya.

- Bahwa sesuai SOP terdakwa tidak boleh menahan uang peyetor, jika

dipending pada saat itu juga uang wajib dikembalikan kewajib pajak dan

terdakwa tidak dibenarkan memberikan slip setoran yang belum tervalidasi,

namun sudah ada paraf terdakwa III dan stempel bank 9 jambi.

- Bahwa benar pada hari rabu 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib

terdakwa ditelfon oleh peggawai bank 9 jambi yang mana terdakwa diminta

untu datang kekantor BPPRD, setelah sampai diruangan Sdr.KABAN,

terdakwa sudah mendapati saksi Edi kurniawan, Terdakwa I VIRANDHA,

dan Terdakwa II ISNIAH diruangan tersebut lalu terdakwa mengakui

perbuatannya dan mengakui menerima uang sebesar Rp.30.000.000,-.

- Bahwa terdakwa mengetahui uang diterima terdakwa merupakan uang

pajak yang tidak disetorkan atas nama wajib pajak Edy Kasim Oscar yang

dokumennya di palsukan tersebut.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan keluarga

tersangka sudah mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi EDI

kepada EDY KASIM OSCAR melalui saksi ANDI DARMAWAN sebesar

Rp.30.000.000.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- 1 (satu) bundel Dokumen SKPDKB-BPHTB, Slip Setoran serta dokumen

surat pengajuan penetapan pajak BPHTB atas nama Edy Kasim Oscar




- 1(satu) buah stempel kotak paraf warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi EDY KASIM OSCAR dan saksi R. DJAYA

KESUMA bersepakat melakukan jual beli tanah dan bangunan yang terletak

dijalan Ir. H Juanda RT 23 Kel Simpang III Sipin Kec Kota Baru Jambi

sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) lalu disepakati biaya

pengurusan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Pajak penghasilan (PPh), Biaya Notaris, Biaya Balik Nama serta biaya

lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi tanggung

jawab saksi EDY KASIM OSCAR yang pengurusannya akan dilakukan oleh

saksi ANDI DARMAWAN.

- Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI DARMAWAN menghubungi EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK untuk mengurus pajak Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikantor Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dengan memberikan

berkas/dokumen sebagai persyaratan pengurusan pajak tersebut.

- Bahwa benar setelah EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK menerima

berkas atau dokumen tersebut EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

menghubungi ANGGA PRACETRIA MUTIRONA Bin MUGIRAN (terdakwa

dalam penuntutan terpisah) untuk mencari orang dalam dinas BPPRD Kota

Jambi yang bisa membantu pengurusan pajak BPPHTB tersebut dan diatur

seolah-olah sudah disetorkan ke Bank Penerimaan pajak padahal tidak

disetorkan lalu EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan ANGGA

PRACETRIA MUTIRONA Bin MUGIRAN menghubungi terdakwa I

VIRANDHA dengan mengatakan bahwa “ada lokak (pengahasilan


Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kantor BPPRD kota

jambi yang nantinya akan diatur seolah-olah sudah dibayarkan padahal

tidak disetorkan uang pajak tersebut lalu disetujui oleh terdakwa I

VIRANDHA.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa benar EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK dan ANGGA

PRACETRIA MUTIRONA Bin MUGIRAN menemui terdakwa I VIRANDHA

untuk menyerahkan berkas wajib pajak atas nama Edy Kasim Oscar lalu

Terdakwa I VIRANDHA menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa II

ISNIAH yang bertugas di loket pendaftaran sambil mengatakan “ini berkas








- Bahwa benar setelah dilakukan dilakukan survey saksi FIKRI, saksi Faisal







diberikan kembali kepada terdakwa II ISNIAH.

