Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap ...

1

Kendadi, Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan Polisi

Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan

Polisi Kendadi Satria Utama1

[email protected]

Abstract

Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing

Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police

handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police

personnel. This research was conducted with qualitative methods where data obtained from

in-depth interviews with four (4) informant. Once the data obtained from primary and

secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang

Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic

policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation.

The study results showed that the implementation of democratic policing accountability

points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the

implementation of which requires the implementation of improvements.

Keywords: Police Oversight, Accountability, Police Deviance

Kepolisian merupakan salah fungsi pemerintahan. Pada dasarnya fungsi polisi adalah

mengatur dan menjaga agar aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar oleh warga

masyarakat yang berada dalam wilayahnya. Untuk melakukan fungsi tersebut dibentuklah

lembaga atau badan yang disebut dengan Kepolisian pada negara tersebut. Di Indonesia

lembaga tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan

Polri (Maskat, 1993:18).

Polisi dalam perkembangan menuju ke arah yang lebih baik selalu membenahi diri

untuk mempermudah peran dan fungsi dalam masyarakat salah satunya adalah memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum

1 Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Akuntabilitas peran..., Kendadi Satria Utama, FISIP UI, 2013.

2

Universitas Indonesia

secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak

azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan yang merupakan

peran dan fungsi polisi yang sangat vital. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh polisi

dapat disebut juga dengan reformasi polisi. Pada Masyarakat yang baru saja terbebas dari

pemerintah yang otoriter, biasanya hukum atau aturan yang berlaku tidaklah adil dan beradab.

Mengapa demikian karena hukum dalam pemerintahan otoriter digunakan oleh penguasa

untuk memenangkan penguasa sebagai pemerintah agar dapat berkuasa dengan sewenang-

wenangnya dan dilakukan dengan paksaan (Suparlan, 2008:19).

Jika kita lihat dalam realitas kehidupan sehari-hari citra polisi dengan respons dari

masyarakat terhadap kinerja polisi. Banyak hal-hal yang membuat citra polisi buruk di

masyarakat luas. Seperti “salam tempel” yang dilakukan Satuan Bhayangkara dengan

kendaraan-kendaraan angkutan yaitu menarik pungutan liar dari kendaraan-kendaraan

tertentu. Anggota Reserse yang ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus (Meliala, 2001:139).

Bahkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi telah biasa menjadi berita

dalam media cetak atau eletronik. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh

polisi. Pengaduan masyarakat terhadap polisi terkait tindakan atau dugaan pemerasan,

penyalahgunaan wewenang dan penggunaan narkoba. Ada juga beberapa tindakan polisi

yang melanggar pidana yang terlapor juga lewat pengaduan masyarakat seperti penganiayaan,

asusila, pencurian, perjudian, miras dan lain-lainnya.

Pengaduan masyarakat khususnya mengenai polisi yang brutal, dalam hal ini

masyarakat harus diberi wadah atau layanan dari Negara untuk melakukan pengaduan

terhadap kinerja polisi yang menyalahi aturan atau undang-undang dan merugikan

masyarakat (Adrianus, 2005:26). Maka dari itu polisi perlu melakukan identifikasi terhadap

faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakat (Soekanto, 1988).

Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan evaluasi dari masyarakat melalui surat

pengaduan masyarakat atas kinerja anggota Polri.

Pengaduan Masyarakat akan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dapat

disampaikan kepada lembaga-lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal. Lembaga

pengawasan internal Polri yang termasuk dalam struktur organisasi Polri ada dua yaitu:

a. Inspektorat Pengawasan Umum dan Irwasda

b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)


3


Mekanisme pengawasan eksternal Polri juga dilakukan oleh lembaga diluar struktur

organisasi Polri. Melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/723/IX/2004 tentang

pedoman administrasi penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan eksternal anggota

Polri dapat dilakukan melalui Komisi Polisi Nasional (Kompolnas). Adapun pengawasan

eksternal lainnya dapat melalui Komisi Ombudsman yaitu Badan pengawasan

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan lembaga Negara baik dalam

pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk melakukan pengawasan terhadap cara kerja atau profesionalitas dari polisi di

Indonesia Polri telah membentuk Propam (Profesi dan Pengamanan) yaitu badan pengawasan

internal dari pihak Polri terhadap anggota Polri di seluruh Indonesia yang termasuk dalam

struktur organisasi Polri (Sumber : Web Divpropam Polri).

