Akuntansi Dana bagi Sektor PublikOlehAdmin KeuLSM / Jumat 20
Desember 2013 / Tanggapi?Organisasi-organisasi nirlaba dan
institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana (fund accounting)
untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya
(restricted fund) sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas
persyaratan yang ada.Organisasi sektor publik mempunyai
tujuan-tujuan yang spesifik.Sumber dana keuangan berupa dana yang
disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi
pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti,
dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau
aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dan pihak
eksternal yang merupakan penyedia dana.Tidak seperti perusahaan
swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai
tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu,
perusahaan swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk
keperluan apapun, yang penting bagi mereka adalah adanya laba.
Berbeda dengan organisasi sektor publik dimana sumber daya yang ada
harus digunakan dengan tujuan tertentu.Misalkan pemerintah menerima
pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) sebesar Rp 10 miliar untuk
pembangunan jalan dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi
pemerintah selain menggunakan dana Rp 10 miliar tersebut untuk
pembangunan jembatan dan jalan.Contoh lain sebuah institusi
pendidikan mengandalkan dananya dari para alumninya. Dalam
memberikan sumbangan, para alumni tersebut menghendaki
tujuan-tujuan tertentu. Ada yang meberi sumbangan untuk keperluan
pembangunan perpustakaan, ada pula yang meberi sumbangan khusus
untuk beasiswa.Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana
yang dipunyai organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai
tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor aksternal
(pembatasan eksternal), faktor internal (perencanaan manajemen),
maupun karena peraturan.Adanya keterbatasan penggunaan dana
memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana (donatur). Oleh sebab
itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah
menggunakan akuntansi dana (fund accounting) untuk mengontrol dana
yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) tersebut
sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang
ada.Persamaan Akuntansi DanaDalam akuntansi dana dikenal persamaan
akuntansi sebagai berikutAKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANAPersamaan
tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita
kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan
komersial yang berupaAKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITASDi sini terdapat
perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di
perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang
menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh
pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik,
ekuitas dana tidak menunjukan adanya kepemilikan siapapun karena
memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor
publik.Basis Akuntansi dan Fokus PengukuranDalam akuntansi dana,
dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement
focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa
yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis
akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki
dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis
kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan
transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.Fokus pengukuran dari
suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan
kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara
akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan
fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan
mengimplikasikan pemilihan yang lain.Contoh, kalau basis kas yang
dipilih, maka fokus pengukurannnya juga atas kas saja, sehingga
implikasinya hanya kativa lancar kas yang dilaporkan dalam neraca.
Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak
diakui. Misalkan sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200
juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus
pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:Belanja Kendaraan
200.000.000 Kas 200.000.000Dengan cara tersebut, pemerintah tidak
akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah
akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan
Pendapatan dan Belanja Dana (Funds Statement or Revenues and
Expenditure) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan
dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya
pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund
balance).Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti
diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya
meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan
semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar.
Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang
diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi
membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau
menggunakan basis akrual penuh adalah:Kendaraan 200.000.000 Kas
200.000.000Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan
fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri muncul karena
banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan
berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang
berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis
akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang
bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut
juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi
yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka
panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti
itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus
pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi
yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified
basis).Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi
pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali
penjurnalan, yaitu: Belanja Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.000
Kendaraan 200.000.000 Ekuitas Dana 200.000.000Jurnal kedua
dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka
panjang.Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan
kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus
melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut.
Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua
sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin
tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh karena
itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan
kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang
tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun
juga menunjukkan perubahannya dalam tahun tersebut.Disarikan dari
buku: Akuntansi Sektor Publik, penulis: Deddi Nordiawan, halaman:
97-102.Artikel Terkait: Klasifikasi Neraca dalam Laporan Keuangan
Akuntansi Dana (Fund Accounting) NGO Standar Akuntansi untuk Sektor
Publik Apa itu Neraca? Jenis-jenis Sistem Pembukuan Akuntansi
Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (Accrual Basis) Perbedaan &
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial Apa Tujuan Pelaporan
Arus Kas?- See more at:
http://keuanganlsm.com/akuntansi-dana-bagi-sektor-publik/#sthash.roZ6k132.dpuf
Akuntansi Dana (Fund Accounting) NGOOlehAdmin / Selasa 12
Februari 2013 / 5 TanggapanTiga kategori aktiva bersih yang di
definisikan adalah: Tidak Terikat, Terikat Sementara dan Terikat
Permanen. Aktiva yang memiliki katakeristik batasan yang sama,
digabungkan dan dicatat ke dalam satu kategori, kecuali donor
meminta adanya penyajian khusus.
Konsep akuntansi di mana aktiva dipisah-pisahkan berdasar
masing-masing sumberApa sih Akuntansi Dana (Fund Accounting) bagi
NGO itu?Akuntansi Dana adalah sebuah konsep akuntansi di mana
aktiva dipisah-pisahkan berdasar masing-masing sumber dan
peruntukkan dana. Karena dalam penyajian laporan keuangan,
organisasi nirlaba harus mengidentifikasi kategori batasan
penggunaan dana yang diberikan oleh donor, oleh karenanya
organisasi mengadopsi akuntansi dana.Tiga kategori aktiva bersih
yang di definisikan adalah: Tidak Terikat, Terikat Sementara dan
Terikat Permanen. Aktiva yang memiliki katakeristik batasan yang
sama, digabungkan dan dicatat ke dalam satu kategori, kecuali donor
meminta adanya penyajian khusus.Organisasi nirlaba dapat saja
menerima berbagai sumbangan, donasi maupun hibah yang masing-masing
mempunyai batasan tersendiri. Jika dimungkinkan untuk menyusun
catatan terpisah atas masing-masing dana, maka pilihan tersebut
bisa dilakukan.Kategori DanaOrganisasi nirlaba dapat saja menerima
berbagai sumbangan, donasi maupun hibah yang masing-masing
mempunyai batasan tersendiri. Jika dimungkinkan untuk menyusun
catatan terpisah atas masing-masing dana, maka pilihan tersebut
bisa dilakukan. Salah satu pertimbangan kenapa pilihan ini
digunakan adalah ukuran besarnya dana yang diterima dan
dikelola.Namun secara umum, untuk menyederhanakan pencatatan,
kategori dana yang digunakan oleh organisasi nirlaba adalah: Dana
Terikat dan Dana Tidak Terikat.Dana Tidak Terikat. Dana ini tidak
memiliki batasan penggunaan, dan organisasi dapat menggunakan dana
tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan-tujuan
organisasi.Dana Terikat. Batasan atau ikatan sementara dari
penyumbang dapat membuat dana dapat digunakan pada periode yang
akan datang atau setelah tanggal tertentu (ikatan waktu), atau dana
dapat digunakan untuk tujuan tertentu (ikatan tujuan), atau
keduanya.- See more at:
http://keuanganlsm.com/akuntansi-dana-fund-accounting-ngo/#sthash.YgTTwq3E.dpuf
PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM; AKUNTANSI LSMPEMBAHASAN
PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM
2.1 Paradigma Pembangunan dan Pertumbuhan Organisasi di
MasyarakatPengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga
bagi bangsa Indonesia. Pembangunan dimasa Orde Baru yang
dilaksanakan dengan pendekatantop-downdan sistem sentralitis
terbukti tidak berhasil baik di bidang sosial maupun politik
meskipun dibidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi
pendekatan dan sistem pembangunan tersebut lebih memobilisasi
masyarakat dalam pembangunan, bukan partisipasi. Oleh karena itu,
mesyarakat semakin bergantung pada input pemerintah sehingga
membuat masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan
tidak inovatif.Secara politik, dengan peendekatantop-downdan sistem
sentralisasi tersebut, hak-hak masyarakat terserap kepentingan
pemerintah. Pemikiran kritis dari masyatrakat sebagai pengendali,
kebijakan pemerintah diharapkan tidak muncul. Dampak negatif
kebijakan tersebut adalah memudarnya sejumlah lembaga tradisional
dan intrevensi pemerintah yang terlalu jauh pada berbagai aspek
kehidupan masyarakat.Reaksi terhadap pendekatan pembangunan
tersebut adalah munculnya diskusi tentangCivil Societydi kalangan
perguruang tinggi maupun organisasi non pemerintah (LSM).
WacanaCivil Societyini tampaknya mendorong para penyelenggara
negara untuk menerapkan pendekatan baru, yaitu kebijakan
pembangunan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama
demokratisasi dan hak asasi manusia. Berbagai seminar, semiloka,
danWorkshoopdilaksanakan oleh berbagai pihak untuk memutuskan model
pembangunan yang berbasis konsepCivil Societytersebut.Terkait
dengan wacanaCivil Society,pemikiran bangsa yang demokratis dimulai
dari bawah atau dari masyarakatAkar Rumput. Berdasarkan pengalaman
masa lalu, masyarakatAkar Rumputtersebut telah melaksanakan
praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila
bangsa Indonesia menghendaki terwujutnya pembangunan demokrasi,
maka pembelajaran kembali tentang kearifan lokal yang tumbuh dan
berkembang pada masyarakatAkar Rumputperlu dilakukan.Secara
teoritis, konsep pembangunan memiliki banyak definisi, pendekatan,
dan pergeseran makna. Pendekatan Economic Well Being, pendekatan
Minimum Acceptable Standard of Living, serta pendekatan yang
disesuaikan dengan nilai yang dianut oleh para politisi dan
cendikiawan suatu negara pada waktu tertentu merupakan ragam
pendekataan yang ada (Efendi, 1989). Namun semua pendeekatan
tersebut gagal menghasilkan kondisi yang dicita-citakan.
