KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR DISAMPAIKAN PADA: RAPAT KERJA PEGAWAI KPU KOTA BANJAR BANJAR, FEBRUARI 2016 ANALIS HUKUM PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dihubungkan dengan Draft Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018
21
Embed
ANALIS HUKUM - kpud-banjarkota.go.idkpud-banjarkota.go.id/1/images/PDF/ANALIS HUKUM draft tahapan.pdf · Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah ... lain/Kelurahan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
D I S A M P A I K A N P A D A :
R A P A T K E R J A P E G A W A I K P U K O T A B A N J A R
B A N J A R , F E B R U A R I 2 0 1 6
ANALIS HUKUM
PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dihubungkan dengan Draft Tahapan Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018
SUMBER HUKUM
BARANG SIAPA MENCARI ILMU SEMATA-MATA UNTUK ILMU NISCAYA ILMUNYA TIDAK AKAN MANFAAT WALAUPUN ILMUNYA BANYAK
BARANG SIAPA MENCARI ILMU SEMATA-MATA UNTUK DIAMALKAN NISCAYA ILMUNYA BERMANFAAT WALAUPUN ILMUNYA SEDIKIT
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh KPU Kabupaten Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Draft Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018
Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pada 13 Juni 2018 sertaWalikota dan Wakil Walikota Banjar
Pada 04 Desember 2018
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan”.
Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa ”Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”.
Pasal 201 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”.
Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023”.
Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027”.
REKAP KPU PROV/KPU KAB/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN DALAM 3 (TIGA) GELOMBANG
Badan Ad Hoc Pemilu
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP
Badan Adhock Penyelenggara Pemilu Kota Banjar Pemilu ke Pemilu
No
Badan adhock
PILGUB
2013
Pilwalkot
2013
Pileg 2014
Pilpres
2014
Estimasi Pilwalkot & Pilgub
2018
1. PPK 4 4 4 4 4
2. PPS 25 25 25 25 25
3. KPPS 306 306 404 332 375
4. PPDP /Pantarlih 306 306 404 332 375
Syarat menjadi Anggota Badan Ad Hock (PPK, PPS dan KPPS)
Warga Negara Indonesia (WNI)
Berusia Paling Rendah 25 Tahun
Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD ‘45 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, jujur dan Adil
Tidak menjadi anggota Parpol yg dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Parpol ybs
Berdomisili diwilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
Mampu secara Jasmani dan Rohani
Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP
Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
Dokumen persyaratan PPK, PPS dan KPPS
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
3. Surat Pernyataan ybs :
a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD ‘45 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
b) Tidak menjadi anggota Parpol paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP
e) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
(bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada form lampiran PKPU 3 Tahun 2013)
4. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat
Solution dalam Regulasi
Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud diatas, bagi KPPS tidak dipenuhi diwilayah/lokasi TPS ybs, anggota KPPS dapat diambil dari Desa terdekat
Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan
Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan
Hitungan 2 (dua) kali periode PPK, PPS dan KPPS : 1 (satu) periode sbg Penyelenggara Pemilu 2005 s/d 2009 1 (satu) periode sbg Penyelenggara Pemilu 2010 s/d 2014 *dalam badan ad hock yang sama • dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan
surat keterangan Kesehatan, KPU Kab/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud
Komposisi Badan Ad Hock
No. Badan Ad Hock Jumlah Orang Keterangan
1. PPK 5 1 (satu) Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) Anggota
5. KPPS 7 1 (satu) Ketua merangkap Anggota, 6 (enam) Anggota
6. Petugas Ketertiban TPS
Paling Banyak 2 (dua) orang/TPS
PPS mengusulkan Petugas dimaksud ke KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
7. PPDP Paling Banyak 2 (dua) orang/TPS
Jumlah Pemilih lebih dari 400 orang/TPS
Mekanisme pembentukan Badan Ad Hock
1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memilih calon Anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota
melakukan tahapan meliputi : a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK e. Melakukan wawancara calon anggota PPK f. Pengumuman calon anggota PPK
(dokumen Pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap 1 (satu) rangkap Asli diserahkan ke KPU, 1 (satu) rangkap fotocopy sebagai arsip PPK).