Tabel 1 : Pengaduan Masyarakat Divpropam Polri 1 Januari – 11 Maret 2011


4


Kirim Jawab Kirim Jawab1 BARESKRIM POLRI 0 0 0 0 0 0 0.00%2 ITWASUM PORLI 0 0 0 0 0 0 0.00%3 BAG REHABILITASI 0 0 0 0 0 0 0.00%4 RO WABPROF POLRI 4 0 6 1 10 1 10.00%5 RO PAMINAL POLRI 12 0 3 0 15 0 0.00%6 RO PROVOS POLRI 3 0 15 1 18 1 5.56%7 POLDA ACEH 2 0 0 0 2 0 0.00%8 POLDA SUMUT 7 0 3 0 10 0 0.00%9 POLDA SUMBAR 3 0 0 0 3 0 0.00%10 POLDA RIAU 0 0 1 0 1 0 0.00%11 POLDA BENGKULU 1 0 0 0 1 0 0.00%12 POLDA JAMBI 3 1 1 0 4 1 25.00%13 POLDA SUMSEL 6 1 2 0 8 1 12.50%14 POLDA LAMPUNG 6 1 2 0 8 1 12.50%15 POLDA METRO 29 0 22 1 51 1 1.96%16 POLDA JABAR 21 0 9 0 30 0 0.00%17 POLDA JATENG 11 0 2 0 13 0 0.00%18 POLDA D.I.Y 3 0 1 0 4 0 0.00%19 POLDA JATIM 22 0 3 0 25 0 0.00%20 POLDA BALI 4 0 1 0 5 0 0.00%21 POLDA NTB 4 0 0 0 4 0 0.00%22 POLDA NTT 3 0 0 0 3 0 0.00%23 POLDA KALBAR 1 0 1 0 2 0 0.00%24 POLDA KALSEL 5 0 2 0 7 0 0.00%25 POLDA KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.00%26 POLDA KALTIM 1 0 0 0 1 0 0.00%27 POLDA SULTRA 2 1 0 0 2 1 50.00%28 POLDA SULTENG 0 0 2 0 2 0 0.00%29 POLDA SULUT 4 0 2 1 6 1 16.67%30 POLDA MALUKU 2 1 0 0 2 1 50.00%31 POLDA PAPUA 3 0 2 0 5 0 0.00%32 POLDA BANTEN 6 0 2 0 8 0 0.00%33 POLDA GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.00%34 POLDA MALUT 0 0 1 0 1 0 0.00%35 POLDA BABEL 1 0 0 0 1 0 0.00%36 POLDA KEPRI 2 2 5 5 7 7 100.00%37 POLDA SULSEL 12 0 2 0 14 0 0.00%

183 7 90 9 273 16 5.86%

%

Jumlah

Jumlah PengaduanSurat Masuk Laporan Polisi

Jumlah PengaduanNo Satker

Kirim Jawab

(Sumber : Web Divpropam Polri).

Pengaduan masyarakat inilah yang nanti dapat membantu menciptakan profesionalitas

dan akuntabilitas Polri di masa yang akan datang. Setiap koreksi dari laporan pengaduan

masyarakat dapat menjadi gambaran bagaimana tingkat profesionalitas Polri di masyarakat

dan melihat kekurangan dalam kinerja Polri. Respon dari pangaduan masyarakat dan

penanganan yang benar dapat membentuk citra polisi yang transparan dan meningkatkan

akuntabilitas Polri sebagai lembaga atau instansi pemerintah.

Review Hasil Penelitian dan Jurnal Pengawasan Polisi


5


Awal berkembangnya surat pengaduan dimulai pada tahun 1990. Surat pengaduan

adalah salah satu mekanisme yang telah dikembangkan untuk mengontrol kinerja kepolisian

dan memberikan review yang independen dan netral serta fakta terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh polisi. Surat pengaduan dapat direkomendasikan untuk pemecatan bagi

petugas polisi yang terlibat pelanggaran. Lebih di 50 kota besar memiliki mekanisme surat

pengaduan (Walker & Bumphus, 1991). Sejak saat itu semakin berkembang kajian-kajian

surat pengaduan masyarakat.

Pada kajian surat pengaduan masyarakat di Oakland, mekanisme surat pengaduan

masayarakat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat. Namun respon

masyarakat saja ternyata tidak cukup karena perlu juga lebih banyak dana dan otoritas akan

diperlukan untuk mendukung berjalannya mekanisme pengaduan yang ada. Dalam banyak

kasus pengaduan, instansi penegak hukum setempat dan serikat polisi seakan kurang

kerjasama dengan mekanisme atau sistem pengaduan yang diterapkan (Skolnick & Bailey,

1986). Hal ini mengecewakan peneliti yang mengkaji tentang surat pengaduan di Oakland.

Penelitian terhadap divisi pengawasan internal kepolisian di New York pada tahun

1957 oleh Cohen (1972) mendapatkan sebuah kesimpulan yang menunjukan bahwa terdapat

indikasi yang menuju pada “pemilihan kasus” oleh divisi terkait dalam memproses laporan-

laporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Setelah berbagai kajian tentang

pengawasan yang dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja anggota polisi. Kajian

selanjutnya yaitu kajian tentang feedback yang dilakukan oleh masyarakat yaitu surat

pengaduan. Studi yang dilakukan Iris (1998), mengenai sistem evaluasi Civilian Review

petugas polisi di Denver, Houston, San Jose dan Boston menemukan adanya kekhawatiran

masyarakat akan pihak-pihak yang impunitas terhadap berbagai peraturan disiplin. Hal ini

mendukung dibentuknya lembaga pengawasan polisi eksternal yang juga bertugas melakukan

kajian terhadap keluhan atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tentang

penyimpangan polisi dinilai penting oleh Smith (2001:376) karena merupakan tahapan paling

awal dalam upaya pendisiplinan polisi.