Penyebabnya adalah orientasi pencapaian hasil, dalam waktu
sesingkat-singkatnya, kurang mengutamakan pada proses, serta
orientasi kepemimpinan publik dan manajemen pelayanan publik yang
tidak beerorientasi kepada rakyat.Dari sekian banyak kelemahan
paraadigma pertumbuhan, pengabaian aspirasi rakyat merupakan
kelemahan dasar. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai diharapkan
menetes perlahan-lahan kebawah. Namun hasil nyatanya adalah
ketimpangan (Efendi, 1989). Sejak awal tahun 1970-an, daftar
kelemahan paradigma pertumbuhan telah dirinci oleh para ahli
politik ekonomi, dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan hanyalah
bagian dari pembangunan. Pembangunan harus berarti pemenuhan
kebutuhan pokok, seperti kesempatan kerja dan berusaha,
pemberantasannkelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan
kesehatan, serta penyediaan air bersih dan perumahan. Oleh karena
itu, negara-negara berkembang merekonendasikan untuk mengeser
paradigma pembangunannya ke Paradigma Basic Needs. Paradigma
pembangunan model ini, memang lebih berorientasi pada kebutuhan
pokok, padat karya, bersekala kecil, bertumpu pada sumber regional,
berpusat pada desa dan teknologi tepat guna.Pertumbuhan baru
dinilai berhasil apabila hubungan antara manusia dengan
sumber-sumber tersebut menciptakan keharmonisan dalam kehidupan
manusia itu sendiri. Peran pemerintah tidak boleh lagi dominan.
Pemerintah tidak boleh lagi berperan sebagai pemborong yang aktif
memupuk modal, sehingga semua perencanaan dan kebijakan berasal
dari bawah ke atas.Sebaliknya, pemerintah haarus berperan
sebagaienablerataufasilitatordalam mengajak masyarakat untuk
bersama-sama hidup, bekerja dan belajar, serta mendorong masyarakat
kearah kemajuan dengan memberi contoh. Perencanaan dan pembuatan
kebijakan tidak lagi bersifattop-downatauBottom-up,tetapi
bersifatTransactive planning,yaitu perencanaan pembangunan
dilakukan melalui kebijakan yang demokratis, dimana birokrasi
melaksanaakan perencanaan itu bersama-sama rakyat dan manajemen
dipraktikkan dengan cara partisipatif.Pada kenyataannya, Indonesia
masih dalam tahap menujutransactive planing,di mana di era otonomi
ini partisipasi masyarakat mulai mendapatkan tempat dalam arti yang
sebenarnya. Ketika masih menggunakan pendekatantop-down,masyarakat
sulit untuk mengespresikan pedapatnya sehingga pertumbuhan
organisasi masyarakat tidak berkembang. Sedangkan pada
pendekatanbottom-up, partisipasi menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam pengambilan kebijakan, sehingga pertumbuhan
organisasi dalam masyarakat semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan kesadaraan politik masyarakat tentang kontribusi
terhadap pembangunan.
2.2 Filosofi Lahirnya KonsepCivil SocietyCivil Society merupakan
sebuah konsep yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas
atau elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan
pendefinisian konsep tersebut. Sering kali dengan cara yang mudah,
Civil Society di anggap sebagai sektor ketiga yang berbeda dengan
pemerintah atau perusahaan. Menurut pandanggan ini, Civil Society
menunjuk pada sifat dasar intermediary institutions atau lembaga
perantara seperti asosiasi profesi, kelompok religius, kelompok
buruh, serta organisasi advokasi masyarakat dimana beragamnya
masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan
demokratis. Namun, definisi tersebut belum memecahkan definisi
ideal dari Civil Society. Pers yang independen, merupakan elemen
dasar dalam Civil Society. Namun, terikat dengan hal tersebut,
kebanyakan surat kabar dan stasiun TV berjalan sebagai bisnis dan
mencari keuntungan. Jadi pemilihan bagian Civil Society atau Sektor
Ketiga dengan bagian dunia komersial perlu ditampakkan.
Permasalahan kedua terkait dengan konsep Civil Society adalah
apakah tujuan dan deskripsi yang tepat tentang sektor ketiga
organisasi masyarakat. Apakah konsep Civil Society terkait dengan
nilai komitmen pada demokrasi dan nilai kesetaraan bagi seluruh
masyarakat di mata hukum atau, pertanyaan yang lebih sulit dari
pada nilai: Apakah idealitas Civil Society akan konsisten dengan
subtansi subsidi negara dalam jumlah yang besar keorganisasi
tersebut, apakah ada tipe dari Civil Society antara Amerika dan
Eropa (atau Prancis, Swedia, dan Jerman).2.2.1 KonsepCivil
Societydi Negara BaratDi Dunia Barat, pendefinisian Civil Society
sangat beragam. David Held, pakar sosiologi mendefinisikan Civil
Society sebagai kumpulan karakter yang berada dalam bidang
kehidupan sosial di dunia domestik, lingkunagan ekonomi, aktivitas
budaya, dan interaksi politik yang di atur oleh pihak swasta atau
sukarela antara individu dan kelompok di luar kendali negara.
Beberapa ahli menyatakan bahwa sejumlah Civil Society yang terkait
dengan interaksi secara politis tidak bisa terbagi, bahkan bersifat
khusus. Jurgen Habermas menyebut sebagai lingkungan publik. Kedua,
definisi politis yang secara normatifoverlappingdalam kerangka
sosiologis, menyatakan bahwa lingkungan publik harus diperkuat
pembiayaannya. Pandangan ini secara konservatif, mempunyai
penekanan pada aspek legalitas, kepemilikan privat, pasar, dan
kelompok kepentingan. Dengan pemberdayaan kelompok, dugaan atau
keegoisan elit atas dasar dapat dicegah. Definisi ketiga adalah
definisi klasik, St. Augustine menggambarkan Civil Society sebagai
kkumpulan orang yang mempunyai pengakuan umum tentang hak dan
kepentinagan suatu komunitas.Di negara demokratis, yang modern,
sebuah budaya politik atau ciri kepribadian yang jelas sangat
dibutuhkan keberadaannya. Terkait dengan hal ini, orientasi atau
kondisi lain, yang secara hipotesis akan dibutuhkan untuk
menghasilkan Civility telah dikembangkan. Masyarakat modern
membutuhkan:1.Pertimbangan homogenitas budaya.2.Hubungan yang ramah
dan terpercaya antar anggota masyarakat.3.Kesadaran
politik.4.Asumsi realisasi nilai moral suci yang tergantung
sebagian pada kinerja moral politik.5.Politik yang tidak dapat
hanya berputar pada kisah masa lalu terikat kejayaan, penderitaan,
perjuangan, dan cita-cita saat ini.6.Sudah terjalin prinsip pada
gagasan akuntabilitas, yaitu sebuah gagasan umum tentang
Civility.7.Akuntabilitas telah dijalankan dengan dasar
legalitasQuentin Skinneryang memperlihatkan kebagkitan Dunia Barat
lima abad yang lalu.8.Civilitymemerlukan apa yang Sunil Khilnani
sebut dengan legitimasi politik, a terrain upon which competing
claims may be advanced and justtifiedApabila konsepcivilityBarat
berstandar pada pendekatanbottom-up,maka konsep ini akan cenderung
praktis. Gagasan ini dapat dikenali dari struktur masyarakat zaman
sekarang, yang disebut Hegel, sebagai kehidupan sosial yang mundur
dan perlu dibangun. Namun pada sisi lain struktur sosial ini tidak
sempurna secara moral.2.3 KategoriCivil Society Organization Inti
dari penafsiran definisi Civil Society adalah organisasi masyarakat
yang independen, tidak menjadi bagian formal, sertastate
apparatussebagai perwujudan dan atau pewadahan budaya dan hak
masyarakat. Jadi masyarakat sipil dapat diklasifikasikan
sebagaipopular organization(organisasi massa/rakyat),organisasi
profesi(pers dan lain-lain),NGO/LSM, danorganisasi akar rumputyang
berbasis pada ruang tertentu (spasial seperti RT, Desa, dan
sebagainya). Secara umum komunitas diatas dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitukomunitasfungsionaldan komunitasspasial.Komunitas
fungsional ditandai dengan hubungan-hubungan sosial tanpa dibatasi
oleh ruang, sementara komunitas spasial memiliki batas ruang yang
jelas dan teradministrasi dengan ketat.2.3.1 Popular Organization
(Organisasi Massa/Rakyat) Di Indonesia berbagai organisasi
masyarakat atau organisasi rakyat lahir disepanjang dekade, di mana
yang terbesar adalah Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama. Menurut UU
No.8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), semua
organisasi Kemasyarakatan harus melapor dan mendaftar pada DDN
serta harus berazaskan Pancasila, karena dasar negara ini telah
diputuskan sebagai satu-satunya azaz bagi organisasi kemasyarakatan
dan organisasi sosial dan politik.2.3.2 Organisasi
ProfesiOrganisasi profesi merupakan sekumpulan individu yang
bergabung berdasarkan persamaan profesi. Keberadaan organisasi ini
sangat banyak di Indonesia, seperti organisasi advokat, Persatuan
Guru Republik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ikatan
Dokter Indonesia.2.3.3 NGO/LSMPengertian umum dari istilah NGO atau
LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela,
PVOs(Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non
Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non
Govermental Organization). Bank Dunia mendefinisikan NGO atau LSM
sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk
membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin,
melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau
mengenai pengembangan masyarakat (Operational Directive14.70).