- Bahwa benar lalu terdakwa II ISNIAH menghubungi terdakwa I VIRANDHA

dengan mengatakan bahwa berkas pajak yang diajukan oleh EDI

KURNIAWAN sudah selesai lalu terdakwa I VIRANDHA mengatakan

kepada terdakwa II ISNIAH bahwa pajak ini akan diatur supaya seolah-olah

sudah dibayarkan tetapi tidak dibayarkan lalu terdakwa II ISNIAH

mengatakan “atur saja”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I VIRANDHA menghubungi EDI KURNIAWAN

Bin YAKKUB ISHAK dan memberitahukan bahwa nilai objek pajak telah

ditentukan dan perhitungan pajak sudah dapat dibayarkan kemudian pada

sore harinya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK datang menemui

terdakwa II ISNIAH lalu meminta untuk dicetakkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SKPDKB-BPHTB) kemudian terdakwa II ISNIAH memberikan lembar

SKPDKB-BPHTB tersebut kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

yang belum dibubuhi paraf oleh saksi FAISAL dan saksi FIKRI serta belum

ditandatangani oleh saksi ALING maupun dibubuhi stempel BPPRD kota



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jambi dan juga memberikan nomor keluar buku besar padahal seharusnya

sesuai dengan aturannya terdakwa II ISNIAH tidak boleh memberikannya.


tanda tangan Fikri Faisal dan Aling, stempel kepada terdakwa I VIRANDHA

dengan cara memfoto lalu dikirimkan melalui Whattshap lalu terdakwa I

VIRANDHA mengirimkan kembali contoh tanda tangan Fikri, Faisal dan

Aling serta stempel kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK melalui

ANGGA PRACETERIA untuk diberikan kepada EDI KURNIAWAN.


tangan serta stempel dari ANGGA PRACETERIA lalu terdakwa I VIRANDHA

bersama ANGGA PRACETRIA MUTIRONA Bin MUGIRAN (terdakwa dalam

penuntutan terpisah) diajak oleh EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membuat stempel tiruan

BPPRD kota Jambi yakni kotak paraf yang berwarna merah lalu ANGGA

PRACETERIA turun untuk membuatnya stempel tersebut dan menyerahkan

kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK selanjutnya EDI

KURNIAWAN menerimanya dan membawanya pulang lalu

mepergunakannya pada lembaran SKPDKB-BPHTB dengan cara meniru

tanda tangan FIKRI, FAISAL dan ALING k sehingga seolah-olah SKPDKB-

BPHTB tersebut asli dan tidak dipalsu.

- Bahwa setelah itu EDI KURNIAWAN memberitahukan kepada ANDI

DARMAWAN bahwa BPHTB sudah dibayarkan dan sekira tanggal 11



BPHTB kemudian bertemu dengan EDI KURNIAWAN yang telah menunggu

di loket Bank 9 Jambi selanjutnya EDI KURNIAWAN mendampingi saksi

EDY KASIM OSCAR menyetorkan uang atas pajak BPHTB yang telah

dipalsukan tanda tangan serta paraf dan stempelnya sebesar


ribu rupiah) yang terdiri 2 (dua) slip setoran masing-masing senilai Rp.

222.000.000,- dan Senilai Rp. 52.650.000,-



III DIKA LUTHFIA UTAMI sebelumnya sudah dihubungi oleh ANGGA


yang pengurusannya oleh EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


akan dibayarkan dan meminta terdakwa III DIKA LUHTFIA UTAMI untuk

mengatur penerimaan uangnya seolah-olah sudah diterima oleh BANK 9

Jambi akan tetapi tidak diinput dalam sistem BANK dan disetujui oleh

terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI selanjutnya Terdakwa III DIKA LUTHFIA

yang sudah tau akan tugasnya menerima uang yang akan disetorkan oleh

wajib pajak lalu terdakwa III DIKA LUTHFIA memperlihatkan kepada wajib

pajak slip setoran yang sudah diparaf dan diberi stempel Bank 9 Jambi

tanpa ada validasi untuk meyakinkan wajib pajak bahwa uang yang

disetorkan tersebut sudah diterima dan pembayaran sudah sah secara

hukum.

- Bahwa benar uang yang terdakwa III DIKA LUTHFIA terima tersebut tidak

tercatat atau diinput dan divalidasi dalam system Bank 9 Jambi sehingga

tidak terdata ke sistem rekening koran ke Kas Daerah dan slip setoran

tersebut terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI simpan untuk


kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK melalui terdakwa I

VIRANDHA.

- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa I VIRANDHA datang menemui

DIKA LUTHFIA UTAMI Binti RAMIADI untuk mengambil uang setoran


puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) slip setoran tersebut lalu terdakwa I


selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membuat ketikan

validasi dengan menggunakan laptop Toshiba lalu mencetak (print out)

ketikan validasi tersebut kedalam 2 (dua) lembar slip setoran menggunakan

printer merk cannon sehingga seolah-olah slip setoran tersebut telah

divalidasi.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dwi Andayani dan keterangan

Ahli Rangga Sasmita menerangkan dipersidangan bahwa validasi yang

tertera pada slip setoran tersebut adalah bukan validasi yang dikeluarkan

dari Bank 9 Jambi, hal ini dapat dilihat dari ukuran huruf dan cetakkan

printer yang berbeda dengan printer yang ada di loket Bank 9 Jambi yang

ada di kantor BPPRD Kota jambi yang menggunakan printer EPSON serta

dilihat dari jumlah setoran yang diterima diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dimana untuk penerimaan tersebut harus ada kode otoritas

pimpinan cabang BANK 9 Jambi yakni saksi Dwi Andayani sedangka dari



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


validasi tersebut yang tertera hanya ada user ID dari teller Bank 9 Jambi

yakni terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI yang hanya mempunyai

kewenangan untuk mencantumkan user ID nya sendiri tanpa ada otoritas

dari Pimpinan (atasan langsung) untuk penerimaan Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) kebawah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Rangga Sasmita, slip setoran

tersebut juga dapat dicek apakah benar atau tidak dari laporan keuangan

teller harian dan bulanan, dan berdasarkan keterangan saksi Dwi Andayani

menerangkan telah melakukan pengecekan laporan keuangan harian dan

bulanan namun tidak menemukan nilai transaksi penerimaan pajak sebesar


ribu rupiah) atas nama wajib pajak Edy Kasim Oscar tersebut sehingga

validasi yang ada pada slip setoran tersebut tidak benar.

- Bahwa benar selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK

memberikan seluruh dokumen kepada ANDI DARMAWAN untuk dilakukan

proses dikantor Notaris YEL ZUMARDI, setelah itu EDI KURNIAWAN Bin

YAKKUB ISHAK menghubungi terdakwa I VIRANDHA dan ANGGA untuk

memantau kondisi laporan pajak sehubungan dengan dokumen tersebut

dan melaporkan perkembangannya kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK bahwa laporan mengenai Pajak dan dokumen tersebut tidak

terkendala apa-apa.

- Bahwa benar selanjutnya masih dalam bulan oktober 2019 EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membagi uang sejumlah


ribu rupiah) yang dikuasainya tersebut kepada terdakwa I VIRANDHA

sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), terdakwa II ISNIAH

sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), terdakwa III DIKA

LUTHFIA UTAMI sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan

ANGGA sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).




online, lalu terdakwa II ISNIAH memberitahukan kepada terdakwa I

VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberitahukan kepada EDI

KURNIAWAN dan ANGGA PRACETERIA mengenai aturan tersebut.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa benar berkas wajib pajak atas nama EDY KASIM OSCAR telah

dilakukan pengurusan kekantor BPN Kota Jambi dengan dilampirkan

SKPDKB-BPHTB dan Slip setoran pajak yang dipalsukan baik tanda

tangan, paraf, stempel dan validasi oleh EDI KURNIAWAN namun tidak bisa

di lanjutkan karena tidak ditemui nomor referensinya sehingga berkas

tersebut dikembalikan kepada Notaris Yel Zumardi lalu pihak notaris

mengirimkan berkas tersebut ke kantor BPPRD Kota Jambi untuk dimintai

nomor referensi.

- Bahwa benar lalu terdakwa II ISNIAH menelpon EDI KURNIAWAN untuk


mereka lalu para terdakwa, EDI KURNIAWAN dan ANGGA PRACETERIA

bersepakat untuk menyetorkan kembali uang pajak yang sudah di bagi-

bagikan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Isniah memberikan ide kepada Edi Kurniawan untuk

memasukkan kembali berkas pajak tersebut dan disetujui oleh edi








- Bahwa benar saksi Aling juga menanyakan kepada LIA (staf bagian

pelayanan) siapa yang menerima berkas atas nama wajib pajak Edi Kasim

Oscar yang meminta penetapan nilai pajak lalu LIA mengatakan yang

menrimanya adalah terdakwa II ISNIAH selanjutnya saksi Aling melaporkan

kepada Kepala BPPRD Kota Jambi dan terdakwa II ISNIAH dipanggil dan



adalah EDI KURNIAWAN lalu EDI KURNIAWAN di telepon oleh terdakwa II

ISNIAH dan ketika datang EDI KURNIAWAN mengakui perbuatannya

sebagaimana tersebut diatsa dan menyebutkan nama-nama yang terlibat

dan menerima uang pajak yang tidak disetorkan tersebut yakni terdakwa I

VIRANDHA, terdakwa II ISNIAH, terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI dan

ANGGA PRACETERIA.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa benar adanya ketidak sesuaian tanda tangan pada lembar SKPDKB-

BPHTB atas nama Edy Kasim Oscar sebagaimana berita acara

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Selatan No.