Ada juga kajian yang dilakukan oleh Brenda A. Buren (2007), tentang pengawasan

masyarakat (Civil Oversight) terhadap polisi di Tempe, Arizona. Buren melakukan evaluasi

pada Tempe Citizens’ Panel for Review of Police Complaints and Use of Force yang

merupakan sistem pengawasan polisi oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian yang

menggunakan baik metode kualitatif dan kuantitatif tersebut adalah melihat keberhasilan


6


pengimplementasian sistem pengawasan yang telah berjalan di Arizona. Penelitian tersebut

mengkaji sistem pengawasan masyarakat terhadap polisi secara menyeluruh. Berbeda halnya

dengan penelitian ini yang fokus pada instrumen pengawasan yaitu pengaduan masyarakat.

Dalam upaya memperbaiki citra polisi dan hubungan dengan masyarakat terkait

dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota polisi. Bruce

merekomendasikan perlu adanya pengembangan prosedur penanganan surat pengaduan

masyarakat yang adil dan didesain untuk mewujudkan disiplin yang nyata dalam tubuh

organisasi dan anggota Kepolisian (Terrys, 1967:64). Perlunya pengoptimalan fungsi

pengawasan terhadap polisi saat bertugas dengan memberikan akses yang mudah dalam

memberikan surat pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan anggota polisi ketika

melakukan tugasnya saat berhadapan dengan masyarakat sehingga koreksi terhadap kinerja

dan pemolisian berjalan dengan baik (Thanos, 2008). Pengembangan prosedur atau

mekanisme surat pengaduan juga perlu diimbangi pula dengan respon cepat dan penanganan

yang baik dan jujur terhadap surat pengaduan masyarakat yang masuk agar dapat tercipta

kemajuan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pengawasan eksternal polisi juga dinilai perlu dibentuk sebagai upaya pengawasan

dan pendisiplin polisi agar tidak melakukan penyimpangan seperti pada kajian penelitian

Smith. Pengawasan eksternal ini diharapkan mampu mengimbangi pengawasan internal yang

dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Kerjasama dari kedua dalam mengkaji surat

pengaduan masyarakat terkait keluhan masyarakat atas pemolisian ataupun pelanggaran

anggota kepolisian ini bisa lebih efektif karena pengawasan rangkap dan lebih mampu

menjangkau ke masyarakat luas (Smith, 2001;376).

Reformasi polisi sebagai imbas dari reformasi pemerintahan di seluruh dunia karena

berkembangnya paham demokrasi. Kajian Hilyard (2000), di Irlandia Utara terjadi reformasi

pemolisian yaitu dengan membentuk Police Ombudsman. Pembentukan Police Ombudsman

ini adalah cermin dari pemolisian modern yang memiliki prinsip-prinsip salah satu yaitu

pemolisian harus bersifat demokratis dan akuntabel secara politik, hukum dan finansial.

Police Ombudsman ini memiliki kewenangan untuk menginvestigasi semua keluhan terhadap

polisi dan mengumpulkan pola atau tren dari keluhan masyarakat sebagai patokan untuk

rekomendasi terhadap kepolisian. Pembatasan wewenang dari Police Ombudsman ini terbatas

tidak melakukan campur-tangan terhadap masalah arah dan kendali dari kepolisian.


7


Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2012. Untuk melakukan penelitian

peran Bidang Propam dalam pengawasan terhadap penyimpangan anggota polisi untuk

mencapai akuntabilitas. penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan

melakukan analisa dokumen dan wawancara terstruktur. Wawancara dan Pengumpulan data

penelitian ini berlangsung selama lima (5) hari di Bidang Propam Polda Metro Jaya. Mulai

dari tanggal 3-7 Desember. Informan yang saya wawancarai ada 4 (empat orang) dari Bidang

Propam Polda Metro Jaya. Keempat personil itu adalah: yang pertama Ajun Komisaris Besar

Polisi Endang Yuliastuti yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pertanggung-jawaban

Profesi Bidang Propam Polda Metro Jaya. Wawancara dengan Bu Endang. Kedua, Inspektur

Dua Sungsang yang menjabat sebagai Pembantu Urusan Prodok Sub Bidang Paminal Bidang

Propam Polda Metro Jaya. Wawancara dengan Pak Sungsang. Ketiga, Komisaris Polisi

Triyono yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Propam

Polda Metro Jaya. Keempat, Ajun Komisaris Polisi Effi M. Zulkifly yang menjabat sebagai

Kepala Penegakan Hukum Sub Bidang Provos Bidang Propam Polda Metro Jaya.

Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen yang

diberikan dijadikan bahan untuk analisa peran Bidang Propam dalam pengawasan terhadap

penyimpangan polisi untuk mencapai akuntabilitas. Data temuan lapangan dikelompokan

sesuai pembahasan yang akan dibuat. Temuan data lapangan ini berupa field note, verbatim

wawancara dan dokumen.

Temuan Data Lapangan

Tugas Propam yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban

profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan

Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan

anggota/PNS Polri. Pengawasan dan pelayanan Bidang Propam Polda Metro Jaya memiliki

Hirarki secara struktural seperti halnya tingkatan kantor kepolisian. Hirarki Pengawasan

Propam itu berjenjang mulai dari Divisi Propam di tingkat Pusat yaitu Mabes Polri. Divisi

Propam ini membawahi Bidang Propam di tingkat Provinsi atau Polda seperti halnya Polda

Metro Jaya. Bidang Propam Polda ini selanjutnya memiliki kewenangan untuk membawahi

Seksi Propam di Polres-Polres di daerah cakupan wilayahnya. Adanya hirarki ini digunakan

untuk memberikan kewenangan dari tingkat Divisi Propam kepada tingkat Bidang Propam


8


hingga tingkat Seksi Propam sesuai kebijakan yang diambil untuk mempermudah

pelaksananaan pengawasan dan pelayanan Propam. Hirarki ini juga mengharuskan kewajiban

kepada tingkat Seksi Propam di masing-masing Polres untuk memberikan laporan terkait

pelaksanaan tugas dan fungsi propam yang diemban di tingkat Polres kepada Bidang Propam

di Polda. Dan nantinya masing-masing Bidang Propam di Polda seluruh Indonesia

melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Propam yang telah dilakukan kepada Divisi

Propam Mabes Polri.

Untuk mekanisme atau prosedur surat pengaduan masyarakat baik itu untuk

pelanggaran disiplin, kode etik maupun Pidana. Semua surat yang masuk melalui Bagian

Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) baik itu surat pengaduan langsung, surat pengaduan

tidak langsung ataupun limpahan dari Kompolnas maupun LSM (Police Watch, Imparsial,

Komnas Ham, dan lain-lainnya).

Propam untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitasnya pengawasan

maka Propam tidak hanya dibentuk pada tingkat Mabes Polri, tetapi Propam juga dibentuk

pada tingkat Polda dan Polres. Pada tingkat Polres ada Seksie Propam, di tingkat Polda ada

Bidang Propam, dan di tingkat Polri ada Divisi Propam. Laporan kasus yang masuk

dilaporkan sesuai hierarki dari Polres kemudian diteruskan pada Polda setempat, dan laporan

dilanjutkan ke Divisi Propam di tingkat Polri. Laporan kasus diteruskan hingga ke tingkat

Polri demi tercapainya integrasi laporan ditingkat Polri sementara untuk penanganan kasus

tetap dilakukan di tingkat Polda. Propam akan melakukan penindakan berdasarkan catatan

kasus yang masuk. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis

mengklasifikasikan sumber catatan kasus, sebagai berikut:

(1) Hasil pengawasan internal oleh Propam

(2) Surat aduan dari masyarakat secara langsung

(3) Surat limpahan dari institusi lain, seperti Divisi Propam Komnas HAM, Police

Watch, Kompolnas, dsb.

(4) Aduan dari masyarakat yang tidak langsung atau melalui surat

Propam dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk melakukan tindakan Proaktif.

Tindakan proaktif Propam diwujudkan dalam aktifnya sosialisasi terkait berbagai peraturan

yang berlaku di lingkungan Polri, serta penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktibplin

yang biasa dilakukan melalui apel dan razia, misalnya saja apel untuk mengontrol sikap dan

penampilan anggota polisi, mengontrol identitas diri anggota Polri, hingga razia ke tempat-


9


tempat hiburan untuk mencegah tindakan indispliner dari petugas yang pergi ke tempat-

tempat hiburan tanpa surat tugas. Untuk mencakup semua akuntabilitas dari pertanggung-

jawaban profesi dan disiplin anggota kepolisian Polri. Pengawasan internal yang dilakukan

oleh Propam dalam hal ini meliputi tiga komponen, yakni:

(1) Pengawasan terhadap personil, meliputi semua tindakan anggota polisi sebagai

penegakan hukum ketika menjalankan tugas ataupun sudah tidak dalam tugas lagi,

yang dimaksud disini anggota Polri harus menjaga sikapnya baik dalam tugas ataupun

di luar tugas untuk selalu memenuhi kewajiban dan meninggalkan larangan baik itu

disiplin maupun kode etik sebagai ketentuan anggota Polri.

(2) Pengawasan terhadap materi logistik, meliputi pengawasan barang bergerak

maupun tidak bergerak yang digunakan oleh anggota Polri agar tidak disalahgunakan

yang dapat merugikan Polri sendiri atau malah membahayakan masyarakat luas.

