BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, yang pada akhirnya meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihannya. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan berakibat pada masalah-masalah yang semakin kompleks dan sulit penanganannya. Oleh karenanya pembangunan RSAUB yang harus dilakukan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang memadukan lingkungan hidup dengan sumber daya alam, untuk mencapai keberlanjutan pembangunan yang menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan maka dilakukan penyusunan kajian kelayakan lingkungan berupa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau RKL & RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Kedua instrumen lingkungan ini disatu sisi merupakan kajian kelayakan lingkungan bagi kegiatan yang akan memulai usaha
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya memberikan
dampak positif dan negatif. Dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap
lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan setempat, yang pada akhirnya meningkatkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
tersebut menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang
harus menanggung biaya pemulihannya. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan
berakibat pada masalah-masalah yang semakin kompleks dan sulit penanganannya.
Oleh karenanya pembangunan RSAUB yang harus dilakukan adalah pembangunan
yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang memadukan lingkungan hidup
dengan sumber daya alam, untuk mencapai keberlanjutan pembangunan yang menjadi
jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi dampak negatif yang timbul
dari suatu kegiatan maka dilakukan penyusunan kajian kelayakan lingkungan berupa
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau RKL & RPL (Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Kedua
instrumen lingkungan ini disatu sisi merupakan kajian kelayakan lingkungan bagi
kegiatan yang akan memulai usaha tetapi disisi lain juga merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin memulai usaha. Sehingga melalui dokumen ini dapat
diketahui dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak-
dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif.
Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya disebut RKL dalam upaya
penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana
usaha dan/atau kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya
pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
1.2. Maksud dan Tujuan
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat
negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan.
Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan
dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.
Tujuan dilaksanakannya Rencana Pengelolaan Lingkungan ini adalah :
1. Untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dalam
rangka melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian dampak negatif penting
dan memaksimalkan dampak positif yang diperkirakan tumbuh/ timbul akibat
kegiatan pembangunan RSAUB.
2. Untuk menyusun dokumen resmi dan mengikat yang nerupakan pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan.
Sedangkan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dapat digunakan
sebagai berikut :
1. Acuan dalam melaksanakan pemantauan lingkungan sebagai hasil pengelolaan
lingkungan.
2. Acuan untuk melihat efektifitas upaya pengelolaan lingkungan.
3. Dokumen tertulis yang mengikat semua pihak yang terkait.
1.3. Kegunaan Dilaksanakan Pemantauan Lingkungan Hidup
1.3.1. Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk :
Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan
sumber daya alam secara lebih luas.
Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.
Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.
1.3.2. Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk :
Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek
ekonomis, teknis dan lingkungan.
Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi).
Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan
masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan.
Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.
1.3.3. Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk :
Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan
sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh
dampak positif dari kegiatan tersebut.
Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya
pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan
kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi.
Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang
mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.
1.4. Kedudukan RKL dalam AMDAL
Menurut Suratmo, (1999) kedudukan RKL dalam AMDAL dapat digambarkan
sebagai berikut :
1. Penanganan dampak harus mencakup pertimbangan lingkungan
2. Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana,
dan dampaknya terhadap lingkungan adalah kecil
3. Penanganan dampak dimulai dan pemilihan alternative
4. Penanganandampak memerlukan biaya
5. Kebanyakan pemrakarsa tidak berminat untuk mengembangkan ditapak
positif oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan upaya pengelolaan
dampak positif
1.5. Peraturan Perundang-undangan
Dalam penyempurnaan Studi Amdal, beberapa peraturan-peraturan yang
digunakan sebagai acuan adalah peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah
RI untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan diantaranya sebagai berikut :
1. Undang –Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang RI No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan.
4. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
Kep-02/MENKLH/I/1998 Tentang Pedoman Penentuan Baku Mutu Lingkungan.
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL.
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
Kep-13/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Penyusunan Keanggotaan dan Tata
Kerja Komisi AMDAL.
7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLH/08/1996
Tentang Jenis Kegiatan Yang Harus Dilengkapi Dengan AMDAL.
9. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. Kep-056 Tahun 1994 Tentang Pedoman
Penentuan Dampak Penting.
10. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. 299/II/1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian
Aspek Sosial dalam Pemyusunan AMDAL.
BAB II
PENDEKATAN PENGELOLAAN AMDAL
2.1. Pendekatan pengelolaan lingkungan
Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak penting, diperlukan upaya pengelolaan sehingga dampak yang timbul
dapatditoleransi lingkungan. Untuk itu, pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan
lingkungan pada setiap tahap kegiatannya sesuai dengan jenis dampak yangterjadi.
Dalam pengembangan dampak positif dan pencegahan terjadinya dampak negatif,
pengelolaan dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan,dan teknologi.
Pendekatan sosial ekonomi menjelaskan aspek sosial ekonomi,pendekatan kelembagaan
menentukan lembaga yang terkait, dan pendekatanteknologi menguraikan pilihan teknologi
yang digunakan dalam upaya pengendalian dampak.
