ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH Analisa dan Pemecahan Masalah Dari uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara kinerja sekarang dengan kinerja yang diinginkan, sehingga dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah utama dan penyebab-penyebab masalah, yang akan dianalisa berdasarkan landasan teori, kemudian ditentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai dan akhirnya dijelaskan mengenai solusi-solusi untuk memecahkan masalah. A. Analisa Masalah 1. Rekonsiliasi Internal Masih terdapatnya validasi merah pada ringkasan hasil validasi 2 dan validasi 3 periode bulan Januari s/d Desember 2010, merupakan indikasi masih adanya masalah dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal pada KPPN Tebing Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut : 2. Validasi dan Verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB Masih terdapatnya data SPM/SP2D/SSBP/SSPB yang tidak valid, merupakan indikasi masih adanya masalah dalam UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 14
24
Embed
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH · Web viewAnalisa Masalah Rekonsiliasi Internal Masih terdapatnya validasi merah pada ringkasan hasil validasi 2 dan validasi 3 periode bulan Januari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Analisa dan Pemecahan Masalah
Dari uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui kesenjangan
yang terjadi antara kinerja sekarang dengan kinerja yang diinginkan, sehingga
dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah utama dan penyebab-penyebab
masalah, yang akan dianalisa berdasarkan landasan teori, kemudian ditentukan
sasaran-sasaran yang akan dicapai dan akhirnya dijelaskan mengenai solusi-solusi
untuk memecahkan masalah.
A. Analisa Masalah
1. Rekonsiliasi Internal
Masih terdapatnya validasi merah pada ringkasan hasil validasi 2 dan validasi
3 periode bulan Januari s/d Desember 2010, merupakan indikasi masih adanya
masalah dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal pada KPPN Tebing Tinggi. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :
2. Validasi dan Verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB
Masih terdapatnya data SPM/SP2D/SSBP/SSPB yang tidak valid, merupakan
indikasi masih adanya masalah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi
SPM/SP2D /SSBP/SSPB pada KPPN Tebing Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 sebagai berikut :
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 14
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
3. Rekonsiliasi Eksternal/Penerbitan BAR
Belum terlaksananya ketepatan waktu rekonsiliasi antara KPPN Tebing
Tinggi selaku Kuasa BUN dengan satker/UAKPA periode bulan Januari s/d
Desember 2010, merupakan indikasi masih adanya masalah dalam pelaksanaan
rekonsiliasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 15
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
4. Penatausahaan LPJ Bendahara
Belum terlaksananya ketepatan waktu Penatausahaan LPJ Bendahara pada
KPPN Tebing Tinggi periode bulan Januari s/d Desember 2010, merupakan
indikasi masih adanya masalah dalam pelaksanaan Penatausahaan LPJ
Bendahara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :
5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Belum terlaksananya ketepatan waktu penerbitan dan pengiriman LKPP/LK
Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi periode bulan Januari s/d Desember 2010,
merupakan indikasi masih adanya masalah dalam pelaksanaan penyusunan
LKPP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 16
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Terkait dengan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual,
hanya 12 satker (23,08%) yang menyajikan informasi pendapatan dan belanja
secara akrual sebagai lampiran LK tingkat UAKPA tahunan, antara lain :
1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
2. Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Kejaksaan Negeri Sei Rampah;
4. KPP Pratama Tebing Tinggi;
5. KPP Pratama Lubuk Pakam;
6. KPPN Tebing Tinggi;
7. Kandep Agama Tebing Tinggi;
8. MTsN Lubuk Pakam;
9. MIN Penggalangan Kab. Deli Serdang;
10. MIN Rambutan Kota Tebing Tinggi;
11. BPS Kab. Serdang Bedagai;
12. Polres Tebing Tinggi.
Penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang disampaikan
oleh satker diatas sehubungan dengan pembayaran persekot/uang muka gaji yang
masih harus ditagih pada tahun 2011 dan kekurangan pembayaran tunjangan
beras yang masih harus dibayarkan pada tahun 2011.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 17
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Masalah pokok ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Kurangnya kompetensi SDM
Kinerja SDM sangat tergantung pada kemampuan, pengetahuan, dan
kemauan atas pelaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sejalan dengan
itu, observasi yang dilakukan penulis pada proses rekonsiliasi internal, validasi dan
verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB, rekonsiliasi eksternal dan penerbitan BAR,
penatausahaan LPJ Bendahara, dan penyusunan LKPP, menunjukkan bahwa
faktor kompetensi dan kualitas SDM KPPN dan tenaga teknis satker/UAKPA
mempunyai andil yang signifikan atas terjadinya permasalahan tersebut.