(3) Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan

untuk melihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri sudah memenuhi

Standar Opersional Prosedur yang berlaku atau belum seperti penanganan unjuk rasa,

pengaturan lalu lintas dan lain-lainnya.

Terkait dengan kerjasama, Propam sering dikaitkan dengan Kompolnas karena tugas

dan fungsi yang hampir sama yakni melakukan pengawasan pada institusi Kepolisian.

Namun, hubungan keduanya ini bersifat sinergi. Kompolnas hanya mengawasi pelaksanaan

tugas Polri secara umum juga melakukan analisa kebijakan untuk polisi di periode yang akan

dating, bukan sebagai partner kerjasama. Terkait dengan pengaduan Kompolnas hanya

melimpahkan surat pengaduan dan mengawasi perkembangan kasus yang dilimpahkan. Jadi,

kerjasama dengan Kompolnas dengan Propam adalah kerjasama tidak langsung. Sedangkan

kerjasama lain dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Police Watch, Imparsial,

Komnas Ham dan lain-lain juga hampir sama dengan kerjasama Propam-Kompolnas.

UNDP menjelaskan ada beberapa prinsip akuntabilitas yaitu ada empat bentuk

akuntabilitas: akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, akuntabilitas profesional dan

akuntabilitas demokratis. Akuntabilitas politik membutuhkan suatu organisasi untuk

bertindak sesuai dengan ketentuan politik dan programatik diadopsi oleh organisasi

organisasi mempertanggung-jawabkan (akuntabel) semua kegiatan yang dilakukan oleh

organisasi kepada pejabat politik. Akuntabilitas politik melibatkan akuntabilitas vertikal


10


dimana pejabat diawasi dan dikendalikan oleh kantor yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki

institusi; dan akuntabilitas horizontal yang merupakan akuntabilitas eksekutif kepada

legislatif dalam kasus pemerintah. Demikian pula, akuntabilitas administratif melibatkan

akuntabilitas vertikal dimana posisi administrasi rendah hingga posisi superior melalui

serangkaian luas mekanisme internal pengendalian dan pengawasan termasuk inspektorat, dll

audit, dan akuntabilitas horizontal di mana posisi administratif bertanggung jawab kepada

warga negara dan badan pengawas, termasuk ombudsman. Selain itu, akuntabilitas

administratif melibatkan subjek penuh pejabat publik dan unit administratif untuk satu set

aturan konstitusional yang luas, hukum dan administratif dan prosedur yang mengatur erat

kinerja mereka. Akuntabilitas profesional mengacu pada keberadaan seperangkat norma dan

praktik yang bersifat teknis dan profesional yang mengatur perilaku dan kinerja anggota

profesi tertentu. Akuntabilitas demokratis adalah hubungan langsung antara pemerintah dan

masyarakat sipil di mana masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam menjamin

akuntabilitas melalui partisipasi populer, evaluasi proyek pemerintah dan kegiatan (UNDP,

2001).

Propam Polda Metro Jaya sudah melakukan akuntabilitas politik Akuntabilitas politik

yaitu organisasi mempertanggung-jawabkan (akuntabel) semua kegiatan yang dilakukan oleh

organisasi kepada pejabat politik yang membidangi keamanan umum juga kepada berbagai

lembaga politik seperti DPRD. Akuntabilitas politik yang dilakukan erat dengan akuntabilitas

vertikal yang mengawasi kinerja mereka sebagai hirarki institusi yaitu di level Mabes Polri

Divisi Propam. Urutan hirarki Propam Polri terbagi menjadi 3 level yaitu Seksi Propam di

level Polres, Bidang Propam di level Polda, dan terakhir Divisi Propam di level Mabes.

Akuntabilitas administratif juga telah dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro

Jaya dengan membagi struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Sub Bidang Pengamanan Internal dengan Fungsi Pengamanan di lingkungan internal

organisasi Polri. Sub Bidang pertanggung-jawaban Profesi sebagai fungsi pertanggung-

jawaban profesi. Provos sebagai fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban

dilingkungan Polri. Ada juga fungsi Bagian Pelayanan Pengaduan, Perencanaan dan

Administrasi Serta Rehabilitasi Personil.

Bidang Propam Polda Metro Jaya juga melakukan akuntabilitas horizontal secara

administrasi dengan Komisi Ombudsman dan Kompolnas. Kerjasama yang dilakukan oleh

Propam dan Kompolnas, Ombudsman dan lain-lain kurang bersinergi secara maksimal

karena hanya terbatas pengawasan ditangani atau tidak suatu kasus, lancar atau tidaknya


11


kasus tersebut, selesai atau tidak kasus-kasus yang masuk ke Propam. Nanti hal itu dianalisis

menjadi tren untuk mewujudkan kebijakan untuk mengurangi penyimpangan polisi.

