Ch 1. Kewajiban Pembukuan Yessica Amelia SE, M.Ak Akuntansi Perpajakan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ch 1. Kewajiban Pembukuan
Yessica Amelia SE, M.Ak
Akuntansi Perpajakan
PendahuluanPendahuluan
Definisi AkuntansiAkuntansi
sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi dan kondisi perusahaan
Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan.
DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN
Niswonger dan Fees (Accounting Principles, 2007):
Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance)
Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan mudah menyusun SPT.
Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia
UU No. 28 Tahun 2007Ketentuan Umum dan Tata Cara
perpajakan (KUP)Ps. 1 angka 29 : Pembukuan adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut
Ps. 28 (ayat 1): Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
*UU KUP terbaru UU No 16 tahun 2009
Pembukuan dalam Perpajakan
Menghasilkan Laporan Keuangan (LK)
Kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban WP dalam bentuk SPT
LK harus membuktikan kebenaran angka dalam SPT (akuntabilitas pajak)
*Ketentuan pembukuan diatur di dalam pasal 28 UU KUP
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8 MILIAR
WAJIB PAJAKBADAN
DI INDONESIA
WAJIBMENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTPasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM SATU
TAHUN >= 4,8 MILIAR
WAJIB PAJAKBADAN
DI INDONESIA
WAJIBMENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTPasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia,
misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain (Pasal 28 ayat 7 UU
KUP No.28 Tahun 2007)
Harus memperhatikan itikad baik; Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya; Diselenggarakan di Indonesia; Huruf latin; Angka Arab; Satuan mata uang Rupiah; Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan
Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris; Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn
stelsel akrual atau stelsel kas; Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai
harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang).
SYARAT PEMBUKUANPasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUANTETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008
Pasal 28 ayat (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADIYANG MELAKUKANKEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS
YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO
DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp
1.800.000.000,00 (PMK NO. 01/PMK.03/2007)
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPIWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADIYANG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHAATAU
PEKERJAAN BEBAS
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUANTETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST
Pasal 28 ayat (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADIYANG MELAKUKANKEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS
YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO
DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp
4.800.000.000,00 (Ps. 14 ayat (2) UU PPh No.36 Th 2008)
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPIWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADIYANG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHAATAU
PEKERJAAN BEBAS
Berbeda dengan pembukuan, pengertian pencatatan dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Penghitungan besarnya penghasilan neto untuk setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh WP ditetapkan dengan persentase yang ditetapkan oleh DJP, sedangkan sebagai pengawasannya bahwa setiap WP yang menyelenggarakan pencatatan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan.
SanksiBerdasarkan Pasal 39 UU KUP setiap orang yang
dengan sengaja :1.Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
2.Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya,sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN
BADAN ORANG PRIBADI
Pasal 28 ayat (11) UU KUP
PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM
APLIKASI ONLINE
SELAMA 10 TAHUNDI INDONESIA
Tempat Kedudukan
Tempat Kegiatanatau
Tempat Tinggal
Pembukuan dengan Bahasa dan Mata Uang Asing
Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebenarnya diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, Pasal 28 ayat (8) Undang-undang KUP memberikan ruang kepada Wajib Pajak tertentu untuk menggunakan Bahasa Asing dan satuan mata uang selain Rupiah setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
Ketentuan pelaksanaan tentang tatacara penggunaan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dalam pembukuan diatur oleh: PMK No.196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan: PMK No. 24/PMK.011/2012
Ketentuan lebih teknis lagi diatur oleh:Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2010 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana telah diubah dengan:Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 10/PJ/2012
Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah :
1.Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing.
2.Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi.
3.Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi.
4.Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait.
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri.
6.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerikat Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Pajak Penghasilan.
8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Persyaratan Administratif (1,4,5,6,7,8)WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama.Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan :1. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satauan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.
2. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap.
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.
Persyaratan Administratif (2,3)WP menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
WP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.
Kewajiban PerpajakanBesarnya PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat 1, 2, 4 dan 6 UU PPh untuk Tahun Pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS adalah sebesar PPh Pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku.
Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pasal 29 serta PPh final yang dibayar sendiri oleh WP yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS, dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.
Konversi Satuan Mata Uang DolarBerdasarkan Pasal 6 PMK No. 196/PMK.03/2007 :Awal tahun bukua. Untuk harga perolehan harta berwujud
dan/atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut.
b. Untuk akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada huruf a) menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut.
c.Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.
d.apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.
e. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.
f. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi.
g. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang Rupiah ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e) maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.
Dalam tahun berjalana. Untuk transaksi yang dilakukan dengan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan.
b. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan satuan mata uang selain Dollar Amerika Serikat, dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut :
- apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut.
- apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.
Pemeriksaan untuk Tujuan LainBerdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP :
Pemeriksaan
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Tujuan Pemeriksaan Berdasarkan Pasal 29 UU KUP, tujuan
pemeriksaan adalah :Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan :a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.b. SPT rugi.c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan.d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan lain, yaitu :a. Pemberian NPWP secara jabatan.b. Penghapusan NPWP.c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan.k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
*Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain terdapat di PER-35/PJ/2011
*Tata cara pemeriksaan (PMK-17/PMK.03/2013)
Kerahasiaan PembukuanPEMBUKUAN WP
Bersifat rahasia
ADANYA PEMERIKSAAN PAJAK
Kerahasiaan ditiadakan/gugur
Pembukuan dengan KomputerMemenuhi ketentuan Pasal 28 UU KUP.Hasil cetak pembukuan dapat tersedia dengan
cepat saat diperlukan dalam pemeriksaan.Adanya kewajiban bagi WP sesuai dengan Pasal
29 ayat 3 huruf a UU KUP untuk meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen termasuk semua sarananya (ex. Komputer) :- jenis program yang digunakan.- mekanisme sistem pembukuan.- memberitahukan kata sandi.- meminjamkan semua dokumen dalam bentuk apapun.
Related Documents