Lab : 74/DTF/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang pada kesimpulannya

menyatakan :






Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

3. Unsur jika penggunaan ini dapat menimbulkan kerugian, karena surat

pemalsuan

4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau

turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai

unsur “Barangsiapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah

melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan

Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Barangsiapa” ini dalam perundang-

undangan pidana disebut juga dengan “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barangsiapa”, pada

dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas

perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa

orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai

dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994

tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ”

adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat

dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang

dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” ini

adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya error in persona atau

salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai

terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan

unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya

menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat

dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula

keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang

dimaksud dengan Terdakwa I VIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II

ISNIAH Binti SIDIK DAUD, dan terdakwa III DIKA LUTHFIA Binti RAMIADI,

adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di

persidangan Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di

persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara

ini Terdakwa I VIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II ISNIAH Binti

SIDIK DAUD, dan terdakwa III DIKA LUTHFIA Binti RAMIADI, sebagaimana

dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang

Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut

hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa

I VIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II ISNIAH Binti SIDIK DAUD,

dan terdakwa III DIKA LUTHFIA Binti RAMIADI , namun apakah terdakwa dapat

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari

Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain

dalam dakwaan

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau

yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal.

195) mengatakan yang dimaksud dengan “surat” adalah segala surat baik yang

ditulis dengan serbi, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik dan lain-

lain.

Surat yang dipalsukan tersebut harus surat yang dapat :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya Ijazah, karcis tanda masuk,

surat andil, dll)

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang,

perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)

3. Dapat diterbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau semacam itu)

4. Surat yang digunakan sebagai penjelasan untuk suatu peristiwa (misalnya

surat tanda lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat

angkutan, persetujuan, dll)

Sementara bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan

dengan cara :

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).

2. Memalsu surat : mengubah surat yang diminta agar jadi isinya menjadi lain

dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu

diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, tambah

atau ubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto

dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat adalah :

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah

asli dan tidak palsu.

2. Penggunaannya (surat yang dipalsukan) harus dapat mendatangkan

kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada,

baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga

yang sengaja memakai surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia

gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada

orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat

itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Ahli, keterangan terdakwa

dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam

persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :











KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

untuk mengurus pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dikantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Jambi dengan memberikan berkas/dokumen sebagai persyaratan

pengurusan pajak tersebut.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia















VIRANDHA.

























Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia








































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia










222.000.000,- dan Senilai Rp. 52.650.000,-















hukum.







VIRANDHA.








Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






divalidasi.






























terkendala apa-apa.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia













online, lalu terdakwa II ISNIAH memberitahukan kepada terdakwa I

VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberitahukan kepada EDI

KURNIAWAN dan ANGGA PRACETERIA mengenai aturan tersebut.








nomor referensi.

- Bahwa benar lalu terdakwa II ISNIAH menelpon EDI KURNIAWAN untuk


mereka lalu para terdakwa, EDI KURNIAWAN dan ANGGA PRACETERIA

bersepakat untuk menyetorkan kembali uang pajak yang sudah di bagi-

bagikan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa Isniah memberikan ide kepada Edi Kurniawan untuk

memasukkan kembali berkas pajak tersebut dan disetujui oleh edi










Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa benar saksi Aling juga menanyakan kepada LIA (staf bagian

pelayanan) siapa yang menerima berkas atas nama wajib pajak Edi Kasim

Oscar yang meminta penetapan nilai pajak lalu LIA mengatakan yang

menrimanya adalah terdakwa II ISNIAH selanjutnya saksi Aling melaporkan

kepada Kepala BPPRD Kota Jambi dan terdakwa II ISNIAH dipanggil dan



adalah EDI KURNIAWAN lalu EDI KURNIAWAN di telepon oleh terdakwa II

ISNIAH dan ketika datang EDI KURNIAWAN mengakui perbuatannya

sebagaimana tersebut diatsa dan menyebutkan nama-nama yang terlibat

dan menerima uang pajak yang tidak disetorkan tersebut yakni terdakwa I

VIRANDHA, terdakwa II ISNIAH, terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI dan

ANGGA PRACETERIA.