Akuntabilitas profesional Bidang Propam Polda Metro Jaya juga telah diatur yaitu

melalui SKEP No. 659 Tahun 2003 tentang Konsep “Patuh Hukum”. Perkap 14 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Profesi POLRI atau PPRI 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota

Kepolisian Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Bab II tentang Kewajiban,

Larangan dan Sanksi ini dijelaskan Poin-poin mengenai Kewajiban, Larangan dan Sanksi

bagi Anggota Polri. Standar Opersional Prosedur tentang Penerimaan Surat Pengaduan

Masyarakat kepada Bagian Pelayanan dan Pengaduan Propam ini berdasarkan TR Kapolri

No.Pol : TR/30/1/2009 dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/1/2010 tentang Kebijakan

dan Strategi Polri. Dasar Tata cara penanganan pengaduan masyarakat juga diatur dengan

Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada juga Pedoman Adminitrasi

Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat. Pedoman ini didasari oleh Keputusan Kapolri

No.Pol : Skep/723/IX/2004.

Sedangkan Akuntabilitas demokratis antara Bidang Propam Polda Metro Jaya dengan

masyarakat juga telah dilakukan yaitu dengan memberikan partisipasi masyarakat yang

terkait pelanggaran polisi untuk menjadi saksi dalam persidangan dan dimintai bukti-bukti

untuk proses persidangan. Masyarakat umum juga bebas untuk menghadiri sidang

pelanggaran yang dilakukan polisi bebas tanpa ada kaitan apapun dengan kasus yang sedang

disidangkan. Publikasi data yang dilakukan hanya berdasarkan melalui hirarki vertikal ke

atas. data hasil penyelidikan dan keputusan sidang bisa saja dipublikasi melalui Bagian

Hubungan Masyarakat, di web Propam juga ada data kasus pelanggaran dan keputusan

sidang anggota polisi tetapi sudah tidak dikelola lagi dan berhenti di tahun 2011. Sidang

adalah sarana publikasi secara umum dan tidak menutup pintu bagi siapapun untuk hadir

dalam persidangan. Publikasi atau laporan kepada pelapor berbentuk Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan diberikan setelah keputusan sidang atau

hasil akhir sudah didapatkan.

Salah satu pengawasan eksternal adalah melalui Organisasi Masyarakat Sipil.

Pengawasan yang dilakukan bersama Organisasi Masyarakat Sipil dirasa perlu untuk

dilakukan sebagai perwujudan dari pemolisian demokratis. Pengawasan berlapis pada

kepolisian melalui pengawasan internal dari Propam dan pengawasan eksternal dari


12


Organisasi Masyarakat Sipil / Lembaga Swadaya Masyarakat (Imparsial, Police Watch,

Kontras, Komnas Ham dan lain-lain) maupun Organisasi pengawasan bentukan pemerintah

(Komisi Ombudsman, Kompolnas). Tidak hanya pemolisiannya saja yang perlu diberikan

pengawasan oleh pengawasan eksternal tetapi juga pengawasan internal dari Propam perlu

diberikan pengawasan melalui pengawasan eksternal karena hanya Propam yang memiliki

kewenangan dalam penetapan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh personil polisi

(etika dan disiplin) pelanggaran hukum baru pengadilan yang menetapkan hukumannya,

itupun juga melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat

terkait pelanggaran polisi dan pengawasan internal yang dilakukan Propam terlihat kurangnya

kerjasama yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil yang ada dengan polisi.

Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak hanya terkait penerusan surat pengaduan yang

diberikan masyarakat.

Data dari 43 kasus yang ditangani Kontras sepanjang Juli 2011-Juni 2012 tampak

bahwa kasus-kasus yang mengemuka berkenaan dengan rekayasa kasus, penyiksaan serta

penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan mekanisme internal Polri. Sebanyak 18 kasus

diadukan secara langsung melalui mekanisme internal Polri, yaitu melaporkan langsung ke

Divisi Propam baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 13 kasus yang diadukan telah direspon oleh pihak kepolisian. Meski demikian,

respon yang diberikan lambat. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

(SP2HP) tidak secara berkala disampaikan kepada pelapor atau korban dan umumnya baru

diberikan ketika Kontras menanyakan perkembangan perkara yang ditangani. Sementara itu,

mengacu pada mekanisme internal Polri dalam Perkap tentang Keterbukaan Informasi Publik,

respon penanganan kasus yang diterima Kontras dari Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi umumnya tidak menyentuh pokok persoalan. Respon cukup efektif ketika

Kontras mengajukan keberatan terhadap persoalan tersebut.

Kontras mencatat dari mekanisme internal tersebut, hanya terdapat 4 kasus yang

menjatuhkan hukuman kode etik dan profesi terhadap oknum anggotanya berupa kurungan

selama 21 hari, sementara hanya 1 kasus aparat anggotanya dijatuhkan tindak pidana. Sidang

etik dan profesi ini sulit dipantau karena seringkali bersifat tertutup (Data Kontras dalam

“Kemandirian dan Profesionalitas Polisi Adalah Syarat Mutlak Bagi Keberlanjutan

Demokrasi” Jakarta, 1 Juli 2012).