2.1.1. Pendekatan teknologi
Pendekatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan dilakukan pada tahap
konstruksi dan pasca konstruksi. Pada prinsipnya pendekatan teknologi adalah
penggunaan teknologi yang dapat meminimalkan dampak lingkungan dan secara
ekonomis tidak merugikan pemrakarsa. Masa pembangunan RSAUB memilik 3 tahap
yaitu tahap pra, konstruksi dan pasca, dari tahap tersebut memiliki masalah serta
dampak yang ditimbulkan.
a. Pra Konstruksi
Pra konstruksi merupakan pekerjaan persiapan sebelum konstruksi di mulai
untuk memudahkan pekerjaan, pada pembangunan RSAUB kegiatan yang
dilakukan adalah pengukuran kondisi geologi tanah pada lahan bertujuan untuk
mengetahui besar kekuatan tanah untuk menahan bangunan RSAUB.
Pendekatan teknologi yang dilakukan adalah pemilihan tanah yang
digunakan jangan terlalu banyak, sebab proses pemakaian bor dalam jumlah
banyak kekuatan struktur tanah menurun. Selain itu pemakain menggunakan
softaware digitasi dirasa sudah mampu mengetahui kondisi geologi tanpa harus
menggali.
b. Konstruksi
Pekerjaan pembangunan RSAUB merupakan suatu proyek pembangunan
besar, menghabiskan biaya kurang lebih 600miliar rupiah. Pelaksanaan
memerlukan waktu yang cukup lama, maka diperlukan adanya suatu
manajemen proyek yang baik guna meminimalisir permahasalan yang
timbul.
Masalah yang terjadi adalah saat pengerjaan dimana peralatan dan
material yang digunakan sangatlah besar dan banyak, hal itu mengakibatkan
areal lahan bermasalah pada pola tanah sehingga memungkinkan terjadinya
banjir, pendekatan yang dilakukan adalah pembuatan sistem drainase yang
baik.
c. Pasca Konstruksi
Pada pasca pembangunan RSAUB ini pendekatan teknologi adalah
limbah sampah organik dan anorganik beserta peralatan medis dari RSAUB.
Pekerjaan ini menimbulkan dampak besar dan penting berupa pencemaran
limbah rumah sakit. Pendekatan teknologi untuk pencemaran dapat
dilakukan dengan pembuatan IPAL pada tempat-tempat tertentu. Penanganan
pencemaran udara oleh bau limbah pada prinsipnya adalah dengan cara menjaga tempat
pengelolaan limbah.
2.1.2.Pendekatan sosial ekonomi
Contoh pada tahap prakonstruksi (persiapan). Rencana kegiatan pembebasan
tanah berpotensi menimbulkan dampak penting berupa keresahan masyarakat.Dalam hal
ini pendekatan sosial ekonomi yang dapat dilakukan pemrakarsa,antara lain adalah:
(a) Pemrakarsa bersama instansi terkait melakukan penyuluhan kepada
masyarakat tentang rencana kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat,
daerah,dan atau negara.
(b) Pemrakarsa melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik tanah
(tidak melalui perantara atau pihak ketiga) untuk menentukan besar nilai
tanah,tanaman, dan atau bangunan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
(c) Penduduk menerima uang penggantian tanah secara utuh, pemrakarsa
tidak menggunakan jasa pihak ketiga dan sebaiknya pembayaran dilakukan
melalui bank.
(d) Pemrakarsa mengutamakan penduduk yang terkena pembebasan lahan
menjadi tenaga kerja, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
perusahaan.
Contoh pada tahap konstruksi (pekerjaan fisik) pembangunan RSAUB. Kegiatan
pengangkutan material menimbulkan dampak penting berupa kerusakan jalan. Untuk
itu, pemrakarsa wajib memperbaiki jalan yang rusak dan sebaiknya jalan tersebut
menjadi lebih baik daripada sebelum ada kegiatan pemrakarsa. Contoh pada tahap pasca
konstruksi (operasional), ternyata limbah cairnya mengakibatkan pencemaran terhadap
sumur penduduk di sekitarnya. Pendekatan sosial ekonomi untuk menanggulangi.
Pencemaran air sumur tersebut dapat dilakukan pemrakarsa dengan
menyediakan air bersih bagi penduduk, misalnya membuat sumur dalam (sumur
bor).Untuk meningkatkan dampak positif pada tahap pasca konstruksi,pemrakarsa
sebaiknya mengalokasikan dana sosial untuk membantu dan atau membina masyarakat
di sekitarnya. Misalnya, bantuan untuk perbaikan atau pem-bangunan tempat ibadah,
perbaikan jalan, dan lain-lain.