Kurangnya kompetensi disebabkan oleh pola fikir (mindset) SDM KPPN dan
tenaga teknis satker/UAKPA yang belum mendukung, kurangnya SDM KPPN yang
menguasai peraturan perbendaharaan dan SOP serta tenaga teknis satker/UAKPA
yang mampu melakukan rekonsiliasi, dan kurangnya sosialisasi dan bimbingan
teknis tentang peraturan perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait
pelaksanaan rekonsiliasi.
Hal ini dapat dilihat dari seringnya ditemukan kesalahan pada dokumen LK
satker/UAKPA dan LPJ Bendahara saat dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
Terhadap kesalahan tersebut satker/UAKPA melakukan ralat SPM dan perbaikan
LPJ Bendahara, dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi kembali dengan KPPN.
Kondisi demikian mengakibatkan seringnya satker/UAKPA terlambat melakukan
rekonsiliasi LK dan penyampaian LPJ Bendahara bersangkutan,
Demikian pula pada tingkat KPPN dapat dilihat dengan tidak dilakukannya
validasi data SISPEN setelah update aplikasi bendum Juli 2010 serta masih
terdapatnya SPM/SP2D temuan validasi dan verifikasi yang tidak diperbaiki.
Tabel 9 Matrik USG Masalah Pokok :“Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia”
NO PENYEBAB MASALAH U S G TOTAL
1. Pola Fikir (mindset) SDM KPPN dan tenaga teknis satker/UAKPA yang belum mendukung 5 4 4 13
2.Kurangnya SDM KPPN yang menguasai peraturan perbendaharaan dan SOP serta tenaga teknis satker yang mampu melakukan rekonsiliasi
5 5 5 15
3Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait pelaksanaan rekonsiliasi
5 4 5 14
Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 18
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Jika ketiga penyebab di atas dibandingkan seperti tertuang dalam tabel 9,
elemen kurangnya SDM KPPN yang menguasai peraturan perbendaharaan dan
SOP menyebabkan kurang validnya data SISPEN dan SPM/SP2D dan kurangnya
tenaga teknis satker yang mampu melakukan rekonsiliasi menyebabkan lambatnya
penerimaan LK satker/UAKPA dan LPJ Bendahara pada KPPN Tebing Tinggi.
Dengan terpenuhinya SDM KPPN yang menguasai peraturan
perbendaharaan dan SOP serta tenaga teknis satker yang mampu melakukan
rekonsiliasi, diharapkan dapat menghasilkan data SISPEN dan SPM/SP2D yang
valid dan pelaksanaan rekonsiliasi LK satker/UAKPA serta penatausahaan LPJ
Bendahara yang tepat waktu pada KPPN Tebing Tinggi.
2. Lemahnya Koordinasi.
Lemahnya koordinasi antar seksi pada KPPN dalam kegiatan perbaikan data
SISPEN dan SPM/SP2D, serta lemahnya koordinasi antara KPPN dengan
satker/UAKPA dalam pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan penerbitan BAR serta
penatausahaan LPJ Bendahara juga memberikan andil yang cukup besar
terjadinya masalah tersebut.
Lemahnya koordinasi disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap
peraturan perbendaharaan dan SOP, kurangnya komunikasi antar seksi pada
KPPN dan antara KPPN dengan satker/UAKPA mitra kerja, dan kurangnya
informasi tentang peraturan perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait
rekonsiliasi. Hal ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak diterbitkannya Nota Penyesuaian kepada Supervisor atas perbaikan
data SPM/SP2D/SSBP/SSPB pada database KPPN Tebing Tinggi.