Materi seleksi tertulis dan wawancara disiapkan oleh KPU Kab/Kota.
KPU Kab/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK dan ditetapkan dengan SK KPU 5 (lima) orang Anggota PPK terpilih, 5 (lima) orang lagi sebagai PAW.
SEKRETARIAT PPK
Dalam menjalankan tugasnya PPK dibantu oleh Sekretariat yang
dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat, serta dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat (golongan paling rendah II/b) sebagai bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggara, dan (satu) orang staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu. masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK
PPK melalui KPU Kab/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat ke Kepala Daerah untuk selanjutnya ditetapkan 1 (satu) nama Sekretaris dan 2 (dua) nama staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Kepala Daerah.
dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK
dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretarat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kab/Kota, berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah dan BPD atau sebutan lain
2.usulan bersama tersebut berjumlah paling kurang 6 (enam) orang. 3.calon Anggota PPS dimaksud menyerahkan dokumen persyaratan kepada
PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap: a.1 (satu) rangkap dokumen Asli diberikan kepada KPU Kab/Kota b.1 (satu) rangkap dokumen fotocopy yang diserahkan ke PPK c. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy sebagai arsip PPS
4.Dalam hal calon Anggota PPS berdasarkan angka 2 (dua) dimaksud tidak ada yang MS, KPU Kab/Kota dapat meminta kembali untuk mengajukan calon Anggota PPS baru
5.Kepala Desa/Lurah dan BPD atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon Anggota PPS memperhatikan SDM dari Tokoh Masarakat, Mahasiswa atau Karang Taruna
6.Dalam hal pengusulan anggota PPS dimaksud angka 1 (satu) tidak dapat dilakukan, KPU Kab/Kota dapat mengangkat Anggota PPS
7.KPU Kab/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 (empat)
SEKRETARIAT PPS
Dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan
Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS : 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) orang staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
KPU Kab/Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan Pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS
Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS : tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin Pegawai Independen dan tidak berpihak Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat pernyataan)
Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS
melalui Ketua PPS Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretarat PPS bertanggungjawab kepada
Sekretaris PPS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kab/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kab/Kota
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah :
1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang
Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang
PETUGAS KETERTIBAN TPS
Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS
Petugas Ketertiban TPS paling banyak 2 (dua) orang PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban
TPS kepada PPK PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua)
orang petugas ketertiban pada tiap TPS kepada Kepala Daerah
KPU Kab/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Kepala Daerah kepada PPS
PPS menetapkan petuga ketertiban TPS dengan keputusan PPS
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN AD HOCK
MEMBANTU KPU DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SESUAI TINGKATANNYA
MEMBANTU KPU DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU SESUAI TINGKATANNYA
MEMBANTU KPU DALAM HAL MENJALANKAN TAHAPAN SESUAI TINGKATANNYA
MEMBANTU KPU DALAM HAL REKAPITULASI HASIL PEMILU (KECUALI PPS)
MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KPU DAN/ATAU TINGKATANNYA
(Psl 42 dan 43 UU Nomor 15 Tahun 2011) (Psl 20 UU Nomor 8 Tahun 2015) (Psl 12 s/d 17 PKPU Nomor 3 Tahun 2015)
KESIMPULAN
KPU Kota Banjar harus lebih intens berkoordinasi dengan instansi dan/atau Pemerintah Daerah secara gelobal dan menyeluruh diberbagai elemen (tidak hanya dalam aspek Kepemiluan saja)
Suka atau tidak suka KPU adalah lembaga baru yang sedang menata kelembagaan sehingga masih memiliki ketergantungan yang kuat pada instansi lain dan/atau Pemerintah Daerah terutama dalam SDM (berharap Ad Hock sampai tingkat bawah ditetapkan)
Untuk menunjang kinerja yang akuntabel syarat usia minimal 18 Tahun sehingga peranan pemuda lebih konkrit
Diperlukan komitmen yang kuat dan sinergitas yang tinggi dalam menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Korelasi dengan Tomas, Toga, lembaga lain belum diperankan secara optimal