AMANDEMEN Nomor 4 Tanggal 1 Oktober 2018 TERHADAP KONTRAK JASA NON-KONSULTAN REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS) - 2 PROVINSI SUMATERA UTARA ANTARA Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. WIDYAGRAHA ASANA ENGINEERING CONSULTANTS Nomor: KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/PAMBM/36/III/2017 Tanggal: 17 Maret 2017
100
Embed
AMANDEMEN Nomor 4 - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/Amandemen 4 Roms/Signed Amendment No... · (b) Rapat pembahasan amandemen ROMS tanggal 12-13 September 2018; (c)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AMANDEMEN Nomor 4 Tanggal 1 Oktober 2018
TERHADAP
KONTRAK
JASA NON-KONSULTAN
REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS) - 2 PROVINSI SUMATERA UTARA
ANTARA
Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I
Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan
PT. WIDYAGRAHA ASANA ENGINEERING CONSULTANTS
Nomor: KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/PAMBM/36/III/2017
Tanggal: 17 Maret 2017
RINGKASAN KONTRAK
1. Nomor Loan : IBRD 8578-ID (Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)
IBRD 8259-ID (Additional Financing for Third Water
Supply and Sanitation for Low Income Communities/ Community Based Water Supply/PAMSIMAS II) Project)
2. Nama Penyedia Jasa : PT. WIDYAGRAHA ASANA ENGINEERING CONSULTANTS 3. Nomor dan Tanggal Kontrak : KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/ PAMBM/36/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017
Amandemen Nomor 1 : Tgl 6 April 2017 Amandemen Nomor 2 : Tgl 26 Januari 2018 Amandemen Nomor 3 : Tgl 28 Mei 2018 Amandemen Nomor 4 : Tgl 1 Oktober 2018 4. Alamat Penyedia Jasa : Fatmawati Festival Area Blok A8 Jl. RS. Fatmawati No.50 Rt.004/Rw.004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 5. Nilai Kontrak
Original Kontrak : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 1 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 2 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 3 : Rp. 61,592,876,925,- Amandemen Nomor 4 : Rp. 71.807.970.346,- 6. Uraian Jasa Pekerjaan : Memberi dukungan kepada CPMU dan CPIU serta Unit-unit
pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU. DPMU. dan Satker PSPAM Provinsi)
7. Persentase Biaya IBRD
Kontrak Awal : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 80% (Net of VAT Amandemen Nomor 4 : 80% (Net of VAT 8. Persentase Biaya APBN RM
Kontrak Awal : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 4 : 20% (Net of VAT) 9. Jumlah Biaya IBRD
Kontrak Awal : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : Rp. 48.308.138.765 (Net of VAT)
Amandemen Nomor 3 - IBRD 8578-ID : Rp. 43.155.411.765 (Net of VAT) - IBRD 8259-ID : Rp. 5.152.727.000 (Net of VAT) Amandemen Nomor 4 - IBRD 8578-ID : Rp. 52.149.067.742 (Net of VAT) - IBRD 8259-ID : Rp. 4.170.909.000 (Net of VAT) 10. Jumlah Biaya APBN RM
Kontrak Awal : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%)
Amandemen Nomor 1 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%)
Amandemen Nomor 2 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%) Amandemen Nomor 3 : Rp. 12.077.034.691 (Net of VAT) : Rp. 1.207.703.469 (VAT 10%) Amandemen Nomor 4 : Rp. 14.079.994.185 (Net of VAT) : Rp. 1.407.999.419 (VAT 10%) 11. Pembayaran : Bulanan 12. Masa Berlaku Kontrak : 16 Nopember 2020
Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Mince Halima, ST., M.Sc NIP. 197701132005022001
AMANDEMEN Nomor 4
Tanggal 1 Oktober 2018
Terhadap
Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak
Regional Oversight Management Services (ROMS)-2 Provinsi Sumatera Utara
Nomor : KU.08.08/Kontrak/ROMS-2/PAMBM/36/III/2017
Tanggal 17 Maret 2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Amandemen Nomor 4”)
dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua ribu
delapan belas antara Mince Halima, ST., M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan
Pelaksanaan Wilayah I, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengembangan Air
Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan
di Jl. PAM Baru I Nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017
(selanjutnya disebut “PPK”) Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE. (Direktur Utama) yang bertindak untuk dan
atas nama PT. Widyagraha Asana Engineering Consultants, yang berkedudukan di Fatmawati
Festival Area Blok A8. Jl. RS. Fatmawati No.50. RT.004/RW.004, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatam Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.51 Tahun
1989 dan Akta Perubahan No.18 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Penyedia”).
MENGINGAT BAHWA:
(a) Surat Bank Dunia tanggal 30 Agustus 2018 perihal Request for NOL for Draft Contract
Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS) Pamsimas III;
(b) Rapat pembahasan amandemen ROMS tanggal 12-13 September 2018;
(c) Surat PPK nomor UM.01.01/PAMBM/IX/614A tanggal 17 September 2018 perihal
Permintaan Pengajuan Draft Amandemen Kontrak Nomor 4 ROMS – 2
(d) Surat ketua CPMU Program Pamsimas perihal Request for NOL for Draft Contract
Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS) Pamsimas III;
MAKA OLEH KARENA ITU. PPK dan PENYEDIA JASA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal
sebagai berikut:
1. Semula :
Total harga Kontrak atau nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam jadwal aktifitas adalah sebesar Rp 61.592.876.925
(Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Berubah Menjadi:
Total harga Kontrak atau nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan
pekerjaan sebagaimana tercantum dalam jadwal aktifitas adalah sebesar Rp 71.807.970.346,-
(Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga
Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
2. Tetap
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Amandemen Kontrak ini:
a. Surat perjanjian; Berubah
b. syarat-syarat umum Kontrak; Tetap
c. syarat-syarat khusus Kontrak; Tetap
d. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; Berubah
e. jadwal aktifitas/biaya; Berubah
f. jadwal penugasan; Berubah
g. SPPBJ dan SPMK; Tetap
h. jaminan uang muka; Tetap
i. jaminan pelaksanaan; Tetap
DEMIKIANLAH. Amandemen Kontrak Nomor 3 ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan
PENYEDIA JASA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen
PT. Widyagraha Asana Engineering Consultants
Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat
Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE Mince Halima, ST., M.Sc Direktur Utama NIP. 197701132005022001
kabupaten dan desa, maka Pamsimas akan merekrut sekitar 18
(delapan belas) Regional Oversight Management Services (ROMS) melalui Jasa Layanan Non Konsultan (Non-Consulting Services). Pamsimas mengharapkan ROMS dapat membantu pelaksanaan
Pamsimas mulai Bulan Oktober 2016.
II. DESKRIPSI TENTANG PAMSIMAS
A. Tujuan dan Hasil Program
Tujuan Pamsimas adalah meningkatkan jumlah masyarakat
pedesaan dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang belum
terlayani dan mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi
layak. Pada akhir Tahun 2020, Pamsimas diharapkan dapat memberikan manfaat akses air minum aman dan sanitasi layak
untuk masing-masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa penduduk
perdesaan dan pinggiran perkotaan (peri-urban).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pamsimas adalah sebagai berikut.
Indikator Kinerja Utama Status per Mei 2016
Target Des 2020
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan
8 Juta Jiwa 22.1 Juta
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan
7.9 Juta Jiwa 14.5 Juta
% desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat
80% 90%
Indikator kunci lainnya dapat dilihat pada lampiran A KAK ini atau
Target kinerja ROMS diantaranya adalah: (Catatan: perubahan dapat dilaksanakan selama masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK):
1. Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten dan desa secara
tepat waktu, tepat sasaran, dan mencapai target Indikator
Kinerja Utama Pamsimas;
2. Kualitas kontruksi infrastruktur air minum dan sanitasi yang
memenuhi standar minimum spesifikasi yang dikeluarkan oleh
Kementerian PUPR (dapat diunduh dalam website pamsimas,
www.pamsimas.org) atau menjamin penggunaan secara baik oleh masyarakat untuk minimal 10 tahun (sesuai umur teknis
dalam rancangan teknis);
3. Jumlah belanja APBD yang digunakan untuk mendukung
kegiatan Pamsimas, termasuk pengembangan kapasitas dan
pembangunan infrastruktur (dana APBD sharing program dan
dana APBD bidang air minum dan sanitasi);
4. Pembayaran gaji, biaya operasional kantor dan perjalanan,
termasuk biaya pelatihan secara tepat kebutuhan, tepat waktu dan akuntabel, serta pelaporan secara tepat waktu dalam
aplikasi smart-sight;
5. Penyampaian laporan berkala secara tepat waktu, termasuk
kelengkapan dan validitas data dalam MIS;
6. Jumlah pengaduan serta tindak lanjutnya yang termuat dalam
Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan
pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.
Untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari
Provincial Coordinator (PC) dan Fasilitator Kabupaten STBM. Tim
STBM dikontrak secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan,
namun berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi berada
di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS, dan untuk
tingkat kabupaten berada dalam kendali District Coordinator/DC
ROMS).
IX. DUKUNGAN LOGISTIK DAN TEKNIS
Tim ROMS seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 mencakup sumber daya teknis dan administratif yang diperlukan untuk
memungkinkan ROMS beroperasi secara efektif dan efisien dalam
memberikan pelayanan.