b. Tidak tepat waktunya penyampaian LK satker/UAKPA dan LPJ Bendahara;
c. Lambatnya pelaksanaan sosialisasi PER-47/PB/2009 tanggal 10 November
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Jika ketiga penyebab di atas dibandingkan seperti tertuang dalam tabel 10,
elemen kurangnya komunikasi antar seksi pada KPPN dan antara KPPN dengan
satker/UAKPA mitra kerja menyebabkan kurang validnya data SISPEN dan
SPM/SP2D dan lambatnya penerimaan LK satker/UAKPA dan LPJ Bendahara
pada KPPN Tebing Tinggi.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 19
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Tabel 10 Matrik USG Masalah Pokok :“Lemahnya Koordinasi”
NO PENYEBAB MASALAH U S G TOTAL
1. Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perbendaharaan dan SOP. 5 4 3 12
2. Kurangnya komunikasi antar seksi pada KPPN dan antara KPPN dengan satker/UAKPA mitra kerja. 5 4 4 13
3.Kurangnya informasi tentang peraturan perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait pelaksanaan rekonsiliasi
5 3 3 11
Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya
Dengan komunikasi yang baik, diharapkan kurangnya kepatuhan terhadap
peraturan perbendaharaan dan SOP, kurangnya informasi tentang peraturan
perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait pelaksanaan rekonsiliasi dapat
diminimalisir, sehingga perbaikan data SISPEN dan SPM/SP2D dapat dilakukan
secara maksimal dan LK satker/UAKPA serta LPJ Bendahara dapat diterima tepat
waktu.
3. Kinerja Aplikasi yang Belum Stabil
Aplikasi Akuntansi Vera (versi v11.2.2a) merupakan aplikasi yang
memproses data transaksi keuangan ditingkat KPPN dengan sebuah mekanisme
proses posting yang akan membentuk buku besar sebagai bahan untuk
menghasilkan laporan keuangan.
Rekonsiliasi merupakan salah satu proses untuk menghasilkan laporan
keuangan yang akurat, sehingga kurang stabilnya kinerja aplikasi dapat
menghambat rekonsiliasi.
Tabel 4.4 Matrik USG Masalah Pokok :“Kinerja Aplikasi Yang Belum Stabil ”
NO PENYEBAB MASALAH U S G TOTAL
1. Aplikasi Vera (versi v.11.2.2a) belum dapat dioperasionalkan pada pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan stker bulan Januari 2011.
3 3 4 10
2. Tidak ada perbaikan aplikasi oleh kantor pusat. 3 4 5 12
Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 20
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Tabel 4.4 memperlihatkan perbandingan penyebab belum stabilnya
kinerja aplikasi Vera yang berakibat pada terlambatnya pelaksanaan
rekonsiliasi Kuasa BUN.
3. Kurangnya Pengawasan
Disamping kurangnya kompetensi SDM dan lemahnya koordinasi, salah satu
faktor yang berpotensi menyebabkan tidak maksimalnya dilakukan perbaikan data
SPM/SP2D/SSBP/SSPB tersebut adalah kurangnya pengawasan.
Kurangnya pengawasan disebabkan masih kurang lengkapnya tersedia
sarana pengawasan untuk memantau proses penyelesaian pekerjaan sebelum
pekerjaan diselesaikan, dan kurang sempurnanya SOP mengakomodir langkah-
langkah pelaksanaan pengawasan khususnya pengawasan atas pekerjaan yang
membutuhkan peran antar seksi seperti halnya penerbitan nota dinas hasil validasi
dan verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB. Contohnya adalah tidak tersedianya
checklist perbaikan data SISPEN dan SPM/SP2D sebagai alat monitoring
pengawasan serta tidak dibuatkannya tembusan Nota Penyesuaian kepada Seksi
Verifikasi dan Akuntansi atas perbaikan data SPM/SP2D/SSBP/SSPB.
Jika kedua penyebab di atas dibandingkan seperti tertuang dalam tabel 11,
elemen kurang lengkapnya tersedia sarana pengawasan dalam proses
penyelesaian pekerjaan berakibat tidak terpantaunya penyelesaian perbaikan data
SISPEN dan SPM/SP2D oleh Kepala Seksi/Subbagian dan Kepala Kantor.
Tabel 11 Matrik USG Masalah Pokok :“Kurangnya Pengawasan”
NO PENYEBAB MASALAH U S G TOTAL
1. Kurang lengkapnya tersedia sarana pengawasan dalam proses penyelesaian pekerjaan 4 4 3 11
b. Sosialisasi peraturan perbendaharaan dan SOP melalui forum GKM akan
memberikan informasi adanya perubahan (update) peraturan perbendahaan
dan SOP termasuk aplikasi terkait pelaksanaan tugas pada masing-masing
seksi;
c. Informasi yang diperoleh melalui forum GKM tersebut akan menambah
pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan pegawai, sehingga mampu
melaksanakan tugas di semua seksi/subbagian pada KPPN Tebing Tinggi.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 26
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Demikian pula dengan satker/UAKPA, dengan penyelenggaraan kegiatan
sosialisasi/bimbingan teknis akan memberikan manfaat bagi tenaga teknis
satker/UAKPA maupun bagi satker/UAKPA bersangkutan, antara lain :
a. Melalui penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut tenaga
teknis satker/UAKPA akan memperoleh pengetahuan sekaligus pengayaan
ketrampilan yang dimiliki sehingga mampu dalam melaksanakan tugasnya.
b. Satker/UAKPA dapat melakukan kaderisasi dengan mengirimkan pegawai
lainnya untuk dididik menjadi tenaga teknis pengelola keuangan. Hal ini
sangat menguntungkan bagi satker/UAKPA, karena apabila dilakukan mutasi
pegawai dalam rangka pembinaan, pelaksanaan tugas khususnya
pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.