dalam arti luas LSM dapat diterapkan pada organisasi nonprofit yang
bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai
yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor
dan pelayanan sukarela. Jadi,
prinsipalturismedanvoluntarismediterapkan sebagai definisi karakter
kuncinya. Karakteristik khusus LSM dalam pengembangan visi dan
misinya (Clark, 1995: 59-67) yaitu:1.Memfokuskan pada kebutuhan
masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi
dalam penyaluran informasi (bottom up) dan pemberdayaan masyarakat
(empowering).2.Membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran
dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan
pemberdayaan.3.Memperkenalkan informasi yang bermanfaat dan
memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah
untuk diadaptasi, sesuai kondisi masyarakat kelompok sasaran
tersebut.4.Skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil; hal
ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan
ketepatan sasaran.5.Tingkat komitmen pada pimpinan maupun staf LSM
untuk merealisasikan apa yang terjadi idealisme, baik visi maupun
misi untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin
sangatlah tinggi. Komitmen dan mitivasi inilah yang menjadi
kekuatan pelaksanaan program.6.Skala operasinya kecil sehingga
semua biaya operasinya transparan, efektif dan bebas dari
kemungkinan tindakan korupsi.Sebagai bagian dari masyarakat sipil,
LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui
pemberdayaan politik (community empowerning), penguatan arus bawah
dan penigkatan pendapatan ekonomi. Kinerja LSM ditandai dengan
perubahan sosial, di mana mandat LSM adalah menciptakan kesadaran
masyarakat sipil. Perubahan difokuskan kepada masyarakat, sebagai
pelaku perubahan melalui penataan organisasi dan metodologi secara
bersama. Sebagai contoh, timbulnya kesadaran dan keterlibatan
masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan daerah
merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan LSM ditandai dengan
intensitas interaksi antar anggota LSM dengan anggota masyarakat
secara langsung. Lembaga fungsional (LSM) ini memediasi atau
menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara (di
daerah), tetapi dengan catatan, tidak larut
dalammainstreamnegara.2.3.4 Organisasi Akar Rumput (Grass Root)
Akar rumput diciptakan untuk mengalih bahasakangrass rootske dalam
kosa kata indonesia. Selain membuat kalimat tidak menjadi lebih
jelas, pengertiangrass rootsitu sudah aktual di dalam ungkapan yang
telah dikenal: lapisan bawah rakyat jelata. Jika orang biasa berada
dalam organisasi dirujuk maka penggunaan ungkapan lapisan bawah
atau kader lapisan bawah dilakukan. Jika rakyat biasa dirujuk, maka
kata rakyat, rakyat jelata, atau rakyat kecil dapat digunakan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), kata rakyat berarti
penduduk suatu negara. Ungkapan rakyat jelata berarti rakyat biasa
bukan bangsawan atau hartawan, yaitu orang kebanyakan dan ungkapan
rakyat kecil berarti orang yang tingkat sosial ekonominya sangat
rendah. Organisasi akar rumput meliputi organisasi di masyarakat
pedesaan atau masyarkaat pinggiran, termasuk organisasi berbasis
sepasial seperti RT, RW, dan kelompok petani.2.4NGO Are The Heart
of Civil Society Dalam pengertian yang luas, istilahnon goverment
organizationatau LSM menunjuk pada organisasi yang :1.Tidak
berbasis pemerintah.2.Tidak diciptakan untuk mencari
keuntungan.Definisi luas LSM menjelaskan cakupan dan lebarnya
jaringan organisasi tersebut secara struktural dan fungsional.
Istilah luas ini menunjuk pada apakah sebuah organisasi atau bukan
dari pada untuk apakah ini.Antusiasme masyarakat sipil merupakan
sebuah daya, tarik tersendiri bagi LSM, di mana kelompok advokasi
tersebut mencurahkan perhatiannya demi kepentingan publik, seperti
dampak lingkungan, HAM, isu-isu perempuan, memonitor pemilu, dan
anti korupsi. Namun demikian, merupakan sebuah kesalahan apabila
menyamakan masyarakat dengan NGO atau LSM. Masyarakat sipil
merupakan konsep yang luas, yang mencakup seluruh organisasi dan
asosiasi yang berada di luar pemerintahan (termasuk partai politik)
dan pasar. Berbagai kelompok kepentingan dapat disebut sebagai LSM
advokasi, serikat buruh, asosiasi profesional, kamar dagang dan
asosiasi etnis. Keragaman organisasi masyarakat ini menunjukkan
bahwa banyak asosiasi yang tidak bertujuan memajukan agenda sosial
dan politik secara khusus, seperti organisasi keagamaan, kelompok
siswa, organisasi budaya, klub olahraga,dan kelompok informal
masyarakat.2.5Perbedaan CSO dan NGO/LSM Istilah Civil Society
Organization (CSO) menggambarkan organisasi pembangunan masyarakat
yang bukan merupakan bagian dari pemerintah atau sektor bisnis. Di
beberapa negara, CSO diartikan sebagai amal, organisasi sukarela
swasta, organisasi sukarela dan (biasanya) NGO atau LSM. Ketiga
model sektor itu, dapat di interpresentasikan sebagai gabungan
pemerintah, pasar, dan warga negara. Pada prespektif ini, Civil
Society merupakan sektor ketiga, disamping negara dan perusahaan
pencari untung. Civil Society adalah organisasi suka rela yang
didirikan oleh asosiasi individu formal dalam mengejar tujuan
nonprofit, seperti gerakan sosial, badan keagamaan, organisasi
perempuan dan pemuda, organisasi orang-orang pribumi, asosiasi
profesional, dan persekutuan. Banyak CSO telah berada pada garis
depan prinsip-prinsip advokasi keadilan sosial dan kesetaraan.
Namun, ada pula organisasi dengan agenda dan nilai yang tidak
sesuai dengan sistem internasional, dalam hal ini PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa). Dalam prakteknya, Civil Society merupakan sebuah
arena kolaborasi dan pendirian konfigurasi sesuai dengan sejarah
pengaturan nasional. PBB mempunyai pandangan yang tuas tentang CSO,
di mana NGO atau LSM merupakan bagian pentingnya. LSM telah lama
berasosiasi dengan pelayanan yang dijanjikan dalam pengembangan
barang atau jasa publik, dimana pemerintah dan pasar enggan atau
tidak mampu menyediakannya. Beberapa fungsi CSO dapat dilakukan
melalui aktivitas LSM seperti penelitian, analisis dan evaluasi
proyek ppembangunan, program-program, dan tujuan. Dengan artikulasi
secara proaktif pada kepentingan publik dan penciptaan kondisi yang
kondusif, pembuatan kebijakan pembangunan dan promosi perubahan
kebijakan ditujukan untuk pembangunan manusia berkelanjutan.2.6
Pelayanan Publik: Antara Birokrasi, Mekanisme Pasar, dan LSMDalam
mekanisme birokrasi, setiap kelompok menyumbagkan tenaga untuk
membentuk badan hukum yang akan menjembatani hubungan dengan
memberikan kompensasi secara adil sesuai dengan kontribusi yang
diberikannya. Sumber kelemahan birokrasi adalah tren untuk
menghasilkan ketimpangan kekuasaan dan memberi priveleges kepada
kelompok tertentu dalam masyarakat.2.7 Ciri-ciri LSMMenurut Salamon
dan Anheier definisi LSM adalah sbb:1.Formal, yaitu secara
organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor dengan
seperangkat aturan dan prosedur.2.Swasta, yaitu kelembagaan yang
berada di luar atau terpisah dari pemerintah.3.Tidak mencari
keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur dan
pengurusnya.4.Menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak
dikontrol oleh pihak luar.5.Sukarela, yaitu menjalankan derajat
kesukarelaan tertentu.6.Nonreligius, yaitu tidak mempromosikan
ajaran agama.7.Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di
pemilu.2.8 Bentuk-Bentuk LSM1.Hubungan Konsultatif: Sebuah lembaga
yang didirikan untuk tujuan konsultatif pada struktur PBB2.Hubungan
Konsultansi: sebuah badan konsultan non pemerintah yang dilibatkan
dalam sekretariat PBB3.Program Informasi Publik: lembaga non
pemerintah yang menyebarkan pesan kepada publik4.Partisipasi
Konferensi: lembaga non pemerintah yang diundang dalam
konferensi5.Perusahaan Transnasional: karena kemampuannya dalam
menyediakan barang dan jasa.6.Pers dan Media: Media adalah LSM yang
efektif7.Pertemuan Konsultatif tentang Peran LSM: beberapa LSM yang
melakukan konsultasi8.Dasar LSM Gerakan Masyarakat: gerakan
masyarakat merupakan dasar pembentukan LSM9.LSM Kemanusiaan:
biasanya menyediakan bantuan yang independen dari system
pemerintah10.LSM Tingkat Bawah: dapat langsung berhadapan dengan
kelompok masyarakat yang didampinginya.11.Organisasi Semiotonom:
LSM yang menyediakan kantor dan mendapat subsidi dari
pemerintah12.Staf Asosiasi Lembaga Intergovernmental: bentuk LSM
yang mempunyai bentuk khusus dan menjadi subjek resolusi13.Asosiasi
Sukarelawan Sektor ketiga: LSM yang berupa asosiasi
sukarelawan.14.Koperasi: LSM sebagai bantuan bersama
masyarakat15.Yayasan Filantropi: banyak diakui sebagai konsultasi
atau pengaturan lain.16.Asosiasi Perdagangan dan Kartel: LSM yang
bertujuan mencari perlindungan dan kepentingan sektor ekonomi lebih
jauh17.Lobi: LSM yag menjadi penggerak utama konsultasi bagi
masyarakat luas18.Partai Politik: sebuah LSM meskipun para
perwakilannya ada yang duduk dalam pemerintahan19.Klub Elit: dapat
terbentuk pada saat beberapa orang kunci mundur dari jabatannya
atau kehilangan posisi formalnya untuk kemudian bergabung dan
mempengaruhi kebijakan.20.Masyarakat Khusus: masyarakat tertentu