Untuk mendukung kegiatan ROMS, Penyedia Jasa diharapkan
menyediakan semua peralatan yang diperlukan yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada: (a) fasilitas transportasi; (b) komunikasi,
dan (c) komputer, printer, dan peralatan kantor penting lainnya.
Persyaratan fasilitas transportasi adalah kendaraan berpenumpang
banyak (jenis MPV atau sejenis) dan harus mencakup semua biaya untuk pengemudi, operasional dan pemeliharaan. Fasilitas
transportasi menunjang kegiatan ROMS bisa disesuaikan dengan
kondisi lapangan.
Ketentuan untuk ruang kantor sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran H, Kantor ROMS Provinsi harus menyediakan tambahan
ruang kantor khusus untuk dialokasikan untuk Regional Manager
NMC dan tim FAS dapat bekerja dengan nyaman.
dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.
Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas diwilayah kota yang masuk dalam program Pamsimas tahap I dan II akan didampingi oleh DFMA dan DEAO.
Tim STBM berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi
berada di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS.
Transportasi Lokal bagi peserta untuk kegiatan Uji Petik/ Spot
Cheking, Monitoring, Supervision and Strenghtening, Coordination
Meeting, EGM di level Provinsi dan Training akan disediakan oleh
ROMS dengan ketentuan sbb:
a. Transportasi lokal ada dua jenis yaitu; dengan jarak normal dan jarak remote
b. Perhitungan transportasi local dengan jarak normal ditetapkan
dalam “fixed rate‟ sedangkan untuk jarak remote ditetapkan
dalam “ceiling rate”
Ketentuan mengenai transportasi local jarak normal dan jarak
remote sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H.
Berdasarkan surat Bank Dunia tertanggal 5 Oktober 2017 perihal Izin Prinsip variasi kontrak ROMS
LAMPIRAN C : PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN JASA KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA PROGRAM PAMSIMAS (www.pamsimas.org)
LAMPIRAN D : Wilayah Cakupan Program Pamsimas (Berubah)
Hubungan antara ROMS dengan FAS dan Tim Monev Region NMC dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.
Original/Amandemen 3 Usulan Amandemen 4
PROVINSI
KABUPATEN PAMSIMAS III
PA
MSI
MA
S I
[20
08
-
20
12
]
PA
MSI
MA
S II
[2
01
3-
20
16
]
PA
MSI
MA
S II
I [2
01
6-
20
20
]
OV
ER
SIG
HT
SER
VIC
ES
JUM
LA
H K
AB
UPA
TEN
FASI
LIT
AT
OR
AD
MIN
.
SER
VIC
ES
MO
NEV
REG
ION
1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1
1 2 Sumatera Utara 4 21 ROMS 2 21 FAS 2
3 Sumatera Barat 13 12 12 ROMS 3 21
FAS 3
4 Jambi 4 9 FAS 4
5 Riau 6 9 9 ROMS 4 14
FAS 5
2
6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6
7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19
FAS 7
8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8
9 Lampung 2 12 ROMS 6 21
FAS 9
10 Bengkulu 4 9 FAS 10
11 Jawa Barat 5 11 15 ROMS 7 19
FAS 11
3
12 Banten 2 3 4 FAS 12
13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33
FAS 13
14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14
15 Jawa Timur 21 27 ROMS 9 27 FAS 15
16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 13
FAS 16
4 17 Bali 1 5 FAS 17
18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18
PROVINSI
KABUPATEN PAMSIMAS III
PA
MSI
MA
S I
[20
08
-
20
12
]
PA
MSI
MA
S II
[2
01
3-
20
16
]
PA
MSI
MA
S II
I [2
01
6-
20
20
]
OV
ER
SIG
HT
SER
VIC
ES
JUM
LA
H K
AB
UPA
TEN
FASI
LIT
AT
OR
AD
MIN
.
SER
VIC
ES
MO
NEV
REG
ION
1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1
1 2 Sumatera Utara*) 4 25 ROMS 2 25 FAS 2
3 Sumatera Barat 13 12 12 ROMS 3 21
FAS 3
4 Jambi 4 9 FAS 4
5 Riau 6 9 10 ROMS 4 15
FAS 5
2
6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6
7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19
FAS 7
8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8
9 Lampung 2 13 ROMS 6 19
FAS 9
10 Bengkulu 4 9 FAS 10
11 Jawa Barat 5 11 16 ROMS 7 20
FAS 11
3
12 Banten 2 3 4 FAS 12
13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33
FAS 13
14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14
15 Jawa Timur 21 28 ROMS 9 28 FAS 15
16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 15
FAS 16
17 Bali 1 7 FAS 17
18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18 4
19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 21
FAS 19
20 Kalimantan Tengah 2 9 FAS 20
21 Kalimantan Selatan 8 10 11
ROMS 13 19
FAS 21
22 Kalimantan Timur 1 4 FAS 22
23 Kalimantan Utara 4 FAS 23
24 Sulawesi Utara 9 ROMS 14 14
FAS 24
5
25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25
26 Sulawesi Selatan 4 17 20 ROMS 15 25
FAS 26
27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27
28 Sulawesi Tenggara 4 12 ROMS 16 24
FAS 28
29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29
30 Maluku 5 7 ROMS 17 12
FAS 30
6 31 Maluku Utara 2 5 FAS 31
32 Papua Barat 3 5 ROMS 18 17
FAS 32
33 Papua 2 12 FAS 33
TOTAL 110 221 359 359 6
19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 24
FAS 19
20 Kalimantan Tengah 2 12 FAS 20
21 Kalimantan Selatan 8 10 11
ROMS 13 22
FAS 21
22 Kalimantan Timur 1 7 FAS 22
23 Kalimantan Utara 4 FAS 23
24 Sulawesi Utara 11 ROMS 14 16
FAS 24
5
25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25
26 Sulawesi Selatan 4 17 21 ROMS 15 26
FAS 26
27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27
28 Sulawesi Tenggara*) 4 13 ROMS 16 25
FAS 28
29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29
30 Maluku*) 5 9
ROMS 17 17
FAS 30
6 31 Maluku Utara*) 2 8 FAS 31
32 Papua Barat 3 10 ROMS 18 26
FAS 32
33 Papua 2 15 FAS 33
TOTAL 110 221 396*) 396*) 6
Catatan:
*) Penambahan Kabupaten didasarkan pada :
- SK Menteri PUPR No. 631/KPTS/M/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Ketiga.
- SK Menteri PUPR No. 325/KPTS/M/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Keempat.
- SK Menteri PUPR No. 377/KPTS/M/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program PAMSIMAS Tahap Kelima.
44
LAMPIRAN E: STRUKTUR ORGANISASI ROMS
45
LAMPIRAN F : KUALIFIKASI, RINCIAN TUGAS DAN TARGET KINERJA TIM ROMS
Calon Penyedia Jasa dalam masa penawaran harus menyiapkan 3 (tiga) Tenaga Ahli inti Provinsi dibawah ini dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.
Tenaga Ahli inti untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Provincial Coordinator 2. Water Supply and Sanitation Specialist 3. Community Development/Capacity Building Coordinator Dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penjedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari Personil non-inti Provinsi yang memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran ini untuk disetujui oleh Pemberi Jasa. Mereka adalah: 4. Co-Provincial Coordinator, apabila dipersyaratkan 5. Local Government Specialist 6. Financial Management Specialist 7. Data Management Analyst Dalam waktu 15 hari Pemberi Jasa sudah harus menanggapi secara tertulis usulan tsb. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi minimum maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini. Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa seperti diatur dalam Kontrak.
