Hal. 1 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR AKTA PERDAMAIAN Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013, kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 157 /PDT/ 2013/ PTR, telah menemukan adanya surat dari pihak Tergugat/ Pembanding dan dari Pihak Penggugat/Pembanding dengan suratnya masing masing dari Penggugat/Terbanding tertanggal 31 Oktober 2013 dan diterima di Pengadilan Tinggi tanggal 07 Nopember 2013, Surat dari Tergugat/ Pembanding tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Nopember 2013, disertai dengan lampirannya khususnya dengan lampiran berupa asli dan fotocopy Perjanjian Perdamaian yang telah dibubuhi meterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka telah nyata adanya kesepakatan menyelesaian perkara ini secara damai diantara pihak Penggugat/Terbanding dengan Pihak Tergugat/Pembanding yang dtuangkan dalam suatu Perjanjian Perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut: PERJANJIAN PERDAMAIAN Antara PT NINDYA KARYA (Persero) Dan DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Terhadap Perkara No.: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI. Nomor : 447/NKDI/TEKMAS/09/2013 Nomor : 600/03/DPU.BA/IX/2013
10
Embed
AKTA PERDAMAIAN - simkara.pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata... · PTR, telah menemukan adanya surat dari pihak Tergugat/ Pembanding ... Demikian Perjanjian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal. 1 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
AKTA PERDAMAIAN
Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013, kami Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pemeriksaan berkas perkara yang
terdaftar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 157 /PDT/ 2013/
PTR, telah menemukan adanya surat dari pihak Tergugat/ Pembanding
dan dari Pihak Penggugat/Pembanding dengan suratnya masing masing
dari Penggugat/Terbanding tertanggal 31 Oktober 2013 dan diterima di
Pengadilan Tinggi tanggal 07 Nopember 2013, Surat dari Tergugat/
Pembanding tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan
Tinggi pada tanggal 20 Nopember 2013, disertai dengan lampirannya
khususnya dengan lampiran berupa asli dan fotocopy Perjanjian
Perdamaian yang telah dibubuhi meterai cukup serta dilegalisir oleh
Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka telah
nyata adanya kesepakatan menyelesaian perkara ini secara damai
diantara pihak Penggugat/Terbanding dengan Pihak
Tergugat/Pembanding yang dtuangkan dalam suatu Perjanjian
Perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:
PERJANJIAN PERDAMAIAN
Antara
PT NINDYA KARYA (Persero)
Dan
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Terhadap
Perkara No.: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI.
Nomor : 447/NKDI/TEKMAS/09/2013
Nomor : 600/03/DPU.BA/IX/2013
Hal. 2 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan September tahun Dua ribu tiga
belas (09-09-2013) bertempat di Gedung Nindya Jalan Letjend Haryono
MT Kav. 22 Jakarta 13630, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
NPWP
Berkedudukan
Berdasarkan
:
:
:
:
:
Ir. HERRY SUXMANTOJO
General Manager PT NINDYA KARYA (Persero)Divisi I
01.001.612.9-051.000
Jl. Sisingamangaraja Km. 07 Medan
Anggaran Dasar No. 76 tanggal 15 Maret 1973
disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia No. Y.A.S/300/3 tanggal 20 Agustus 1973
yang dirubah dengan Anggaran Dasar Perubahan oleh
Notaris Zulkifli Harahap, SH No. 56 tanggal 29 Juli
1998 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman
Republik Indonesia No. C2 – 13004.HT.01.04.TH.98
tanggal 04 September 1998 dan Surat Keputusan
Direksi PT NINDYA KARYA (Persero)No.
170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 Tanggal 06 Maret
2013.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama
NIP
Jabatan
Berkedudukan
Berdasarkan
:
:
:
:
:
Ir. HERU SUKMORO , CES
19600518 199102 1 001
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan
Riau
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Gedung C2 Lantai I Pulau Dompak Tanjung
Pinang
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 258
Hal. 3 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
Surat Keputusan Gubernur No. 39 Tahun 2012 tentang
Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama juga
disebut ”PARA PIHAK”.
Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut :
1. Bahwa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani
Perjanjian No.B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember
2007, yang telah di Adendum sebanyak 4 (empat) kali dengan Addendum I
No. B.01.A/SPPP/DPU/MY-KEPRI/IV/2008 tanggal 19 April 2008 Juncto
Addendum II No. B.01.02 ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/V/2009 tanggal 25
Mei 2009 Juncto Addendum III No. B.01.03ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/
X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Juncto Addendum IV No. B.01.04 ADD/
SPPP/DPU/MY-KEPRI/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 untuk Pelaksanaan
Pekerjaan Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak dengan sumber
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran
2010.
2. Bahwa mengingat perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
No. 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan
Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak belum direvisi, sehingga PIHAK
Hal. 4 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
KEDUA tidak dapat merealisasikan pembayaran tagihan termijn maupun
tagihan penyesuaian harga (eskalasi) kepada PIHAK KESATU.
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU telah mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdaftar dalam register
perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI, perkara antara : PT. Nindya Karya
(Persero) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat dan PT.
Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai Turut Tergugat.
4. Bahwa perkara Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 April 2013 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I:
DALAM KONVENSI :
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan
kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat uang sejumlah Rp. 41.962.182.057,26 (empat puluh satu
milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua
ribu lima puluh tujuh dua puluh enam sen rupiah);
Hal. 5 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
- Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam
perkara ini;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI :
- Menolak gugatan rekonpensi penggugat untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI /DALAM REKONVENSI :
- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar
biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp. 1.041.000,- (satu juta empat
puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana
dimaksud point 4 diatas, PIHAK KEDUA telah mengajukan upaya banding
sesuai dengan memori banding pada tanggal 12 Juni 2013sesuai Relas