yang bersatu dalam sebuah wadah dapat disebut juga sebagai
LSM.21.Kelompok Keagamaan dan Kepercayaan: agama dan kepercayaan
dapat bersatu atau berkelompok menjadi LSM22.Lingkaran Kejahatan
Internasional: Sekelompok penjahat yang berkelompok dapat disebut
sebagai LSM.23.Kelompok Teroris dan Pergerakan Kebebasan: beberapa
kelompok teroris dan gerakan pembebasan telah didanai oleh LSM dan
IGO24.LSM Internasional: beberapa Negara di Eropa menyediakan
status legal pada pendirian LSM25.Jaringan Organisasi Informal:
dapat berfungsi baik dengan energy yang besar, efektif, maupun
berkelanjutan daripada kebanyaka organisasi lainnya.26.Internet:
sangat terlibat dalam pengoordinasian tanggapan atas bencana secara
internasional27.Pergerakan Sosial Antarnegara: dapat melebihi focus
organisasi konvensional.28.Masyarakat internasional: biasanya
terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam komunitas diplomatic,
organisasi iinternasional, dan kegiatan budaya
internasional29.Organisasi Hibrid: kombinasi dari beberapa
karakteristik yang bertentangan dalam bentuk dimensi pemerintah dan
badan non pemerintah.30.Organisasi Berperingkat: dapat disebut
dengan uni, federasi, komite, atau istilah khusus lainnya.2.9 Kilas
Balik Sejarah LSMPembagian generasi LSM menurut Zaim Saidi,
Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare. Generasi
kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local
development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system
development. Generasi keempat, sebagai generasi people
movement.2.10 Peran-Peran LSMDalam melaksanakan programnya, LSM
mempunyai peran sbb:1.MotivatorLSM bertugas memberikan motivasi,
menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota
masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun
lingkungannya.2.KomunikatorSebagai komunikator, tugas
LSM:a.Mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan
program pembangunan.b.Memonitor/mengawasi pelaksanaan program
pembangunan masyarakat.c.Memberikan penyuluhan dan menjelaskan
program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka
berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran.d.Membantu
melancarkan hubungan dan kerjasama antarLSM yang mempunyai
kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.3.DinamisatorLSM
bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan
memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan
orgaisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat
untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat local.4.FasilitatorLSM
bertugas memberikan batuan teknis dalam pelaksanaan program.2.11
Faktor-Faktor Penunjang Peran LSM1.Sumber daya manusia (SDM)SDM
yang dimiliki oleh sebuah LSM tidak lain adalah staf atau relawan.
Factor SDM sangat penting karena SDM merupakan unsur inti dari
suatu organisasi.2.Material/bahanMaterial sangat krusial bagi
terselenggaranya implementasi program LSM.3.DanaSuatu organisasi
tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya
berupa dana yang sangat diperlukan untuk membelanjai
operasi-operasinya.4.Peralatan/teknologiTeknologi yang semakin
canggih ditandai dengan konsumsi energy yang besar dan merusak
ekologi.2.12 Kategori LSM1.LSM OperasionalDiklasifikasikan LSM
operasional ke dalam 3 kelompok utama:a.CBOs, yang melayani
masyarakat khusus di dalam area geografis yang sempit.b.National
organization, yang beroperasi di individu negara
berkembangc.International organization, yang mempunyai kantor pusat
di Negara maju dan melaksanakan operasinya di lebih dari satu
negara berkembang.2.Tipologi LSMKekuatan LSM:1.Kuatnya jalinan
dengan grassroots2.Keahlian pengembangan berdasarkan
bidang3.Kemampuan berinovasi dan beradaptasi4.Pendekatannya
berorientasi proses pengembangan5.Metodoligi partisipasi dan
peralatan6.Komitmen jangka panjang dan menekankan
keberlanjutan7.Efektifitas biaya.Kelemahan LSM:1.Keterbatasan biaya
dan keahlian pengelola organisasi2.Keterbatasan kapasitas
kelembagaan3.Keberlanjutan diri rendah4.Kurangnya komunikasi
antarorganisasi/koordinasi5.Intervensi dalam skala kecil6.Kurangnya
pemahaman konteks social ekonomi secara luas.Sebuah organisasi yang
memiliki cakupan yang luas dapat disimpulkan sebagai LSM
pembangunan. Kelompok ini bias berubah signifikan terkait dengan
filosofi tujuan, keahlian, pendekatan program, dan lingkup
kegiatan. Perbedaan pentingnya dapat digambarkan sebagai1.LSM
Operasional dan LSM Advokasi2.Tingkat Operasi3.Orientasi
Kegiatan2.13 Pengelolaan Organisasi LSM1.Pemecahan Masalah dan
Pengembalian Keputusana.Mendefinisikan Masalahi.Apa yang dapat
dilihat yang menyebabkan berpikir di saa ada masalah?ii.Di mana hal
itu terjadi?iii.Bagaimana hal itu terjadi?iv.Kapan hal itu
terjadi?v.Mengapa hal itu terjadi?vi.Tuliskan lima kalimat yang
menggambarkan masalah tersebut.Mendefinisikan masalah-masalah yang
kompleksMenguji pemahaman mengenai masalah-masalahMemprioriraskan
masalah-masalahMemahami peranan dalam masalahb.Lihatlah pada
potensi yang menyebabkan masalahc.Mengidentifikasi pendekatan
alternative dalam memecahkan masalahd.Menyeleksi pendekatan untuk
memecahkan masalahe.Merencanakan penerapan alternative yang
terbaikf.Memantau penerapan rencanag.Menguji apakah masalah telah
terpecahkan atau belum2.Proses Perencanaan OrganisasiAlasan-alasan
perlunya perencanaanManfaat perencanaan:1.Membantu pengelola
organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
lingkungan2.Membantu kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah
utama3.Memungkinkan pengelola organisasi memahami keseluruhan
gambaran operasi secara lebih jelas4.Membantu penempatan tanggung
jawab lebih tepat5.Menyediakan cara pemberian perintah untuk
beroperasi6.Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara
berbagai bagian organisasi7.Membuat tujuan lebih khusus, terperinci
dan lebih mudah dipahami8.Meminimumkanpekerjaan yang tidak
pasti9.Menghemat waktu, usaha dan dana.Kelemahan
perencanaan:1.Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin
berlebihan pada kontribusi nyata2.Perencanaan cenderung menunda
kegiatan3.Perencanaan mungkin terlalu membatasi pengelola
organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi4.Kadang-kadang hasil
yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual
dan penanganan atas setiap masalah pada saat terjadinya5.Ada
rencana-rencana yang diikuti dengan tidak konsistenPersiapan
Perencanaan1.Mengembangkan suatu rencana kerja dalam sketsa siapa
yang bertanggungjawab atas setiap hasil dan kerangka
waktu.2.Mempertimbangkan tingkat sumber daya yang memadai dan
diperlukan untuk melakukan suatu proses perencanaan yang
tepat.Dokumen Perencanaan Organisasi LSM1.Dokumen perencanaan
program2.Dokumen perencanaan keuanganBentuk Rancangan Anggaran
Organisasi LSM1.Tentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang
akan dilaksanakan2.Tentukan jenis-jenis biaya tetap dan variable
yang terdapat dalam proyek.3.Tentukan standar biaya untuk tiap
komponen biaya.4.Buatlah table rancangan anggaran biaya secara
sistematis5.Isilah masing-masing kolom dalam tabel rencana anggaran
denga poin yang telah ditentukan sebelumnya.3.Pendelegasian
WewenangLangkah-langkah umum untuk menyelesaikan
pendelegasian:1.Delegasikan keseluruhan tugas kepada
seseorang2.Menyeleksi orang yang tepat3.Secara jelas menetapkan
hasil yang lebih disukai4.Delegasikan tanggungjawab dan
kewenangan-menetapkan tugas, bukan metode untuk menyelesaikan hal
itu.5.Mintalah kepada staf untuk meringkas apa yang telah
dilakukannya6.Dapatkan umpan balik nonintrusive secara terus
menerus mengenai peningkatan proyek tersebut.7.Mempertahankan
komunikasi yang terbuka8.Jika tidak puas dengan kemajuan tersebut,
jangan mengambil alih proyek9.Mengevaluasi dan menghargai
kinerja4.Dasar-dasar Komunikasi InternalHal yang paling dasar untuk
memastikan komunikasi internal yang kuat dan
terus-menerus:1.Sudahkah semua staf memberikan laporan tentang
keadaan secara tertulis tiap minggu kepada supervisor.2.Usahakan
rapat bulanan dengan seluruh staff secara bersama-sama3.Usahakan
rapat mingguan atau dwi-mingguan dengan seluruh staf secara
bersama-sama jika organisasi tersebut berukuran kecil, dan juga
dengan seluruh pengelola organisasi4.Sudahkah supervisor memeriksa
laporan-laporan secara langsungdari para staf pada rapat yang
dilakukan tiap bulannya.5.Pengelola Organisasi Rapat1.Menyeleksi
para peserta2.Pengembangan agenda3.Membuka rapat4.Menetapkan aturan
dasar rapat5.Pengelola organisasi waktu6.Evaluasi proses
rapat7.Evaluasi keseluruhan rapat8.Menutup rapat6.Pengembangan
Program dan Evaluasi1.Evaluasi program2.Merencanaka evaluasi
program3.Pertimbangan pokok4.Beberapa jenis evaluasi
utama1.Evaluasi berdasarkan tujuan2.Evaluasi berbasis
proses3.Evaluasi berbasis hasil4.Melaporkan hasil-hasil
evaluasi5.Isi rencana evaluasi
BAB IIIPEMBAHASAN AKUNTANSI LSM
3.1 Pengertian Akuntansi Lembaga Swadaya MasyarakatAkuntansi
adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan
pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat
melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh
akuntansi tersebut. (American Accounting Association,1966).