46
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
Melapor ke Ketua PPMU dan Satker Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat/sosial
8 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
7 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Korprov akan memberikan dukungan langsung kepada PPMU dan Satker Provinsi serta Pokja AMPL dalam pengelolaan program secara keseluruhan. Secara khusus tugas Korprov meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mendukung PPMU/Satker Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kemajuan program, kualitas dan keberlanjutan di provinsi/kabupaten, termasuk penyusunan KPI Provinsi, ketersediaan biaya operasional PPMU, keberfungsian Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten dan Panitia Kemitraan (Pakem), penyusunan rencana kerja tahunan, penyediaan anggaran kegiatan pelatihan dan workshop tingkat provinsi, dan lainnya;
2. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi untuk mengendalikan bantuan teknis tingkat provinsi dan kabupaten (termasuk Korprov STBM, ROMS kabupaten dan TFM), termasuk rencana kerja bersama, target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
3. Memfasilitasi dan mendorong Pokja AMPL Provinsi untuk mengembangkan kolaborasi untuk mengelola program air minum dan sanitasi pedesaan menuju akses universal air minum dan sanitasi;
4. Mengadvokasi pemda terkait target jumlah desa dampingan baru melalui Program Pamsimas dan program lain yang disinkronkan dengan Pamsimas (DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum) dan lainnya guna percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada PPMU, Satker Provinsi dan Pokja AMPL Provinsi untuk percepatan, peningkatan kinerja program serta pelaksanaan program secara umum, termasuk pengelolaan pertemuan koordinasi, penerbitan surat kepada pemda kabupaten dan pusat, dan lainnya;
6. Memberikan dukungan teknis kepada tim ROMS kabupaten dalam pelaksanaan hibah air minum perdesaan, termasuk menyusun target penerima manfaat (output), dan lainnya;
7. Mendukung PPMU dalam melaksanakan koodinasi serta pemantauan kegiatan, termasuk pemilihan desa, evaluasi RKM, pertemuan Pokja AMPL, rapat koordinasi
47
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
PPMU/DPMU, dan lainnya;
8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola evaluasi RKM tingkat provinsi secara tepat waktu;
9. Memastikan bahwa seluruh kabupaten dapat menyelesaikan kegiatan tingkat desa secara tepat waktu (pemilihan desa dan RKM, serah terima dari pemda kepada KKM/BPSPAMS);
10. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis serta POB Pamsimas;
11. Memastikan penyerahan secara tepat waktu dan dengan mutu yang terjamin terkait semua pengumpulan data dan pembuatan laporan;
12. Memastikan pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten secara tepat waktu, termasuk mendiskusikan pendanaan dan kegiatan dengan perusahaan sesuai dengan kontrak ROMS;
13. Mendukung PPMU dan Satker Provinsi, untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen terverifikasi kepada Satker Provinsi untuk permintaan persetujuan pembayaran paling terlambat tujuh (7) hari setelah seluruh dokumen disampaikan oleh DC;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk keseluruhan MIS, terutama modul 0, 1-2 dan 4 MIS;
16. Mengelola EGM dan MIS Day, termasuk mendiskusikan dengan masing-masing TA mengenai kebutuhan atau masalah spesifik sebagai bahan atau materi diskusi dan isu kelengkapan serta validitas data;
17. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat kabupaten (termasuk desa), terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten (dan desa);
18. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPMU dan Satker Provinsi dan Team Leader NMC dan Regional Manager secara tepat waktu;
19. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
1. Menjamin tercapainya IKU Pamsimas tentang jumlah tambahan orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi tingkat provinsi
2. Memastikan sistem air minum berfungsi dan dikelola serta dibiayai secara efektif
3. Pelaksanaan kegiatan tingkat desa dan tingkat pemda secara tepat waktu
4. Jumlah program dan anggaran Pemda (APBD) yang sinkron dengan Program Pamsimas, misal DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, dan APBD Murni
5. Jumlah tim ROMS kabupaten dengan kinerja baik, termasuk kinerja MIS (kelengkapan dan validitas data)
48
POSISI KOORDINATOR PROVINSI (KORPROV)ATAU PROVINCIAL COORDINATOR (PC)
6. PPMU dan Satker Provinsi mempunyai kegiatan monitoring rutin ke tingkat kabupaten dan desa
7. Pembayaran TFM secara tepat waktu
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan serta Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir;
Lembar kendali perencanaan dan pelaksananaan serta pemantauan program;
Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan/workshop dan peningkatan kapasitas.
Laporan hasil verifikasi penagihan pembayaran fasilitator;
Laporan kinerja MIS provinsi dan kabupaten dan sistem penanganan keluhan;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai keperluan.
Menyusun Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, CPMU/CPIU, PPK dan Satker Pusat
TL NMC, RM dan Tim Advisory
49
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan/teknik sipil
8 tahun pengalaman terkait, dibidang perencanaan dan pelaksanaan sarana SPAM berbasis masarakat
Pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan program pengembangan kapasitas untuk fasilitator dan masyarakat
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat dan program prasarna social lain
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas WSS Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Merencanakan, mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan program terkait sarana air minum berbasis masyarakat, serta sarana air minum dan sanitasi perdesaan untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
2. Mereview (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa (evaluasi RKM tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian dengan Juknis sebelum dikirimkan ke PPMU dan Satker Provinsi;
3. Mereview kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat, kesesuaian dengan Juknis dan POB;
4. Memastikan kepatuhan atau pemenuhan syarat pengamanan lingkungan dalam rancangan teknis RKM, termasuk kebutuhan teknis untuk gender serta difable;
5. Memberikan masukan kepada PPMU dan Satker Kabupaten untuk penilaian teknis dalam rancangan SPAM dalam RKM yang membutuhkan teknologi atau konstruksi khusus atau kompleks;
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam melakukan review dan menyetujui tiap rencana air minum dan perubahannya dalam RKM serta kegiatan operasional dan pemeliharaan (OM) yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem;
7. Memonitor dan mengawasi konstruksi untuk kabupaten atau desa tertentu serta memverifikasi kualitas dan kuantitas pekerjaan;
8. Mendukung TFM dalam membuat O&M yang efektif, dan mereview serta melakukan QA secara berkala untuk keberlanjutan sistem air minum;
9. Mendampingi dan membina asosiasi SPAM Perdesaan dari sisi teknis;
10. Membangun standar dan rujukan teknis untuk operational dan maintenance serta peningkatan kinerja SPAM;
11. Melakukan analisa teknis terhadap permasalahan atau temuan di tingkat desa serta menemukan alternative solusi;
12. Mengembangkan teknologi tepat guna dan murah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat;
13. Mempersiapkan materi atau tema pelatihan atau tema diskusi
50
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
serta mengidentifikasi narasumber untuk penyelesaian masalah teknis bagi Tim Kabupaten dan TFM, serta BPSPAMS/KKM dan Asosiasi;
14. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
15. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 4 (konstruksi, pelatihan, pengadaan);
16. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah SPAM dengan standar teknis yang baik sesuai dengan spesifikasi standar menurut Kementerian PUPR, atau menjamin penggunaan SPAM untuk minimal 10 tahun;
Jumlah desa dengan tingkat keberfungsian baik (hijau) dengan memuaskan bagi sebagian besar masyarakat sasaran;
Memastikan kesesuaian secara penuh terhadap aspek pengamanan lingkungan dan transparansi sesuai dengan kerangka kerja pengamanan lingkungan serta compliance rancangan teknis terhadap disabilitas dan gender;
Jumlah asosiasi dan BPSPAMS yang mempunyai peningkatan kapasitas teknis;
Jumlah RKM dengan hasil kegiatan pengadaan yang murah, efisien dan kompetitif;
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Laporan RTA untuk memastikan setiap skema desa sesuai dengan Juknis dan ESSF program
Laporan Teknis dan Penilaian Biaya pada sistem yang lebih besar, kompleks dan/atau mahal dalam evaluasi RKM tingkat provinsi;
Materi pelatihan WSS dan pengamana lingkungan
Laporan MIS terkait WSS terverifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten
Laporan hasil evaluasi RKM dan uji petik
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai keperluan
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi dan Kabuaten , PPMU, DPMU, NMC WSSES dan RM, ROMS Co PC dan DC
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan
dan Pengalaman
Sarjana (S1) di bidang sosial, kesehatan, ilmu pendidikan atau bidang terkait
8 tahun pengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan
51
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
(Kualifikasi
minimum,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
evaluasi program dengan pengalaman luas di organisasi
nasional dalam bidang social dan CD
Memiliki pengalaman pelatihan khusus dalam penerapan MPA/PHAST
Pengalaman dalam: a) perencanaan/pembangunan prasarana perdesaan, b) isu gender dan partisipasi oleh masyarakat
miskin dan MKAT, c) pelatihan untuk fasilitasi masyarakat.
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh
Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas CB Specialist meliputi namun tidak terbatas
kepada:
1. Mengembangkan strategi pelatihan tingkat provinsi dan
kabupaten terkait dengan bidang pemberdayaan,
kelembagaan tingkat desa serta peningkatan kapasitas
pemda dan pemerintah desa terkait dengan pembinaan atau
pemberdayaan masyarakat. Termasuk ke dalam penugasan
ini adalah mengidentifikasi daftar narasumber atau calon
trainer dari unsur pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten) yang mempunyai kapasitas atau keahlian sesuai
dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, dan
mengembangkan kerjasama sama dengan lembaga pelatihan
lokal (badiklat/litbang/PIP2B) dalam pengelolaan pelatihan
dan kegiatan pengembangan tingkat provinsi;
2. Mengadvokasi pemda provinsi dan kabupaten untuk dapat
mengembangkan pelatihan serta mempunyai pendanaan
untuk kegiatan pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten
untuk bidang air minum dan sanitasi, termasuk dalam
penugasan ini adalah mengembangkan kapasitas pemerintah
provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan atau
memfasilitasi kegiatan pelatihan;
3. Memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja
perlindungan sosial: gender, MKAT, dan difabel, termasuk
memastikan bahwa TFM dapat memfasilitasi atau
berkonsultasi secara memadai untuk gender, difable dan
MKAT;
4. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi
tingkat desa sampai dengan tahap penentuan calon desa
sasaran) dapat dilaksanakan secara tepat waktu, termasuk
pendampingan TFM dalam penyusunan proposal desa serta
IMAS I, dan lainnya;
5. Memastikan TFM dapat mendampingi pelaksanaan kegiatan
tingkat desa secara tepat waktu (mulai dari pemicuan, IMAS
II, penyusunan RKM, pengumpulan in-cash dan in-kind,
sampai penetapan desa sasaran);
6. Membantu PPMU dan Satker Provinsi dalam mengelola
evaluasi RKM, diantara dalam kepatuhan terkait
pengumpulan in-cash dan in-kind, hibah tanah, penerima
manfaat marginal (perempuan, difabel), MKAT, dan lainnya.