- Bahwa benar adanya ketidak sesuaian tanda tangan pada lembar SKPDKB-

BPHTB atas nama Edy Kasim Oscar sebagaimana berita acara

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Selatan No.

Lab : 74/DTF/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang pada kesimpulannya

menyatakan :






Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika penggunaan ini dapat menimbulkan kerugian, karena

surat pemalsuan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Unsur-

unsur dari tindak pidana pemalsuan surat adalah :

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah

asli dan tidak palsu.

2. Penggunaannya (surat yang dipalsukan) harus dapat mendatangkan

kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada,

baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga

yang sengaja memakai surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia

gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada

orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat

itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.


persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa

dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam

persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :












untuk mengurus pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dikantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Jambi dengan memberikan berkas/dokumen sebagai persyaratan

pengurusan pajak tersebut.












Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






VIRANDHA.


































Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





































222.000.000,- dan Senilai Rp. 52.650.000,-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia
















hukum.







VIRANDHA.










divalidasi.







Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



























terkendala apa-apa.













Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dari setiap pembayaran pajak yang dilakukan yang dapat dilihat

secara online, lalu terdakwa II ISNIAH memberitahukan kepada

terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA memberitahukan

kepada EDI KURNIAWAN dan ANGGA PRACETERIA mengenai aturan

tersebut.








nomor referensi.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EDY KASIM OSCAR


juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau

turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur ini perlu

dikemukan sumber-sumber baik undang-undang maupun doktrin hukum

dan atau yurisprudensi, yang kami jadikan dasar untuk membuktikan unsure

ini.

Ajaran tentang Delneming (penyertaan) yang diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memungkinkan seorang peserta

dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya hanya memenuhi

sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut

hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak

pidana. Hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak

pidana antara lain dapat berupa :

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.

2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan

namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan

tersebut.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain

hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidana.

H.R dalam arrest nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5)

disebutkan “peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa pasal 55 KUHPidana

menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap jadi pelaku dan

dihukumsebagai pelaku”.

Bentuk-bentuk Delneming menurut KUHPidana adalah :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (doen plegen) sering juga disebut

(middelijk daderscahp).

2. Turut serta melakukan (medeplegen)

3. Pemancingan (uitlokking)

4. Pembantuan (medepliichtigheid)


persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan para

terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan

dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang menerima

pekerjaan dari ANDI DARMAWAN untuk mengurus pembayaran pajak

atas nama wajib pajak EDY KASIM OSCAR lalu menghubungi ANGGA

PRACETRIA MUTIRONA Bin MUGIRAN untuk mengatur pembayaran pajak

tersebut seolah-olah sudah dibayarkan akan tetapi tidak dibayarkan dengan

cara memalsukan dokumen surat yang menjadi pendukung keabsahan

pembayaran pajak yang dimaksud yakni berupa SKPDKB-BPHTB dan Slip

setoran dari Bank 9 Jambi selanjutnya ANGGA PRACETERIA dan EDI

KURNIAWAN menguhungi terdakwa I VIRANDHA untuk bekerjasama dan

menjelaskan niatnya melakukan pengaturan pajak tersebut dan disetujui

oleh terdakwa I VIRANDHA lalu terdakwa I VIRANDHA menyerahkan

berkas atas nama wajib pajak Edy KASIM OSCAR tersebut kepada






4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) lalu

terdakwa II ISNIAH membuatkan lembar disposisi untuk mendapat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


persetujuan dari saksi ALING guna dilakukan survey atas objek pajak

tersebut oleh saksi Fikri dan saksi Faisal.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II ISNIAH menghubungi

terdakwa I VIRANDHA dengan mengatakan bahwa berkas pajak yang

diajukan oleh EDI KURNIAWAN sudah selesai lalu terdakwa I VIRANDHA

mengatakan kepada terdakwa II ISNIAH bahwa pajak ini akan diatur

supaya seolah-olah sudah dibayarkan tetapi tidak dibayarkan lalu terdakwa

II ISNIAH mengatakan “atur saja”.