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi menyediakan
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu
tentang ekonomi organisasi yang dimaaksudkan agar berguna dalam
pengambilan keputusan ekonoomis dalam membuat pilihan-pilihan yang
nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. (Accounting
Principles Board,1970).Dari pengertian diatas, akuntansi berperan
menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan.
Informasi yang dihasilkan akuntansi merupakan input yang
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang
rasional.Layaknya organisasi atau lembaga publik lainnya,
organisasi LSM juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien,
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak
negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan
tersebut menyebabkan akuntansi tersebut dapat dengan cepat diterima
dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola
urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup
LSM. Akuntansi LSM merupakan aktifitas yang tidak dapat dipisahkan
dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang
lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun.Akuntansi yang
diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat dengan penerapan dan
diperlakukan akuntansi pada domain publik. Domai publik yang
dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh LSM terkait.3.2
Ruang Lingkup Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak dapat
dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam
kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas
LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial,
terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sebagai konsekuensi
dari pemberian layanan sosial itu, LSM menggalangkan
program-program bagi proses pemberdayaan, atau dengan upaya
menciptakan swadaya, kemandirian, dan otonomi, sehingga kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial LSM memang mencakup
upaya penyadaran kelompok sasarannya agar memahami hak-haknya,
selain kewajiban sebagai warga negara. Setiap LSM pasti mempunyai
tujuan atau sasaran, agenda kegiatan, maupun program bagi
masyarakat yang dituju. Dengan demikian, timbul implikasi berupa
kebutuhan akan pengelolaan organisasi LSM tersebut. Beberapa tugas
dan fungsi LSM menjadi salah satuagent of changebagi perkembangan
sebuah masyarakat. Pengelolaan LSM ini sangat erat kaitannya dengan
perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh
kegiatan di dalam sebuah LSM. Dan, setelah itu, mekanisme
pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak
akan pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas LSM
tersebut. Dalam konteks idealita, secara umum tidak ada satu LSM
pun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari
tanggungjawab. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaan
harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi, seluruh aspek dalam
pengelolaan LSM menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
penanggung jawab program atau pelaku organisasi.3.3 Sifat dan
Karakteristik Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Akuntansi
merupakan suatu kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian hasil
dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut.
Di antara lembaga publik lainnya seperti lembaga pendidikan,
lembaga kesehatan, dan lain-lain, penerapan akuntansi dalam LSM
sedikit berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena lingkungan yang
mempengaruhi LSM berbeda. Perbedaan sifat dan
karakteristikorganisasi LSM yang tergolong kedalam organisasi
nirlaba serta organisasi lainnya yangprofit orienteddapat dilihat
dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola
pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya.
Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendaak dicapai.
Terlepas dari konsep idealita dan realitany, organisasi LSM tidak
bertujuan memperoleh laba tetapi memberikan pelayanan dan
menyelenggarakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian
dana oleh sebuah lembaga donor, yang dibutuhkan maupun yang telah
menjadi kegiatan rutin dalam LSM bersangkutan. Meskipun tujuan
utama LSM adalah pemberdayaaan masyarakat, namun tidak berarti
bahwa LSM sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini
tergantung pada kondisi organisasi bersangkutan. Misalnya, apabila
organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka
kebutuhan akan daya dukung untuk melakukan pemberdayaan berkembang
selarasdengan target keuangan. Secara kebetulan, keuangan menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi. Tujuan
keuangan organisasi LSM ini berbeda secara filosofis, konseptual,
dan operasionalnya dengan organisasi profit swasta. Secara
kelembagaan, organisasi LSM juga berbeda dengan organisasi lainnya,
walaupun sama-sama organisasi publik. Struktur organisasi ini tidak
terlalu formal, namun biasanya ada seseorang atau aktivis senior
yang memimpin. Pihak yang berpengaruh ini biasanya berpeluang
sangat besar dalam mengarahkan kebijakan dan pengelolaan
organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan
orientasi kebijakannya, akan sangat berpengaruh dalam memilih
struktur organisasi.3.4 Tujuan Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat
Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya,
akuntansi LSM terkait dengan tiga hal pokok, yakni penyediaan
informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas. Akuntansi
LSM merupakan sarana informasi mengenai pengelolaan bagi lembaga
pemberi dana maupun publik. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi
akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian pengelolaan
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga
pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi dalam LSM adalah
untuk:1.Memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara
tepat, efisien dan ekonomis atas suatu kegiatan serta lokasi sumber
daya yang dipercayakan kepada organisasi.tujuan ini terkait dengan
pengendalian pengelolaan.2.Memberikaan informasi yang memungkinkan
pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab
mengelola secara tepat dan efektif progam beserta penggunaan sumber
daya yang menjadi wewenagnya, disamping untuk melaporkaan kepada
publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi. Tujuan
ini terkait dengan akuntabilitas.Informasi akuntansi bermanfaat
bagi salah satu pedoman bagi pengambilan keputusan, terutama untuk
membantu pengurus organisasi dalam melakukan alokasi sumber daya.
Informasi akuntansi juga dapat digunakan menentukan biaya suatu
program atau kegiatan beserta kelayakannya, baik secara ekonomis
maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pengurus orgaanisasi
dapat menentukan biaya operasional yang akan diberikan kepada
masyarakat sasarannya, menetapkan biaya standar, dan hanya yang
akan dibebankan kepada LSM bersangkutan.Selain itu, informasi
akuntansi LSM akan dapat digunakan untuk membantu pemilihan
kegiatan yang efektif dan efisien, yang pada ahrinya akansangat
membantu pada saat penganggaran. Pada ahir proses pengendalian
organisasi LSM, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan
keuangan yang merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas
pada lembaga donor dan publik.3.5 Akuntansi LSM: Sebuah Jawaban
Atas Tuntutan Reformasi Prinsipgood governanceatautata pemerintah
yang baikpada umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik,
khususnya pemerintahan. Prisip ini sangat baik diterapkan karena
cocok dengan tuntutan zaman dan agenda reformasi yang sedang
berjalan di Indonesia. Pengertiangovernanceyang dimaksud di sini
adalah sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam konteks
LSM, kata publik mengacu kepada masyarakat sebagai sasaran program
LSM.Pelaksanaaangood governancememiliki beberapa prinsip,
yaitu:1.Akuntabilitas.2.Transparasi.3.Partisipasi.4.Penegakan
hukum.5.Responsivitas/daya
tanggap.6.Kesetaraan.7.Efisiensi.8.Efektivitas.9.Profesionalisme.10.Pengawasan.Dari
kesepuluh prisip tersebut, kesemuanya dapat diperankan oleh
akuntansi LSM.Seperti dalam kehidupan sehari-hari, timbul sebuah
fenomena mengenai semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan
akuntabilitas oleh organisasi secara keseluruhan, termasuk
organisasi LSM. Tuntutan akuntabilitas pada LSM ini terkait dengan
perlunya dilakukan transparasi dan pemberian informasi dalam rangka
pemenuhan hak-hak masyarakat.Untuk menciptakangood
public(masyarakaat) maupungood corporate governancedi LSM
diperlukan perubahan pada organisasi penyelenggaranya. Bentuk
perubahan ini bukan hanya identik dengan format organisasi, tetapi
lebih pada alat-alat yang digunakan dalam mendukung berjalannya
organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.3.6
Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya LSM Pendanaan LSM
dapat diperoleh dari sumber lembaga donor baik nasional maupun
internasional,fundraisinglembag, atau masyarakat. Penerimaan dan
penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu,
usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat harus
didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan. Hubungan
antara sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya terletak pada
pengaruh siklus kegiatan lembaga yang bersangkutan. Siklus
akuntansi biaya dalam suatu lembag, sangat dipengaruhi oleh siklus
kegiatan lembaga tersebut atau transaksi-transaksi yang
dilakukannya. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pembelian barang
sesuai kebutuhan program dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut
dan diahiri dengan penyediaan layanan bagi masyarakat sasarannya.