7. Melakukan review terhadap kualitas hasil dan proses hibah
52
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
tanah tercatat dengan baik dalam RKM, serta memberikan
alternatif solusi terhadap permasalahan hibah tanah,
termasuk memastikan bahwa proses pencatatan hibah tanah
adalah sesuai dengan Juknis dan SOP;
8. Melakukan review (QA) atas proses di masyarakat untuk
memenuhi Juknis dan review RKM sebelum disampaikan
kepada PPMU;
9. Mengembangkan materi advokasi bagi Pokja AMPL
Kabupaten untuk dapat melakukan review terhadap kualitas
PJM ProAKSI dan memastikan bahwa TFM dapat
memfasilitasi prioritas air minum dan sanitasi dalam
RPJMDesa dan RKPDesa;
10. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk DC dan TFM
untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempersiapkan
pelaksanaan PJM ProAKSi untuk mencapai 100% akses WSS
di tingkat desa;
11. Mengembangkan analisis kesenjangan dan perangkat untuk
penilaian kebutuhan pelatihan dan memastikan pelaksanaan
pelatihan yang tepat waktu dan berkualitas atas semua
program pelatihan PAMSIMAS di provinsi dan kabupaten;
12. Memastikan kualitas pelaksanaan seluruh program pelatihan
di tingkat provinsi dan kabupaten (tepat waktu, efektif, tepat
kebutuhan/substansi dan tepat sasaran);
13. Mengembangkan materi advokasi untuk pemdes dan
pemerintah kecamatan terkait dengan pencapaian akses
universal air minum dan sanitasi, misalnya penggunaan
Dana Desa dan APBDesa, prioritas air minum dan sanitasi
dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pengembangan regulasi
tingkat desa untuk akses universal, dan lainnya;
14. Mengelola pengaduan pengaduan tingkat provinsi dan
kabupaten, termasuk mengembangkan strategi untuk
mendiseminasikan secara efektif nomor dan alamat
pengaduan kepada pelaku secara luas dan menyusun target
jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
15. Bersama FMS, membantu PC untuk melakukan review
terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan
BOP fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen
terverifikasi kepada verifikator FAS serta Satker Provinsi
untuk permintaan persetujuan pembayaran;
16. Melaksanakan uji petik serta melaporkan hasilnya secara
online paling lambat tiga hari setelah uji petik dilaksanakan,
serta melakukan kegiatan pemantauan secara berkala;
17. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat
provinsi untuk modul 0, 1-2, 7.3 MIS;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah desa yang dapat menyelesaikan RKM dan PJM ProAKSI
53
POSISI WATER SUPPLY AND SANITATION SPECIALIST
yang memenuhi standar Juknis/SOP;
Jumlah RKM yang inklusif gender, MHAT, difabel serta
mempunyai pencatatan hibah tanah sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan sesuai dengan Juknis/SOP;
Pemda mempunyai program peningkatan kapasitas untuk
masyarakat dan pemerintah desa dalam bidang
pemberdayaan (yang bersumberkan APBD Murni);
Program kerjasama kegiatan pengembangan kapasitas dengan
pemda (provinsi dan kabupaten) melalui Program Pamsimas;
Jumlah desa dengan alokasi dana desa atau APBDesa yang
digunakan untuk air minum dan sanitasi;
Jumlah desa dengan RPJMDesa dan RKPDesanya memuat
prioritas air minum dan sanitasi serta jumlah desa yang
membiayai RKM dengan APBDesa;
Target jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten;
Jumlah TFM dengan kinerja baik
Output:
Strategi pengembangan kapasitas pemda dan pemerintah desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pengamanan sosial
(hibah, gender, difable, serta hibah tanah, dan lainnya);
Laporan kinerja TFM Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Laporan pengembangan materi atau bahan pelatihan untuk TFM serta EGM dan diskusi bulanan terkait dengan bidang
pemeberdayaan masyarakat dan pengamanan sosial;
Pengembangan bahan atau materi pelatihan atau diskusi sesuai dengan kebutuhan lokal;
Laporan mengenai kemajuan kegiatan pelatihan untuk
program Pamsimas, baik yang dibiayai melalui kontrak ROMS maupun yang dikelola oleh pemda, beserta hasil-hasilnya;
Laporan hasil review terhadap evaluasi RKM;
Laporan kelengkapan dan validitas data MIS;
Laporan hasil verifikasi permintaan pembayaran TFM;
Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan kinerja program;
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU
dan Bank Dunia
Hubungan
Penting
PPMU dan Satker Provinsi, PIP2B, Pokja AMPL Provinsi
PC, Tim CB NMC, Tim Advisory, Korkab/CoDC
54
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, kesehatan atau pembangunan masyarakat /sosial
7 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan CDD-WSS, kesehatan lingkungan dan program-program infrastruktur pedesaan skala kecil
5 tahun pengalaman dalam peran teknis dan manajemen yang relevan dengan 5 tahun dalam kepemimpinan tim/manajemen program untuk program dengan lingkup dan kompleksitas yang sama
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Pengalaman dengan pendanaan langsung masyarakat untuk program pembangunan akan sangat diperhitungkan
Penugasan yang diberikan
Co-PC secara umum akan membantu PC dalam mendukung PPMU dan Pokja AMPL dalam memberikan fasilitasi, advokasi dan bantuan kepada para pemangku kepentingan lokal, dan arah, bimbingan dan dukungan kepada ROMS berbasis kabupaten. Secara spesifik, tugas CoPC meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengembangkan strategi peningkatan kinerja dan pembiayaan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, termasuk melakukan pendampingan terhadap pemda (baik provinsi dan kabupaten) untuk mengalokasikan pendanaan APBD Murni dan DAK serta hibah air minum terkait peningkatan/perbaikan kinerja dan pengembangan SPAM;
2. Mengembangkan target tahunan jumlah desa dampingan untuk desa peningkatan kinerja dan desa pengembangan dengan tujuan 0% desa merah dan kuning pada tahun 2020, serta desa 100% untuk desa pamsimas pada tahun 2020;
3. Memastikan kepatuhan persyaratan proses dalam semua aspek pelaksanaan program termasuk memonitor pelibatan gender dan masyarakat miskin dan partisipasi masyarakat selama proses pelaksanaan;
4. Mendukung PC untuk mengelola kinerja kualitas tim ROMS dan pelaksanaan semua kewajiban kontraknya, termasuk dukungan teknis pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, desa dan masyarakat, dalam hal manajemen keuangan, kesehatan dan kebersihan, dan pengembangan SPAMS;
5. Mendukung PC untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dan kualitas terjamin semua pengumpulan data dan penyusunan laporan;
6. Mensertifikasi laporan kemajuan pekerjaan dan memvalidasi data MIS yang disiapkan dengan dukungan dari DC dan TFM;
7. Mengembangkan strategi keberlanjutan Program;
8. Membantu PPMU dan Satker Provinsi menyusun materi atau pembelajaran untuk pengembangan kapasitas Asosiasi SPAM Kabupaten terkait pengembangan dan perbaikan kinerja
55
POSISI CO-PROVINCIAL COORDINATOR
BPSPAMS;
9. Mengembangan bahan atau materi pengembangan kapasitas untuk Tim Kabupaten dan TFM terkait dengan pengelolaan keberlanjutan, termasuk kelembagaan dan penerapan tariff;
10. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat provinsi untuk modul 7 (keberlanjutan);
11. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
1. Jumlah sistem air minum berfungsi dan dikelola serta dibiayai secara efektif (jumlah desa dengan status hijau dan biru bertambah setiap tahunnya)
2. Jumlah sistem air minum dan sanitasi dengan kinerja buruk dan sedang (merah dan kuning) berkurang secara signifikan
3. Jumlah kabupaten dengan keberfungsian asosiasi SPAM
4. Jumlah pemda mempunyai program pembinaan BPSPAMS terkait dengan keberlanjutan dan memastikan keberfungsian infrastruktur air minum
5. Jumlah pemda yang mengalokasikan pendanaan APBD Murni untuk peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM
6. Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Hibah Air Minum Perdesaan
7. Jumlah desa dengan realisasi APBDesa untuk pembiayaan RKM (diluar dari 10%)
Output termasuk dan tidak terbatas kepada:
Masukan dalam bidang keberlanjutan untuk seluruh laporan yang disusun oleh ROMS;
Strategi keberlanjutan SPAM tingkat provinsi dan kabupaten;
Laporan kemajuan dan kinerja Asosiasi SPAMS Kabupaten dan BPSPAMS;
Laporan kinerja keberlanjutan kabupaten;
Input untuk pengembangan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas Asosiasi dan BPSPAMS serta pemda yang relevan;
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas MIS provinsi dan kabupaten dan sistem penanganan keluhan;
Laporan hasil uji petik dan rekomendasi perbaikan;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan;
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
PPMU dan Satker Provinsi, DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem
PC, CoDC, CoTL NMC, RM, Tim Advisory
56
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 41 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan dan Pengalaman
(Kualifikasi minimum , pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang adminstrasi publik/ilmu sosial atau bidang terkait
7 tahun pengalaman dalam dukungan teknis dan / atau pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan perencanaan partisipatif.
