Top Banner
11/04/2014 1 Konsultasi Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut Agus Setyarso Sekretaris Eksekutif Seknas Pembangunan KPH April 2014 [email protected] Butir Paparan 1. Konteks 2. Beberapa terobosan yang (dapat) dilakukan 3. Situasi di tapak 4. Tantangan litbang kehutanan 5. Contoh clinical R&D
24

Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

Jan 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

1

Konsultasi Alignment KPH pada kebijakan dan

program Litbanghut

Agus Setyarso Sekretaris Eksekutif

Seknas Pembangunan KPH April 2014

[email protected]

Butir Paparan

1. Konteks

2. Beberapa terobosan yang (dapat) dilakukan

3. Situasi di tapak

4. Tantangan litbang kehutanan

5. Contoh clinical R&D

Page 2: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

2

Konteks

4

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025 (Hernowo, 2014)

RPJM 1 (2005 – 2009)

RPJM 2 (2010– 2014)

RPJM 4 (2020– 2025)

RPJM 3 (2015– 2019)

Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Page 3: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

3

RPJMN-III, 2015-2019 (Hernowo, 2014)

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA ALAM

IP - TEKnologi

Situasi Pembangunan KPH

The positive side: • Sudah ada 120 KPH “beroperasi” (2014) • Akan dibentuk 109 KPH pada tahun 2015 • Komitmen untuk menyelesaikan pembentukan 600 KPH

pada 2019 • KPH menjanjikan produk kreatif dengan keunggulan

komparatif tinggi. • Operasi KPH dapat mendongkrak kontribusi Kehutanan

pada PDB sebesar 3% pada 2020 dan menjadi 7% pada 2025

• “No KPH no Budget” dari Bappenas • Rencana “no KPH no Aid” (?)

Page 4: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

4

Challenges:

• Politik SDA masih berbasis perijinan – kemenangan Freeport memperpanjang ijin pembangunan KPH memerlukan reforma regulasi

• Struktur dan fungsi Kemenhut masih berbasis pembedaan fungsi kawasan – sinergi pada kerangka shared service belum banyak berjalan

• Pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan masih berbasis perijinan dan pengawasan – komitmen daerah untuk membangun KPH belum optimal

• Tidak cukup tersedia SDM profesional di KPH • Tidak cukup SDM kehutanan di Dinas/Pemda • Sebagian besar KPH dibangun pada lansekap yang

sudah terdegradasi • Sebagian besar KPH mempunyai isu sosial tinggi • Sebagian KPH dikelola berbasis adat • KPH di wilayah Timur menghadapi tantangan biaya

akses pasar yang tinggi • Sistem inventarisasi berbagai produk kreatif (HHBK,

jasling, karbon) belum dikuasai • Sistem kelestarian HHBK, jasling, karbon belum

dikuasai • Meskipun produk kreatif dapat dibangkitkan, KPH

masih berada pada segmen produksi bahan baku

Page 5: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

5

Beberapa terobosan yang (dapat) dilakukan

• Mainstreaming kebijakan (UKP4, NKB 12 K/L, RPJMN)

• Pembentukan Seknas Pembangunan KPH

• Komitmen Bappenas – “no KPH no Budget”

• Sosialiasasi ke pemerintahan daerah – belum cukup

• Fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang (inventarisasi, tatahutan, RP) KPH – dengan pendampingan “tenaga ahli”

• Upaya internalisasi program bantuan LN: GIZ, FCPF, FIP, AFD, IFACS(?), Korea

• Upaya internalisasi program Kemenhut: BP2SDMK (SMKK dan Basarhut, Bakwan, Pusdiklat), Perubahan struktur di BUK, fasilitasi dan peran Pusdal, fasilitasi RHL pada KPH, klaster HHBK di KPH (?)

Page 6: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

6

Situasi di tapak

Tipologi Pemda

• Komitmen penuh dari Kepala Daerah dan DPRD

• Komitmen dari Kadishut

• Komitmen belum jelas

• Pemda non otonomi khusus

• Pemda otonomi khusus ( Aceh, Papua, DIY)

Page 7: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

7

Tipologi KPH B 1.1 KPHL

B 1.2 KPHP

B 1.3 KPHK

B 2.1 KPH Kab/Kota

B 2.2 KPH Provinsi

B 2.3 KPH Nasional

B 3.1 KPH Kecil < 50.000 Ha

B 3.2 KPH Sedang 50.000 Ha - 100.000 Ha

B 3.3 KPH Besar > 100.000 Ha

B.4.1. KPH lahan mineral

B.4.2. KPH lahan Gambut

B.5.1. KPH Kontinen

B.5.2. KPH Pulau Kecil

Tipologi Penguasaan Lahan Hutan

C 1.1 Wilayah Tertentu < 10% C 1.2 Wilayah Tertentu 10 - 50% C 1.3 Wilayah Tertentu > 50% C 2.1 Wilayah Tertentu < 10% ; > 70% IUPHHK C 2.2 Wilayah Tertentu < 10% ; > 70% Masyarakat C 2.3 Wilayah Tertentu 10 – 15% ; > 30% IUPHHK C 2. 4 Wilayah Tertentu 10-50% ; 70% sisa Masyarakat C 2.5 Wilayah Tertentu > 50% ; 70% sisa IUPHHK C 2.6 Wilayah Tertentu > 50% ; 70% sisa Masyarakat C 3.1 Wilayah Tertentu < 10%, sisanya areal adat C 3.2 Wilayah Tertentu 10-15%, sisanya areal adat C 3.3 Wilayah Tertentu dengan siknifikansi areal adat,

masyarakat dan IUPHHK

Page 8: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

8

Tipologi Berbasis DAS D 1.1 KPH DAS sempit D 1.2 KPH DAS sedang / Sub DAS D 1.3 KPH DAS besar D 1.4 KPH DAS lahan gambut