13


Data yang diberikan kontras ini terkait pengawasan internal polisi disini melalui

Propam dirasa cukup lambat dan tidak memberikan respon yang seharusnya dilakukan.

Respon cepat dari Propam dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan secara

berkala dari kasus yang bergulir sudah seharusnya diberikan kepada pihak pelapor dan

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampinginya. Pemberian respon penanganan kasus

juga harus tepat dan menyentuh pokok persoalan dari kasus yang ada.

Kesimpulan

Peran Propam secara umum Propam berfungsi melakukan pengawasan internal di

tubuh Polri, artinya melakukan pengawasan pada seluruh satuan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Implementasi yang telah dilakukan juga sudah memberikan poin

akuntabilitas yang tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawasan. Propam

Polda Metro Jaya sudah melakukan Akuntabilitas politik, akuntabilitas politik secara vertikal,

akuntabilitas administrative, akuntabilitas administrasi secara horizontal, akuntabilitas

professional, akuntabilitas demokratis.

Akuntabilitas demokratis inilah yang paling banyak mendapatkan sorotan dalam

masyarakat karena sudah seharusnya organisasi pemerintahan bertangggung jawab pada

masyarakat. Sebuah bentuk dari akuntabilitas demokratis adalah dengan memberikan

masyarakat sipil partisipasi dalam pengawasan hal ini bisa direpresentasikan melalui

Organisasi Masyarakat Sipil harusnya lebih mengambil peran dalam meninjau pengawasan

internal yang dilakukan oleh polisi.

Akuntabilitas untuk lembaga penegak hukum yaitu adanya tanggung-jawab dengan

apa yang dilakukan personil polisi saat bertugas maupun berbaur di masyarakat. Untuk

Bidang Propam Polda Metro Jaya melakukan pengawasan personil, materi logistik dan

kegiatan. Tindakan koersif yang dapat muncul saat bertugas dan menghadapi masyarakat

mendapatkan pengawasan kegiatan seperti halnya saat pengamanan demontrasi dan kegiatan-

kegiatan semacamnya. Mekanisme akuntabilitas sebagai awal munculnya lembaga

pengawasan. Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi membuat

masyarakat menekankan agar terbentuk lembaga pengawasan bagi polisi. Lembaga

pengawasan internal yang ada dalam kepolisian adalah Irwasda serta Irwasum dan Propam.

Untuk merancang sebuah lembaga pengawasan yang efektif tidaklah hanya bertumpu

pada pengawasan internal kepolisian saja, harus ada pengawasan eksternal yang memberikan

masukan dan checks and balances dalam pengawasan terhadap polisi, pengawasan sipil


14


menjadi salah satu caranya sebagai pengawasan eksternal selain pengawasan eksternal oleh

negara. Pengawasan sipil melalui Organisasi Masyarakat Sipil (Kontras, Komnas HAM,

Imparsial, Police Watch) sebagai pengawas eksternal Polri tidak memiliki otoritas dalam

penyelidikan hingga penetapan hukuman. Organisasi Masyarakat Sipil (Kontras, Komnas

HAM, Imparsial, Police Watch) hanya mampu memberikan tekanan jika respon dan kasus

yang bergulir lambat. Keberatan dari Organisasi Masyarakat Sipil ini terkadang ditanggapi

oleh polisi namun kurang menyentuh atau masuk pada pokok persoalan yang ada. Hal ini

perlu menjadi fokus perhatian dalam pengawasan internal polisi agar tercipta akuntabilitas.

Untuk menuju pada proses akuntabilitas yang memberikan checks and balances pada

organisasi Polri juga telah mulai berkembang. Adanya akuntabilitas politik yang dilakukan

Bidang Propam Polda Metro Jaya juga memberikan laporan kepada Kapolda dan diteruskan

ke DPRD.

Tindakan pro-aktif dari lembaga pengawasan internal untuk mengadakan penelitian

tentang tendensi terjadi penyimpangan oleh personil polisi pada tren-tren tertentu yang sering

terjadi dalam pemolisian yang dilakukan oleh polisi. Ekplorasi masalah atau penelitian

terhadap penyimpangan yang sering dilakukan oleh personil polisi dapat dilakukan melalui

kerjasama dengan pengawasan eksternal. Penelitian ini berguna untuk melihat perubahan apa

yang harus ada pada sistem atau kebijakan apa yang akan diterapkan.

Untuk konteks Indonesia, Bidang Propam Polda Metro Jaya haruslah diawasi oleh

pengawasan eksternal (Kompolnas, Ombudsman, Organisasi Masyarakat Sipil) dalam

tindakan pengawasan internalnya terhadap pelanggaran polisi. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan pengaturan garis waktu standar untuk menyelesaikan penyelidikan pengaduan.