Pengalaman dalam WSS berbasis masyarakat atau program prasarana social lain lebih diutamakan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh Bank Dunia dan lembaga lainnya
Penugasan yang diberikan
Secara spesifik, tugas LG Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Memberikan masukan untuk meningkatkan strategi dan
rencana kerja untuk mendukung pemerintah daerah untuk
mengakomodasi program air minum dan sanitasi dalam
RPJMD dan RKPD, serta air minum dan sanitasi dalam
RPJMDesa dan RKPDesa;
2. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk Pemprov,
Pemda dan Pokja-AMPL dalam mempersiapkan pelaksanaan
RAD AMPL untuk mencapai Akses Universal pada 2019;
3. Memfasilitasi pemantauan pelaksanaan RAD AMPL oleh
Pokja AMPL Provinsi dan PPMU, serta mendorong pelaporan
pelaksanaan RAD secara rutin oleh Pemda Kabupaten;
4. Menjaga sistem pencatatan rutin terkait pencapaian
Komponen 1/LG (Modul 6 MIS) berdasarkan M&E/ MIS,
dan melakukan verifikasi data MIS untuk melaporkan
kinerja Pemda sebelum divalidasi dengan PC;
5. Memastikan pelaksanaan seleksi desa (mulai dari sosialisasi
tingkat kabupaten sampai dengan tahap penentuan calon
desa sasaran) secara tepat waktu, termasuk advokasi
mengenai anggaran pemda (APBD) untuk sharing program,
DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
6. Mendorong sinkronisasi program dan anggaran terkait air
minum dan sanitasi pemda (APBD) dengan Pamsimas,
misalnya DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum
Perdesaan dan APBD Murni;
7. Memfasilitasi kabupaten dalam pelaksanaan hibah air
minum perdesaan, termasuk mempersiapkan kabupaten
dalam penyiapan APBD, serta mengajukan peminatan
kepada CPMU Hibah Air Minum, dan lainnya;
8. Berdasarkan diskusi dengan Pokja AMPL (Provinsi dan
Pusat), menyusun materi atau pembelajaran untuk
pengembangan kapasitas pemda terkait pencapaian akses
57
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
universal untuk air minum dan sanitasi perdesaan;
9. Berdasarkan diskusi dengan NMC, menyusun materi atau
pembelajaran untuk pengembangan kapasitas (EGM) Tim
Kabupaten dalam mengadvokasi Pemda terkait air minum
dan sanitasi perdesaan;
10. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola
pelatihan tingkat provinsi untuk pemerintah daerah dalam
penyusunan RAD AMPL, dan pelatihan tematik lainnya;
11. Membantu PPMU dan Pokja AMPL Provinsi dalam mengelola
workshop terkait review dan integrasi RAD AMPL ke dalam
perencanaan daerah;
12. Mengembangkan materi advokasi terkait dengan pencapaian
akses universal air minum dan sanitasi perdesaan, misalnya
regulasi, pendanaan, dan lain sebagainya;
13. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara
berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum
tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
14. Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat
provinsi untuk modul 6 MIS (Komponen Pemerintah
Daerah);
15. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK
Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah kabupaten peserta Pamsimas mempunyai dan melaksanakan RAD AMPL
Jumlah kabupaten dengan peningkatan belanja pemda bidang air minum dan sanitasi.
Jumlah kabupaten yang mempunyai prioritas air minum dan sanitasi termasuk dalam RPJMD dan RKPD.
Jumlah pemda yang berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dan merealisasikan DAK (Kesehatan dan Infrastruktur) untuk pembiayaan RKM desa
Jumlah pemda mempunyai program pembinaan kepada pemerintah desa untuk peningkatan alokasi dana desa bidang air minum dan sanitasi
Jumlah pemda mempunyai regulasi terkait dengan pencapaian akses universal bidang air minum dan sanitasi
Jumlah pemda mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa dalam bidang air minum dan sanitasi
Output :
Masukan untuk mengembangkan instrumen advokasi untuk meningkatkan kesadaran Pemda, Pemerintah Desa dan DPRD
Rencana kerja dan hasil untuk pelaksanaan bantuan teknis, advokasi dan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dari DPRD, eksekutif dan lain-lain di tingkat provinsi dan
58
POSISI LOCAL GOVERNMENT SPECIALIST
kabupaten
Laporan mengenai alokasi dan realisasi anggaran untuk peningkatan kapasitas pemda: PPMU dan Pokja AMPL Provinsi mempunyai rencana kerja/anggaran untuk pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
Laporan mengenai kemajuan dan hasil kabupaten dengan rencana kerja/anggaran untuk penyusunan dan review RAD AMPL, biaya untuk mengirim utusan pemda dalam pelatihan dan workshop tingkat provinsi;
Laporan hasil kegiatan pengembangan kapasitas pemda dan Korkab;
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas Modul 6 di MIS dari semua kabupaten tercatat di situs PAMSIMAS, serta rekomendasi percepatan/perbaikan;
Laporan hasil verifikasi data MIS yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS;
Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan
Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan Penting
Pokja AMPL Provinsi, PPMU dan Satker Provinsi, Bappeda Provinsi, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL Kabupaten, Tim Penyusun/Review RAD AMPL, TAPD, dan Panitia Kemitraan
PC, Korkab, LGS NMC, Tim Advisory
59
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST
Melapor ke Koordinator Provinsi
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Provinsi
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman,
ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang keuangan, manajemen, akuntansi atau
ekonomi
7 tahun pengalaman terkait, termasuk pengalaman
substantive di penganggaran keuangan dan akuntansi
program
5 tahun pengalaman akuntasi / manejemen keuangan terkait
dengan pembangunan berbasis masyarakat
Pengalaman dalam aspek keuangan terkait dengan investasi
prasarana perdesaan akan diutamakan
Pengalaman dalam manajemenn keuangan program terkait
dengan perencanaan, desain dan pelaksanaan serta operasi
dan pemeliharaan
Penugasan
yang
diberikan
Secara spesifik, tugas FM Specialist meliputi namun tidak terbatas
penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan DIPDA
terkait program air minum dan sanitasi perdesaan,
penyediaan data dan laporan rutin berbasiskan web/internet
dan lainnya;
2. Mendukung DPMU untuk pelaksanaan program Pamsimas
secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan
Pedoman/Juknis/SOP serta berkualitas;
3. Mendukung Pakem dalam mengelola seleksi desa, termasuk
diantaranya adalah penyusunan pagu indikatif untuk air
minum dan sanitasi perdesaan, penyusunan target capaian
tahunan, persiapan sosialisasi tingkat kabupaten, penyusunan
calon desa sasaran, evaluasi RKM, penentuan pagu BLM dan
Non BLM per desa, dan penyampaian rekomendasi desa
sasaran (Pamsimas, DAK Kesehatan, APBD Murni, Hibah Air
Minum, dst);
4. Mendukung DPMU dan Satker/PPK Kabupaten untuk
mengendalikan bantuan teknis tingkat kabupaten (termasuk
Fasilitator STBM dan TFM), termasuk rencana kerja bersama,
target atau ouput pekerjaan, pemantauan kualitas hasil,
pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sasaran,
pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya;
5. Mendampingi Tim Penyusun RAD AMPL dalam melakukan
review dan menyusun RAD AMPL, termasuk dalam
pembentukkan Tim Penyusun/Review RAD AMPL, konsultasi
antar SKPD dan non pemerintah terkait air minum dan
sanitasi perdesaan, penyusunan naskah RAD AMPL, dan
lembar monitoring dan evaluasi RAD AMPL;
6. Melakukan advokasi kepada pemda dan Pokja AMPL dan
TAPD untuk pelaksanaan RAD AMPL serta peningkatan
65
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
belanja daerah terkait air minum dan sanitasi perdesaan,
termasuk di dalamnya adalah mensinkronkan antar program
(Pamsimas, DAK PAM STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air
Minum Perdesaan, APBD Murni, dan lainnya) guna
percepatan pencapaian akses air minum dan sanitasi 100%;
7. Mendukung Pemkab yang berminat untuk berpartisipasi
dalam program hibah air minum perdesaan (termasuk
menyusun dan menyampaikan surat peminatan, SPPH, dan
lainnya) sesuai dengan Juknis Hibah Air Minum Perdesaan;
8. Bekerja sama dengan Fasilitator Kabupaten STBM,
mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan
penggunaan DAK Kesehatan (DAK PAM STBM) guna
pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi;
9. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi dan LG
Specialist Provinsi, memberikan masukan terhadap bahan
atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, serta kegiatan
pengembangan kapasitas lainnya untuk pemerintah
kabupaten;
10. Bekerja sama dengan CB/CD Specialist Provinsi,
Mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-
learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk
peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini
adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM
(OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
11. Melakukan pengisian MIS Modul 6 (Pemerintah Daerah, KPI
4, 5) secara valid dan tepat waktu;
12. Memastikan kelengkapan, ketepatan waktu dan validitas pengisian data aplikasi smart-sight dan aplikasi Pamsimas
yang berbasiskan android, dan MIS (seluruh modul);
13. Melakukan analisa terhadap kinerja program Pamsimas dan air minum serta sanitasi perdesaan kabupaten dalam rangka
pencapaian akses universal dan memberikan masukan atau rekomendasi kepada DPMU/Satker/PPK Kabupaten dan
Pakem/Pokja AMPL untuk peningkatan kinerja;
14. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan
pemerintah desa/kecamatan, termasuk di dalam tugas ini adalah mendorong DPMU dan Pakem untuk melakukan
pemantauan secara rutin terhadap kualitas hasil pekerjaan
masyarakat dan pencapaian target;
15. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan
pendampingan kepada DPMU dan Satker Kabupaten serta PC
secara tepat waktu;
16. Memberikan review dan verifikasi terhadap permintaan
pembayaran gaji dan BOP fasilitator, termasuk memastikan
kelengkapan dokumen penagihan (timesheet, laporan, serta persetujuan dari DPMU dan Satker/PPK Kabupaten), serta
menyampaikan seluruh dokumen kepada PC ROMS dan
verifikator FAS tingkat Provinsi paling terlambat tujuh (7) hari setelah penerimaan dokumen dari TFM;
66
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
17. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta melaporkan hasilnya secara online maksimum
tiga (3) hari setelah uji petik dilaksanakan;
18. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK Pusat.