KPH dalam Situasi Konflik E 1.1 KPH “ Aman “ konflik E 1.2 KPH rawan perubahan RTWT E 1.3 KPH rawan tumpang tindih ijin E 1.4 KPH yang identitas penggunaan lahan tinggi E 1.5 KPH rawan konflik tenurial

Tantangan Litbanghut

Page 9: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

9

Tahapan

• Research need assessment – dengan fokus KPH

• Reorientasi – refocusing program litbanghut

• Peningkatan kapasitas litbanghut

• Peningkatan jejaring riset (misalnya dengan RAKI)

• Penyempurnaan kelembagaan litbang

• Kontribusi KPH untuk pendanaan litbang

Tantangan Libang di Tingkat Makro

• Research need assessment di tingkat makro

• Politik pembangunan berbasis SDA – hutan

• Ekonomi Politik KPH

• Riset Kebijakan untuk mendukung KPH

• Konstelasi KPH dalam penanggulangan perubahan iklim

• Alignment litbang – kebijakan – implementasi

• Monitroing dan evaluasi dampat litbang

Page 10: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

10

Tantangan Litbanghut di tingkat mikro • Research need assessemnt di tingkat mikro • Ekonomi politik kehutanan di daerah • Birokrasi dan government relations • Riset kebijakan pemerintah daerah • Hutan adat pada kerangka KPH – generic dan clinical • Riset transformasi resolusi konflik – generic dan clinical • Litbang community venturing – generic dan clinical • Pengembangan teknologi sistem produksi kelas perusahaan –

clinical • Pengembangan teknologi pasca panen – clinical • Litbang pemasaran hasil hutan – clinical • Litbang sistem produksi pada hutan lindung – clinical • litbang sistem produksi pada hutan konservasi – clinical • Riset safeguards sosial dan produksi untuk sistem produksi - clinical

Contoh potensi litbang klinis

Page 11: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

11

Luas wilayah KPHP Model Gularaya berdasarkan fungsi hutan (

SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) :

Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari

21

Klpk Htn HL Daratan

HL Mangrove

Jlh HL HPT HP H P K

Jlh HP KLHLS

ha ha ha ha ha ha Ha ha

Wolasi 23.443,93 - 23.443,93 2.892,56 25.490,36 - 28.382,92 559,60

Papalia 11.587,07 5.411,07 16.998,14 814,44 40.170,17 - 40.984,61 561,96

Torobulu - 4.781,93 4.781,93 - 656,47 - 656,47 739,57

jumlah 35.031,00 10.193,00 45.224,00 3.707,00 66.317,00 - 70.024,00 1.861,13

WILAYAH KELOLA KPHP M GULARAYA

22

Page 12: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

12

III ORGANISASI KPHP GULARAYA

23

C. SARPRAS KPH

Kelas Perusahaan Prioritas 10 tahun ke depan

• Kelas perusahaan jati unggul – 20,000 ha

• Kelas perusahaan bambu – 10,000 ha

• Kelas perusahaan “Wallacea Health Center

Page 13: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

13

Page 14: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

14

Yr1 Yr2 3 4 5 6 7 8

TOTAL COST

113,750.

117,750

117,750

157,700

185,650

282,700

496,650

504,650

REVENUE

80,000.

150,000

560,000

800,000

880,000

NET REVENUE

(IDR Mio)

(113,750)

(117,750)

(117,75

0)

(77,700

)

(35,650

)

277,300

303,350

375,350

Devident 150,000 150,000 200,000

Payment for

loan, including

interest 75,000 100,000 100,000

Business

development

52,300

53,350

75,350

Total

investment

required: 462,600.00

Furniture

Page 15: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

15

Ekspor

Page 16: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

16

Bambu

Basic Business Model at bamboo plantation (bambu tali/apus) – per hectare basis for 1000 ha

plantation management (IDR 1000)

Y

R COST

OVER

HEAD TAXES

TOTAL

COSTS SALES

CUMULA

TIVE COST

CUMULA

TIVE

SALES PROFIT

PROFIT

/

YEAR

1 15,000 0.5 15,001 15,001 0 -15,001 -15,001

2 1,000 0.5 1,001 16,001 0 -16,001 -1,001

3 1,000 0.5 1,001 17,002 0 -17,002 -1,001

4 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 21,752 25000 3,248 3,248

5 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 26,503 50000 23,498 20,250

6 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 31,253 75000 43,747 20,250

7 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 36,004 100000 63,997 20,250

8 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 40,754 125000 84,246 20,250

9 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 45,505 150000 104,496 20,250

1

0 1,000 0.5 3750 1,001 25,000 50,255 175000 124,745 20,250

Page 17: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

17

Page 18: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

18

Page 19: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

19

Page 20: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

20

Wallacea Health Center

Page 21: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

21

Page 22: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

22

Page 23: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

23

KOREAN COSMETICS, Skin Food, Royal Honey 2-piece set.(Emulsion 150ml +Toner 150ml) (high moisture, elasticity, vitality for skin)[001KR Price: £51.50

Page 24: Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) : Daratan jumlah Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari 21 Klpk Htn

11/04/2014

24

Mikro hidro – kelayakan usaha pada

KPH?

Bagaimana jika di dalam HKm Hutan lindung terdapat sengon berumur 17 tahun dengan potensi 400 m3 per hektar seharga 600,000,000 per hektar?