Penyelidikan pengaduan tidak memiliki masa kadaluarsa atau tenggang waktu penyelidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak dilakukan secara

berkala dan teratur.. Penekanan pun dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil terhadap

pengawasan internal yang dilakukan. Namun terkadang feedback atau umpan balik yang

diberikan tidak mengena pokok permasalahan. Di Indonesia atau di Divisi, Bidang Propam

belum bisa dilakukan karena keterlibatan organisasi independen hanya sampai pada

pelimpahan surat pengaduan masyarakat. Mulai dari penyelidikan hingga penetapan

hukuman, review, kepuasan pengadu dan pencegahan yang dilakukan hampir sebagian besar

otoritas dipegang oleh pengawasan internal.


15


Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna dan masih banyak

kekurangan yang harus dibenahi. Saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan implementasi

Propam dalam melakukan pengawasan internal untuk menindaklanjuti penyimpangan polisi

serta untuk mencapai akuntabilitasnya dapat dirasakan jelas bagi masyarakat sebaiknya

semakin sering sosialisasi Propam kepada masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat tahu

jelas tugas dan fungsi Propam. Hal ini perlu dilakukan karena kadang pelapor tidak

bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus mendapatkan fakta-fakta

untuk proses pengambilan keputusan hukuman yang pantas nantinya bagi polisi pelanggar.

Penambahan Staf Propam juga perlu dilakukan karena adanya sistem piket dan minim jumlah

staf atau petugas Propam. Jumlah antara Pengawas dengan objek yang diawasi tidak

proporsional. Hal ini juga banyak dikeluhkan orang para petugas Propam. Penetapan

hukuman yang lebih sesuai dan adil. Hukuman untuk pelanggar disiplin seharusnya lebih

dipertegas lagi jangan terlalu banyak diskresi dari atasan hukum seperti halnya pelanggaran

disiplin ringan yang hanya dihukum teguran atau tilang dari atasan hukum dari pelanggar.

Citra polisi sebagai penegak hukum harusnya lebih ditonjolkan dengan sebisa mungkin

meminimalisir pelanggar disiplin maupun kode etik. Pengawasan Eksternal dari Kompolnas,

Ombudsman dan lain-lain sebaiknya tidak sebatas dalam hasil akhir atau hanya memantau

proses penyelesaian kasus. Jika ada kemungkinan bisa diikut-sertakan dalam proses

penyelesaian kasus seperti waktu penyidikan dan penyelidikan. Adanya pembekalan tertentu

untuk personil Kompolnas atau Ombudsman untuk bisa mengawasi tiap prosesnya dalam

penyelesaian kasus pelanggaran polisi. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lebih

terbuka dan akuntabel. Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil harus direspon dengan baik

agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap polisi. Lembaga Independen seperti

Kompolnas, Ombudsman dan KPK dapat memiliki peran dan kewenangan dalam mendeteksi

dan mengivestigasi kasus pelanggaran polisi. Propam melakukan analisis tentang tendensi

pelanggaran yang dilakukan oleh personil polri untuk memperkecil dan mempersulit peluang

penyimpangan oleh anggota polisi.


16


Daftar Pustaka

Buren, Brenda A. 2007. Evaluating Citizen Oversight of Police. United States: LFB Scholarly

Publishing LLC.

Cohen, Bernard. 1972, The Police Internal System of Justice In the New York City. The

Journal of The Criminal Law, Criminology, And Police Science, Vol. 63, No. 1, pp 54-67,

http://www.jstor.org/stable/1142271

Hilyard, Paddy & Mike Tomlinson. 2000, Patterns of Policing and Policing Pattern. Journal

of Law and Society, Vol. 27, No. 3, pp 394-415. http://www.jstor.org/stable/1410382

Iris, Mark. 1998. Police Discipline in Chicago: Arbitration or Arbitrary? The Journal of

Criminal Law and Criminology (1973-), Vol. 89, No. 1, pp. 215-244.

http://www.jstor.org/stable/1144221

Maskat, Djunaidi H. 1993. Manajemen Kepolisian Teori dan Praktek Jilid 1. Sukabumi :

Secapa Kepolisian Republik Indonesia.

Meliala, Adrianus. 2005. Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih, Jakarta: Kemitraan

Partnership.

Meliala, Adrianus. 2011. Mengkritisi Polisi, Yogyakarta: Kanisius.

Skolnick, J. H., & Bailey, D. H. 1986. The New Blue Line. New York, NY7 Free Press

Smith, Graham. 2001. Police Complaints and Criminal Prosecutions. The Modern Law

Review, Vol. 64, No.3, pp 372-392. http://www.jstor.org/stable/1097006

Soekanto, Soerjono. 1988. Kamus Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparlan, Parsudi. 2008. Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK.

Terris, Bruce J. 1967. The Role of The Police, Annals of The American Academy of Political

and Social Review, Vol. 374, pp. 58-69. http://www.jstor.org/stable/1037193

Thanos, Indradi. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Analisa Deskriptif. Jakarta:

Win Communication.

Walker, S. and Kreisel, B. W. (1996), ‘Varieties of Citizen Review’ American Journal of

Police, 15:3, 65-88.


Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap ...

Documents