Transaksi-transaksi LSM tidak akan terlepas dari transaksi
pembiayaan. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan
penyajian, serta penafsiran informasi biaya tergantung pada siapa
proses tersebut diajukan. Proses akuntansi biaya LSM dapat
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai di luar organisasi.
Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan
karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya
berkaitan erat dengan akuntansi keuangan.3.7 Sistem Akuntansi
Keuangan Pada LSM3.7.1 PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untuk
Entitas NirlabaDasar tuntutan akuntabilitas, yang dalam hal ini
pertanggung jawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua
organisasi LSM, adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan
organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan
organisasi bisnis, dimana perbedaan utama yang mendasar adalah cara
organisasi tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk
melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi itu
memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang
lainnya. Jadi dalam organisasi nirlaba, transaksi yang jarang
bahkan tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun
akan muncul. Namun, dalam praktek organisasi nirlaba,berbagai
bentuknya sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada
umumnya.Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam
hal ini LSM, memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan
organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:1.Jasa yang diberikan oleh
LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.2.Cara
pengelola pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.3.Aspek kinerja
pengelola.Dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan
organisasi tersebut diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki
relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.a.Metode
Pencatatan AkrualTujuan dari laporan keuangan LSM adalah
menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, di
samping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber
daya terpercaya dengan:1.Menyediakan informasi mengenai
sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
keuangan.2.Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM
menandai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.3.Menyediakan
informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan
perubahan di dalamnya.4.Menyediakan informasi menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi.Laporan keuangan
dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya
seperti:1.Mengindikasikan apakah sumber daya telah didapatkan dan
digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.2.Mengindikasikan
apakah sumber daya telah didapatkan dan digunakan sesuai dengan
persyaratan, termasuk batas keuangan yang ditetapkan oleh pengambil
kebijakan di masing-masing LSM.Laporan keuangan LSM biasanya
disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam
melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini
diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau
mengurangi secara material skala pelayanannya.b.Laporan Keuangan
yang Dihasilkanlaporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan
posisi keuangan pada ahir periode laporan, laporan aktivitas, serta
laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.1.Laporan Posisi
Keuangan2.Laporan aktivitas
c.Laporan Kelompok Aktiva Bersih1.Informasi tentang pendapatan
dan beban2.Informasi tentang pemberian jasa3.Laporan arus
kas4.Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kasa.Aktivitas
investasib.Aktivitas pembiayaan/pendanaanc.Aktivitas operaasi
d.Unsur- Unsur Laporan Keuangan1.Laporan
keuangana.Aktivab.Kewajibanc.Ekuitasd.Kinerjae.Penghasilanf.Beban
3.7.2Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan LSM1.Dapat
dipahami2.Relevan3.Materialitas4.Keandalan/Reliabilitas5.Penyajian
jujur6.Substansi mengungguli bentuk7.Netralitas8.Pertimbangan
sehat9.Kelengkapan10.Dapat dibandingkan
3.8Siklus Akuntansi Keuangan LSMPada hakikatnya, orang belum
dapat dikatakan paham dalam menyusun laporan keuangan jika belum
memahami siklus akuntansi. Akuntansi pada dasarnya, merupakan suatu
proses pengolahan informasi akuntansi yang salah satunya adalah
laporan keuangan.3.8.1 Pengertian Siklus AkuntansiLaporan keuangan
adalah hasil ahir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas
pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam
bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat
digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau
mengambil keputusan.3.8.2Alur Proses Siklus AkuntansiSiklus
akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam
satu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan
penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara
keseluruha, serta siap untuk pencatatan transaksi periode
selanjutnya.a.Proses Akuntansi yaitu:1.Pencatatan dan penggolongan
(dalam jurnal).2.Peringkasan (dalam akun-akun buku
besar).3.Penyajian dalam bentuk laporan keuangan, yaitu laporan
posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan laporan aktiva LSM.
Dan, untuk memudahkan pekerjaan menyusun laporan keuangan, biasanya
dibuat neraca lajur (kertas kerja).b.Tahap Siklus Akuntansi
LSM1.Tahap pencatatan2.Tahap pengikhtisaran3.Tahap pelaporan
3.8.3Transaksi dan Bukti TransaksiTarnsaksi adalah suatu
pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling
menguntungkan dengan adanya bukti/data/dokumen pendukung yang
dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Kejadian
yang dapat dicatat sebagai suatau transaksi adalah:1.Pembelian
barang2.Penjualan barang3.Pembayaran sewa4.Penerimaan uang kas
a.Bukti TransaksiBukti transaksi adalah dokumen sumber atau
instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah terjadi.
3.8.4JurnalJurnal adalah sarana untuk mencatat transaksi
organisasi LSM yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan
urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet
atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing-masing.
3.8.5Buku BesarBuku besar merupakan suatu buku yang berisi
kumpulan akun atau perkiraan yang telah di catat dalam jurnal.
Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva,
kewajiban atau utang, dan ekuitas.
3.8.6Kertas KerjaSebelum membuat laporan keuangan, jurnal, dan
pembukuan ayat jurnal penyesuaian, terlebih dahulu perlu ditentukan
dan dikumpulkan data yang relevan. Kumpulan data, naskah laporan
keuangan, dan analisis-analisis lain yang bermanfaat yang disiapkan
oleh akuntan, umumnya disebut kertas kerja (working paper).
3.8.7Laporan Keuangan dan KomponennyaLaporan keuangan adalah
hasil ahir dari akuntansi. Yang menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan. Laporan keuangan mengambarkan tentan pencapaian
kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target
pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi
pembiyayaan.
3.8.8Contoh Penerapan Siklus Akuntansi pada LSMSiklus akuntansi
merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan
sampai dengan dihasilkannya laporan keuangan pada ahir suatu
periode. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat diruntut sebagai
berikut:1.Membuat atau menerima bukti pencatan di mana biasanya
sebuah entitas mempunyai form voucher (bukti pencatatan) sendiri,
dan bukti lain bisa berupa kwitansi.2.Mencatat dalam
jurnal3.Memindahkan data jurnal kebuku besar4.Pembuatan laporan
keuangan3.9Penerapan Sistem Akuntansi Biaya LSM3.9.1 Definisi
Akuntansi Biaya LSMAkuntansi mendefinidikan biaya sebagai sumber
daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses
akuntansi biaya di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam
organisasi LSM.Proses akuntansi biaya harus memperhatikan
karakteristik akuntansi keuangan dan manajemen organisasi. Proses
akuntansi biaya meliputi :1.Pihak luar (Eksternal), yaitu memenuhi
karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari
akuntansi keuangan.2.Pihak dalam (Internal), yaitu memenuhi
karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari
akuntansi keuangan.Tujuan pembahasan sistem akuntansi biaya LSM ini
adalah untuk :1.Mengefektifkan dan mengefesienkan penggunaan dana
LSM,2.Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di
LSM,3.Memberikan informasi berupa laporan biaya yang
akurat,4.Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi atas
penggunaan dana dan pelaporannya5.Menghasilkan laporana biaya
terkini(up to date)sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting
terhadap keputusan pengelola LSM, terutama pada aspek
keuangan.Komponen biaya LSM adalah :1.Gaji dan
honorarium2.Telekomunikasi3.Pemakain bahan habis pakai4.Depresiasi
perlengkapan dari berbagai aset yang ada5.Depresiasi perlengkapan
kantor6.Sewa komputer7.Asuransi8.Biaya lainya
3.9.2 Siklus Akuntansi Biaya LSMSiklus akuntansi biaya LSM
sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus
kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan dan
jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Tujuan
akuntansi biaya adalah untuk menyajikan informasikan biaya yang
telah digunakan untuk memberi barang atau peralatan serta
pelaksanaan program LSM tersebut.3.9.3 Klasifikasi biaya LSMProses
dan sistematika Akuntansi biaya dapat dipecahkan melalui rincian
tahap sebagai berikut :1.Pemahaman mengenai pengertian biaya
;2.Klasifikasi dan identifikasi biaya yang terjadi di LSM ke dalam
kategori tertentu dengan pendekatan ABC system3.Pembuatan konsep
perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif4.Pensimulasian
aplikasi model perhitungan biayaBiaya diklasifikasikan ke dalam dua
kategori:1.Biaya tetap : biaya yang jumlah totalnya tidak
dipengaruhi oleh perubahan kegiatan organsasi. Biaya tetap terbagi
menjadi dua:a.Biaya yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan
manajemenb.Biaya yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.2.Biaya
variabel : biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh perubahan
kegiatan.Biaya semi variabel : biaya yang eilik unsur tetap dan
variabel di dalamnya.Biaya langsung : biaya yang dipengaruhi secara
langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.Biaya
tidak langsung : biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh
adanya program atau kegiatan.3.9.4 Analsis Biaya LSMAnggaran
LSMAnggaran berfungsi sbb:1.Anggar merupakan hasil akhir dari
proses penyusunan rencana kerja2.Anggaran merupakan cetak biru
aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang3.Anggaran
sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit
kerja lembaga dan mekanisme kerja antarmanajemen dan pelaksana
program4.Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
lembaga5.Anggaran sebagai alat motivasi serta persuasi tindakan
efktif dan efisien dalam pencapaian visi organisasiProsedur rencana
anggaran biaya1.Buatlah daftar rincian biaya dengan
akurat2.Pisah-pisahkan menjadi3.Harus da perhitungan yang
detail.Biaya standarBiaya standar adalah biaya yang ditentukan di
muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk
membiayai kegitan tertentu dengan aumsi kondisi ekonomi, efisiensi,
dan faktor-faktor lainnya dipenuhi.Manfaat biaya standarBiaya
standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan atau
kelonggaran sbb:1.Standar teoretis : standar ideal yang dalam
pelaksanaannya sulit dicapai.2.Rata-rata biaya waktu yang lalu :
ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah
lampau.3.Standar normal : di dasarkan pada rata-rata biaya di masa
lalu dan disesuaikan engan taksiran biaya di masa yang akan datang,
dengan asumsi keadaan ekonomi sedang normal.4.Pelaksanaan terbaik
yang dapat dicapai : didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik
dengan memeperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat
dihindari terjadinya.Analisis biaya-volume-laba pada LSMAnalisis
biaya-volume-laba pada LSM digunakan untuk membantu LSM agar tidak
mengalami masalah biaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
program.1.BEPAdalah jumlah output di mana totalpendapatan sama
dengan total biaya, atau laba operasinya adalah nol.2.Analisis
sensitivitas dan ketidaktentuana.Teknik what if yang digunakan
pengelola dalam menguji bagaimana sebuah hasil akan berubah; jika
data perkiraan asli tidak diraih, atau jika sebuah asumsi dasarnya
berubah.b.Analisis sensitivitas adalah suatu pendekatan untuk
mengenalkan ketidaktentuan yang memungkinkan jumlah aktual akan
menyimpang dari jumlah yang diperkirakan.3.9.5 Laporan Biaya
LSMBagian dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk
memastikan bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan
biaya LSM dirancang untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan
biaya pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang
berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan
pembiayaan.