2.1.3. Pendekatan institusi
Sehubungan dengan contoh di atas, untuk kegiatan pembebasan tanah,
pendekatan kelembagaan (institusi) yang dilakukan pemrakarsa bergantung padalokasi
rencana lokasi kegiatan. Dalam hal pembebasan lahan, pemrakarsa bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah (Pemda) , Badan Pertanahan Nasional (BPN),dan Camat untuk
memberikan penjelasan melalui penyuluhan tentang usaha atau kegiatan yang akan
dilakukan. Demikian juga dalam pendataan lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan yang
akan dibebaskan, serta penentuan besarnya ganti rugi harus dicapai melalui musyawarah
mufakat, tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap anggota masyarakat.Untuk
melakukan perbaikan jalan, misalnya pemrakarsa dapat bekerjasama dengan Dinas
Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pencemaran udara dan perairan bekerja sama dengan
Dinas Kesehatan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).
Dalam masalah ketenagakerjaan,pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Dinas
Tenaga Kerja dan masalah social lainnya bekerja sama dengan Bapedalda.
2.2. Pendekatan (Instrumen) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat 8 pendekatan/instrumen.
Pemilihan pendekatan/instrumen mana yang akan digunakan tergantung pada
karakteristik lingkungan yang menonjol dan permasalahan lingkungan yang ada.
Adapun 8 pendekatan tersebut adalah :
2.2.1. Pendekatan Teknologis
Melalui pendekatan ini, maka teknologi yang membawa dampak kerusakan
lingkungan diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan (teknologi bersih), juga
dikembangkan teknologi pengelolaan limbah. Dalam hal ini diterapkan prinsip 4 R,
yang terdiri dari reuse (pemakaian kembali, reduce (pengurangan), recycle (daur ulang)
dan recovery.
2.2.2. Pendekatan Administrasi, Hukum dan Peraturan
Pendekatan ini dilakukan dengan jalan melakukan penataan dan pengaturan
terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga perilaku manusia dapat
terkendali, yang pada akhirnya diharapkan dampak negartif dari kegiatannya terhadap
lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi
2 tipe, yaitu :
mengikat (ada konsekuensi hukuman), seperti AMDAL (Peraturan Pemerintah No.
MALANG- Proses mengurus perizinan untuk pembangunan rumah sakit akademik Universitas Brawijaya (RSAUB) terus dilakukan. Rencananya hari Kamis besok, tim analisa dampak lingkungan (Amdal) UB akan melakukan tahapan sosialisasi kepada seluruh warga dan juga pejabat pemerintahan setempat.“Ini bukan sosialisasi, tapi ini adalah tahapan yang harus dilalui dalam proses amdal. Yaitu konsultasi publik dengan warga yang terkena dampak dari pembangunan rumah sakit itu,” ungkap Konsultan Perencana RSAUB, Swasono Heddy kepada Malang Post.Ditambahkan, pertemuan ini akan dihadiri warga masyarakat, RT RW, lurah, Koramil dan Polsek setempat. Materi sosialisasi diantaranya menyangkut dampak positif dan
negatif dari pembangunan itu. Tim sekaligus akan memaparkan apa solusinya dan bagaimana teknologi bisa diterapkan untuk meminimalisirnya. Hasil konsultasi publik terbuka ini selanjutnya akan dibawa ke Pemkot Malang untuk penyelesaian IMB.“Kami tidak mempermasalahkan ada warga yang setuju atau tidak, tugas kami hanya mengkaji lingkungan dan memberikan solusi jika ada dampak negatifnya,” ucapnya.Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UB ini melanjutkan proses mengurus Amdal ini ditargetkan bisa rampung awal Desember mendatang. Meski demikian lanjutnya dokumen penyelesaian Amdal ini tidak akan menghambat pembangunan RSAUB. Bahkan Amdal RSSA saja menurutnya baru diselesaikan pada 2002 lalu.Poin yang menjadi kajian dalam proses amdal ini termasuk soal keberadaan kamar mayat. Kalau sebelumnya lokasinya ditempatkan di bagian belakang rumah sakit atau dekat dengan perumahan warga, maka akan dikaji untuk dipindah. Juga maslah IPAL yang rencananya akan digeser ke depan sehingga baunya tidak sampai ke perumahan warga.Berbagai dampak sosial inilah yang akan dikaji sehingga tidak merugikan warga.“Termasuk juga masalah banjir yang menjadi ketakutan warga, kami akan survey ke lapangan untuk mencari pemecahannya,” tegasnya.Heddy menegaskan RSAUB ini dirancang sebagai rumah sakit internasional. Sehingga konsepnya sangat berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Di kawasan ini selain gedungnya mewah, suasananya akan didesain seperti mall. Karena itu dipastikan tidak ada pedagang kaki lima yang mangkal di sana. Justru berbagai layanan dan jasa seperti asuransi, perbankan yang akan menghiasi lantai dasar dari bangunan itu. Selain itu pihak UB juga sudah memikirkan masalah keamanan lingkungan. Rencananya akan dilibatkan Karang Taruna sebagai mitra untuk masalah keamanan ini.“Jika konsultasi publik ini rampung, maka hasilnya akan kami seminarkan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang. Dan rencananya November bisa presentasi di hadapan wali Kota. Sehingga pada Desember masalah amdal bisa tuntas,” imbuhnya. (oci/nug)