Alternatif solusi kedua sulit untuk dilaksanakan karena pelaksanaan
pendidikan dan latihan bagi pegawai KPPN Tebing Tinggi adalah kewenangan
Kantor Pusat, KPPN Tebing Tinggi hanya dapat mengusulkan pegawai untuk
mengikuti diklat sesuai permintaan Kantor Pusat.
Demikian pula dengan satker/UAKPA, pengiriman tenaga teknis
satker/UAKPA ke institusi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan
memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Selain itu, keterbatasan
jumlah SDM yang dimiliki satker akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
mengingat beban kerja yang cukup tinggi.
Solusi ketiga yaitu dengan melengkapi sarana pengawasan berupa checklist
rekonsiliasi internal, validasi dan verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB, dan tembusan
Nota Penyesuaian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi, akan memudahkan
pengawasan penyelesaian pekerjaan sehari-hari pada KPPN, namun tidak
memberikan manfaat bagi satker/UAKPA.
Usulan untuk menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbendaharaan dan
SOP pelaksanaan tugas masing-masing seksi melalui forum GKM serta sosialisasi
dan bimbingan teknis peraturan perbendaharaan dan aplikasi terkait pelaksanaan
rekonsiliasi kepada tenaga teknis satker/UAKPA adalah alternatif paling baik,
karena lebih bermanfaat bagi pegawai KPPN dan tenaga teknis satker/UAKPA
untuk memahami peraturan perbendaharaan dan SOP serta aplikasi terkait dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan penatausahaan LPJ Bendahara.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 27
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Perbandingan manfaat dan biaya antara ketiga alternatif solusi tersebut
dapat dilihat pada tabel 12, dengan analisis biaya dan manfaat berikut ini.
Tabel 12 Matrik CBA Solusi Alternatif Masalah Spesifik :“Terpenuhinya SDM KPPN dan Tenaga Teknis Satker Yang Mampu Melakukan
Rekonsiliasi”
Solusi alternatif Manfaat Biaya RasioMengirimkan pegawai KPPN dan tenaga teknis satker/UAKPA untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
10 8 1,25
Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbendaharaan dan SOP terkait pelaksanaan tugas masing-masing seksi pada KPPN melalui Forum GKM, serta sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perbendaharaan dan aplikasi terkait pelaksanaan rekonsiliasi kepada tenaga teknis satker/UAKPA
10 4 2,50
Membuat checklist pelaksanaan rekonsiliasi internal dan validasi/verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB 8 3 1,60
Keterangan : Skala 1-10 Semakin tinggi manfaatnya maka semakin besar nilainya Semakin tinggi biayanya maka semakin besar nilainya
Berbagai alternatif solusi dan solusi terpilih tersebut dapat dilihat pada
Gambar 3 pohon alternatif di bawah ini.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 28
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
Gambar 3 Pohon Alternatif Standar
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 28
Terpenuhinya LK BUN KPPN Tebing Tinggi yang kredibel dan tepat waktu
Terpenuhinya data SISPEN dan SPM/SP2D yang valid, dan ketepatan waktu penerimaan LK Satker/UAKPA dan
LPJ Bendahara pada KPPN Tebing Tinggi
Terpenuhinya kompetensi SDM KPPN dan Tenaga Teknis
Satker/UAKPA mitra kerja KPPN
Terpenuhinya SDM KPPN yang menguasai peraturan perbendaharaan
dan SOP, dan Tenaga Teknisi Satker/UAKPA yang mampu
melakukan Rekonsiliasi
Mengirim pegawai KPPN dan Tenaga Teksi
Satker/UAKPA untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan
Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan SOP melalui Forum GKM, sera Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis Peraturan Perbendaharaan dan aplikasi
pelaksanaan rekonsiliasi
Membuat checklist Rekonsiliasi Internal dan
Validasi /Verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKSI VERAK KPPN TEBING TINGGI 29