Catatan: Khusus untuk Kabupaten Baru peserta Pamsimas III, selain tupoksi tersebut di atas, DC/Korkab juga memegang
tupoksi dan output CoDC sebagaimana yang tertuang dalam tugas
CoDC (dapat dilihat pada matriks setelah ini) kecuali untuk pengelolaan keuangan
Palaporan dan
output
Akuntabilitas
Tercapainya tambahan jumlah orang dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas air dan sanitasi sesuai dengan target kabupaten dan akses universal air minum dan sanitasi;
Pemerintah kabupaten menyusun dan melakukan review terhadap RAD AMPL, mempunyai peningkatan belanja untuk air minum dan sanitasi, mengalokasikan anggaran (APBD Murni, DAK) untuk program air minum dan sanitasi perdesaan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi serta mempunyai regulasi untuk mendorong percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
Memastikan terisinya modul 6 secara tepat waktu dan valid;
Pemerintah kabupaten dapat melaksanakan program Pamsimas secara tepat waktu dan tepat sasaran serta berkelanjutan, serta dapat mengembangkan kolaborasi antar program untuk bidang air air minum dan sanitasi perdesaan;
Jumlah desa/RKM yang didanai oleh APBD Murni, DAK Infrastruktur, DAK PAM STBM (DAK Kesehatan) dan Hibah Air Minum Perdesaan yang berkolaborasi dengan Program Pamsimas;
Pemerintah Kabupaten dan Pakem/Pokja AMPL Kabupaten memanfaatkan data kinerja berbasiskan web untuk Pamsimas;
Jumlah fasilitator dengan ketepatan waktu pembayaran gaji dan BOP;
Daftar output termasuk:
Laporan Rencana Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat
Kabupaten dan Desa
Laporan Kemajuan dan Hasil Kegiatan Kabupaten dan Desa
Laporan Akhir Tingkat Kabupaten dan Desa
Laporan khusus mengenai pelaksanaan kegiatan
pengembangan kapasitas, termasuk masukan terhadap materi
atau modul pelatihan, pengembangan bahan diskusi, dan
lainnya
Laporan kegiatan seleksi desa, mulai dari sosialisasi, evaluasi
proposal desa, evaluasi RKM, sampai dengan penetapan calon
desa sasaran
Laporan MIS di tingkat kabupaten
67
POSISI KOORDINATOR KABUPATEN/KORKAB (DISTRICT COORDINATOR, DC)
Masukan untuk misi pengawasan Bank Dunia sesuai
keperluan.
Laporan lainnya yang diminta oleh PC dan DPMU/PPK/Satker
Kabupaten serta Pakem/Pokja AMPL
Laporan lainnya yang diminta oleh RM, NMC, Tim Advisory,
PPMU/Satker Prov, CPMU/CPIU dan Bank Dunia
Hubungan
Penting
DPMU, Satker/PPK Kabupaten, Pakem dan Pokja AMPL
Fasilitator Kabupaten STBM, TFM, PC dan CoPC, LGS dan
CB/CDS, RM, dan Tim Advisory
68
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil atau
kesehatan, ekonomi pembangunan atau ekonomi,
pengembangan sosial dan masyarakat
5 tahun pengalaman kumulatif, di bidang perencanaan dan
pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat, diutamakan bidang SPAM
3 tahun pengalaman dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal/ masyarakat,
program pendampingan pemerintah desa/kecamatan
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan
yang diberikan
CoDC pada kabupaten peserta Pamsimas I dan II mempunyai
mandat terkait keberlanjutan SPAM, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan, dan pengelolaan keuangan
Secara spesifik, tugas Co Koordinator Kabupaten (Co Korkab)
meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mendukung DPMU/Satker Kabupaten/PPK dan
Pakem/Pokja AMPL Kabupaten dalam pengembangan
strategi keberlanjutan, termasuk diantaranya adalah menolkan jumlah desa-desa dengan kinerja SPAM
Merah/Kuning;
2. Memastikan keberfungsian dan pembentukkan Asosiasi BPSPAMS Kabupaten, termasuk diantaranya adalah adanya
pembinaan dari pemda, penyusunan rencana kerja tahunan
dan target kegiatan Asosiasiasi, diskusi bulanan dengan pemda terkait kinerja BPSPAMS, dan lain sebagainya;
3. Melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk
pembinaan dan pemantauan kinerja asosiasi BPSPAM Kabupaten dan BPSPAMS;
4. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait penyusunan proposal desa, penyusunan RKM, target penerima manfaat, kelembagaan, serta pengumpulan in-cash dan in-kind termsuk perhitungan penerapan tariff pengelolaan SPAM Desa, inklusif gender, difable dan MHA, pelaksanaan pengamanan sosial (misalnya hibah tanah tercatat dengan baik), serta memastikan adanya serah terima dari pemda kepada KKM dan BPSPAMS secara lengkap dan tepat waktu;
5. Mendukung TFM dalam pendampingan desa terkait desa perbaikan atau peningkatan kinerja dan desa perluasan atau pengembangan menuju akses universal air minum dan sanitasi;
6. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten (terutama BPMPD/Bapermas) untuk melaksanakan pembinaan terhadap BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL, termasuk dukungan pengembangan kegiatan pelatihan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi kinerja BPSPAMS, memfungsikan kader AMPL, pengembangan regulasi sebagai
69
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
acuan penggunaan APBDesa untuk air minum dan sanitasi, dan lainnya;
7. Mengembangkan strategi advokasi untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan mengenai prioritas air minum dan sanitasi dalam RPJMDesa dan RKPDesa serta mendorong Pemerintah Desa untuk pendanaan RKM melalui APBDesa;
8. Bekerja sama dengan Korkab dan Fasilitator STBM, mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e-learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM (OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);
9. Bersama Fasilitator Kabupaten STBM, mengendalikan jadwal serta kualitas pendampingan TFM serta memberikan masukan terhadap penilaian kinerja TFM;
10. Mengembangkan strategi diseminasi dan mekanisme serta penanganan pengaduan;
11. Bersama Korkab dan TFM, melakukan verifikasi dan data-cleaning terhadap ketepatan pengisian data (validitas) data MIS modul 0, 1-4, dan modul 7 dalam MIS Day, dan melaporkan hasil pengecekan validitas data secara online paling lambar tiga hari setelah MIS Day;
12. Melakukan uji petik secara berkala dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik;
13. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan tingkat desa, terutama untuk titik-titik kritis pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan;
14. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Pengelolaan Keuangan 15. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa
mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya
(SP2D). Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun
laporan keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker Kabupaten melakukan pengisian laporan
keuangan untuk APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH
secara tepat waktu;
16. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan, penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha lain terkait air minum dan sanitasi;
17. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan input smartsight secara rutin tiap bulannya;
18. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
19. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari setelah dilakukan uji petik..
70
POSISI Co-KOORDINATOR KABUPATEN (CoDC)
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah desa dengan sistem air minum yang berfungsi dan secara efektif dikelola dan dibiayai oleh masyarakat;
Jumlah SPAM yang berkinerja buruk (merah dan kuning) berkurang secara signifikan;
Jumlah desa yang terbiayai oleh dana lain diluar dana BLM Pamsimas, misalnya DAK dan Hibah Air Minum Perdesaan;
Jumlah asosiasi yang berfungsi dan berkinerja baik serta mempunyai pengelolaan basis data SPAM Desa dan mempunyai program kerjasama dengan Pemda dan Pemdes;
Jumlah desa yang terisi datanya 100% dan valid;
Pemerintah kabupaten mempunyai program pembinaan pemerintah desa dan kelembagaan tingkat desa (BPSPAMS, KKM dan Kader AMPL) serta mempunyai regulasi dan mekanisme pemantauan yang memadai untuk percepatan pencapaian akses universal tingkat desa;
Jumlah desa yang membiayai RKM SPAM Desanya dengan APBDesa (diluar 10% Pamsimas);
Jumlah RPJMDesa dan RKPDesa dengan prioritas air minum dan sanitasi yang terlaksana;
Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik;
Jumlah pengaduan yang didaftarkan melalui aplikasi PPM;
Output:
Laporan pendampingan asosiasi kabupaten serta penilaian
kinerja (termasuk kinerja keuangan, kelembagaan, pelaksanaan kegiatan, dan lainnya);
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data;
Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan
APBN untuk Pamsimas dan program air minum dan sanitasi menuju akses universal (DAK, Hibah Air Minum Perdesaan,
APBD Murni, APBDesa dan lainnya);
Laporan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas pemdes, pemerintah kecamatan,
KKM, BPSPAMS, dan Kader AMPL serta Asosiasi;
Laporan mengenai kinerja operasional dan pemeliharaan
SPAM desa (keberfungsian, kelembagaan dan tariff);
Masukan terhadap laporan sesuai dengan permintaan KorKab;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan smart-sight;
Laporan lainnya sesuai kebutuhan dan permintaan dari DPMU/Satker/PPK Kabupaten, Pokja AMPL
Kabupaten/Pakem, FMS, dan PC serta PPMU/Satker Provinsi;
Laporan lainnya sesuai dengan permintaan CPMU dan Bank
Dunia
Hubungan Penting
DPMU dan Pakem, BPMPD/Bapermasdes/BPMD, Satker/PPK Kabupaten
DC dan CoPC, RM, TA Advisory dan CoTL NMC
71
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
Melapor ke District Coordinator
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) di bidang ilmu ekonomi/akuntansi/manajemen
/sejenis
3 tahun pengalaman kumulatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan/berbasis masarakat
Pengalaman dalam pelaksanaan program yang memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dan badan lain.