BAB IVKESIMPULAN
4.1 KesimpulanPembahasan mengenai civil society atau masyarakat
sipil bukan merupakan hal yang baru karena isu ini telah dibahas
dalam filosofi politik, sosiologi, dan teori sosial dalam satu
tahun. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2002 menurut Departemen
Dalam Negeri (Depdagri), jumlah NGO atau LSM adalah 13.500
organisasi dengan beragam misi, komitmen, dan bentuk kegiatan.
Hampir 90% dari LSM tersebut mengandalkan dana asing. Hubungan
pemerintah dengan LSM dapat diidentifikasi dalam beberapa
kemungkinan, seperti saling mengabaikan, saling mendukung, serta
kerja sama atau kooptasi atas perimbangan dimensi keuangan,
organisasi dan kebijakan. Terkait dengan wacanaCivil
Society,pemikiran bangsa yang demokratis dimulai dari bawah atau
dari masyarakatAkar Rumput. Civil Society merupakan sebuah konsep
yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas atau
elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan
pendefinisian konsep tersebut.Pengertian umum dari istilah NGO atau
LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela,
PVOs(Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non
Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non
Govermental Organization). Pembagian generasi LSM menurut Zaim
Saidi, Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare.
Generasi kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local
development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system
development. Generasi keempat, sebagai generasi people
movement.Akuntansi yang diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat
dengan penerapan dan diperlakukan akuntansi pada domain publik.
Domai publik yang dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh
LSM terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh
yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh
Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa
program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok
masyarakat yang lemah. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang akan
mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan
bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut. Seperti halnya dengan
akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan
tiga hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian
pengelolaan, dan akuntabilitas.Pendanaan LSM dapat diperoleh dari
sumber lembaga donor baik nasional maupun
internasional,fundraisinglembag, atau masyarakat. Penerimaan dan
penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar tuntutan
akuntabilitas, yang dalam hal ini pertanggung jawaban keuangan
terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM, adalah PSAK
No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pada
hakikatnya, orang belum dapat dikatakan paham dalam menyusun
laporan keuangan jika belum memahami siklus akuntansi. Akuntansi
pada dasarnya, merupakan suatu proses pengolahan informasi
akuntansi yang salah satunya adalah laporan keuangan. Akuntansi
mendefinidikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk
mencapai tujuan tertentu. Proses akuntansi biaya di tunjukan untuk
memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM. Siklus akuntansi
biaya LSM sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut.
Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan
dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Bagian
dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk memastikan
bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan biaya LSM
dirancang untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan biaya
pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang berasal
dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, indra.2007.Akuntansi LSM dan
Politik,jakarta:ErlanggaDiposkan olehjamiatul laeladi1:02:00 AM
Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Accounting Media Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi
Non-Pemerintah (non-government organization NGO) merupakan
organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintahan. LSM
dapat diartikan sebagai organisasi swasta (nirlaba) yang
kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan
kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan
pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan
masyarakat. Dengan kata lain, organisasi yang berbasis nilai,
secara keseluruhan maupun sebagian, pada lembaga donor dan
pelayanan sukarela (Bastian, 2007).
Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan LSM mengacu pada PSAK
Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba seperti
halnya pada Akuntansi Partai Politik. LSM menyelenggarakan
pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
Pembukuan keuangan LSM diperiksa oleh peninjau organisasi dan
pemberi dana. Sementara itu, kewenangan penerimaan, penyimpanan,
dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan LSM diselenggarakan
oleh pelaku oganisasi LSM ditentukan oleh badan penyandang dana
berdasarkan status LSM yang dimaksud. Rencana anggaran LSM, setelah
disepakati oleh personel LSM, siusulkan kepada lembaga donor untuk
disetujui menjadi sebuah program atau proyek LSM.Pada umumnya,
siklus akuntansi organisasi nirlaba termasuk LSM, dikelompokkan
dalam tiga tahap yaitu:1.Tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan
pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku
pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku
jurnal, dan memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan
kelompok ke dalam buku besar.2.Tahap pengikhtisaran, terdiri dari
penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan
ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat
jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat
ayat jurnal pembalik.3.Tahap pelaporan, yang terdiri dari Laporan
Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan (Laporan Aktivitas).Sedangkan Tujuan dari
pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna
untuk pengambil keputusan, disamping untuk menunjukkan
akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya terpercaya
dengan:a.Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya kauangan.b.Menyediakan informasi mengenai
bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi
persyaratan kasnya.c.Menyediakan informasi yang berguna dalam
mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk mendanai aktivitasnya
dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya.d. Menyediakan
informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan
perubahan di dalamnya.e.Menyediakan informasi yang menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya
jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.Kurangnya perhatian LSM
terhadap akuntabilitas dan minimnya akses informasi tentang LSM
merupakan salah satu penyebab kecilnya peluang LSM untuk
mendapatkan dukungan dana lokal, antara lainfilantropydan
danacorporate social responsibility(CSR). Dengan demikian,
ketidakpedulian LSM terhadap masalah akuntabilitasnya, bukan hanya
mengancam eksistensi LSM, tetapi juga membahayakan upaya mendorong
peranan masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi dan perilaku
demokratis di semua arena politik, nasional, lokal, regional, dan
global. Jadi, akuntabilitas bagi organisasi LSM tidak lagi hanya
menjadi sekedar isu, melainkan sudah menjadi tuntutan publik. Salah
satu bentuk implementasi akuntabilitas adalah dengan menyusun
laporan keuangan LSM.Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah:
Akuntansi Masjid
Accounting Media Tempat ibadah sebenarnya tidak hanya bertujuan
menjadi tempat beribadah ritual unmat beragama yang sifatnya rutin.
Namun, apabila tempat ibadah dapat dikelola dengan konsep
organisasi yang modern dapat berkembang menjadi organisasi yang
berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, yaitu melayani
peribadatan umat.
Keberadaan masjid tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan dana
yang berasal dari amal atau sumbangan umat yang tidak mengharapkan
imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun demikian, tidak
berarti masyarakat tidak mementingkan pertanggungjawaban dari
pengurus organisasi keagamaan, misalnyatamirmasjid, terkait
pengelolaan dana amal masjid. Untuk itu, akuntabilitas tetap
penting dalam organisasi keagamaan.Pola pertanggungjawaban di
organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal.
Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada
Pembina. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban
secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan,
meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan
pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas, kususnya pengguna atau penerima layanan organisasi
keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut
merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.Untuk
menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sarana untuk
mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan akuntansi pada organisasi
keagamaan. Seberapa besar peran akuntansi dalam organisasi
keagamaan diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada
organisasi keagamaan tersebut. Peling tidak ada tiga manfaat
akuntansi, yaitu:1.Penyediaan informasi yang akurat dan
andal2.Menciptakan akuntabilitas publik3.Untuk pengendalian
manajemenInformasi yang akurat dan andal dapat berguna bagi
pengurus organisasi keagamaan untuk pengambilan keputusan
manajerial. Penerapan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat
membantu pengurus untuk mengelola organisasi keagamaan dengan
efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan
kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi,
dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan
untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi.
