Akuntansi Sektor Publik I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi di mulai pada era reformasi tahun 1998. Perubahan yang sangat signifikan tersebut juga memberi dampak pada perubahan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai landasan hukum. Kemudian untuk mendukung teknis pelaksanaan, pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa peraturan, yaitu antara lain : (1) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (3) PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (4) PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, (5) Surat Mendagri dan Otoda tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Akuntansi Sektor Publik
I. PENDAHULUAN
A. Latar BelakangPerubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi
desentralisasi di mulai pada era reformasi tahun 1998. Perubahan yang
sangat signifikan tersebut juga memberi dampak pada perubahan
manajemen pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pengelolaan
keuangan pada pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan UU
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, sebagai landasan hukum. Kemudian untuk
mendukung teknis pelaksanaan, pemerintah menindaklanjuti dengan
menerbitkan beberapa peraturan, yaitu antara lain : (1) PP Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, (2) PP Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (3) PP
Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (4) PP Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, (5)
Surat Mendagri dan Otoda tanggal 17 Nopember 2000 Nomor
903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2001, dan (6) Kepmendagri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan
pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan APBD.
Dari beberapa peraturan di atas, peraturan yang mengakibatkan
perubahan mendasar dalam pengelolaan APBD adalah PP Nomor 105
Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan
tersebut berupa tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 1
Akuntansi Sektor Publik
besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu yang menonjol adalah
timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
Dalam perjalanannya, pemerintah menerbitkan paket UU tentang
Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Konsekuensinya terjadi perubahan
penyesuaian dan amandemen atas peraturan sebelumnya. Terkait
dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka
diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22
Tahun 1999, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor
25 Tahun 1999. Selanjutnya, aturan turunan juga mengalami perubahan
atau revisi, yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 diganti dengan PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri
Nomor 29 Tahun 2002 diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. kemudian
dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan
pertama dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan
kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, yang mengatur
penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah,
maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun
2005 tentang SAP yang menggunakan basis kas menuju akrual. Untuk
mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah
mengeluarkan PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PUSAP) dan Permendagri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah. Karena penggunaan basis akrual diamanatkan untuk
dilaksanakan paling lambat tahun 2015, maka pada makalah ini akan
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 2
Akuntansi Sektor Publik
mencoba membahas lebih jauh tentang Akuntansi di Pemerintahan
Daerah yang berbasis akrual.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi fokus
permasalahan dalam makalah ini adalah mengenai sistem akuntansi yang
berbasis akrual. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana
standar akuntansi pemerintahan? Apa konsep dasar akuntansi
pemerintahan? Apa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan?
Bagaimana jenis dan bentuk laporan keuangan? Dan bagaimana Siklus
akuntansi keuangan daerah?
C. Tujuan PenulisanTujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntasi sektor publik
2. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait standar akuntansi
pemerintahan, konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip
akuntansi dan pelaporan keuangan, jenis dan bentuk laporan
keuangan, dan siklus akuntansi keuangan daerah.
D. Metode PenulisanMetode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini
adalah metode pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai data yang
dibutuhkan melalui beberapa sumber berupa buku dan blog yang ada di
internet serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang
sistem akuntansi di pemerintahan daerah. Data yang ada kemudian
didiskusikan dengan anggota kelompok, kemudian setelah ditemukan
kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan.
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 3
Akuntansi Sektor Publik
II. PEMBAHASAN
A. STANDAR AKUNTASI PEMERINTAHANBerdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), maka SAP yang dilaksanakan adalah yang berbasis
akrual. Akuntansi berbasis akrual dipilih karena secara konseptual
akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang
lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis
kas. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan SAP yaitu dalam rangka
meningkatkan informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk
menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi
manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.
Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat 3 lampiran
yaitu : lampiran I tentang SAP Berbasis Akrual yang akan dilaksanakan
selambat-lambatnya mulai tahun 2015; lampiran II tentang SAP Berbasis
Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014; dan lampiran
III tentang Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual.
SAP dkembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi
KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan
keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan.
Sebagai turunan atas PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka
diterbitkan PMK Nomor 238/PMK.05/ Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntasi Pemerintahan (PUSAP). Tujuannya adalah
memberikan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan Sistem
Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis akrual.
Sedangkan untuk pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah harus diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang
mengacu pada PUSAP. Untuk memudahkan pemerintah daerah,
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 4
Akuntansi Sektor Publik
pemerintah mengeluarkan aturan teknis berupa Permendagri Nomor 64
Tahun 2013 sebagai pedoman dalam rangka penerapan SAP berbasis
akrual.
B. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPrinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No. 71
Tahun 2010 dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan
ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatan, serta
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan.
Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah yaitu :
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO,
beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti
bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening
Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentukjasa
disajikan pula pada LO.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja,
transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun, jika
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 5
Akuntansi Sektor Publik
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis akrual, maka LRA
disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti
bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
2. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat
diandalkan dibanding penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan
nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasi
melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan
untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.Mengingat
LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan
atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan
telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-
pendapatan (matching-cost with revenue principle) dalam
akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana
akuntansi komersial.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Sustance Over Form)
Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.
Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 6
Akuntansi Sektor Publik
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
5. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun
periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode
akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik
dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode
ini dungkapkan dalam CALK.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
LKPD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on theface) laporan
keuangan atau CALK.
8. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LP-SAL, LO,
LPE, Neraca, LAK dan CALK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor
pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan
ketika menghadapi ketidakpastian keadaan tertentu (konservatisma).
Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
Akuntansi di Pemda (Accounting in Local Government Entities) Page 7
Akuntansi Sektor Publik
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,