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas Financial Management Assistant (FMA)
meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Mengumpulkan data dan melakukan pencatatan dan analisa
mengenai DIPDA dan DIPA serta revisinya untuk pelaksanaan
program Pamsimas, termasuk pelaksanaannya (SP2D).
Termasuk dalam penugasan ini adalah menyusun laporan
keuangan (IFR) kabupaten, serta memastikan DPMU/Satker
Kabupaten melakukan pengisian laporan keuangan untuk
APBN melalui aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat
waktu;
2. Melakukan review, coaching, pendampingan kepada TFM
mengenai pengelolaan keuangan KKM, BPSPAMS dan Asosiasi
SPAM Kabupaten, termasuk penilaian kinerja pembukuan,
penerapan tariff oleh BPSPAMS, dan pengembangan usaha
lain terkait air minum dan sanitasi;
3. Memastikan personil tim kabupaten dan TFM melakukan
input smartsight secara rutin tiap bulannya;
4. Meninjau perkembangan dan menyelesaikan temuan-temuan
audit BPKP di lapangan serta pengaduan terkait
penyalahgunaan dana secara cepat dan melaporkan
progressnya kepada tim provinsi dan NMC secara rutin;
5. Melakukan pemantauan terhadap validitas dan kelengkapan
data untuk keuangan dan pembukuan sesuai dengan Modul 3
dan Modul 7;
6. Melakukan uji petik secara berkala untuk mengukur kinerja
keuangan dan pembukuan KKM serta BPSPAM dan setelah itu
mengunggah hasilnya secara on-line maksimal tiga hari
setelah dilakukan uji petik;
7. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan pembukuan tingkat desa, terutama
untuk titik-titik kritis pada saat pencairan dan penggunaan
dana, termasuk: memastikan bahwa laporan perencanaan dan
penggunaan dana adalah valid dan komplit, memastikan
bahwa KKM dan BPSPAMS dapat mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan secara baik dan benar;
72
POSISI FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT
8. Bersama TFM, mengembangkan kegiatan peningkatan
kapasitas bagi BPSPAMS, KKM dan Asosiasi dalam bidang
pengelolaan keuangan dan pembukuan;
9. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan output
Akuntabilitas
Jumlah BPSPAMS dan KKM dengan kinerja keuangan dan
pembukuan baik;
Asosiasi dengan kinerja keuangan dan pembukuan baik;
Jumlah temuan BPKP yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dan lengkap;
Jumlah SP2D yang terlaporkan melalui laporan keuangan bulanan (target DIPDA, DIPA dan realisasi);
Persentase data valid dan komplit untuk modul 3 dan 7 yang terisi secara tepat waktu;
Pemda mengisikan data keuangan pada e-monitoring secara valid dan tepat waktu
Output:
Laporan mengenai alokasi dan realisasi pendanaan APBD dan APBN untuk Pamsimas (DIPDA, DIPA dan SP2D)
Laporan mengenai kelengkapan dan validitas data untuk Modul 3 dan Modul 7 Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan;
Laporan kinerja pengelolaan keuangan Asosiasi, BPSPAMS dan KKM;
Laporan hasil tindak lanjut audit BPKP dan Smart-sight; Ketepatan waktu pengisian e-monitoring oleh Pemda/Satker
Kabupaten;
Hubungan
Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/Korkab, TFM, dan FMS
73
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
Melapor ke Koordinator Kabupaten
Jangka waktu 44 bulan
Lokasi Kantor Kabupaten
Ketrampilan
dan
Pengalaman
(Kualifikasi
minimum ,
pengalaman, ketrampilan
dan
pengetahuan)
Sarjana (S1) administrasi, ilmu komputer atau bidang yang
relevan
3 tahun pengalaman kumulatif, dalam pelaksanaan program yang menggunakan SIM berbasis website serta bekerja dalam
program pemerintah khususnya bidang air minum dan sanitasi
3 tahun pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan operasional kantor
Penugasan
yang diberikan
Secara spesifik, tugas Data Entry Operator and Administration
Officer (DEOA) meliputi namun tidak terbatas kepada:
1. Melakukan pengisian data (entry) dari log-book yang diisi
oleh Fasilitator ke dalam MIS sesuai dengan SOP dan Juknis.
Memastikan bahwa data yang diisikan ke dalam MIS adalah
data yang sudah diverifikasi oleh Korkab atau CoDC;
2. Melaporkan data-data yang bersifat anomali kepada TFM
dan CoDC/Korkab untuk mendapatkan perbaikan;
3. Mengelola jadwal pengisian data (data-entry) serta
mengkomunikasikannya kepada TFM melalui DC/CoDC;
4. Melaporkan kemajuan pengisian data serta penyampaian
log-book terisi kepada CoDC/Korkab dan SF, termasuk
melaporkan kepada CoDC/Korkab dan SF mengenai kinerja
FM dalam menyampaikan log-book terisi;
5. Membuat laporan data sesuai dengan hasil pengisian data
serta menyampaikannya kepada Korkab/CoDC dan FMA
untuk analisa dan bahan penyusunan laporan dan diskusi
(pertemuan koordinasi);
6. Menyimpan dan mengumpulkan surat-surat masuk dan
keluar, memo, serta dokumentasi komunikasi kantor;
7. Menyimpan serta mendokumentasikan seluruh log-book
terisi secara sistematis, seluruh dokumen terkait program
(Proposal Desa, RKM dan Hasil Evaluasi RKM, RAD AMPL,
Laporan Kinerja Keuangan Pemda untuk AMPL, materi
pelatihan, materi sosialisasi) serta menyimpannya dalam
bentuk digital;
8. Menyimpan seluruh dokumentasi atau foto/gambar (dengan
nama, tanggal, dan lainnya) dalam format digital;
9. Menyusun daftar barang dan alat yang disediakan melalui
kontrak ROMS (termasuk penomoran, jenis, spesifikasi, serta
tanggal terima/keluar), termasuk jadwal pemakaian,
pemeliharaan/perbaikan;
74
POSISI DATA ENTRY OPERATOR AND ADMINISTRATION OFFICER
10. Menyusun laporan terima dan keluar untuk seluruh media
(Juknis/pedoman, SOP, Spanduk, Booklet, Leaflet) dari
Provinsi/Pusat yang disalurkan kepada desa (logbook untuk
media bantu dan pedoman/juknis);
11. Membantu DC untuk mengadministrasikan pembukuan dan
dukungan logistik dan operasional kantor ROMS di
kabupaten;
12. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU, Satker/PPK Kabupaten serta PPMU/Satker Provinsi
Palaporan dan
output
Akuntabilitas
Pengisian data secara tepat waktu sesuai dengan hasil verifikasi;
Pencatatan atau administrasi seluruh keperluan dan asset kantor secara rutin dan dapat dipertanggungjawabkan;
Penyimpanan berkas dan dokumentasi program secara baik, dan mempunyai dokumen digital;
Laporan mengenai surat masuk dan keluar;
Output dan Capaian:
a) Laporan kemajuan pengisian data termasuk kelengkapannya;
Laporan pencatatan penerimaan dan keluar barang;
Laporan atau dokumen administrasi untuk seluruh operasional kantor;
Laporan lain sesuai permintaan DC, DPMU dan Satker/PPK Kabupaten dan PC serta PPMU/Satker Provinsi
Hubungan
Penting
DPMU dan Satker/PPK Kabupaten
DC/CoDC dan DMA
75
LAMPIRAN G : Organisasi Bantuan Teknis (Berubah) (TDS dihapus)
Data Managmt Analyst
Local Govt. Specialist CD Spec./CB
Coordinator
PROVINCIAL COORDINA T OR
R O MS 1 N . A. D
Data Entry Administration
DISTRICT COORDINA T OR
F/Management Specialist W ater Supply &
Sanitation Spec.