Sedangkan untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu
menerapkan akuntansi keuangan. Tentunya, akuntansi keuangan yang
sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas
nirlaba sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 45 tentang Standar
Akuntansi untu Entitas Nirlaba. Berdasarkan PSAK No. 45, laporan
keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan
Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Mungkin saat
ini akuntansi belum dijadikan kebutuhan bagi sebagian besar
pengurus organisasi masjid. Namun, tidak tertutup kemungkinan
semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan
meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya gerakan kembali
ke masjid, menjadikan penerapan system akuntansi yang baik menjadi
kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid.Sumber artikel ini dari
Buku Akuntansi Sektor Publik yang ditulis oleh Abdul Halim &
Syam Kusufi yang diterbitkan oleh Salemba Empat. Baca juga mengenai
Akuntansi organisasi nirlaba lainnya, yaituAkuntansi Partai
PolitikdanAkuntansi LSM. Terimakasih.Sekilas tentang PSAK nomor 45
(Pelaporan Keuangan OrganisasiNirlaba)09/02/2011dian kurniasari
Uncategorized 7 KomentarOrganisasi Nirlaba menyediakan jasa dan
tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya
dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau
investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian
bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya
suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang
merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas
keluar.Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus
atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya,
terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana
pertanggungjawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral
dengan organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu
disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi
nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam
pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari
pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang
diamanatkan kepadanya.IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ,
dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang:Tujuan Laporan
Keuangan:Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada
dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan
organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun,
dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya
perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari
laporan keuangan tersebut. PSAK Nomor 45 memberikan pengertian
tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan
informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang,
anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan
sumber daya bagi organisasi nirlaba.Sifat Pembatasan DanaMenurut
PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri
dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan
laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK
Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut: Pembatasan permanen adalah
pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang
agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi
organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua
penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber
daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan
sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya
tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai
dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah
sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh
penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau
temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang
penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh
penyumbang.Komponen Laporan KeuanganMenurut PSAK Nomor 45
menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba
meliputi : Laporan Posisi Keuangan,Tujuan laporan posisi keuangan
adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan
aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara
Universitas-Universitas tersebut pada waktu tertentu.Informasi
dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan
dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para
penyumbang, anggota organisasi , kreditur, dan pihak-pihak lain
untuk menilai: Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan; dan Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan
untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan
eksternal.Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan
keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas,
fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban.
Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan
kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok
yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara
keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan
aktiva bersih. Laporan Aktivitas,Tujuan utama laporan aktivitas
adalah menyediakan informasi mengenai: Pengaruh transaksi dan
peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. Bagaimana penggunaan
sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.Informasi
dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para
penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk:
Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Menilai upaya, kemampuan
dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa Menilai
pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.Laporan aktivitas
menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat
temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas
juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi
dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang
aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi
oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva
bersih tidak terikat.Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva
bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer,
tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan
terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang
sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang
disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan
akuntansi.Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang
diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai
penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika
penggunaannya dibatasi.Laporan aktivitas menyajikan jumlah
pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan
investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban
terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi,
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.Laporan aktivitas
atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi
mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut
kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping
itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi
tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan
gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan. Laporan Arus KasTujuan
utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus
kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dengan
tambahan berikut ini:a) Aktivitas pendanaan:(1) Penerimaan kas dari
penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.(2)
Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang
penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan
pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi
(endowment).(3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk
jangka panjang.b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas
investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau
aktiva investasi.Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta
asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam
pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
tersebut menurut kurs pada taLaporan Keuangan Organisasi
Nirlaba
Organisasi nirlaba memilikiperbedaan yang cukup signifikan
dengan organisasi yang berorientasi kepadalaba.Dalam menjalankan
kegiatannya, organisasi nirlabatidak semata-matadigerakkan oleh
tujuan untuk mencari laba. Meski demikiannot-for-profitjuga harus
diartikan sebagainot-for-loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba
selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi
nirlaba memperoleh surplus, maka surplus
tersebutakandikontribusikan kembaliuntuk pemenuhankepentingan
publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba
tersebut.
Dalam hal kepemilikan,kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak
dapat dijual,dialihkan,atau ditebus kembalisebagaimana pada
organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi tersebut
bereda dalam hal cara organisasi memperoleh sumber daya yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.
Organisasi nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan
para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidakmengharapkan
adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.
Lebih lanjut, walaupuntidak meminta adanya pengembalian, namun
para donatur sebagai salah satustakeholderutama organisasi nirlaba
tentunyamengharapkan adanya pengembalian atas sumbanganyang mereka
berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu
tetapmenginginkan pelaporansertapertanggungjawabanyang
transparanatas dana yang mereka berikan. Para donatur
inginmengetahuibagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan
baik dan dipergunakan untukmemberi manfaat bagikepentingan
publik.
Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan.
Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yangscope-nya masih kecil
serta sumber daya-nya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal
yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba
jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang
mengurusi administrasi.Namun, hal tersebuttidak boleh
dijadikanalasan karena organisasi nirlabatidak boleh hanya
mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya.
Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapatdapat memberikan
informasiyang relevan dan dapat diandalkankepada donatur,
regulator, penerima manfaatdan publiksecara umum.
Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4
jenis laporan keuangan sebagai berikut:1.Laporan posisi keuangan
(neraca) pada akhir periode laporan2.Laporan aktivitas untuk suatu
periode pelaporan3.Laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan4.Catatan atas laporan keuangan
Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa
laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis,
kecuali pada 3 hal utama, yaitu:a.Komponen laporan posisi keuangan
organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan
dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Hal ini akan
dijelaskan pada bagian berikutnya.b.Organisasi nirlaba tidak
memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan
dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi
umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan
organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi
sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto
yang dikelola oleh organisasi nirlaba.c. Organisasi nirlaba tidak
memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi
bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh
entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan
dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Aset
neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan
berikut ini:
a.Aset neto tidak terikatadalah sumber daya yang penggunaannya
tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila
sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi
penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan
tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.b.Aset neto
terikattemporeradalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya
dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan
terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa
ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri
(misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset
tertentu).c.Aset neto terikatpermanenadalah sumber daya yang
pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun
demikian, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian
atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal
dari sumber daya tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi,
warisan, maupun wakaf.
Meski PSAK 45 didedikasikan bagi organisasi nirlaba, namun
standar ini juga dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan
unit-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa penerapan pada
organisasi selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jenis dan Komponen Laporan Keuangan Organisasi NirlabaLaporan
keuangan organisasi nirlaba meliputi (1) laporan posisi keuangan
pada akhir periode laporan, (2) laporan aktivitas serta (3) laporan
arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (4) catatan atas
laporan keuangan.
1.Laporan Posisi Keuangan / NeracaLaporan ini bertujuan untuk
menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan
informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada
waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang,
anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk
menilai:a.kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan, danb.likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan
untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan
eksternal.Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan
mencakup:
Aseta.Kas dan setara kas; Bila ada kas atau aset lain yang
dibatasi penggunaanya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan
terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat
penggunaannya.b. Piutang (misalnya: piutang pasien, pelajar,
anggota, dan penerima jasa yang lain);c. Persediaan;d. Sewa,
asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;e. Surat
berharga/efek dan investasi jangka panjang;f. Tanah, gedung,
peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lain.Bila dilihat dari
susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan
posisi keuangan suatu organisasi nirlaba juga diurutkan berdasarkan
likuiditasnya kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi
menjadi kas.
Liabilitasa.Utang dagang;b. Pendapatan diterima dimuka;c. Utang
jangka panjang, dan lain-lainDalam penyajiannya, liabilitas tetap
diurutkan berasarkan masa jatuh temponya.
Aset Bersiha. Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini
umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan,
dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh
pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak
terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi,
dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta
dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain
yang berhubungan dengan organisasi.b. Aset bersih terikat temporer.
Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan,
ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku
terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2)
investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama
periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap.
Informasi mengenai jenis pembatasan inidapat disajikan sebagai
unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau
disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.c. Aset bersih
terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap (1) aset
seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan
tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang
disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara
permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur
terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi
secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan.Contoh laporan posisi keuangan:
2.Laporan AktivitasTujuan utama laporan aktivitas adalah
menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa
lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar
transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya
dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih
dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi,
yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3)gains and losses, dan (4)
reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini
nantinya akantercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan
dalam laporan posisi keuangan.
Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu
parastakeholdersuntuk:a.mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba
dalam suatu periode,b.menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan
organisasi dan memberikan jasa, danc.menilai pelaksanaan tanggung
jawab dan kinerja manajer.
Secara umum, ketentuan dalam Laporan Aktivitas adalah sebagai
berikut:Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak
terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.Beban
disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terik