jambi dan juga memberikan nomor keluar buku besar padahal

seharusnya sesuai dengan aturannya terdakwa II ISNIAH tidak boleh

memberikannya.



dengan cara memfoto lalu dikirimkan melalui Whattshap lalu

terdakwa I VIRANDHA mengirimkan kembali contoh tanda tangan Fikri,

Faisal dan Aling serta stempel kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK melalui ANGGA PRACETERIA untuk diberikan kepada EDI

KURNIAWAN.

- Bahwa setelah mendapat lembar SKPDKB-BPHTB dan contoh paraf,

tanda tangan serta stempel dari ANGGA PRACETERIA lalu

terdakwa I VIRANDHA bersama ANGGA PRACETRIA MUTIRONA Bin

MUGIRAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) diajak oleh EDI


untuk membuat stempel tiruan BPPRD kota Jambi yakni kotak paraf yang

berwarna merah lalu ANGGA PRACETERIA turun untuk membuatnya

stempel tersebut dan menyerahkan kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ISHAK selanjutnya EDI KURNIAWAN menerimanya dan membawanya

pulang lalu mepergunakannya pada lembaran SKPDKB-BPHTB dengan

cara meniru tanda tangan FIKRI, FAISAL dan ALING k sehingga seolah-

olah SKPDKB-BPHTB tersebut asli dan tidak dipalsu.

- Bahwa benar ANGGA PRACETERIA menghubungi terdakwa III DIKA

LUTHFIA UTAMI selaku teller Bank 9 Jambi yang menerima pembayaran

pajak yang ada di kantor BPPRD Kota Jambi melalui telepon yang

mengatakan akan ada pajak BPHTB yang pengurusannya oleh EDI

KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK yang akan dibayarkan dan meminta

terdakwa III DIKA LUHTFIA UTAMI untuk mengatur penerimaan uangnya

seolah-olah sudah diterima oleh BANK 9 Jambi akan tetapi tidak diinput

dalam sistem BANK dan disetujui oleh terdakwa III DIKA LUTHFIA UTAMI

selanjutnya Terdakwa III DIKA LUTHFIA yang sudah tau akan

tugasnya menerima uang yang akan disetorkan oleh wajib pajak lalu

terdakwa III DIKA LUTHFIA memperlihatkan kepada wajib pajak slip

setoran yang sudah diparaf dan diberi stempel Bank 9 Jambi



hukum.





diberikan kembali beserta uang pajak yang tidak jadi disetorkan

tersebut kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK melalui

terdakwa I VIRANDHA.




puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) slip setoran tersebut lalu

terdakwa I VIRANDHA memberikan kepada EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB

ISHAK selanjutnya EDI KURNIAWAN Bin YAKKUB ISHAK membuat ketikan




divalidasi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia










Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas sebagaimana yang

terungkap dalam persidangan, sudah jelas adanya peranan masing-masing

terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwaakan kepadanya sehingga tindak pidana tersebut menjadi lengkap dan

selesai.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut

hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1)

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu

Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah

terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan

lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum

dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para

Terdakwa, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan

pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para

Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :


dokumen surat pengajuan penetapan pajak BPHTB atas nama Edy Kasim

Oscar





yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Angga Praceteria

Mutirona. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang

bukti dalam perkara Angga Praceteria Mutirona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merugikan Edy Kasim Oscar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga

memperlancar persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Para terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh

saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I VIRANDHA ASHARRI Bin KUNHARI, terdakwa II


telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pidana “Secara Bersama-sama Pemalsuan Surat sebagaimana dalam

dakwaan Kesatu Primair”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :


dokumen surat pengajuan penetapan pajak BPHTB atas nama Edy

Kasim Oscar





Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

perkara Angga Praceteria Mutirona

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020, oleh kami, Alex

T.M.H Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum,

Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, S.H.,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadiri Penasehat Hukumnya

masing-masing ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md



Direktori Putusan - Mahkamah Agung - Mahkamah Agu ...

Documents