Co-District Coordinator
CFT
Senior Facilitator
CL TS/STBM
Facilitator
CL TS/STBM
Specialist
Sanitarians
P I P 2 B T r a i n i n g
O r g a n i z a o n
K K M
N M C R/MANAGER REGION 1
R O MS 1 –
R O MS 3
R O M S
R E G I O N A L
P R O V I N C I A L
CO-TL R e g i o n a l
&
Pro g ra m Su st a i n a b i l i t y
NMC TEAM LEADER N a t i o n a l
Ma n a g e me n t
C o n su l t a n t
COORDINA T OR Mo n i t o ri n g
&
Eva l u a t i o n a n d
MI S
COORDINA T OR F i n .
Ma n a g e me n t
a n d Pro cu re me n t
Complaint Handling Spec.
Financial Mgmt Specialist
Accounting &
Auditing Spec.
Procurement Specialist
MONEV Spec. Region 1, 2
MONEV Spec. Region 3, 4
MONEV Spec. Region 5, 6
COORDINA T OR C a p a ci t y Bu i l d i n g
&
T e ch n i ca l Su p p o rt
CD & Social
S/guard Spec.
Health and Hygiene Spec.
WSS & Envmt Specialist
Community Proc. Spec.
C P M U
Central Project Management Unit
MIS
Specialist
We b s i t e D e v .
Specialist
Vi l l a g e G o v t .
Inst. Specialist
Local Govt. Inst. Specialist
Advocacy/ Comm. Spec.
Local Inst.
Specialist
COORDINA T OR I n st i t u t i o n a l
St re n g t h e n i n g
HR Dev .
Specialist
Sa n i t a t i o n Ma rke t i n g
CPMU ADVISOR Y
GROUP Pro g ra m Su st a i n a b i l i t y
Pro j e ct Ma n a g e me n t
L o ca l G o ve rn me n t
V i l l a g e G o ve rn me n t
C o m-L e d
T o t a l
Sa n i t a t i o n
C o mmu n i t y D e ve l o p me n t
D I S T R I C T
C O M M U N I T Y
3
2 4
5
6
R O MS 3
R O MS 2
C O - PR O VI N C I A L COORDINA T OR
CFT
CFT
P P M U
D P M U
District Financial Managmt A s s i s t a n t
FINANCIAL VER I F I C A T O R
F A S
76
LAMPIRAN H : Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis (Berubah) – disesuaikan dengan POB Kegiatan ROMS
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
Transportasi Lokal
pada Duty Travel
- Biaya moda transportasi darat; bus, kereta api, ojek.
- Biaya moda transportasi selain darat
yang dikelola oleh operator komersial; pesawat terbang, kapal laut, kapal cepat, dll
Transportasi Lokal pada Duty Travel
Tetap
Transportasi
Lokal pada Mob./Demob.
- Biaya transportasi dari dan ke Bandara
Provinsi Transportasi
Lokal pada Mob./Demob
Tetap
Transportasi
Lokal pada Training
- Biaya transportasi dari dan ke lokasi
acara untuk Peserta non Pemerintah.
- Untuk Peserta dari unsur Pemerintah,
maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau instansi pengutus
Transportasi
Lokal pada Training
Tetap
Transportasi Lokal
Biaya transportasi yang diterima disesuaikan dengan jarak (normal/remote), dengan ketentuan sbb:
a. Jarak normal adalah jarak yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat
secara reguler.
b. Jarak remote adalah jarak yang dapat dijangkau dengan moda transportasi darat non reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda
transportasi udara. Transportasi yang tidak tersedia dengan angkutan kendaraan umum (bus, kereta api, ojek). Moda transportasi yang tersedia selain transportasi darat baik yang dikelola oleh badan maupun operator
komersil (carter / sewa khusus).
77
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
c. Perhitungan biaya tranportasi untuk jarak remote berdasarkan referensi / rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Akomodasi
pada Duty Travel
Hotel kelas melati di provinsi dan kabupaten Akomodasi
pada Duty Travel
Tetap
Uang saku
pada Duty Travel
(ditetapkan)
Uang harian yang dibayarkan kepada personil yang melakukan perjalanan dinas sesuai lingkup tugasnya dengan durasi lebih dari 8 jam (pergi-pulang)
Uang saku
pada Duty Travel
(ditetapkan)
Tetap
Meals, Snack
pada Duty Travel dan Training
1 x makan siang dan 1 x snack/makanan ringan
Meals, Snack
pada Duty Travel dan Training
Tetap
Uang harian paket Fullboard
pada Training
(ditetapkan)
Uang harian yang dibayarkan kepada Peserta dari unsur Non Pemerintah. Untuk Peserta dari unsur Pemerintah, maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau
instansi pengutus
Uang harian paket Fullboard
pada Training
(ditetapkan)
Tetap
Ticket Pesawat
(ditetapkan)
Tiket kelas ekonomi Ticket Pesawat
(ditetapkan)
Tetap
Fullday Package - Hotel Berbintang Provinsi dan Kabupaten
- Biaya paket mencakup; makan 1 (satu)
kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white
board, standard sound system)
Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Fullday Package Tetap
78
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
Fullboard Package
pada Duty Travel dan Training
- Hotel berbintang di Provinsi dan Kabupaten
- Biaya paket mencakup; akomodasi,
makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan
dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white board, standard sound system)
Maksimum Hotel Berbintang Tiga
Fullboard Package
pada Duty Travel dan Training
Tetap
Training Kit Terdiri dari buku tulis, ballpoint, pedoman dan kartu identitas untuk tiap peserta dan Tas
Training Kit Tetap
Material Kit Copy materi, alat peraga Material Kit Tetap
Spanduk Spanduk Tetap
Reporting
pada Training
- Laporan pelatihan terdiri dari : tujuan
pelatihan, pedoman program, evaluasi, KAK , Kurikulum pelatihan dan jadwal pelatihan , biodata peserta, undangan pelaksanaan dan dokumentasi
- Tersedia dalam versi softcopy (CD)
Reporting
pada Training
- Laporan pelaksanaan kegiatan
pelatihan berisi : Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Hasil yang Diharapkan), Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Tempat, Peserta,
Narasumber dan Pemandu, Materi, Metode), Proses Pelaksanaan ( Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Kesimpulan dan Rekomendasi) dan Melampirkan KAK Kegiatan, Biodata Peserta, Foto Kegiatan
dan Copy Undangan
- Tersedia dalam versi softcopy (CD
Office space Biaya sewa ruang kantor termasuk perbaikan/rehabilitasi, air conditioner,
furniture dan penambahan daya listrik
- Kantor Provinsi : Luas bangunan sekitar 120 m2; ruang kerja, ruang rapat, toilet,
Office space Tetap
79
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
dapur, gudang , mushola, dan ruang sirkulasi.
Kantor Provinsi harus mengakomodir ruang kerja untuk Regional Manager NMC dan ruang operasional FAS
masing-masing sekitar 10 m2 (minimal)
- Kantor Kabupaten : sekitar 110 m2 luas
lantai; ruang kerja, ruang rapat/ruang fasilitator, ruang tamu, toilet, dapur, gudang, mushola, dan ruang sirkulasi
Office running cost and Consumable cost
- Rekening listrik, rekening air, iuran warga
- Pembelian air minum
- Peralatan kebersihan kantor, alat penerangan, alat keamanan
- Makanan ringan konsumsi rapat
- Alat tulis kantor, material pendukung
komputer dan printer
- Kertas untuk printer, tidak termasuk
kertas untuk laporan rutin dan laporan kegiatan
Office running cost and Consumable cost
Tetap
Laptop/Notebook
Pentium Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, 12"-14" WXGA monitor
Laptop/Note- book
Tetap
Komputer Desktop
Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus
tool kit, Monitor 19"-21" LED, termasuk meja dan kursi
Komputer Desktop
Tetap
Inkjet Printer, Ukuran : A4/Letter, Resolusi Cetak : 4800 x Inkjet Printer, Tetap
80
Original Usulan Amandemen
URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM
Keterangan
multi fungsi 1200 dpi. Resolusi Scanning : 1200 x 2400 dpi, Copy : pembesaran / pengecilan Interface : USB Port
multi fungsi
Kamera digital 14 Mega Pixel CCD sensor, digital zoom sampai dengan 6 x, 3x optical zoom, External Memori minimum 8 Gb, 2-3" LCD monitor
GPS Tipe kepekaan tinggi , Barometric altimeter, Electronic compass, casing anti air , kerapatan Display WxH 240 x 400 pixels,
TFT transflektif, 65-K colour, Memori Internal 3.5 GB, Interface high-speed USB and NMEA 0183 compatible, Camera and Navigation Photo, Indonesian Basemap, Area calculation, Unit-to-unit transfer
GPS Tetap
Handy Talky FrekuensiVHF and UHF, LiIon masa hidup battery (stanby sampai dengan 11 jam) Keypad: Yes, Display: Yes
SEP OKT NOP DES DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP JUL AGU SEP OKT JAN FEB MAR APR MEI JUN
Amendment No.4
The National Rural Water Supply and Sanitation Project (PAMSIMAS III) REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS)
STAFFING SCHEDULEROMS 2 - SUMATERA UTARA Period (month) : 44
SEP OKT NOP DES DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP JUL AGU SEP OKT JAN FEB MAR APR MEI JUN
4.14 District Financial Management Assistant (DFMA) Tapanuli Selatan* Manjuram Ahmad 1 44 44